1
ANALISIS PEMBERIAN TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV. ZANUR LINAS MANDIRI GORONTALO NUR ENDANG FATRAH KATILI Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian tunjangan pajak untuk PPh 21 karyawan pada PT. Zanur Linas Mandiri Gorontalo dan untuk mengetahui dampak dalam pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Zanur Linas Mandiri Gorontalo. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan 3 (tiga) metode PPh pasal 21. Hasil penelitian menunujukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan tiga metode PPh pasal 21 karyawan yang diaplikasikan dalam laporan laba rugi perusahaan, yaitu metode PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan dengan beban pajak badan yang diperoleh sebesar Rp 35.176.340, metode PPh pasal 21 yang diberi tunjangan pajak diperoleh beban pajak sebesar Rp 33.741.912, serta metode PPh pasal 21 yang menggunakan metode Gross Up diperoleh beban pajak sebesar Rp 33.710.600. Sehingga dapat dinilai bahwa dari ketiga metode tersebut yang dapat lebih mengefisiensikan beban pajak perusahaan yaitu melalui metode PPh Pasal 21 yang menggunakan metode Gross Up. Kata kunci : PPh Pasal 21, Metode PPh Pasal 21, Efisiensi Beban Pajak Badan
PENDAHULUAN Upaya penghematan pajak oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dapat dilakukan dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan cara penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Penggelapan pajak merupakan usaha dalam mengurangi pajak yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha mengurangi pajak yang dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Zain (2008 : 89) mengungkapkan ada 3 (tiga) metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menerapkan pemungutan PPh pasal 21 karyawan. Metode pertama, besarnya PPh pasal 21 dapat dipotong langsung dari gaji yang diterima oleh karyawan.
2
Metode kedua adalah diberikan dalam bentuk tunjangan-tunjangan pajak. Sedangkan metode yang ketiga adalah metode Gross Up dengan memberikan tambahan pada penghasilan bruto karyawan sebesar pajak yang harus ditanggung karyawan. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan salah satu biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap yaitu biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Dengan memanfaatkan biaya yang boleh dikurangkan tersebut dapat dilakukan upaya perencanaan pajak berdasarkan peraturan perpajakan tersebut. melalui pengolahan
Sehingga beban pajak dapat ditekan
PPh pasal 21 yangh lebih efisien.
CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo yang merupakan main dealer Kawasaki, melakukan upaya perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan yang berupa tunjangan pajak kepada karyawan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Yang merupakan metode kedua dalam pemungutan PPh pasal 21 karyawan sebagaimana yang diungkapkan oleh Zain (2008). Berdasarkan wawancara dengan bagian akuntansi, hal ini dilakukan perusahaan sejak tahun 2012. Namun berdasarkan daftar gaji karyawan CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo untuk bulan Desember tahun 2012 yang diperoleh dari bagian akuntansi CV. Zanur Linas Mandiri ditemukan bahwa jumlah tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan tidak sejumlah PPh 21 yang ditanggung karyawan sebelum adanya tunjangan pajak seperti terlihat pada tabel di bawah ini : Tabel 1 Daftar karyawan yang diberikan tunjangan pajak pada bulan Desember 2012 Jabatan
Status
Direktur Head Accounting Head Operation
K3 K2 K1
Gaji Pokok PPh 21 sebelum /bulan (Rp) tunjangan pajak (Rp) 3.000.000 149.500 1.000.000 12.500 1.000.000 18.000
Tunjangan Pajak (Rp) 157.000 22.000 28.000
PPh 21 dengan tunjangan pajak (Rp) 156.958 13.545 19.330
3
Head Service & TK Part KA. Mekanik K
850.000
29.000
38.000
30.805
850.000
4.500
13.000
5.118
Sales Counter
K2
1.000.000
625
9.000
1.053
Kacab Marisa Jumlah
K2
900.000 8.600.000
7.750 221.875
18.000 285.000
8.605 235.413
Sumber : Staf Akuntansi pada CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo, 2012. Data di atas menunjukkan bahwa pemberian tunjangan pajak kepada karyawan belum sesuai karena berdasarkan mekanisme perhitungan dari metode tunjangan pajak yang diungkapkan oleh Zain (2008) bahwa tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sejumlah PPh 21 yang ditanggung karyawan sebelum adanya tunjangan pajak. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut : 1.
Bagaimana pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo ?
2.
Bagaimana dampak dalam pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo?
TINJAUAN PUSTAKA Pajak Penghasilan Muljono (2009: 27) menyatakan bahwa Penghasilan berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 17/2000 atau diringkas UU PPh adalah Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya Gunadi (2007: 131) menyatakan bahwa penghasilan (income) berarti suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (PSAK Nomor 23 Buku SAK 1994).
4
Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, adalah sebagai berikut. a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 1. Biaya pembelian bahan; 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 3. Bunga, sewa, dan royalti; 4. Biaya perjalanan; 5. Biaya pengolahan limbah; 6. Premi asuransi; 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan; 8. Biaya administrasi; dan 9. Pajak kecuali pajak penghasilan; b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11a; c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan; d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
5
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di indonesia; g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan; h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; dan m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan,
6
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, h. Pajak penghasilan; i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.” Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Zain (2008: 87) dalam memaksimalkan pengurangan pajak (maximizing deduction), ialah pengalihan terhadap pemberian natura menjadi bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan, salah satunya terhadap pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. Pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu : 1. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan 2. PPh Pasal 21 diberi tunjangan pajak 3. PPh Pasal 21 di gross-up Strategi yang Dapat Digunakan Untuk Mengefisienkan Beban PPh Badan Menurut Suandy (2011: 130), Strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban PPh Badan adalah sebagai berikut : a. Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual.
7
b. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada
karyawan. c. Pemilihan metode penilaian persediaan. d. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan asset tetap. e. Pemilihan metode penyusutan asset tetap dan amortisasi asset tidak berwujud.
Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (withholding tax).
f.
g. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar. h. Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh Pasal 25 bulanan). i.
Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23.
j.
Rekonsiliasi SPT.
k. Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri.
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Dengan tahapan analisis sebagai berikut : 1.
Memahami peraturan-peraturan perpajakan yang terkait dengan pemberian tunjangan PPh pasal 21 dalam rangka mengefisiensikan beban PPh badan.
2.
Memahami biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto dan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto.
3.
Melakukan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan PPh pasal 21 untuk megefisiensikan beban PPh badan dalam bingkai peraturan perpajakan.
4.
Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Karyawan pada CV. Zanur Linas Mandiri berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) karyawan dengan jumlah karyawan yang menjadi wajib pajak pribadi hanya berjumlah 7 (tujuh) karyawan. Berikut ini adalah perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan menggunakan 3 (tiga metode) yaitu :
8
1. Perhitungan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Karyawan CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo Tahun 2012
No
Nama
Status
PPh 21
Tunjangan
Gaji Pokok /Tahun Jabatan
Makan
Gaji Bruto
Biaya
Gaji Bersih
PTKP
PKP
PPh 21
yang
Setahun
Jabatan
Setahun
Setahun
Setahun
Setahun
dipotong/ Bulan
Pajak
1
A
K3
36.000.000
12.000.000
12.000.000
60.000.000
3.000.000
57.000.000
21.120.000
35.880.000
1.794.000
149.500
2
B
K2
12.000.000
9.000.000
3.000.000
24.000.000
1.200.000
22.800.000
19.800.000
3.000.000
150.000
12.500
3
C
K1
12.000.000
9.000.000
3.000.000
24.000.000
1.200.000
22.800.000
18.480.000
4.320.000
216.000
18.000
4
D
TK
10.200.000
10.800.000
3.000.000
24.000.000
1.200.000
22.800.000
15.840.000
6.960.000
348.000
29.000
5
E
K
10.200.000
6.000.000
3.000.000
19.200.000
960.000
18.240.000
17.160.000
1.080.000
54.000
4.500
6
F
K2
12.000.000
6.000.000
3.000.000
21.000.000
1.050.000
19.950.000
19.800.000
150.000
7.500
625
7
G
K2
10.800.000
9.000.000
3.000.000
22.800.000
1.140.000
21.660.000
19.800.000
1.860.000
93.000
7.750
103.200.000
61.800.000
30.000.000
195.000.000
9.750.000
185.250.000
132.000.000
53.250.000
2.662.500
221.875
Total
Sumber : Olah data, Excel 2013
9
2. Perhitungan PPh Pasal 21 yang Diberikan Tunjangan Pajak CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo Tahun 2012
Selisih N o
Na
St
m
at
a
us
Tunjangan Gaji Pokok
Gaji Bruto
Biaya
Gaji Bersih
PTKP
PKP
PPh 21
Tnjangan
/Tahun
Setahun
Jabatan
Setahun
Setahun
Setahun
Setahun
Pjak
Jabatan
Makan
Pajak
PPh yg
PPh 21 yg
masih
dipotong/
harus
Bulan
dibayar 1
A
K3
2
B
K2
3
C
K1 T
4
D
K
5
E
K
6
F
K2
7
G
K2
To tal
36.000.000
12.000.000
12.000.000
1.794.000
61.794.000
3.089.700
58.704.300
21.120.000
37.584.300
1.879.215
1.794.000
85.215
7.101
12.000.000
9.000.000
3.000.000
150.000
24.150.000
1.207.500
22.942.500
19.800.000
3.142.500
157.125
150.000
7.125
594
12.000.000
9.000.000
3.000.000
216.000
24.216.000
1.210.800
23.005.200
18.480.000
4.525.200
226.260
216.000
10.260
855
10.200.000
10.800.000
3.000.000
348.000
24.348.000
1.217.400
23.130.600
15.840.000
7.290.600
364.530
348.000
16.530
1.378
10.200.000
6.000.000
3.000.000
54.000
19.254.000
962.700
18.291.300
17.160.000
1.131.300
56.565
54.000
2.565
214
12.000.000
6.000.000
3.000.000
7.500
21.007.500
1.050.375
19.957.125
19.800.000
157.125
7.856
7.500
356
30
10.800.000
9.000.000
3.000.000
93.000
22.893.000
1.144.650
21.748.350
19.800.000
1.948.350
97.418
93.000
4.418
368
103.200.000
61.800.000
30.000.000
2.662.500
197.662.500
9.883.125
187.779.375
132.000.000
55.779.375
2.788.969
2.662.500
126.469
10.539
Sumber : Olah data, Excel 2013
10
3. Rekapitulasi PPh Pasal 21 yang di Gross Up CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo Tahun 2012
N No
Tunjangan
a
Stat
Gaji Pokok
Gaji Bruto
Biaya
Gaji Bersih
PTKP
PKP
PPh 21
Tunjangan
m
us
/Tahun
Setahun
Jabatan
Setahun
Setahun
Setahun
Setahun
Pajak
a
1
A
K3
2
B
K2
3
C
K1
4
D
TK
5
E
K
6
F
K2
7
G
K2
Jabatan
Makan
Pajak
36.000.000
12.000.000
12.000.000
1.883.465
61.883.465
3.094.173
58.789.291
21.120.000
37.669.291
12.000.000
9.000.000
3.000.000
157.480
24.157.480
1.207.874
22.949.606
19.800.000
3.149.606
12.000.000
9.000.000
3.000.000
226.772
24.226.772
1.211.339
23.015.433
18.480.000
10.200.000
10.800.000
3.000.000
365.354
24.365.354
1.218.268
23.147.087
10.200.000
6.000.000
3.000.000
56.693
19.256.693
962.835
12.000.000
6.000.000
3.000.000
7.874
21.007.874
10.800.000
9.000.000
3.000.000
97.638
103.200.000
61.800.000
30.000.000
2.795.276
al Sumber : Olah data, Excel 2013
harus Diptong
1.883.465
0
157.480
157.480
0
4.535.433
226.772
226.772
0
15.840.000
7.307.087
365.354
365.354
0
18.293.858
17.160.000
1.133.858
56.693
56.693
0
1.050.394
19.957.480
19.800.000
157.480
7.874
7.874
0
22.897.638
1.144.882
21.752.756
19.800.000
1.952.756
97.638
97.638
0
197.795.276
9.889.764
187.905.512
132.000.000
55.905.512
2.795.276
0
T ot
1.883.46
Pajak yg
5
2.795.27 6
Take Home Pay/tahun
60.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 19.200.000 21.000.000 22.800.000
195.000.000
11
Pada pembahasan ini akan dijelaskan pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dalam rangka mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan berdasarkan tahapan-tahapan analisis data, yaitu sebagai berikut : 1.
Memahami Peraturan-Peraturan Perpajakan Yang Terkait Dengan Pemberian Tunjangan PPh Pasal 21 Dalam Rangka Mengefisiensikan Beban PPh Badan Tahap awal dalam melakukan perencanaan pajak, terlebih dahulu harus
memahami dan melakukan tinjauan terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku yaitu sebagai berikut : (a) Undang-Undang, Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tentang salah satu biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap yaitu biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. (b) Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (c) Peraturan/ Keputusan Menteri Keuangan, 1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK83/PMK.03/2009 tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 252/PMK.03/2008 Pasal 5 (2) : Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. (d) Peraturan/Keputusan Dirjen Pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
12
kegiatan orang pribadi. (e) Surat Edaran Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjend Pajak No.66/PJ./2010 tentang Penegasan atas pelaksanaan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 2. Memahami Biaya-Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dalam Penghasilan Bruto Dan Tidak Bisa Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Salah satu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Dan natura yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pemberian makanan dan atau minuman untuk seluruh pegawai , natura yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu, dan natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pemberian natura dan kenikmatan di luar tiga hal tersebut bukan merupakan pengurang dari penghasilan bruto. Pihak perusahaan CV. Zanur Linas Mandiri dapat memilih untuk memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada karyawan (pegawai tetap) dalam rangka melakukan perencanaan pajak untuk PPh badan. Karena tunjangan PPh pasal 21 merupakan salah satu biaya yang termasuk dalam tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. 3. Melakukan Perencanaan Pajak Dengan Memberikan Tunjangan PPh Pasal 21 Untuk Megefisiensikan Beban PPh Badan Dalam Bingkai Peraturan Perpajakan PPh pasal 21 yang menggunakan 3 (tiga) metode yaitu PPh pasal 21 ditanggung karyawan, diberikan dalam tunjangan pajak, dan di Gross Up akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap laporan laba rugi, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : Dampak Perhitungan PPh Pasal 21 dalam Laporan Laba Rugi Keterangan
Pendapatan
PPh pasal 21 yang PPh pasal 21 yang PPh pasal 21 yang di ditanggung karyawan diberikan tunjangan Gross Up pajak Rp 42.339.110.341 Rp 42.339.110.341 Rp 42.339.110.341
13
HPP Laba Kotor Beban Usaha Beban Lain-lain PPh 21
(Rp 30.386.078.030)
(Rp 30.386.078.030)
(Rp 30.386.078.030)
Rp 11.953.032.311
Rp 11.953.032.311
Rp 11.953.032.311
(Rp 11.589.517.343)
(Rp 11.589.517.343)
(Rp 11.589.517.343)
(Rp 214.354.415)
(Rp 217.774.415)
(Rp 217.774.415)
-
(Rp 2.662.500)
(Rp 2.795.276)
Laba sebelum pajak Beban Pajak
Rp 149.160.553
Rp 143.078.053
Rp 142.945.277
(Rp 35.176.340)
(Rp 33.741.912)
(Rp 33.710.600)
Laba Bersih
Rp 113.984.213
Rp 109.336.141
Rp 109.234.677
4.2.4 Menarik Kesimpulan Berdasarkan Hasil Analisis Yang Diperoleh Laporan laba rugi CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo dengan adanya tunjangan pajak kepada karyawan yang dibiayakan telah menghasilkan beban pajak badan sebesar Rp 34.369.806. Untuk PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan dapat menghasilkan beban pajak badan sebesar Rp 35.176.340. Sedangkan untuk PPh pasal 21 yang diberikan dalam tunjangan pajak dapat menghasilkan beban pajak badan sebesar Rp 33.741.912. Serta PPh pasal 21 yang di Gross Up dapat menghasilkan beban pajak badan sebesar Rp 33.710.600. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan yang dapat lebih meminimalkan beban pajak badan adalah metode perhitungan PPh pasal 21 yang di Gross Up. Keuntungan yang diperoleh karyawan yaitu karyawan dapat memperoleh take home pay (gaji yang dibawa pulang) tetap utuh. Sedangkan keuntungan yang diperoleh pihak perusahaan yaitu menghasilkan beban pajak badan yang lebih kecil. Serta keuntungan yang diperoleh negara yaitu pajak yang diterima oleh negara besar karena metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan yang di Gross Up menghasilkan biaya PPh pasal 21 yang lebih besar dari metode PPh pasal 21 yang lainnya. Dari keuntungan yang diperoleh berbagai pihak tersebut maka dapat dinilai bahwa pemberian tunjangan PPh pasal 21 yang di Gross Up lebih efisien dibandingkan dengan metode yang lain.
14
PENUTUP Kesimpulan 1. Pemberian tunjangan PPh pasal 21 karyawan yang dilakukan oleh CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo tidak sesuai dengan metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan. 2. Dampak tunjangan pajak terhadap laporan laba rugi CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo diperoleh beban pajak badan sebesar Rp 34.369.806. Sedangkan metode PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan diperoleh beban pajak badan sebesar Rp 35.176.340, metode PPh pasal 21 diperoleh beban pajak badan sebesar Rp 33.741.912, serta metode PPh pasal 21 yang menggunakan metode Gross Up diperoleh beban pajak sebesar Rp 33.710.600. Sehingga dapat dinilai bahwa dampak dari pemberian tunjangan PPh pasal 21 karyawan yang dilakukan oleh CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo dan ketiga metode tersebut yang dapat lebih mengefisiensikan beban pajak perusahaan yaitu melalui metode PPh Pasal 21 yang di Gross Up. Saran 1. Pada waktu mendatang, pihak perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak melalui pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 kepada karyawan dengan benar yang sesuai dengan mekanisme perhitungan PPh yang telah disajikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. 2. Perusahaan dalam mengefisiensikan beban pajak dapat memilih antara metode PPh pasal 21 yang diberi tunjangan pajak atau metode PPh pasal 21 dengan menggunakan metode Gross Up. Kedua metode tersebut dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan. Jika dilihat dari sisi laba, metode Gross Up dapat mengurangi laba lebih besar dibandingkan dengan metode PPh 21 yang diberi tunjangan pajak. Namun, dapat lebih mengefisiensikan beban pajak badan.
DAFTAR PUSTAKA Anggraeni, Fika. 2007. Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 pada Karyawan Tetap Sebagai Upaya dalam Meminimalisasi PPh 21 yang Terutang pada CV. X. Skripsi. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Gunadi. 2007. Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru. Jakarta : PT Gramedia http://www.nusahati.com/2012/12/sekilas-perencanaan-pajak-pph-pasal-21/ (Posted on December 16, 2012 by Taripar Doly, SE, MM) Mamonto, Indramaya. 2012. Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PDAM Kota Gorontalo. Skripsi. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta : ANDI Muljono, Djoko. 2009. Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak. Yogyakarta : ANDI ----------, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak (Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan). Yogyakarta : ANDI ----------, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak (Pajak Penghasilan). Yogyakarta : ANDI ----------, Djoko. 2009. Akuntansi Pajak. Yogyakarta : ANDI Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-83/PMK.03/2009 tentang. Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan
Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/Pmk.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat Sekaran, Uman. 2006. Metode Penelitian untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta Surat Edaran Dirjend Pajak No.66/PJ./2010 tentang Penegasan atas pelaksanaan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Tarigan, Antonius. 2006. Analisis Perencanaan Pajak PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan pada PT. Libra Emas Permata Medan. Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Wenas, Puput. 2013. Analisis Metode Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Usaha Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan. Skripsi. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo Zain, Mohamad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat Zain dan Diana Sari. 2007. Perpajakan Lanjutan. Bandung www.ortax.co.id www.jasakonsultasipajak.com
