BAB 4 EVALUASI ATAS EFEKTIFITAS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM MEMINIMALISASIKAN BEBAN PAJAK UNTUK MENGOPTIMALISASIKAN LABA

BAB 4 EVALUASI ATAS EFEKTIFITAS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM MEMINIMALISASIKAN BEBAN PAJAK UNTUK MENGOPTIMALISASIKAN LABA PERUSAHAAN PT. RKA

4.1.

Evaluasi Pelaksanaan dan Perhitungan Pajak PT. RK A Perbedaan antara perlakuan akuntansi dan pajak dalam pengakuan

pendapatan dan beban akan mengakibatkan perbedaan laba komersial dan laba fiskal. Dalam laporan keuangan komersial, setiap pengeluaran perusahaan dalam operasinya dapat dijadikan beban. Namun sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan, tidak semua beban komersial itu dapat dijadikan beban fiskal. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perhitungan pajak yang efektif untuk dapat mengoptimalkan beban-beban perusahaan. PT. RKA belum melaksanakan perhitungan pajak yang efektif. Hal ini tercermin dari laporan rekonsiliasi laba rugi fiskal PT. RKA dimana banyak terdapat koreksi positif atas beban-beban komersial yang menyebabkan laba perusahaan menjadi besar.

4.1.1. Evaluasi Pelaksanaan dan Perhitungan PPh 21 Sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008, setiap pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Penghasilan karyawannya. PT. RKA merupakan perusahaan yang memiliki 28 karyawan yang terdiri dari 20 karyawan tetap, 1 dewan komisaris dan 7 orang karyawan tidak tetap.

46

47

Uraian Penghasilan Bruto Karyawan PPh 21 Terutang

2010 771,861,000 140,728,947

2011 1,004,055,000 200,811,454

2012 1,026,574,000 205,315,228

PPh 21 Disetor

80,484,350

100,559,376

120,711,843

Sisa PPh 21 yang Kurang Disetor

60,244,597

100,252,078

84,603,385

Tabel 4.1. Tabel Uraian PPh 21 Tertanggung PT. RKA

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap PPh pasal 21 dan berdasarkan rekonsiliasi fiskal PT. RKA, ditemukan beberapa masalah, yaitu : 1. Perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak atas PPh pasal 21.

RKA menanggung semua PPh pasal 21 karyawannya.

PT.

Dalam hal ini,

karyawan tidak akan dirugikan, namun sangat merugikan bagi PT. RKA karena beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan itu tidak bisa dijadikan beban fiskal. Oleh sebab itu, PT. RKA harus lebih cermat melakukan perencanaan pajak atas PPh 21 agar beban tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. PT. RKA dapat melakukan perencanaan pajak yang tepat atas PPh pasal 21 yaitu dengan melakukan gross up.

Dalam

metode ini, sejumlah tunjangan pajak akan diberikan kepada karyawan sebesar PPh pasal 21 yang akan dibayar. Metode ini menguntungkan bagi pihak karyawan dan perusahaan karena jumlah take home pay bagi karyawan akan semakin besar dan tidak dipotong pajak. Selain itu tunjangan tersebut dapat dijadikan beban fiskal (deductible expense). Secara matematis untuk menghitung PPh Gross Up tersebut adalah sebagai berikut:

48

PKP

Tunjangan PPh

Lapisan 1

Rp 0 - Rp 47,500,000

(PKP setahun - 0) x (5/95) + 0

Lapisan 2

Rp 47,500,000 - 217,500,000

(PKP setahun - 47,500,000) x (15/85) + 2,500,000

Lapisan 3

Rp 217,500,000 - 405,000,000

(PKP setahun - 217,500,000) x (25/75) + 32,500,000

Lapisan 4

> 405,000,000

(PKP setahun - 405,000,000) x (30/70) + 95,000,000

Tabel 4.1.2. Sistemasi Perhitungan PPh Gross Up

2. PT. RKA memberikan natura / kenikmatan kepada karyawannya berupa

fasilitas transportasi pegawai dan fasilitas perawatan kesehatan. Hal ini merugikan bagi perusahaan karena sesuai UU PPh No. 36 Tahun 2008, pemberian natura / kenikmatan tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Perencanaan pajaknya adalah dengan mengganti fasilitas tersebut dan memberikannya kepada karyawan dalam bentuk tunjangan transportasi pegawai dan tunjangan perawatan kesehatan. Atas tunjangan ini akan dimasukkan ke dalam penghasilan karyawan dan menjadi objek PPh pasal 21. Dengan memberikan tunjangan transportasi pegawai, aktiva perusahaan berupa mobil sebagai alat transportasi dapat dijual untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Selain itu perusahaan juga dapat menghemat biaya pemeliharaan kendaraan. Berikut adalah contoh perhitungan gross up atas salah seorang karyawan tetap PT. RKA yang akan memperlihatkan tunjangan PPh yang akan diterima oleh karyawan : Tedja Kusuma adalah Manajer Transportasi PT. RKA dan telah bekerja selama 2 tahun dan memiliki status kawin (K/0). Selama setahun, TK menerima tunjangan dari perusahaan berupa Tunjangan Hari Raya sebesar Rp 3.000.000,- (tahun 1) dan Rp 3.250.000,- (tahun 2). Setelah perencanaan pajak, peusahaan memberikan

49 tunjangan transportasi pegawai sebesar Rp 2.500.000,- (tahun 1) dan Rp 2.750.000,(tahun 2) serta tunjangan perawatan kesehatan sebesar Rp 6.750.000,- (tahun 1) dan Rp 7.000.000,- (tahun 2). Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan setelah perencanaan pajak untuk TK selama 2 tahun adalah :

2010 No

Keterangan

Sebelum

Setelah

Setelah

Gaji Setahun THR

3 4

Tunjangan Transportasi Pegawai Tunjangan Perawatan Kesehatan

5 6

Total penghasilan bruto Biaya jabatan 5%

63,000,000 (3,150,000)

72,250,000 (3,612,500)

68,250,000 (3,412,500)

78,000,000 (3,900,000)

7 8

Iuran Perusahaan Penghasilan neto

(375,000) 59,475,000

(375,000) 68,262,500

(375,000) 64,462,500

(375,000) 73,725,000

(17,160,000) 42,315,000

(17,160,000) 51,102,500

(17,160,000) 47,302,500

(17,160,000) 56,565,000

PTKP (K0) PKP

12

PKP Terhutang

13

PPh Pasal 21 5% x PKP Terhutang

14

Tunjangan Pajak (Lapisan 1)

Perkiraan Penghematan PPh Badan Dari Tunjangan Transportasi Pegawai x 10% Dari Tunjangan Perawatan Kesehatan x 10% Dari Tunjangan Pajak x 10%

-

-

60,000,000 3,000,000

Sebelum

1 2

9 10 11

60,000,000 3,000,000

2011 65,000,000 3,250,000

2,500,000 6,750,000

65,000,000 3,250,000

-

2,689,605

2,750,000 7,000,000

-

2,977,105

42,315,000

48,412,895

47,302,500

53,587,895

2,115,750

2,420,645

2,365,125

2,679,395

250,000

275,000

675,000 220,724

700,000 249,474

15

Selisih lebih pembayaran PPh Pasal 25

1,145,724

1,224,474

16

Selisih lebih pembayaran PPh Pasal 21

1,274,921

1,454,921

Tabel 4.1.3. Perhitungan PPh pasal 21 Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa PT. RKA dapat melakukan perencanaan PPh pasal 21

yang optimal dengan menggunakan metode gross

up. Dengan

melakukan gross up atas PPh 21, tidak akan merugikan perusahaan karena tunjangan PPh yang diberikan kepada karyawan bisa menjadi beban fiskal.

50

REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL DAN FISKAL PT. RKA Untuk Tahun yang Berjalan 31 Desember 2010 Sebelum Evaluasi Komersial Penjualan Solar & Oli Lahan Produksi Biaya Angkut

Koreksi Fiskal

Setelah Evaluasi Fiskal

Usulan Penulis

Fiskal

18,573,417,000

18,573,417,000

18,573,417,000

3,538,927,000 646,126,000

3,538,927,000 646,126,000

3,538,927,000 646,126,000

6,656,904,000

6,656,904,000

6,656,904,000

10,841,957,000

10,841,957,000

10,841,957,000

Laba Kotor

7,731,460,000

7,731,460,000

7,731,460,000

Beban Kepegawaian Gaji, Tunjangan & Lembur

674,403,000

Incentive Karyawan Pajak Penghasilan 21

97,458,000 140,728,947

Keanggotaan Fasilitas Transportasi Pegawai

Harga Pokok Penjualan

674,403,000

674,403,000

140,728,947

97,458,000 -

97,458,000 -

9,225,000 21,365,000

9,225,000 21,365,000

-

-

Fasilitas Perawatan Kesehatan Pendidikan dan Latihan

70,692,000 6,700,000

70,692,000

6,700,000

6,700,000

Rupa-rupa Pegawai

21,464,000

21,464,000

21,464,000

Tunjangan PPh Pasal 21 Tunjangan Transportasi Tunjangan Perawatan Kesehatan Total Beban Kepegawaian

1,042,035,947

242,010,947

A. 140,728,947

140,728,947

B. 21,365,000 C. 70,692,000

21,365,000 70,692,000

800,025,000

1,032,810,947

Beban Administrasi Jasa Profesional

28,246,000

28,246,000

D. 564,920

28,810,920

Konsumsi Listrik dan Telepon

42,418,750 137,539,680

42,418,750 137,539,680

E. 848,375

43,267,125 137,539,680

Alat Tulis Kantor

33,534,250

33,534,250

33,534,250

51

Beban Kendaraan

236,572,500

236,572,500

236,572,500

Perjalanan Dinas Pemeliharaan

98,773,000 35,041,850

98,773,000 35,041,850

98,773,000 35,742,687

Administrasi Bank Penyisihan Piutang Ragu-Ragu

18,338,700 9,172,800

18,338,700

639,637,530

Total Beban Administrasi

F. 700,837

18,338,700

9,172,800

-

9,172,800

630,464,730 11,225,000 -

632,578,862

Beban Pemasaran Iklan Entertainment

11,225,000 18,725,500

18,725,000

Bingkisan

42,877,000

42,877,000

Total Beban Pemasaran Perbaikan, Maintenance & Penyusutan

72,827,500 1,674,260,000

61,602,000

11,225,000 1,674,260,000

Biaya Operasional

3,428,760,977

312,785,747

3,115,974,730

3,606,752,703

Laba Operasional Pendapatan Diluar Usaha Sewa Trailer Sewa Alat Berat

4,302,699,023

4,615,485,270

4,124,707,297

12,375,000 205,675,000

12,375,000 205,675,000

Total Pendapatan Diluar Usaha

218,050,000

218,050,000

Beban Diluar Usaha Biaya Pembuatan Dermaga Biaya Koordinasi

983,532,000 20,581,000

983,532,000 20,581,000

983,532,000 20,581,000

Biaya Bunga Biaya Leasing

152,112,000 652,441,000

152,112,000 749,018,000

152,112,000 652,441,000

Biaya Lain-Lain

(96,577,000)

13,366,000

G. 18,725,000

-

13,366,000

29,950,000 1,911,412,894

H. 237,152,894

12,375,000 205,675,000 218,050,000

I. 13,366,000

-

Total Beban Diluar Usaha

1,822,032,000

1,918,609,000

1,808,666,000

Laba Bersih Sebelum Pajak

2,698,717,023

2,914,926,270

2,316,041,297

795,640,766

795,640,766

1,903,076,257

2,159,285,504

Pajak Laba Bersih

(96,577,000)

11,225,000 18,725,000

Tarif Pasal 31E

Tabel 4.1.4. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi PT. RKA tahun 2010

399,274,841 1,916,766,456

52

REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL DAN FISKAL PT. RKA Untuk Tahun yang Berjalan 31 Desember 2011 Sebelum Evaluasi Komersial

Koreksi Fiskal


Usulan Penulis

Fiskal

21,109,626,000

21,109,626,000

4,244,315,000 573,509,000

4,244,315,000 573,509,000

4,244,315,000 573,509,000

7,544,917,000

7,544,917,000

7,544,917,000

12,362,741,000

12,362,741,000

12,362,741,000

8,746,885,000

8,746,885,000

8,746,885,000


803,347,000

674,403,000

674,403,000


200,708,000 200,811,052

200,811,052

97,458,000 -

97,458,000 -

Fasilitas Transportasi Pegawai

12,162,000 22,418,500

12,162,000 22,418,500


70,857,000 7,250,000

70,857,000

Rupa-rupa Pegawai

22,578,800

Penjualan Solar & Oli Lahan Produksi Biaya Angkut Harga Pokok Penjualan Laba Kotor

Keanggotaan

-

7,250,000

22,578,800

22,578,800

Tunjangan Perawatan Kesehatan

Listrik dan Telepon Alat Tulis Kantor

1,340,132,352

306,248,552

-

7,250,000

Tunjangan PPh Pasal 21 Tunjangan Transportasi Total Beban Kepegawaian Beban Administrasi Jasa Profesional Konsumsi

21,109,626,000

A. 200,811,052 B. 12,162,000

200,811,052 22,418,500

C. 70,857,000

70,857,000

801,689,800

30,172,000 44,481,350

30,172,000 44,481,350

138,336,000 33,566,000

138,336,000 33,566,000

1,095,776,352 D. 603,440 E. 889,627

30,775,440 45,370,977 138,336,000 33,566,000

53

Beban Kendaraan

237,159,500

237,159,500

237,159,500

Perjalanan Dinas Pemeliharaan

97,331,000 37,611,150

97,331,000 37,611,150

97,331,000 38,363,373

Administrasi Bank Penyisihan Piutang Ragu-Ragu

19,918,300 9,568,500

19,918,300 9,568,500

648,143,800

9,568,500


F. 752,223

19,918,300 -

638,575,300

640,820,590

Beban Pemasaran Iklan Entertainment

11,710,000 18,150,000

Bingkisan

45,324,500

45,324,500

-


75,184,500

63,474,500

11,710,000

1,922,790,000

Biaya Operasional

3,986,250,652

379,291,552

3,374,765,100

3,404,351,942

Laba Operasional

4,760,634,348

5,372,119,900

5,342,533,058

22,913,000

22,913,000

22,913,000

246,318,000 269,231,000

246,318,000 269,231,000

246,318,000

1,090,129,000

1,090,129,000

1,090,129,000

Biaya Koordinasi Biaya Bunga

47,850,000 187,293,000

47,850,000 187,293,000

47,850,000 187,293,000

Biaya Leasing Biaya Lain-Lain

848,858,000 11,198,000

(105,577,000)


2,185,328,000

(105,577,000)

Laba Bersih Sebelum Pajak Pajak

2,844,537,348 796,470,457

3,350,445,900 796,470,457

Laba Bersih

2,048,066,891

2,553,975,443

Pendapatan Diluar Usaha Sewa Trailer Sewa Alat Berat Total Pendapatan Diluar Usaha Beban Diluar Usaha Biaya Pembuatan Dermaga

11,710,000 18,150,000

1,922,790,000

954,435,000 11,198,000

G. 18,150,000

11,710,000 18,150,000 29,860,000

H. (284,895,000)

1,637,895,000

269,231,000

954,435,000 H. 11,198,000

2,290,905,000

2,279,707,000 Tarif Pasal 31E


3,062,826,058 548,917,489 2,513,908,569

54

REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL DAN FISKAL PT. RKA Untuk Tahun yang Berjalan 31 Desember 2012 Sebelum Evaluasi Komersial

Koreksi Fiskal


Usulan Penulis

Fiskal

24,764,555,000

24,764,555,000

4,851,902,000 861,501,000

4,851,902,000 861,501,000

4,851,902,000 861,501,000

8,742,539,000

8,742,539,000

8,742,539,000

Harga Pokok Penjualan

14,455,942,000

14,455,942,000

14,455,942,000

Laba Kotor

10,308,613,000

10,308,613,000

10,308,613,000

Penjualan Solar & Oli Lahan Produksi Biaya Angkut

24,764,555,000


896,955,000

896,955,000

896,955,000


129,619,000 205,314,826

205,314,826

129,619,000 -

129,619,000 -

Keanggotaan Fasilitas Transportasi Pegawai

10,318,600 22,121,750

10,318,600 22,121,750


70,753,000 7,250,000

70,753,000

Rupa-rupa Pegawai

22,181,400

7,250,000

7,250,000

22,578,800

22,578,800

Tunjangan PPh Pasal 21 Tunjangan Transportasi Tunjangan Perawatan Kesehatan Total Beban Kepegawaian

1,364,513,576

Beban Administrasi Jasa Profesional

30,243,500

308,508,176

-

A. 205,314,826

205,314,826

B. 22,171,750 C. 70,753,000

22,121,750 70,753,000

1,056,402,800 30,243,500

1,354,592,376 D. 604,870

30,848,370

55

Konsumsi

44,592,050

44,592,050

Listrik dan Telepon Alat Tulis Kantor

140,215,450 33,961,250

140,215,450 33,961,250

140,215,450 33,961,250

Beban Kendaraan Perjalanan Dinas

239,313,000 98,820,250

239,313,000 98,820,250

239,313,000 98,820,250

Pemeliharaan Administrasi Bank

37,099,100 20,438,600

37,099,100 20,438,600

Penyisihan Piutang Ragu-Ragu

10,272,000


654,955,200

10,272,000 10,272,000

E. 891,841

F. 741,982

-

45,483,891

37,841,082 20,438,600 -

644,683,200

646,921,893

Beban Pemasaran Iklan

12,500,000

Entertainment

19,375,500

Bingkisan

12,500,000 19,375,500

-

12,500,000 G. 19,375,000

19,375,500

45,780,500

45,780,500


77,656,000 2,226,766,000

65,156,000

12,500,000 2,226,766,000

Biaya Operasional

4,323,890,776

383,936,176

3,940,352,000

4,667,036,049

Laba Operasional

5,984,722,224

6,368,261,000

5,641,576,951

Pendapatan Diluar Usaha Sewa Trailer Sewa Alat Berat

16,458,000 273,547,000

16,458,000 273,547,000

Total Pendapatan Diluar Usaha

290,005,000

290,005,000

1,308,097,000

1,308,097,000

1,308,097,000

Biaya Koordinasi Biaya Bunga

27,372,000 202,308,000

27,372,000 202,308,000

27,372,000 202,308,000

Biaya Leasing Biaya Lain-Lain

867,746,000 17,776,000

Beban Diluar Usaha Biaya Pembuatan Dermaga

(80,653,500)

948,399,500 17,776,000

31,875,500 2,633,646,280

H. 406,880,280

16,458,000 273,547,000 290,005,000

948,399,500 H. 17,776,000

56


2,423,299,000

2,503,952,500

2,486,176,500

Laba Bersih Sebelum Pajak

3,851,428,224

(80,653,500)

4,154,313,500

3,155,400,451

Pajak

1,678,399,903

1,678,399,903

Laba Bersih

2,173,028,321

3,475,913,597

Tarif Pasal 31E


605,193,867 2,550,206,584

57

BEBAN USAHA

DEDUCTIBLE

NON DEDUCTIBLE

KETERANGAN

DASAR HUKUM

Biaya yang Dikeluarkan untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan - Prinsip Realisasi - Konservatis/Penyisihan Gaji/Upah Tunjangan PPh Pasal 21

V V V V

PPh Dibayar Perusahaan Premi Asuransi Jiwa Pegawai Dibayar Perusahaan Sepanjang Menambah Penghasilan Pegawai Premi Asuransi Jiwa Pemilik/Pemegang Saham dan Keluarganya Iuran Jamsostek a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) b. Jaminan Kematian (JKM) c. Jaminan Pelayanan Kesehatan d. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) (Jamsostek) : - Dibayar Perusahaan -

Dibayar Pegawai (Bagi Pegawai untuk Menghitung PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 PPh Pasal 21

Pasal 9 Huruf h UU PPh Kep-545/PJ./2000

V V

PPh Pasal 21

Pasal 9 Huruf d UU PPh

PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 PPh Pasal 21

Pasal 9 Huruf j UU PPh PP No.14 tahun 1993 Pasal 9 Huruf d UU PPh PP No.14 tahun 1993 PP No.14 tahun 1993 PP No.14 tahun 1993 Pasal 6 Huruf a UU PPh

V V V V V V V

Kep-545/PJ./2000

Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang Disahkan Menteri Keuangan - Dibayar Perusahaan

Pasal 28 UU KUP Pasal 28 UU KUP Pasal 6 Huruf a UU PPh Kep-545/PJ./2000

Kep-545/PJ./2000 V

Kep-545/PJ./2000

Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang Belum Disahkan Menteri Keuangan Tunjangan Hari Raya Uang Lembur Pengobatan a. Cuma-Cuma (Langsung ke Rumah Sakit) b. Penggantian Pengobatan c. Tunjangan Pengobatan Pemberian Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan (Misal Makan/Minum, Beras dsb)

V

Kep-545/PJ./2000

Pemberian Makan kepada Crew Kapal dan Pesawat dalam Perjalanan

V

Dibayar Pegawai (Bagi Pegawai untuk Menghitung PPh Pasal 21

Pemberian dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan

V V V

Pasal 6 Huruf c UU PPh PPh Pasal 21 PPh Pasal 21

V V V

PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 V

Pasal 6 Huruf a UU PPh Pasal 6 Huruf a UU PPh Pasal 6 Huruf a UU PPh Pasal 6 Huruf e UU PPh Kep-545/PJ./2000 Kep-545/PJ./2000 Pasal 9 Huruf e UU PPh 466/KMK.04/2000

58

a. Pengeluaran untuk Penyediaan Makanan/Minuman bagi Seluruh Pegawai, termasuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris di Tempat Kerja

V

b. Penggantian dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu -

466/KMK.04/2000 466/KMK.04/2000

Tempat Tinggal/Perumahan Pegawai Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia

V

466/KMK.04/2000

-

Pelayanan Kesehatan Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia

V

466/KMK.04/2000

-

Pendidikan Pegawai dan Keluargaya Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia Pengangkutan bagi Pegawai dan Keluarganya Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia

V

466/KMK.04/2000

V

466/KMK.04/2000

V

466/KMK.04/2000

-

Olahraga bagi Pegawai dan Keluarganya Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia. Sarana Olahraga Tidak Termasuk Golf, Boating, Pacuan Kuda

c. Dalam Rangka dan Berkaitan dengan Pelaksanaan Kerja

Kep-220/PJ./2002

-

Beban Antar Jemput Karyawan

V

Kep-220/PJ./2002

-

Penyediaan Makan/Minum untuk Awak Kapal dan Pesawat

V

466/KMK.04/2000

V

Kep-213/PJ./2001

d. Untuk Keamanan/Keselamatan Kerja yang Diwajibkan, Misalnya Pakaian dan Peralatan bagi Pegawai Pemadam Kebakaran, Proyek, Pakaian Seragam Pabrik, Hansip/Satpam e. Berkenaan dengan Situasi Lingkungan, Misal :

Kep-213/PJ./2001

59

- Pakaian Seragam Pegawai Hotel/Penyiar TV - Makan Tambahan bagi Operator Komputer/Pengetik - Makan/Minum Cuma-Cuma bagi Pegawai Restoran Cuti Pegawai

V V V

a. Diberikan Uang Cuti

V

PPh Pasal 21

b. Tunjangan Cuti

V

PPh Pasal 21

c. Dibayar Perusahaan Perjalanan Dinas Pegawai

Kep-213/PJ./2001 Kep-213/PJ./2001 Kep-213/PJ./2001

V

a. Didukung Bukti-Bukti yang Sah/Dipertanggung jawabkan

V

c. Lumpsum Dianggap Honor Pegawai

V

PPh Pasal 21

d. Honor/Uang Saku

V

PPh Pasal 21

e. Fiskal Luar Negeri Dibayar Perusahaan, Merupakan PPh Pasal 25 Dibayar dengan SSP, Ditulis Nama Pegawai q.q. Nama Perusahaan dengan NPWP Perusahaan atau dengan Tanda Bukti FLN f.

Biaya Piknik/Rekreasi

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Pasal 9 Huruf e UU PPh Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh

V

PP No.42 tahun 2000

V

Pasal 9 Huruf e UU PPh

Sumbangan ke Karyawan dalam Bentuk Uang

V

PPh Pasal 21

Uang Pesangon

V

PPh Pasal 21

Tabel 4.1.7. Tabel Beban Fiskal

Kep-545/PJ./2000 Pasal 9 Huruf e UU PPh

V

b. Lumpsum (Tidak Didukung Bukti-Bukti)

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Kep-545/PJ./2000

60 4.2.

Evaluasi Pelaksanaan PPh Badan Sebelum Evaluasi Untuk mendapatkan laba fiskal dalam menghitung PPh badan, PT. RKA

melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba ruginya. PT. RKA telah melakukan koreksi fiskal positif yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan, bahkan PT. RKA dapat dikatakan tidak melakukan perencanaan pajak. Berdasarkan laporan laba rugi PT. RKA dengan didukung acuan dari daftar beban fiskal menurut peraturan perpajakan yang berlaku yang berhubungan dengan aspek perpajakan PT. RKA, ditemukan beberapa koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal perusahaan, antara lain : 1. PPh Pasal 21 PT. R KA melakukan koreksi positif atas PPh pasal 21 sebesar Rp 140.728.947,- untuk tahun 2010, Rp 200.811.052,- untuk tahun 2011, dan Rp 205.314.826,- untuk tahun 2012, karena PT. RKA menanggung PPh pasal 21 karyawannya.

Beban ini memang harus dikoreksi positif karena

PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja bukan merupakan deductible expense. 2. Biaya Keanggotaan. Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 1984 yang sebagaimana telah dirubah menjadi UU PPh No. 36 Tahun 2008, perusahaan

menanggung

biaya perusahaan juga menanggung biaya keanggotaan fitness center tertentu yang dinikmati oleh karyawan posisi manajer dan direksi. Maka atas pemberian berbentuk natura atau kenikmatan ini, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal, dan berdasarkan laporan koreksi fiskal perusahaan, perusahaan telah benar melakukan koreksi positif atas biaya keanggotaan tersebut. Besarnya koreksi fiskal atas biaya keanggotaan ini masing-

61 masing sebagai berikut : Rp. 9.225.000,- (tahun 2010), Rp. 12.162.000,(tahun 2011) dan Rp. 10.318.000 (tahun 2012). 3. Tunjangan Fasilitas Transportasi Dalam

pengelolaan

kesejahteraan

karyawan,

selain

memberikan

tunjangan, PT. RKA juga memberikan natura/kenikmatan dimana menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 tidak bisa dibebankan dalam laporan laba rugi fiskal. Perusahaan melakukan koreksi positif atas pemberian fasilitas transportasi pegawai sebesar Rp 21.365.000,- untuk tahun 2010, Rp 22.418.500,- untuk tahun 2011, dan Rp 22.121.750,- untuk tahun 2012. 4. Tunjangan Fasilitas Perawatan Kesehatan Selain tunjangan fasilitas transportasi, PT. RKA juga memberikan fasilitas perawatan kesehatan yang tidak dapat dibebankan Dalam laporan laba rugi fiskal. Oleh karena itu, perusahaan melakukan koreksi positif atas pemberian fasilitas perawatan kesehatan sebesar Rp 70.693.000,- untuk tahun 2010, Rp 70.857.000,- untuk tahun 2011 dan Rp 70.753.000,- untuk tahun 2012. Sebaiknya

perusahaan

mengganti

fasilitas-fasilitas

tersebut

dengan

penggantian berupa uang yang akan menjadi penghasilan karyawan sebagai objek PPh pasal 21. 5. Pemyisihan Piutang Ragu-Ragu Dalam beban administrasi, PT. R K A hanya melakukan koreksi positif atas penyisihan piutang ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena peraturan perpajakan yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat 1c UU PPh no 36 Tahun 2008, tidak mengenal adanya pemupukan atau penyisihan piutang, sehingga penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 9.172.800,- (tahun 2010), Rp 9.568.500,- (tahun 2011) dan Rp 10.272.000,- harus dikoreksi positif.

62 6. Biaya Entertainment Biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya sepanjang untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008. PT. RKA melakukan koreksi positif atas biaya entertainment sebesar Rp 18.725.000,- untuk tahun 2010, Rp 18.150.100,- untuk tahun 2011, dan Rp 19.375.000,- untuk tahun 2012, karena PT. RKA tidak memberikan daftar nominatif dan membuktikan bahwa biaya tersebut formal sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE – 27/PJ.22/1986. 7. Biaya Bingkisan PT. RKA juga melakukan koreksi atas biaya bingkisan dikarenakan biaya bingkisan menurut UU PPh no 36 tahun 2008, merupakan deductible expense

dan

biaya

ini

tidak

berhubungan

dengan

kegiatan

3M

(mendapatkan, menagih, dan memelihara), sehingga perusahaan melakukan koreksi positif sebesar Rp 42.877.000,- untuk tahun 2010, Rp 45.324.500,untuk tahun 2011, dan Rp 45.780.500,- untuk tahun 2012. 8. Biaya Leasing Pada prinsipnya, biaya penyusutan atas aktiva yang diperoleh melalui leasing tidak

dapat

dibiayakan

secara

fiskal

karena

sudah

dibebankan

melalui penyusutan secara akuntansi, namun menurut fiskal justru sebaliknya dimana biaya angsuran yang terdiri atas pokok dan bunga tersebut dapat dibebankan. Hal ini terjadi karena dalam perpajakan, aktiva yang di lesse secara bukti masih milik lessor sehingga perusahaan secara akuntansi dapat melakukan penyusutan dan dalam pajak tidak mengakui biaya penyusutan

63 aktiva tersebut. Atas hal tersebut perusahaan melakukan koreksi negatif atas biaya bunga/leasing yang dikeluarkan

perusahaan

berupa

biaya

pokok dan bunga atas pembelian kendaraan untuk operasional perusahaan dan pembelian alat-alat perlengkapan pabrik serta mesin-mesin pendukung dalam produksi dengan menggunakan SGU (Sewa Guna Usaha) hak opsi. Dan besarnya koreksi yang dilakukan PT. RKA masing-masing sebesar Rp. 96.577.000,- (tahun 2010), Rp. 105.577.000,- (tahun 2011) dan Rp. 80.653.500 (tahun 2012). 4.3.

Evaluasi Pelaksanaan PPh Badan Setelah Evaluasi Perhitungan pajak yang efektif akan membuat perusahaan mampu untuk

mengoptimalkan beban-beban yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Dengan optimalisasi beban-beban tersebut akan mengakibatkan laba fiskal tidak jauh berbeda dengan laba komersial.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan

perhitungan yang efektif atas beban-beban yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto dalam laporan keuangan fiskal. Hasil akhir yang akan dicapai oleh perusahaan atas perencanaan pajak yang dilaksanakannya adalah penghematan pembayaran pajak. Dalam

pengakuan

perlakuan akuntansi

pendapatan

komersial

dan

dan pajak.

beban,

terdapat

Perbedaan

perbedaan

inilah

yang

menyebabkan adanya rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi perusahaan. Hal ini dikarenakan tidak semua beban yang diakui dalam laporan laba rugi komersial bisa menjadi beban dalam laporan laba rugi fiskal.

Koreksi positif atas suatu beban

komersial akan menambah laba fiskal perusahaan, sedangkan koreksi negatif atas suatu beban komersial akan mengurangi laba fiskal perusahaan. Dengan rekonsiliasi fiskal sebelum dan setelah perencanaan pajak, dapat terlihat perbedaan antara laba sebelum pajak yang dihasilkan. Dengan perencanaan pajak yang efektif,

64 laba sebelum pajak dapat diminimalkan. Dalam rekonsiliasi fiskal PT. RKA, terdapat banyak pos-pos beban yang dilakukan koreksi positif karena perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak yang efektif. Dalam rekonsiliasi fiskal sebelum dan sesudah perencanaan pajak dapat terlihat adanya perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal karena adanya koreksi positif atas beban-beban yang tidak bisa menjadi beban fiskal. Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal yang telah dievaluasi, ada beberapa usulan perencanaan pajak yang menghasilkan optimalisasi beban pada PT. RKA, yaitu : a. Tunjangan PPh Pasal 21 PT. RKA dapat melakukan perhitungan pajak atas PPh pasal 21 dengan menggunakan metode gross up dengan memberikan sejumlah tunjangan PPh kepada karyawan yang dapat dijadikan beban fiskal. Beban PPh pasal 21 sebelum perencanaan pajak adalah Rp 140.728.947,- untuk tahun 2010, Rp 200.811.052,- untuk tahun 2011, dan Rp 205.314.826,- untuk tahun 2012,- dan dilakukan koreksi positif. Setelah perencanaan pajak, tunjangan

PPh

akan

diberikan

kepada

karyawan

sebesar

Rp

140.728.947,- untuk tahun 2010, Rp 200.811.052,- untuk tahun 2011, dan Rp 205.314.826,- untuk tahun 2012. Dengan ini beban perusahaan akan bertambah sebesar tunjangan PPh pasal 21 yang diberikan. b. Tunjangan Transportasi Pegawai Pemberian fasilitas transportasi pegawai tidak efektif karena atas pemberian natura/kenikmatan tidak

bisa

menjadi beban

fiskal.

Perencanaan

pajaknya adalah dengan mengganti fasilitas tersebut dan memberikannya kepada karyawan dalam bentuk uang sebagai penambah penghasilan. Atas

65 tunjangan tersebut terkena PPh pasal 21, namun perusahaan dapat membebankannya dalam laporan laba rugi fiskal. c. Tunjangan Fasilitas Perawatan Kesehatan PT. RKA langsung membayar kepada pihak rumah sakit atau apotik terkait atas

biaya

perawatan

para

karyawannya.

Sebaiknya

perusahaan

memberikan para karyawan tunjangan perawatan kesehatan sebesar Rp 70.693.000,- untuk tahun 2010, Rp 70.857.000,- untuk tahun 2011 dan Rp 70.753.000,- untuk tahun 2012 yang menjadi objek PPh pasal 21, sehingga beban ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam laporan fiskal. d. Jasa Profesional PT. RKA menggunakan jasa

professional

untuk

mengaudit laporan

keuangan perusahaan. Atas pemakaian jasa Kantor Akuntan Publik ini, perusahaan harus melakukan pemotongan pembayaran jasa PPh pasal 23. Perencanaan pajak yang dilakukan adalah dengan melakukan koreksi fiskal atas PPh pasal 23. Dengan ini perusahaan dapat menambah biaya jasa profesional ke dalam laporan keuangan fiskalnya sebesar Rp 564.920,untuk tahun 2010, Rp 603.440,- untuk tahun 2011 dan Rp 604.870,- untuk tahun 2012. e. Konsumsi PT. RKA memberikan makan siang kepada semua karyawan di kantor dengan memakai jasa katering. Atas pemakaian jasa katering, perusahaan harus melakukan pemotongan PPh pasal 23. Perencanaan yang dapat diusulkan

adalah dengan koreksi fiskal atas beban yang dikenakan

pemotongan PPh pasal 23. Perusahaan dapat memasukkan biaya dari hasil koreksi fiskal sebesar Rp 848.375,- untuk tahun 2010, Rp 889.627,- untuk

66 tahun 2011, dan Rp 891.841,- untuk tahun 2012, sebagai pengurang penghasilan bruto. f. Beban Pemeliharaan Beban pemeliharaan ini juga termasuk dalam PPh pasal 23 karena PT. RKA memakai jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan atas aktiva perusahaan seperti AC, komputer dan sebagainya. PT. RKA tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa ini, sebaiknya perusahaan melakukan koreksi fiskal atas beban pemeliharaan. Hasil pelaksanaan koreksi fiskal ini dapat menghasilkan penambahan biaya sebesar Rp 700.873,- untuk tahun 2010, Rp 752.223,- untuk tahun 2011, dan Rp 741.892,- untuk tahun 2012. g. Biaya Entertainment Alternatif perencanaan pajak yang bisa dilakukan oleh PT. R K A terhadap biaya entertainment sebesar Rp 18.725.000,- untuk tahun 2010, Rp 18.150.100,- untuk tahun 2011, dan Rp 19.375.000,- untuk tahun 2012 sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE – 27/PJ.22/1986 adalah dengan membuat daftar nominatif yang memuat tanggal dan jenis entertainment, nama tempat, alamat, jenis dan jumlah entertainment serta hal- hal yang berkaitan dengan relasi seperti nama, posisi, nama perusahaan serta jenis usahanya. Perusahaan harus cermat dalam membuat daftar nominatif tersebut sehingga dapat membuktikan bahwa biaya tersebut formal dan terkait dengan kegiatan usaha. h. Biaya Penyusutan Sesuai dengan neraca PT. RKA, biaya akumulasi penyusutan tercatat sebesar Rp 1,078,250,000 pada tahun 2010, Rp 1,833,500,000 pada tahun 2011 dan Rp 2,078,250,000 pada tahun 2012. Metode penyusutan yang dipakai oleh

67 perusahaan dalam menghitung besarnya penyusutan adalah metode saldo menurun. Berikut ini merupakan perhitungan biaya akumulasi penyusutan PT. RKA sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.03/2002 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Untuk perhitungan perusahaan benar memakai tarif berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 Pasal 11 ayat (2) Keterangan

Kelompok

Bangunan Peralatan Proyek Kendaraan Inventaris Kantor

Permanen

Masa Manfaat 20 tahun

5%

Nilai Buku Awal Tahun 95,800,000

Akumulasi Penyusutan 4,790,000

1

4 tahun

50%

1,899,801,180

949,900,590

2

8 tahun

25%

1,222,849,217

305,712,304

1

4 tahun

50%

110,000,000

55,000,000

Tarif

Total

1,315,402,894

Tabel 4.3.1. Biaya Penyusutan PT. RKA tahun 2010 Keterangan

Kelompok


Permanen


5%



1

4 tahun

50%

2,343,030,000

1,171,515,000

2

8 tahun

25%

1,250,000,000

312,500,000

1

4 tahun

50%

115,000,000

57,500,000

Tarif

Total

1,548,605,000

Tabel 4.3.2. Biaya Penyusutan PT. RKA tahun 2011 Keterangan

Kelompok


Permanen


5%



1

4 tahun

50%

3,210,790,320

1,605,395,160

2

8 tahun

25%

3,260,580,481

815,145,120

1

4 tahun

50%

115,000,000

57,500,000

Total

Tarif

2,485,130,280

Tabel 4.3.3. Biaya Penyusutan PT. RKA tahun 2012

68 Berdasarkan analisa perhitungan diatas, ternyata masih ada kesalahan dalam penghitungan besarnya biaya akumulasi penyusutan yang dilakukan oleh PT. RKA dan dapat diketahui bahwa terjadi penambahan biaya penyusutan sebesar Rp 237,152,894,- pada tahun 2010, pengurangan biaya penyusutan sebesar Rp 284,895,000,- pada tahun 2011 dan penambahan biaya penyusutan sebesar Rp 406,880,280,- pada tahun 2012. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas penambahan (tahun 2010 & 2012) dan pengurangan (tahun 2011) biaya depresiasi. i. Biaya Lain-Lain Menurut Pasal 6 ayat UU PPh 1984 yang sebagaimana telah dirubah menjadi UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3, biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung terhadap operasional perusahaan, tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Dalam hasil wawancara dengan manajer PT. RKA, diketahui bahwa biaya lain-lain merupakan biaya atas keperluan pegawai yang dibayar perusahaan seperti liburan keluarga karyawan untuk tingkat manajer. Oleh karena itu, perusahaaan dapat mengkoreksi fiskal biaya tersebut sebesar Rp 13.366.000,- untuk tahun 2010, Rp 11.198.000,- untuk tahun 2011, dan Rp 17.776.000,- untuk tahun 2012. Berdasarkan hasil evaluasi diatas, ada pula akun-akun yang tidak perlu dikoreksi fiskal positif maupun negatif, akun-akun tersebut adalah : a. Biaya Gaji Karyawan Tetap Biaya gaji pegawai merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Seperti biaya gaji, tetapi perusahaan tidak memotong Pajak Penghasilian Pasal 21 atas gaji karyawan. Karena karyawan tidak melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), oleh karena tidak

69 perlu dilakukan koreksi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 183/PMK.03/2007. b. Biaya Alat Tulis Kantor Biaya alat tulis kantor merupakan bagian perlengkapan kantor yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya keperluan kantor dapat dibebankan sebagai biaya. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang menjelaskan biaya yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha dapat dibebankan sebagai biaya dan mengurangi penghasilan bruto perusahaan. c. Biaya Perjalanan Dinas Beban ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk perjalanan dinas pegawai perusahaan sehubungan dengan promosi atau pemasaran yang dilakukan atau untuk kepentingan kegiatan perusahaan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah misalnya: tiket perjalanan pulang-pergi, bukti pembayaran untuk akomodasi selama perjalanan, dan kuitansi hotel. Oleh sebab itu bisa digunakan sebagai biaya fiskal sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf a jadi tidak perlu di koreksi. d.

Biaya Telpon dan listrik Biaya ini adalah biaya operasional perusahaan yang menjadi kegiatan rutin bulanan dimana di maksud dalam Undang-undang pajak penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan dapat menjadi biaya fiskal dan tidak perlu dikoreksi fiskal.

70 e. Biaya Bunga Biaya bunga merupakan biaya dari Pajak Bunga Tabungan adalah biaya penggurang dari pendapatan bunga menurut analisis biaya yang dikenakan langsung oleh bank atas pendapatan bunga tidak bisa menjadi biaya. Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) biaya ini tidak bisa dikatakan biaya karena biaya ini adalah hasil dari Pajak Penghasilan. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal oleh PT. RKA.

4.4.

Fasiltas Tarif Pajak Pasal 31E Berdasarkan laporan keuangan PT. RKA serta evaluasi yang telah dilakukan

serta perhitungan laba bersih PT. RKA dimana dapat diketahui bahwa PT. RKA memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 milyar namun tidak melebihi Rp 50 milyar pada tahun 2010, 2011, serta tahun 2012, sesuai dengan peraturan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, maka dapat diketahui bahwa PT. RKA berhak atas fasilitas tarif PPh pasal 31E. 4.4.1. Perhitungan Tarif Pajak PPh Pasal 31E Tahun 2010 Peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 milyar. a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas 4,800,000,000 7,731,499,377

x 2,316,041,000 =

Rp 1,437,883,683

71 b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : Rp 2,316,041,297 - Rp 1,437,883,683 = Rp 878,157,317 c. PPh Badan yang Terutang tahun 2010 : (50% x 25% x 1,437,883,867) + (25% x 878,157,430) = Rp 399,274,790

Tahun 2011 a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas 4,800,000,000 8,476,885,000

x 3,062,826,000 =

Rp 1,734,312,168

b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : Rp 3,062,826,000 - Rp 1,734,312,201 = Rp 1,328,513,832 c. PPh Badan yang Terutang tahun 2011 : (50% x 25% x 1,734,312,201) + (25% x 1,328,513,832) = Rp 548,917,479

Tahun 2012 Peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 milyar namun tidak melebihi Rp 50 milyar. a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas 4,800,000,000 x 3,155,400,000 = 10,308,613,000

Rp 1,469,249,064

72 b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : Rp 3,155,400,000 - Rp 1,469,249,064 = Rp 1,686,150,936

c. PPh Badan yang Terutang tahun 2012 : (50% x 25% x 1,469,249,064) + (25% x 1,686,150,936) = Rp 605,193,867

4.5.

Perhitungan dan Penghematan Pajak Penghasilan Badan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010

PKP Dibulatkan PPh Badan Terutang Kredit Pajak Pasal 25 PPh Pasal 29

Sebelum Perencanaan Pajak

Setelah Perencanaan Pajak

Rp 2,914,926,270 2,914,926,000 795,640,766 (310,117,400) 485,523,366

Rp 2,316,041,297 2,316,041,000 399,274,790 (310,117,400) 89,157,390

Penghematan

Presentase Penghematan

Rp 598,884,973 598,885,000 396,365,976

% 20.55%

396,365,976

81.64%

49.82%

Tabel 4.5.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011 Sebelum Setelah Presentase Perencanaan Perencanaan Penghematan Penghematan Pajak Pajak Rp Rp Rp % PKP 3,350,445,000 3,062,826,058 287,618,942 8.58% Dibulatkan 3,350,445,900 3,062,826,000 287,619,900 PPh Badan Terutang 938,124,852 548,917,479 389,207,373 41.49% Kredit Pajak Pasal 25 (205,263,900) (205,263,900) PPh Pasal 29 732,860,952 343,653,579 389,207,373 53.11%


73

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012 Sebelum Setelah Presentase Perencanaan Perencanaan Penghematan Penghematan Pajak Pajak Rp Rp Rp % PKP 4,154,313,500 3,155,400,451 998,913,049 24.05% Dibulatkan 4,154,313,000 3,155,400,000 998,913,000 PPh Badan Terutang 1,678,399,903 605,193,867 1,073,206,036 63.94% Kredit Pajak Pasal 25 (580,045,100) (580,045,100) PPh Pasal 29 1,098,354,803 25,148,767 1,073,206,036 97.71%


Dari hasil rekonsiliasi fiskal sebelum dan setelah evaluasi perencanaan pajak, dapat dilihat bahwa sebelum evaluasi perencanaan pajak, PT. RKA memperoleh laba sebelum Pajak Penghasilan sebesar Rp. 2,914,926,000,- untuk tahun 2010, Rp 2,335,020,000,- untuk tahun 2011 dan Rp 4,154,313,500,- untuk tahun 2012. Namun setelah dilakukan evaluasi perencanaan pajak yang efektif, laba sebelum Pajak Penghasilan perusahaan berubah menjadi Rp 2,316,041,297,untuk tahun 2010, Rp 3,062,826,058,- untuk tahun 2011, dan Rp 3,155,400,451,untuk tahun 2012. Dengan perencanaan pajak yang telah dievaluasi tersebut, PT. RKA dapat menghasilkan penghematan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 598,884,973,- dengan persentase 20.55% untuk tahun 2010, Rp 287,618,942,dengan presentase 8.58% untuk tahun 2011 dan Rp 998,913,049,- dengan presentase 24.05% untuk tahun 2012. Hal ini juga berpengaruh atas Pajak Penghasilan Badan

yang harus dibayar perusahaan. Sebelum perencanaan pajak yang telah dievaluasi, Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar oleh perusahaan adalah Rp 795,640,766,- untuk tahun 2010, Rp 938,124,852,- untuk tahun 2011, dan Rp

74 1,678,399,903,- untuk tahun 2012, sedangkan setelah perencanaan pajak perusahaan hanya membayar Rp 399,274,790,- untuk tahun 2010, Rp 548,917,479,untuk tahun 2011, dan Rp 605,193,867,- untuk tahun 2012. 4.6.

Sanksi pajak Jika Wajib Pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakan sebagaimana

dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana perpajakan dan juga sanksi administrasi. Sanksi pidana perpajakan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 bahwa setiap orang yang karena kealpaannya: a) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b) menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu Tahun dan menurut, Pasal 7 ayat (1) apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan sebagai mana menurut Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan penyampaian sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sanksi adminitrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk Surat Pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, dan Rp100.000 untuk Surat Pemberitahuan masa lainya, dan Rp1.000.000 untuk Surat

75 Pemberitahuan Wajib Pajak Badan serta Rp100.000 untuk Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam hal Surat Pemberitahuan ternyata Lebih Bayar Wajib Pajak berhak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Surat Ketetapan Lebih Bayar diartikan menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 5 Tahun 2008 yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terhutang atau seharusnya tidak terhutang. Dalam hal SPT LB diajukan restitusi, Ditjen Pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak (SKPLB atau SKPN atau SKPKB) dalam jangka waktu 12 bulan. Dan apabila dalam jangka waktu 12 bulan tersebut belum diterbitkan SKPLB, maka permohonan restitusi Wajib Pajak dianggap dikabulkan, dan SKPLB harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 bulan setelah 12 bulan tersebut terlewati. Atas pajak yang lebih dibayar ini (sama dengan lebih bayar pada SPT) ditambah bunga 2% per bulan(Pasal 17B Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007). Dalam hal permohonan restitusi atas SPT LB tersebut diajukan oleh Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian harus menerbitkan Surat Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima (untuk PPh). Kriteria tertentu di atur berdasarkan Pasal 17C ayat (2) : a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan : b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak.

76 c. Laporan Keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keungan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 Tahun berturut-turut ; dan d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasrkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam janga waktu 5 Tahun terakhir.

BAB 4 EVALUASI ATAS EFEKTIFITAS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM MEMINIMALISASIKAN BEBAN PAJAK UNTUK MENGOPTIMALISASIKAN LABA

Recommend Documents