Evaluasi Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT CRS Elindia Farahiya Adani Komplek Cipulir Permai Blok N No. 11 – Jakarta Selatan, 081294630023,
[email protected] Drs. Hery Gunawan, M.M.
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilaksanakan pada PT CRS. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan pada PT CRS dan mengefisiensikan pembayaran pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu diperoleh dengan cara mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh kemudian diinterprestasikan dan menganalisis Laporan Keuangan sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini ditemukan permasalahan seperti kesalahan dalam memperhitungkan biaya entertainment, penyusutan, kredit pajak dalam negeri, piutang tak tertagih, biaya pajak, pendapatan bunga bank, dan salah dalam melakukan perhitungan pajak di tahun 2013 karena telah berlakunya peraturan perpajakan no. 46 Tahun 2013. Oleh sebab itu, perencanaan pajak yang bisa diterapkan oleh perusahaan yaitu perusahaan harus membuat daftar norminatif, memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agar terhindar dari sanksi pajak,dan melakukan koreksi positif pada biaya penyusutan. Kata kunci : Perencanaan pajak, Pajak penghasilan badan, Koreksi fiskal, PT. Maxistar Intermoda Indonesia
PENDAHULUAN Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara. Untuk melaksanakan dan membiayai seluruh pelaksanaan pembangunan serta pengeluaran rutin lainnya, maka negara membutuhkan sumber pendapatan. Dengan melihat dari sudut pandang tersebut, maka peranan pajak menjadi sangat penting karena bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar. Dengan adanya kesadaran dari Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku maka penerimaan negara dari pajak diharapkan dapat meningkat.
1
2 Dengan melihat bahwa pajak semakin dirasakan penting sebagai sumber pendapatan negara, maka setiap tahun target penerimaan pajak dari Wajib Pajak semakin ditingkatkan. Namun, perusahaan sebagai Wajib Pajak menganggap pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya termasuk biaya pajak sehingga perusahaan akan mencoba melakukan penghematan pembayaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak (Tax Planning) yang dimana perusahaan akan mencoba mengefisiensikan beban pajaknya dengan berbagai cara. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajaknya tanpa melanggar Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Tax Avoidance) atau dengan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku (Tax Evasion). Dengan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan tujuan pelaksanaan pajak dapat tercapai dimana biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dapat mengefisiensikan beban pajak yang akan ditanggung perusahaan tanpa harus melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
Perumusan Masalah Masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah sejauh mana perusahaan sebagai Wajib Pajak dapat melakukan penerapan perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Dengan melihat masalah yang ada, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana cara membenarkan jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak? 2. Bagaimana gambaran tentang perencanaan pajak (Tax Planning)? 3. Bagaimana cara mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengefisiensikan beban pajak? 4. Apa Perencanaan Pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan? Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Membenarkan jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. 2. Untuk memberikan gambaran tentang perencanaan pajak (Tax Planning).
3 3. Membenarkan jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. 4. Mengetahui
langkah-langkah
yang
dapat
dilakukan
untuk
mengefisiensikan beban pajak.
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Didalam penelitian kualitatif peneliti membutuhkan data sekunder dan data primer. Yang dimaksut dari data sekunder adalah data yang diambil bersumber dari bukubuku Referensi Perpajakan. Sedangkan, data primer adalah data yang diambil dari perusahaan terkait, dalam peneliti ini data primer diambil di PT CRS. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yakni sebagai berikut : 1. Studi Lapangan (Field Research) Studi yang dilakukan dengan cara bertemu lansung kepada pihak-pihak terkait agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan mengumpulkan data-data secara langsung dari PT CRS agar lebih mendalam menganai objek perencanaan pajak penghasilan tersebut. Dalam upaya memberikan suatu analisis terhadap masalah yang ada, penelitian untuk penulisan ini dilakukan dengan metode sebagai berikut: a. Wawancara (interview) Mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. b. Observasi (observation) Melakukan penelitian secara langsung ke perusahaan agar mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam perushaan yang menjadi bahan dari penulisan skripsi ini. c. Dokumentasi Menelusuri bukti-bukti atas transaksi, keterangan-keterangan, general ledger, laporan keuangan perusahaan, Surat Pemberitahuan, Surat Setoran Pajak, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. d. Penghitungan ulang (Reperformance) Membahas data yang ada seperti laporan keuangan, SPT tahunan, dan dokumen- dokumen lain yang mendukung penelitian. Dengan melakukan perhitungan kembali perhitungan perpajakan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
4
HASIL DAN BAHASAN Perencanaan pajak PT CRS dapat dilakukan dengan cara tidak legal (tax avoidance/evasion) dan cara legal (Tax Planning). Perusahaan tidak menggunakan sebagian perencanaan pajak sesuai undang-undang yang berlaku untuk tahun 2012 dan 2013. Sehingga dalam penulisan ini diulas dalam mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tentu saja hal ini dilakukan untuk menghindari sanksi-sanksi perpajakan maupun dengan memanfaatkan celah- celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Perencanaanperencanaan yang mungkin dapat diterapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Mengingat adanya perbedaan antara perlakuan akuntansi yang diterapkan secara komersial dengan perlakuan akuntansi secara fiskal, maka sebaiknya perusahaan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan terhutang tidak hanya mengandalkan laporan keuangan komersial saja seperti tahun 2012 dan tahun 2013. Sebaiknya perusahaan membuat laporan keuangan fiskal yang sudah melalui tahap koreksi fiskal yang didasarkan pada UU Perpajakan yang berlaku saat sekarang agar dapat dilakukan perencanaan pajak yang tepat dan efektif. 2. Sebelum Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2013 untuk peredaran usaha Rp0 – Rp4.800.000.000 atas pengeluaran biaya Operasional berupa biaya entertainment seperti biaya jamuan tamu perusahaan, maka perencanaan pajak yang dapat dilakukan
perusahaan
adalah
membuat
daftar
nominatif
untuk
biaya
entertainment agar biaya tersebut tidak dianggap fiktif sehingga bisa dibiayakan oleh perusahaan untuk mengurangi penghasilan bruto. Daftar Nominatif harus dibuat secara lengkap atas transaksi yang terjadi dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. Isi dari daftar nominatif sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986. Namun setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah no. 46 Tahun 2013 biaya operasional ini harus dikoreksi secara positif karena peredaran usaha yang kurang dari Rp4.800.000.000 bersifat final maka harus dikoreksi negatif untuk peredaran usaha dan koreksi positif untuk biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. 3. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah no. 46 Tahun 2013 biaya Telepon merupakan biaya yang pada dasarnya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto jika biaya- biaya tersebut dikeluarkan perusahaan dalam
5 rangka kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan harus melakukan koreksi positif jika terdapat biaya telepon yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya voucher/pulsa dari perusahaan tersebut. Biaya ini dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan sebagaimana telah dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler. Perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan perusahaan adalah dengan mengganti biaya pulsa handphone para karyawan menjadi tunjangan komunikasi dalam bentuk uang tunai kepada para karyawan, jika penghasilan netto karyawan rata-rata tarif 5%. Bagi para karyawan, hal ini bisa menjadi penambah penghasilan akan tetapi bagi perusahaan menjadi pengurang penghasilan sehingga dapat menghemat beban pajak penghasilan. Tunjangan ini dapat dijadikan pengurang biaya dalam menghitung Penghasilan kena Pajak. Hal ini sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang biaya- biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, salah satunya adalah tunjangan dalam bentuk uang tunai. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah no. 46 Tahun 2013 biaya telepon untuk kepentingan karyawan tertentu sesuai dengan jabatannya menjadi tidak berpengaruh. Sehingga harus dikoreksi secara positif karena peredaran usaha yang kurang dari Rp4.800.000.000 bersifat final maka harus dikoreksi negatif untuk peredaran usaha dan koreksi positif untuk biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan.
4. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah no. 46 Tahun 2013 Biaya Bensin dan Transportasi. Ketika oleh karyawan tertentu yang mendapat fasilitas membawa pulang kendaraan maka harus dilakukan koreksi sebesar 50%. Sebaiknya Transportasi tersebut jangan dibawa pulang dan biaya bensin yang di reimbursement perusahaan harus sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan. Dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah no. 46 Tahun 2013 untuk peredaran usaha Rp0 – Rp4.800.00.000 menjadi tidak berpengaruh jika kendaraan tersebut dibawa pulang atau tidak. Karena bersifat final maka harus dikoreksi negatif untuk peredaran usaha dan koreksi positif untuk biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan.
6 5. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah no. 46 Tahun 2013 Biaya Pajak, Berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat 1 (h) yaitu mengenai pajak penghasilan yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto. Dalam hal ini jika perusahaan menanggung PPh, termasuk PPh Pasal 21 karyawannya, dimana PPh pasal 21 bukan merupakan biaya fiskal. Sebaiknya perusahaan menggunakan metode Gross Up yaitu dengan metode pemotongan pajak dimana perusahan memberikan tunjangan tunai yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong karyawan, , jika penghasilan netto karyawan rata-rata maksimal tarif 10%. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah no. 46 Tahun 2013 biaya pajak yang berkaitan dengan PPh 21 sebaiknya juga ditanggung pemberi kerja tidak perlu mempertimbangkan metode gross up karena biaya pajak nantipun akan dikoreksi positif karena peredaran usaha pada perusahaan ini belum melebihi Rp4.800.000.000. 6.
Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah no. 46 Tahun 2013 biaya piutang tak tertagih ini timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya maka sebaiknya biaya Piutang Tak Tertagih harus sesuai dengan kriteria Permenkeu 57/PMK.03/2010,yaitu : a. Piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, b. Yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh WP c. tidak termasuk piutang yang berasal dari transaksi bisnis dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan WP
Syarat pembebanan: a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial b. Harus menyerahkan daftar piutang tsb kepada Ditjen Pajak; dan (pilih salah satu) c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara d. Terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur
7 e. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus f. Adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu g. Persyaratan tidak berlaku bagi nilai piutang : -
s.d. Rp100 Juta (Debitur Kecil)
-
s.d. Rp5 Juta (Debitur Kecil Lainnya)
Setelah memenuhi kriteria biaya piutang tak tertagih ini dapat dibebankan dan biaya piutang tak tertagih ini akan menjadi pengurang dalam peredaran usaha. Dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Biaya piutang tak tertagih menjadi tidak berpengaruh ketika memenuhi kriteria ataupun tidak yang telah diatur oleh Permenkeu 57/PMK.03/2010. Karena peredaran usaha yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 bersifat final maka harus dikoreksi negatif untuk peredaran usaha dan koreksi positif untuk biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan.
7. Setelah dan Sebelum Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
biaya
Penyusutan merupakan akun untuk mencatat penyusutan atas asset yang dimiliki oleh perusahaan, seperti seperti kendaraan, mesin kantor, dan peralatan kantor. Perusahaan telah melakukan penghitungan atas biaya penyusutan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 96/PMK.03/2009. Namun terjadi banyak kesalahan dalam perhitungan biaya penyusutan menurut perusahaan biaya penyusutan. Sehingga harus dilakukan koreksi. Pada tahun 2012 total penyusutan adalah sebesar Rp12.814.829 biaya penyusutan untuk 2013 adalah sebesar Rp56.996.225 dan biaya penyusutan tahun 2014 adalah sebesar Rp202.240.367,-. Pada Tahun 2012, perusahaan tidak menghitung depresiasi terhadap motor yang dibeli pada bulan Januari 2008 dan mengelompokkan motor sebagai kelompok 2, sementara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 96/PMK.03/2009, motor ke dalam kelompok 1. Dengan menggunakan metode Garis Lurus perusahaan salah dalam menghitung besarnya depresiasi pada Tahun 2012 seperti laptop, Komputer Kaio, Laptop Jalu, dan Komputer. Sehingga, menurut penulis, perlu dilakukan koreksi. Pada tahun 2013, perusahaan
8 melakukan kesalahan dalam menghitung depresiasi pada IMAC. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 96/PMK.03/2009 IMAC adalah sejenis laptop yang mempunyai masa manfaat 4 tahun sedangkan perusahaan menulis IMAC mempunyai manfaat sebesar 8 Tahun. Dan terdapat kesalahan dalam perhitungan depresiasi pada Mobil, Komputer Dea, Mesin Laminating, dan Komputer Mesin Indoor. Oleh sebab itu, atas biaya penyusutan dilakukan koreksi negatif sebesar Rp2.662.218,00 untuk tahun 2010 dan sebesar Rp23.083.601,00 untuk tahun 2011. Pada tahun 2014, perusahaan melakukan kesalahan dalam menghitung depresiasi pada Mobil APV. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 96/PMK.03/2009 kendaraan roda empat mempunyai masa manfaat 8 tahun sedangkan perusahaan menghitung kendaraan roda empat mempunyai manfaat sebesar 4 Tahun. Terdapat kesalahan penggolongan pada Mesin mimaki, Mesin Polaris, Mesin Cutting Plotar Mimaki perusahaan menggolongkan sebagai kelompok 1, sedangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 96/PMK.03/2009 mesin adalah kelompok 2. Oleh sebab itu, atas biaya penyusutan dilakukan koreksi sebesar Rp1.839.351,- untuk tahun 2012, sebesar Rp5.312.185,- untuk tahun 2013, dan sebesar Rp91.167.059,- untuk tahun 2014. Setelah Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 Biaya penyusutan juga tidak berpengaruh karena harus dikoreksi secara positif. Namun, kesalahan-kesalahan dalam perhitungan dalam perusahaan harus dikoreksi. 8. Sebelum Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 kredit pajak dalam negeri harus terdapat kredit pajak dilaporkan pada SPT induk halaman depan bagian 8a. Perusahaan harus merincikan bukti kredit pajak dalam negeri tersebut pada lampiran – III SPT Tahunan sehingga kredit pajak dalam negeri dapat dijadikan pengurang sebagai pengurang pajak. Setelah berlaku Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 walaupun terdapat kredit pajak dan dirincakan dilaporan pada SPT induk halaman depan bagian 8a tetap tidak berpengaruh karena diperaturan ini hanya dilihat dari peredaran usaha perusahaan tersebut. Berikut adalah perbandingan rekosiliasi fiscal antara perusahaan dan penulis:
Tabel 4.23 Perbandingan Rekonsiliasi Fiskal Perbandingan Rekonsiliasi Fiskal
9 Keterangan
Perusahaan
Penulis
2012 2013 2014 2012 2013 2014 Biaya Penyusutan
Pendapatan Bunga Bank
Kredit Pajak Dalam Negeri
Sehingga Setelah dilakukan langkah-langkah diatas, Perencanaan Pajak Penghasilan Perusahaan sebagai berikut:
Tabel 4.24 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Analisis Biaya Tahun 2012 PT CRS Laporan Laba Rugi Periode Jan s/d Desember 2012 Keterangan
Fiskal Perusahaan
Koreksi Fiskal Seharusnya
Fiskal Seharusnya
Koreksi Tax Planning
Fiskal Tax Planning
Pendapatan Pendapatan Usaha
1.760.774.654
1.760.774.654
1.760.774.654
Potongan Penjualan
(164.087.973)
(164.087.973)
(164.087.973)
Penjualan Bersih
1.596.686.681
1.596.686.681
1.596.686.681
Harga Pokok Penjualan Pembelian Potongan Pembelian Pembelian bersih
Biaya Umum dan Administrasi
1.217.201.700
1.217.201.700
1.217.201.700
(7.685.216)
(7.685.216)
(7.685.216)
1.209.516.484
1.209.516.484
1.209.516.484
-
10 Biaya gaji karyawan
137.150.000
137.150.000
137.150.000
Biaya Listrik
33.359.892
33.359.892
33.359.892
Biaya Telepon
33.721.486
33.721.486
33.721.486
Biaya lain-lain
39.289.500
39.289.500
39.289.500
Biaya Bensin dan Transportasi
40.424.400
40.424.400
40.424.400
Biaya pajak
14.073.400
14.073.400
14.073.400
Biaya operasional
46.197.043
46.197.043
46.197.043
Biaya penyusutan
12.814.829
1.839.351
10.975.478
Biaya piutang tak tertagih
19.806.000
19.806.000
-
376.836.550
21.645.351
355.191.199
Total beban umum dan Administrasi Laba/Rugi Operasional
10.333.647
1.839.351
10.975.478 19.806.000
1.839.351
31.978.998
374.997.199 12.172.998
Pendapatan Non Operasional Pendapatan Luar Usaha: Pendapatan Bunga Bank
1.309.487
Pendapatan Lain-lain
4.011.170
Total Pendapatan luar Usaha
5.320.657
Laba/Rugi Bersih (Sebelum Pajak) PPh terutang 2012 Pajak Kurang Bayar Selisih Tax Saving
(1.309.487)
(1.309.487) 4.011.170
(1.309.487)
4.011.170
4.011.170 (1.309.487)
4.011.170
15.654.304
35.990.168
16.184.168
1.956.768
4.498.771
2.023.021
2.542.003 2.475.750
11
Tabel 4.25 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Analisis Biaya Tahun 2013 PT CRS Laporan Laba Rugi Periode Januari s/d Juni 2013 Koreksi Fiskal Seharusnya
Koreksi Tax Planning
Jan-Jun
Fiskal Perusahaan
1.134.450.191
1.134.450.191
(331.239)
(331.239)
1.134.118.952
1.134.118.952
1.134.118.952
608.600.850
608.600.850
608.600.850
608.600.850
(506.583)
(506.583)
(506.583)
(506.583)
Beban Operasional
107.561.766
107.561.766
107.561.766
Pembelian bersih
715.656.032
715.656.032
715.656.032
418.462.920
418.462.920
418.462.920
-
-
-
-
-
-
205.225.000
205.225.000
205.225.000
Biaya Listrik
12.639.713
12.639.713
12.639.713
Biaya Telepon
14.584.832
14.584.832
14.584.832
Biaya alat tulis kantor
3.917.350
3.917.350
3.917.350
3.917.350
Biaya Keamanan
2.190.000
2.190.000
2.190.000
2.190.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
Keterangan
Fiskal Seharusnya
Fiskal Tax Planning
Pendapatan Pendapatan Usaha Penjualan Potongan Penjualan Penjualan Bersih
-
1.134.450.191
1.134.450.191
(331.239)
(331.239) -
1.134.118.952
Harga Pokok Penjualan Pembelian Potongan Pembelian
Laba Kotor
Biaya Umum dan Administrasi Biaya gaji karyawan
Biaya Sewa
-
107.561.766 715.656.032
-
-
418.462.920
205.225.000 12.639.713
-
-
14.584.832
30.000.000
12
Biaya Entertainment
761.781
761.781
Biaya Fotocopy dan percetakan
5.018.650
5.018.650
5.018.650
23.341.650
23.341.650
23.341.650
Biaya lain-lain
2.260.500
2.260.500
2.260.500
Biaya bensin dan transportasi
15.165.150
15.165.150
15.165.150
-
15.165.150
Biaya Reklame
14.348.498
14.348.498
14.348.498
-
14.348.498
866.550
866.550
866.550
-
866.550
28.498.113
28.498.113
5.312.185
23.185.928
-
23.185.928
358.817.786
358.817.786
6.073.966
352.743.820
(761.781)
353.505.601
59.645.134
59.645.134
65.719.100
761.781
64.957.319
59.645.134
59.645.134
(6.073.966)
65.719.100
761.781
64.957.319
PPh terutang
7.455.642
7.455.642
(759.246)
8.214.888
95.223
8.119.665
Kredit Pajak dalam Negeri
7.291.055
7.291.055
7.291.055
-
7.291.055
7.291.055
164.587
164.587
Biaya perjalanan dinas
Biaya Kantor Biaya Penyusutan Total beban umum dan Administrasi Laba/Rugi Operasional
761.781
(6.073.966)
-
(761.781)
761.781 5.018.650
-
23.341.650 2.260.500
Pendapatan Non Operasional Pendapatan Luar Usaha: Pendapatan Bunga Bank Pendapatan Lain-lain Total Pendapatan luar Usaha Laba/Rugi Bersih (Sebelum Pajak)
PPh yang harus dibayar sendiri Pajak Kurang Bayar Selisih Tax Saving
9.255.311
828.610
9.090.724 8.426.701
13
Tabel 4.26 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Analisis Biaya Tahun 2013 PT CRS Laporan Laba Rugi Periode Juli s/d Desember 2013 Fiskal Seharusnya
Koreksi Tax Planning
Fiskal Tax Planning
1.134.450.191
-
-
-
(331.239)
(331.239)
-
-
-
1.134.118.952
1.134.118.952
1.134.118.952
-
-
-
608.600.850
608.600.850
608.600.850
-
-
-
(506.583)
(506.583)
(506.583)
-
-
-
Beban Operasional
107.561.766
107.561.766
107.561.766
-
-
-
Pembelian bersih
715.656.032
715.656.032
715.656.032
-
-
-
418.462.920
418.462.920
418.462.920
-
-
-
Keterangan
Fiskal Perusahaan
Koreksi Fiskal Seharusnya
1.134.450.191
1.134.450.191
(331.239)
Juli - Desember
Pendapatan Pendapatan Usaha Penjualan Potongan Penjualan Penjualan Bersih
Harga Pokok Penjualan Pembelian Potongan Pembelian
Laba Kotor
Biaya Umum dan Administrasi Biaya gaji karyawan
-
-
-
-
205.225.000
205.225.000
205.225.000
-
-
-
Biaya Listrik
12.639.713
12.639.713
12.639.713
-
-
-
Biaya Telepon
14.584.832
14.584.832
14.584.832
-
-
-
Biaya alat tulis kantor
3.917.350
3.917.350
3.917.350
-
-
-
Biaya Keamanan
2.190.000
2.190.000
2.190.000
-
-
-
30.000.000
30.000.000
30.000.000
-
-
-
761.781
761.781
761.781
-
-
-
Biaya Sewa Biaya Entertainment
14
Biaya Fotocopy dan percetakan
5.018.650
5.018.650
5.018.650
23.341.650
23.341.650
23.341.650
-
-
-
Biaya lain-lain
2.260.500
2.260.500
2.260.500
-
-
-
Biaya bensin dan transportasi
15.165.150
15.165.150
15.165.150
Biaya Reklame
14.348.498
14.348.498
14.348.498
-
-
-
866.550
866.550
866.550
-
-
-
28.498.113
28.498.113
28.498.113
-
-
-
358.817.786
358.817.786
358.817.786
-
-
-
59.645.134
59.645.134
59.645.134
-
-
-
59.645.134
59.645.134
59.645.134
-
-
-
PPh terutang
7.455.642
7.455.642
Kredit Pajak dalam Negeri
7.291.055
7.291.055
164.587
164.587
Biaya perjalanan dinas
Biaya Kantor Biaya Penyusutan Total beban umum dan Administrasi Laba/Rugi Operasional
-
-
-
-
-
-
Pendapatan Non Operasional Pendapatan Luar Usaha: Pendapatan Bunga Bank Pendapatan Lain-lain Total Pendapatan luar Usaha Laba/Rugi Bersih (Sebelum Pajak)
PPh yang harus dibayar sendiri PPh Kurang Bayar
-
-
-
-
11.341.190
11.341.1 90
11.176.602
15
Tabel 4.27 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Analisis Biaya Tahun 2014 PT CRS Laporan Laba Rugi Periode Januari s/d Desember 2014 Keterangan
Fiskal Perusahaan
Koreksi Fiskal Seharusnya
Fiskal Seharusnya
Fiskal Tax
Koreksi Tax Planning
Planning
Pendapatan Pendapatan Usaha Penjualan Potongan Penjualan Penjualan Bersih
3.163.221.320
3.163.221.320
-
-
-
-
3.163.221.320
3.163.221.320
-
Harga Pokok Penjualan
-
Beban Produksi
2.394.431.013
2.394.431.013
-
Laba Kotor
2.394.431.013
2.394.431.013
-
Biaya Umum dan Administrasi Biaya gaji karyawan
244.400.000
244.400.000
-
Biaya Telepon + Internet
39.345.800
39.345.800
-
Biaya Listrik
29.743.800
29.743.800
-
Biaya Keamananan+ Kebersihan
3.540.000
3.540.000
-
Biaya Entertainment
7.049.700
7.049.700
-
Biaya Transportasi
36.824.500
36.824.500
-
Biaya ATK
37.880.900
37.880.900
-
1.359.600
1.359.600
-
Biaya Lain-lain
-
16
Biaya Administrasi Bank
1.386.000
1.386.000
-
Beban Perbaikan mesin
1.609.000
1.609.000
-
202.240.367
111.073.308
-
7.755.300
7.755.300
-
613.134.967
521.967.908
-
155.655.340
246.822.399
-
57.503
-
-
Pendapatan Lain-Lain
818.372
818.372
-
Total Pendapatan luar Usaha
(760.869)
(818.372)
-
154.894.471
246.004.027
-
Beban Penyusutan Zakat Total Beban Umum dan Administrasi Laba/Rugi Operasional Pendapatan Non Operasional Pendapatan Luar Usaha: Pendapatan Bunga Bank
Laba/Rugi Bersih (Sebelum Pajak) Penghasilan yang memiliki peredaran Bruto dibawah 4.8 Milyar per 46 Tahun 2013
31.632.213
31.632.213
-
31.632.213
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Kesimpulan adalah tahap akhir setelah melakukan penelitian. Setelah melakukan pengamatan, perhitungan dan evaluasi didalam penulisan ini ada beberapa kesimpulan untuk perusahaan: 1. Terjadi perubahan ketentuan perpajakan sebelum dan setelah 1 Juli 2013 dengan berlakunya PP 46 2. Perubahan tersebut mengakibatkan perubahan pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk perusahaan dengan omzet 0 – Rp4.800.000.000 menjadi sangat signifikan. 3. Perubahan
Peraturan
Pemerintah
46
Tahun
2013
tersebut,
mengakibatkan perubahan dalam perencanaan pajak (Tax Planning) .
juga
17
4. PT CRS belum maksimal dalam melaporkan pajaknya. Perusahaan menginginkan pajak yang serendah-rendahnya namun tidak sesuai dengan UU ketentuan Perpajakan yang berlaku. Sehingga terjadi kesalahan dalam melaporkan pajaknya. 5. Perusahaan menanggung biaya pajak yang didalam nya terdapat PPh pasal 21 karyawannya. Hal ini merugikan perusahaan karena PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. 6. Pemberian fasilitas untuk karyawan tertentu harus dikoreksi fiskal positif sebesar 50%. sesuai dengan KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas pemakaian telepon sellular berupa voucher dan biaya pemeliharaan yang termasuk biaya pemeliharaan kendaraan yang dapat dibawa pulang juga harus dikoreksi fiskal positif 50%. 7. PT CRS tidak membuat daftar nominatif atas biaya yang berkaitan dengan biaya Operasional, Entertainment, perjalan dinas sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. 8. PT CRS tidak memenuhi syarat dalam melaporkan Piutang Tak Tertagih. Sehingga Piutang Tak Tertagih tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. 9. PT CRS tidak melampirkan bukti kredit pajak dalam negeri pada SPT induk halaman depan bagian 8a. Sehingga kredit pajak dalam negeri tidak bisa dijadikan pengurang pajak. Saran
1. Sebaiknya perusahaan melakukan review secara berkala atas pelaksanaan dan perencanaan pajak untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi. 2. Sebaiknya perusahaan harus melakukan tax planning. Sehingga terdapat selisih penghematan pajak sebesar Rp2.475.750 pada Tahun 2012, Rp8.426.701 pada Tahun 2013 periode Januari – Juni , Rp11.176.602 pada Tahun 2013 periode Juli – Desember.
18
REFERENSI Agoes, S. & Trisnawati, E. (2009). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Alika, N. (2014). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT DA. Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Ameliasari, C. (2014). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan di PT Starindo Cleaning Technologies. Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Anwar, C. (2013). Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Gunadi (2009). Akuntansi Pajak, Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Ilyas, W.N., Burton, R. (2011). Hukum Pajak, cetakan kedua, Edisi 5 , Salemba Empat, Jakarta. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK.138/KMK.03/2002 Tanggal 8 April 2002 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.96/PMK.03/ Tahun 2009 Tanggal 15 Mei 2009 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan. Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi 2009. Jakarta: Andi Offset. Muljono, D. (2009). Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak. Yogyakarta: Andi Offset. Pardiat (2008). Akuntansi Pajak Lanjutan. Jakarta: Mitra Wacana Media. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
19
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Priantara, Diaz (2011). Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penyidikan Pajak. cetakan kedua. PT Indeks, Jakarta Resmi, Siti. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Sidarta, Yohanes E. (2012). Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Periode 2008-2010 (Studi Kasus : PT. DLP). Tesis S1 Tidak Dipublikasikan, Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Suandy, E. (2013). Perencanaan Pajak. Edisi 5. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 27/PJ.22/1986 Tentang Biaya “Entertainment” dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Waluyo. (2008). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. (2012). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
RIWAYAT PENULIS Elindia Farahiya Adani lahir di kota Jakarta pada 27 April 1993. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Ekonomi Akuntansi pada tahun 2015.
