PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN USAHA JASA KONSTRUKSI PADA PT. NCP

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN USAHA JASA KONSTRUKSI PADA PT. NCP

ERNY HERTEANY Jalan H. Merin No. 71 Meruya Selatan Jakarta Barat, 087884574311, [email protected] Dr. Gustian Djuanda, S.E., M.M

ABSTRAK

Tujuan penelitian ialah agar perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak yang sebaik-baiknya dan harus berdasarkan undang-undang pajak penghasilan dalam rangka mengefisiensikan beban pajak terutang. Metode dan Objek Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan objek penelitian PT. NCP. Dari hasil analisa yang dilakukan peneliti melalui rekonsiliasi fiskal, masih banyak jumlah akun yang mengalami koreksi fiskal positif. Dapat disimpulkan bahwa PT.NCP belum melakukan perencanaan pajak secara maksimal. Untuk dapat melakukan perencanaan pajak yang baik dan benar perusahaan harus memiliki pegawai yang ahli dibidang perpajakan.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Komersial, Laporan Fiskal

PENDAHULUAN Negara kita merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka pendapatan negara semakin banyak. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa, atau dana sehingga pajak adalah pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang diambil perusahaan. Suatu perusahaan dinyatakan berhasil apabila dapat diukur dengan seberapa besar laba yang telah diperoleh perusahaan tersebut tetapi dengan adanya pemungutan pajak penghasilan, itu akan menjadi sebuah biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Sehingga sering kali perusahaan memiliki niat untuk menggelapkan pajak terutang mereka dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Tanpa mereka sadari, ternyata tindakan tersebut dapat merugikan diri mereka sendiri apabila perusahaan tersebut diperiksa oleh petugas pajak dan ternyata perusahaan tersebut diketahui melakukan penggelapan pajak terutang, maka perusahaan tersebut harus tetap membayar pajak terutang yang digelapkannya serta sanksi administrasinya. Pada akhirnya wajib pajak (perusahaan) harus membayar pajak terutang yang lebih besar dari pajak terutang yang mereka gelapkan. Sementara tanpa harus melakukan tindakan yang menyimpang dari Ketentuan Umum Perpajakan, sebenarnya ada cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam hal mengefesiensi pembayaran

pajak yaitu dengan melakukan perencanaan pajak (tax planning). Perencanaan pajak adalah suatu usaha sistematis dari wajib pajak untuk meminimalisasi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah-celah tertentu yang ada di peraturan perpajakan. Tujuan dari perencanaan pajak itu sendiri adalah untuk melakukan penghematan pajak (tax having) dan penghindaran pajak (tax avoidance) tanpa harus melakukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang melanggar peraturan perpajakan.

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1.Bagaimana penerapan pajak pada PT.NCP? 2.Apakah PT. NCP sudah melakukan perencanaan pajak? 3.Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan PT.NCP untuk menerapkan peraturann perpajakan yang berlaku dalam perencanaan pajak ?

Ruang Lingkup Penelitian Agar dalam pembahasan skripsi ini tidak terlalu meluas dan menyimpang dari materi pokoknya, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya dibatasi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2011, 2012, 2013 dan SPT Tahunan PPh badan.

Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 1.Untuk menganalisis bagaimana penerapan pajak yang dilakukan PT. NCP 2.Untuk membandingkan pajak terutang antara PT.NCP dengan hasil analisis peneliti apakah PT. NCP sudah menerapkan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini dan telah efisien dalam pembayaran pajaknya. 3.Untuk memberikan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan PT.NCP terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini dalam perencanaan pajak.

METODE PENELITIAN Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi lapangan (field research) dan studi literatur (library research)

untuk mendukung penelitian dalam penulisan skripsi.

Berikut penjelasan dari kedua metode pengumpulan data tersebut :

1.Studi Lapangan (Field Research) Penelitian dilakukan dengan mengadakan kunjungan langsung ke perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh data dengan cara: a.Observasi (Observation) Melakukan pengamatan dan penelitian langsung pada PT. NCP untuk memperoleh data yang lebih aktual serta untuk mengetahui lebih rinci mengenai sistem pajak perusahaan dan permasalahannya. b.Wawancara (Interview) Melakukan wawancara dengan pimpinan atau karyawan PT. NCP dalam memperoleh informasi untuk mendukung penelitian seperti rincian biaya-biaya dalam laporan laba rugi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan.Penulis melakukan wawancara dengan bagian keuangan PT. NCP. c.Dokumentasi (Documentation) Melakukan penelitian dengan mengumpulkan bukti dan dokumen yang diperlukan seperti melakukan penelitian pada SPT Tahunan badan yang dilaporkan oleh perusahaan,serta laporan keuangan perusahaan. d. Perhitungan Kembali (Reperformance) Penulis melakukan perhitungan kembali besarnya PPh badan berdasarkan data dan laporan keuangan 2011 sampai 2013 dengan menggunakan metode perhitungan dan tarif PPh badan yang berlaku.

2.Studi Literatur (Library Research) Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil penelitian studi lapangan (Field Research), penulis kemudian melakukan penelitian literaratur (Library Research) dengan cara membaca, mengumpulkan dan menelaah buku-buku literaratur dan juga mencari data

tambahan melalui beberapa halaman website yang terkait dengan proses penelitian perencanaan pajak.

HASIL DAN BAHASAN Dari hasil perhitungan fiscal sesuai dengan perencanaan pajak yang dilakukan maka dapat diketahui perbanmdingan sebelum dan sesudah perencanaan pajak :

Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Terutang PPh Badan Tahun 2011

Sumber : Rekonsiliasi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Tahun 2011

Berdasarkan perhitungan diatas, pajak terutang PPh Badan untuk tahun 2011 sebelum perencanaan pajak adalah sebesar Rp 298.527.080 dan setelah perencanaan pajak menjadi Rp 280.060.070 sehingga perusahaan telah menghemat pajak sebesar Rp 18.467.010.

Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Terutang PPh Badan Tahun 2012

Sumber : Rekonsiliasi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Tahun 2012

Berdasarkan perhitungan diatas, pajak terutang PPh Badan untuk tahun 2012 sebelum analisis adalah sebesar Rp 526.487.602 dan setelah analisis menjadi Rp 525.510.430 sehingga perusahaan telah menghemat pajak sebesar Rp 977.172 Tabel 4.9 Perhitungan Pajak Terutang PPh Badan Tahun 2013

Sumber : Rekonsiliasi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Tahun 2013

Berdasarkan perhitungan diatas, pajak terutang PPh Badan untuk tahun 2013 sebelum analisis adalah sebesar Rp.465.230.648 dan setelah analisis menjadi Rp. 463.747.102 sehingga perusahaan telah menghemat pajak sebesar Rp. 1.483.546

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1.Berdasarkan hasil analisis peneliti dari laporan keuangan dan SPT PPh badan PT. NCP tahun 2011, 2012 dan 2013, penerapan pajak yang dilakukan PT. NCP adalah sebagai berikut: a.Perusahaan telah menyelanggarakan pembukuan dalam laporan keuangannya, yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi yang terjadi yaitu dengan metode basis akrual (accrual basis). b.Perusahaan telah memotong PPh 23 atas alat berat yang disewanya dari perusahaan yang menyewakan alat berat tersebut. c.Perusahaan telah memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas gedung (kantor) yang disewanya dari pemilik gedung. d.Hingga saat ini perusahaan belum pernah terlambat dalam melaporkan SPT maupun pembayaran pajaknya, yaitu penyampaian SPT Tahunan perusahaan ini dilaporkan setiap tanggal 15 April dan menyetor pembayaran pajaknya setiap tanggal 15 April pula dari batas waktu menyetor dan melapor yaitu tanggal 30 April.

2.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti dari laporan keuangan dan SPT Tahunan badan PT. NCP tahun 2011, 2012 dan 2013 terdapat kesimpulan sebagai berikut : a.Pada tahun 2011 pajak terutang perusahaan sebesar Rp 298.527.080 menjadi Rp 280.060.070 sehingga perusahaan telah mengalami penurunan pajak sebesar Rp 18.467.010 b.Pada tahun 2012 pajak terutang perusahaan sebesar Rp 526.487.602 menjadi Rp 525.510.430 sehingga perusahaan mengalami penurunan pajak sebesar Rp 977.172

c.Pada tahun 2013 pajak terutang sebesar Rp.465.203.648 menjadi Rp. 463.747.102 sehingga perusahaan telah mengalami penurunan pajak sebesar Rp. 1.483.546 Peneliti menyimpulkan bahwa perusahaan belum melakukan perencanaan pajak secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari transaksi sebagai berikut: 1)Biaya pengisian pulsa telepon seluler yang terdapat didalam biaya telepon pada tahun 2011, 2012, dan 2013 dibebankan seluruhnya yaitu sebesar Rp. 3.600.000, sedangkan dalam peraturan perpajakan perusahaan hanya boleh membebankan biaya pengisian pulsa telepon seluler sebesar 50% dari

Rp. 3.600.000, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif

atas biaya pengisian telepon seluler sebesar Rp 1.800.000 dari biaya keseluruhan pengisian pulsa sebesar Rp 3.600.000. Hal ini sesuai dengan KEP-220/PJ/ 2012 tentang perlakuan PPh atas biaya pengisian ulang pulsa telepon seluler 2)Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 perusahaan tidak membuat daftar nominatif atau melengkapi bukti yang ada entertainment yang memerlukan bukti. Yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.22/1986. 3)Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 perusahaan tidak membuat daftar nominatif atas biaya promosi sesuai dengan PMK RI Nomor 02/PMK.03/2010 4)Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 perusahaan belum sesuai dalam melakukan pengakuan dan perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus yang diatur dalam pasal 11 nomor 36 tahun 2008. 5)Biaya bantuan sosial untuk karyawan tidak didukung oleh bukti yang cukup valid, serta jenis sumbangan tersebut bukan untuk sumbangan wajib dalam rangka bantuan kemanusiaan sesuai dengan PMK No.76/PMK.03/2011 6)Biaya iuran dan retribusi kepada RT/RW setempat untuk kemananan dan kebersihan diluar kantor tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan.

3.Langkah-langkah yang dapat dilakukan PT. NCP terhadap peraturan perpajakannya yang berlaku dalam perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

a.Mengganti beban pengisian pulsa telepon seluler menjadi tunjangan komunikasi karyawan. b.Membuat daftar nominatif dengan lengkap untuk beban entertainment sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986. c.Membuat daftar nominatif

atas biaya promosi sesuai dengan PMK RI Nomor

02/PMK.03/2010 d.Mempelajari metode garis lurus sesuai dengan pasal 11 nomor 36 tahun 2008. e.Mengganti beban bantuan sosial untuk karyawan berupa pengobatan menjadi tunjangan kesehatan karyawan. f.Mengganti beban iuran dan retribusi kepada RT/RW setempat dengan cara merekrut petugas keamanan perusahaan. Saran Dibawah ini ada beberapa saran yang dapat digunakan oleh PT. NCP dalam melakukan perencanaan pajak secara maksimal. 1.Perusahaan sebaiknya lebih banyak membaca peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan sehingga mengetahui informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Terutama tentang Pasal 6 ayat 1 UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Pasal 9 ayat 1 UU Pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. 2.Untuk biaya yang menjadi natura bagi karyawan sebaikanya diubah menjadi tunjangan dalam karyawan seperti biaya bantuan sosial dapat dijadikan tunjangan kesehatan karyawan sehingga karyawan tetap dapat menikmati pendapatan atas natura tersebut ke dalam objek PPh 21. Dan perusahaan juga dapat menjadikan biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. 3.Perusahaan sebaiknya mengganti biaya telepon seluler menjadi tunjangan komunikasi yang didapatkanan karyawan sehingga bisa dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto sesuai dalam pasal 6 ayat 1 (a) UU PPh. Dijadikan objek PPh 21 pada karyawan. 4.

Perusahaan sebaiknya merekrut petugas keamanan perusahaan sehingga biaya yang

dikeluarkan perusahaan dapat dijadikan biaya fiskal.

5.

Perusahaan juga sebaiknya membuat daftar nominatif dan mengumpulkan bukti bukti

yang diperlukan dan melampirkannya pada SPT. Agar biaya biaya yang memerlukan bukti atau daftar nomnatif seperti biaya promosi dan biaya entertainment dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. 6.

Dalam setiap pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan. Sebaiknya perusahaan

merinci setiap pengeluaran dan selalu membuat dokumen-dokumen pendukung untuk membuktikan biaya –biaya tersebut benar-benar dikeluarkan untuk kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga dapat menjadi biaya fiskal sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU PPh.

REFERENSI Blouin, Jennifer. (2014). Defining and Measuring Tax Planning Aggressiveness. National Tax

Journal,

67

(4),

875–900.

http://search.proquest.com/openview/309b1f4f9368f981235b5d77b367147f/1?pqorigsite=gscholar. Diakses 17 Juni 2015 Dewi, Sari Santy.(2014). Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Mengoptimalkan Pembayaran Pajak

Pada

PT.

Rutan

Di

Surabaya.

Vol.3,

No.2,

dari

http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/809 Effendi, Rizal. Dan Renita Rumuy. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. Sinar Sasongko. Disertasi tidak diterbitkan. Simulasi Tax Planning Palembang: Program Sarjana MDP Business School. Gribnau, Hans. (2015). Corporate Social Responsibility and Tax Planning Not by Rules Alone. Social Legal vol. 24 no. 2 225-250), http://sls.sagepub.com/content/24/2/225.short. Diakses 17 Juni 2015 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 Tanggal 18 April 2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2002 Tanggal 29 Desember 2000 Tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam hal-hal tertentu.

Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi 2009. Jakarta: Andi Offset. Mardiasmo.(2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Jakarta: Andi Offset. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Sosial, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan Pemerintah Nomor 96/PMK.03/2009 Tanggal 15 Mei 2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan. Resmi, Siti. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus.Jakarta: Salemba Empat. Suandy, Early.(2011). Manajemen Perpajakan.Yogyakarta: Salemba Empat. Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-338/PJ.31/2004 tentang Penegasan Mengenai Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto dalam Menghitung Pengusaha Kena Pajak. Steinhoff, Melanie. (2015). Management Compensation, Monitoring and Aggressive Corporate Tax Planning. University of Munster Institute of Public Economics. http://www1.wiwi.unimuenster.de/cqe/forschung/publikationen/cqe-workingpapers/CQE_WP_41_2015.pdf. Diakses 17 Juni 2015 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Waluyo.(2011). Perpajakan Indonesia.Jakarta: Salemba Empat.

RIWAYAT PENULIS Erny Herteany lahir dikota Jakarta Pada tanggal 7 Maret 1993. Penulis menyeselesaikan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Ekonomi Akuntansi pada tahun 20155.