PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT AMD

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT AMD Vergi Selvia Jl. Dukuh 2 E4 No. 3 Tanjung Duren-Jakarta Barat, 087887549074, [email protected] Maya Safira Dewi, SE Ak., M.Si

ABSTRACT The research objective is to do tax planning by analyzing income and expenses on financial statement so can reduce tax payments as low as possible. This research is a qualitative research using field and literature studies. The research used a primary data such as financial statement, annual corporate income tax and tax payment slips and also secondary data such as Tax Act. Analysis conducted by the authors are analyzing the revenue and costs in the financial statements, tax obligations compliance testing, and comparing the straight line and declining balance depreciation method. Achievable results is there is a difference between the amount of before and after tax planning. From the results obtained the company is still less than the optimum to prepared tax planning, because there are costs that one of the correction and not in accordance with the tax laws. (VS) Keywords : Income Tax, Tax Planning, Tax Saving.

ABSTRAK Tujuan penelitian ialah melakukan perencanaan pajak dengan menganalisis pendapatan dan biaya-biaya yang terdapat dilaporan keuangan sehingga dapat menekan pembayaran pajak serendah mungkin. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi lapangan dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan data primer berupa laporan keuangan perusahaan, surat pemberitahuan dan Surat Setoran Pajak atas pajak tahunan perusahaan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan perpajakan. Analisis yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis pendapatan dan biaya-biaya dalam laporan keuangan, pengujian kepatuhan kewajiban perpajakan, dan membandingkan metode penyusutan garis lurus dan saldo menurun. Hasil yang dicapai adalah terdapat perbedaan atau selisih antara besarnya pajak sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak. Simpulan yang didapatkan adalah perusahaan belum optimal dalam melakukan perencanaan pajak, karena masih terdapat biaya-biaya yang salah koreksi dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. (VS) Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Perencanaan Pajak, Penghematan Pajak.

PENDAHULUAN Pajak adalah iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara berdasarkan kemampuan (daya pikulnya) masing-masing yang dapat dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan pembayar pajak tidak menerima imbalan atau kontribusi yang dapat dihubungkan secara langsung dengan pajak yang telah dibayarnya. Pajak disatu sisi adalah beban bagi perusahaan yang harus diminimalkan dan bagi pemerintah pajak merupakan modal utama pembiayaan pembangunan. Banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajaknya antara lain dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dilakukan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan celah-celah tertentu yang ada diperaturan perpajakan. Dengan adanya perencanaan pajak tersebut, wajib pajak dapat menjumlahkan pajak yang seharusnya menjadi kewajibannya, dan dilain pihak juga dapat membantu wajib pajak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rencana investasi di masa mendatang. Tujuan perencanaan pajak yang tepat adalah melakukan penghematan pajak (tax saving) dan penghindaran pajak (tax avoidance), tanpa harus melakukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang melanggar peraturan perpajakan. Penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Yessica Dewi Aryanti (2013) yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. X di Semarang”. Penelitian menunjukkan bahwa PT X telah menerapkan perencanaan pajak dalam menyusun laporan laba rugi fiskal tahun 2011 tetapi strategi perencanaan pajak yang telah diterapkan oleh PT X belum optimal. Strategi yang dapat dilakukan oleh PT X adalah dengan membuat daftar nominatif terkait beban entertainment, pengelolaan fasilitas makan, kesehatan dan komunikasi bagi karyawan, pemakaian metode gross up dalam perhitungan gaji karyawan. Handri Rori (2013) dalam “Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan perencanaan pajak yang benar perusahaan dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar. Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan pengembangan dan pendidikan sumber daya manusia dan pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura. Dari dua hal diatas tersebut, membuktikan bahwa perencanaan pajak memberikan pengaruh atas kondisi keuangan perusahaan karena beban pajak perusahaan dapat diminimalkan dan menghemat arus kas yang keluar. Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada penggunaan data dari laporan keuangan PT AMD selama tiga tahun yaitu dari tahun 2011, 2012, dan 2013 serta Surat Pemberitahuan dan Surat Setoran Pajak selama tiga tahun yaitu dari 2011, 2012 dan 2013. Adapun tujuan dan manfaat yang ingin disampaikan sehubungan dari penelitian ini adalah agar mengetahui apakah PT.AMD telah melakukan perencanaan pajak dengan benar sesuai dengan undangundang yang berlaku dan telah dapat meminimalkan beban pajak terutangnya, memberikan masukan-masukan yang lebih baik untuk PT. AMD kedepannya dalam melakukan perencanaan pajak dan mengoptimalkan pendapatan dengan cara menekan pajak terutang secara legal, menjelaskan faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan perencanaan pajak dengan baik sehingga implementasinya dapat menunjang upaya perusahaan meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik sebagai berikut menunjukkan keadaan yang sebenarnya dalam hal pembayaran pajak dan dapat menentukan langkah berikutnya dengan tepat. Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi dalam pengelolaan besarnya laba berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan pajak yang berlaku. Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti selanjutnya untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih baik.

METODE PENELITIAN Metode-metode pengumpulan data yang digunakan selama penyusunan skripsi antara lain adalah : 1.

Studi Lapangan (Field Research) Penelitian dilakukan dengan mengadakan kunjungan langsung ke perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh data dengan cara: a. Melakukan wawancara langsung dengan pihak perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. b. Dokumentasi, untuk menelusuri bukti-bukti atas transaksi, keterangan-keterangan, laporan keuangan perusahaan, SPT Tahunan Badan, Surat Setoran Pajak, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. c. Reperformance, untuk mengevaluasi data yang telah diperoleh dengan melakukan perhitungan kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.

Studi Literatur (Library Research) Berdasarkan data yang diperoleh melalui studi lapangan, penulis kemudian melakukan penelitian kepustakaan dengan membaca, mengumpulkan dan menelaah buku-buku literatur dan melalui beberapa halaman website yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas di skripsi ini.

HASIL DAN BAHASAN Analisa biaya (beban) pada laporan laba rugi PT AMD a.

b.

c.

d.

e.

f. g.

h.

i.

j.

k.

l.

m. n.

o.

Beban Penjualan Beban penjualan yang ada di dalam laporan keuangan adalah nilai transaksi penjualan rak gudang dan furniture yang dilakukan perusahaan kepada para customer. Beban Iklan dan Promosi Beban iklan dan promosi dikeluarkan untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Beban Jamuan Beban jamuan dikeluarkan perusahaan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjamu klien perusahaan. Beban Perjalanan Dinas Perusahaan mengeluarkan biaya untuk perjalanan dinas karyawan perusahaan untuk melakukan dinas dalam rangka mempromosikan produk atau bertemu dengan klien dan semua yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Beban Gaji Beban ini dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji, bonus, dan tunjangan kepada karyawan perusahaan sesuai dengan jabatan masing-masing. Perusahaan memberikan tunjangan PPh 21 sesuai peraturan pajak yang berlaku kepada seluruh karyawan. Beban Lain-Lain Beban yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan. Beban Proyek Beban yang dikeluarkan untuk memperoleh berbagai barang modal yang digunakan untuk proyek perusahaan seperti tanah, bangunan, peralatan, perabot, mesin, kendaraan, dll yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Beban Transportasi Perusahaan mengeluarkan biaya angkut pengiriman penjualan barang dagangan dari gudang perusahaan ke customer, baik di dalam maupun di luar kota. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengangkut barang dagangan ini dijadikan beban transportasi oleh perusahaan. Beban Piutang Tak tertagih Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk piutang yang timbul dari transaksi bisnis dan ternyata tidak dapat ditagih. Beban Pos dan Materai Biaya yang digunakan untuk mengirim surat atau dokumen – dokumen dan membeli materai – materai yang biasa digunakan untuk perjanjian – perjanjian perusahaan. Beban Perlengkapan Kantor Beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli perlengkapan kantor, seperti lemari, meja, komputer, handphone, dan lain-lain. Biaya Keperluan Sehari-hari Biaya ini dikeluarkan untuk kebutuhan kantor seperti membeli air minum, tissue, pewangi ruangan, dll. Beban Asuransi Beban asuransi merupakan biaya yang dibayarkan oleh perusahaan kepada perusahaan asuransi. Beban Sewa Kantor Perusahaan mengeluarkan beban sewa kantor untuk membayar biaya sewa kantor yang ditempati untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional perusahaan. Beban Administrasi Kantor

p.

q.

r.

s.

t.

Biaya administrasi yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan kantor seperti pembelian tinta, amplop, map plastik, dan lain sebagainya. Beban Pajak Beban pajak penghasilan perusahaan selama periode laporan yang terdiri dari PBB, Pasal 4 ayat (2), dan penalty. Penalty ini merupakan sanksi yang diterima perusahaan diluar Pajak Penghasilan tetapi masih dalam lingkup perpajakan. Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Perusahaan mengeluarkan biaya perbaikan dan pemeliharaan untuk biaya pemeliharaan kantor, perawatan peralatan kantor seperti AC, komputer, meja dan kursi, dan lain-lain. Beban Komunikasi Beban komunikasi dikeluarkan perusahaan untuk membiayai telepon kantor, voucher handphone, fax dan biaya internet. Biaya ini dikeluarkan untuk membiayai kegiatan komunikasi perusahaan dengan klien atau pihak lainnya, seperti melakukan penagihan, menghubungi sales, melakukan pembelian, dan untuk kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Beban Penyusutan Beban penyusutan yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan beban yang terdiri dari beban penyusutan inventaris kantor, beban penyusutan kendaraan dan beban penyusutan bangunan. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dan mengklasifikasikan aktiva tersebut menjadi beberapa kelompok sesuai dengan masa manfaat dari aktiva tersebut. Beban Pengembangan Tanah / Bangunan Beban ini dikeluarkan perusahaan dalam rangka mengembangkan tanah / lahan seperti perizinan (izin prinsip, izin lokasi, IMB global dan sertifikat), pematangan lahan, sarana dan prasarana (jalan masuk/utama, jalan lingkungan, saluran utama/lingkungan, gorong-gorong, jembatan), dan lain sebagainya. Beban dalam rangka mengembangkan bangunan seperti membangun pabrik, pemasangan telepon dan PAM, serta biaya pemasangan daya listrik untuk pabrik.

Analisa pendapatan pada laporan laba rugi PT AMD a.

b.

c.

d. e.

f. g.

1.

Pendapatan Bunga Pendapatan yang diterima atas jasa pinjaman uang yang diberikan kepada pihak lain dan bersifat final. Biaya Bunga Pinjaman Biaya berupa bunga yang harus ditanggung perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana dari pihak lain. Selisih Kurs Realisasi keuntungan/kerugian selisih kurs yang dialami perusahaan disebabkan karena perusahaan membeli barang-barang dalam negeri dan melakukan pembayaran menggunakan dolar. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan lain-lain berasal dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Biaya Bank Biaya bank digunakan untuk mengeluarkan administrasi bank, seperti: beban administrasi kliring, biaya materai, bank charges, biaya transfer bank, dan biaya buku cek & giro. Laba (Rugi) Investasi Laba (rugi) investasi perusahaan yaitu laba atau rugi yang didapat perusahaan dari investasi saham. Laba (Rugi) Tahun Berjalan Laba atau rugi yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.

Perencanaan Pajak berdasarkan Rekonsiliasi Fiskal Setelah melakukan wawancara, penelitian, perhitungan dan penyesuaian atas laporan keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan PT AMD periode 2011, 2012 dan 2013, dapat disimpulkan bahwa PT AMD belum melakukan perencanaan pajak dengan maksimal dalam hal biaya-biaya komersial yang telah dikeluarkan perusahaan setiap tahunnya. Untuk dapat mengatasi kenaikan laba atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, biaya tersebut harus dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Perencanaan pajak yang akan dilakukan tentu saja menggunakan cara-cara yang sesuai dengan Peraturan

Perpajakan yang berlaku. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari sanksi-sanksi perpajakan maupun dengan melihat setiap ketentuan yang ada didalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Berikut perencanaan pajak yang dapat dilakukan atas biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. a. Beban Iklan dan Promosi Perusahaan melakukan koreksi positif atas biaya iklan dan promosi tahun 2011, 2012, dan 2013. Alasan dilakukan koreksi fiskal adalah karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif yang lengkap mengenai iklan dan promosi yang dilakukan sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Agar biaya iklan dan promosi dapat menjadi biaya fiskal sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan membuat daftar nominatif yang wajib dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Badan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010. b. Beban Jamuan Perusahaan melakukan koreksi positif atas beban jamuan pada laporan laba rugi tahun 2013 sebesar Rp 31.334.189. Beban ini dikoreksi fiskal karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif dengan lengkap sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Agar seluruh beban jamuan ini dapat menjadi biaya fiskal sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan membuat daftar nominatif lengkap yang wajib dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Badan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-27/PJ.22/1986. c. Beban Komunikasi Perusahaan mengeluarkan beban komunikasi berupa biaya voucher handphone untuk tahun 2011, 2012, dan 2013. Biaya ini hanya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan sebagaimana telah dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP 220/PJ/2002 tentang biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dalam tahun pajak yang bersangkutan. Untuk mengatasi masalah ini, perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengganti biaya voucher handphone untuk pegawai tertentu menjadi tunjangan komunikasi dalam bentuk uang tunai. Bagi pegawai yang menerima, hal ini bisa menjadi penambah penghasilan akan tetapi bagi perusahaan menjadi pengurang penghasilan sehingga dapat menghemat beban pajak perusahaan. Tunjangan ini dapat dijadikan pengurang biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, salah satunya adalah tunjangan dalam bentuk uang tunai. d. Metode Penyusutan Aktiva Tetap Metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap adalah metode garis lurus. Menurut analisa penulis terdapat kesalahan dalam perhitungan aktiva kendaraan yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk penyusutan kendaraan jenis sedan, perusahaan membebankan seluruhnya dan sebaliknya untuk kendaraan non sedan, perusahaan membebankan 50%. Berdasarkan KEP-220/PJ./2002 atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II. Metode garis lurus untuk penyusutan aktiva tetap yang digunakan PT AMD sudah tepat, karena dengan metode garis lurus jumlah biaya penyusutan yang akan ditanggung oleh PT AMD akan lebih besar, dengan biaya yang lebih besar akan memperkecil beban pajak yang akan dibayar PT AMD. Berikut perbandingan metode garis lurus perusahaan dengan metode saldo menurun ganda menurut penulis :

Perbandingan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Ganda Dalam Perhitungan Penyusutan Aktiva Metode Garis Lurus

Metode Saldo Menurun

Perusahaan

Penulis

2011

1.293.586.799

1.220.704.097

2012

1.279.945.814

1.233.276.247

2013

1.339.844.744

1.149.448.056

Tahun

Dari analisis atas rekonsiliasi perhitungan laba rugi komersial dan fiskal perusahaan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perencanaan pajak atas biaya-biaya komersial, maka perusahaan dapat memperoleh penghematan PPh Badan. Ringkasan PPh Badan terutang untuk tahun 2011, 2012, dan 2013 adalah sebagai berikut:

2.

a.

Tahun 2011 menurun dari Rp 915.249.250,- menjadi Rp 897.276.500,- dan memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 1,96%.

b.

Tahun 2012 menurun dari Rp 1.595.249.250,- menjadi Rp 1.579.714.250,- dan memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 0,97%.

c.

Tahun 2013 menurun dari Rp 685.906.000,- menjadi Rp 573.673.500,- dan memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 16,36%.

Tax Saving Tax saving adalah langkah yang diambil untuk lebih menghemat atau mengecilkan pembayaran pajak. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Dalam hal ini PT AMD sudah tepat dalam pemberian tunjangan berupa uang kepada karyawannya, sehingga biaya tunjangan ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto yang akan meminimalkan penghasilan kena pajak.

3.

Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat kepatuhan pemenuhan perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak PT AMD. Dalam pelaksanaan kepatuhan pemenuhan perpajakan pemerintah menetapkan tanggal dalam menyetor dan melapor SPT. Bagi wajib pajak badan yakni batas waktu menyetor pada tanggal 30 April dan batas waktu melapor pada tanggal 30 April. Dari adanya pelaksanaan kepatuhan pemenuhan perpajakan akan timbul sanksi administrasi berupa bunga, kenaikan, dan atau denda maupun sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Dari sanksi ini bagi wajib pajak merupakan pemborosan untuk pengeluaran dana jika wajib pajak melakukan keterlambatan dalam menyetor atau melapor. Namun bagi pemerintah bisa menjadi sebuah tambahan dalam pemasukan pajak. Maka dari itu merupakan hal penting untuk mengetahui tentang pemenuhan kewajiban perpajakan untuk menghindari pemborosan yang dapat merugikan perusahaan. Berikut ini pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan dalam penyetoran dan penyampaian SPT Tahunan tahun 2011, 2012, dan 2013. Pemenuhan Kewajiban Penyetoran dan Penyampaian SPT Tahunan PT AMD

SPT Tahun

Tanggal Penyetoran

Batas Penyetoran

2011 2012 2013

24 April 2012 26 April 2013 30 April 2014

30 April 2012 30 April 2013 30 April 2014

Setor Tepat Waktu Ya Ya Ya

Tanggal Pelaporan

Batas Pelaporan

Lapor Tepat Waktu

24 April 2012 30 April 2013 30 April 2014

30 April 2012 30 April 2013 30 April 2014

Ya Ya Ya

Dalam penyampaian SPT Tahunan 2011, 2012 dan 2013, PT AMD telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu sehingga tidak dikenakan sanksi dan dapat menghemat pengeluaran perusahaan. 4.

Optimalisasi Pengkreditan Pajak Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 PT AMD telah melakukan optimalisasi pengkreditan pajak dengan baik sehingga dapat mengurangi total pajak terutang di akhir tahun pajak. Kredit pajak yang dibayar PT AMD meliputi PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25. Berikut daftar kredit pajak PT AMD tahun 2011, 2012, dan 2013 : Kredit Pajak PT AMD Tahun 2011, 2012, dan 2013

PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 Jumlah Kredit Pajak

2011 847,355,000 3,424,839 24,534,690 875,314,529

2012 1,470,309,000 54,222,586 51,635,292 1,576,166,878

2013 639,440,000 3,611,571 29,085,354 672,136,925

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Dari hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis atas Laporan Keuangan, Surat Pemberitahuan Tahunan Badan, dan penerapan Perencanaan PPh Badan PT AMD tahun 2011, 2012, dan 2013. Maka penulis dapat memberi beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Biaya yang boleh dan tidak boleh di biayakan berdasarkan peraturan pajak : a. Penulis membuat analisis biaya dan pendapatan pada laporan laba rugi perusahaan, semua akun yang ada memiliki perincian namun ada beberapa akun yang tidak sesuai dengan pengakuan pajak tapi tetap dibiayakan sehingga harus dikoreksi. b. Pada tahun 2011 PT AMD harus melakukan koreksi positif sebagian pada biaya iklan dan promosi karena tidak melampirkan bukti dan daftar nominatif yang lengkap atas beban ini sehingga tidak dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto. c. Tahun 2011 perusahaan melakukan koreksi pada beban pajak yang terdiri dari PBB, Pasal 4 ayat (2), dan penalty. Seharusnya yang dikoreksi fiskal adalah PPh pasal 4 ayat (2) dan penalty karena merupakan beban pajak yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. d. Pada tahun 2011 biaya voucher handphone yang terdapat di beban komunikasi seharusnya dikoreksi positif sebesar 50% oleh perusahaan sesuai dengan KEP-220/PJ/2002. e. Tahun 2012 PT AMD juga melakukan koreksi positif sebagian pada biaya iklan dan promosi karena tidak melampirkan bukti dan daftar nominatif yang lengkap atas beban ini sehingga tidak dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto. f. Pada tahun 2012 PT AMD tidak melakukan koreksi atas beban pajak. Seharusnya yang dikoreksi fiskal adalah PPh pasal 4 ayat (2) dan penalty karena merupakan beban pajak yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. g. Untuk beban komunikasi tahun 2012 perusahaan telah melakukan koreksi positif terhadap biaya voucher handphone sebesar 50%. h. Pada tahun 2013 PT AMD juga melakukan koreksi positif sebagian pada biaya iklan dan promosi karena tidak melampirkan bukti dan daftar nominatif yang lengkap atas beban ini sehingga tidak dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto. i. Tahun 2013 beban jamuan harus dikoreksi sebagian karena tidak ada bukti maupun daftar nominatif atas pengeluaran tersebut sehingga tidak dapat dibiayakan.

j.

2.

3.

4.

5.2.

Pada tahun 2013 PT AMD tidak melakukan koreksi atas beban pajak. Seharusnya yang dikoreksi fiskal adalah PPh pasal 4 ayat (2) dan penalty karena merupakan beban pajak yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. k. Tahun 2013 biaya voucher handphone yang terdapat di beban komunikasi juga tidak dikoreksi 50% oleh perusahaan. Padahal sesuai dengan KEP-220/PJ/2022 biaya pemakaian telepon seluler harus dikoreksi sebesar 50%. 1. Untuk penyusutan kendaraan tahun 2011, 2012, dan 2013 perusahaan telah melakukan kesalahan perhitungan dalam menghitung penyusutan kendaraan sedan dan non sedan. Pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap PPh terutang Tahun 2011, 2012, dan 2013 : a. Tahun 2011 menurun dari Rp 915.249.250,- menjadi Rp 897.276.500,- dan memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 1,96%. b. Tahun 2012 menurun dari Rp 1.595.249.250,- menjadi Rp 1.579.714.250,- dan memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 0,97%. c. Tahun 2013 menurun dari Rp 685.906.000,- menjadi Rp 573.673.500,- dan memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 16,36%. Strategi yang efektif untuk melakukan perencanaan pajak : a. Tax saving adalah langkah yang diambil untuk lebih menghemat atau mengecilkan pembayaran pajak. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Dalam hal ini PT AMD sudah tepat dalam pemberian tunjangan berupa uang kepada karyawannya, sehingga biaya tunjangan ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto yang akan meminimalkan penghasilan kena pajak. b. Upaya perencanaan perpajakan yang dilakukan PT AMD sudah baik karena telah menyetor dan melapor tepat pada waktunya sehingga menghindari sanksi denda yang dapat mengakibatkan pemborosan pengeluaran. c. Membandingkan metode penyusutan yang diperbolehkan dalam perhitungan pajak yaitu metode garis lurus dan saldo menurun ganda, yang dilakukan PT AMD dengan menggunakan metode garis lurus dalam menghitung penyusutan aktivanya sudah sangat tepat karena menghasilkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode saldo menurun, sehingga perusahaan lebih bisa memaksimalkan biaya pajak yang berdampak pada beban pajak yang lebih kecil. d. PT AMD telah melakukan optimalisasi pengkreditan pajak dengan baik sehingga dapat mengurangi total pajak terutang di akhir tahun pajak. Kredit pajak yang dibayar PT AMD meliputi PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25. Pengaruh perencanaan pajak terhadap beban pajak : a. Hasil dari pajak terhutang sebelum dan setelah Perencanaan Pajak pada tahun 2011, dari hasil analisis penulis terjadi selisih sebesar Rp 17.972.750,-. b. Hasil dari pajak terhutang sebelum dan setelah Perencanaan Pajak pada tahun 2012, dari hasil analisis penulis terjadi selisih sebesar Rp 15.535.000,-. c. Hasil dari pajak terhutang sebelum dan setelah Perencanaan Pajak pada tahun 2013, dari hasil analisis penulis terjadi selisih sebesar Rp 112.232.500,-. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka ada beberapa saran yang dapat digunakan oleh PT. AMD dalam melakukan perencanaan pajak secara maksimal yaitu sebagai berikut : 1. Perusahaan harus membuat daftar nominatif apabila ada pengeluaran untuk biaya-biaya yang tidak terdapat daftar nominatifnya seperti biaya iklan dan promosi dan perjamuan agar biaya tersebut seluruhnya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. 2. Perusahaan perlu mengikuti perkembangan dari peraturan-peraturan perpajakan mengenai biayabiaya yang dapat dan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. 3. Perusahaan sebaiknya mengganti biaya voucher handphone untuk pegawai tertentu menjadi tunjangan komunikasi dalam bentuk uang tunai. Bagi pegawai yang menerima, hal ini bisa menjadi penambah penghasilan akan tetapi bagi perusahaan menjadi pengurang penghasilan sehingga dapat menghemat beban pajak perusahaan. Tunjangan ini dapat dijadikan pengurang biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. 4. Perusahaan sebaiknya lebih teliti dalam menghitung penyusutan aktiva tetap agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mengecilkan biaya penyusutan.

5.

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi mengenai strategi perencanaan pajak sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh pengetahuan baru dalam bidang perpajakan.

REFERENSI Agoes, Sukrisno. 2009. Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat Aryanti, Yessica Dewi. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT X di Semarang. Jurnal Ilmiah. Vol. 2, No. 1, hlm. 1-11. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Jakarta: Andi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan. Rahayu, Siti Kurnia. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Jakarta : Graha Ilmu Resmi, Siti. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat Rori, Handri. 2013. Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan. Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 3, hlm. 410-418. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 27/PJ.22/1986 Tentang Biaya “Entertainment” dan Sejenisnya. Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat Sumarsan, Thomas. 2013. Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak. Jakarta : Indeks Undang-Undang Pajak Lengkap. 2012. Jakarta: Mitra Wacana Media Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tentang perubahan keempat Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

atas

Undang-Undang

Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

RIWAYAT PENULIS Vergi Selvia lahir di Toboali pada 4 November 1992. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi peminatan perpajakan pada tahun 2014.