BAB IV
PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MENGEFISIENKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT PRIMA SINDO
IV.I
Analisis Biaya Pada Laporan Laba Rugi PT. PRIMA SINDO Di dalam prakteknya, ada perbedaan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan dan menurut ketentuan peraturan perpajakan. Untuk mengtasi hal tersebut maka perlu dilakukannya beberapa koreksi yang biasa disebut dengan koreksi fiskal. Terdapat dua macam koreksi fiskal yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan. Sebelum melakukan koreksi fiskal, perlu dilakukan analisis terhadap objek Pajak Penghasilan dan biaya-biaya pada PT. PRIMA SINDO. Biaya- biaya yang telah dikeluarkan oleh PT PRIMA SINDO tahun 2005 adalah sebagai berikut: 1. Perusahaan mengeluarkan biaya Gaji dan THR kepada karyawannya. Gaji tersebut diberikan kepada karyawannya berdasarkan golongannya, dan THR yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya yang diberikan setahun sekali.
50
2. Program
Jamsostek
diberikan
oleh
perusahaan
kapada
beberapa
karyawannya. Program ini hanya diberikan kepada karyawan yang sudah bekerja selama 2 tahun sejak tanggal mulai bekerjanya karyawan tersebut. Jaminan ini meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan, Jaminan kematian. 3. Seragam diberikan oleh perusahaan untuk beberapa karyawan yang bertujuan untuk keseragaman dan tidak berkaitan dengan keselamatan kerja para karyawannya. Seragam tersebut diberikan kepada karyawan bagian pemasaran khususnya bagian penjualan dan pengantaran barang yang digunakan sebagai identitas bahwa karyawan tersebut bekerja pada PT PRIMA SINDO, seragam tersebut juga digunakan oleh resepsionist serta petugas cleaning service maupun office boy. 4. Biaya Rumah Tangga adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan seperti pembelian alat-alat kebersihan kantor, pengharum ruangan, minuman yang disediakan oleh perusahaan, aqua galon, dan makanan ringan seperti snack maupun permen. 5. Semua karyawan yang bekerja pada PT PRIMA SINDO menerima gaji setiap bulannya, atas penerimaan gaji tersebut akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Dalam hal ini PT PRIMA SINDO menanggung biaya angsuran PPh 21 yang seharusnya ditanggung oleh karyawan. 6. Perusahaan mengeluarkan biaya berupa sumbangan yang ditujukan untuk kegiatan sosial misalnya memberikan santunan kepada anak panti asuhan, pemberian sumbangan ke panti-panti jompo yang berada di sekitar wilayah jakarta utara. 51
7. BBM, Tol dan Parkir adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan kegiatan operasi perusahaan, misalnya digunakan untuk membeli barang dagangan maupun mengantarkan barang dagangan kepada costumer. 8. Dalam menghitung pajak yang terutang, mengurus perizinan, dan pemeliharaan aset perusahaan menggunakan pihak ke tiga seperti konsultan pajak, notaris dan jasa pemeliharaan. 9. Biaya perjalanan dinas merupakan biaya perjalanan yang dilakukan untuk kegiatan operasional perusahaan. Perjalanan dinas biasanya dilakukan oleh Direktur yang ingin memperkenalkan perusahaan di luar kota maupun bagian pemasaran yang ingin memasarkan produk dan dalam hal pengantaran barang kepada costumer. 10. Pada tahun 2005 perusahaan mengeluarkan biaya pembelian 3 unit kendaraan sepeda motor kepada karyawan baru pada bagian pemasaran. Besarnya biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 26.250.000,00. 11. Biaya promosi digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Promosi ini biasanya dilakukan diluar/ dalam kota dengan memperkenalkan produk Prima Sindo kepada perusahaan-perusahaan dan para costumer, seperti membuka stand di mallmall atau melalui pameran-pameran yang biasanya diikuti oleh beberapa perusahaan spareparts. 12. Biaya ATK, Cetakan dan Fotocopy adalah biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Biaya ini dikeluarkan
52
untuk membeli alat tulis kantor, kertas, fotocopy maupun komputer yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. 13. Dalam
rangka
peningkatan
mutu
karyawannya
maka
perusahaan
mengeluarkan biaya untuk pendidikan dan pelatihan bagi para karyawannya. 14. Perusahaan mengeluarkan biaya representasi untuk menjamu tamu, baik itu pelanggan maupun kolega bisnis. 15. Dalam rangka menyebarluaskan usaha, perusahaan mengeluarkan biaya entertainment dalam bentuk menyebarkan brosur, membuat spanduk maupun membuat iklan di yellow pages. 16. Telepon dan Fax merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan operasional kantor. 17. Perusahaan menanggung pengobatan para karyawannya yang sakit, baik sakit ringan ataupun yang dirawat dirumah sakit. 18. Perusahaan menanggung biaya listrik setiap bulannya yang digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. 19. Penyusutan yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode garis lurus yang disesuaikan dengan umur ekonomis masing-masing aktiva.
53
IV.2
Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Analisis Biaya. Tabel 4.1 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari hasil Analisis Biaya KOREKSI FISKAL LAPORAN LABA RUGI
SEBELUM PERENCANAAN
SETELAH
POSITIF
NEGATIF
PERENCANAAN
PAJAK
PAJAK
Penjualan Bersih
2.927.516.975
2.927.516.975
Harga Pokok Penjualan
1.827.695.443
1.827.695.443
Laba Kotor
1.099.821.532
1.099.821.532
196.785.790
196.785.790
10.083.288
10.083.288
Biaya Pemasaran Gaji Jamsostek Seragam
6.310.000
6.310.000
0
Pembelian Kendaraan
26.250.000
26.250.000
0
Promosi
18.430.693
18.430.693
Perizinan
9.851.350
9.851.350
ATK, Cetakan , Fotocopy
6.041.600
6.041.600
Seminar dan Pelatihan
15.645.514
15.645.514
BBM dan Tol
72.758.050
72.758.050
Perjalanan Dinas
21.007.557
21.007.557
3.677.000
3.677.000
39.050.356
39.050.356
3.500.000
3.500.000
57.158.157
57.158.157
Konsultan
6.350.000
6.350.000
Biaya Rumah Tangga
2.849.400
2.849.400
0
Biaya Representasi
10.624.325
10.624.325
0
Angsuran PPh Ps 21
8.917.500
8.917.500
0
Biaya Entertainment
10.775.600
10.775.600
0
Telephone dan Fax
12.628.050
Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Perlengkapan Biaya Penyusutan
Sumbangan
Total Biaya Pemasaran
3.200.000
541.894.230
54
12.628.050 3.200.000
0
472.967.405
KOREKSI FISKAL LAPORAN LABA RUGI
SEBELUM
SETELAH
PERENCANA
PERENCANAAN
POSITIF
NEGATIF
AN PAJAK
PAJAK
250.794.710
250.794.710
Biaya Administrasi dan Umum Gaji
10.444.000
10.444.000
0
1.646.650
1.646.650
0
Pengobatan
10.840.100
10.840.100
0
Jamsostek
15.778.979
15.778.979
Perijinan
6.110.400
6.110.400
Telepon, fax & telex
15.982.238
15.982.238
Listrik
30.685.361
30.685.361
ATK, Cetakan, Fotocopy
10.728.837
10.728.837
Pendidikan dan Pelatihan
12.199.050
12.199.050
Keperluan rumah tangga
3.313.900
Angsuran PPh 21 Seragam
3.313.900
0
30.109.969
30.109.969
4.000.000
4.000.000
28.871.150
28.871.150
Perawatan Kendaraan
2.336.400
2.336.400
Pemeliharaan Gedung
15.457.500
15.457.500
Konsultan
7.850.000
7.850.000
Sumbangan
3.500.000
Transport dinas Perawatan Perlengkapan BBM/Tol/Parkir
Beban Penyusutan
Total Biaya Adm dan Umum
3.500.000
0
18.865.797
18.865.797
479.515.041
449.770.391
Pendapatan Lain-Lain Penghasilan Bunga
26.798.922
Beban Bunga
( 6.200.185)
Jumlah pendapatan lain-lain
20.598.737
26.798.922 5.359.784
0 ( 840.401 )
Laba Sebelum Pajak
99.010.998
176.243.335
PPh Ps 25 / 2005
12.351.650
35.373.000
Laba Setelah Pajak
86.659.348
55
140.870.335
Besarnya koreksi yang dilakukan oleh penulis, didapat dari: 1. Perusahaan menanggung PPh 21 atas karyawan. Dimana biaya ini harus dilakukan koreksi positif karena PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan bukan merupakan pengurang sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf h. Besarnya koreksi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 19.361.500,00. yang didapat melalui perhitungan : Angsuran PPh pasal 21 pada biaya pemasaran
Rp. 8.917.500,00
Angsuran PPh pasal 21 pada biaya adm dan umum
Rp. 10.444.000,00
Total angsuran PPh pasal 21
Rp. 19.361.500,00
2. Perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif, hal ini dikarenakan PT PRIMA SINDO tidak membuat daftar nominatif dalam biaya-biaya yang berkaitan dengan representasi, sehingga biaya-biaya tersebut dianggap tidak ada ( fiktif ). Hal ini sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986 yang berbunyi biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh dan tidak terkena PPh Final dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan syarat dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. Adapun besarnya koreksi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 10.624.325,00.
3. Perusahaan mengeluarkan biaya sumbangan. Atas transaksi tersebut maka perusahaan seharusnya melakukan koreksi fiskal positif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1 huruf g yang berbunyi,”harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan 56
kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah”. merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan. besarnya koreksi yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut : Sumbangan pada biaya pemasaran
= Rp. 3.200.000,00
Sumbangan pada biaya Administrasi & umum = Rp. 3.500.000,00 Total sumbangan yang harus dikoreksi
Rp. 6.700.000,00
4. Dalam rangka menyebarluaskan usahanya PT PRIMA SINDO mengeluarkan biaya entertainment untuk membiayai pembuatan brosur, spanduk, dan iklan di yellow pages namun perusahaan tidak membuat daftar nominatif. Atas biaya ini harus dilakukan koreksi fiskal positif karena biaya ini tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan SE27/PJ.22/1986. Besarnya biaya yang harus dikoreksi adalah sebesar Rp. 10.775.600,00 yang terdapat dalam biaya pemasaran PT PRIMA SINDO.
5. Pada tahun 2005 perusahaan menerima 3 orang karyawan pada bagian pemasaran. Atas penerimaan karyawan tersebut perusahaan melakukan pemberian natura kepada 3 orang karyawan baru tersebut berupa pemberian masing-masing 1 unit sepeda motor yang dimasukkan ke dalam pembelian kendaraan. Menurut Undang-Undang perpajakan Biaya ini harus dikoreksi fiskal positif karena bukan merupakan pengurang penghasilan berdasarkan 57
pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang PPh No.17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa, ”Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi
seluruh pegawai serta
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.”. Besarnya koreksi adalah sebesar : Harga per unit sepeda motor
x
Jumlah Karyawan
Rp. 8.750.000,00
x
3 orang
= Koreksi = Rp. 26.250.000,00
7. Perusahaan menanggung pengobatan para karyawannya yang sakit baik sakit ringan ataupun yang dirawat dirumah sakit. Biaya ini tidak termasuk dalam deductable expense karena perpajakan menganggap hal ini sebagai natura/ kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan hal ini berdasarkan peraturan UU PPh No.17 pasal 9 ayat 1 huruf e. Atas biaya ini maka perusahaan harus mengoreksi fiskal positif sebesar Rp. 10.840.100,00.
8. Biaya rumah tangga dalam perpajakan termasuk dalam biaya yang bersifat grey area, yaitu biaya yang memiliki potensi besar untuk dikoreksi fiskal positif karena kemungkinan besar biaya-biaya tersebut bukan merupakan pengurang penghasilan menurut Undang-Undang perpajakan No.17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1, mengenai biaya yang tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan. Besarnya biaya rumah tangga yang harus dikoreksi adalah sebesar : 58
Biaya rumah tangga pada biaya pemasaran
Rp. 2.849.400.00
Biaya rumah tangga pada biaya Administrasi dan umum
Rp. 3.313.900.00
Jumlah biaya rumah tangga yang harus dikoreksi adalah
Rp. 6.163.300.00
9. Untuk keseragaman dan peningkatan pelayanan, perusahaan mengeluarkan biaya untuk membuat seragam. Atas biaya tersebut maka perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif karena biaya tersebut merupakan deductable expense dimana seragam ditujukan untuk keseragaman dan tidak terkait dengan keselamatan kerja. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tanggal 11 Maret 2000, yang menyatakan bahwa pemberian natura/ kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pemberian natura/kenikmatan yang merupakan keharusan dan diberikan didaerah terpencil. Oleh karena seragam tidak berhubungan dengan keharusan dan keselamatan kerja maka perusahaan harus mengoreksi biaya ini sebesar : Biaya seragam pada biaya pemasaran
Rp. 6.310.000,00
Biaya seragam pada biaya Administrasi dan Umum
Rp. 1.646.650,00
Total biaya seragam yang harus dikoreksi adalah
Rp. 7.956.650,00
10. PT PRIMA SINDO harus mengoreksi negatif penghasilan bunga yang terdapat di dalam laporan laba rugi karena penghasilan ini merupakan penghasilan yang didapat dari jasa giro perusahaan. Berdasarkan PP 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2000 menyatakan bahwa jasa giro dan bunga deposito merupakan penghasilan 59
yang dikenakan Final. Oleh karena itu perusahaan harus mengeluarkan biaya ini dari penghasilan karena sudah terkena pajak Final. Besarnya koreksi yang harus dilakukan adalah Rp. 26.798.922,00.
11. Atas jasa giro PT PRIMA SINDO menanggung beban bunga atas pajak final yang dipotong bank. Pajak ini merupakan PPh Final yang tidak bisa dijadikan sebagai beban perusahaan. Untuk itu perusahan harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar 20% dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001. Besarnya koreksi yang harus dilakukan adalah : Pendapatan bunga
x
Tarif Final ( 20% ) = Koreksi
Rp. 26.798.922
x
20%
= Rp. 5.359.784,00
Dari hasil koreksi diatas, menurut Undang-Undang Perpajakan diperoleh jumlah angka yang lebih besar yaitu Rp. 140.870.335 yang sebelumnya hanya sebesar Rp. 86.659.348, hal ini diakibatkan adanya beberapa koreksi fiskal positif maupun negatif yang harus di lakukan oleh perusahaan.. Koreksi ini dilakukan akibat adanya perbedaan perlakuan akuntansi komersil dengan perlakuan akuntansi menurut Undang-Undang perpajakan. Di dalam akuntansi komersil semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dapat dijadikan pengurang penghasilan ( deductable expence )
sehingga labapun
menjadi kecil dan akhirnya berdampak pada pembayaran pajak yang kecil. Namun tidak demikian dalam Undang-Undang perpajakan, menurut UndangUndang tidak semua biaya dapat menjadi pengurang penghasilan sebagaimana 60
tertuang didalam peraturan Undang-Undang PPh No.17 pasal 9 ayat 1. Oleh karena itu selalu ada perbedaan perhitungan antara akuntansi komersil maupun fiskal yang di tandai dengan adanya koreksi baik yang negatif maupun positif.
IV.3
Rencana Pajak yang Dapat Diterapkan PT PRIMA SINDO. Perencanaan Pajak yang baik guna mengefisienkan pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa harus melanggarnya. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan mencari celah-celah peraturan perpajakan sampai dengan menghindari sanksi-sanksi perpajakan, hal ini dapat dilakukan dengan syarat masih dalam bingkai peraturan perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Setelah dilakukan beberapa koreksi baik koreksi positif maupun negatif pada PT PRIMA SINDO, ternyata diperoleh perbedaan dalam perolehan laba setelah pajak, untuk mengefisienkan pajak terutang PT PRIMA SINDO maka harus dilakukan beberapa perencanaan pajak. Berikut ini adalah beberapa perencanaan pajak yang dapat dilakukan pada PT PRIMA SINDO: 1. Perusahaan menanggung PPh Pasal 21 atas karyawan, menurut UndangUndang perpajakan hal ini bukan merupakan pengurang penghasilan perusahaan sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf h UU PPh No.17 tahun 2000. Perencanaan yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberi tunjangan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan pajak. Dengan menggunakan tunjangan maka akan saling menguntungkan kedua belah pihak karena karyawan dapat memperoleh penghasilan yang semakin besar
61
sementara itu tunjangan tersebut bisa dijadikan deductable expense oleh perusahaan.
2. Perusahaan mengeluarkan biaya pengobatan atas karyawannya yang sakit baik itu sakit ringan maupun yang perlu dirawat inap. Atas biaya ini perusahaan dikoreksi fiskal sebesar Rp. 10.840.100.00 , karena biaya ini dianggap sebagai natura/kenikmatan yang diterima karyawan maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat 1 huruf e. Untuk mengatasi masalah ini perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengganti biaya pengobatan menjadi tunjangan kesehatan bagi karyawannya. Bagi karyawan hal ini bisa menjadi tambahan penghasilan (Take Home Pay) dan bagi perusahaan dapat dijadikan deductable expense.
3. Pada tahun 2005 perusahaan memberikan natura kepada 3 orang karyawan baru bagian pemasaran, masing-masing 1 unit sepeda motor. Menurut Undang-Undang Perpajakan pasal 9 ayat 1 huruf e, pemberian natura oleh perusahaan kepada karyawannya tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan perencanaan pajak dengan cara natura yang diberikan kepada karyawan diganti dengan memberikan tunjangan kendaraan kepada karyawannya, karena menurut Undang-Undang perpajakan segala macam tunjangan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto.
62
4. Perusahaan mengeluarkan biaya seragam, dimana seragam tersebut digunakan untuk keseragaman dan bukan untuk keselamatan kerja sebagaimana diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja. Perencanaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara biaya seragam diganti dengan uang yang dapat menambah penghasilan karyawan dan dapat menjadi deductable expense / beban fiskal bagi perusahaan.
Contoh : perhitungan PPh Pasal 21 dengan perencanaan pajak berupa Tunjangan. Tuan Faisal adalah salah seorang manajer pamasaran pada PT PRIMA SINDO. Tuan Faisal telah bekerja selama satu tahun dengan status (TK/0). Selama 1 tahun Tuan Faisal menerima Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 4.000.000,00. dan setelah adanya perencanaan pajak Tuan Faisal diberikan tunjangan kesehatan sebesar Rp. 1.500.000,00 , dan karena Tuan Faisal merupakan karyawan baru yang menempati posisi sebagai manajer pemasaran maka Tuan Faisal diberikan
tunjangan
kendaraan Rp. 8.750.000,00. Perhitungan PPh Pasal 21 selama setahun adalah sebagai berikut :
63
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Perencanaan Pajak berupa Tunjangan Keterangan Gaji
Sebelum Perencanaan 48.000.000
Setelah Perencanaan 48.000.000
THR
4.000.000
4.000.000
Tunjangan Pajak
3.000.000
Tunjangan Kesehatan
1.500.000
Tunjangan Kendaraan untuk karyawan
8.750.000
Total penghasilan bruto
52.000.000
65.250.000
( 1.296.000 )
( 1.296.000 )
50.704.000
63.954.000
( 12.000.000 )
( 12.000.000 )
38.704.000
51.954.000
5% x 25.000.000
1.250.000
1.250.000
10% x 13.704.000
1.370.400
Biaya jabatan 5% ( max 1.296.000 ) Penghasilan neto PTKP PKP PPh Pasal 21
10% x 25.000.000
2.500.000
15% x 1.954.000
293.100
Perkiraan penghematan pajak badan
2.620.400
4.043.100
Dari tunjangan Pajak
x 30%
900.000
Dari tunjangan Kesehatan
x 30%
450.000
Dari tunjangan Kendaraan
x 30%
2.625.000
Selisih lebih pembayaran PPh psl 25
3.975.000
Selisih lebih pembayaran PPh psl 21 ( 4.043.100 – 2.620.400 )
(1.422.700)
Penghematan beban pajak
2.552.300
Dari Tabel perhitungan PPh pasal 21 dengan perencanaan pajak berupa tunjangan dapat menghasilkan penghematan sebesar Rp. 2.552.300,00.
64
5. Dalam menghitung dan melaporkan pajaknya perusahaan menggunakan pihak ketiga yaitu konsultan pajak, jasa perizinan dan jasa pemeliharaan yang terdiri dari pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan, dan pemeliharaan perlengkapan, namun perusahaan tidak memotong pajak atas jasa tersebut sesuai Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara memberi tunjangan dengan metode gross up. Dengan metode ini maka perusahaan harus menggross up besarnya penghasilan atas jasa terlebih dahulu kemudian dari hasil penghasilan setelah di gross up, dikalikan dengan tarif tunjangan pajak. Tarif tunjangan dengan metode gross up besarnya disesuaikan dengan KEP-170/PJ/2002 yang mengatur mengenai jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf c UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000. ( L.1 )
65
Tabel 4.3 Perencanaan Pajak PPh pasal 23 dengan menggunakan Metode Gross Up adalah: Keterangan
Sebelum Setelah perencanaan perencanaan 14.200.000
Jasa Konsultan Jasa Perizinan
15.961.750
Jasa pemeliharaan Gedung dan fasilitas
19.134.500
Jasa pemeliharaan Kendaraan
41.386.756
Jasa pemeliharaan Perlengkapan
7.500.000
Total biaya
98.183.006
Gross up 7.5% x 14.200.000 / 0.925
15.351.352
7.5% x 15.961.750 / 0.925
17.255.946
6%
x 19.134.500 / 0.94
20.355.851
6%
x 41.386.756 / 0.94
44.028.464
6%
x 7.500.000 / 0.94
7.978.724
Total gross up
104.970.337
PPh pasal 23 yang harus disetor: Tariff
7.5%
1.065.000
1.151.352
7.5%
1.197.131
1.294.196
6%
1.148.070
1.221.351
6%
2.483.205
2.641.708
6%
450.000
478.724
Total PPh pasal 23 yang harus disetor
6.343.406
6.787.331
Pengurangan PPh Badan akibat biaya
98.183.006
104.970.337
Selisih kurang PPh Badan 30% x ( 104.970.337 – 98.183.006 )
2.036.199
Selisih lebih pembayaran PPh pasal 23 ( 6.787.331 – 6.343.406 )
( 443.925 )
Penghematan beban pajak
1.592.274
66
Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui perencanaan yang dapat dilakukan perusahaan atas PPh pasal 23 adalah sebesar Rp. 1.592.274,00. Perencanaan kedua yang harus dilakukan adalah dengan cara perusahaan harus memotong atas jasa yang digunakan oleh perusahaan, karena jika tidak maka perusahaan berpeluang untuk dikenakan sanksi akibat tidak memotong PPh Pasal 23.
6. PT PRIMA SINDO tidak membuat daftar nominatif dalam biaya representasi yang dilakukan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat mengurangkan biaya tersebut karena pajak menganggap tidak ada bukti ( fiktif ). Agar biaya tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan maka perusahaan sebaiknya membuat daftar nominatif yang menjelaskan secara lengkap dan rinci setiap transaksi yang terjadi sehingga dapat dijadikan bukti yang kuat bagi perusahaan. Daftar nominatif dibuat dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh dengan memuat paling tidak memuat nomor urut, tanggal, nama tempat, alamat representasi dibuat, jenis representasi, jumlah, dan relasi, nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha.
7. Dalam rangka menyebarluaskan usahanya perusahaan mengeluarkan biaya entertainment namun perusahaan tidak membuat daftar nominatif yang nantinya dapat digunakan sebagai barang bukti sehingga dapat mengurangkan penghasilan. Sama halnya dengan biaya representasi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah jika perusahaan ingin mengeluarkan biaya entertainment maka seharusnya perusahaan membuat daftar nominatif yang menjelaskan secara lengkap dan rinci setiap transaksi yang terjadi. 67
8. Perusahaan mengeluarkan biaya rumah tangga, dimana biaya ini termasuk grey area karena memiliki potensi yang besar untuk dikoreksi. Untuk mengatasi hal ini maka perencanaan yang harus dilakukan adalah dengan membuat bukti berupa catatan atas setiap transaksi yang terjadi dalam mengeluarkan biaya rumah tangga. Dengan adanya bukti tersebut maka biaya tersebut bisa menjadi pengurang penghasilan karena di dalam perpajakan biaya yang memiliki bukti yang kuat dapat dijadikan pengurang penghasilan.
9. Sumbangan dalam bentuk apapun tidak dapat menjadi pengurang penghasilan sesuai Undang-Undang PPh pasal 9 ayat 1 huruf g UU PPh tahun 2000, karena sumbangan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sumbangan yang boleh dijadikan pengurang penghasilan oleh pajak adalah sumbangan untuk GNOTA / sumbangan korban bencana alam antara lain tsunami Nangroe Aceh Darussalam atau Sumatera Utara hal ini diatur antara lain dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 609/KMK.03/ 2004 tentang perlakuan PPh atas bantuan kemanusiaan bencana alam di NAD dan sumatera utara.
10. Pada laporan laba rugi perusahaan terdapat pendapatan lain-lain yang diperoleh malalui penghasilan bunga dan beban bunga. Dimana penghasilan bunga seharusnya dikoreksi fiskal negatif karena penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang terkena pajak Final yaitu sebesar 20%. Sehingga biaya ini harus dikeluarkan dari pendapatan lain-lain. Perencanaan pajak yang harus dilakukan adalah dengan cara perusahaan harus lebih cermat dalam membuat Laporan laba rugi karena akan berdampak pada pengisian SPT. Perusahaan akan 68
dirugikan bila pendapatan ini tidak dikeluarkan karena perusahaan akan dikenakan pajak dua kali ( berganda ) dan juga akan berakibat dikenakannya denda pajak karena salah dalam mengisi dan menghitung SPT , Jika hal ini terus dilakukan dan perusahaan tidak melakukan perencanaan yang baik maka akan merugikan perusahaan.
11. PT PRIMA SINDO tidak memiliki seorangpun yang mengerti pajak. Perseroan, jika ingin menghitung dan melaporkan pajak yang terutang menggunakan jasa Konsultan pajak. Perencanaan yang sebaiknya dilakukan perusahaan adalah dengan merekrut karyawan yang mengerti pajak dengan syarat misalnya memiliki Bravet baik Bravet A maupun B atau perusahaan dapat membiayai karyawannya untuk ikut pelatihan atau kursus Bravet agar dapat mengerti pajak . Di samping dapat menghemat biaya konsultan pajak, hal ini juga dapat menjadi biaya pelatihan dan pendidikan yang merupakan deductable expense bagi perusahaan.
12. Dalam memilih Konsultan pajak perusahaan menilai berdasarkan skill yang dimiliki. Perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan perusahaan adalah sebaiknya perusahaan lebih cermat dan teliti dalam memilih konsultan pajak, karena tidak hanya skill yang dibutuhkan untuk menjadi konsultan pajak namun ada syarat lain misalnya seorang konsultan harus memiliki Bravet baik Bravet A, B maupun C , konsultan tersebut berpengalaman dalam urusan perpajakan, berpengetahuan luas dalam masalah pajak, memiliki namabaik dikalangan konsultan pajak dan lain-lain. Hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan 69
perusahaan dalam memilih konsultan pajak agar dalam penghitungan, pelaporan, dan pengisian SPT, kesalahan dapat ditekan serendah mungkin.
13. Perusahaan sudah melaporkan pajaknya tepat waktu. Hal ini harus terus dilakukan perusahaan karena hal ini termasuk dalam tax palnning. Dalam melakukan Tax planning tidak hanya mencari loopholes melalui peraturanperaturan perpajakan, namun menghindari kesalahan yang akan menimbulkan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana juga merupakan salah satu cara tax planning.
70
IV.4
Rekonsiliasi Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak. Tabel 4.4 PT PRIMA SINDO Rekonsiliasi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005 Sebelum Perencanaan Pajak Keterangan
Komersial
Koreksi
Setelah Perencanaan Pajak Fiskal
Usulan
Fiskal
Penjualan Bersih
2.927.516.975
2.927.516.975
2.927.516.975
Harga Pokok Penjualan
1.827.695.443
1.827.695.443
1.827.695.443
Laba kotor
1.099.821.532
1.099.821.532
1.099.821.532
Gaji
196.785.790
196.785.790
196.785.790
Jamsostek
10.083.288
10.083.288
10.083.288
Seragam
6.310.000
0
0
Biaya Pemasaran
6.310.000
Tunjangan Seragam Pembelian Kendaraan
a. 6.310.000 26.250.000
26.250.000
0
Tunjangan Kendaraan untuk karyawan
6.310.000 0
b. 26.250.000
26.250.000
Promosi
18.430.693
18.430.693
Perijinan
9.851.350
9.851.350
ATK, Cetakan dan Fotocopy
6.041.600
6.041.600
6.041.600
Seminar dan Pelatihan
15.645.514
15.645.514
15.645.514
BBM dan Tol
72.758.050
72.758.050
72.758.050
71
18.430.693 c.
798.758
10.650.108
Perjalanan Dinas
21.007.557
21.007.557
Pemeliharaan Gedung dan Fsilitas
3.677.000
3.677.000
d.
234.702
3.911.702
Pemeliharaan Kendaraan
39.050.356
39.050.356
e. 2.492.576
41.542.932
Pemeliharaan Perlengkapan
3.500.000
3.500.000
f.
3.723.404
Biaya Penyusutan
57.158.157
57.158.157
Konsultan
6.350.000
6.350.000
g. 514.864
6.864.864
Biaya Rumah Tangga
2.849.400
2.849.400
0
h. 2.849.400
2.849.400
Biaya Representasi
10.624.325
10.624.325
0
i. 10.624.325
10.624.325
Angsuran PPh Pasal 21
8.917.500
8.917.500
0
Tunjangan Pajak Biaya Entertainment
10.775.600
Telepone dan Fax
12.628.050
Sumbangan
3.200.000
10.775.600
0
21.007.557
223.404
57.158.157
0 j. 8.917.500
8.917.500
k. 10.775.600
10.775.600
12.628.050
12.628.050
0
0
541.894.230
472.967.405
542.958.535
Gaji
250.794.710
250.794.710
250.794.710
Angsuran PPh Pasal 21
10.444.000
0
0
Total Biaya Pemasaran
3.200.000
Biaya Administrasi dan Umum
10.444.000
Tujangan Pajak Seragam
j. 10.444.000 1.646.650
1.646.650
Pengobatan
0
0
Tunjangan Seragam
a. 1.646.650 10.840.100
10.840.100
10.444.000
1.646.650 0
0
Tunjangan Kesehatan
10.840.100
Jamsostek
15.778.979
15.778.979
l. 10.840.100
15.778.979
Perijinan
6.110.400
6.110.400
c.
6.605.838
Telepone dan fax
15.982.238
15.982.238
15.982.238
Listrik
30.685.361
30.685.361
30.685.361
72
495.438
ATK, Cetakan dan Fotocopy
10.728.837
10.728.837
10.728.837
Pendidikan dan Pelatihan
12.199.050
12.199.050
12.199.050
Keperluan Rumah Tangga
3.313.900
Transport Dinas
30.109.969
30.109.969
Perawatan Perlengkapan
4.000.000
4.000.000
BBM, Tol dan Parkir
28.871.150
28.871.150
Perawatan Kendaraan
2.336.400
2.336.400
e.
149.132
2.485.532
Pemeliharaan Gedung
15.457.500
15.457.500
d.
986.649
16.444.149
Konsultan
7.850.000
7.850.000
g.
636.486
8.486.486
Sumbangan
3.500.000
Beban Penyusutan Total Biaya Administrasi dan Umum
3.313.900
0
h.
3.313.900
3.313.900 30.109.969
f.
255.319
4.255.319 28.871.150
0
0
18.865.797
18.865.797
18.865.797
479.515.041
449.770.391
478.538.065
3.500.000
Pendapatan Lain-Lain Penghasilan Bunga
26.798.922
26.798.922
0
0
( 6.200.185 )
5.359.784
840.401
840.401
20.598.737
840.401
840.401
Laba sebelum pajak
99.010.998
176.243.335
77.484.531
PPh Pasal 25 tahun 2005
12.351.650
35.373.000
9.122.680
Laba Setelah Pajak
86.659.348
Beban Bunga Jumlah pendapatan lain-lain
104.031.259
73
140.870.335
98.758.803
73.600.656
Perhitungan PPh Badan PT PRIMA SINDO tahun 2005 :
PKP
Sebelum tax
Setelah tax
%
planning
planning
penghamatan
176.243.335
77.484.531
10% x 50.000.000
5.000.000
5.000.000
15% x 50.000.000
7.500.000
56%
PPh Badan :
15% x 27.484.531 30% x 76.243.335
4.122.680 22.873.000 35.373.000
9.122.680
74.2%
Dari Tabel Sebelumnya terdapat beberapa Perencanaan yang dapat digunakan oleh PT PRIMA SINDO diantaranya : a. Tunjangan Seragam merupakan perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk biaya seragam yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sebelum perusahaan melakukan perencanaan perusahaan mencatat biaya seragam pada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum, dimana biaya ini tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Oleh karena itu agar biaya ini dapat digunakan sebagai deductable expense, maka setelah perencanaan biaya ini di ganti dengan tunjangan seragam yang merupakan deductable expense sebesar Rp. 6.310.000,00 pada Biaya Pemasaran dan Rp. 1.646.650,00 pada Biaya Administrasi dan Umum.
b. Perencanaan Pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan mengenai biaya pemberian kendaraan adalah dengan menggantinya sebagai tunjangan kendaraan
74
yang dapat menambah penghasilan bagi karyawan ( take home pay ) dan juga dapat digunakan sebagai deductable expense bagi perusahaan yang besarnya Rp. 26.250.000,00.
c. Perusahaan harus memotong atas jasa perizinan yang digunakan oleh perusahaan sesuai dengan PPh Pasal 23 namun perusahaan tidak memotongnya. Perencanaan Pajak yang dapat digunakan perusahaan adalah dengan cara menggross up biaya perizinan sebesar
Rp. 10.650.108,00 pada Biaya Pemasaran dan Rp.
6.605.838,00 pada Biaya Administrasi dan Umum. Hasil tersebut didapat melalui: Biaya Pemasaran: 7.5% x Rp. 9.851.350,00 / 0.925 = 798.759 jadi biaya perizinan setelah di gross up adalah sebesar Rp. 9.851.350 + 798.759 = Rp.10.650.109,00 Biaya Administrasi dan Umum: 7.5% x Rp. 6.110.400 / 0.925 = Rp. 495.438 jadi biaya perizinan setelah di gross up adalah sebesar Rp. 6.110.400 + 495.438 = Rp. 6.605.838,00.
d. Perusahaan menggunakan jasa perawatan gedung. Atas biaya ini perusahaan harus memotongnya sesuai PPh Pasal 23. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross up,dimana biaya ini dapat menambah penghasilan pemberi jasa. besarnya biaya setelah di gross up pada Biaya Pemasaran adalah sebesar Rp. 3.911.702,00 dan pada Biaya Administrasi dan Umum sebesar Rp. 16.444.149,00. kedua biaya tersebut diperoleh dengan perhitungan : 75
Biaya Pemasaran 6% x Rp.3.677.000 / 0.94 = Rp. 234.702,00 jadi besarnya biaya setelah di gross up adalah sebesar Rp. 3.677.000 + Rp. 234.702 = Rp. 3.911.702,00. Biaya Administrasi dan Umum 6% x Rp.15.457.500 / 0.94 = Rp. 986.649,00 jadi besarnya biaya setelah di gross up adalah sebesar Rp. 15.457.500 + Rp. 986.649 = Rp. 16.444.149,00
e. Perencanaan Pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan mengenai biaya jasa pemeliharaan kendaraan adalah dengan cara menggross up biaya tersebut. Dengan cara ini maka akan dapat menguntungkan kedua belah pihak karena pemberi jasa pemeliharaan akan mendapat penghasilan yang lebih besar tanpa harus bayar pajak disamping itu perusahaan dapat menjadikan biaya ini sebagai pengurang penghasilan. Besarnya biaya pemeliharaan kendaraan setelah di gross up adalah Rp. 41.542.932,00 pada Biaya Pemasaran, dan Rp. 2.485.532,00 pada Biaya Administrasi dan Umum. Biaya tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: Biaya Pemasaran 6% x Rp.39.050.356 / 0.94 = Rp. 2.492.576,00 jadi besarnya biaya setelah di gross up adalah sebesar Rp. 39.050.356 + Rp. 2.492.576 = Rp. 41.542.932,00. Biaya Administrasi dan Umum 6% x Rp.2.336.400 / 0.94 = Rp. 149.132,00 jadi besarnya biaya setelah di gross up adalah sebesar Rp. 2.336.400 + Rp. 149.132 = Rp. 2.485.532,00
76
f. Perusahaan menggunakan jasa pemeliharaan perlengkapan, atas jasa ini perusahaan harus memotong PPh Pasal 23. perencanaan yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross up. Besarnya biaya setelah di gross up adalah Rp. 3.723.404,00 pada Biaya Pemasaran dan Rp. 4.255.319,00. angka tersebut didapat dengan cara: Biaya Pemasaran 6% x Rp.3.500.000 / 0.94 = Rp. 223.404,00 jadi besarnya biaya setelah di gross up adalah sebesar Rp. 3.500.000 + Rp. 223.404 = Rp. 3.723.404,00. Biaya Administrasi dan Umum 6% x Rp.4.000.000 / 0.94 = Rp. 255.319,00 jadi besarnya biaya setelah di gross up adalah sebesar Rp. 4.000.000 + Rp. 255.319 = Rp. 4.255.319,00.
g. Perusahaan menggunakan jasa konsultan, atas jasa tersebut perusahaan harus memotong PPh pasal 23 atas jasa yang diberikan. Perusahaan dapat menggunakan metode gross up dalam perencanaan pajaknya. Besarnya perencanaan setelah di gross up adalah: Biaya Pemasaran 7.5% x Rp. 6.350.000,00 / 0.925 = 514.865 jadi biaya konsultan setelah di gross up adalah sebesar Rp. 6.350.000 + 514.865 = Rp.6.864.865,00 Biaya Administrasi dan Umum 7.5% x Rp. 7.850.000 / 0.925 = Rp. 636.486 jadi biaya konsultan setelah di gross up adalah sebesar Rp. 7.850.000 + 636.486 = Rp. 8.486.486,00.
77
h. Perencanaan yang dapat dilakukan pada biaya Rumah tangga adalah dengan membuat bukti transaksi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan di dalam biaya rumah tangga. Besarnya biaya yang dapat dimunculkan kembali adalah Rp.2.849.400,00 pada biaya pemasaran dan Rp. 3.313.900,00 pada biaya administrasi dan umum.
i. Perencanaan yang dapat dilakukan atas biaya representasi adalah dengan cara perusahaan harus membuat daftar nominatif berupa dokumen-dokumen atas setiap transaksi yang terjadi yang nantinya akan menjadi barang bukti. Sehingga biaya yang seharusnya dikoreksi positif, namun kini dapat dimunculkan kembali dan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Besarnya biaya adalah Rp. 10.624.325,00.
j. Perusahaan menganggung PPh Pasal 21 karyawannya oleh karena itu harus dikoreksi positif. Agar biaya ini dapat digunakan sebagai deductable expense maka perusahaan dapat melakukan perencanaan pajaknya dengan cara mengganti angsuran tersebut menjadi tunjangan pajak bagi para karyawannya. Dengan adanya tunjangan ini maka penghasilan karyawan akan semakin besar, dan perusahaan dapat menggunakan biaya ini sebagai pengurang penghasilan. Besarnya tunjangan pajak adalah Rp. 8.917.500,00 pada Biaya Pemasaran dan Rp. 10.444.000,00 pada Biaya Administrasi dan Umum.
k. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan dalam biaya entertainment adalah sama dengan biaya representasi yaitu membuat daftar nominatif atas transaksi yang 78
terjadi yang berkaitan dengan biaya entertainment. Besarnya biaya tersebut adalah Rp. 10.775.600,00.
l. Biaya pengobatan bagi karyawan merupakan natura sehingga tidak dapat digunakan sebagai deductable expense. Perencanaan pajak yang dapat digunakan adalah dengan mengganti biaya tersebut menjadi tunjangan kesehatan. Besarnya biaya tersebut adalah sebesar Rp. 10.840.100,00.
79
