BAB IV PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MENGEFISIENKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUM DAMRI
IV.1
Rekonsiliasi Laporan Fiskal pada PERUM DAMRI Sebagai wajib pajak, PERUM DAMRI relatif telah melaksanakan kewajibannya yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan telah mendapatkan NPWP, membuat pembukuan, mengisi, menghitung, dan melaporkan SPT baik SPT Tahunan maupun SPT Masa. Pembukuan dan penyajian laporan keuangan yang dibuat PERUM DAMRI berdasarkan Prinsip Akuntansi yang diatur dalam dalam Standar Akuntansi Keuangan disebut sebagai laporan keuangan komersial, laporan keuangan ini harus dikoreksi fiskal guna menyesuaikan perbedaan dalam menghitung besarnya laba. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari perusahaan PERUM DAMRI melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dijelaskan penyebab perbedaan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi dan Undang-undang Pajak. Perbedaan tersebut disebabkan oleh : 1. Penghasilan, Dimana menurut Akuntansi penghasilan dibedakan dari usaha pokok dan penghasilan diluar usaha, sedangkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan dibedakan menjadi tiga yaitu penghasilan yang bukan objek pajak, yang pengertiannya terbatas diatur dalam pasal 4 ayat (3). UU No.17 Tahun 2000, penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan PPh-Final dan terakhir Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan tarif umum atau tidak final. 48
2. Pengeluaran yang menurut Standar Akuntansi Keuangan merupakan beban, sedangkan sesuai dengan peraturan perpajakan tidak semua pengeluaran perusahaan dapat dijadikan beban, sebab beban menurut pajak yaitu biayabiaya yang dikeluarkan dan berkaitan langsung dengan peredaran usaha. PPh membedakannya dengan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense), sesuai dengan pasal 6 UU No.17 Tahun 2000, dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible expense), sesuai dengan pasal 9 UU.No.17 Tahun 2000. Perbedaan ini sifatnya bisa merugikan Wajib Pajak, karena memperbesar Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan.
Dalam hal ini PERUM DAMRI harus melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap penghasilan dan biaya-biaya dalam Laporan Laba Ruginya. Koreksi ini dapat menghitung penghasilan pajak terutang. Koreksi positif atas suatu beban komersial akan menambah laba fiskal perusahaan, sedangkan koreksi negatif atas suatu beban komersial akan mengurangi laba fiskal perusahaan. Didalam melakukan koreksi fiskal, harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap objek Pajak Penghasilan dan biaya-biaya pada laporan laba rugi PERUM DAMRI, dimana biaya-biaya yang dianalisis merupakan biaya-biaya yang memiliki potensial untuk dilakukan koreksi fiskal. Berikut ini adalah evaluasi dari penghasilan dan biaya pada laporan laba rugi perusahaan.
49
IV.1.1
Evaluasi Perhitungan dan Pendapatan Dikatakan dalam Laporan Laba rugi komersial pada PERUM DAMRI bahwa penghasilan netto dari peredaran usaha perusahaan berasal dari pengoperasian bus penumpang dan truk angkutan barang serta subsidi penugasan perintis periode tahun 2005 dimana jumlah pendapatan operasional perusahaan adalah Rp 300.646.612.338,49. Selain itu, jumlah pendapatan lainnya yaitu berasal dari pendapatan lain-lain sebesar Rp 3.527.472.989,73. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap laporan pendapatan perusahaan, berikut ini adalah rincian serta penjelasan dari pos-pos akun pendapatan operasional perusahaan, yaitu : 1. Pengoperasian Bus Penumpang Dalam menjalankan usahanya dibidang jasa transportasi, PERUM DAMRI memperoleh pendapatan operasional dari pengoperasian bus angkutan penumpang dan subsidi penugasan perintis periode tahun 2005. Subsidi ini berasal dari Pemerintah yang digunakan untuk kegiatan operasional. Berikut ini adalah rincian dari pendapatan operasional : Pendapatan Operasional : • Angkutan Penumpang • Angkutan Barang
Tahun 2005 (Rp) 272.370.778.722,00 10.437.872.502,00
• Jasa Transit
682.251.175,00
• Perbengkelan
150.270.000,00 283.641.172.399,00
• Subsidi Perintis • Subsisi Pemerintah
15.796.239.939,49 1.209.200.000,00 300.646.612.338,49
50
2. Pendapatan Lain-lain Total pendapatan lain-lain sebesar Rp 3.527.472.989,73. Pendapatan lainlain ini merupakan akun untuk menampung kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan usaha perusahaan, seperti seperti keuntungan selisih kurs/beda kurs mata uang asing, laba penjualan aktiva, dan lain-lain. Berikut adalah rincian akun-akun yang berada pada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain: • Bunga Deposito • Jasa Giro • Iklan/Reklame • Penjualan Aktiva • Penjualan Barang Bekas • Sewa Bangunan
Tahun 2005 (Rp) 78.324.751,43 142.742.256,56 2.016.309.907,42 38.980.000,00 267.333.719,00 22.430.000,00
• Beda Kurs
179.900.555,12
• Ganti rugi Pihak ketiga
190.959.000,00
• Denda
105.612.428,97
• PendapatanLain-lain
1.385.053.902,44 3.527.472.989,73
Berdasarkan hasil evaluasi terdapat akun-akun pendapatan yang harus dikoreksi. Adapun akun-akun tersebut antara lain : a.
Bunga Deposito PERUM DAMRI dalam hal ini harus melakukan koreksi negatif sebesar Rp 78.324.751,43. Akun ini merupakan penghasilan yang harus dikenakan PPh-final, berdasarkan PP. No 131/2000 menyatakan bahwa Bunga deposito berjangka atau tabungan, sertifikat deposito akan dipotong/dipungut oleh bank sebesar 20% dari jumlah bruto. Dan
51
pernyataan ini diperkuat dengan pasal 4 ayat 2 UU Pajak Penghasilan yang diantaranya berisi bahwa penghasilan yang telah dikenakan pajak final tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak untuk menghitung PPh terhutang.
b.
Jasa Giro Akun ini sama halnya dengan akun bunga deposito yang dimana akun ini harus dikenakan PPh Final , dengan berlandaskan pasal 4 ayat 2 UU pajak penghasilan dan PP. No. 131/2000, sehingga akun pendapatan jasa giro haruslah dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp 142.742.256,56.
c.
Sewa Bangunan Pendapatan yang berasal dari sewa bangunan ini adalah sebesar Rp. 22.430.000,00 berdasarkan PP No. 29 tahun 1996, PP No.5 tahun 2002 dan KEP-227/PJ/2002 menyatakan bahwa penghasilan atas sewa bangunan dan atau tanah yang dimiliki oleh Wajib Pajak Badan harus dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.
Sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UU Pajak Penghasilan bahwa penghasilan yang telah dikenakan pajak final tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak untuk menghitung PPh terhutang. Dalam hal ini PERUM DAMRI menghitung kembali pendapatan atas sewa bangunan yang sudah dipotong PPh Final ke dalam SPT Tahunan akibatnya perusahaan dikenakan pajak dua kali.
52
Untuk itu dalam laporan keuangan fiskal, pendapatan yang berasal dari sewa harus dikoreksi negatif. Dari uraian diatas merupakan evaluasi terhadap unsur-unsur penghasilan yang terdapat dalam laporan laba rugi perusahaan maka dapat diketahui unsurunsur mana yang diakui oleh ketentuan perpajakan dan unsur-unsur mana yang tidak diakui. Umumnya, perbedaan tersebut merupakan penyesuaian atas penghasilan kena pajak. Apabila ada unsur-unsur yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan akan dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut dapat menambah ataupun mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak.
IV.1.2 Evaluasi Kebijakan Fiskal atas Beban PERUM DAMRI Dalam Laporan keuangan komersial PERUM DAMRI disebutkan bahwa beban
operasional
terdiri
atas
beban
komisi
penjualan
sebesar
Rp. 5.979.768.508,00 serta beban langsung dan tidak langsung yang berada di dalam
unsur
Harga
Pokok
dengan
jumlah
keseluruhan
sebesar
Rp. 251.908.151.079,07. Kemudian beban usaha sebesar Rp 55.945.531.348,89 dan terakhir adalah beban lain-lain sebesar Rp 900.173.531,21. Berdasarkan hasil evaluasi dari Laporan laba rugi PERUM DAMRI, berikut ini merupakan penjelasan dari pos-pos akun Beban yang harus dilakukan koreksi, adalah: 1. Biaya Tenaga Operasi Biaya ini merupakan turunan atau rincian dari pos akun biaya langsung yang dimana biaya langsung ini merupakan biaya yang digunakan untuk kegiatan atau usaha langsung perusahaan, dan biaya tenaga operasi ini 53
merupakan biaya yang digunakan untuk menunjang aktifitas dan kinerja dari tenaga operasi. Berikut ini penulis sajikan rincian dari biaya-biaya yang ada dalam biaya tenaga operasi •
Gaji Sopir dan Kondektur
Rp 13.429.371.674,40
•
Tunjangan Hari Raya (THR)
Rp. 1.021.802.121,86
•
Tunjangan Perusahaan
Rp
•
Tunjangan Pelaksana
Rp. 2.427.025.517,00
•
Honor Tenaga PKP
Rp. 1.127.448.060,82
•
Tunjangan Beras
Rp. 4.251.086.948,24
•
Tunjangan Operasional
Rp.
229.934.009,00
•
Perawatan kesehatan
Rp.
437.798.613,40
•
Bantuan Sosial
Rp. 3.938.394.909,44
•
Pakaian Dinas dan Perlengkapan
Rp.
299.244.317,01
•
Pendidikan dan Latihan
Rp.
342.411.302,58
•
Dana Pensiun (JHT)
Rp.
543.603.263,80
•
Transport
Rp.
167.987.447,65
968.830.087,03
Pada biaya-biaya tenaga operasi diatas terdapat biaya bantuan sosial sebesar Rp. 3.938.394.909,44 dengan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1) point g) bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto, maka dari itu biaya bantuan sosial harus dikoreksi positif. Hal itu disebabkan karena biaya bantuan sosial tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan.
54
2. Biaya Tenaga Petugas Pemeriksa Angkutan (PPA) Biaya ini merupakan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk kepentingan petugas PERUM DAMRI, petugas ini berada dilapangan yang tugasnya mengecek serta mengawasi kendaraan atau angkutan. Berikut ini penulis sajikan rincian dari biaya-biaya yang ada dalam biaya Tenaga Petugas Pemeriksa Angkutan (PPA). •
Gaji Petugas Lintas
Rp. 2,080,971,135.30
•
Tunjangan Hari Raya (THR)
Rp. 154,776,895.94
•
Tunjangan Perusahaan
Rp. 194,787,560.40
•
Tunjangan Pelaksana
Rp. 277,200,000.00
•
Honor Tenaga PKP
Rp.
•
Tunjangan Beras
Rp. 215,688,000.00
•
Tunjangan Operasional
Rp. 172,796,075.68
•
Perawatan Kesehatan
Rp.
•
Bantuan Sosial
Rp. 594,296,389.90
•
Pakaian Dinas dan Perlengkapan
Rp.
46,824,277.50
•
Pendidikan dan Latihan
Rp.
2,722,500.00
•
Dana Pensiun (JHT)
Rp.
90,852,255.00
•
Tranport
Rp. 222,076,192.00
19,217,451.00
55,988,450.90
Pada biaya Tenaga Petugas Pemeriksa Angkutan (PPA) terdapat biaya bantuan sosial sebesar Rp. 594.296.389,90. Sesuai dengan dasar UU Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf e mengenai hadiah dan sumbangan atau bantuan sosial tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto.
55
Hal ini disebabkan karena biaya sumbangan atau bantuan sosial tidak berhubungan langsung dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan. Maka dari itu, biaya ini harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 994.296.389,90.
3. Biaya Tenaga Teknik Biaya ini merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh PERUM untuk menyelesaikan angkutan atau kendaraan yang rusak, service kendaraan atau perawatan angkutan tersebut. Namun dalam biaya ini terdapat biaya bantuan sosial yang merupakan salah satu beban dari rincian beban pada akun biaya tenaga teknik. Berikut ini penulis sajikan rincian dari biaya-biaya yang ada dalam Biaya Tenaga Teknik : •
Gaji Tenaga Tekhnik
•
Tunjangan Hari Raya (THR)
250,715,446.50
•
Tunjangan Perusahaan
336,798,695.30
•
Tunjangan Pelaksana
544,917,343.00
•
Honor Tenaga PKP
107,777,721.86
•
Tunjangan Beras
896,830,204.84
•
Insentif
•
Perawatan Kesehatan
•
Bantuan Sosial
•
Pakaian Dinas dan Perlengkapan
76,614,766.60
•
Pendidikan dan Latihan
16,490,500.00
•
Dana Pensiun (JHT)
13,195,103.00
•
Tranport
2,875,780,303.57
1,320,878,860.00 92,124,812.66 1,198,711,500.00
527,891,385.00
56
Pada biaya Tenaga Tekhnik terdapat biaya bantuan sosial sebesar Rp. 1.198.711.500,00. Biaya ini tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto. Hal ini dilandasi oleh pasal 9 ayat 1 huruf e UU Pajak Penghasilan yang diantaranya bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto, maka dari itu biaya bantuan sosial harus dikoreksi positif sebesar Rp. 1.198.711.500,00.
4. Biaya Insidentil Biaya ini merupakan biaya yang tidak ada hubungannya dengan biaya surat-surat kendaraan atau yang lainnya. Biaya insidentil tredapat didalam rincian biaya surat-surat kendaraan. Menurut pengertian, biaya ini merupakan kata lain dari biaya yang berada diluar anggaran atau biaya yang tidak terduga. Berikut ini penulis sajikan rincian dari biaya Insidentil : •
Izin Trayek
Rp. 545.806.598,26
•
Insidentil
Rp. 391.550.117,00.
•
Kir
Rp. 260.222.075,00
•
Pemutasian Bus
Rp. 67.184.875,00
•
Pengurusan surat-surat kendaraan
Rp. 88.615.600,00
57
Dilandasi dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku yaitu UU Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf a) yang isinya menyatakan diantaranya biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Hal ini menjadi acuan bagi bagian administrasi atau pajak untuk menentukan bahwa biaya ini tidak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, sehingga biaya ini harus dikoreksi positif. Oleh karena itu, biaya ini harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 391.550.117,00.
5. Biaya Tenaga Administrasi / pimpinan Biaya tenaga Administrasi merupakan biaya yang mengatur segala keperluan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Dalam Biaya Tenaga Administrasi atau pimpinan terdapat biaya yang harus dikoreksi. Berikut penulis sajikan rincian biaya tenaga administrasi/ pimpinan : •
Gaji Tenaga Administrasi 9.773.752.411
•
Gaji Pimpinan
•
Tunjangan Hari Raya
•
Tunjangan Perusahaan
•
Tunjangan Pelaksana
•
Honor Tenaga PKP
•
Tunjangan Beras
•
Uang Lembur
•
Perawatan Kesehatan 58
•
Bantuan Sosial
•
Pakaian Dinas dan Perlengkapan
•
Pendidkan dan Latuhan
•
Dana Pensiun
•
Uang Transport
•
Tunjangan Manajemen
•
Tunjangan Perumahan Biaya ini harus dikoreksi positif sebesar
4.950.635.823,00 biaya ini
Rp.
tidak boleh dijadikan pengurang, karena
berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf e UU Pajak Penghasilan yang diantaranya bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto, maka dari itu biaya bantuan sosial harus dikoreksi positif.
6. Biaya Penyisihan Piutang Berdasarkan UU Pajak penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf h, yatu beban yang boleh dikurangi penghasilan bruto adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat piutang yang telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, dengan dilandasi aturan ini maka dari itu semua biaya penyisihan
piutang
yang
ada
harus
dikoreksi
positif
sebesar
Rp. 600.710.506,74.
59
7. Biaya Pajak Lain-Lain. Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar pajak-pajak lain yang terhutang, maksud dari kata lain-lain disini adalah jenis-jenis biaya pajak yang dibayarkan selain pajak penghasilan. Berikut ini rincian akun biaya yang harus dikoreksi pada biaya pajak lain-lain adalah : •
Sumbangan jalan daerah otonom, berdasarkan pasal 9 UU No. 17 tahun 2000 ayat 1 huruf g, bahwa biaya yang tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah berupa hadiah, bantuan atau sumbangan jadi segala macam yang bentuknya sumbangan atau bantuan harus dikoreksi positif.
•
Pajak Penghasilan, dengan didasari peraturan perpajakan yaitu pasal 6 UU No.17 Tahun 2000 ayat 1 huruf a , bahwa segala macam biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan penghasilan,memelihara termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium,bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali
60
pajak penghasilan. Dengan ini maka akun biaya pajak penghasilan harus dikoreksi positif dari beban pajak lain-lain.
8. Biaya umum Dalam biaya umum ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, namun banyak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, adapun rincian biayanya adalah sebagai berikut : •
Perayaan (olahraga dan kesenian)
•
Jamuan tamu Dinas / relasi
•
Representasi Direksi
•
Surat kabar
•
Sumbangan / bantuan
•
Makan dan minum pegawai
Dari uraian biaya umum diatas ada biaya-biaya yang harus dikoreksi fiskal, diantara lain : •
Biaya Perayaan (Olahraga /kesenian) Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperingati hari-hari besar seperti perayaan hari ulang tahun (HUT) PERUM DAMRI, perayaan 17 Agustus, dan perayaan-perayaan lainnya. Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 UU Pajak penghasilan dan PP No. 138 tahun 2000 dinyatakan bahwa biaya-biaya yang bukan merupakan objek pajak
61
tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Untuk itu biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 683.002.240,03.
•
Biaya Jamuan Tamu Dinas / Relasi Biaya ini sebenarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, namun dengan syarat dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh, ini sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986. Tetapi karena pihak Perum Damri belum membuat bukti nominatifnyai itu PERUM DAMRI harus melakukan koreksi positif sebesar biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 838.852.615,51.
•
Biaya Representasi Direksi Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan guna memasarkan dan mempublikasikan produk-produknya, kegiatan ini yang melakukan adalah pihak direksi sehingga namanya adalah biaya representasi direksi, biaya ini merupakan salah satu bentuk biaya entertainment. Berdasarkan SE-27/PJ.22/1986 bahwa biaya representasi ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan syarat dibuat daftar nominatifnya, tetapi karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif untuk dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh, maka dari itu PERUM DAMRI harus melakukan koreksi positif sebesar Rp 3.387.455.151,70.
62
•
Biaya Surat kabar Biaya ini dikeluarkan untuk membeli surat kabar yaitu berupa koran ataupun majalah.Pada tahun 2005 dana yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 67.539.150,00. Biaya ini tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, maka dapat dianggap sebagai natura karena sifatnya yang umum dan dinikmati oleh karyawan. Berdasarkan UU PPh Pasal 9 Ayat 1 huruf e, biaya ini harus dikoreksi positif sebesar yang tertera.
•
Sumbangan / Bantuan Biaya sumbangan ini sudah jelas tidak boleh dimasukkan menjadi pengurang penghasilan bruto, ini sesuai dengan UU Pajak Penghasilan pasal 9 ayat1 point g bahwa bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto, maka biaya ini harus dikoreksi positif sebesar 1.541.386.963,20.
•
Makan dan Minum Karyawan Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat 1 huruf e, Penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam
63
bentuk natura kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Biaya makan dan minum pada tahun 2005 dikeluarkan oleh PERUM DAMRI sebesar Rp. 1.710.391.915,60. Biaya ini harus dikenakan koreksi positif, karena biaya makan dan minum ini tidak untuk seluruh karyawan.
9. Beban Lain-lain Beban lain – lain di sini merupakan beban-beban yang mendukung dengan kegiatan
usaha
perusahaan namun tidak secara langsung, dan
merupakan biaya-biaya yang timbul diluar pos-pos yang sudah ada dan jarang terjadi,seperti : Rp •
Biaya Administrasi Bank
•
Biaya Denda Pajak
7.895.775,83
•
Biaya Lelang
6.922.477,32
•
Biaya Lain – lain
166.779.850,44
718.575.427,62
Pada Beban lain-lain ini didalamnya terdapat biaya denda pajak dimana seharusnya biaya ini tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) k UU No.17/2000. Dan biaya-biaya ini tidak terdapat bukti dokumen, catatan
atau daftar nominatif dari pengeluaran biaya ini,
sehingga biaya ini meragukan dan harus dikoreksi positif.
64
Tabel 4.1 Koreksi Fiskal atas Rincian Biaya pada Harga Pokok Penjualan Harga Pokok Penjualan
Biaya Langsung : Tenaga Operasi Tenaga PPA Operasi Perawatan Kendaraan Penjualan Perbengkelan Penyusutan Kendaraan
Komersial
25.342.185.317,51 4.528.197.183,62 142.248.444.214,10 27.042.661.362,21 3.37.466.085,40 73.769.579,40 32.909.047.783,45 235.471.771.525,69
Biaya Tidak Langsung : Tenaga Tekhnik Perawatan Bengkel Ass. Operasional Surat Kendaraan Insidentil Jumlah Biaya Surat Kend. Pajak Kendaraan Promosi Sewa Kend Operasional Ass. Non Operasional Sewa Bangunan Jumlah
1.088.881.148,06 705.065.945,00 2.563.038.266,00 576.781.946,28 46.349.335,00 16.436.379.553,38
Harga Pokok Penjualan
251.908.151.079,07
Koreksi Fiskal
3.938.394.909,44 994.296.389,90
8.258.726.642,33 167.866.158,00 1.985.851.847,45 191.550.117,00 1.343.818.265,26
Fiskal
21.403.790.408,07 4.526.048.988,67 142.248.444.214,10 27.042.661.362,21 3.37.466.085,40 73.769.579,40 32.909.047.783,45 232.117.146.441,87
8.258.726.642,33 167.866.158,00 1.985.851.847,45 391.550.117,00
576.781.946,28
0 1.152.268.148,26 1.088.881.148,06 705.065.945,00 2.563.038.266,00 0 46.349.335,00 15.968.047.490,10
244.171.809.826,00
Rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal telah dilakukan karena telah dievaluasi dan didapat koreksi-koreksi fiskal, baik koreksi positif maupun negatif, maksudnya adalah koreksi positf berarti menambah pajak
65
dan koreksi negatif berarti mengurangi pajak. Koreksi yang dilakukan dikarenakan adanya perbedaan perhitungan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak, dimana perbedaan ini disebabkan karena perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu the “proper matching cost against revenue” dimana laba diperoleh dari pengurangan biaya-biaya yang berasal dari pendapatan yang diperoleh, sedangkan dari segi fiskal dilihat dari sebab terjadinya yaitu ada yang bersifat tetap (Permanent Differences) dan bersifat sementara (Timing Differences). Biaya-biaya dan besarnya jumlah yang harus dilakukan koreksi oleh PERUM DAMRI dapat dilihat dari Rekonsiliasi Fiskal atas rincian-rincian biaya pada Laporan Laba Rugi sebagai berikut :
66
TABEL 4.2 LAPORAN REKONSILIASI FISKAL LABA RUGI PERUM DAMRI LAPORAN LABA RUGI Hasil Usaha Pendapatan Operasional Angkutan Penumpang Angkutan Barang Jasa Transit Perbengkelan
LABA KOMERSIAL
KOREKSI FISKAL POSITIF NEGATIF
LABA FISKAL
Subsidi Perintis Subsidi Pemerintah Jumlah
272,370,778,722.00 10,437,872,502.00 682,251,175.00 150,270,000.00 283,641,172,399.00 15,796,239,939.67 1,209,200,000.00 300,646,612,338.67
272,370,778,722.00 10,437,872,502.00 682,251,175.00 150,270,000.00 283,641,172,399.00 15,796,239,939.67 1,209,200,000.00 300,646,612,338.67
Beban Komisi Penjualan Komisi Agen Komisi Transit Discount / Pot. Harga Jumlah Hasil Usaha Netto
4,541,250,388.00 762,959,074.00 675,559,046.00 5,979,768,508.00 294,666,843,830.67
4,541,250,388.00 762,959,074.00 675,559,046.00 5,979,768,508.00 294,666,843,830.67
Harga Pokok : Beban Langsung Biaya Tenaga Operasi Biaya Tenaga PPA Biaya Operasi Biaya Perawatan Kendaraan Biaya Penjualan Biaya Perbengkelan Biaya Penyusutan kendaraan Jumlah Beban Langsung
25,342,185,317.51 4,528,197,183.62 142,248,444,214.10 27,042,661,362.21 3,327,466,085.40 73,769,579.40 32,909,047,783.30 235,471,771,525.54
Beban Tidak langsung: Biaya Tenaga Teknik Biaya Perawatan bengkel Biaya Ass. Operasional Biaya Surat-Surat Kendaraan : IzinTrayek Insidentil Kir Pemutasian Bus Pengurusan Surat-surat Kendaraan Jumlah Biaya Surat-Surat Kendaraan Biaya Pajak Kendaraan Biaya Promosi Biaya Sewa Kendaraan Operasional Biaya Ass. Non Operasional Biaya Sewa Bangunan Jumlah Beban Tidak Langsung Jumlah Harga Pokok Laba Usaha Kotor
(Lanjutan)
8,258,726,642.33 167,866,158.00 1,985,851,847.45 345,806,598.26 391,550,117.00 445,129,409.00 69,397,150.00 91,934,991.00 1,343,818,265.26 1,388,881,148.06 705,065,945.00 1,963,038,266.00 576,781,945.28 46,349,335.71 16,436,379,553.09
3,938,394,909.44 994,296,389.90
1,198,711,500.00
391,550,117.00
576,781,946.28
21,403,790,408.07 3,533,900,793.72 142,248,444,214.10 27,042,661,362.21 3,327,466,085.40 73,769,579.40 32,909,047,783.30 230,539,080,226.20
7,060,015,142.33 167,866,158.00 1,985,851,847.45 345,806,598.26 0 445,129,409.00 69,397,150.00 91,934,991.00 952,268,148.26 1,388,881,148.06 705,065,945.00 1,963,038,266.00 0 46,349,335.71 14,269,335,990.81
251,908,151,078.63
244,808,416,217.01
42,758,692,752.04
49,858,427,613.66
Beban Usaha dan Administrasi Umum: BiayaTenaga Adm/Pimpinan Biaya Ongkos Kantor Biaya Perjalanan dinas Biaya Perawatan Bangunan Biaya Operasi Kendaraan Dinas Pemakaian Ban Bahan Bakar Minyak (BBM) Pelumas Service/Perbaikan Pemakaian suku cadang Karcis Tol Biaya KIR Jumlah Biaya Operasi Kendaraan Dinas Penyisihan Piutang Usaha Biaya Pajak Lain-lain Pajak Bumi Bangunan Pajak Kendaraan Dinas Ijin Usaha Sumbangan Jalan daerah Otonom Pajak penghasilan Pajak Air Bawah Tanah Jumlah Biaya Pajak Lain-lain Biaya Bunga Pinjaman Biaya Umum Honor-honor Tim Perayaan Olahraga, Kesenian Makan/minum Pegawai Rapat Dinas Jamuan Tamu Dinas/ Relasi Representasi Direksi Surat Kabar Sumbangan / Bantuan Jumlah biaya umum Jumlah Beban Usaha& Adm Umum Laba / (Rugi) Usaha Bersih Pendapatan Lain-Lain : Jasa Giro Denda Lain-lain Jumlah Pendapatan Lain-lain Biaya Lain-Lain Biaya Administrasi Bank Biaya Denda Pajak Biaya Lelang Biaya Lain-lain Jumlah Biaya Lain-Lain Jumlah Pendapatan & Biaya Lain-lain Laba / (Rugi) Sebelum Pajak PPH pasal 25/Badan Tahun 2005 Laba Usaha Setelah Pajak
24,699,737,206.41 4,954,083,466.14 2,590,198,985.00 1,546,781,505.00 229,701,192.00 980,898,830.90 29,440,592.38 402,263,181.00 248,678,266.00 44,516,156.500 3,892,100.000 1,939,390,318.78 600,710,506.74 221,088,367.31 289,242,766.00 41,885,330.00 9,443,914.00 438,930,124.24 7,823,142.49 1,008,413,644.04 9,538,966,849.74 380,545,591.00 683,002,240.03 1,710,391,915.60 458,075,240.40 838,852,615.51 3,387,455,151.70 67,539,150.00 1,541,386,963.20 9,067,248,867.44 55,945,531,349.29 (13,186,838,597.25)
4,950,635,823.00
600,710,506.74
9,443,914.00 438,930,124.24
683,002,240.03 1,710,391,915.60 838,852,615.51 3,387,455,151.70 67,539,150.00 1,541,386,963.20
142,742,256.56 1,799,700,723.88 2,485,203,540.50 4,427,646,520.94 166,779,850.24 7,895,775.83 6,922,477.30 718,575,427.49 900,173,530.86 3,527,472,990.08 (9,659,365,607.17) 0 0
19,749,101,383.41 4,954,083,466.14 2,590,198,985.00 1,546,781,505.00 229,701,192.00 980,898,830.90 29,440,592.38 402,263,181.00 248,678,266.00 44,516,156.500 3,892,100.000 1,939,390,318.78 0 221,088,367.31 289,242,766.00 41,885,330.00 0 0 7,823,142.49 560,039,605.80 9,538,966,849.74 380,545,591.00 0 0 458,075,240.40 0 0 0 0 838,620,831.40 41,717,182,945.27 8,141,244,668.39
142,742,256.56 1,799,700,723.88 2,485,203,540.50 4,427,646,520.94
7,895,781.78 718,575,428.32
166,779,850.24 0 6,922,477.30 0 173,702,327.54 4,253,944,193.40 12,395,188,861.79 3,118,323,500.00 7,334,422,381.35
Setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal terdapat perbedaan yang begitu drastis pada laba rugi sebelum pajak antara laba komersial dan laba fiskal, karena sebelumnya dapat dilihat pada laporan keuangan komersial yaitu laba rugi sebelum pajaknya mengalami rugi atau defisit namun setelah dilakukan koreksi terjadi perubahan yang sangat signifikan yaitu angka pada laba rugi sebelum pajaknya menjadi laba. Dimana laba sebelum pajak secara komersialnya sebesar Rp. (9.659.365.607,17) berubah menjadi Rp. 10.452.745.881,35 secara fiskal. Perubahan angka tersebut dikarenakan besarnya jumlah koreksi fiskal atas biayabiaya
pada
laporan
laba
rugi
PERUM
DAMRI
yaitu
sebesar
Rp. 22.054.554.476,74. Perubahan kenaikan laba sebelum pajak mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Semula pajak yang harus dibayarkan ke Negara adalah Nihil maka akan berubah menjadi Rp. 3.118.323.500,00. Jumlah tersebut didapatkan dari besarnya laba sebelum kena pajak dikalikan dengan Tarif PPh Badan dengan perhitungan sebagai berikut :
Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Tahun untuk 2005 Laba Bersih/Penghasilan Kena Pajak tahun 2005
Rp. 10.452.745.000,00
PPh terhutang untuk tahun 2005 adalah sebagai berikut : 10%
x
Rp.
50.000.000,00
= Rp.
5.000.000,00
15%
x
Rp.
50.000.000,00
= Rp.
7.500.000,00
30%
x
Rp. 10.352.745.000,00
= Rp. 3.105.823.500,00 Rp 3.118.323.500,00
69
Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2005
Rp. 3.118.323.500,00 / 12 bulan
Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2005
Rp. 259.860.292,00 / bulan
Atas perbedaan jumlah pajak terutang diatas, membuat perusahaan memiliki resiko untuk dikenakan denda/sanksi atas besarnya pajak yang masih harus dibayar, dan ini memungkinkan dapat mengganggu likuiditas perusahaan. Seiring berubahnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan turut merubah pula besarnya laba setelah pajak perusahaan, dimana laba bersih menurut
akuntansi
sebelumnya
adalah
nihil
berubah
drastis
menjadi
Rp. 7.334.422.381,35 menurut laporan keuangan fiskal. Perubahan laba komersial dan laba fiskal ini bersifat permanen (permanent difference) karena beberapa biaya pada Laporan Laba Rugi komersial tidak dapat dijadikan pengurang sehingga harus dilakukan koreksi atas biaya tersebut. Berikut ini penulis akan menyajikan perhitungan pajak atau laporan laba rugi fiskal yang dibuat oleh pihak PERUM DAMRI, penulis mencoba untuk membandingkan antara laporan keuangan fiskal yang dibuat perusahaan dengan hasil laporan laba fiskal dibuat oleh penulis, penulis berharap dengan melihat perbandingan terhadap laporan fiskal tersebut dapat mempermudah melakukan evaluasi dan juga dapat melakukan perencanaan yang baik, agar dapat mengefisienkan Pajak penghasilan Badan Pada PERUM DAMRI.
70
Tabel 4.3 PERUM DAMRI LAPORAN LABA RUGI FISKAL TAHUN 2005
Keterangan Laba (rugi) Ditambah koreksi positif ¾ Asuransi pegawai ¾ Penyisihan piutang ¾ Jamuan tamu / Relasi ¾ Sumbangan ¾ Perayaan hari besar ¾ Pajak tidak dapat direstitusi ¾ Denda Adm. Pajak Jumlah koreksi positif Laba Kena Pajak Dikurangi koreksi negatif ¾ Pendapatan bunga deposito ¾ Pendapatan jasa giro ¾ Angsuran sewa guna ¾ Penyusutan : Akuntansi Fiskal Jumlah koreksi negatif Laba (rugi) fiskal
Tahun 2005 (Rp) (9.659.365.607,17) 276.781.946,28 75.455.912,20 448.852.615,51 341.386.963,20 393.002.240,03 73895.775,83 1.543.375.453,05 (8.115.990.154,69) (78.324.751,43) (142.742.256,56) 34.434.302.377,99 (31.149.068.379,10) 3.064.166.990,90 (5.051.823.163,79)
Setelah melihat laporan laba rugi fiskal dari PERUM sekilas terlihat sama dibandingkan dengan laporan laba rugi fiskal yang penulis buat karena akunakun yang berada pada pos koreksi positif ini hampir sama dengan koreksi fiskal yang penulis buat, namun jika dilihat secara seksama maka akan terlihat ada perbedaan yang sangat signifikan diantara keduanya, diantaranya pendapatan yaitu pada akun bunga deposito dan jasa giro yang terletak dipos koreksi negatif, dimana akun ini diberi tanda kurung pada angkanya. Berarti akun Bunga Deposito dan Jasa Giro dimasukkan pada Pendapatan PPh non final, padahal
71
telah kita ketahui akun pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro merupakan kategori pendapatan yang dipotong pajaknya secara final ini sesuai dengan PP 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2000, jasa giro dan bunga deposito merupakan penghasilan yang dikenakan final, maka dengan ini PERUM DAMRI harus melakukan koreksi negatif pada akun pendapatan ini. Menurut perhitungan dari PERUM DAMRI laba rugi fiskal setelah pajaknya mengalami kerugian, maka itu perusahaan tidak berkewajiban membayar pajak, tetapi menurut perhitungan koreksi fiskal dari penulis bahwa laba rugi setelah pajak angkanya meningkat menjadi laba, dengan perubahan ini mengakibatkan
perusahaan
harus
membayar
pajak
dengan
melakukan
kompensasi kerugian pada tahun sebelumnya.
IV.2
Perencanaan Pajak Yang Dapat Diterapkan Pada PERUM DAMRI Berdasarkan hasil evaluasi dan rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat terlihat bahwa PERUM DAMRI relatif belum melaksanakan perencanaan pajak secara efektif. Dari rekonsiliasi yang telah dilakukan, terdapat koreksi positif atas biaya-biaya komersial. Terlihat jelas bahwa PERUM DAMRI tidak membayar pajak karena mengalami kerugian, tetapi menurut perhitungan koreksi fiskal yang telah dilakukan oleh penulis bahwa laba rugi setelah pajak, angkanya meningkat menjadi laba. Dengan adanya perubahan tersebut, mengakibatkan perusahaan harus berkewajiban untuk membayar pajak.
72
Agar dapat meminimalkan laba sebelum pajak, perusahaan harus dapat melakukan pajak secara efektif. Berikut ini adalah perencanaan-perencanaan pajak yang perencanaan mungkin dapat diterapkan oleh perusahaan : 1. Berdasarkan SE-27/PJ.22/1986, biaya entertaiment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan syarat dibuatkan daftar nominatif. Maka dari itu, sebaiknya perusahaan memberikan daftar nominatif sebagai bukti pelaksanaan entertainment dan representasi, sehingga beban tersebut dapat menjadi beban fiskal. Daftar nominatif tersebut paling tidak memuat: a) Nomor urut b) Tanggal diberikan c) Nama/ tempat entertainment / representasi diberikan d) Alamat entertainment e) Jenis entertainment f) Jumlah g) Relasi, nama, posisi, nama perusahan, jenis usaha.
2. Perusahaan menggunakan nama akun biaya lain-lain pada rincian biaya pada Laporan Laba rugi, hal ini membuat biaya tersebut bersifat tidak pasti dan memiliki potensi besar untuk dilakukan koreksi fiskal positif . Untuk itu, lebih baik perusahaan mengganti nama akun biaya tersebut menjadi ”biaya lain-lain untuk keperluan perusahaan”, atau menggunakan nama akun lainnya. Hal ini dimaksudkan, agar biaya tersebut menjadi lebih jelas dan 73
tidak bersifat tidak pasti lagi sehingga biaya tersebut tidak dilakukan koreksi positif dan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.
3. Pada beban administrasi dan umum terdapat biaya sumbangan atau bantuan karena sumbangan dalam bentuk apapun tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan karena hal tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan uasaha perusahaan atau sehubungan dengan biaya 3M. Hal ini diaturdalam UU PPh Pasal 9 No.17 Tahun 2000, kecuali sumbangan untuk GNOTA atau sumbangan korban bencana alam anatra lain Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam atau Sumatera Utara. Hal ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajka No.Kep-545/PJ/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 609/KMK.03/2004 tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas bantuan kemanusiaan bencana alam di Aceh Nanggroe Aceh Darussalam atau Sumatera Utara.
4. PERUM DAMRI hanya memiliki 1 orang karyawan yang memiliki pengetahuan perpajakan, sebaiknya jika
perusahaan merekruit karyawan
untuk bekerja dibagian keuangan, perusahaan harus mencari karyawan yang mengerti pajak. Sedangkan untuk karyawan yang telah bekerja sebaiknya diberikan pelatihan-pelatihan/ kursus perpajakan seperti mengikuti brevet pajak,
memberikan
seminar
perpajakan
secara
rutin,
memberikan
majalah/software perpajakan. Hal ini dilakukan, agar karyawan mengerti akan perpajakan dan dapat selalu mengikuti perkembangan tentang peraturan pajak. Dengan mengikuti perkembangan peraturan pajak dapat memudahkan 74
perusahaan dalam melakukan perencanaan pajaknya. Atas biaya pelatihan karyawan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Dan keuntungan lain yaitu perusahaan tidak perlu membayar konsultan pajak lagi, karena perusahaan telah memiliki karyawan yang mengerti pajak.
5. PERUM DAMRI masih menanggung PPh Pasal 21 karyawannya. Didalam ketentuan perpajakan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja bukan merupakan deductible expense, sehingga tidak dapat dijadikan biaya fiskal yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Sebaiknya perusahaan memberikan fasilitas dalam bentuk Tunjangan Pajak yang diberikan kepada karyawan. Karena didalam peraturan perpajakan, tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dapat dijadikan biaya oleh perusahaan, sehingga akan mengurangi penghasilan bruto perusahaan.
6. Atas fasilitas Makan dan minum yang diberikan perusahaan kepada sebagian karyawannya, sebaiknya perusahaan mengganti fasilitas tersebut dengan memberikan tunjangan makan dan minum bagi karyawan yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar biaya tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan
IV.3
Rekonsiliasi Fiskal Sebelum Dan Setelah Perencanaan Pajak. Perencanaan pajak yang efektif akan membuat perusahaan mampu mengoptimalkan beban-beban yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Dengan optimalisasi beban-beban tersebut akan mengakibatkan laba fiskal tidak 75
akan jauh berbeda dengan laba komersial. Dan atas beban-beban tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto dalam laporan keuangan fiskal. Dengan pengakuan pendapatan dan beban, terdapat perbedaan perlakuan akuntansi komersial dan pajak. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial. Dengan rekonsiliasi sebelum dan sesudah perencanaan pajak, dapat terlihat adanya perbedaan laba sebelum pajak baik secara komersial maupun secara fiskal. Dimana perubahan laba sebelum perencanaan dengan sesudah perencanaan tersebut akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Perhitungan perbandingan laba sebelum pajak sebelum dan sesudah perencanaan dapat dilihat dari tabel berikut ini :
.
76
Tabel 4.4 PERUM DAMRI Rekonsiliasi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desenber 2005 SEBELUM PERENCANAAN PAJAK Koreksi
Komersial positif Hasil Usaha Pendapatan Operasional Angkutan Penumpang Angkutan Barang Jasa Transit Perbengkelan
SETELAH PERENCANAAN PAJAK Fiskal
Perencanaan Pajak
Laporan Fiskal
negatif
Subsidi Perintis Subsidi Pemerintah Jumlah
272,370,778,722.00 10,437,872,502.00 682,251,175.00 150,270,000.00 283,641,172,399.00 15,796,239,939.67 1,209,200,000.00 300,646,612,338.67
272,370,778,722.00 10,437,872,502.00 682,251,175.00 150,270,000.00 283,641,172,399.00 15,796,239,939.67 1,209,200,000.00 300,646,612,338.67
272,370,778,722.00 10,437,872,502.00 682,251,175.00 150,270,000.00 283,641,172,399.00 15,796,239,939.67 1,209,200,000.00 300,646,612,338.67
Beban Komisi Penjualan Komisi Agen Komisi Transit Discount / Pot. Harga Jumlah Hasil Usaha Netto
4,541,250,388.00 762,959,074.00 675,559,046.00 5,979,768,508.00 294,666,843,830.67
4,541,250,388.00 762,959,074.00 675,559,046.00 5,979,768,508.00 294,666,843,830.67
4,541,250,388.00 762,959,074.00 675,559,046.00 5,979,768,508.00 294,666,843,830.67
Harga Pokok : Beban Langsung Biaya Tenaga Operasi Biaya Tenaga PPA Biaya Operasi Biaya Perawatan Kendaraan Biaya Penjualan Biaya Perbengkelan Biaya Penyusutan kendaraan Jumlah Beban Langsung
25,342,185,317.51 4,528,197,183.62 142,248,444,214.10 27,042,661,362.21 3,327,466,085.40 73,769,579.40 32,909,047,783.30 235,471,771,525.54
21,403,790,408.07 3,533,900,793.72 142,248,444,214.10 27,042,661,362.21 3,327,466,085.40 73,769,579.40 32,909,047,783.30 230,539,080,226.20
21,403,790,408.07 3,533,900,793.72 142,248,444,214.10 27,042,661,362.21 3,327,466,085.40 73,769,579.40 32,909,047,783.30 230,539,080,226.20
7,060,015,142.33 167,866,158.00 1,985,851,847.45
7,060,015,142.33 167,866,158.00 1,985,851,847.45
345,806,598.26 0 445,129,409.00 69,397,150.00
345,806,598.26 0 445,129,409.00 69,397,150.00
Beban Tidak langsung: Biaya Tenaga Teknik Biaya Perawatan bengkel Biaya Ass. Operasional Biaya Surat-Surat Kendaraan : IzinTrayek Insidentil Kir Pemutasian Bus
8,258,726,642.33 167,866,158.00 1,985,851,847.45 345,806,598.26 391,550,117.00 445,129,409.00 69,397,150.00
3,938,394,909.44 994,296,389.90
1,198,711,500.00
391,550,117.00
Pengurusan Surat-surat Kendaraan Jumlah Biaya Surat-Surat Kendaraan
Biaya Pajak Kendaraan Biaya Promosi Biaya Sewa Kendaraan Operasional Biaya Ass. Non Operasional Biaya Sewa Bangunan Jumlah Beban Tidak Langsung Jumlah Harga Pokok Laba Usaha Kotor Beban Usaha dan Administrasi Umum: BiayaTenaga Adm/Pimpinan Biaya Ongkos Kantor Biaya Perjalanan dinas Biaya Perawatan Bangunan Biaya Operasi Kendaraan Dinas Pemakaian Ban Bahan Bakar Minyak (BBM) Pelumas Service/Perbaikan Pemakaian suku cadang Karcis Tol Biaya KIR Jumlah Biaya Operasi Kendaraan Dinas Penyisihan Piutang Usaha Biaya Pajak Lain-lain Pajak Bumi Bangunan Pajak Kendaraan Dinas Ijin Usaha Sumbangan Jalan daerah Otonom Pajak penghasilan Pajak Air Bawah Tanah Jumlah Biaya Pajak Lain-lain Biaya Bunga Pinjaman Biaya Umum Honor-honor Tim Perayaan Olahraga, Kesenian Makan/minum Pegawai Rapat Dinas Jamuan Tamu Dinas/ Relasi Representasi Direksi
91,934,991.00
91,934,991.00
91,934,991.00
1,343,818,265.26
952,268,148.26
952,268,148.26
1,388,881,148.06 705,065,945.00 1,963,038,266.00 576,781,945.28 46,349,335.71 16,436,379,553.09
1,388,881,148.06 705,065,945.00 1,963,038,266.00 0 46,349,335.71 14,269,335,990.81
1,388,881,148.06 705,065,945.00 1,963,038,266.00 0 46,349,335.71 14,269,335,990.81
251,908,151,078.63
244,808,416,217.01
244,808,416,217.01
42,758,692,752.04
49,858,427,613.66
49,858,427,613.66
19,749,101,383.41 4,954,083,466.14 2,590,198,985.00 1,546,781,505.00
19,749,101,383.41 4,954,083,466.14 2,590,198,985.00 1,546,781,505.00
229,701,192.00 980,898,830.90 29,440,592.38 402,263,181.00 248,678,266.00 44,516,156.500 3,892,100.000
229,701,192.00 980,898,830.90 29,440,592.38 402,263,181.00 248,678,266.00 44,516,156.500 3,892,100.000
1,939,390,318.78 0
1,939,390,318.78 0
221,088,367.31 289,242,766.00 41,885,330.00 0 0 7,823,142.49 560,039,605.80 9,538,966,849.74
221,088,367.31 289,242,766.00 41,885,330.00 0 0 7,883,142.49 560,099,605.80 9,538,966,849.74
380,545,591.00 0 0 458,075,240.40 0 0
380,545,591.00 0 1,710,391,915.60 458,075,240.40 838,852,615.51 3,387,455,151.70
24,699,737,206.41 4,954,083,466.14 2,590,198,985.00 1,546,781,505.00
576,781,946.28
4,950,635,823.00
229,701,192.00 980,898,830.90 29,440,592.38 402,263,181.00 248,678,266.00 44,516,156.500 3,892,100.000 1,939,390,318.78 600,710,506.74 221,088,367.31 289,242,766.00 41,885,330.00 9,443,914.00 438,930,124.24 7,823,142.49 1,008,413,644.04 9,538,966,849.74 380,545,591.00 683,002,240.03 1,710,391,915.60 458,075,240.40 838,852,615.51 3,387,455,151.70
600,710,506.74
9,443,914.00 438,930,124.24
683,002,240.03 1,710,391,915.60 838,852,615.51 3,387,455,151.70
1,710,391,915.60 838,852,615.51 3,387,455,151.70
Surat Kabar Sumbangan / Bantuan Jumlah biaya umum Jumlah Beban Usaha& Adm Umum Laba / (Rugi) Usaha Bersih
Pendapatan Lain-Lain : Jasa Giro Denda Lain-lain Jumlah Pendapatan Lain-lain Biaya Lain-Lain Biaya Administrasi Bank Biaya Denda Pajak Biaya Lelang Biaya Lain-lain Jumlah Biaya Lain-Lain Jumlah Pendapatan & Biaya Lain-lain Laba / (Rugi) Sebelum Pajak PPH pasal 25/Badan Tahun 2005 Laba Usaha Setelah Pajak
67,539,150.00 1,541,386,963.20 9,067,248,867.44 55,945,531,349.29 (13,186,838,597.25)
67,539,150.00 1,541,386,963.20
142,742,256.56 1,799,700,723.88 2,485,203,540.50 4,427,646,520.94 166,779,850.24 7,895,775.83 6,922,477.30 718,575,427.49 900,173,530.86 3,527,472,990.08 (9,659,365,607.17) 0 0
7,895,781.78 718,575,427.49
0 0 838,620,831.40 41,717,182,945.27 8,141,244,668.39
0 0 6,775,320,514.21 47,653,942,628.08 2,204,484,985.58
142,742,256.56 1,799,700,723.88 2,485,203,540.50 4,427,646,520.94
142,742,256.56 1,799,700,723.88 2,485,203,540.50 4,427,646,520.94
166,779,850.24 0 6,922,477.30 0 173,702,327.54 4,253,944,193.40
166,779,850.24 0 6,922,477.30 718,575,427.49 892,277,755.03 3,535,368,765.91
12,395,188,861.79 3,118,323,500.00 9,276,865,361.79
718,575,427.49
5,739,853,751.49 1,109,223,000.00 4,630,630,751.49
Tabel 4.3 Perhitungan Persentase Penghematan Pajak
Penghasilan Kena Pajak
Sebelum Perencanaan Pajak 10.452.745.000,00
Setelah Perencanaan Pajak 3.797.410.000,00
5.000.000 7.500.000 3.105.823.500
5.000.000 7.500.000
Pajak Penghasilan Badan 10% x 50.000.000 15% x 50.000.000 30% x 10.352.745.000 30% x 3.697.410.000 Jumlah
1.109.223.000 1.121.723.000
3.118.323.500
Persentase Penghematan 63,67%
64.02%
Penghematan Pajak yang dapat dilakukan : Pajak sebelum perencanaan
Rp. 3.118.323.500
Pajak sesudah perencanaan
Rp. 1.121.723.000
Penghematan
Rp. 1.996.600.500
Dari hasil rekonsiliasi fiskal sebelum dan setelah perencanaan pajak, dapat dilihat bahwa sebelum perencanaan pajak, PERUM DAMRI memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp. 3.118.323.500. Namun setelah dilakukan perencanaan pajak, laba sebelum pajak penghasilan perusahaan berubah menjadi Rp. 1.121.723.000. Dengan perencanaan pajak tersebut, PERUM DAMRI dapat menghasilkan penghematan Penghasilan Kena Pajak dengan Presentase 63.67%. Usulan perencanaan pajak yang menghasilkan optimalisasi beban pada PERUM DAMRI pada tabel rekonsiliasi sebelum dan setelah perencanaan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:
80
1) Biaya Makan Minum Sebelum perencanaan pajak, biaya makan minum terkena koreksi positif. Hal tersebut disebabkan karena biaya tersebut tidak untuk seluruh karyawan, sehingga bertentangan dengan UU PPh Pasal 9 ayat 1 huruf e. Setelah perencanaan pajak, biaya sebesar Rp 1.710.391.915,60 dijadikan tunjangan bagi karyawan yang bersangkutan, sehingga biaya tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.
2) Biaya Jamuan Tamu Sebelum perencanaan pajak, biaya jamuan tamu harus dilakukan koreksi positif karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif atas biaya tersebut. Sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986, perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan membuat daftar nominatif yang dapat menunjukkan bahwa kegiatan tersebut bersifat formal dan terkait dengan kegiatan usaha perusahaan, kemudian dilampirkan dalam SPT Tahunan perusahaan. Dengan demikian, maka biaya jamuan tamu sebesar Rp 838.852.615,51 dapat dijadikan beban pengurang penghasilan bruto.
3) Biaya Representasi Sebelum perencanaan pajak, biaya representasi harus dilakukan koreksi positif karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif atas biaya tersebut. Sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986, perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan membuat daftar nominatif yang dapat menunjukkan bahwa kegiatan tersebut bersifat formal dan terkait dengan kegiatan usaha 81
perusahaan, kemudian dilampirkan dalam SPT Tahunan perusahaan. Dengan demikian, maka biaya representasi sebesar Rp 3.387.455.151,70 dapat dijadikan beban pengurang penghasilan bruto.
4) Biaya lain-lain Sebelum perencanaan pajak, biaya lain-lain dikenakan koreksi positif, namun setelah perencanaan pajak, biaya lain-lain dapat dijadikan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, yaitu sebesar Rp 718.575.427,42.
82
