REKONSILIASI FISKAL PAJAK PENGHASILAN BADAN PT. ENERGY MANAGEMENT INDONESIA (PERSERO) LAPORAN MAGANG

UNIVERSITAS INDONESIA

REKONSILIASI FISKAL PAJAK PENGHASILAN BADAN PT. ENERGY MANAGEMENT INDONESIA (PERSERO)

LAPORAN MAGANG

M NURRIDWAN 0706290493

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JULI 2013

Rekonsiliasi pajak ..., M. Nurridwan, FE UI, 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

REKONSILIASI FISKAL PAJAK PENGHASILAN BADAN PT. ENERGY MANAGEMENT INDONESIA (PERSERO)

LAPORAN MAGANG Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1

M NURRIDWAN 0706290493

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JULI 2013


HALAMAN

PERNY AT AAN ORISINALITAS

Laporan Magang ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Muhammad

NPM

: 0706290493

Nurridwan

: METERAI ~

Tanda Tangan

:

2;?iM~;L ~

~~~BF022733195

/~~@jb=~ "'''''-----':'''.-...:,-..r_ -_~_-.""-'"\.,;'"'_'"'_'"'_ -_-~~

Tanggal

: 22 Juli 2013

II



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji dan syukur Penulis haturkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya dapat

menyelesaikan

Laporan Magang dengan

judul

“Rekonsiliasi Fiskal Pajak Penghasilan Badan PT Energy Management Indonesia (Persero)”. Laporan Magang ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Studi Strata I di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Ayahanda Ir. H. Indra Prasetyo MBA dan Ibunda Ir. Hj. Henny Soewasti tersayang yang telah membimbing dengan penuh cinta dan kasih sayang, memelihara dan memerhatikan Penulis sejak kecil serta selalu mencukupi segala keperluan baik secara moril maupun materil. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada kakak-kakak dan adik-adik tersayang Kartika Nirmala S.Psi, M.Psi. Msi, Aryo Wibowo S.T., M.T., dr. Paramita Fitrianingrum, Annisa Galuh Rahmawati, dan Alya Rizkina atas semangatnya sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan magang ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu Penulis dengan rendah hati bersedia menerima saran dan kritik yang sifatnya menambah kesempurnaan laporan magang ini sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan kepada semua pihak. Dalam menyusun laporan ini Penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.

Ibu Debby Fitriasari, SE., MSM. selaku Dosen Pembimbing,

2.

Ibu Netty Supriya Darsani S.E. selaku Pembimbing di PT EMI

3.

Manajemen dan seluruh staf PT EMI yang bersedia meluangkan waktu kepada Penulis dalam memberikan data yang Penulis butuhkan. iv


4.

Buat seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan do’anya kepada Penulis.

5.

Buat semua sahabat-sahabat FEUI yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Tanpa kalian semua sunyi rasanya di kampus ini.

Akhir kata penulis berharap semoga laporan Magang ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Depok, Juli 2013

Muhammad Nurridwan

v


HALA~PERNYATAANPERSETUJUANPUBLnKASlTUGAS AKIDR UNTUK KEPENTUNGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademik

Universitas

Indonesia,

saya yang bertanda tangan di

bawah ini: Nama

: Muhammad Nurridwan

NPM

: 0706290493

Program Studi: Akuntansi Departemen

: Akuntansi

FakuJtas

: Ekonomi

Jenis karya

: Laporan Magang

Demi pengembangan

ilmu pengetahuan,

menyetujui

untuk memberikan

Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif

kepada

(non-exclusive Royalty-

Free Right) atas karya ilm iah saya yang berjudul: Rekonsiliasi

Fiskal Pajak Penghasilan

Badan PT Energy Management

Indonesia

(Persero) beserta

perangkat

Noneksklusif

yang uu

ada (jika diperlukan). Universitas

mengalihmediaJfonnatkan,

mengelola

merawat, dan memublikasikan saya sebagai penulis/pencipta

Dengan

Indonesia

Hak Bebas

berhak

dalam bentuk pangkalan

menyimpan, data (database),

tugas akhir saya selama tetap mencantumkan dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenamya.

Dibuat di : Depok Pada tanggal : 22 Juli 2013 Yang menyatakan

(Muhammad Nurridwan)

vi


Royalti

nama

ABSTRAK

Nama


Program Studi : Akuntansi Judul

: Rekonsiliasi Fiskal Pajak Penghasilan Badan PT Energy Management Indonesia (Persero)

Laporan magang ini membahas mengenai analisis rekonsiliasi fiskal PPh Badan PT Energy Management Indonesia untuk tahun pajak 2010. Hasil analisis menemukan beberapa koreksi fiskal yang kurang tepat diterapkan oleh perusahaan untuk akunakun Biaya Welfare, Biaya Meals & Drink, Biaya Komunikasi, Biaya Operasional Kendaraan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan, dan Biaya Penyusutan.

Kata kunci: Koreksi fiskal, pajak penghasilan badan, rekonsiliasi fiskal.

vii


Universitas Indonesia

ABSTRACT

Name


Study Program

: Akuntansi

Title

: Income Tax Fiscal Reconciliation of PT Energy Management Indonesia (Persero)

This internship report discusses the analysis of corporate income tax reconciliation PT Energy Management Indonesia for fiscal year 2010. The result of the internship program is that there was some lack of proper fiscal correction applied by the company to the accounts of Welfare Expenses, Meals & Drink, Communication Expenses, Vehicle Operating Expenses, Vehicle Maintenance Expenses, and Depreciation Expenses.

Keywords: Fiscal correction, fiscal reconciliation, income tax.

viii



DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL……………………………………………………………. i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS……………………………….. ii LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………………... iii KATA PENGANTAR………………………………………………………… iv HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTUNGAN AKADEMIS……………………………………… vi ABSTRAK……………………………………………………………………… vii DAFTAR ISI…………………………………………………………………… ix DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………… xi DAFTAR TABEL………………………………………………………………. xii DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………… xiii 1.

PENDAHULUAN………………………………………………………….. 1 1.1 Latar Belakang Program Magang……………………………………... 1 1.2 Tujuan dan Manfaat Program Magang………………………………… 1 1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang……………………………... 3 1.4 Kegiatan Magang……………………………………………………… 3 1.5 Ruang Lingkup Laporan Magang……………………………………... 3 1.6 Sistematika Penulisan………………………………………………….. 4

2.

LANDASAN TEORI………………………………………………………. 5 2.1 Pengertian & Ciri-Ciri Pajak…………………………………………... 5 2.2 Fungsi Pajak…………………………………………………………… 6 2.3 Sistem Pemungutan Pajak……………………………………………... 7 2.4 Pajak Penghasilan……………………………………………………… 7 2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan…………………………………… 8 2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan……………………………………….. 8 2.4.3 Objek Pajak Penghasilan………………………………………... 9 2.4.4 Pengeluaran yang Dapat & Tidak Dapat Dibebankan Sebagai Biaya…………………………………………………………….. 11 2.5 Rekonsiliasi Fiskal…………………………………………………….. 12 2.5.1 Koreksi Fiskal…………………………………………………… 13 ix



2.5.2 Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu………………………….14 3.

PROFIL PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA (PERSERO)…… 15 3.1 Profil Umum Perusahaan……………………………………………… 15 3.2 Jasa-Jasa PT Energy Management Indonesia (Persero)………………. 16 3.3 Pajak Penghasilan Badan PT Energy Management Indonesia………... 19

4.

PEMBAHASAN…………………………………………………………… 21 4.1 Rekonsiliasi Fiskal Berdasarkan PT Energy Management Indonesia Tahun 2010……………………………………………………………..

21

4.2 Analisis Rekonsiliasi Fiskal PT. Energy Management Indonesia Tahun 2010……………………………………………………………………. 22 5.

KESIMPULAN DAN SARAN…………………………………………….. 33 5.1 Kesimpulan……………………………………………………………..33 5.2 Saran…………………………………………………………………… 34

DAFTAR REFERENSI…………………………………………………………. 35

x



DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi PT EMI…………………………………………… 16

xi



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rekonsiliasi Fiskal PT. Energy Management Indonesia Tahun 2010…………………………………………………………………...23 Tabel 4.2 Masa Penyusutan Harta Berwujud PT EMI.......................................... 32

xii



DAFTAR LAMPIRAN

LAPORAN LABA RUGI PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA (PERSERO) TAHUN 2010…………………………………………………….. 36

xiii



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Program Magang Indonesia merupakan salah satu negara berkembang sehingga masih banyak masalah yang dapat diperbaiki agar menjadi negara maju. Selain itu ilmu pengetahuan

dan

teknologi

terus

berkembang

dengan

kecepatan

yang

eksponensial. Untuk memajukan negeri ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan kompetensi yang tinggi serta memiliki cara berpikir yang dapat mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Fakultas

Ekonomi

Universitas

Indonesia

menyediakan

sarana

bagi

mahasiswanya untuk melaksanakan program magang di instansi pemerintah maupun instansi swasta. Dalam program magang ini, mahasiswa diberikan tugas dan tanggung jawab yang bertujuan untuk memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa sehingga mereka dapat lebih mudah beradaptasi. Selain itu, mahasiswa juga dapat melihat, mengamati, dan menganalisis kondisi perusahaan tempat pelaksanaan magang, serta dapat menerapkan ilmu dan teori yang dipelajari di perguruan tinggi.

1.2 Tujuan dan Manfaat Program Magang Tujuan dari program magang ini adalah: 1.

Meningkatkan

motivasi

berkerja

dan/atau

berwirausaha

dikalangan

mahasiswa. 2.

Membangun mental dalam kerja nyata, antara lain kepercayaan diri, kreatifitas, inovatif, inisiatif, dan cara menyelesaikan masalah.

3.

Meningkatkan dan memperluas pemahaman mahasiswa terhadap dunia kerja.

4.

Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbaur dengan suasana dunia kerja.

1



2

Manfaat dari program magang adalah: 1.

Bagi Mahasiswa a.

Kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar menerapkan teori-teori yang dipelajari di program pendidikan dalam berbagai kasus riil.

b.

Mahasiswa dapat belajar untuk lebih profesional dalam mengerjakan setiap pekerjaan.

c.

Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia industri.

d.

Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang perpajakan, khususnya rekonsiliasi fiskal.

e.

Sebagai bekal untuk menghadapi persaingan dalam dunia kerja dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjan di masa mendatang.

2.

Bagi Universitas a.

Terjalinnya kerja sama “bilateral” antara Universitas dengan perusahaan.

b.

Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja magang.

3.

Bagi Perusahaan a.

Dapat melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau lembaga kepada masyarakat.

b.

Adanya

kerjasama

antara

dunia

pendidikan

dengan

dunia

industri/perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis. c.

Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa yang melakukan magang.

d.

Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa yang melakukan magang.

e.

Sebagai sarana peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama calon tenaga kerja sehingga memudahkan dalam proses pencarian tenaga kerja profesional.



3

1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang Program magang ini dilaksanakan di PT Energy Management Indonesia (Persero) atau disingkat PT EMI. Penulis ditempatkan di divisi keuangan. Divisi keuangan mengurus semua hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan seperti akuntansi, perpajakan, dan hal keuangan lainnya. Penulis melaksanakan program magang ini selama tiga bulan yaitu di mulai dari tanggal 10 September 2012 sampai tanggal 21 Desember 2012. Adapun jam kerja selama magang mengikuti jam kerja di PT EMI, yaitu Senin – Jum’at di mulai dari jam 09.00 sampai dengan 17.00 WIB.

1.4 Kegiatan Magang Selama pelaksanaan aktivitas magang berlangsung, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Penulis adalah sebagai berikut: 1.

Rekonsiliasi fiskal 

Penulis mendapat tugas untuk melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi PT EMI tahun 2010.



Tugas ini dilakukan dengan alasan sebagai berikut: -

Pada saat itu sedang ada pemeriksaan pajak tahun 2010 di PT EMI oleh Kantor Pajak.

-

Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi PT EMI tahun 2010, penulis mendapat kesempatan secara langsung melakukan pekerjaan terkait dengan pemeriksaan pajak.

2.

Ekualisasi pajak Penulis melakukan ekualisasi DPP PPN dengan penghasilan SPT badan tahun 2011.

1.5 Ruang Lingkup Laporan Magang Ruang lingkup penulisan dalam laporan magang ini adalah mengenai analisis akun-akun yang dilakukan koreksi fiskal oleh PT EMI pada tahun 2010. Penulis tidak menganalisis akun-akun yang tidak dikoreksi oleh PT EMI.



4

1.6 Sistematika Penulisan Laporan magang ini dibagi atas 5 bagian (bab) dan lampiran sebagai pendukung laporan dengan rincian sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan Bab 1 atau Pendahuluan membahas tentang latar belakang pelaksanaan program magang,tujuan dan manfaat magang, tempat dan waktu pelaksanaan magang, kegiatan magang, ruang lingkup laporan magang serta sistematika yang digunakan di dalam penulisan laporan magang ini.



Bab 2 Landasan Teori Bab 2 membahas teori-teori yang dijadikan dasar dalam penulisan laporan magang, yaitu pajak, pajak penghasilan, dan rekonsiliasi fiskal.



Bab 3 Profil PT. Energy Management Indonesia (Persero) Bab 3 menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yang menjadi sumber data dalam penulisan laporan magang, jasa-jasa yang ditawarkan perusahaan dan informasi lainnya.



Bab 4 Pembahasan Bab 4 menjelaskan tentang kegiatan Penulis dalam melaksanakan rekonsiliasi fiskal di perusahaan dan masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan rekonsiliasi pajak.



Bab 5 Kesimpulan dan Saran Bab 5 berisi tentang kesimpulan dari proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Penulis dan saran-saran yang bermanfaat bagi perusahaan.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian & Ciri-Ciri Pajak Terdapat berbagai macam pengertian atau definisi mengenai pajak menurut para ahli, beberapa diantaranya adalah: 1.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani: “Pajak adalah iuran masrayakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayararnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (2003, p. 4).

2.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH.: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (2008, p. 1).

3.

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum” (2003, p. 5).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah: 1.

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat untuk mengisi kas negara.

2.

Pajak

dipungut

berdasarkan

kekuatan

undang-undang

serta

aturan

pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan. 3.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi secara langsung yang diberikan pemerintah. 5



6

4.

Pajak digunakan sebagai pengeluaran yang bermanfaat untuk mencapai kesejahteraan umum.

2.2 Fungsi Pajak Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2007, p. 10 ), terdapat empat fungsi pajak, yaitu: 1.

Fungsi Anggaran (Budgetair) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain

sebagainya.

Untuk

dari tabungan pemerintah,

pembiayaan yakni

pembangunan, uang dikeluarkan

penerimaan

dalam

negeri

dikurangi

pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, terutama diharapkan dari sektor pajak. 2.

Fungsi Mengatur (Regulerend) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3.

Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.



7

4.

Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2011, p. 7), terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu: 1.

Official Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2.

Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3.

Withholding System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.4 Pajak Penghasilan Menurut Mohammad Zain (2007, p. 137), Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.



8

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan Menurut Pasal 2 UU No. 36 tahun 2008, subjek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1.

Subjek Pajak Dalam Negeri a.

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2.

b.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c.

Warisan yang belum terbagi dalam kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Luar Negeri a.

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

b.

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang: 

Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.



Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.



9

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan Menurut Pasal 4 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah: 1.

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.

2.

Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan.

3.

Laba usaha.

4.

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

5.

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

6.

Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7.

Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun.

8.

Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

9.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 19. Surplus Bank Indonesia. Menurut Pasal 4 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008, objek pajak penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah: Universitas Indonesia


10

1.

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

2.

Penghasilan berupa hadiah undian.

3.

Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

4.

Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

5.

Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 4 Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008, yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah: 1.

Bantuan atau sumbangan.

2.

Zakat.

3.

Harta hibah.

4.

Warisan.

5.

Setoran tunai sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

6.

Pemberian natura atau kenikmatan.

7.

Klaim asuransi.

8.

Dividen tertentu.

9.

Iuran dana pensiun.

10. Penghasilan dana pensiun. 11. Pembagian laba peseroan komanditer yang tidak terbagi atas saham. 12. Penghasilan modal ventura. 13. Beasiswa. 14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.



11

2.4.4 Pengeluaran yang Dapat & Tidak Dapat Dibebankan Sebagai Biaya Biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan usaha dalam rangka untuk memperoleh, mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Di bawah ini adalah klasifikasi pengeluaran yang dapat atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya: 1.

Deductible Expenses Menurut Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: a.

Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.

b.

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

c.

Iuran kepada dana pensiun.

d.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

e.

Kerugian selisih kurs mata uang asing.

f.

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

g.

Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

h.

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

i.

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional.

j.

Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.

k.

Biaya pembangunan infrastruktur sosial.

l.

Sumbangan fasilitas pendidikan.

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.



12

2.

Non Deductible Expenses Biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dapat berupa biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Adapun biaya-biaya tersebut diatur pada Pasal 9 Undang-Undang PPh, antara lain: a.

Pembagian laba dalam bentuk apapun.

b.

Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu/anggota.

c.

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali untuk bank, leasing dengan hak opsi, usaha pertambangan, dan asuransi.

d.

Premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali dibayar pemberi kerja.

e.

Pemberian dalam bentuk natura.

f.

Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang punya hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan.

g.

Harta yang dihibahkan, bantuan/sumbangan dan warisan.

h.

Pajak penghasilan.

i.

Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi yang menjadi tanggungannya.

j.

Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma dan CV yang modalnya tidak terbagi atas saham.

k.

Sanksi administrasi berupa bunga, denda di bidang perpajakan.

2.5 Rekonsiliasi Fiskal Menurut Siti Resmi (2008, p. 339), rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-pebedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (permanent differences) dan beda waktu (timing differences).



13

2.5.1

Koreksi Fiskal Positif dan Negatif Perbedaan antara laba secara komersial dengan penghasilan kena pajak

adalah dilakukannya koreksi fiskal terhadap laba secara komersial. Koreksi fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. 1.

Koreksi Fiskal Positif Koreksi fiskal positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terutang juga akan meningkat. Koreksi fiskal positif diantaranya: a.

Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.

b.

Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

c.

Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut wajib pajak lebih tinggi.

2.

d.

Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

e.

Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

Koreksi Fiskal Negatif Koreksi fiskal negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terutang juga akan menurun. Koreksi fiskal negatif diantaranya : a.

Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut wajib pajak lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya.

b.

Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

c.

Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.



14

2.5.2 Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu Ada banyak faktor yang menyebabkan timbulnya perbedaan antara pajak penghasilan menurut ketentuan pajak dan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba akuntansi. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau selisih tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu perbedaan tetap dan perbedaan waktu. 1.

Perbedaan Tetap (permanent differences) Perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak yang disebabkan oleh perbedaan konsep atau cara pengukuran pendapatan dan biaya. Perbedaan ini bersifat tetap artinya sekali pajak tidak memperkenankan suatu biaya atau biaya, maka selamanya biaya atau pendapatan tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan pajak.

b.

Perbedaan Waktu (Timing Differences) Perbedaan waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Selisih jumlah pendapatan atau laba kena pajak yang disebabkan oleh perbedaan waktu ini terjadi apabila terdapat item-item dari pendapatan dan biaya yang diperhitungkan dalam penentuan luas akuntansi untuk suatu periode, tetapi diperhitungkan dalam penentuan pendapatan atas laba kena pajak untuk periode yang berlainan. Perbedaan waktu yang terjadi pada suatu periode akan dikompensasikan dalam satu atau lebih periode berikutnya.



BAB III PROFIL PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA (PERSERO)

3.1 Profil Umum Perusahaan PT EMI yang dulunya dikenal sebagai PT Koneba dan didirikan pada tahun 1987 adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang konservasi dan manajemen energi. Dari tahun ke tahun PT EMI banyak membantu pihak pemerintah, BUMN dan swasta dalam kegiatan konservasi, manajemen dan diversifikasi energi. Pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan oleh tenaga-tenaga terlatih yang profesional serta didukung peralatan-peralatan yang memadai sesuai kebutuhan. Akumulasi pengalaman PT EMI di berbagai sektor di masyarakat dan industri banyak memberikan nilai tambah dalam implementasi tugas-tugas konservasi, manajemen dan diversifikasi energi. PT EMI memiliki visi dan misi sebagai berikut. 1.

Visi Perusahaan Menjadi perusahaan yang berdaya saing internasional dan memuaskan para pelanggan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif kepada para stakeholder.

2.

Misi Perusahaan Memberikan produk dan jasa yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan energi dalam bidang konsultasi, inspeksi/audit/pengujian dan konstruksi yang senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan.

Struktur organisasi PT EMI dapat dilihat pada gambar berikut.

15



16

Direktur Satuan Pengawasan Internal

Sekretariat Perusahaan

Pemeriksa & Penilai Sistem Pengendalian

Monitoring, Humas & SMM

Legal

Sekretasis

Divisi Pemasaran

Divisi Operasi

Divisi Keuangan

Divisi Personalia & Umum

Divisi Akuntansi

Hubungan Pelanggan

Dukungan Teknis 1

Verifikasi & Penerimaan

Perencanaan & Pengendalian Anggaran

Personalia

Administrasi

Dukungan Teknis 2

Penerimaan & Pajak

Akuntansi Umum

Umum

Administrasi

Kasir

Gambar Struktur Organisasi PT EMI Sumber: PT Energy Management Indonesia (Persero)

3.2 Jasa-Jasa PT Energy Management Indonesia (Persero) Jasa-jasa yang disediakan oleh PT EMI meliputi: 1.

Konsultansi Energi Jasa Konsultansi Energi diberikan kepada perusahaan yang merencanakan menggunakan energi yang tepat guna. Konsultansi yang diberikan meliputi:



17

a.

Benchmarking penggunaan energi untuk industri tertentu.

b.

Melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi penggunaan peralatan yang menggunakan energi

c.

Menerapkan Sistem Manajemen Energi

d.

Asistensi dan supervisi pemilihan energi yang diperlukan oleh suatu industri.

Dalam melaksanakan pekerjaan ini PT EMI ditunjang oleh database dan personil yang handal dibidangnya sehingga dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. 2.

Sistem Manajemen Energi Sistem

Manajemen

Energi

merupakan

peluang

baru

yang sedang

dikembangkan PT EMI. Dasar dari penyediaan Sistem Manajemen Energi adalah sebagai berikut: a.

Keputusan Menteri ESDM mewajibkan Instansi Pemerintah dan BUMN yang menggunakan energi di atas 6000 Ton equivalen BBM wajib menerapkan Sistem Manajemen Energi.

b.

Instansi

Pemerintah

dan

BUMN

wajib

membuat

perencanaan

penggunaan energinya. Manajemen Energi adalah kegiatan pengelolaan energi meliputi pemantauan, pencatatan, pengukuran, akuntansi, penetapan target dan rekomendasi tindak lanjut. Manajemen energi yang pernah dilakukan antara lain: 

Penyusunan Sistem Manajemen Energi di PT Krakatau Steel.



Penyusunan Sistem Manajemen Energi di Caltex Pacific Indonesia District Minas.



Penyusunan Sistem Manajemen Energi di Pertamina Daerah Operasi Hulu Prabumulih.

3.

Pemeriksaan dan Pelaksanaan Teknis Mengidentifikasikan potensi dan peluang, pengambilan data, serta kepastian operasi pada peralatan-peralatan pengguna energi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:



18

a.

Audit Energi Audit energi dilakukan untuk memotret tingkat efisiensi dari peralatanperalatan yang menggunakan energi. Dari hasil audit energi, perusahaan dapat merencanakan sistem energi yang lebih efisien. Audit energi telah dilakukan di beberapa instansi pemerintah dan perusahaan swasta, antara lain Kantor ESDM, Kantor Pertamina Pusat, Conoco Phillips, PGN, dan Angkasa Pura.

b.

Survey Energi Survey penggunaan energi diperlukan oleh pengambil keputusan untuk membuat perencanaan energi baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

4.

Pelatihan Menyadari akan kebutuhan SDM untuk Konservasi Energi dan Efisiensi Energi yang sangat diperlukan Industri, PT EMI menyediakan jasa pelatihan baik untuk publik maupun inhouse. Topik pelatihan terkait dengan Konservasi dan Efisiensi Energi, baik yang bersertifikat maupun tidak. Secara umum, topik pelatihan yang disediakan meliputi: a.

Awareness tentang pentingnya Konservasi dan Efisiensi Energi di suatu industri dalam rangka meningkatkan daya saingnya.

b.

Sistem

Manajemen

Energi

yang

dapat

diterapkan

di

suatu

Perusahaan/Industri dalam rangka penggunaan energi yang optimum. c.

Audit Energi, yang perlu dilakukan oleh internal perusahaan sehingga energi yang digunakan sesuai dengan perencanaan yang dibuat.

d.

Benchmarking

penggunaan

energi

yang

bisa

digunakan

oleh

perusahaan/industri sebagai referensi dalam merencanakan penggunaan energinya. 5.

Perekayasaan & Konstruksi dan Diversifikasi Penerapan teknologi yang tepat, guna mencapi target maksimal efisiensi energi dibutuhkan dalam implementasi penghematan energy. PT EMI juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang paling kompeten di bidang manufaktur peralatan hemat energi dan diversifikasi energi agar dapat



19

memberikan solusi terbaik bagi pelanggan. Proyek-proyek ini telah memberikan kontribusi positif kepada berbagai pihak. Engineering Works adalah kegiatan perekayasaan atas penerapan peluangpeluang penghematan energi. 6.

Perdagangan Sejalan dengan kebutuhan industri akan peralatan yang diperlukan dalam rangka efisiensi energi, PT EMI memberikan solusi dengan menyediakan layanan di bidang pengadaan peralatan efisiensi energi. Peralatan yang disediakan meliputi:

7.

a.

Sistem kontrol untuk gedung, lampu-lampu jalan, dan lain-lain

b.

Peralatan bertenaga solar, seperti pompa, reverse osmosis, pengering, dll

c.

Sistem konversi LPG pada kendaraan

d.

Turbin bertenaga angin

e.

Pendingin ramah lingkungan

ESCO (Energy Services Company) ESCO merupakan solusi khusus dalam penerapan efisiensi dan konservasi energi. Jasa ini baru berkembang di dunia. Untuk jasa ini, PT EMI menyediakan layanan melalui penerapan efisiensi seperti: retrofitting, penggantian peralatan utama, dan penyediaan co-generation.

3.3 Pajak Penghasilan Badan PT. Energy Management Indonesia (Persero) Tahun Pajak 2010 Pada tahun 2012, kantor Pajak memeriksa laporan keuangan PT EMI tahun 2010. Pemeriksaan ini terkait dengan pengajuan Restitusi Pajak Penghasilan Badan yang diajukan oleh PT EMI karena adanya kelebihan bayar pajak penghasilan pada tahun 2010. Walaupun pada tahun 2010 mengalami keuntungan, PT EMI tetap dapat mengajukan restitusi pajak mengingat: -

Rugi pajak yang dapat dikompensasikan pada tahun 2010 sebesar Rp7.249.914.468,-



20

-

Adanya Pajak dibayar dimuka dengan total Rp1.108.410.233,- yang terdiri dari: 

PPh Pasal 22 Rp7.710.000,-



PPh Pasal 23 Rp516.816.718,-



PPh Pasal 25 Rp234.334.068,-



PPN masukan Rp349.549.447,-

Penghitungan PPh terutang PT EMI tahun 2010 adalah sebagai berikut: Penghasilan Neto Setelah Rekonsiliasi Fiskal Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang Kredit pajak - PPh Pasal 22 - PPh Pasal 23 - PPh Pasal 25 - PPN Masukan Jumlah Kredit Pajak PPh Lebih Bayar

2,392,968,625 7,249,914,468 NIHIL 7,710,000 516,816,718 234,334,068 349,549,447 1,108,410,233 1,108,410,233



BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Rekonsiliasi Fiskal PT. Energy Management Indonesia Tahun 2010 Saat melaksanakan program magang di PT EMI, penulis diberikan tugas untuk memeriksa rekonsiliasi fiskal perusahaan tahun 2010. Rekonsiliasi fiskal berdasarkan PT. Energy Management Indonesia untuk tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Rekonsiliasi Fiskal PT. Energy Management Indonesia Tahun 2010 Laba/(Rugi) sebelum pajak penghasilan 888,822,979 Koreksi fiskal Perbedaan Tetap 1.a. Biaya Gaji (Biaya Langsung) 105,117,286 1.b. Biaya Gaji (Biaya Tidak Langsung) 218,655,352 2.a. Biaya Medical (Biaya Langsung) 34,534,273 2.b. Biaya Medical (Biaya Tidak Langsung) 50,016,435 3.a. Welfare (Biaya Langsung) 29,000,000 40,030,000 3.b. Welfare (Biaya Tidak Langsung) 4. Meals & Drink 42,200,713 5. Biaya Travelling 38,891,596 6. Biaya Marketing 74,450,740 7. Biaya Rapat 4,013,206 8. Biaya Komunikasi 85,304,728 9. Biaya Operasional Kendaraan 183,205,627 10. Biaya Pemeliharaan Kendaraan 16,774,535 19,148,933 11. Denda Pajak 12. Pendapatan Bunga (15,423,820) Jumlah Koreksi Karena Perbedaan Tetap 925,919,604 Perbedaan Waktu 13.a. Imbalan Paska Kerja (Biaya Langsung) 144,949,786 13.b. Imbalan Paska Kerja (Biaya Tidak Langsung) 62,121,337 14. Penyisihan Piutang Tak Tertagih 131,293,263 15. Biaya Penyusutan 239,861,656 Jumlah Koreksi Karena Perbedaan Waktu 578,226,042 Laba/(Rugi) Fiskal 2,392,968,625 Sumber: Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal PT. Energy Management Indonesia 21



22

Sebelum melakukan rekonsiliasi, penulis diberikan data-data yang berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal. Data-data tersebut antara lain adalah hasil rekonsiliasi fiskal tahun 2010 berdasarkan PT EMI, general ledger PT EMI tahun 2010, dan data fixed assets PT EMI tahun 2010 beserta penyusutannya. Setelah mendapatkan data-data tersebut, penulis memeriksa akun-akun pendapatan dan biaya yang dilakukan koreksi fiskal, lalu atas koreksi-koreksi yang ada penulis mencari peraturan-peraturan yang terkait sehingga penulis dapat menentukan apakah koreksi-koreksi tersebut sudah dilakukan dengan benar atau belum.

4.2 Analisis Rekonsiliasi Fiskal PT. Energy Management Indonesia Tahun 2010 Setelah melakukan pemeriksaan atas koreksi fiskal yang dilakukan di PT EMI, penulis menemukan koreksi fiskal yang kurang tepat dalam rekonsiliasi fiskal tahun 2010 berdasarkan PT EMI. Penjelasan analisis penulis atas masing-masing akun koreksi fiskal dalam rekonsiliasi fiskal tahun 2010 berdasarkan PT EMI adalah sebagai berikut: 1.

Biaya Gaji PT EMI melakukan koreksi positif terhadap Biaya Gaji (1.a) sebesar Rp105.117.286,- dan Biaya Gaji (1.b) sebesar Rp218.655.352,-. Dalam memeriksa koreksi fiskal terhadap Biaya Gaji, penulis melihat general ledger perusahaan, lalu mengelompokkan Biaya Gaji yang merupakan penghasilan pegawai dan Biaya Gaji yang merupakan PPh Pasal 21 pegawai. Pemotongan PPh Pasal 21 pada PT EMI memakai metode net, yaitu PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Pembebanan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan bersifat non-deductible sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan perusahaan. Hal ini diuraikan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. Per-31/PJ/2009 Pasal 8 ayat 2 bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. Koreksi fiskal terhadap Biaya Gaji yang dilakukan PT EMI sudah dilakukan dengan benar. Namun perusahaan dapat mempertimbangkan metode lain untuk penghitungan PPh Pasal 21 pegawainya. Metode lain yang dapat diambil


23

perusahaan adalah metode gross (PPh Pasal 21 ditanggung pegawai) dan metode gross-up (tunjangan PPh Pasal 21 perusahaan). Untuk meminimalkan koreksi fiskal, alternatif terbaik adalah dengan menggunakan metode gross-up. Tunjangan PPh Pasal 21 berarti PPh Pasal 21 yang dipotong perusahaan termasuk ke dalam penghasilan pegawai dalam bentuk tunjangan dan dapat mengurangi penghasilan perusahaan (deductible). 2.

Biaya Medical PT EMI melakukan koreksi positif terhadap Biaya Medical (2.a) sebesar Rp34.534.273,- dan Biaya Medical (2.b) sebesar Rp50.016.435,-. Biaya Medical terdiri dari: a. Pembebanan tunjangan kesehatan pegawai sebesar Rp262.799.175,b. Pembebanan pembelian obat pegawai sebesar Rp721.500,c. Pembebanan biaya persalinan pegawai sebesar Rp6.106.356,d. Pembebanan rawat inap pegawai sebesar Rp74.122.852,e. Pembebanan biaya general check-up pegawai sebesar Rp3.600.000,Tunjangan kesehatan pegawai merupakan penghasilan bagi pegawai sehingga pembebanannya dapat mengurangi penghasilan perusahaan (deductible) dan merupakan objek pajak penghasilan bagi pegawai (taxable). Dalam memeriksa koreksi fiskal terhadap Biaya Medical, penulis melihat general ledger perusahaan, lalu mengelompokkan Biaya Medical yang merupakan pembebanan tunjangan kesehatan pegawai dan mencari apakah terdapat pembebanan yang merupakan pemberian dalam bentuk natura kepada pegawai. Menurut informasi dari PT EMI, pembebanan lainnya merupakan pemberian dalam bentuk natura yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UndangUndang No. 36 tahun 2008 sehingga biaya-biaya tersebut tidak dapat mengurangi penghasilan perusahaan (non-deductible) dan bukan merupakan objek PPh pasal 21 bagi pegawai (non-taxable). Koreksi fiskal terhadap Biaya Medical yang dilakukan PT EMI sudah dilakukan dengan benar.


24

3.

Biaya Welfare PT EMI melakukan koreksi positif terhadap Biaya Welfare (3.a) sebesar Rp29.000.000,- dan Biaya Welfare (3.b) sebesar Rp40.030.000,-. Penulis memeriksa Biaya Welfare dalam general ledger perusahaan dan menemukan bahwa biaya ini terdiri dari pembebanan pemberian pakaian olahraga kepada pegawai dan pembebanan biaya olahraga senam rutin. Pembebanan biaya-biaya fasilitas yang diberikan perusahaan tersebut bersifat pemberian dalam bentuk natura/kenikmatan. Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 36 tahun 2008, biaya ini tidak dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan (non-deductible) dan menurut Pasal 4 ayat (3) huruf d UU No. 36 tahun 2008 bukan merupakan objek pajak (non-taxable). Koreksi fiskal terhadap Biaya Welfare yang dilakukan PT EMI belum dilakukan dengan benar. Pembebanan biaya olahraga senam rutin sebesar Rp8.550.000,- tidak dikoreksi, padahal biaya ini juga merupakan pemberian dalam bentuk natura.

4.

Meals & Drink PT EMI melakukan koreksi positif terhadap Biaya Meals & Drink sebesar Rp42.200.713,-. Koreksi positif tersebut terdiri dari: a. Pembebanan pembelian aqua galon untuk kantor sebesar Rp6.174.900,b. Pembebanan biaya makan siang ulang tahun direksi sebesar Rp4.350.200,c. Pembebanan biaya catering acara penyambutan komisaris utama yang baru sebesar Rp3.943.274,d. Pembebanan biaya acara tahlilan orang tua direksi sebesar Rp4.000.000,e. Pembebanan

biaya

konsumsi

pembukaan

acara

porseni

sebesar

Rp184.400,f. Pembebanan biaya buka bersama sebesar Rp5.757.759,PT EMI melakukan koreksi tersebut dengan alasan bahwa dalam biaya-biaya ini merupakan pemberian makanan atau minuman oleh perusahaan kepada pegawai dalam bentuk natura. Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c UU No. 36 tahun 2008, biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak (non-deductible) termasuk penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang


25

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam memeriksa koreksi fiskal terhadap Biaya Meals & Drink, penulis melihat akun biaya tersebut dalam general ledger perusahaan. Penulis lalu membandingkan dengan peraturan PMK No.83/PMK.03/2009, apakah pembebanan dalam Biaya Meals & Drink dapat menguragi penghasilan perusahaan atau tidak. Koreksi fiskal terhadap Biaya Meals & Drink yang dilakukan PT EMI belum dilakukan dengan benar. Pembebanan pembelian aqua galon untuk kantor sebesar Rp6.174.900,- menurut Pasal 2 PMK No.83/PMK.03/2009 dapat mengurangi penghasilan perusahaan karena merupakan penyediaan minuman kepada seluruh pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan. 5.

Biaya Travelling PT EMI melakukan koreksi positif terhadap Biaya Travelling sebesar Rp38.891.596,-. Biaya Travelling terdiri dari biaya perjalanan dinas pegawai, biaya tiket pesawat, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan perjalanan dinas. Perusahaan memiliki kebijakan bahwa biaya-biaya perjalanan dinas pegawai akan di-reimburse jika memiliki bukti-bukti transaksi perjalanan dinas berupa invoice. Pemberian reimbursement bukan merupakan penghasilan pegawai (non-taxable). Untuk dapat dijadikan pengurang penghasilan perusahaan, Biaya Travelling harus memiliki bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam memeriksa akun biaya ini, penulis membandingkan Biaya Travelling dalam general ledger dengan dokumen bukti-bukti transaksi berupa invoice dan memo terkait Biaya Travelling. Setelah membandingkan bukti-bukti dengan general ledger, penulis menemukan Biaya Travelling sebesar Rp38.891.596,- tidak memiliki bukti-


26

bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Koreksi fiskal terhadap Biaya Travelling yang dilakukan PT EMI sudah dilakukan dengan benar. 6.

Biaya Marketing PT EMI melakukan koreksi positif terhadap Biaya Marketing sebesar Rp74.450.740,-. Biaya Marketing ini terdiri dari biaya golf, biaya food & beverage, dan biaya representatif direksi kepada klien. Pasal 3 PMK No.02/PMK.03/2010 menjelaskan bahwa yang tidak termasuk biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi. Selain itu perusahaan juga harus memiliki daftar nominatif atas Biaya Marketing ini. Dalam memeriksa akun biaya ini, penulis membandingkan Biaya Marketing dalam general ledger dengan daftar nominatif terkait Biaya Marketing yang dimiliki perusahaan. Setelah membandingkan daftar nominatif dengan general ledger, penulis menemukan Biaya Marketing sebesar Rp74.450.740,- tidak memiliki daftar nominatif. Koreksi fiskal terhadap Biaya Marketing yang dilakukan PT EMI sudah dilakukan dengan benar.

7.

Biaya Rapat PT EMI melakukan koreksi positif terhadap Biaya Rapat sebesar Rp4.013.206,-. Biaya ini termasuk ke dalam biaya entertainment PT EMI. Koreksi positif dilakukan karena biaya tersebut tidak termasuk dalam kriteria yang terdapat dalam Surat edaran Dirjen Pajak No.SE-27/PJ.22/1986, 14-061986, yaitu dalam biaya entertainment harus terdapat dalam daftar nominatif yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. Dalam memeriksa akun biaya ini, penulis membandingkan Biaya Rapat dalam general ledger dengan daftar nominatif terkait Biaya Rapat yang dimiliki perusahaan. Setelah membandingkan daftar nominatif dengan general ledger, penulis menemukan Biaya Rapat sebesar Rp4.013.206,- tidak memiliki daftar nominatif. Koreksi fiskal terhadap Biaya Rapat yang dilakukan PT EMI sudah dilakukan dengan benar.


27

8.

Biaya Komunikasi PT EMI melakukan koreksi positif terhadap Biaya Komunikasi sebesar Rp85.304.728,-. Biaya Komunikasi terdiri dari: a. Pembebanan

biaya

internet

dan

telepon

perusahaan

sebesar

Rp140.394.150,b. Pembebanan

biaya

telepon

seluler

dan

pulsa

pegawai

sebesar

Rp29.015.305,Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomer KEP-220/PJ/2002, biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan termasuk sedan dan pulsa handphone milik perusahaan yang dipergunakan pegawai karena jabatannya dapat mengurangi penghasilan (deductible) sebesar 50%. PT EMI mengikuti peraturan Keputusan Dirjen Pajak Nomer KEP-220/PJ/2002 dengan melakukan koreksi sebesar 50% atas seluruh Biaya Komunikasi. Dalam memeriksa akun biaya ini, penulis membandingkan Biaya Komunikasi dalam general ledger perusahaan dengan peraturan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ/2002. Sesuai peraturan tersebut, biaya yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan sebesar 50% terkait dengan Biaya Komunikasi hanya biaya telepon seluler dan pulsa pegawai. Setelah melakukan pemeriksaan ini, menurut penulis, koreksi fiskal terhadap Biaya Komunikasi yang dilakukan PT EMI belum dilakukan dengan benar. Pembebanan biaya internet dan telepon perusahaan dan pembebanan biaya telepon seluler dan pulsa pegawai memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda. Pembebanan biaya internet dan telepon perusahaan dapat mengurangi penghasilan perusahaan karena merupakan biaya yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan perusahaan. Atas pertimbangan ini, perusahaan tidak seharusnya melakukan koreksi sebesar 50% atas seluruh Biaya Komunikasi, melainkan hanya melakukan koreksi sebesar 50% atas biaya telepon seluler dan pulsa pegawai. 9.

Biaya Operasional Kendaraan PT EMI melakukan koreksi positif terhadap Biaya Operasional Kendaraan sebesar Rp183.205.627,-. Biaya Operasional Kendaraan terdiri dari: a. Pembebanan biaya BBM, tol, parkir dan biaya operasional kendaraan sebesar Rp73.140.754,-


28

b. Pembebanan biaya kendaraan komisaris utama sebesar Rp66.676.500,c. Pembebanan biaya voucher taksi sebesar Rp27.199.600,d. Pembebanan biaya sewa mobil sebesar Rp199.394.400,PT EMI melakukan koreksi sebesar 50% atas Biaya Operasional Kendaraan sesuai dengan peraturan Keputusan Dirjen Pajak Nomer KEP-220/PJ/2002 yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan termasuk sedan dan pulsa handphone milik perusahaan yang dipergunakan pegawai karena jabatannya dapat mengurangi penghasilan perusahaan (deductible) sebesar 50%. Koreksi fiskal sebesar 50% yang dilakukan PT EMI atas Biaya Operasional Kendaraan kurang tepat. Menurut penulis perlakuan perpajakan pembebanan biaya-biaya di atas adalah sebagai berikut: a.

Pembebanan biaya BBM, tol, parkir dan biaya operasional kendaraan Biaya ini merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 tahun 2008.

b.

Pembebanan biaya kendaraan komisaris utama Biaya ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan perusahaan karena kendaraan tersebut bukan milik perusahaan.

c.

Pembebanan biaya voucher taksi Pemberian voucher langganan taksi merupakan pemberian dalam bentuk natura (non-taxable). Biaya ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan perusahaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 36 tahun 2008.

d.

Pembebanan biaya sewa mobil Merujuk kepada poin a, biaya ini dapat menjadi pengurang penghasilan perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 tahun 2008.

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ/2002 dapat diterapkan hanya untuk pembebanan biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan kendaraan yang dimiliki perusahaan dan biaya penyusutannya.


29

10. Biaya Pemeliharaan Kendaraan PT EMI melakukan koreksi positif terhadap Biaya Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp16.774.535,-. Biaya Pemeliharaan Kendaraan terdiri dari: a. Pembebanan

biaya

perbaikan

mobil

komisaris

utama

sebesar

Rp28.098.669,b. Pembebanan biaya perbaikan mobil sedan sebesar Rp5.450.400,Merujuk kepada penjelasan pada poin 9, koreksi fiskal sebesar 50% atas seluruh Biaya Pemeliharaan Kendaraan tidaklah tepat. Menurut penulis, pembebanan biaya perbaikan mobil komisaris utama tidak dapat menjadi pengurang penghasilan perusahaan karena kendaraan tersebut bukan milik perusahaan. Biaya perbaikan mobil sedan merupakan biaya yang berhubungan dengan sewa mobil oleh perusahaan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU No. 36 tahun 2008 biaya ini dapat menjadi pengurang penghasilan perusahaan. 11. Denda Pajak PT EMI melakukan koreksi positif terhadap Denda Pajak sebesar Rp19.148.933,-. Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf k UU No. 36 Tahun 2008, Sanksi perpajakan berupa denda, bunga, maupun kenaikan pajak, merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non-deductible expense). Koreksi fiskal terhadap Denda Pajak yang dilakukan PT EMI sudah dilakukan dengan benar, namun adanya Denda Pajak menunjukkan bahwa perusahaan belum melaksanakan adminstrasi perpajakan dengan baik. 12. Pendapatan Bunga PT EMI melakukan koreksi negatif terhadap pendapatan bunga sebesar Rp15.423.820,-. Koreksi ini dilakukan oleh perusahaan karena Pendapatan Bunga dikenakan koreksi negatif karena pendapatan ini telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penulis memeriksa akun ini dalam general ledger perusahaan dan mengetahui bahwa Pendapatan Bunga tersebut didapat dari tabungan pada Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank Permata.


30

Koreksi fiskal terhadap Pendapatan Bunga yang dilakukan PT EMI sudah dilakukan dengan benar. 13. Imbalan Paska Kerja PT EMI melakukan koreksi positif terhadap Imbalan Paska Kerja (13.a) sebesar Rp144.949.786,- dan

Imbalan Paska Kerja (13.b) sebesar

Rp62.121.337,-. Imbalan paska kerja adalah biaya cadangan yang dibentuk setiap tahun untuk mengakui kewajiban perusahaan jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Dasar hukum koreksi fiskal terhadap biaya imbalan paska kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU No. 36 tahun 2008. Biaya ini dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak ketika sudah terealisasi. Dalam memeriksa koreksi terhadap Imbalan Paska Kerja, penulis melihat akun ini dalam general ledger dan mencari apakah terdapat Imbalan Paska Kerja pada tahun 2010 yang telah terealisasi. Koreksi fiskal terhadap Imbalan Paska Kerja yang dilakukan PT EMI sudah dilakukan dengan benar karena tidak ada Imbalan Paska Kerja yang terealisasi pada tahun 2010. 14. Penyisihan Piutang Tak Tertagih PT EMI melakukan koreksi positif terhadap Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp131.293.263,- karena Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah biaya cadangan yang dibentuk setiap tahun sehingga sesuai dengan Pasal 9 huruf ayat (1) c UU No. 36 tahun 2008 biaya ini tidak bisa menjadi beban. Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan perusahaan, sepanjang memenuhi persyaratan berikut ini: a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan


31

dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu Berdasarkan

pemeriksaan

penulis,

tidak

terdapat

dokumen-dokumen

pendukung terkait dengan piutang tak tertagih yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan perusahaan menurut Pasal 6 ayat (1) huruf h UndangUndang No. 36 Tahun 2008. Koreksi fiskal terhadap Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang dilakukan PT EMI sudah dilakukan dengan benar. 15. Biaya Penyusutan PT EMI melakukan koreksi positif terhadap Biaya Penyusutan sebesar Rp239.861.656,-. Koreksi untuk Biaya Penyusutan ditemukan karena ada perbedaan masa manfaat penyusutan yang digunakan oleh PT EMI dengan peraturan perpajakan. Sedangkan metode penyusutan yang digunakan oleh PT. EMI adalah straight line method dan saat dimulainya penghitungan penyusutan adalah pada bulan diperolehnya harta berwujud sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Perbandingan masa manfaat harta berwujud PT EMI dengan peraturan perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Masa Penyusutan Harta Berwuujd PT EMI Harta Berwujud

Masa Manfaat Menurut Perusahaan 5 Tahun 5 Tahun

Masa Manfaat Menurut Fiskal 4 Tahun 8 Tahun

Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor Bangunan Gedung Kantor 10 Tahun 20 Tahun Sumber: PT. Energy Management Indonesia dan PMK-96/PMK.03/2009

Koreksi fiskal terhadap Biaya Penyusutan yang dilakukan PT EMI sebesar Rp239.861.656,- merupakan koreksi yang cukup besar mengingat Biaya Penyusutan menurut laporan raba rugi adalah sebesar Rp476.874.774,-. Oleh karena itu, penulis memeriksa koreksi atas Biaya Penyusutan ini. Penulis melihat daftar harta berwujud beserta penyusutan yang dimiliki perusahaan, lalu melakukan penghitungan penyusutan tahun 2010 menurut fiskal. Hasil penghitungan Biaya Penyusutan menurut fiskal yang dilakukan penulis adalah


32

sebesar Rp312.028.751,-. Dengan kata lain, terdapat koreksi fiskal sebesar Rp164.846.023,-. Adanya perbedaan penghitungan koreksi fiskal antara penulis dan perusahaan kemungkinan disebabkan karena perusahaan melakukan kesalahan perhitungan.


BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Dari pelaksanaan magang yang dilakukan penulis selama 3 bulan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Terdapat perbedaan antara laba berdasarkan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal PT Energy Management Indonesia, yaitu sebesar Rp1.501.145.646,-. Perbedaan ini terdiri dari perbedaan tetap sebesar Rp925.919.604,- dan perbedaan waktu sebesar Rp578.226.042,-.

2.

Hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa masih terdapat pemahaman yang kurang tepat oleh PT EMI dalam membuat rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal yang belum dilakukan dengan tepat terkait dengan:  Biaya Welfare  Biaya Meals & Drink  Biaya Komunikasi  Biaya Operasional Kendaraan  Biaya Pemeliharaan Kendaraan  Biaya Penyusutan

5.2. Saran Saran yang dapat penulis berikan kepada PT. Energy Management Indonesia adalah sebagai berikut: 1.

Terkait dengan kurang tepatnya perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal, maka perusahaan seharusnya memberikan pelatihan secara berkelanjutan kepada pegawai pada divisi keuangan terkait dengan perkembangan peraturan perpajakan.

2.

Terkait dengan Biaya Komunikasi, PT EMI perlu mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat seluruhnya menjadi pengurang penghasilan, biaya yang tidak dapat

33



34

menjadi pengurang penghasilan, dan biaya yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan sebesar 50% saja. 3.

PT EMI sebaiknya mempertimbangkan metode pemotongan PPh Pasal 21 menjadi metode gross-up karena metode ini adalah metode yang bisa menjadikan PPh Pasal 21 menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan.

4.

Terkait dengan Biaya Medical, sebaiknya PT EMI hanya memberikan tunjangan kesehatan sehingga seluruh Biaya Medical dapat menjadi pengurang penghasilan perusahaan.

5.

Terkait dengan Biaya Marketing dan Biaya Rapat, PT EMI perlu membuat daftar nominatif secara lengkap sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-27/PJ22/1986 yang dilampirkan pada SPT Tahunan sehingga biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan perusahaan.



35

DAFTAR REFERENSI

B. Ilyas, Wirawan, dan Richard Burton (2007). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo (2011). Perpajakan. Yogyakarta: Andi. Muljono, Djoko (2009). Akuntansi Pajak. Yogyakarta: Andi. Siti Resmi (2008) Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan. Universitas Indonesia (2004). Pengantar penulisan imiah. Waluyo (2009). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo, & B. Ilyas, Wirawan (2003). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.



36

LAMPIRAN

PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA (PERSERO) LAPORAN LABA RUGI Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 Laporan Keuangan Komersial PENDAPATAN USAHA BIAYA USAHA LANGSUNG Biaya SDM Biaya Gaji Biaya Overtime Biaya Transportasi Pensiun ASTEK Biaya Cadangan / Bonus Bonus Imbalan Paska Kerja Biaya Kesejahteraan Pegawai Biaya Vacation Biaya Medical Welfare Biaya Manajemen Biaya Non SDM Biaya Traveling/SPD TA/Subkontraktor Kontrak/Honor/LRC Konsult Biaya Marketing Biaya Rapat/Konsinyering Biaya Proyek Supplies. Project, Sewa Alat Kendaraan Jumlah Biaya Usaha Langsung LABA KOTOR BIAYA USAHA TIDAK LANGSUNG Biaya SDM Biaya Gaji Biaya Overtime Biaya Transportasi Pensiun ASTEK Bonus Biaya Kesejahteraan Pegawai Biaya Vacation Biaya Medical Welfares Biaya Manajemen

Koreksi Positif

Negatif

33,339,317,864

Laporan Keuangan Fiskal 33,339,317,864

1,950,315,781 33,274,043 240,463,000 115,466,364 24,938,492

105,117,286 -

-

1,845,198,495 33,274,043 240,463,000 115,466,364 24,938,492

301,000,000 144,949,786

144,949,786

-

301,000,000 -

113,805,000 133,931,446 29,000,000 12,000,000

34,534,273 29,000,000 -

-

113,805,000 99,397,173 12,000,000

4,361,303,114 7,706,396,456 209,931,235 290,272,164 354,765,042

38,891,596 74,450,740 4,013,206

-

4,322,411,518 7,706,396,456 209,931,235 215,821,424 350,751,836 -

5,949,630,884

-

-

5,949,630,884

21,971,442,806 11,367,875,058

21,540,485,919 11,798,831,945

2,692,072,819 68,716,268 291,331,000 252,511,863 23,231,290 300,000,000

218,655,352 -

-

2,473,417,467 68,716,268 291,331,000 252,511,863 23,231,290 300,000,000

171,252,450 219,191,852 48,580,000 249,852,000

50,016,435 40,030,000 -

-

171,252,450 169,175,417 8,550,000 249,852,000



37

Meals & Drink Imbalan Paska Kerja Biaya Umum & GA Biaya Asosiasi Biaya HRD & Pelatihan Biaya Training Recruitment Biaya Komunikasi dan Supplies Biaya Komunikasi Biaya Keperluan Kantor Biaya Keperluan Umum Biaya Publikasi & Subscription Biaya Printing & Repro Biaya Sewa & Pemeliharaan Kantor Biaya Pemeliharaan Gd Kantor Biaya Listrik Biaya Asuransi Kantor Operasional & Pemeliharaan Kendaraan Biaya Asuransi Kendaraan Biaya Operasional Kendaraan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan & Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Furniture & Fix Asset Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Jasa Profesional Audit, Legal dan Fee Konsultan LRC Konsultan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Denda Pajak Biaya Umum Lainnya Biaya Penyusutan Biaya Amortisasi Amortitasi Biaya Ditangguhkan Amortisasi Beban Hak Atas Tanah Jumlah Biaya Usaha Tidak langsung LABA/(RUGI) USAHA PENDAPATAN LAIN-LAIN Pendapatan Bunga Pendapatan Lain-lain Pendapatan Selisih Kurs Beban Lain-Lain Biaya Lain-lain Biaya Bunga Pinjaman Biaya Bank LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK

Laporan Keuangan Komersial 657,724,594 62,121,337

Positif 42,200,713 62,121,337

Negatif -

Laporan Keuangan Fiskal 615,523,881 -

31,997,513

-

-

31,997,513

87,266,153 3,199,950

-

-

87,266,153 3,199,950

170,609,455 152,663,794 13,087,900 7,919,300 58,302,314

85,304,728 -

-

85,304,728 152,663,794 13,087,900 7,919,300 58,302,314

805,635,263 117,965,670 1,197,000

-

-

805,635,263 117,965,670 1,197,000

2,799,337 366,411,254 33,549,069

183,205,627 16,774,535

-

2,799,337 183,205,627 16,774,535

2,500,000 7,008,750

-

-

2,500,000 7,008,750

85,241,682 19,603,460 131,293,263 19,148,933 27,300,084 476,874,774

131,293,263 19,148,933 239,861,656

-

85,241,682 19,603,460 27,300,084 237,013,118

570,002 45,054,408 7,703,784,800 3,664,090,258

-

-

570,002 45,054,408 6,615,172,222 5,183,659,722

15,423,820 2,047,000 (124,163,336) (106,692,516)

-

15,423,820

-

-

2,047,000 (124,163,336) (122,116,336)

215,280,439 1,978,609,943 474,684,379 2,668,574,761 888,822,980

-

-

1,519,569,465

15,423,820

Koreksi

215,280,439 1,978,609,943 474,684,379 2,668,574,761 2,392,968,625

Sumber: Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal PT. Energy Management Indonesia Universitas Indonesia


REKONSILIASI FISKAL PAJAK PENGHASILAN BADAN PT. ENERGY MANAGEMENT INDONESIA (PERSERO) LAPORAN MAGANG

Recommend Documents