ANALISIS REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN LABA RUGI PT. SP UNTUK MENGHITUNG PAJAK TERHUTANG
Annisa Nuary, Drs. Heri Sukendar W, AK., M.M., BKP., CA Universitas Bina Nusantara, Jl. Kebon Jeruk Raya No.27,(021) 53696969,
[email protected]
ABSTRACT
The purpose of this research for adjusting the financial report of commercially at fiscal financial report based on the taxation of the legislation that applies by doing fiscal reconciliation process. The data used in this study is the income statement and the Firm Annual Tax Return. This study was conducted by interviews, documentation, recalculation and also observation in PT. SP. Results of this study, the authors found differences between the counting process of commercial income statement and fiscal income statement in determining the amount of tax due since there are differences in the recognition of costs and revenues based on Law No. 36 of 2008 and other taxation laws. The conclusion from this study is the implementation of taxation conducted by PT. SP is not maximized since PT. SP has not been entirely correct in accordance of taxation law, but PT. SP has conducted reporting and tax payments punctually.(AN) Keywords : Commercial Financial Statements, Fiscal Financial Reports, Fiscal Reconciliation, Tax due.
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi dan SPT Tahunan Badan. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, perhitungan kembali dan juga observasi di PT. SP. Hasil dari penelitian, penulis menemukan adanya perbedaan proses penghitungan antara laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal dalam menentukan jumlah pajak yang terhutang karena terdapat perbedaan pengakuan terhadap biaya-biaya dan pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan perpajakan lainnya. Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan perpajakan yang dilakukan PT. SP belum maksimal karena belum sepenuhnya benar dan sesuai Undang-Undang perpajakan tetapi PT. SP telah
melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu.(AN) Kata kunci : Laporan Keuangan Komerisal, Laporan Keuangan Fiskal, Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Terhutang
PENDAHULUAN Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia. Sebagai negara yang berkembang, suatu negara akan melaksanakan pembangunan terus menerus dalam upaya memajukan negara dalam persaingan global. Pembangunan nasional di negara-negara berkembang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah melakukan pendanaan untuk membiayai pembangunan nasional dengan menggunakan dana yang diperoleh dari luar negeri dan dalam negeri. Dana yang berasal dari luar negeri dapat berupa pinjaman yang diberikan oleh negara lain. Sedangkan dana pembangunan yang diperoleh dari dalam negeri salah satunya adalah penerimaan pajak dari masyarakat. Pajak merupakan salah satu pendapatan yang sangat potensial dari dalam negeri dan merupakan sumber utama penerimaan negara. Tujuan utama pajak adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual melalui pembangunan nasional. Mengingat betapa pentingnya pajak bagi negara, maka pajak merupakan elemen sangat penting dalam penerimaan dalam rangka membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak mempunyai fungsi yaitu kegunaan pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Di Indonesia terdapat dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair, dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi regulerend adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negara. Penerimaan pajak baik yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai, diharapkan dapat menggantikan peranan pinjaman luar negeri agar dapat mengurangi hutang dan ketergantungan dari negara lain. Setiap wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang mempunyai partisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah meliputi pajak melalui penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, mempunyai kewajiban melunasi pajak terhutangnya. Bagi suatu perusahaan, pajak merupakan salah satu biaya yang mengurangi penghasilan sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan pendapatan. Besarnya pajak penghasilan terhutang yang ditanggung wajib pajak badan tergantung pada besarnya penghasilan kena pajak yang dilaporkan dalam pembukuan yang disusun oleh wajib pajak di akhir periode. Sesuai dengan sistem self assessment, penentuan/besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh wajib pajak itu sendiri karena sistem self assessment memberikan wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, dan Dirjen Pajak diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan formal dan material wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dengan menerapkan self assessment system, perusahaan memiliki wewenang melakukan penyusunan laporan keuangan sendiri untuk menghitung besarnya laba rugi perusahaan. Namun terdapat beberapa perbedaan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan menurut perusahaan dengan laporan keuangan menurut fiskal. Salah satu perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan keuangan menurut perusahaan (laporan keuangan komersial) disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sedangkan laporan keuangan menurut fiskal (laporan keuangan fiskal) disusun berdasarkan Undang–Undang Perpajakan. Akibatnya dalam penghitungan laba rugi perusahaan terdapat perbedaan. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal dalam menghitung besarnya jumlah penghasilan dan besarnya jumlah pajak yang terhutang
perusahaan. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu mekanisme penyesuaian laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan menurut fiskal untuk menghitung jumlah pajak terhutang. Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi terhadap perbedaan pengakuan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Koreksi tersebut bisa bersifat positif dan bersifat negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang dilakukan atas laba komersial yang menghasilkan laba fiskal lebih besar dari pada laba komersial (atau rugi fiskal lebih kecil dari pada rugi komersial). Koreksi negatif adalah koreksi yang dilakukan atas laba rugi komersial yang menghasilkan laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial (atau rugi fiskal lebih besar daripada rugi komersial). PT.SP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia peralatan pengeboran, peralatan pengangkatan buatan/artificial lifthing tool, peralatan bawah permukaan/downhole, pompa dan kompresor, bejana bertekanan, pipa dan aksesoris dan lainnya yang menunjang perusahaan minyak dan gas. Untuk setiap wajib pajak badan khususnya akan membuat laporan keuangan secara komersial yang berbeda dengan laporan laba rugi yang diolah sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan (laporan keuangan fiskal), maka dari itu perlu dilakukannya rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
METODE PENELITIAN Dalam melakukan penelitian data yang dapat mendukung dan membantu penulisan skripsi menggunakan 2 (dua) jenis cara menganalisa data, yaitu : (1)Analisa kualitatif adalah analisa data yang berbentuk kata – kata atau pernyataan – pernyataan, bukan dalam bentuk angka. Analisa kualitatif bertujuan memberi gambaran secara jelas mengenai teori – teori yang menunjang pembahasan penelitian. Data kualitatif dapat diperoleh dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. (2)Analisa kuantitatif adalah analisa data yang berbentuk angka – angka. Metode pengumpulan data berperan penting dalam melakukan penelitian terhadap suatu objek penelitian. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat menghasilkan data yang sesuai dalam penyelesaian suatu masalah. Metode yang digunakan penulis adalah : (1) Wawancara adalah metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada karyawan yang berwenang di PT. SP. (2) Observasi adalah metode yang digunakan penulis untuk mengetahui gambaran nyata atas permasalahan yang sedang diteliti. (3) Perhitungan kembali adalah metode yang digunakan penulis untuk melakukan penghitungan kembali atas data yang telah didapat dari perusahaan. (4) Dokumentasi adalah metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dari perusahaan seperti laporan keuangan tahun 2011, 2012 dan 2013 serta Surat Pemberutahuan Tahunan Badan. HASIL DAN PEMBAHASAN Tahun
Penghasilan Kena Pajak
Pajak Terhutang
Penghasilan Kena Pajak
Pajak Terhutang
Menurut Perusahaan
Menurut Perusahaan
Menurut Penulis
Menurut Penulis
2011
Rp.353.633.480
Rp. 2.336.125
Rp. 353.233.480
Rp. 2.286.065
2012
Rp.2.283.590.917
Rp. 28.751.211
Rp. 2.283.594.717
Rp. 28.752.132
2013
Rp. 1.159.252.529
Rp. 2.715.503
Rp. 1.169.520.692
Rp. 4.841.936
Perusahaan melakukan penghitungan laporan laba rugi dan memperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp. 353.633.480 pada tahun 2011, Rp. 2.283.590.917 pada tahun 2012, dan Rp. 1.159.252.529 pada tahun 2013 sedangkan penghitungan laporan laba rugi yang dilakukan penulis memperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp. 353.233.480 pada tahun 2011, Rp. 2.283.594.717 pada tahun 2012, dan Rp. 1.169.520.692 pada tahun 2013. Oleh karena itu, jumlah pajak yang terhutang juga menjadi berbeda. Pajak terhutang menurut perusahaan pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.336.125, pada tahun 2012 sebesar Rp. 28.751.211, dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.715.503. Sedangkan menurut penulis, pajak yang terhutang pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.286.065, pada tahun 2012 sebesar Rp. 28.752.132, dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.841.936. Akibat perbedaan jumlah pajak yang terhutang maka SPT tahunan yang dilaporkan menjadi salah dan perusahaan harus melakukan pembetulan. Berdasarkan PMK – 91/PMK.03/2015 bahwa perusahaan dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh atas kemauan sendiri untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar yang dilakukan pada tahun 2015 mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Berdasarkan pengamatan, penghitungan, serta analisis prosedur perpajakan serta pembahasan terhadap laporan keuangan dan pelaksanaan peraturan perpajakan pada PT. SP yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan peraturan perpajakan yang dilakukan PT. SP pada laporan laba rugi belum maksimal dalam melakukan koreksi atas biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena terdapat biaya yang seharusnya dilakukan koreksi fiskal, namun PT. SP tidak melakukan koreksi fiskal terhadap biaya tersebut. 2. PT. SP telah melakukan pelaporan SPT dan pembayaran pajak terhutang dengan benar dan tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi dan administrasi 3. PT. SP mengalami kurang bayar pada setiap tahun namun jumlah kurang bayar menurut perusahaan berbeda dengan jumlah kurang bayar menurut penulis. Pada tahun 2011 kurang bayar menurut perusahaan Rp. 2.336.125 sedangkan menurut penulis sebesar Rp. 2.286.065. Untuk tahun 2012 kurang bayar menurut perusahaan sebesar Rp. 28.751.211 sedangkan menurut penulis sebesar Rp. 28.752.132. Dan tahun 2013 kurang bayar menurut perusahaan sebesar Rp. 2.715.503 dan menurut penulis sebesar Rp. 4.841.936. SARAN Setelah analisa dan penelitian yang dilakukan pada laporan keuangan PT. SP, penulis ingin memberikan beberapa saran kepada PT. SP, yaitu : 1. Self Assessment merupakan kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini sehingga wajib pajak dapat melakukan penghitungan dan pelaporan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, dalam melakukan penghitungan pajak sebaiknya perusahaan mempekerjakan karyawan yang ahli dalam bidang perpajakan untuk menghindari kesalahan penghitungan dan pelaporan pajak perusahaan. 2. Biaya yang dikeluarkan perusahaan harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung agar biaya tersebut dapat diakui sebagai pengurang perhasilan menurut perpajakan. Seperti menyediakan daftar normatif apabila adanya pengeluaran atas biaya entertaiment, membuat bukti atas
biaya pengurusan atas izin kendaraan agar dapat diakui sebagai biaya pengurang penghasilan. 3. Dalam menyusun laporan keuangan fiskal, sebaiknya biaya-biaya perusahaan dianalisis dengan membagi biaya tersebut menjadi dua yaitu biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan (non deductible expense) , supaya lebih mudah dalam melakukan rekonsiliasi fiskal. Perusahaan perlu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan misalnya dengan mengikuti pelatihan khusus, seminar perpajakan rutin, dan artikel-artikel perpajakan supaya lebih memahami peraturan perpajakan yang selalu diperbaharui. 4. Apabila terdapat kesalahan jumlah pajak terhutang dalam SPT Tahunan yang telah dilaporkan oleh perusahaan, maka perusahaan harus segera melakukan pembetulan SPT sehingga terhindar dari sanksi administrasi. Untuk tahun 2015 ini sebaiknya perusahaan segera melakukan pembetulan SPT Tahunan atas kemauan sendiri karena dengan adanya PMK No 91 Tahun 2015 ini maka pembetulan SPT Tahunan atas kemauan sendiri dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. 5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan lebih kritis dan teliti dalam menganalisis bukti-bukti transaksi, selalu update mengenai peraturan perpajakan yang terus berganti agar menghindari adanya kesalahan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal selanjutnya.
