PERENCANAAN PAJAK BERDASARKAN REVIEW REKONSILIASI FISKAL PADA PT JP

PERENCANAAN PAJAK BERDASARKAN REVIEW REKONSILIASI FISKAL PADA PT JP

Diah Soleha, Gen Norman Thomas, SE., Ak., MM

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi biaya yang boleh dan tidak boleh di biayakan berdasarkan peraturan pajak, menganalisis berapa besar dampak rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersial, mengetahui metode yang efektif untuk melakukan perencanaan pajak dan berapa besar pengaruh perencanaan pajak terhadap beban pajak yang terjadi pada PT JP.Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa PT JP masih kurang efektif dalam pengakuan biaya yang diperbolehkan dalam pajak, PT JP masih kurang memanfaatkan celah yang bisa dilakukan dalam perencanaan pajak. Untuk mengatasi kendala yang dimiliki PT JP, penulis menyarankan PT JP harus lebih teliti dalam pengakuan biaya yang diakui dalam pajak dan memanfaatkan celah yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak agar dapat lebih memperbesar biaya yang dapat dibiayakan untuk meminimalkan beban pajak. Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Perencanaan Pajak

ABSTRACT The purpose of this research is to identify the costs that should and should not be treated as expenses based on tax regulations, to analyze how big an impact on the fiscal reconciliation of financial statements commercial, to find out the effective methods to do tax planning and how big the influence of tax planning on the tax expenses that occurs in PT JP. The methods that used in this research is a qualitative method. Results of analysis of the research that has been done shows that PT JP is less effective in the recognition of costs allowed in taxes, PT JP still less effective to exploit the gaps that can be used in tax planning. To overcome the constraints of PT JP, the authors suggest that PT JP should be more careful in the recognition of tax expense recognized in taxes and take advantage of gaps that can be used in tax

planning in order to increase the cost that can be treated as expenses to minimize the tax expenses. Key Words: Fiscal Feconciliation, Tax Planning

PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah sangat gencar dalam meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan nasional ini pemerintah membutuhkan banyak dana untuk dapat membiayai pelaksanaan pembangunan nasional agar dapat berjalan sesuai dengan rencana pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan cara membuat peraturan perundang-undangan perpajakan agar setiap warga negara patuh dan sadar akan pajak, sehingga warga negara juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Salah satu pajak yang menjadi sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional pemerintah adalah dari wajib pajak badan yakni penghasilan sebuah perusahaan atau laba perusahaan dari hasil berjalannya usaha yang sering disebut pajak penghasilan. Dalam hal ini khususnya pemilik perusahaan untuk dapat menjalankan peraturan pemerintah dalam hal perpajakan maka disetiap akhir tahun pajaknya perusahaan pasti akan melakukan pembukuan laporan keuangan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Laporan keuangan dibutuhkan oleh berbagai macam pihak terutama sekali adalah pemilik perusahaan dan kreditor. Laporan keuangan ini pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Bagi pihak lain yang sebenarnya berkepentingan terhadap Laporan Keuangan Perusahaan adalah Pemerintah. Pemerintah memiliki hak terhadap Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Pemerintah tentu saja berkepentingan terhadap laba perusahaan karena Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan laba perusahaan. Semakin besar laba perusahaan maka semakin besar Pajak Penghasilan yang bisa ditarik. Begitu juga sebaliknya.

Oleh karena itu banyak perusahaan yang ingin patuh akan pajak namun tidak ingin membayar terlalu besar dari hasil laba yang didapatkannya, karena bagaimanapun pajak bagi sebuah perusahaan merupakan beban yang harus dibayarkan kepada pemerintah yang dapat mengurangi pendapatan sebuah perusahaan. Dari banyak perusahaan PT JP merupakan perusahaan yang semakin maju seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi. PT JP termasuk dalam perusahaan yang taat pada pajak namun juga ingin membayar pajak yang lebih kecil dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pajak, agar tidak terkena sanksi pajak yang malah akan merugikan perusahaan. PT JP tengah melakukan rekonsiliasi fiskal dalam perencanaan pajak yang dibuatnya, namun merasa pajak yang dibayar masih cukup tinggi, sehingga ingin dapat lebih meminimalkan beban pajak yang dibayar namun tetap mengikuti peraturan yang ada.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis dari risetnya naturalis atau kualitatif, dimensi waktu risetnya adalah melibatkan banyak waktu tertentu, kedalaman risetnya adalah yaitu mendalam tetap hanya melibatkan satu objek saja (studi kasus) yaitu pada PT JP, metode pengumpulan datanya adalah menggunakan data primer, kontak langsung (wawancara), tidak langsung (berupa data arsip), dan studi pustaka, menentukan lingkungan risetnya adalah lingkungan riil (field riset), unit analisisnya adalah PT JP di Jakarta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dalam rangka membuat perencanaan pajak PT JP, pertama penulis akan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh PT JP. Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat kepatuhan pemenuhan perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak PT JP. Dalam pelaksanaan kepatuhan

pemenuhan

perpajakan pemerintah menetapkan tanggal dalam menyetor dan

melapor SPT. Bagi wajib pajak badan yakni batas waktu menyetor pada tanggal 30 April dan batas waktu melapor pada tanggal 30 April. Dari adanya pelaksanaan kepatuhan pemenuhan perpajakan akan timbul sanksi administrasi berupa bunga, kenaikan, dan atau denda maupun sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Dari sanksi ini bagi wajib pajak merupakan pemborosan untuk pengeluaran dana jika wajib pajak melakukan keterlambatan dalam menyetor atau melapor. Namun bagi pemerintah bisa menjadi sebuah tambahan dalam pemasukan pajak. Maka dari itu merupakan hal penting untuk mengetahui tentang pemenuhan kewajiban perpajakan untuk menghindari pemborosan yang dapat merugikan perusahaan. Berikut ini pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT JP selama tahun 2010, 2011, dan 2012 . Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan SPT Badan Tahunan PT JP SPT

Tanggal

Batas

Tahun

Penyetoran

Penyetoran

2010

27 April 2011

30 April 2011

2011

26 April 2012

2012

29 April 2013

Setor

Batas

Pelaporan

Pelaporan

Ya

30 April 2011

30 April 2011

Ya

30 April 2012

Ya

26 April 2012

30 April 2012

Ya

30 April 2013

Ya

30 April 2013

30 April 2013

Ya

Tepat Waktu

Sumber : Tanda terima SPT Tahunan dan Bukti Penerimaan Negara PT JP Dalam pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan selama tahun 2010, 2011 dan 2012, PT JP telah menyetor dan melaporkan pajak tepat pada waktunya sehingga tidak perlu membayar sanksi administrasi berupa bunga, kenaikan, dan atau denda maupun sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Dalam hal perencanaan pajak dari segi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan PT JP sudah melakukan perencanaan pajak yang baik dan benar dengan menyetor dan melapor tepat pada waktunya sehingga dapat menghemat pengeluaran beban pajak perusahaan.

Lapor

Tanggal

Tepat Waktu

Setelah pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka perencanaan pajak penulis akan menganalisis metode penyusutan aktiva tetap. Perbandingan Metode Penyusutan Garis Lurus dengan Metode Penyusutan Saldo Menurun Ganda Dalam perpajakan terdapat dua metode yang diperbolehkan untuk menghitung aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan yaitu dengan cara Garis Lurus dan Saldo Menurun Ganda. Metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap yang dimiliki, perusahaan menggunakan metode Garis Lurus. Dan penulis akan membuat metode saldo menurun ganda sebagai perbandingan. Perbandingan Metode dan Saldo Menurun Dalam Perhitungan Penyusutan Aktiva Metode Garis Lurus

Metode Saldo Menurun

Perusahaan

Penulis

2010

74,950,376.85

74,141,517.02

2011

76,904,451.50

66,317,688.33

2012

57,119,469.00

54,091,081.00

Tahun

Sumber : Daftar Aktiva PT JP Perencanaan pajak yang dilakukan PT JP mengenai metode penyusutan aktiva dengan metode garis lurus yang digunakan PT JP sudah tepat, karena dengan metode garis lurus jumlah biaya penyusutan yang akan ditanggung oleh PT JP akan lebih besar, dengan biaya yang lebih besar akan memperkecil beban pajak yang akan dibayar PT JP. Setelah pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan menganalisis penerapan metode penyusutan dalam rangka perencanaan pajak selanjutnya penulis akan menganalisis biaya-biaya dan pendapatan yang dapat di

koreksi untuk melakukan rekonsiliasi fiskal dalam rangka perencanaan pajak, penulis akan menganalisis biaya dan pendapatan dengan membuat rekonsiliasi fiskal PT JP. Analisis Biaya dan Pendapatan pada Rekonsiliasi Fiskal 2010, 2011, dan 2012 Untuk dapat melakukan rekonsiliasi fiskal penulis harus terlebih dahulu melakukan analisis pada pendapatan dan biaya yang dimiliki oleh PT JP. Rekonsiliasi fiskal timbul karena adanya perbedaan antara pengakuan akuntansi menurut SAK dan pajak dengan adanya beda tetap dan beda waktu, beda waktu yang timbul karena perbedaan metode yang digunakan seperti metode penyusutan, sedangkan beda tetap timbul karena penghasilan dan beban yang memiliki perbedaan pengakuan di antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Dalam rekonsiliasi fiskal dapat timbul koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif merupakan koreksi fiskal yang dapat menyebabkan laba fiskal perusahaan menjadi lebih besar. Dan sebaliknya koreksi negatif merupakan koreksi fiskal yang dapat menyebabkan laba fiskal perusahaan menjadi lebih kecil. Analisis Biaya dan Pendapatan pada Laporan Laba Rugi Beberapa biaya dan pendapatan yang dikeluarkan oleh PT JP antara lain : 1. Penjualan Bersih Penjualan Bersih merupakan hasil penjualan dalam melakukan transaksi penjualan perusahaan. 2. Harga Pokok Penjualan HPP terdiri dari Persediaan Awal, Pembelian barang dagang, Persediaan Akhir. 3. Biaya Bahan Pembantu Biaya Bahan Pembantu merupakan biaya untuk membeli bahan-bahan pembantu dalam peroduksi. 4. Biaya Perbaikan Dan Perawatan Mesin Pabrik Biaya Perbaikan Dan Perawatan Mesin Pabrik untuk perawatan service yang dilakukan rutin agar mesin tetap produktif. 5. Biaya Perlengkapan Pabrik Biaya Perlengkapan Pabrik merupakan biaya untuk pembelian segala alat keperluan dipabrik.

6. Biaya Sewa Forklift Biaya Sewa Forklift merupakan biaya sewa kendaraan (mobil) forklift untuk memindahkan barang di gudang. 7. Biaya Gaji Biaya Gaji merupakan Biaya Gaji untuk para karyawan sesuai dengan golongan dan jabatan masing-masing karyawan. 8. Biaya Parkir, Tol dan Bensin Biaya Parkir, Tol dan Bensin merupakan biaya yang dikeluarkan setahun sekali untuk keperluan operasional perusahaan. 9. Biaya THR Biaya THR merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan setahun sekali untuk semua karyawan perusahaan. 10. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Biaya Pemeliharaan Kendaraan dikeluarkan perusahaan untuk perawatan dan pemeliharaan (service) kendaraan operasional kantor. 11. Biaya Keamanan dan Kebersihan Biaya Keamanan dan Kebersihan merupakan biaya yang di berikan perusahaan untuk petugas RT/RW untuk menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan kantor. 12. Biaya Sewa Biaya Sewa merupakan biaya untuk membayar sewa gedung usaha. 13. Biaya Pemeliharaan Gedung Biaya Pemeliharaan Gedung merupakan biaya untuk pemeliharaan gedung dalam hal perbaikan gedung. 14. Biaya Rumah Tangga Kantor Biaya Rumah Tangga Kantor yang dikeluarkan perusahaan merupakan biaya untuk keperluan kantor seperti pembelian kebutuhan kantor. 15. Biaya Perlengkapan Kantor Biaya Perlengkapan Kantor merupakan biaya pemeliharaan perlengkapan kantor untuk perawatan perlengkapan kantor. 16. Biaya Cetak dan Fotocopy Biaya Cetak dan Fotocopy yang dikeluarkan perusahaan merupakan biaya pemeliharaan dan perawatan mesin cetak dan fotocopy.

17. Biaya Listrik dan Air Biaya Listrik dan Air merupakan biaya untuk membayar biaya listrik dan air kantor setiap bulan untuk keperluan kegiatan operasional perusahaan. 18. Biaya Telepon Biaya Telepon yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya telepon untuk kegiatan operasional perusahaan. 19. Biaya Pos dan Materai Biaya Pos dan Materai merupakan biaya yang dikeluarkan biaya jasa pengiriman dan materai dalam pengiriman surat dan barang dagang. 20. Biaya Upah Tenaga Kerja Lepas Biaya Upah Tenaga Kerja Lepas merupakan biaya untuk karyawan. 21. Biaya Sumbangan Biaya Sumbangan merupakan biaya untuk amal keagamaan, sumbangan acara kegiatan RT/RW setempat, sumbangan duafa dan anak yatim. 22. Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor merupakan biaya untuk membeli semua peralatan kantor yang dibutuhkan karyawan dalam bekerja. 23. Biaya Jasa Profesional Biaya Jasa Profesional untuk jasa konsultan yang digunakan untuk membantu bagian keuangan. 24. Biaya Lain-lain Biaya Lain-lain yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya dari transaksi yang tidak terdapat daftar nominatifnya. 25. Biaya Penyusustan Biaya Penyusutan yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya yang terdiri dari biaya penyusutan inventaris kantor, biaya penyusutan kendaraan dan biaya penyusutan mesin dengan metode garis lurus. 26. Biaya Administrasi Bank Biaya Administrasi Bank yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai transaksi yang terjadi dengan bank. 27. Biaya Pajak Jasa Giro Biaya Pajak Jasa Giro merupakan biaya jasa giro bank.

28. Biaya Selisih Pembayaran Biaya Selisih Pembayaran merupakan biaya selisih pembayaran utang dan pelunasan piutang. 29. Pendapatan Bunga Jasa Giro Pendapatan Jasa Giro merupakan pendapatan bunga jasa giro bank. 30. Pendapatan Selisih Pembayaran Pendapatan Selisih Pembayaran merupakan selisih transaksi pembayaran utang. Laporan Laba Rugi PT JP 2010 ( dalam rupiah ) Keterangan

Komersial

Koreksi

Fiskal

Koreksi

Fiskal

PT JP

Perusahaan

Penulis

Penulis

Penjualan Bersih : Penjualan Barang Dagang

8.071.741.945

8.071.741.945

8.071.741.945

Harga Pokok Penjulan : Persediaan Awal Pembelian Retur Pembelian

668.351.500

668.351.500

668.351.500

7.236.322.866

7.236.322.866

7.236.322.866 -

-

7.904.674.366

7.904.674.366

7.904.674.366

534.681.200

534.681.200

534.681.200

7.369.933.166

7.369.933.166

7.369.933.166

701.748.779

701.748.779

701.748.779

293.400.000

293.400.000

293.400.000

32.840.000

32.840.000

32.840.000

Biaya THR

24.450.000

24.450.000

24.450.000

Biaya Pemeliharaan Kendaraan

18.201.000

18.201.000

18.201.000

Biaya Pemeliharaan Gedung

15.892.000

15.892.000

15.892.000

Biaya Rumah Tangga Kantor

17.827.000

17.827.000

Biaya Perlengkapan Kantor

16.560.000

16.560.000

16.560.000

378.000

378.000

378.000

Biaya Listrik dan Air

10.544.281

10.544.281

Biaya Telepon

22.236.881

22.236.881

Barang Tersedia Untuk Dijual Persediaan Akhir Harga Pokok Penjualan Laba Rugi Kotor Perusahaan

Biaya-Biaya Operasi : Biaya Adm dan Umum : Biaya Gaji Biaya Parkir, Tol, Bensin

Biaya Cetak dan Fotocopy

Biaya Lain-Lain Total Biaya Adm dan Umum

10.852.000

6.975.000

10.544.281 600.000

21.636.881

-

-

484.028.363

452.329.162

440.877.162

1.799.526

1.799.526

1.799.526

41.228.277

41.228.277

41.228.277

31.699.201

31.699.201

Biaya Penyusutan : Biaya Peny. Inventaris Kantor Biaya Peny. Kendaraan

Biaya Peny. Mesin

31.922.576

31.922.576

31.922.576

74.950.379

74.950.379

74.950.379

Total Biaya

558.978.742

527.279.541

515.827.541

Laba (Rugi) Usaha

142.770.037

174.469.238

185.921.238

-

-

Total Biaya Penyusutan

Pendapatan (Biaya) Lain-Lain : Pendapatan Lain-Lain : Pendapatan Bunga Jasa Giro

309.959

309.959

Pendapatan Selisih Pembayaran

422.016

422.016

422.016

Total Pendapatan Lain-Lain

731.975

422.016

422.016

Biaya Adm Bank

1.126.587

1.126.587

1.126.587

Biaya Selisih Pembayaran

1.391.903

1.391.903

1.391.903

-

-

Biaya Lain-Lain :

Biaya Pajak

-

Total Biaya Lain-Lain

Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak

2.518.490

2.518.490

2.518.490

(1.786.515)

(2.096.474)

(2.096.474)

140.983.522

172.372.764

183.824.764

Sumber : Laporan Laba Rugi PT JP Analisis Biaya dan Pendapatan pada Rekonsiliasi Fiskal oleh Penulis 2010 Beberapa biaya dan pendapatan yang dikeluarkan oleh PT JP antara lain : 1. Penjualan Bersih Penjualan Bersih merupakan hasil penjualan dalam melakukan transaksi penjualan perusahaan. Di dalam penjualan bersih ini merupakan nilai DPP PPN (tidak termasuk PPN didalamnya) berdasarkan SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT JP. Sehingga tidak perlu lagi melakukan koreksi pada penjualan bersih. Daftar Penjualan dan PPN 2010 Bulan

Penjualan (Rp)

PPN (Rp)

Jan

1.201.900.854

120.190.085

Feb

699.263.210

69.926.321

Mar

649.039.432

64.903.943

Apr

550.761.420

55.076.142

Mei

484.091.190

48.409.119

Jun

896.987.740

89.698.774

Jul

686.559.370

68.655.937

Ags

883.317.945

88.331.795

Sep

445.642.026

44.564.203

Okt

425.261.895

42.526.190

Nov

446.314.190

44.631.419

Des

702.674.673

70.267.467

8.071.741.945

807.174.195

Sumber : Penjualan PT JP 2. Harga Pokok Penjualan HPP terdiri dari Persediaan Awal, Pembelian, Persediaan Akhir. Persediaan Awal merupakan persediaan awal tahun yang tersedia di gudang. Pembelian merupakan pembelian barang dagang untuk keperluan produksi perusahaan. Dalam hal pembelian perusahaan tidak melakukan impor, pembelian disini hanya pembelian dalam nergri, sehingga tidak perlu menggunakan perhitungan kepemilikan API atau tidak memiliki API yang menyangkut pada pengkreditan PPh pasal 22. Dan Persediaan Akhir merupakan persediaan akhir tahun yang tersedia di gudang. Sehingga tidak perlu melakukan koreksi pada ketiga akun tersebut. 3. Biaya Gaji Biaya Gaji merupakan Biaya Gaji untuk para karyawan sesuai dengan golongan dan jabatan masing-masing karyawan. Biaya gaji tidak perlu dikoreksi

pelaporannya

sudah

berdasarkan

Undang-Undang

Pajak

Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 2 tentang biaya yang yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk pula gaji dan upah yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang diberikan dalam bentuk uang. 4. Biaya Parkir, Tol dan Bensin Biaya Parkir, Tol dan Bensin merupakan biaya yang dikeluarkan setahun sekali untuk keperluan operasional perusahaan seperti perjalanan menemui pelanggan, perjalanan pembelian keperluan kantor dan perjalanan pengiriman barang kepada pelanggan yang menggunakan kendaraan operasional kantor. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 4 tentang biaya perjalanan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Maka tidak perlu di lakukan koreksi pada biaya parkir, tol, dan bensin.

5. Biaya THR Biaya THR merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan setahun sekali untuk semua karyawan perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 2 tentang biaya yang yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk pula gaji dan upah yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang diberikan dalam bentuk uang. Sehingga tidak dilakukan koreksi pada biaya THR. 6. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Biaya Pemeliharaan Kendaraan dikeluarkan perusahaan untuk perawatan dan pemeliharaan (service) kendaraan operasional kantor dengan menggunakan jasa pihak lain yang ahli dalam tehnik mesin kendaraan. Atas biaya pemeliharaan kendaraan tidak perlu dilakukan koreksi karena termasuk dalam 3M yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara. Dalam hal ini perusahaan telah menggunakan jasa pihak yang yang menyangkut pada Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf c nomor 2 tentang penghasilan yang harus dipotong pajaknya oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan merupakan pihak pemberi kerja dan perusahaan telah memotong PPh 23 sebesar 2% dari pihak pemberi jasa. 7. Biaya Pemeliharaan Gedung Biaya Pemeliharaan Gedung merupakan biaya untuk perbaikan gedung yang rusak yakni bagian atap. Dalam hal ini perusahaan menggunakan jasa pihak lain yang ahli di bidang perbaikan bangunan. Atas biaya pemeliharaan gedung tidak perlu dilakukan koreksi karena termasuk dalam 3M yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara. Dalam hal ini perusahaan telah menggunakan jasa pihak yang yang menyangkut pada Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf c nomor 2 tentang penghasilan yang harus dipotong pajaknya oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan merupakan pihak pemberi kerja dan perusahaan telah memotong PPh 23 sebesar 2% dari pihak pemberi jasa. 8. Biaya Rumah Tangga Kantor Biaya Rumah Tangga Kantor yang dikeluarkan perusahaan merupakan biaya yang terdiri dari biaya untuk keperluan kantor dalam kegiatan operasional kantor. Tidak perlu melakukan koreksi untuk biaya ini karena merupakan

Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a. Namun ternyata terdapat biaya untuk membeli obat dan pengobatan untuk karyawan yang sakit, dalam hal ini perlu dikoreksi positif sebesar Rp10.852.000,- karena biaya pengobatan ini termasuk dalam golongan natura yang disebutkan dalam Undang-Undang PPh pasal 9 ayat 1 huruf e yang tidak boleh dibiayakan, sehingga timbul koreksi positif. 9. Biaya Perlengkapan Kantor Biaya Perlengkapan Kantor merupakan biaya pemeliharaan perlengkapan kantor untuk perawatan perlengkapan kantor seperti komputer, printer dengan menggunakan jasa pihak lain yang ahli dibidang tehnisi perlengkapan kantor. Karena menggunakan jasa pihak yang menyangkut pada Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf c nomor 2 tentang penghasilan yang harus dipotong pajaknya oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan merupakan pihak pemberi kerja dan perusahaan telah memotong PPh 23 sebesar 2% dari pihak pemberi jasa. Dan karena biaya perlengkapann kantor termasuk dalam 3M yaitu memelihara maka tidak dilakukan koreksi pada biaya ini. 10. Biaya Cetak dan Fotocopy Biaya Cetak dan Fotocopy yang dikeluarkan perusahaan merupakan biaya pemeliharaan mesin cetak dan fotocopy untuk pemeliharaan dan perawatan mesin cetak dan fotocopy yang dimiliki perusahaan dengan menggunakan jasa pihak lain yang ahli dalam tehnik mesin fotocopy. Atas biaya cetak dan fotocopy tidak perlu dilakukan koreksi karena termasuk dalam 3M yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara. Dalam hal ini perusahaan telah menggunakan jasa pihak yang yang menyangkut pada Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf c nomor 2 tentang penghasilan yang harus dipotong pajaknya oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan merupakan pihak pemberi kerja dan perusahaan telah memotong PPh 23 sebesar 2% dari pihak pemberi jasa. 11. Biaya Listrik dan Air Biaya Listrik dan Air merupakan biaya untuk membayar biaya listrik dan air kantor setiap bulan untuk keperluan kegiatan operasional perusahaan. Untuk

biaya listrik dan air ini tidak perlu dilakukan koreksi berdasarkan UndangUndang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a tentang biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. 12. Biaya Telepon Biaya Telepon yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya telepon kantor yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, namun terdapat biaya HP didalamnya sebesar Rp1.200.000,- untuk pimpinan. Biaya HP merupakan biaya yang harus di koreksi 50%. Sehingga pada biaya telepon harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp600.000,13. Biaya Lain-lain Biaya Lain-lain yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya dari transaksi yang tidak terdapat daftar nominatifnya. Biaya lain-lain ini merupakan biaya promosi yang tidak terdapat daftar nominatifnya sehingga harus dikoreksi seluruhnya karena tidak memiliki bukti pendukung atas dikeluarkannya biaya tersebut. Sehingga biaya tersebut di anggap tidak ada. 14. Biaya Penyusustan Biaya Penyusutan yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya yang terdiri dari biaya penyusutan inventaris kantor, biaya penyusutan kendaraan dan biaya penyusutan mesin yang perhitungannya menggunakan perhitungan metode garis lurus disetiap aktiva. Perhitungan tarif yang dibuat oleh perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 tentang tarif penyusutan, menghitung penyusutan dan masa manfaat harta berwujud dengan menggunakan metode garis lurus. Dalam perhitungannya sudah sesuais sehingga tidak perlu melakukan koreksi. Daftar Penyusutan 2010 (dalam rupiah) Aktiva Inventaris Kantor

Total Penyusutan 1.799.526

Kendaraan

41.228.274

Mesin

31.922.576

Total Penyusutan

74.950.377

Sumber : Penyusutan PT JP

15. Biaya Administrasi Bank Biaya Administrasi Bank yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai transaksi yang terjadi dengan bank seperti kliring, bunga PRK, administrasi bank, materai rekening koran, dan cetak buku. Biaya administrasi bank tidak perlu dikoreksi karena sudah jelas biaya ini merupakan komponen biaya pengurang penghasilan bruto yang di atur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 8. 16. Biaya Selisih Pembayaran Biaya Selisih Pembayaran merupakan biaya selisih dari transaksi pembayaran utang dan pelunasan piutang usaha. Dan tidak perlu melakukan koreksi. 17. Pendapatan Bunga Jasa Giro Pendapatan Jasa Giro merupakan pendapatan bunga jasa giro bank. Pendapatan bunga jasa giro merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (tidak dapat dikreditkan) berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2. Sehingga harus melakukan koreksi negatif. 18. Pendapatan Selisih Pembayaran Pendapatan Selisih Pembayaran merupakan selisih dari transaksi pembayaran utang usaha. Dan tidak pelu melakukan koreksi. Perhitungan Pajak Terhutang Tahun 2010 (dalam rupiah)

Laba Sebelum Pajak

Sebelum

Sesudah

Analisis

Analisis

172.372.764

Selisih

183.824.764

11.452.000

13.664.319,2

851.266,07

Fasilitas : 4.800.000.000 x 172.372.764 8.071.741.945 102.504.425 x 12,5%

12.813.053,13

4.800.000.000 x 183.824.764 8.071.741.945 109.314.553,6 x 12,5%

PPh Badan : 172.372.764 - 102.504.425 69.868.339 x 25%

17.467.084,75

183.824.764 – 109.314.553,6 74.510.210,4 x 25%

Pajak Terhutang

18.627.552,6

1.160.467,85

30.280.137,88

32.291.871,8

2.011.733,92

6.966.973,88

8.978.707,8

2.011.733,92

Kredit Pajak : PPh Pasal 25 = (22.989.600) PPh Pasal 22 = (

323.564)

PPh Pasal 29

Sumber : Analisis Penulis Dari hasil koreksi pada tahun 2010 di atas, menurut analisis PT JP dan analisis penulis memiliki perbedaan. Pada tahun 2010 PT JP memperoleh laba bersih sebelum

pajak

sebesar

Rp172.372.764

dengan

pajak

terhutang

sebesar

Rp30.280.137,88 dan setelah penulis melakukan analisis, laba bersih sebelum pajak sebesar Rp183.824.764 dengan pajak terhutang sebesar Rp32.291.871,8 sehingga terjadi selisih sebesar Rp2.011.733,92 Laporan Laba Rugi PT JP 2011 ( dalam rupiah ) Keterangan

Komersial

Koreksi

Fiskal

Koreksi

Fiskal

PT JP

PT JP

Penulis

Penulis


6.037.072.005

6.037.072.005

6.037.072.005

Harga Pokok Penjulan : Persediaan Awal Pembelian Retur Pembelian Barang Tersedia Untuk Dijual

534.681.200

534.681.200

534.681.200

5.329.857.545

5.329.857.545

5.329.857.545

-

-

-

5.864.538.745

5.864.538.745

5.864.538.745

582.818.700

582.818.700

582.818.700

5.281.720.045

5.281.720.045

5.281.720.045

755.351.960

755.351.960

755.351.960

Biaya Gaji

272.400.000

272.400.000

272.400.000

Biaya THR

32.850.000

32.850.000

Biaya Keamanan dan Kebersihan

7.200.000

7.200.000

Biaya Sewa

60.000.000

60.000.000


15.810.000

15.810.000


5.580.548

5.580.548


9.754.371

9.754.371

9.754.371

855.678

855.678

855.678

Persediaan Akhir Harga Pokok Penjualan Laba Rugi Kotor Usaha

Biaya-Biaya Operasi : Biaya Adm dan Umum :


32.850.000 600.000

6.600.000 60.000.000 15.810.000

1.238.000

4.342.548

8.627.433


8.627.433

8.627.433

Biaya Telepon

21.632.089

21.632.089

677.993

677.993

677.993

25.200.000

25.200.000

25.200.000

Biaya Pos dan Materai Biaya Upah dan Tenaga Kerja Lepas

600.000

21.032.089

3.937.931

3.937.931

3.937.931

455.526.043

455.526.043

453.088.043

4.566.196

4.566.196

4.566.196

Biaya Peny. Kendaraan

40.415.682

40.415.682

40.415.682

Biaya Peny. Mesin

31.922.576

31.922.576

31.922.576


76.904.454

76.904.454

76.904.454

Total Biaya

532.430.497

532.430.497

529.992.497

Laba (Rugi) Usaha

222.921.463

222.921.463

225.359.463

Biaya Alat Tulis Kantor Total Biaya Adm dan Umum

Biaya Penyusutan : Biaya Peny. Inventaris Kantor

Pendapatan (Biaya) Lain-Lain : Pendapatan Lain-Lain : 603.536

Pendapatan Bunga Jasa Giro

603.536

-

-


28.451

28.451

28.451


631.987

28.451

28.451

1.305.000

1.305.000

1.305.000

675.779

675.779

675.779

Biaya Lain-Lain : Biaya Adm Bank Biaya Selisih Pembayaran

125.701

Biaya Pajak Bunga Jasa Giro Total Biaya Lain-Lain


2.106.480

125.701

-

-

1.980.779

1.980.779

(1.474.493)

(1.952.328)

(1.952.328)

221.446.970

220.969.135

223.407.135

Sumber : Laporan Laba Rugi PT JP Analisis Biaya dan Pendapatan pada Rekonsiliasi Fiskal oleh Penulis 2011 Beberapa biaya dan pendapatan yang dikeluarkan oleh PT JP antara lain : 1. Penjualan Bersih Penjualan Bersih merupakan hasil penjualan dalam melakukan transaksi penjualan perusahaan. Di dalam penjualan bersih ini merupakan nilai DPP PPN (tidak termasuk PPN didalamnya). Sehingga tidak perlu lagi melakukan koreksi pada penjualan bersih.

Daftar Penjualan dan PPN 2011 Bulan

Penjualan (Rp)

PPN (Rp)

Jan

664.471.420

66.447.142

Feb

517.904.775

51.790.478

Mar

537.501.250

53.750.125

Apr

686.846.100

68.684.610

Mei

430.457.134

43.045.713

Jun

482.017.654

48.201.765

Jul

451.384.944

45.138.494

Ags

440.394.724

44.039.472

Sep

466.312.090

46.631.209

Okt

373.210.442

37.321.044

Nov

327.159.877

32.715.988

Des

659.411.595

65.941.160

6.037.072.005

603.707.201

Sember : Penjualan PT JP 2. Harga Pokok Penjualan HPP terdiri dari Persediaan Awal, Pembelian, Persediaan Akhir. Persediaan Awal merupakan persediaan awal tahun yang tersedia di gudang. Pembelian merupakan pembelian barang dagang untuk keperluan produksi perusahaan. Dalam hal pembelian perusahaan tidak melakukan impor, pembelian disini hanya pembelian dalam nergri, sehingga tidak perlu menggunakan perhitungan kepemilikan API atau tidak memiliki API. Dan Persediaan Akhir merupakan persediaan akhir tahun yang tersedia di gudang. Sehingga tidak perlu melakukan koreksi pada ketiga akun tersebut. 3. Biaya Gaji Biaya Gaji merupakan Biaya Gaji untuk para karyawan sesuai dengan golongan dan jabatan masing-masing karyawan. Biaya gaji tidak perlu dikoreksi

pelaporannya

sudah

berdasarkan

Undang-Undang

Pajak

Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 2 tentang biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk pula gaji dan upah yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang diberikan dalam bentuk uang.

4. Biaya THR Biaya THR merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan setahun sekali untuk semua karyawan perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 2 tentang biaya yang yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk pula gaji dan upah yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang diberikan dalam bentuk uang. Sehingga tidak dilakukan koreksi pada biaya THR. 5. Biaya Keamanan dan Kebersihan Biaya Keamanan dan Kebersihan merupakan biaya yang di berikan perusahaan untuk petugas RT/RW untuk menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan kantor. Sebesar Rp600.000,- harus dikoreksi karena tidak terdapat bukti transaksi sehingga tidak semua termasuk ke dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1. Dan harus melakukan koreksi positif sebesar Rp600.000,- tersebut. 6. Biaya Sewa Biaya Sewa merupakan biaya untuk membayar sewa gedung usaha. Dalam biaya ini perusahaan hanya memasukan nilai pokok belum termasuk bunga 10% sehingga tidak perlu melakukan koreksi. Biaya sewa merupakan pajak final pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) 7. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Biaya Pemeliharaan Kendaraan dikeluarkan perusahaan untuk perawatan dan pemeliharaan (service) kendaraan operasional kantor dengan menggunakan jasa pihak lain yang ahli dalam tehnik mesin kendaraan. Atas biaya pemeliharaan kendaraan tidak perlu dilakukan koreksi karena termasuk dalam 3M yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara. Dalam hal ini perusahaan telah menggunakan jasa pihak yang yang menyangkut pada Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf c nomor 2 tentang penghasilan yang harus dipotong pajaknya oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan merupakan pihak pemberi kerja dan perusahaan telah memotong PPh 23 sebesar 2% dari pihak pemberi jasa.

8. Biaya Rumah Tangga Kantor Biaya Rumah Tangga Kantor yang dikeluarkan perusahaan merupakan biaya yang terdiri dari biaya untuk keperluan kantor dalam kegiatan operasional kantor. Namun ternyata perusahaan memasukan biaya untuk membiayakan karyawan yang sakit kedalam biaya rumah tangga kantor ini sebesar RP1.238.000,- angka tersebut termasuk dalam golongan natura yang perusahaan telah keluarkan sehingga harus melakukan koreksi positif pada angka tersebut. Sehingga tidak semua angka masuk dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a. Ada natura di dalamnya yang termasuk dalam pasal 9 ayat 1 huruf e yang harus dkoreksi. 9. Biaya Perlengkapan Kantor Biaya Perlengkapan Kantor merupakan biaya pemeliharaan perlengkapan kantor untuk perawatan perlengkapan kantor seperti komputer, printer dengan menggunakan jasa pihak lain yang ahli dibidang tehnisi perlengkapan kantor. Karena menggunakan jasa pihak yang menyangkut pada Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf c nomor 2 tentang penghasilan yang harus dipotong pajaknya oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan merupakan pihak pemberi kerja dan perusahaan telah memotong PPh 23 sebesar 2% dari pihak pemberi jasa. Dan karena biaya perlengkapann kantor termasuk dalam 3M yaitu memelihara maka tidak dilakukan koreksi pada biaya ini. 10. Biaya Cetak dan Fotocopy Biaya Cetak dan Fotocopy yang dikeluarkan perusahaan merupakan biaya pemeliharaan mesin cetak dan fotocopy untuk pemeliharaan dan perawatan mesin cetak dan fotocopy yang dimiliki perusahaan dengan menggunakan jasa pihak lain yang ahli dalam tehnik mesin fotocopy. Atas biaya cetak dan fotocopy tidak perlu dilakukan koreksi karena termasuk dalam 3M yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara. Dalam hal ini perusahaan telah menggunakan jasa pihak yang yang menyangkut pada Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf c nomor 2 tentang penghasilan yang harus dipotong pajaknya oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan merupakan pihak pemberi kerja dan perusahaan telah memotong PPh 23 sebesar 2% dari pihak pemberi jasa.

11. Biaya Listrik dan Air Biaya Listrik dan Air merupakan biaya untuk membayar biaya listrik dan air kantor setiap bulan untuk keperluan kegiatan operasional perusahaan. Untuk biaya listrik dan air ini tidak perlu dilakukan koreksi berdasarkan UndangUndang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a tentang biaya yang dapat di kurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. 12. Biaya Telepon Biaya Telepon yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya telepon kantor yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Namun terdapat biaya HP didalamnya sebesar Rp1.200.000,- untuk pimpinan yang diberikan rutin tiap tahunnya. Biaya HP merupakan biaya yang harus di koreksi 50% karena termasuk dalam golongan natura. Sehingga pada biaya telepon harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp600.000,13. Biaya Pos dan Materai Biaya Pos dan Materai merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian materai dalam pengiriman surat dan barang dagang sehubungan dengan operasional perusahaan. Biaya pos dan materai tidak perlu melakukan koreksi karena merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan

dengan

kegiatan

usaha

dalam

Undang-Undang

Pajak

Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1. 14. Biaya Upah Tenaga Kerja Lepas Biaya Upah Tenaga Kerja Lepas merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perususahaan kepada karyawan. Pada dasarnya biaya gaji dan upah tidak perlu dikoreksi berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 2 tentang biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk pula gaji dan upah yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang diberikan dalam bentuk uang. 15. Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor merupakan biaya untuk membeli semua peralatan kantor yang dibutuhkan karyawan dalam bekerja. Pada biaya alat tulis kantor

ini perusahaan tidak perlu melakukan koreksi karena merupakan biaya untuk kegiatan usaha perusahaan seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 1. 16. Biaya Penyusustan Biaya Penyusutan yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya yang terdiri dari biaya penyusutan inventaris kantor, biaya penyusutan kendaraan dan biaya penyusutan mesin yang perhitungannya menggunakan perhitungan metode garis lurus disetiap aktiva. Perhitungan tarif yang dibuat oleh perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 tentang tarif penyusutan, menghitung penyusutan dan masa manfaat harta berwujud dengan menggunakan metode garis lurus. Sehingga tidak perlu melakukan koreksi. Daftar Penyusutan 2011 (dalam rupiah) Aktiva

Total Penyusutan

Inventaris Kantor

4.566.196

Kendaraan

40.415.680

Mesin

31.922.576

Total Penyusutan

76.904.452

Sumber : Penyusutan PT JP 17. Biaya Administrasi Bank Biaya Administrasi Bank yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai transaksi yang terjadi dengan bank seperti kliring, bunga PRK, administrasi bank, materai rekening koran, dan cetak buku. Biaya administrasi bank tidak perlu dikoreksi karena sudah jelas biaya ini merupakan komponen biaya pengurang penghasilan bruto yang di atur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 8. 18. Biaya Selisih Pembayaran Biaya Selisih Pembayaran merupakan biaya selisih dari transaksi pembayaran utang dan pelunasan piutang usaha. Dan tidak perlu melakukan koreksi pada biaya ini. 19. Biaya Pajak Bunga Jasa Giro Biaya Pajak Bunga Jasa Giro merupakan biaya bunga jasa giro bank yang merupakan

pajak

bersifat

final

berdasarkan

Undang-Undang

Pajak

Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2. Sehingga harus melakukan koreksi positif. 20. Pendapatan Bunga Jasa Giro Pendapatan Jasa Giro merupakan pendapatan bunga jasa giro bank. Pendapatan bunga jasa giro merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (tidak dapat dikreditkan) berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2. Sehingga harus melakukan koreksi negatif. 21. Pendapatan Selisih Pembayaran Pendapatan Selisih Pembayaran merupakan selisih dari transaksi pembayaran utang usaha. Dan tidak pelu melakukan koreksi. Perhitungan Pajak Terhutang Tahun 2011 (dalam rupiah)

Laba Sebelum Pajak

Sebelum

Sesudah

Analisis

Analisis

220.969.135

223.407.135

2.438.000

22.203.525,3

242.302,89

11.444.733,15

124.894,22

33.281.061,34

33.648.258,45

367.197,11

3.494.113,34

3.861.310,45

367.197,11

Selisih

Fasilitas : 4.800.000.000 x 220.969.135 6.037.072.005 175.689.779,3 x 12,5%

21.961.222,41

4.800.000.000 x 223.407.135 6.037.072.005 177.628.202,4 x 12,5%

PPh Badan : 220.969.135 - 175.689.779,3 45.279.355,7 x 25%

11.319.838,93

223.407.135 - 177.628.202,4 45.778.932,6 x 25%

Pajak Terhutang Kredit Pajak : PPh Pasal 25 = (29.586.930) PPh Pasal 22 = (

200.018)

PPh Pasal 29

Sumber : Analisis Penulis

Dari hasil koreksi pada tahun 2011 di atas, menurut analisis PT JP dan analisis penulis memiliki perbedaan. Pada tahun 2011 PT JP memperoleh laba bersih sebelum

pajak

sebesar

Rp221.446.971

dengan

pajak

terhutang

sebesar

Rp33.281.061,34 dan setelah penulis melakukan analisis, laba bersih sebelum pajak sebesar Rp223.407.135 dengan pajak terhutang sebesar Rp33.648.258,45 sehingga terjadi selisih sebesar Rp367.197,11 Laporan Laba Rugi PT JP 2012 ( dalam rupiah ) Keterangan

Komersial

Koreksi

Fiskal

Koreksi

Fiskal

PT JP

PT JP

Penulis

Penulis

Penjualan Bersih : 7.382.534.116

7.382.534.116

7.382.534.116

582.818.700

582.818.700

582.818.700

Pembelian

6.263.420.840

6.263.420.840

6.263.420.840

Persediaan Akhir

(740.179.749)

(740.179.749)

(740.179.749)

Persediaan yang terpakai

6.106.059.791

6.106.059.791

6.106.059.791

Biaya Bahan Pembantu

50.524.400

50.524.400

582.818.700

Biaya Perbaikan & Perawatan Mesin

14.455.500

14.455.500

14.455.500

Biaya Perlengkapan Pabrik

Penjualan Barang Dagang Harga Pokok Penjulan : Persediaan Awal

Biaya Produksi :

29.738.260

29.738.260

29.738.260

Biaya Sewa Forklift

4.200.000

4.200.000

4.200.000

Total Biaya Produksi

98.918.160

98.918.160

98.918.160

Harga Pokok Penjualan

6.204.977.951

6.204.977.951

6.204.977.951

Laba Rugi Kotor Usaha

1.177.556.165

1.177.556.165

1.177.556.165

Biaya Gaji

488.600.000

488.600.000

488.600.000

Biaya THR

25.050.000

25.050.000

25.050.000


122.035.000

122.035.000

122.035.000


7.200.000

7.200.000

7.200.000

Biaya Sewa

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Biaya Parkir, Tol dan Bensin

Pemeliharaan Gedung

9.806.500

9.806.500

9.806.500


20.443.400

20.443.400

20.443.400


21.867.000

21.867.000


51.426.900

51.426.900

51.426.900


19.846.800

19.846.800

19.846.800


29.467.900

29.467.900

29.467.900

Biaya Telepon Biaya Pos dan Materai

12.705.900 13.011.000

12.705.900 13.011.000

568.000

600.000

21.299.000

12.105.900 13.011.000

Biaya Sumbangan

15.545.000

15.545.000

-

-

5.768.000

5.768.000

5.768.000

14.910.900

14.910.900

14.910.900

Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Makan

9.806.500

9.806.500

9.806.500

Biaya Upah dan Tenaga Kerja Lepas

1.550.000

Biaya Jasa Profesional

1.550.000

1.550.000

-

1.550.000

929.040.800

911.945.800

912.327.800

Biaya Peny. Inventaris Kantor

7.795.133

7.795.133

7.795.133


28.900.133

28.900.133

Biaya Peny. Mesin

20.424.201

20.424.201

20.424.201


57.119.467

57.119.467

58.994.467

Total Biaya

986.160.267

969.065.267

971.322.267

Laba (Rugi) Usaha

191.395.898

208.490.898

206.233.898

-

-

709.949

709.949

Total Biaya Adm dan Umum

Biaya Penyusutan :

1.875.000

30.775.133


710.253


709.949

710.253

1.420.202

709.949

709.949

Biaya Adm Bank

810.500

810.500

810.500


11.000

11.000

11.000

Biaya Pajak Bunga Jasa Giro

-

-

-


Biaya Lain-Lain :

821.500

821.500

821.500

598.702

(111.551)

(111.551)

191.994.600

208.379.347

206.122.347



Sumber : Laporan Laba Rugi PT JP Analisis Biaya dan Pendapatan pada Rekonsiliasi Fiskal oleh Penulis 2012 Beberapa biaya dan pendapatan yang dikeluarkan oleh PT JP antara lain : 1. Penjualan Bersih Penjualan Bersih merupakan hasil penjualan dalam melakukan transaksi penjualan perusahaan. Di dalam penjualan bersih ini merupakan nilai DPP PPN (tidak termasuk PPN didalamnya). Sehingga tidak perlu lagi melakukan koreksi pada penjualan bersih.

Daftar Penjualan dan PPN 2012 Bulan

Penjualan (Rp)

PPN (Rp)

Jan

1.064.314.360

106.431.436

Feb

901.966.500

90.196.650

Mar

530.385.424

53.038.542

Apr

569.810.750

56.981.075

Mei

428.023.646

42.802.365

Jun

441.204.462

44.120.446

Jul

342.346.895

34.234.690

Ags

256.524.812

25.652.481

Sep

392.136.025

39.213.603

Okt

594.821.411

59.482.141

Nov

812.376.131

81.237.613

Des

1.048.623.700

104.862.370

7.382.534.116

738.253.412

Sember : Penjualan PT JP 2. Harga Pokok Penjualan HPP terdiri dari Persediaan Awal, Pembelian, Persediaan Akhir. Persediaan Awal merupakan persediaan awal tahun yang tersedia di gudang. Pembelian merupakan pembelian barang dagang untuk keperluan produksi perusahaan. Dalam hal pembelian perusahaan tidak melakukan impor, pembelian disini hanya pembelian dalam nergri, sehingga tidak perlu menggunakan perhitungan kepemilikan API atau tidak memiliki API. Dan Persediaan Akhir merupakan persediaan akhir tahun yang tersedia di gudang. Sehingga tidak perlu melakukan koreksi pada ketiga akun tersebut. 3. Biaya Bahan Pembantu Biaya Bahan Pembantu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli segala bahan pembantu yang dibutuhkan karyawan dalam produksi barang dipabrik. Tidak perlu melakukan koreksi pada biaya ini karena termasuk dalam kategori biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha dala Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 1.

4. Biaya Perbaikan Dan Perawatan Mesin Pabrik Biaya Perbaikan Dan Perawatan Mesin Pabrik merupakan untuk service segala mesin dipabrik dengan menggunakan jasa lain. Dalam hal ini terdapat Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf c nomor 2 tentang penghasilan yang harus dipotong pajaknya oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan merupakan pihak pemberi kerja dan perusahaan telah memotong PPh 23 sebesar 2% dari pihak pemberi jasa. 5. Biaya Perlengkapan Pabrik Biaya Perlengkapan Pabrik merupakan biaya untuk membeli segala kebutuhan di pabrik seperti tang, meja dan sebagainya. Hal ini merupakan biaya yang masuk dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 1 tentang biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Sehingga tidak perlu melakukan koreksi. 6. Biaya Sewa Forklift Biaya Sewa Forklift merupakan biaya untuk menyewa kendaraan roda empat yang digunakan untuk memindahkan barang besar dari satu tempat ketempat yang lain yang jaraknya tidak begitu jauh. Sewa kendaraan ini tidak perlu dikalukan koreksi karena merupakan sewa untuk kegiatan usaha. Seperti disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf 3. 7. Biaya Gaji Biaya Gaji merupakan Biaya Gaji untuk para karyawan sesuai dengan golongan dan jabatan masing-masing karyawan. Biaya gaji tidak perlu dikoreksi

pelaporannya

sudah

berdasarkan

Undang-Undang

Pajak

Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 2 tentang biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk pula gaji dan upah yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang diberikan dalam bentuk uang. 8. Biaya THR Biaya THR merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan setahun sekali untuk semua karyawan perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 2 tentang biaya yang yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk pula gaji dan

upah yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang diberikan dalam bentuk uang. Sehingga tidak dilakukan koreksi pada biaya THR. 9. Biaya Parkir, Tol dan Bensin Biaya Parkir, Tol dan Bensin merupakan biaya yang dikeluarkan setahun sekali untuk keperluan operasional perusahaan seperti perjalanan menemui pelanggan, perjalanan pembelian keperluan kantor dan perjalanan pengiriman barang kepada pelanggan yang menggunakan kendaraan operasional kantor. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 4 tentang biaya perjalanan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Maka tidak perlu di lakukan koreksi pada biaya parkir, tol, dan bensin. 10. Biaya Keamanan dan Kebersihan Biaya Keamanan dan Kebersihan merupakan biaya yang di berikan perusahaan untuk petugas RT/RW untuk menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan kantor. Biaya ini tergolong dalam 3M pada Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6. 11. Biaya Sewa Biaya Sewa merupakan biaya untuk membayar sewa gedung usaha. Dalam biaya ini perusahaan hanya memasukan nilai pokok belum termasuk bunga 10% sehingga tidak perlu melakukan koreksi. Biaya sewa merupakan pajak final pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) 12. Biaya Pemeliharaan Gedung Biaya Pemeliharaan Gedung merupakan biaya untuk perbaikan gedung yang rusak yakni bagian atap. Dalam hal ini perusahaan menggunakan jasa pihak lain yang ahli di bidang perbaikan bangunan. Atas biaya pemeliharaan gedung tidak perlu dilakukan koreksi karena termasuk dalam 3M yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara. Dalam hal ini perusahaan telah menggunakan jasa pihak yang yang menyangkut pada Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf c nomor 2 tentang penghasilan yang harus dipotong pajaknya oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan merupakan pihak pemberi kerja dan perusahaan telah memotong PPh 23 sebesar 2% dari pihak pemberi jasa.

13. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Biaya Pemeliharaan Kendaraan dikeluarkan perusahaan untuk perawatan dan pemeliharaan (service) kendaraan operasional kantor dengan menggunakan jasa pihak lain yang ahli dalam tehnik mesin kendaraan. Atas biaya pemeliharaan kendaraan tidak perlu dilakukan koreksi karena termasuk dalam 3M yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara. Dalam hal ini perusahaan telah menggunakan jasa pihak yang yang menyangkut pada Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf c nomor 2 tentang penghasilan yang harus dipotong pajaknya oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan merupakan pihak pemberi kerja dan perusahaan telah memotong PPh 23 sebesar 2% dari pihak pemberi jasa. 14. Biaya Rumah Tangga Kantor Biaya Rumah Tangga Kantor yang dikeluarkan perusahaan merupakan biaya yang terdiri dari biaya untuk keperluan kantor dalam kegiatan operasional kantor. Namun ternyata perusahaan memasukan biaya obat-obatan untuk karyawan kedalam biaya rumah tangga kantor ini sebesar RP568.000,- angka tersebut termasuk dalam golongan natura yang perusahaan telah keluarkan sehingga harus melakukan koreksi positif pada angka tersebut. Sehingga tidak semua angka masuk dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a. Ada natura di dalamnya yang termasuk dalam pasal 9 ayat 1 huruf e yang harus dkoreksi. 15. Biaya Perlengkapan Kantor Biaya Perlengkapan Kantor merupakan biaya pemeliharaan perlengkapan kantor untuk perawatan perlengkapan kantor seperti komputer, printer dengan menggunakan jasa pihak lain yang ahli dibidang tehnisi perlengkapan kantor. Karena menggunakan jasa pihak yang menyangkut pada Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf c nomor 2 tentang penghasilan yang harus dipotong pajaknya oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan merupakan pihak pemberi kerja dan perusahaan telah memotong PPh 23 sebesar 2% dari pihak pemberi jasa. Dan karena biaya perlengkapann kantor termasuk dalam 3M yaitu memelihara maka tidak dilakukan koreksi pada biaya ini.

16. Biaya Cetak dan Fotocopy Biaya Cetak dan Fotocopy yang dikeluarkan perusahaan merupakan biaya pemeliharaan mesin cetak dan fotocopy untuk pemeliharaan dan perawatan mesin cetak dan fotocopy yang dimiliki perusahaan dengan menggunakan jasa pihak lain yang ahli dalam tehnik mesin fotocopy. Atas biaya cetak dan fotocopy tidak perlu dilakukan koreksi karena termasuk dalam 3M yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara. Dalam hal ini perusahaan telah menggunakan jasa pihak yang yang menyangkut pada Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf c nomor 2 tentang penghasilan yang harus dipotong pajaknya oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan merupakan pihak pemberi kerja dan perusahaan telah memotong PPh 23 sebesar 2% dari pihak pemberi jasa. 17. Biaya Listrik dan Air Biaya Listrik dan Air merupakan biaya untuk membayar biaya listrik dan air kantor setiap bulan untuk keperluan kegiatan operasional perusahaan. Untuk biaya listrik dan air ini tidak perlu dilakukan koreksi berdasarkan UndangUndang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a tentang biaya yang dapat di kurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. 18. Biaya Telepon Biaya Telepon yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya telepon kantor yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Namun terdapat biaya HP didalamnya sebesar Rp1.200.000,- untuk pimpinan yang diberikan rutin tiap tahunnya. Biaya HP merupakan biaya yang harus di koreksi 50% karena termasuk dalam golongan natura. Sehingga pada biaya telepon harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp600.000,19. Biaya Pos dan Materai Biaya Pos dan Materai merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian materai dalam pengiriman surat dan barang dagang sehubungan dengan operasional perusahaan. Biaya pos dan materai tidak perlu melakukan koreksi karena merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung

berhubungan

dengan

kegiatan

usaha

dalam

Undang-Undang

Pajak

Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1. 20. Biaya Upah Tenaga Kerja Lepas Biaya Upah Tenaga Kerja Lepas merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perususahaan kepada karyawan. Pada dasarnya biaya gaji dan upah tidak perlu dikoreksi berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 2 tentang biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk pula gaji dan upah yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang diberikan dalam bentuk uang. 21. Biaya Sumbangan Biaya Sumbangan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk sumbangan kepada RT/RW setempat yang sedang mengadakan acara dan sumbangan kepada para duafa, sumbangan ini merupakan biaya yang tidak boleh dibiayakan karena tidak termasuk yang disebutkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 huruf i, j, l atau m. 22. Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor merupakan biaya untuk membeli semua peralatan kantor yang dibutuhkan karyawan dalam bekerja. Pada biaya alat tulis kantor ini perusahaan tidak perlu melakukan koreksi karena merupakan biaya untuk kegiatan usaha perusahaan seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 1. 23. Biaya Makan Biaya Makan merupakan biaya makan untuk seluruh karyawan yang diberikan oleh perusahaan. Biaya makan ini tidak perlu dikoreksi karena jelas disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf e. Biaya makan ini merupakan biaya yang dikecualikan dari kelompok kenikmatan atau natura. 24. Biaya Jasa Profesional Biaya Jasa Profesional ini merupakan biaya untuk jasa konsultan pajak yang membantu bagian keuangan dalam hal perpajakan untuk kepentingan perusahaan. Untuk biaya jasa konsultan ini tidak perlu dikoreksi karena perusahaan sudah memotong PPh 23 atas jasa profesional.

25. Biaya Penyusustan Biaya Penyusutan yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya yang terdiri dari biaya penyusutan inventaris kantor, biaya penyusutan kendaraan dan biaya penyusutan mesin yang perhitungannya menggunakan perhitungan metode garis lurus disetiap aktiva. Perhitungan tarif yang dibuat oleh perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 tentang tarif penyusutan, menghitung penyusutan dan masa manfaat harta berwujud dengan menggunakan metode garis lurus. Namun setelah penulis melakukan penghitungan ulang pada aktiva, terjadi salah perhitungan masa manfaat yakni pada aktiva kendaraan bermotor. Sehinga harus dilakukan koreksi positif pada biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp1.875.000,Daftar Penyusutan 2012 (dalam rupiah) Total Penyusutan

Total Penyusutan

PT JP

Penulis

7.795.133

7.795.133

Kendaraan

28.900.133

30.775.133

Mesin

20.424.201

20.424.201

STotal Penyusutan

57.119.467

58.994.467

Aktiva Inventaris Kantor

Sumber : Analisis Penulis 26. Biaya Administrasi Bank Biaya Administrasi Bank yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai transaksi yang terjadi dengan bank seperti kliring, bunga, administrasi bank, materai rekening koran, dan cetak buku. Biaya administrasi bank tidak perlu dikoreksi karena sudah jelas biaya ini merupakan komponen biaya pengurang penghasilan bruto yang di atur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 8. 27. Biaya Selisih Pembayaran Biaya Selisih Pembayaran merupakan biaya selisih dari transaksi pembayaran utang dan pelunasan piutang usaha. Dan tidak perlu melakukan koreksi pada biaya ini.

28. Pendapatan Bunga Jasa Giro Pendapatan Jasa Giro merupakan pendapatan bunga jasa giro bank. Pendapatan bunga jasa giro merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (tidak dapat dikreditkan) berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2. Sehingga harus melakukan koreksi negatif sebesar Rp710.253,29. Pendapatan Selisih Pembayaran Pendapatan Selisih Pembayaran merupakan selisih dari transaksi pembayaran utang usaha. Dan tidak pelu melakukan koreksi. Perhitungan Pajak Terhutang Tahun 2012 (dalam rupiah)

Laba Sebelum Pajak

Sebelum

Sesudah

Analisis

Analisis

208.379.347

206.122.347

2.257.000

16.752.162,1

183.432,95

18.026.262,55

197.384,1

Selisih

Fasilitas : 4.800.000.000 x 208.379.347 7.382.534.116 135.484.760,4 x 12,5%

16.935.595,05

4.800.000.000 x 206.122.347 7.382.534.116 134.017.296,8 x 12,5%

PPh Badan : 208.379.347 – 135.484.760,4 72.894.586,6 x 25%

18.223.646,65

206.122.347 – 134.017.296,8 72.105.050,2 x 25%

Pajak Terhutang

35.159.241,7

34.778.424,65

380.817,05

2.842.131,7

2.461.314,65

380.817,05

Kredit Pajak : PPh Pasal 25 = (32.302.110) PPh Pasal 23 = (

15.000)

PPh Pasal 29

Sumber : Analisis Penulis Dari hasil koreksi pada tahun 2012 di atas, menurut analisis PT JP dan analisis penulis memiliki perbedaan. Pada tahun 2012 PT JP memperoleh laba bersih

sebelum

pajak

sebesar

Rp208.379.347

dengan

pajak

terhutang

sebesar

Rp35.159.241,7 dan setelah penulis melakukan analisis, laba bersih sebelum pajak sebesar Rp206.122.347 dengan pajak terhutang sebesar Rp34.778.424,65 sehingga terjadi selisih sebesar Rp380.817,05 Setelah melakukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, lalu melakukan perbandingan metode penyusutan garis lurus dengan metode penyusutan saldo menurun ganda, dan analisis biaya dan pendapatan pada rekonsiliasi fiskal. Langkah terakhir penulis akan membuat perencanaan pajak pada hasil rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh penulis. Perencanaan Pajak tahun 2010, 2011, dan 2012 Perencanaan Pajak merupakan cara meminimalkan beban pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak tanpa harus melanggar Undang-Undang dengan memanfaatkan peraturan yang masih abu-abu. Berikut perencanaan pajak yang dibuat oleh penulis. Perencanaan Pajak 2010 ( dalam rupiah )

Keterangan

Fiskal

Perencanaan Pajak

Setelah Perencanaan Pajak


8.071.741.945

8.071.741.945

Harga Pokok Penjulan : Persediaan Awal Pembelian Retur Pembelian

668.351.500

668.351.500

7.236.322.866

7.236.322.866 -

7.904.674.366

7.904.674.366

534.681.200

534.681.200

7.369.933.166

7.369.933.166

701.748.779

701.748.779

293.400.000

293.400.000

Biaya Parkir, Tol, Bensin

32.840.000

32.840.000

Biaya THR

24.450.000

24.450.000


18.201.000

371.449

18.572.449


15.892.000

324.327

16.216.327

Barang Tersedia Untuk Dijual Persediaan Akhir Harga Pokok Penjualan Laba Rugi Kotor Perusahaan

Biaya-Biaya Operasi : Biaya Adm dan Umum : Biaya Gaji


6.975.000

10.852.000

17.827.000


16.560.000

337.959

16.897.959

378.000

7.714

385.714

Biaya Cetak dan Fotocopy Biaya Listrik dan Air

10.544.281

Biaya Telepon

21.636.881 -

Biaya Lain-Lain

10.544.281 21.636.881 31.699.201

31.699.201

440.877.162

484.469.812

1.799.526

1.799.526


41.228.277

41.228.277

Biaya Peny. Mesin

31.922.576

31.922.576


74.950.379

74.950.379

Total Biaya

515.827.541

559.420.191

Laba (Rugi) Usaha

185.921.238

142.328.588

Total Biaya Adm dan Umum


Pendapatan (Biaya) Lain-Lain : Pendapatan Lain-Lain : -

-

Pendapatan Bunga Jasa Giro Pendapatan Selisih Pembayaran

422.016

422.016


422.016

422.016

Biaya Adm Bank

1.126.587

1.126.587


1.391.903

1.391.903

-

-

Biaya Lain-Lain :

Biaya Pajak Total Biaya Lain-Lain


2.518.490

2.518.490

(2.096.474)

(2.096.474)

183.824.764

140.232.114

Sumber : Analisis Penulis Perencanaan Pajak 2011 ( dalam rupiah )

Keterangan

Fiskal

Perencanaan Pajak



6.037.072.005

6.037.072.005

534.681.200

534.681.200

5.329.857.545

5.329.857.545

Harga Pokok Penjulan : Persediaan Awal Pembelian Retur Pembelian Barang Tersedia Untuk Dijual

5.864.538.745

5.864.538.745

582.818.700

582.818.700

5.281.720.045

5.281.720.045

755.351.960

755.351.960

Biaya Gaji

272.400.000

272.400.000

Biaya THR

32.850.000

Persediaan Akhir Harga Pokok Penjualan Laba Rugi Kotor Usaha



6.600.000

Biaya Sewa

60.000.000


32.850.000 600.000

7.200.000 60.000.000

15.810.000

322.653

16.132.653


4.342.548

1.238.000

5.580.548


9.754.371

199.069

9.953.440

855.678

17.463

Biaya Cetak dan Fotocopy Biaya Listrik dan Air Biaya Telepon Biaya Pos dan Materai Biaya Upah dan Tenaga Kerja Lepas Biaya Alat Tulis Kantor Total Biaya Adm dan Umum

873.141

8.627.433

8.627.433

21.032.089

21.032.089

677.993

677.993

25.200.000

25.200.000

3.937.931

3.937.931

453.088.043

464.465.228

Biaya Penyusutan : 4.566.196

4.566.196


40.415.682

40.415.682

Biaya Peny. Mesin

31.922.576

31.922.576

Biaya Peny. Inventaris Kantor


76.904.454

76.904.454

Total Biaya

529.992.497

541.369.682

Laba (Rugi) Usaha

225.359.463

213.982.278


-


28.451

28.451


28.451

28.451

1.305.000

1.305.000

675.779

675.779

-

Biaya Lain-Lain : Biaya Adm Bank Biaya Selisih Pembayaran Biaya Pajak Bunga Jasa Giro Total Biaya Lain-Lain



-

-

1.980.779

1.980.779

(1.952.328)

(1.952.328)

223.407.135

212.029.950

Perencanaan Pajak 2012 ( dalam rupiah )

Keterangan

Fiskal

Perencanaan Pajak


Penjualan Bersih : 7.382.534.116

7.382.534.116

582.818.700

582.818.700

Pembelian

6.263.420.840

6.263.420.840

Persediaan Akhir

(740.179.749)

(740.179.749)

Persediaan yang terpakai

6.106.059.791

6.106.059.791

Penjualan Barang Dagang Harga Pokok Penjulan : Persediaan Awal

Biaya Produksi : Biaya Bahan Pembantu

50.524.400

Biaya Perbaikan & Perawatan Mesin

14.455.500

Biaya Perlengkapan Pabrik

29.738.260

Biaya Sewa Forklift

4.200.000

50.524.400 295.010

14.750.510 29.738.260

105.000

4.305.000

98.918.160

99.318.170

Harga Pokok Penjualan

6.204.977.951

6.205.377.961

Laba Rugi Kotor Usaha

1.177.556.165

1.177.156.155

Biaya Gaji

488.600.000

488.600.000

Biaya THR

25.050.000

25.050.000

Total Biaya Produksi


122.035.000

122.035.000


7.200.000

7.200.000

Biaya Sewa

60.000.000

60.000.000

Biaya Parkir, Tol dan Bensin


9.806.500

200.133

10.006.633


20.443.400

417.212

20.860.612


21.299.000

568.000

21.867.000


51.426.900

1.049529

52.476.429


19.846.800

405.037

20.251.837


29.467.900

29.467.900

Biaya Telepon

12.105.900

12.105.900

Biaya Pos dan Materai

13.011.000

13.011.000

9.806.500

9.806.500

Biaya Upah dan Tenaga Kerja Lepas Biaya Sumbangan Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Lain-Lain Biaya Jasa Profesional Total Biaya Adm dan Umum

-

-

5.768.000

5.768.000

14.910.900

14.910.900 1.550.000 912.327.800

31.633

1.581.633 914.999.344


7.795.133

7.795.133


30.775.133

30.775.133

Biaya Peny. Mesin

20.424.201

20.424.201

58.994.467

58.994.467

Total Biaya

971.322.267

973.993.811

Laba (Rugi) Usaha

206.233.898

203.162.344



-

-


709.949

709.949


709.949

709.949

810.500

810.500

Biaya Lain-Lain : Biaya Adm Bank Biaya Selisih Pembayaran

11.000

11.000

Biaya Pajak Bunga Jasa Giro

-

-



821.500

821.500

(111.551)

(111.551)

206.122.347

203.050.793

Sumber : Analisis Penulis 1. Pada biaya rumah tangga kantor perusahaan memasukan biaya pembelian obat dan pengobatan untuk karyawan, biaya itu termasuk dalam golongan natura. Untuk melakukan perencanaan pajak penulis membuat biaya pengobatan sebagai biaya premi asuransi agar dapat dibiayakan berdasarkan. 2. Pada biaya lain-lain dan biaya keamanan dan kebersihan merupakan biaya yang tidak terdapat daftar nominatifnya sehingga tidak jelas atas pengeluaran tersebut. Untuk melakukan perencanaan pajak penulis membuat daftar nominatifnya dalam transaksi tersebut agar jelas dan pasti sehingga biaya tersebut dapat dibiayakan. 3. Pada biaya pemeliharaan kendaraan, biaya pemeliharaan gedung, biaya perlengkapan kantor, biaya cetak dan fotocopy, biaya perbaikan dan perawatan mesin, biaya sewa forklift merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menggunakan jasa pihak lain, dalam hal ini perusahaan memotong pph23 sebesar 2% kepada pihak penyedia jasa dan pihak penyedia jasa menyetujui pemotongan pph 23 atas jasa yang diberikan. Penulis menemukan bahwa pencatatan semua biaya perbaikan dan perawatan dicatat

oleh perusaaan sebesar jumlah yang dibayarkan ke pihak penyedia jasa. Bukan sesuai dengan angka yang tertera di bukti invoice yang diterima. Oleh karena itu, tax planning yang bisa diterapkan atas biaya perbaikan dan perawatan mesin ini adalah dengan melakukan

koreksi negatif biaya

perbaikan dan perawatan mesin. Koreksi negatif ini bertujuan untuk mencatat biaya perbaikan dan perawatan secara penuh sesuai dengan invoice.

Perencanaan Pajak Menggunakan Metode Gross Up ( dalam rupiah ) Metode Gross up

Sebelum Evaluasi

Evaluasi

Setelah Evaluasi

Biaya Pemeliharaan Kendaraan 2% x 18.201.000 / 0.98

18.201.000

371.449

18.572.449

2% x 15.810.000 / 0.98

15.810.000

322.653

16.132.653

417.212

20.860.612

2% x 20.443.400 / 0.98

20.443.400

Biaya Pemeliharaan Gedung 2% x 15.892.000 / 0.98

15.892.000

324.327

16.216.327

2% x 9.806.500 / 0.98

9.806.500

200.133

10.006.633

2% x 16.560.000 / 0.98

16.560.000

337.959

16.897.959

2% x 9.754.371 / 0.98

9.754.371

199.069

9.953.440


2% x 51.426.900 /0.98

51.426.900

1.049529

52.476.429

Biaya Cetak dan Fotocopy 2% x 378.000 / 0.98

378.000

7.714

2% x 855.678 / 0.98

855.678

17.463

2% x 19.846.800 . 0.98

385.714 873.141

19.846.800

405.037

20.251.837

14.455.500

295.010

14.750.510

4.200.000

105.000

4.305.000

Biaya Perbaikan & Perawatan Mesin 2% x 14.455.500 / 0.98

Biaya Sewa Forklip 2% x 4.200.000 / 0.80

Biaya Jasa Profesional 2% x 1.550.000 / 0.98

1.550.000

31.633

1.581.633

Pajak Terhutang Setelah dan Sebelum Perencanaan Pajak Pajak Terhutang Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak 2010 (dalam rupiah) Sebelum

Sesudah

Perencanaan Perancanaan Pajak Laba Sebelum Pajak

183.824.764

Selisih

Pajak 140.232.114

43.592.650

10.423.929,43

3.240.389,77

14.210.169,64

4.417.382,96

24.634.099,07

7.657.772,73

Fasilitas : 4.800.000.000 x 183.824.764 8.071.741.945 13.664.319,2

109.314.553,6 x 12,5%

4.800.000.000 x 140.232.114 8.071.741.945 83.391.435,43 x 12,5%

PPh Badan : 183.824.764 – 109.314.553,6 18.627.552,6

74.510.210,4 x 25%

140.232.114 – 83.391.435,43 56.840.678,57 x 25%

Pajak Terhutang

32.291.871,8

Sumber : Analisis Penulis Hasil dari pajak terhutang sebelum dan setelah Perencanaan Pajak pada tahun 2010 di atas, menurut analisis penulis terjadi selisi sebesar Rp7.657.772,73 Pajak Terhutang Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak 2011 (dalam rupiah) Sebelum

Sesudah

Perencanaan Perencanaan Pajak Laba Sebelum Pajak

223.407.135

Fasilitas : 4.800.000.000 x 223.407.135 6.037.072.005 22.203.525,3

Selisih

Pajak 212.029.950

11.377.185

177.628.202,4 x 12,5%

4.800.000.000 x 212.029.950 6.037.072.005 168.582.345,7 x 12,5%

21.072.793,22

1.130.732

10.861.901,08

582.832

31.934.694,3

1.713.564,15

PPh Badan : 11.444.733,15

223.407.135 - 177.628.202,4 45.778.932,6 x 25%

212.029.950 – 168.582.345,7 43.447.604,3 x 25%

Pajak Terhutang

33.648.258,45

Sumber : Analisis Penulis Hasil dari pajak terhutang sebelum dan setelah Perencanaan Pajak pada tahun 2011 di atas, menurut analisis penulis terjadi selisi sebesar Rp1.713.564,15 Pajak Terhutang Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak 2012 (dalam rupiah) Sebelum

Sesudah

Perencanaan Perencanaan Pajak Laba Sebelum Pajak

206.122.347

Selisih

Pajak 203.050.793

3.071.554

16.502.527,98

249.634,12

17.757.642,3

268.620,25

34.260.170,28

518.254,37

Fasilitas : 4.800.000.000 x 206.122.347 7.382.534.116 134.017.296,8 x 12,5%

16.752.162,1

4.800.000.000 x 202.105.793 7.382.534.116 131.405.800,7 x 12,5%

PPh Badan : 206.122.347 – 134.017.296,8 72.105.050,2 x 25%

18.026.262,55

202.137.426 – 131.405.800,7 70.731.625,3 x 25%

Pajak Terhutang


34.778.424,65

Hasil dari pajak terhutang sebelum dan setelah Perencanaan Pajak pada tahun 2012 di atas, menurut analisis penulis terjadi selisi sebesar Rp518.254,37

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, penelitian, perhitungan dan penyesuaian atas laporan keuangan PT JP mulai tahun 2010, 2011 dan 2012 maka penulis mendapatkan simpulan sebagai berikut : a. Biaya yang boleh dan tidak boleh di biayakan berdasarkan peraturan pajak : 1. Penulis membuat analisis biaya dan pendapatan pada laporan laba rugi perusahaan, semua akun yang ada memiliki perincian namun ada beberapa akun yang tidak sesuai dengan pengakuan pajak tapi tetep dibiayakan sehingga harus dikoreksi. 2. Pada tahun 2010 PT JP harus melakukan koreksi positif sebagian pada biaya Rumah Tangga Kantor karena telah memasukan biaya pengobatan dan pembelian obat untuk karyawan yang hal itu merupakan natura. 3. 2010 PT JP juga harus melakukan koreksi positif pada biaya telepon karena memasukan biaya HP pada biaya telepon ini, yang seharusnya biaya HP ini harus dikoreksi 50% dari nilai keseluruhannya. 4. Pada tahun 2011 PT JP harus melakukan koreksi positif sebagian atas biaya keamanan dan kebersihan karena terdapat biaya keamanan dan kebersihan yang tidak terdapat daftar nominatif untuk membuktikan adanya pengeluaran yang rutin untuk 3M mendapat, menagih dan memelihara. 5. 2011 PT JP juga harus melakukan koreksi positif lagi pada biaya Rumah Tangga Kantor karena telah memasukan biaya pengobatan dan pembelian obat untuk karyawan yang hal itu merupakan natura. 6. 2011 PT JP juga harus melakukan koreksi positif kembali pada biaya telepon karena memasukan biaya HP pada biaya telepon ini, yang seharusnya biaya HP ini harus dikoreksi 50% dari nilai keseluruhannya.

7. Pada tahun 2012 PT JP harus melakukan koreksi

positif sebagian

kembali pada biaya Rumah Tangga Kantor karena telah memasukan biaya pengobatan dan pembelian obat untuk karyawan yang hal itu merupakan natura. 8. 2012 PT JP juga harus melakukan koreksi positif kembali pada biaya telepon karena memasukan biaya HP pada biaya telepon ini, yang seharusnya biaya HP ini harus dikoreksi 50% dari nilai keseluruhannya. 9. 2012 PT JP harus mengoreksi negatif biaya jasa profesional, karena jasa profesiaonal merupakan jasa yang boleh dibiayakan. 10. 2012 pada biaya penyusutan kendaraan PT JP juga harus melakukan koreksi negatif karena telah melakukan kesalahan perhitungan tahun dalam melakukan penyusutan. b. Pengaruh rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersial : 1. Penulis membuat analisis dari hasil rekonsiliasi fiskal yang dibuat berdasarkan

pendapatan

dan

biaya

yang

dikoreksi

mayoritas

mempengaruhi total pajak terhutang yang menjadi lebih besar dibandingkan laporan keuangan komersial. 2. Dari hasil rekonsiliasi fiskal oleh penulis pada tahun 2010, mengalami selisih sebesar Rp2.011.733,92 lebih besar penulis dibanding hasil analisis PT JP pada pajak terhutang. 3. Dari hasil rekonsiliasi fiskal oleh penulis pada tahun 2011, mengalami selisih sebesar Rp367.197,11 lebih besar penulis dibanding hasil analisis PT JP pada pajak terhutang. 4. Dari hasil rekonsiliasi fiskal pada tahun 2012, mengalami selisih sebesar Rp380.817,05 lebih besar PT JP dibanding analisis penulis pada pajak terhutang. c. Metode yang efektif untuk melakukan perencanaan pajak : 1. Upaya pertama dalam Perencanaan perpajakan yang dilakukan PT JP penulis melakukan Pengujian Kepatuhan Perpajakan dalam penyetoran dan pelaporan SPT Badan dan apa yang dilakukan PT JP sudah baik karena menyetor dan melapor tepat pada waktunya sehingga mengindari sanksi denda yang dapat mengakibatkan pemborosan pengeluaran. 2. Hal kedua dalam Perencanaan Pajak penulis menguji perbandingan metode penyusutan yang diperbolehkan dalam perhitungan pajak yaitu

metode garis lurus dan saldo menurun ganda, yang dilakukan PT JP dengan menggunakan metode garis lurus dalam menghitung penyusustan aktivanya sudah sangat tepat karena menghasilkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode saldo menurun, sehingga perusahaan lebih bisa memaksimalkan biaya pajak yang berdampak pada beban pajak yang lebih kecil. 3. Yang terakhir penulis melakukan gross up pada pajak penghasilan yang bisa dipotong dari orang lain dan PT JP belum melakukan itu. d. Pengaruh perencanaan pajak terhadap beban pajak : 1. Perencanaan Pajak mampu mengurangi beban pajak yang di tanggung oleh perusahaan disetiap tahunnya, tanpa harus melanggar UndangUndang Perpajakan sehinga tidak timbul sangsi pajak. 2. Hasil dari pajak terhutang sebelum dan setelah Perencanaan Pajak pada tahun

2010,

dari

hasil

analisis

penulis

terjadi

selisi

sebesar

Rp7.657.772,73. 3. Hasil dari pajak terhutang sebelum dan setelah Perencanaan Pajak pada tahun

2011,

dari

hasil

analisis

penulis

terjadi

selisi

sebesar

Rp1.713.564,15. 4. Hasil dari pajak terhutang sebelum dan setelah Perencanaan Pajak pada tahun 2012, dari hasil analisis penulis terjadi selisi sebesar Rp518.254,37. Demikianlah kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT JP.

SARAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis memiliki saran yang semoga dapat bermanfaat bagi perusahaan. Berikut adalah saran dari penulis. 1. Dalam hal perencanaan pajak sebaiknya biaya seperti biaya rumah tangga kantor dilakukan perbaikan, agar tidak terjadi koreksi positif pada biaya tersebut. Penulis menyarankan perusahaan jika ingin memberikan fasilitas kesehatan lebih baik perusahaan membuat premi asuransi kesehatan untuk seluruh karyawan dan dihitung sebagai penghasilan wajib pajak tersebut agar biaya untuk hal pengobatan dapat dibiayakan.

2. Untuk biaya-biaya yang tidak terdapat daftar nominatifnya seperti biaya keamanan dan kebersihan dan biaya lain-lain, sebaiknya perusahaan membuatkan daftar nominatfnya agar biaya tersebut jelas dan dapat dibiayakan. 3. Perusahaan sebaiknya lebih teliti dalam menghitung tahun pada perhitungan penyusutan agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat aktiva yang masih bisa disusutkan. Semakin banyak penyusutan semakin besar pula biaya yang dapat dibiayakan. 4. Perusahaan harus lebih teliti dalam pengakuan biaya yang diakui dalam pajak agar dapat lebih memperbesar biaya yang dapat dibiayakan dan meminimalkan koreksi positif pada biaya sehingga dapat meminimalkan beban pajak. 5. Dalam membuat perencanaan pajak perusahaan dapat menggunakan metode gross up pada biaya yang bersangkutan dengan pihak lain.

REFERENSI

Agoes, S., & Trisnawati, E. (2009). Akuntansi Perpajakan(Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2009). Pendidikan Pajak. Jakarta : Percetakan IPI. Ilyas, Wirawan B.& Burton, Richard.(2008). Hukum Pajak(Edisi 4). Jakarta:PenerbitSalemba Empat. Indira, Eva P., & Pusposari, Devy. (2011). Jurnal Perencanaan Pajak. http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/131. Diakses tanggal 5 Februari 2013 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan Mardiasmo. (2009). Perpajakan (Edisi Revisi 2009). Jakarta: Andi Offset. Muljono,D. (2009). Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lainnya Sebagaimana Dimaksud Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Angka 2 Tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/PMK.03/2006 Tentang Persyaratan Sumbangan Serta Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Oleh Penampung, Penyalur, dan atau Pengelola Sumbangan dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa. Suandy, Erly. (2011). Perencanaan Pajak(Edisi 5). Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 Tentang Pengertian Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Nnomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 27/pj.22/1986 Tentang Biaya "Entertainment" Dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008. Undang – Undang No 28/2007 Pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia(Edisi 10). Buku 1. Jakarta: PenerbitSalemba Empat.

RIWAYAT HIDUP

Diah Soleha lahir di Jakarta pada 2 Februari 1990. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang ilmu Akuntansi pada tahun 2013.

PERENCANAAN PAJAK BERDASARKAN REVIEW REKONSILIASI FISKAL PADA PT JP

Recommend Documents