BAB IV EVALUASI ATAS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PT BANK MAJU)
IV.1
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal pada PT Bank MAJU. Hal paling utama dalam melaksanakan perencanaan pajak yaitu Wajib Pajak
terlebih dahulu harus memahami adanya perbedaan antara laba akuntansi dan pengakuan penghasilan menurut peraturan perpajakan. Laba akuntansi dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sedangkan laba menurut pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam laporan keuangan akuntansi komersial, setiap pengeluaran perusahaan dapat dicatat dan dilaporkan sebagai beban. Namun sesuai dengan peraturan perpajakan tidak semua pengeluaran perusahaan dapat dijadikan beban, sebab beban menurut pajak yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dan berkaitan langsung dengan peredaran usaha. Hal ini mendorong perusahaan melaksanakan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak. Tetapi pada kenyataannya PT Bank MAJU belum melakukan perencanaan pajak yang efektif. Hal ini dapat dilihat dari belum dibuatnya laporan keuangan fiskal yang bertujuan untuk keperluan penghitungan pajak. Selain itu, setelah dilakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial terdapat banyak koreksi positif dan negatif yang merugikan perusahaan akibat terlalu besar dalam membayar pajak.
56
IV.1.1 Evaluasi Kebijakan Fiskal atas Pendapatan PT Bank MAJU. Disebutkan dalam laporan laba rugi komersial PT Bank MAJU bahwa penghasilan neto dari peredaran usaha perusahaan berasal dari pendapatan bunga sebesar Rp 896.295.826.794 serta provisi dan komisi kredit sebesar Rp 16.370.367.673 sehingga jumlah pendapatan operasional perusahaan sebesar Rp 912.666.194.467. Selain itu jumlah pendapatan operasional lainnya yang berasal dari provisi/komisi yang diterima selain dari pemberi kredit sebesar Rp 5.315.259.798 dan dari pendapatan lain-lain sebesar Rp 86.124.899.876 Berdasarkan hasil evaluasi dan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan terhadap laporan pendapatan perusahaan, berikut ini merupakan penjelasan dari pos-pos akun pendapatan perusahaan, yaitu: 1.
Pendapatan bunga. Dalam menjalankan usahanya di bidang perbankan, PT Bank MAJU memperoleh pendapatan operasional salah satunya berasal dari bunga atas pinjaman yang diberikan, serta pendapatan yang berasal dari hasil kepemilikan surat-surat berharga maupun deposito. Pendapatan operasional atas bunga diperoleh dari: •
Kredit sebesar Rp 467.617.617.384
•
Surat berharga sebesar Rp 230.727.739.602
•
Bank Indonesia sebesar Rp 158.811.532.612
•
Interbank Call Money sebesar Rp 24.179.506.245
•
Deposito berjangka sebesar Rp 8.592.414.385
•
Deposito On Call sebesar Rp 886.649.304
•
Giro bank lain sebesar Rp 353.129.387
57
Selain itu perusahaan juga memiliki pendapatan bunga dalam bentuk mata uang asing yang terdiri dari: •
Surat berharga sebesar Rp 3.669.765.316
•
Interbank Call Money sebesar Rp 1.186.758.100
•
Deposito On Call sebesar Rp 180.681.652
•
Deposito berjangka sebesar Rp 90.032.808
Sesuai dengan Pasal 23 ayat 4 Undang-undang Pajak Penghasilan, PP No.131 tahun 2000 dan PP No.139 tahun 2000 menyatakan bahwa penerimaan atas bunga bagi Wajib Pajak bank tidak dipotong pajak, yang berarti pendapatan bunga dihitung dalam penghasilan laba rugi fiskal dan akan dilaporkan ke dalam SPT Tahunan. 2.
Pendapatan provisi dan komisi kredit. Pendapatan ini berasal dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon kredit (nasabah) kepada pihak penerima jaminan (pihak ketiga) apabila pemohon mengajukan kredit kepada pihak ketiga. Pendapatan provisi dan komisi kredit sebesar Rp 16.370.367.673 dicatat sebagai pendapatan operasional.
3.
Pendapatan pembiayaan Syariah. Pembiayaan PT Bank MAJU Syariah sesuai dengan segmentasinya ditujukan pada usaha menengah, koperasi dan perorangan yang terdiri dari pembiayaan Murabahah, Istishna, Musyarakah, Qardh dan Ijarah. Dari hasil operasional unit Syariah ini diperoleh pendapatan sebesar Rp 4.145.744.363.
4.
Pendapatan provisi/komisi yang diterima selain dari pemberi kredit.
58
Pendapatan provisi selain dari pemberi kredit sebesar Rp 5.315.259.798 merupakan pendapatan operasional lainnya yang berasal dari selain pemberi kredit misalnya dari perusahaan pegadaian ataupun perusahaan lainnya yang sejenis. 5.
Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini merupakan pendapatan atas hasil operasional yang berasal dari transaksi perbankan lainnya dan bukan berasal dari bunga. Yang termasuk didalam pendapatan lain-lain yaitu: •
Jasa administrasi sebesar Rp 33.566.035.844
•
Selisih penilaian efek-efek diperdagangkan sebesar Rp 31.987.093.838
•
Penjualan efek-efek sebesar Rp 13.181.312.183
•
Transaksi ATM sebesar Rp 1.890.143.643
•
Denda tunggakan kredit sebesar Rp 1.857.307.208
•
Jasa pengiriman uang sebesar Rp 1.139.828.968
•
Estimasi kerugian komitmen kontijensi sebesar Rp 1.068.713.782
•
Pendapatan unit Syariah lainnya sebesar Rp 818.881.876
•
Pendapatan dividen tunai sebesar Rp 297.957.204
•
Penalty pelunasan kredit sebesar Rp 116.674.065
•
Penutupan rekening simpanan sebesar Rp 101.015.000
•
Denda-denda lain sebesar Rp 89.999.887
Selain itu perusahaan memiliki pendapatan lain-lain dalam bentuk mata uang asing yang diperoleh dari keuntungan atas transaksi valuta asing sebesar Rp9.936.378.
59
Pada akun selisih penilaian efek-efek diperdagangkan dan penjualan efek-efek sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.558/KMK.04/2000, PP No.139 tahun 2000 dan PP No.6 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak bank sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) berupa keuntungan modal (Capital Gain), bunga dan atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek tidak dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final, artinya penghasilan yang diterima diperhitungkan dalam laporan laba rugi fiskal. 6.
Pendapatan non operasional. Yang dimaksud pendapatan non operasional ialah pendapatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional rutin perusahaan. Yang termasuk pendapatan non operasional yaitu: •
Pendapatan non operasional sebesar Rp 23.339.846.091
•
Keuntungan selisih kurs sebesar Rp 5.205.310.079
•
Sewa sebesar Rp 312.395.212
•
Pendapatan non operasional unit Syariah sebesar Rp 96.372.836
•
Pendapatan komisi pihak ketiga sebesar Rp 34.767.000
•
Kelebihan kas sebesar Rp 461.573
•
Lain-lain sebesar Rp 3.570.838
Pada pendapatan non operasional ini terdapat pendapatan yang berasal dari sewa ruangan sebesar Rp 312.395.212, berdasarkan PP No.29 tahun 1996, PP No.5 tahun 2002 dan Kep-227/PJ./2002 menyatakan bahwa penghasilan atas sewa ruangan dan atau tanah yang dimiliki oleh Wajib Pajak Badan harus dikenakan
60
pajak penghasilan yang bersifat final. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU Pajak Penghasilan bahwa penghasilan yang telah dikenakan pajak final tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak untuk menghitung PPh terhutang. Dalam hal ini PT Bank MAJU menghitung kembali pendapatan atas sewa ruangan yang sudah dipotong PPh Final ke dalam SPT Tahunan akibatnya perusahaan dikenakan pajak dua kali. Untuk itu dalam laporan keuangan fiskal, pendapatan yang berasal dari sewa harus dikoreksi negatif.
IV.1.2 Evaluasi Kebijakan Fiskal atas Beban PT Bank MAJU. Dalam laporan keuangan komersial PT Bank MAJU disebutkan bahwa beban operasional terdiri atas beban bunga sebesar Rp 455.724.812.232 serta beban provisi dan komisi sebesar Rp 1.400.000.000. Selain itu terdapat beban operasional lainnya yaitu beban perhitungan penyisihan aktiva produktif dan beban overhead, yang termasuk beban overhead yaitu beban umum dan administrasi, beban barang dan jasa pihak ketiga, beban pemasaran, beban personalia, dan beban lain-lain keseluruhan beban overhead sebesar Rp391.306.994.383. Berdasarkan hasil evaluasi dan rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan terhadap laporan laba rugi perusahaan, berikut merupakan penjelasan dari pos-pos akun beban yang tercantum didalam laporan laba rugi, yaitu: 1.
Beban bunga. Dalam kaitannya dengan bentuk usaha bank, PT Bank MAJU selain pemberi kredit juga berfungsi sebagai bank umum yang melayani kebutuhan masyarakat sebagai tempat untuk menabung serta melayani kebutuhan nasabah dalam hal investasi. Untuk itu PT Bank MAJU menyediakan beragam produk investasi 61
seperti produk tabungan, deposito, giro, hingga penyelesaian transaksi valuta asing, maka atas transaksi-transaksi tersebut pihak perusahaan wajib memberikan bunga kepada nasabah. Berikut ini merupakan rincian beban bunga operasional perusahaan: •
Deposito berjangka sebesar Rp 216.515.961.242
•
Giro sebesar Rp 80.930.731.495
•
Surat berharga sebesar Rp 78.848.437.501
•
Tabungan sebesar Rp 42.884.991.595
•
Bank lain sebesar Rp 15.924.064.962
•
Premi penjamin pemerintah DPK sebesar Rp 9.952.096.742
•
Pinjaman yang diterima sebesar Rp 4.569.532.068
•
Beban bunga premium SSB sebesar Rp 4.217.320.152
•
Undian tabungan sebesar Rp 1.377.464.507
•
Beban provisi dan komisi sebesar Rp 1.400.000.000
Beban bunga dalam bentuk mata uang asing diantaranya: •
Deposito berjangka sebesar Rp 404.669.853
•
Giro sebesar Rp 99.542.114
Biaya-biaya tersebut diatas merupakan biaya-biaya untuk memelihara penghasilan yang didasarkan atas Pasal 6 ayat 1 UU Pajak Penghasilan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Selain itu menurut PP No.131 tahun 2000 yang menyebutkan bahwa penghasilan atas bunga deposito dan diskonto serta sejenisnya bagi Wajib Pajak bank tidak dilakukan pemotongan final namun diperhitungkan dalam laporan SPT Tahunan sebagai pendapatan. Artinya biaya
62
bunga yang dikeluarkan Wajib Pajak bank dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena dalam hal ini pengenaan pajak tidak dilihat atas dasar objek pajak melainkan berdasarkan subjek pajak. 2.
Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang aktivitas operasonal perusahaan. Berikut adalah penjelasan biaya-biaya yang termasuk beban umum dan administrasi: •
Peralatan dan perabotan kantor sebesar Rp 23.794.707.957
•
Rutin kantor sebesar Rp 14.289.328.661
•
Tanah dan bangunan kantor sebesar Rp 11.329.534.530
•
Kendaraan bermotor sebesar Rp 7.531.126.070
•
Listrik dan air sebesar Rp 3.900.841.766
•
Telekomunikasi sebesar Rp 2.972.051.879
•
Emisi surat berharga sebesar Rp 1.623.425.784
•
Premi asuransi sebesar Rp 1.542.583.215
•
Pengembangan sistem informasi sebesar Rp 1.047.093.328
•
Beban ATM sebesar Rp 613.597.900
•
Pengiriman uang dan dokumen sebesar Rp 602.900.848
•
Pemeliharaan ijarah sebesar Rp 358.966.493
•
Beban administrasi dan umum syariah sebesar Rp 316.549.236
•
Penyusunan RKAP sebesar Rp 235.129.207
•
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi sebesar Rp 230.855.678
•
Beban produk kartu sebesar Rp 150.000
63
Pada
beban-beban
diatas
terdapat
beban
kendaraan
bermotor
sebesar
Rp7.531.126.070 yang didalamnya terdapat biaya penyusutan dan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan yang digunakan untuk para direksi. Berdasarkan Kep-220/PJ./2002 yang diantaranya menyatakan bahwa atas biaya perolehan atau pembelian atau biaya pemeliharaan kendaraan sedan yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Kendaraan jenis sedan ditetapkan termasuk dalam aktiva tetap kelompok II. Dalam hal ini PT Bank MAJU menerapkan kebijakan akuntansi serta menetapkan biaya penyusutan aktiva tetap berupa peralatan kantor dan kendaraan bermotor dihitung menggunakan metode saldo menurun ganda (double declining method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap yang berkisar antara 4 sampai 8 tahun. Perusahaan memiliki kendaraan sedan jenis Toyota Camry 2.6V A/T sebanyak 4 buah yang digunakan oleh direksi, masing-masing kendaraan bernilai Rp 555.900.000. Selain itu biaya perawatan rutin dan pemeliharaan kendaraan termasuk biaya bahan bakar, ganti oli atau keperluan lain yang sejenis sebesar Rp 675.237.000. Berikut ini rincian perhitungan biaya kendaraan sedan yang dapat dijadikan beban fiskal: o Perolehan sedan Camry tahun 2005
o
( Rp 555.900.000 x 4) x penyusutan 25%
Rp
555.900.000
Biaya perawatan dan pemeliharaan sedan
Rp
675.237.000
Total biaya kendaraan sedan
Rp 1.231.137.000
64
50%
x
total biaya kendaraan sedan
=
koreksi positif
50%
x
Rp 1.231.137.000
=
Rp 615.568.500
Jadi biaya yang harus dikoreksi positif sebesar Rp 615.568.500 dari total jumlah beban kendaraan bermotor. 3.
Beban barang dan jasa pihak ketiga. Beban barang dan jasa pihak ketiga ini mengungkapkan pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan pemakaian jasa untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan. Beban-beban yang terkait dalam akun ini yaitu: •
Jasa rutin sebesar Rp 13.077.932.378 mencakup: a. Beban pemakaian telepon seluler sebesar Rp 800.000. Biaya pemakaian telepon seluler ini digunakan untuk kepentingan salah satu direksi PT Bank MAJU. Sesuai dengan Kep-220/PJ./2002 bahwa atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki atau dipergunakan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya maka biaya tersebut dapat dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu beban pemakaian telepon seluler harus dikoreksi positif sebesar 50% menjadi Rp 400.000 (50% x Rp 800.000). b. Beban alat keamanan dan tibmansik sebesar Rp 8.009.318.449. Termasuk biaya didalamnya yaitu perlengkapan satpam, seragam satpam, alat pemadam kebakaran dan sejenisnya. c. Beban collection fee sebesar Rp 2.810.267.745 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menagih hutang usaha kepada debitor.
65
d. Beban fee kelembagaan sebesar Rp 1.400.452.223 yaitu biaya yang digunakan untuk membayar iuran keanggotaan atas organisasi-organisasi dimana PT Bank MAJU termasuk didalamnya, seperti keanggotaan Perbanas dan Usbanda. Biaya iuran tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. e. Beban kebersihan gedung dan ruang kantor sebesar Rp 181.742.716 merupakan biaya yang digunakan untuk merawat gedung kantor. Untuk perawatan gedung kantor perusahaan menggunakan jasa perusahaan outsourcing. f. Beban representasi pihak ketiga sebesar Rp 730.625.580. Dalam mempublikasikan produk-produknya, PT Bank MAJU menggunakan jasa pihak ketiga untuk mempresentasikannya dalam bentuk seminar, workshop dan sejenisnya. Berdasarkan SE-27/PJ.22/1986 bahwa biaya yang berkaitan dengan entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan syarat dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. Maka dari itu, PT Bank MAJU harus melakukan koreksi positif sebesar biaya yang dikeluarkan karena perusahaan tidak membuat bukti nominatif untuk dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. •
Jasa sub-kontrak sebesar Rp 11.925.287 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas seperti networking, pengiriman data, serta jasa otomasi lintas arta yang dipergunakan untuk mesin-mesin ATM.
66
•
Jasa pihak ketiga sebesar Rp 5.710.713.637 yaitu biaya-biaya yang berkenaan dengan pemakaian jasa tenaga ahli seperti pemakaian jasa konsultan hukum, konsultan manajemen, jasa broker surat berharga, dan jasa BPUPLN. Terhadap jasa tenaga ahli yaitu jasa konsultan hukum dan jasa konsultan manajemen perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU Pajak Penghasilan dan Kep-170/PJ./2002 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto bahwa setiap Wajib Pajak yang memakai jasa pihak ketiga wajib melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima pemberi jasa. Hal ini dapat berpotensi perusahaan dikenakan sanksi pajak apabila dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak dan dikenakan kewajiban untuk membayar pajak pihak ketiga yang dimaksud ditambah denda beban bunga atas keterlambatan penyetoran sebesar 2% sebulan dari pokok pajak
•
Jasa keanggotaan sebesar Rp 177.699.996 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar iuran keanggotaan olahraga (membership) bagi pegawai perusahaan atas penggunaan fasilitas pada tempat kebugaran, misalnya biaya membership lapangan golf bagi jajaran direksi, biaya penyewaan lapangan sepakbola dan sebagainya. Sesuai Pasal 9 ayat 1 huruf b UU Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa biaya untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota bukan merupakan pengurang dari penghasilan bruto yang terkait dengan Wajib Pajak Badan. Untuk itu perusahaan tidak dapat menjadikan biaya tersebut sebagai beban agar
67
mengurangi penghasilan dan harus dikoreksi positif sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan. 4.
Beban Pemasaran. Dalam memperkenalkan produknya, perusahaan melakukan promosi kepada masyarakat melalui berbagai macam iklan baik lewat media massa, media elektronik dan sebagainya. Beban pemasaran ini merupakan biaya untuk mendukung kegiatan promosi tersebut, termasuk diantaranya yaitu: •
Beban advertensi dan promosi sebesar Rp 11.659.916.689
•
Beban pengembangan produk sebesar Rp 6.901.874.610
•
Beban HUT/peresmian/perayaan sebesar Rp 621.369.644
Pada kegiatan advertensi dan promosi serta pengembangan produk, pihak perusahaan menjalin kontrak dengan pihak ketiga disertai dengan dokumen yang mendukung dalam hal pemotongan PPh Pasal 21/23, dengan begitu beban tersebut dapat diakui sebagai biaya. Beban HUT/peresmian/perayaan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk peringatan-peringatan hari besar seperi perayaan HUT PT Bank MAJU, perayaan 17 Agustus, dan perayaan-perayaan lainnya. Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 UU Pajak Penghasilan dan PP No.138 tahun 2000 dinyatakan, biaya-biaya yang bukan merupakan objek pajak tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Untuk itu beban tersebut harus dikoreksi positif . 5.
Beban Personalia. Merupakan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk, upah, gaji, lembur dan lain-lain yang dibayarkan kepada pegawai PT
68
Bank MAJU baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap/kontrak. Yang termasuk beban personalia yaitu:
6.
•
Tunjangan sebesar Rp 120.108.116.237
•
Gaji sebesar Rp 10.799.256.661
•
Pendidikan dan latihan sebesar Rp 8.749.000.000
•
Kesejahteraan personil sebesar Rp 6.685.676.807
•
Honorarium sebesar Rp 7.479.808.266
•
Lembur sebesar Rp 4.066.386.898
•
Jasa tenaga kerja sebesar Rp 1.157.037.287
•
Penyelenggaraan seleksi masuk sebesar Rp 569.360.738
Beban lain-lain. Beban lain-lain yaitu beban yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan dalam hal investasi seperti kerugian akibat penjualan surat berharga, kerugian akibat selisih nilai transaksi penjualan surat berharga dan sebagainya. Beban-beban yang terkait dalam akun ini yaitu: •
Selisih penilaian efek yang diperdagangkan sebesar Rp 105.111.190.682
•
Kerugian penjualan efek sebesar Rp 4.464.600.000
•
Administrasi Bank Indonesia sebesar Rp 1.014.219.465
•
Operasional lainnya sebesar Rp 183.382.145
•
Provisi pinjaman yang diterima sebesar Rp 151.784.870
•
Administrasi pihak ketiga sebesar Rp 90.272.325
•
Administrasi pinjaman yang diterima sebesar Rp 13.563.617
•
Perbedaan nilai transaksi perdagangan sebesar Rp 199.701.834
69
7.
Beban non operasional. Perusahaan mencatat biaya-biaya diluar aktivitas operasional perusahaan ke dalam beban non operasional. Beban-beban tersebut diantaranya: •
Beban kerugian akibat kecurangan sebesar Rp 6.019.420.905
•
Beban lain-lain sebesar Rp 1.667.237.338
•
Beban denda-denda sebesar Rp 357.443.417
•
Kerugian penghapusan aktiva tetap sebesar Rp 2.050.000
•
Beban non operasional Syariah sebesar Rp 2.792.681
Beban kerugian akibat kecurangan yaitu kerugian akibat kelalaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan seperti salah memasukkan jumlah rekening, kesalahan dalam melakukan penghitungan, maupun kelalaian dalam melaporkan hasil transaksi. Selain itu beban denda ialah denda terhadap Bank Indonesia akibat keterlambatan memberikan laporan, terdapat cek yang rusak dan kesalahan dalam memberikan laporan. Akun beban lain-lain sebesar Rp 1.667.237.338 merupakan biaya-biaya yang diperuntukkan untuk membiayai hal-hal yang sifatnya kecil dan jarang dilakukan seperti penggantian lampu, penyediaan pengharum ruangan dan sejenisnya, namun biaya tersebut tidak didukung bukti. Oleh karena itu, atas beban tersebut harus dikoreksi positif sebesar beban yang dilaporkan.
IV.1.3 Tabel Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi Komersial. Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
70
Perbedaan yang disebabkan bedanya kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu the proper matching cost against revenue, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan Negara menyebabkan terjadinya koreksi fiskal karena perbedaan waktu (timing differences) dan atau perbedaan tetap (permanent differences). Koreksi fiskal merupakan hasil dari rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial perusahaan. Koreksi tersebut dapat berupa koreksi positif, artinya menambah pajak atau koreksi negatif artinya mengurangi pajak. Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal PT Bank MAJU, banyak terdapat koreksi fiskal baik koreksi positif ataupun koreksi negatif karena perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak secara efektif. Dalam rekonsiliasi tersebut dapat terlihat koreksi positif yang diakibatkan dari beban-beban yang seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai biaya fiskal. Selain itu perusahaan juga melaporkan kembali penghasilan yang telah dipotong PPh final seperti pendapatan atas sewa ruangan yang menyebabkan pajak menjadi dipotong dua kali, untuk itu harus dilakukan koreksi negatif. Berikut ini merupakan tabel hasil rekonsiliasi fiskal PT Bank MAJU:
71
Tabel IV.1 Perbandingan Laporan Komersial dengan Laporan Fiskal PT BANK MAJU Rekonsiliasi Fiskal Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2005
Laporan komersial
Koreksi fiskal
Laporan fiskal
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Bunga Bunga Rupiah Kredit
467.617.617.384
0
Surat berharga
230.727.739.602
0
230.727.739.602
Bank Indonesia
158.811.532.612
0
158.811.532.612
24.179.506.245
0
24.179.506.245 8.592.414.385
Interbank Call Money Deposito berjangka
467.617.617.384
8.592.414.385
0
Deposito On Call
886.649.304
0
886.649.304
Giro bank lain
353.129.387
0
353.129.387
891.168.588.918
0
891.168.588.918
Jumlah Mata Uang Asing Surat berharga
3.669.765.316
0
3.669.765.316
Interbank Call Money
1.186.758.100
0
1.186.758.100
180.681.652
0
180.681.652
Deposito On Call Deposito berjangka Jumlah Provisi dan komisi kredit Jumlah Pendapatan Bunga
90.032.808
0
90.032.808
5.127.237.876
0
5.127.237.876
16.370.367.673
0
16.370.367.673
912.666.194.467
0
912.666.194.467
216.515.961.242
0
216.515.961.242
80.930.731.495
0
80.930.731.495
Beban Bunga Bunga Rupiah Deposito berjangka Giro Surat berharga
78.848.437.501
0
78.848.437.501
Tabungan
42.884.991.595
0
42.884.991.595
Bank lain
15.924.064.962
15.924.064.962
0
Premi penjamin pemerintah DPK
9.952.096.742
0
9.952.096.742
Pinjaman yang diterima
4.569.532.068
0
4.569.532.068
Beban Bunga premium SSB dimiliki
4.217.320.152
0
4.217.320.152
Undian tabungan Jumlah
1.377.464.507
0
1.377.464.507
(455.220.600.265)
0
(455.220.600.265)
404.669.853
0
404.669.853
99.542.114
0
99.542.114
(504.211.967)
0
(504.211.967)
Mata Uang Asing Deposito berjangka Giro Jumlah
72
Provisi dan komisi Jumlah Beban Bunga Pendapatan Bunga - Bersih Pendapatan pembiayaan syariah
1.400.000.000
0
1.400.000.000
(457.124.812.232)
0
(457.124.812.232)
455.541.382.235
0
455.541.382.235
4.145.744.363
0
4.145.744.363
5.315.259.798
0
5.315.259.798
Pendapatan (Beban) Operasional lainnya Provisi/komisi yang diterima selain dari pemberi kredit Pendapatan lain-lain Rupiah Jasa administrasi
33.566.035.844
0
33.566.035.844
Selisih penilaian efek diperdagangkan
31.987.093.838
0
31.987.093.838
Penjualan efek-efek
13.181.312.183
0
13.181.312.183
Transaksi ATM
1.890.143.643
0
1.890.143.643
Denda tunggakan kredit
1.857.307.208
0
1.857.307.208
Jasa pengiriman uang
1.139.828.968
0
1.139.828.968
Estimasi kerugian komitmen kontijensi
1.068.713.782
0
1.068.713.782
Pendapatan Unit Syariah lainnya
818.881.876
0
818.881.876
Pendapatan dividen tunai
297.957.204
0
297.957.204
Penalty pelunasan kredit
116.674.065
0
116.674.065
Penutupan rekening simpanan
101.015.000
0
101.015.000
89.999.887
0
89.999.887
86.114.963.498
0
86.114.963.498
9.936.378
0
9.936.378
Denda-denda lain Jumlah Mata Uang Asing Keuntungan transaksi valuta asing Jumlah
9.936.378
9.936.378
Pendapatan (beban) perhitungan penyisihan aktiva produktif - neto
(37.754.012.931)
0
(37.754.012.931)
Peralatan dan perabotan kantor
23.794.707.957
0
23.794.707.957
Rutin kantor
14.289.328.661
0
14.289.328.661
Tanah dan bangunan kantor
11.329.534.530
0
11.329.534.530
Kendaraan bermotor
7.531.126.070
615.568.500
6.915.557.570
Listrik dan air
3.900.841.766
0
3.900.841.766
Telekomunikasi
2.972.051.879
0
2.972.051.879
Beban overhead Beban umum dan administrasi
Emisi surat berharga
1.623.425.784
0
1.623.425.784
Premi asuransi
1.542.583.215
0
1.542.583.215
Pengembangan sistem informasi
1.047.093.328
1.047.093.328
0
Beban ATM
613.597.900
0
613.597.900
Pengiriman uang dan dokumen
602.900.848
0
602.900.848
Pemeliharaan ijarah
358.966.493
0
358.966.493
Beban administrasi dan umum syariah
316.549.236
0
316.549.236
Penyusunan RKAP
235.129.207
0
235.129.207
Estimasi kerugian komitmen & kontijensi
230.855.678
0
230.855.678
150000
0
150000
(70.388.842.552)
(615.568.500)
(66.007.711.017)
Beban produk kartu Jumlah
73
Beban barang dan jasa pihak ketiga Jasa rutin Beban pemakaian telepon selular
800000
400000
400000
Beban alat keamanan dan tibmansik
8.009.318.449
0
8.009.318.449
Beban collection fee
2.810.267.745
0
2.810.267.745
Beban fee kelembagaan
1.400.452.223
0
1.400.452.223
Beban kebersihan gedung & ruang kantor
181.742.716
0
181.742.716
Representasi pihak ketiga
730.625.580
730.625.580
0
(13.132.406.713)
(731.025.580)
(12.401.381.133)
6.114.691.592
0
6.114.691.592
152.307.636
0
152.307.636
5.658.287.457
0
5.658.287.457
(11.925.287.046)
0
(11.925.287.046)
Total Jasa sub kontrak Beban otomasi lintas arta Beban outsourcing software Beban jaringan data Total Jasa pihak ketiga Beban jasa konsultan hukum
4.104.550.000
0
4.104.550.000
Beban jasa konsultan manajemen
1.599.268.537
0
1.599.268.537
Beban jasa broker surat berharga
4.495.100
0
4.495.100
Beban jasa BPUPLN
2.400.000
0
2.400.000
(5.710.713.637)
0
(5.710.713.637)
177.699.996
177.699.996
0
Total Jasa keanggotan Beban keanggotaan olahraga Total
(177.699.996)
(177.699.996)
0
(30.891.633.057)
(908.725.576)
(28.637.729.593)
Advertensi dan promosi
11.659.916.689
0
11.659.916.689
Pengembangan produk
6.901.874.610
0
6.901.874.610
621.369.644
621.369.644
0
(19.183.160.943)
621.369.644
(18.561.791.299)
120.108.116.237
0
120.108.116.237
10.799.256.661
0
10.799.256.661
Pendidikan dan latihan
8.749.000.000
0
8.749.000.000
Kesejahteraan personil
6.685.676.807
0
6.685.676.807
Honorarium
7.479.808.266
0
7.479.808.266
Lembur
4.066.386.898
0
4.066.386.898
Jasa tenaga kerja
1.157.037.287
0
1.157.037.287
569.360.738
0
569.360.738
(159.614.642.894)
0
(159.614.642.894)
105.111.190.682
Jumlah Beban pemasaran
HUT/peresmian/perayaan Jumlah Beban personalia Tunjangan Gaji
Penyelenggaraan seleksi masuk Jumlah Beban lain-lain Rupiah selisih penilaian efek diperdagangkan
105.111.190.682
0
Kerugian penjualan efek
4.464.600.000
0
4.464.600.000
Administrasi Bank Indonesia
1.014.219.465
0
1.014.219.465
Operasional lainnya
183.382.145
0
183.382.145
Provisi pinjaman yang diterima
151.784.870
0
151.784.870
Administrasi pihak ketiga
90.272.325
0
90.272.325
Administrasi pinjaman yang diterima
13.563.617
0
13.563.617
Mata Uang Asing
74
Perbedaan nilai transaksi perdagangan Jumlah Jumlah Beban Overhead Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya - Net Laba Operasional - Net
199.701.834
0
199.701.834
(111.228.714.938)
0
(111.228.714.938)
(391.306.994.383)
(2.145.663.720)
(384.050.589.741)
(333.475.103.277)
(2.145.663.720)
(326.218.698.635)
122.066.278.958
129.322.683.600
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Pendapatan non operasional Pendapatan non operasional
23.339.846.091
0
23.339.846.091
5.205.310.079
0
5.205.310.079
312.395.212
312.395.212
0
Pendapatan non operasional unit syariah
96.372.836
0
96.372.836
Pendapatan komisi pihak ketiga
34.767.000
0
34.767.000
461.573
0
461.573
3.570.838
0
3.570.838
28.992.723.630
312.395.212
28.680.328.418 6.019.420.905
Keuntungan selisih kurs Sewa
Kelebihan kas Lain-lain Jumlah Beban non operasional Kerugian akibat kecurangan
6.019.420.905
0
Lain-lain
1.667.237.338
1.667.237.338
0
357.443.417
0
357.443.417
2.050.000
0
2.050.000
Denda-denda Kerugian akibat selisih pembukuan Beban non operasional syariah Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
2.792.681
0
2.792.681
(8.048.944.341)
1.667.237.338
(6.381.707.003)
20.943.779.289
1.979.632.550
22.298.621.415
143.010.058.247
151.621.305.015
(49.384.253.600)
(45.468.891.504)
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN Pajak kini * Pajak tangguhan LABA BERSIH
5.812.304.061
5.812.304.061
99.438.108.709
111.964.717.572
* PPh Badan yang terutang adalah: Rp
50.000.000
x
10%
=
5.000.000
Rp
50.000.000
x
15%
=
7.500.000
Rp 151.521.305.000
x
30% =
Jumlah
45.456.391.504 45.468.891.504
Pajak terutang menurut PT Bank MAJU sebesar Rp 49.384.253.600, berasal dari koreksi positif yang dilakukan perusahaan, sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) menjadi lebih besar yaitu sebesar Rp 164.672.512.000. Berikut merupakan rincian taksiran beban pajak menurut laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2005:
75
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan
Rp 143.010.058.247
Beda sementara Beban PPAP (kredit yang diberikan)
Rp 14.681.613.822
Beban PPAP (surat-surat berharga)
Rp
4.692.733.049
Jasa pihak ketiga dan pemasaran
Rp
621.369.644
Beban non operasional
Rp
1.666.737.338
Jumlah koreksi positif
Rp 21.662.453.853
Beda tetap
Laba kena pajak
Rp 164.672.512.000
Perhitungan pajak penghasilan badan : 10%
x
50.000.000
=
Rp
5.000.000
15%
x
50.000.000
=
Rp
7.500.000
30%
x 164.572.512.000
=
Rp 49.371.753.600
PPh yang terutang
Rp 49.384.253.600
Dari hasil rekonsiliasi fiskal pada tabel diatas, terbukti bahwa PT Bank MAJU melakukan pemborosan sumber daya dengan membayar pajak lebih besar dari pajak terutang yang seharusnya dibayar. Jumlah besarnya pajak terutang PT Bank MAJU sebelum dibuat laporan keuangan fiskal yaitu sebesar Rp 49.384.253.600, namun setelah dibuat laporan keuangan fiskal ternyata jumlah pajak terutang PT Bank MAJU hanya sebesar Rp 45.468.891.504, berarti perusahaan melakukan pemborosan sebesar Rp3.915.362.096. Dengan dilakukannya pemisahan pembukuan antara laporan untuk kegiatan komersil dan laporan untuk kewajiban perpajakan, maka perusahaan dapat 76
lebih cermat dalam menghitung besarnya pajak terutang dan dapat menghindar dari kerugian yang mungkin terjadi.
IV.2
Evaluasi Pelaksanaan dan Perencanaan Pajak yang Diterapkan PT Bank MAJU Terdapat beberapa masalah yang dihadapi PT Bank MAJU dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya, termasuk dari hasil rekonsiliasi fiskal yang telah memberikan bukti bahwa banyak terdapat koreksi fiskal, baik itu koreksi positif maupun koreksi negatif. Hasil rekonsiliasi fiskal sangat mempengaruhi terhadap laba perusahaan, dari hasil rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat terbukti bahwa PT Bank MAJU mengalami pemborosan sumber daya sebab perusahaan membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya dibayar akibatnya laba perusahaan menjadi kecil. Hal tersebut membuktikan bahwa PT Bank MAJU dalam menerapkan perencanaan pajak belum maksimal, bahkan PT Bank MAJU dapat dikatakan belum melakukan perencanaan pajak yang tercermin dengan tidak membuat laporan keuangan fiskal. Dari hasil evaluasi keseluruhan atas perlakuan perpajakan yang telah dilakukan PT Bank MAJU ditemukan beberapa masalah, antara lain: 1.
Selama ini untuk mengetahui besarnya pajak terutang PT Bank MAJU hanya mengandalkan laporan keuangan komersial, hal ini sangat beresiko terhadap koreksi-koreksi fiskal mengingat adanya perbedaan antara perlakuan menurut akuntansi dengan perlakuan menurut Undang-undang perpajakan. Seharusnya agar perusahaan dapat menerapkan perencanaan pajak dengan baik dan semaksimal mungkin, maka harus dibuat laporan keuangan fiskal.
77
2.
PT Bank MAJU belum mempunyai pegawai yang benar-benar mengerti dan memahami perpajakan, selama ini pegawai yang menangani bidang perpajakan merupakan pegawai yang belum mempunyai keahlian khusus di bidang pajak. Selain itu, pegawai yang menangani perpajakan hanya satu orang. Seharusnya untuk kepentingan perusahaan, PT Bank MAJU merekrut pegawai profesional di bidang perpajakan dan memakai ahli pajak dari pihak eksternal agar dapat melaksanakan perencanaan pajak secara maksimal.
3.
Perusahaan tidak selalu/seluruhnya melakukan pemotongan terhadap jasa yang dipakai (PPh Pasal 23), seperti jasa konsultan hukum, jasa konsultan manajemen, jasa kebersihan gedung dan ruang kantor. Hal ini dapat berakibat dikenakannya sanksi pajak apabila dilakukan pemeriksaan oleh fiskus dan dikenakan kewajiban untuk membayar withholding tax yang dimaksud ditambah denda bunga atas keterlambatan penyetoran sebesar 2% sebulan dan atau 100% dari pokok pajak sesuai Pasal 13 Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan masalah diatas, untuk perencanaan pajaknya perusahaan dapat melakukan pemotongan dengan menggunakan metode gross up. Berikut adalah perhitungan gross up atas jasa-jasa yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23:
78
Tabel IV.2 Pemotongan PPh Pasal 23 dengan metode gross up Keterangan Jasa konsultan hukum Jasa konsultan manajemen
Sebelum 4.104.550.000 1.599.268.537
Jasa pemeliharaan gedung kantor Total biaya
181.742.716 5.885.561.253
Gross up: 7,5% x 4.104.550.000 / 0.925 7,5% x 1.599.268.537 / 0.925 6% x 181.742.716 / 0.94
4.437.351.351 1.728.938.959 193.343.315
Total Gross up PPh Pasal 23 yang harus disetor: Tarif 7,5% atas jasa konsultan hukum Tarif 7,5% atas jasa konsultan manajemen Tarif 6% atas jasa pemeliharaan gedung kantor
6.359.633.625
Total PPh pasal 23 yang harus disetor Pengurangan PPh badan akibat biaya Selisih kurang PPh badan: 30% x (6.359.633.625 - 5.885.561.253) Selisih lebih pembayaran PPh pasal 23: (474.072.372 - 438.690.953)
307.841.250 119.945.140 10.904.563
332.801.351 129.670.422 11.600.599
438.690.953 5.885.561.253
474.072.372 6.359.633.625
Penghematan Beban Pajak
4.
Setelah
142.221.712 (35.381.419) 106.840.293
Di dalam beban barang dan jasa pihak ketiga terdapat akun representasi pihak ketiga yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sebenarnya sesuai dengan Surat Edaran SE-27/PJ.22/1986 biaya tersebut dapat dijadikan beban, namun karena tidak ada bukti nominatifnya yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, akibatnya beban tersebut tidak dapat dijadikan biaya. Hal ini jelas merugikan perusahaan.
5.
Pada beban barang dan jasa pihak ketiga terdapat akun beban keanggotaan olahraga bagi pegawai perusahaan sebesar Rp 177.699.996. Beban tersebut tidak dapat dijadikan biaya fiskal sebab beban tersebut merupakan natura yang diberikan perusahaan dalam bentuk membership pusat kebugaran/olahraga, seperti membership lapangan golf bagi pejabat/petinggi perusahaan. 79
Hal ini merugikan bagi perusahaan karena sesuai dengan UU PPh No.17 Tahun 2000, pemberian natura/kenikmatan terhadap pemegang saham, sekutu, atau anggota termasuk pegawai perusahaan tidak bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto. Perencanaan pajaknya adalah dengan cara mengganti fasilitas tersebut dan memberikannya kepada pegawai dengan cara memberikan tunjangan keanggotaan olahraga. Atas tunjangan ini akan dimasukkan ke dalam penghasilan karyawan dan menjadi Objek Pajak PPh Pasal 21. 6.
Perusahaan memberikan fasilitas berupa pemakaian telepon seluler kepada pihak direksi untuk mendukung kegiatannya sebesar Rp 800.000. Biaya tersebut berdasarkan Kep-220/PJ./2002 hanya dapat dibiayakan sebesar 50% dari total biaya yang dikeluarkan. Perencanaan pajak yang dapat diterapkan PT Bank MAJU yaitu dengan cara memberikan tunjangan telekomunikasi kepada pihak direksi sebagai pengganti biaya pemakaian telepon seluler yang dibayar oleh perusahaan. Dengan memberikan tunjangan maka biaya tersebut merupakan penghasilan bagi pihak direksi dan menjadi objek pajak PPh Pasal 21. Berikut ini merupakan contoh ilustrasi perhitungan atas penghasilan salah
seorang direksi PT Bank MAJU untuk tahun 2005 yang akan memperlihatkan tunjangan yang diterima karena faktor jabatan dan pajaknya dihitung dengan menggunakan metode gross up: Fulan merupakan direktur umum PT Bank MAJU. Fulan bekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun penuh dan berstatus kawin dengan 2 (dua) orang anak yang masih ditanggung dan seorang istri (K/2). Selama tahun 2005, Fulan menerima gaji bulanan sebesar Rp 11.550.000/bulan dan tunjangan dari perusahaan berupa Tunjangan Pengobatan
sebesar
Rp
4.375.000/bulan,
Tunjangan
Uang
Makan
sebesar 80
Rp3.750.000/bulan, Tunjangan lainnya sebesar Rp 5.250.000/bulan dan Tunjangan Hari Raya sebesar Rp 13.140.000. Setelah perencanaan pajak, perusahaan memberikan tunjangan tambahan yang berkaitan dengan jabatannya yaitu Tunjangan Keanggotaan Olahraga sebesar Rp 6.255.000/bulan dan Tunjangan Telekomunikasi sebesar Rp1.250.000/bulan, selain itu PT Bank MAJU telah memberikan Tunjangan PPh Pasal 21 sebesar jumlah yang harus dibayar. Maka perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah perencanaan pajak untuk Fulan selama setahun adalah: Tabel IV.3 Perhitungan perencanaan pajak PPh 21 terhadap penghasilan salah satu direksi
No
Keterangan
Sebelum
Sesudah
91
Gaji selama tahun 2005
138.600.000
138.600.000
2
Tunjangan pengobatan
52.500.000
52.500.000
3
Tunjangan uang makan
45.000.000
45.000.000
4
Tunjangan lainnya
63.000.000
63.000.000
5
Tunjangan hari raya
13.140.000
13.140.000
6
Tunjangan keanggotaan olahraga
-
75.060.000
7
Tunjangan telekomunikasi
-
15.000.000
8
Tunjangan pajak
107.108.308
155.602.154
9
Total penghasilan bruto
419.348.308
557.902.154
10
Biaya jabatan 5% (Max Rp 1.296.000)
(1.296.000)
(1.296.000)
11
Penghasilan neto
418.052.308
556.606.154
12
PTKP
(15.600.000)
(15.600.000)
13
PKP (Penghasilan Kena Pajak)
402.452.308
541.006.154
14
PPh Pasal 21: 5% x Rp 25.000.000
1.250.000
1.250.000
10% x Rp 25.000.000
2.500.000
2.500.000
15% x Rp 50.000.000
7.500.000
7.500.000
25% x Rp 100.000.000
25.000.000
25.000.000
35% x Rp 202.452.000
70.858.308
35% x Rp 341.006.000
119.352.154
81
107.108.308
11
155.602.154
Perkiraan penghematan PPh Badan: Dari tunjangan keanggotaan olahraga
x 30%
22.518.000
Dari tunjangan telekomunikasi
x 30%
4.500.000
12
Selisih lebih pembayaran PPh Pasal 25
13
Selisih lebih pembayaran PPh Pasal 21 (155.602.154 – 107.108.308)
14
Penghematan Beban Pajak
27.018.000
48.493.846 21.475.846
Dari perhitungan tersebut, PT Bank MAJU dapat melakukan perencanaan PPh Pasal 21 dengan memberikan tunjangan atas jabatan direksi dengan cara gross up, hal ini tidak merugikan perusahaan karena tunjangan yang diberikan kepada karyawan dapat dijadikan beban fiskal.
IV.3
Pelaksanaan Perpajakan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan perpajakan yang telah dilakukan
pada PT Bank MAJU dan terbukti bahwa masih terdapat masalah terkait dengan perencanaan pajak, maka ada beberapa rekomendasi untuk penyelesaian masalah tersebut, yaitu: a. Jasa Konsultan Manajemen. Sebelum perencanaan pajak PT Bank MAJU belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan yang dipakai. Setelah perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara melakukan gross up atas PPh Pasal 23, maka perusahaan dapat menambah biaya jasa konsultan hukum sebesar Rp 332.801.351 ke dalam laporan fiskalnya. b. Jasa Konsultan Hukum. 82
Seperti halnya jasa konsultan manajemen, PT Bank MAJU juga belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pemakaian jasa konsultan. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan cara metode gross up agar pembayaran PPh Pasal 23 dapat dijadikan biaya sebesar Rp 129.670.422 sebagai pengurang penghasilan bruto. c. Jasa pemeliharaan gedung. Dalam hal pemeliharaan kebersihan kantor, PT Bank MAJU menggunakan jasa cleaning servis, namun sebagai pihak pemakai jasa, PT Bank MAJU belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Setelah perencanaan pajak dengan menggunakan metode gross up perusahaan dapat memasukkan biaya dari hasil gross up sebesar Rp 11.600.599 sebagai pengurang penghasilan bruto. d. Representasi pihak ketiga. Untuk menjadikan beban representasi pihak ketiga sebagai biaya, maka sesuai SE27/PJ.22/1986 PT Bank MAJU harus membuat bukti nominatif yang dapat menunjukkan bahwa kegiatan tersebut bersifat formal dan terkait dengan kegiatan usaha serta kemudian dilampirkan ke dalam SPT Tahunan. Dengan begitu beban representasi sebesar Rp 730.625.580 dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. e. Beban keanggotaan olahraga. PT Bank MAJU memberikan fasilitas berupa membership atas arena olahraga kepada pegawainya dan fasilitas tersebut tidak dapat dibiayakan karena termasuk kategori natura. Perencanaan pajaknya yaitu dengan cara menggantinya menjadi tunjangan keanggotaan olahraga, dengan begitu tunjangan yang diberikan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. f. Pemakaian telepon seluler.
83
PT Bank MAJU memberikan fasilitas kepada para direksi berupa pemakaian telepon seluler. Sesuai Kep-220/PJ./2002 biaya pemakaian telepon seluler hanya dapat dibiayakan sebesar 50%. Sebagai perencanaan pajaknya perusahaan dapat memberikan
fasilitas
tersebut
dengan
menggantinya
menjadi
tunjangan
telekomunikasi. Dengan begitu tunjangan tersebut menjadi objek PPh Pasal 21, namun perusahaan dapat melaporkannya sebagai biaya.dalam laporan fiskal. Berikut ini merupakan hasil perhitungan atas perbandingan besarnya jumlah pajak terutang antara jumlah pajak sebelum dilakukannya perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak :
84
PT BANK MAJU Rekonsiliasi Fiskal Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2005 Sebelum Perencanaan Pajak Laporan komersial
Koreksi fiskal
Laporan fiscal
Setelah Perencanaan Pajak Perencanaan pajak
Laporan fiskal
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Bunga Bunga Provisi dan komisi kredit Jumlah Pendapatan Bunga
891.168.588.918
891.168.588.918
0
891.168.588.918
16.370.367.673
0
16.370.367.673
0
16.370.367.673
912.666.194.467
0
912.666.194.467
0
912.666.194.467
(455.220.600.265)
0
(455.220.600.265)
0
(455.220.600.265)
1.400.000.000
0
1.400.000.000
0
1.400.000.000
(457.124.812.232)
0
(457.124.812.232)
0
(457.124.812.232)
455.541.382.235
0
455.541.382.235
0
455.541.382.235
4.145.744.363
0
4.145.744.363
0
4.145.744.363
Beban Bunga Bunga Provisi dan komisi Jumlah Beban Bunga Pendapatan Bunga - Bersih Pendapatan pembiayaan syariah Pendapatan (Beban) Operasional lainnya Provisi/komisi yang diterima selain dari pemberi kredit
5.315.259.798
0
5.315.259.798
0
5.315.259.798
Pendapatan lain-lain
86.124.899.876
0
86.124.899.876
0
86.124.899.876
(37.754.012.931)
0
(37.754.012.931)
0
(37.754.012.931)
Pendapatan (beban) perhitungan penyisihan aktiva produktif - neto Beban overhead Beban umum dan administrasi Peralatan dan perabotan kantor
23.794.707.957
0
23.794.707.957
0
23.794.707.957
Rutin kantor
14.289.328.661
0
14.289.328.661
0
14.289.328.661
Tanah dan bangunan kantor
11.329.534.530
0
11.329.534.530
0
11.329.534.530
Kendaraan bermotor
7.531.126.070
615.568.500
6.915.557.570
0
6.915.557.570
Listrik dan air
3.900.841.766
0
3.900.841.766
0
3.900.841.766
Telekomunikasi
2.972.051.879
0
2.972.051.879
0
2.972.051.879
Emisi surat berharga
1.623.425.784
0
1.623.425.784
0
1.623.425.784
85
Premi asuransi
1.542.583.215
0
1.542.583.215
0
1.542.583.215
Pengembangan sistem informasi
1.047.093.328
0
1.047.093.328
0
1.047.093.328
613.597.900
0
613.597.900
0
613.597.900
Beban ATM Pengiriman uang dan dokumen
602.900.848
0
602.900.848
0
602.900.848
Pemeliharaan ijarah
358.966.493
0
358.966.493
0
358.966.493
Beban administrasi dan umum syariah
316.549.236
0
316.549.236
0
316.549.236
Penyusunan RKAP
235.129.207
0
235.129.207
0
235.129.207
Estimasi kerugian komitmen & kontijensi
230.855.678
0
230.855.678
0
230.855.678
Beban produk kartu Jumlah
150.000
0
150.000
0
150.000
(70.388.842.552)
(615.568.500)
(66.007.711.017)
0
(66.007.711.017)
Beban barang dan jasa pihak ketiga Jasa rutin Beban pemakaian telepon selular
800.000
400.000
400.000
0
0
Beban alat keamanan dan tibmansik
8.009.318.449
0
8.009.318.449
0
8.009.318.449
Beban collection fee
2.810.267.745
0
2.810.267.745
0
2.810.267.745
Beban fee kelembagaan
1.400.452.223
0
1.400.452.223
0
1.400.452.223
181.742.716
0
181.742.716
11.600.599
193.343.315
Beban kebersihan gedung & ruang kantor Representasi pihak ketiga Total
c.
730.625.580
730.625.580
0
d. 730.625.580
730.625.580
(13.132.406.713)
(731.025.580)
(12.401.381.133)
742.226.179
(13.144.007.312)
6.114.691.592
0
6.114.691.592
0
6.114.691.592
152.307.636
0
152.307.636
0
152.307.636
5.658.287.457
0
5.658.287.457
0
5.658.287.457
(11.925.287.046)
0
(11.925.287.046)
0
(11.925.287.046)
Jasa sub kontrak Beban otomasi lintas arta Beban outsourcing software Beban jaringan data Total Jasa pihak ketiga Beban jasa konsultan hukum
4.104.550.000
0
4.104.550.000
b. 332.801.351
4.437.351.351
Beban jasa konsultan manajemen
1.599.268.537
0
1.599.268.537
a. 129.670.422
1.728.938.959
Beban jasa broker surat berharga
4.495.100
0
4.495.100
0
4.495.100
2.400.000
0
2.400.000
0
2.400.000
(5.710.713.637)
0
(5.710.713.637)
462.471.773
(6.173.185.410)
Beban jasa BPUPLN Total Jasa keanggotan Beban keanggotaan olahraga Total Jumlah
177.699.996
177.699.996
0
0
0
(177.699.996)
(177.699.996)
0
0
0
(30.891.633.057)
(908.725.576)
(28.637.729.593)
0
(31.242.479.768)
11.659.916.689
0
11.659.916.689
0
11.659.916.689
Beban pemasaran Advertensi dan promosi
86
Pengembangan produk
6.901.874.610
0
6.901.874.610
0
6.901.874.610
621.369.644
621.369.644
0
0
0
(19.183.160.943)
621.369.644
(18.561.791.299)
0
(18.561.791.299)
120.108.116.237
0
120.108.116.237
0
120.108.116.237
10.799.256.661
0
10.799.256.661
0
10.799.256.661
Pendidikan dan latihan
8.749.000.000
0
8.749.000.000
0
8.749.000.000
Kesejahteraan personil
6.685.676.807
0
6.685.676.807
0
6.685.676.807
Honorarium
7.479.808.266
0
7.479.808.266
0
7.479.808.266
Lembur
4.066.386.898
0
4.066.386.898
0
4.066.386.898
Jasa tenaga kerja
1.157.037.287
0
1.157.037.287
0
1.157.037.287
569.360.738
0
569.360.738
0
569.360.738 177.699.996
HUT/peresmian/perayaan Jumlah Beban personalia Tunjangan Gaji
Penyelenggaraan seleksi masuk Tunjangan keanggotaan olahraga
0
0
0
e. 177.699.996
Tunjangan telekomunikasi
0
0
0
f.
(159.614.642.894)
0
Jumlah
60.000.000
60.000.000
(159.614.642.894)
237.699.996
(159.852.342.890)
0
(111.228.714.938)
Beban lain-lain
(111.228.714.938)
0
(111.228.714.938)
Jumlah Beban Overhead
(391.306.994.383)
(2.145.663.720)
(384.050.589.741)
(386.893.039.912)
(333.475.103.277)
(2.145.663.720)
(326.218.698.635)
(329.061.148.806)
129.322.683.600
126.480.233.429
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya - Bersih Laba Operasional - Bersih
122.066.278.958
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Pendapatan non operasional Pendapatan non operasional
23.339.846.091
0
23.339.846.091
0
23.339.846.091
5.205.310.079
0
5.205.310.079
0
5.205.310.079
312.395.212
312.395.212
0
0
0
Pendapatan non operasional unit syariah
96.372.836
0
96.372.836
0
96.372.836
Pendapatan komisi pihak ketiga
34.767.000
0
34.767.000
0
34.767.000
461.573
0
461.573
0
461.573
3.570.838
0
3.570.838
0
3.570.838
28.992.723.630
312.395.212
28.680.328.418
0
28.680.328.418 6.019.420.905
Keuntungan selisih kurs Sewa
Kelebihan kas Lain-lain Jumlah Beban non operasional Kerugian akibat kecurangan
6.019.420.905
0
6.019.420.905
0
Lain-lain
1.667.237.338
1.667.237.338
0
0
0
357.443.417
0
357.443.417
0
357.443.417
Kerugian akibat selisih pembukuan
2.050.000
0
2.050.000
0
2.050.000
Beban non operasional syariah
2.792.681
0
2.792.681
0
2.792.681
Denda-denda
87
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
(8.048.944.341)
1.667.237.338
(6.381.707.003)
0
(6.381.707.003)
20.943.779.289
1.979.632.550
22.298.621.415
0
22.298.621.415
143.010.058.247
151.621.305.015
148.778.854.844
(49.384.253.600)
(45.468.891.504)
(44.616.156.453)
5.812.304.061
5.812.304.061
5.812.304.061
99.438.108.709
111.964.717.572
109.975.002.452
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN Pajak kini * Pajak tangguhan LABA BERSIH
Penghasilan Kena Pajak
sebelum perencanaan pajak
setelah perencanaan pajak
164.672.512.100
148.778.854.844
persentase 9.651%
* PPh Badan yang terutang adalah: Rp
50.000.000
x
10%
=
5.000.000
5.000.000
Rp
50.000.000
x
15%
=
7.500.000
7.500.000
Rp 164.572.512.000
x
30%
=
49.371.753.600
Rp 148.678.854.000
x
30%
=
Jumlah
44.603.656.453 49.384.253.600
44.616.156.453
9,655%
88
Penghematan pajak yang dapat dilakukan sebesar: Pajak sebelum perencanaan
Rp 49.384.253.600
Pajak setelah perencanaan
Rp 44.616.156.453 -
Jumlah penghematan
Rp
4.768.097.147
Dari hasil rekonsiliasi fiskal sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak terbukti bahwa sebelum dilakukan perencanaan pajak laba kena pajak PT Bank MAJU sebesar Rp 164.672.512.100, namun setelah dilakukan perencanaan pajak secara efektif laba kena pajak perusahaan menjadi Rp 148.778.854.844. Dengan bertambah kecilnya laba kena pajak maka akan berdampak pada jumlah pajak terutang, jika sebelumnya pajak terutang sebesar Rp 49.384.253.600 setelah dilakukan perencanaan pajak secara optimal maka besarnya pajak PT Bank MAJU menjadi Rp 44.616.156.453. Perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp 4.768.097.147 atau sekitar 9,655%.
89
