PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA 1912 JAKARTA (PERIODE: 2011-2013) Atika Darety, Murtedjo Universitas Bina Nusantara, Jl. Kebon Jeruk Raya No.27, Jakarta Barat 11530 (021)53696969 / (021) 5300244
[email protected]
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana penerapan pajak penghasilan, mengetahui penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan serta menghitung kembali pajak penghasilan di AJB Bumiputera 1912. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan adanya perbedaan proses perhitungan antara laporan keuangan dengan laporan fiskal dalam menentukan jumlah pajak terhutang karena terdapat perbedaan pengakuan terhadap biaya-biaya dan pendapatan menurut Laporan Keuangan komersial dan fiskal. Simpulan penelitian ini adalah pelaksanaan pajak yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 belum sepenuhnya benar dan sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Tetapi AJB Bumiputera 1912 telah melakukan penyetoran dan pelaporan perpajakan tepat waktu. (ADP)
Kata kunci: Perencanaan pajak, rekonsiliasi fiskal, perpajakan
ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze and determine the extent of the application of income tax, knowing deposits and income tax reporting and recalculating the income tax in AJB Bumiputera 1912. The method used in this study is a qualitative method. Results of analysis of the research that has been done, found the differences between the calculation process of the financial statements with fiscal reports in determining the amount of tax payable because there are differences in the recognition of costs and revenues by commercial and fiscal Financial Statements. The conclusions of this study is the implementation of tax AJB Bumiputera 1912 has not been entirely correct and in accordance with tax laws. But AJB Bumiputera 1912 has made a deposit and timely tax reporting. (ADP)
Keywords: Tax planning, fiscal reconciliation, taxation
PENDAHULUAN Menurut Pasal 1 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perlu dilakukan upaya tertentu untuk mengoptimalkan kewajiban pajak yaitu melalui perencanaan pajak (tax planning). Namun pada kenyataannya, kewenangan yang diberikan kepada Wajib Pajak sering disalah gunakan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Salah satunya adalah Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Badan atau perusahaan menganggap pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Semakin besar membayar pajak, maka semakin besar juga pajak itu mengurangi laba perusahaan. Pada dasarnya perusahaan ingin berhasil dan keberhasilannya itu diukur dari seberapa besar laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Menurut Ayers et al (2008) yang dikutip dari jurnal penelitian (Octavia & Jauhari, 2010), "Reporting according to accounting standards and reporting the tax have different goals and motivations. Company managers will report a huge profit for commercial purposes, and vice versa for tax purposes. According to Ayers et al. (2008), a company that would like to report a lower tax liability will perform tax planning as much as possible (high tax planning), so as to minimize corporate tax obligations" yang memiliki arti bahwa pelaporan berdasarkan standar akuntansi dan standar perpajakan mempunyai tujuan dan motif yang berbeda. Pimpinan suatu perusahaan akan melaporkan laba yang besar untuk kepentingan komersial, tetapi sebaliknya untuk kepentingan perpajakan. Sebuah perusahaan menginginkan kewajiban perpajakan serendah mungkin dengan menerapkan perencanaan pajak sebanyak mungkin, sehingga bisa meminimalkan kewajiban perpajakan perusahaan. Namun, terkadang perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara melalaikan atau melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan. Terutama kewajiban Pajak Penghasilan suatu Wajib Pajak badan. Perusahaan AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan yang bergerak dalam pemberian jasa asuransi jiwa dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas kegiatan usaha yang dilakukannya. Sebagai Wajib Pajak, biasanya perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang dibebankan terhadapnya sehingga dapat mengoptimalkan laba yang diperolehnya. AJB Bumiputera 1912 sendiri dalam melaksanakan perencanaan pajak dilakukan dengan cara memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, dan pemilihan pada metode penyusutan. Namun, dalam perhitungan penyusutan, perusahaan
belum konsisten sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Sehingga laba yang diperoleh AJB Bumiputera belum optimal. Maksud dari optimal itu sendiri adalah merupakan kondisi tertinggi yang mungkin dilakukan oleh seseorang/sesuatu tanpa merusak unsur apa adanya. Sehingga, dengan melaksanakan perencanaan pajak (tax planning), perusahaan akan terbantu dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat mengupdate peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA 1912 JAKARTA (PERIODE: 2011-2013)”.
METODE PENELITIAN Metodologi yang digunakan yaitu metode kualitatif yang melaksanakan suatu penelitian melalui pengamatan yang bertujuan untuk menunjukan penerapan Pajak Penghasilan AJB Bumiputera 1912. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan AJB Bumiputera 1912 dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan cara analytical procedure, dimana data yang akan dianalisis berupa laporan keuangan perusahaan dan SPT Tahunan yang kemudian dilanjutkan dengan reperformance, yaitu dengan melakukan pengujian penghitungan kembali dari penghitungan yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Setelah mengolah dan menganalisis data-data yang diperoleh dari AJB Bumiputera 1912 penulis akan menyajikan data-data tersebut dengan menggunakan bentuk tabel karena data-data yang disajikan akan lebih ringkas sehingga akan lebih mudah dianalisis dan lebih mudah dimengerti. Selain itu, penulis juga menyajikan data dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga dapat mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. Dan dimensi waktu yang digunakan adalah tahun berurutan (Time Series).
HASIL DAN BAHASAN 4.1.1 Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan dalam Perhitungan PPh Terutang Kebijakan akuntansi yang dijalankan dalam perhitungan akuntansi pada perusahaan adalah: 1. Dasar pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan adalah accrual basis. 2. Penyusutan aktiva yang digunakan adalah dengan metode garis lurus (straight line method). 4.2 Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang 1. Biaya Makan dan Minum Perusahaan memberikan uang makan bersamaan dengan gaji bulanan berdasarkan jumlah hari kerja karyawan. Besarnya uang makan diberikan sesuai dengan golongan masing-masing karyawan. Dalam hal ini, perusahaan kurang efektif dalam memberikan uang makan kepada karyawannya yang dibayar bersama dengan gaji bulanan. Sebaiknya perusahaan mengganti uang makan tersebut dengan menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan secara bersama-sama di tempat kerja. Karena biaya makan dan minum diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto dan merupakan pengecualian pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan. 2. Transportasi Karyawan Untuk transportasi karyawan, perusahaan memberikan biaya transportasi pulang dan pergi dan ke tempat kerja yang diberikan bersama gaji bulanan berdasarkan jumlah hari kerja karyawan. Khusus untuk posisi direksi dan setingkat manajer mendapatkan fasilitas kendaraan berupa mobil. Biaya transportasi karyawan ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan peraturan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1. 3. Biaya Pengobatan
Biaya pengobatan diberikan oleh perusahaan dengan metode reimbursement, dimana karyawan membayarkan biaya untuk berobat, kemudian karyawan memberikan kuitansi atau tagihan yang sudah dibayarkan tersebut ke perusahaan, untuk diberikan pengganti biaya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 huruf a Undangundang Nomor 36 Tahun 2008, menyebabkan biaya pengobatan tersebut merupakan objek PPh Pasal 21. Diatur lebih lanjut dalam peraturan perusahaan, beban pajak yang timbul atas biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan sebagai biaya perusahaan, sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan menjadi lebih besar, yang mengakibatkan rasio profitabilitas perusahaan menjadi kecil. Atas hal tersebut, penulis merumuskan sebuah perencanaan pajak atas biaya pengobatan karyawan tersebut, agar rasio profitabilitas perusahaan menjadi lebih besar, dengan cara menurunkan biaya yang dikeluarkan perusahaan, yaitu dengan mengganti metode pemberian fasilitas pengobatan dari sistem reimburse dengan memberikan rumah sakit rujukan. Pada metode pemberian rumah sakit rujukan, karyawan diharuskan hanya melakukan pengobatan di rumah sakit yang telah ditentukan, tanpa harus membayar biaya pengobatan. Adapun biaya pengobatan nantinya akan ditagihkan pihak rumah sakit kepada perusahaan. Dalam istilah perpajakan, pemberian fasilitas pengobatan ini disebut dengan penggantian yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Hal ini adalah menghindari Pasal 4 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, sehingga biaya pengobatannya bukan merupakan objek PPh Pasal 21, dan tidak ada biaya pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Namun disisi lain, sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, disebutkan bahwa penggantian yang diberikan dalam bentuk natura, tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak, sehingga jika terjadi laba fiskal, pajak yang terutang atas penghasilan perusahaan menjadi lebih besar, atau jika terdapat rugi fiskal, rugi fiskal menjadi lebih kecil atau bisa menjadi laba fiskal. 4. Tunjangan Hari Raya (THR) Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan berupa uang kepada karyawan setahun sekali. Jumlah yang diberikan biasanya sesuai dengan gaji pokoknya. 5. Biaya Penyusutan dan Perbaikan Kendaraan Perusahaan menyediakan kendaraan dinas yang disediakan direktur pemasaran. Biaya perbaikan/pemeliharaan/penyusutan kendaraan yang dipakai oleh direktur, tidak dapat dikurangkan seluruhnya sebagai biaya perawatan dan penyusutan kendaraan dalam laporan laba rugi perusahaan. Jumlah biaya yang dapat dikenakan hanya sebesar 50% karena sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 220/PJ/2002 pasal 3 ayat (2), biaya dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Perusahaan dapat membiayakan seluruhnya apabila kendaraan kantor tidak diberikan sebagai fasilitas bagi direktur, melainkan digunakan sepenuhnya hanya untuk keperluan perusahaan saja. Hal ini juga menghindari penggunaan kendaraan kantor untuk keperluan pribadi karyawan, misalnya supir perusahaan. 4.2.1 Metode Penyusutan Metode penyusutan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan perpajakan saat ini adalah metode penyusutan saldo menurun (declining balance method) dan metode penyusutan garis lurus (straight line method). Perusahaan saat ini menggunakan metode penyusutan garis lurus (straight line method). Sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan yang diperbolehkan menurut Peraturan Perpajakan. Hal ini dapat membantu dalam penyusunan laporan laba rugi fiskal karena tidak perlu melakukan koreksi terhadap biaya penyusutan. 4.3 Rekonsiliasi Fiskal Dalam menyusun laporan keuangan fiskal diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui dan menganalisis pendapatan serta biaya yang boleh diakui berdasarkan Peraturan Undang-undang Perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dibuat untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal untuk mempermudah Wajib Pajak mengetahui penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang dalam satu tahun pajak. Rekonsiliasi fiskal memiliki tujuan untuk menghilangkan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang berdasarkan pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan peraturan undang - undang perpajakan. Pokok-pokok yang dilakukan rekonsiliasi tidak terbatas pada penghasilan saja tetapi juga terhadap biaya pada satu periode tertentu. Perbedaan dapat terjadi pada saat pengakuan biaya dan penghasilan yang berbeda atau perbedaan dalam menggunakan metode, sehingga menghasilkan biaya menurut fiskal lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan biaya menurut metode akuntansi komerisal. Akibat perbedaan pengakuan dan perbedaan
metode menyebabkan jumlah angka yang bersifat temporer (beda waktu) dan bersifat permanen (beda tetap). Perbedaan permanen terjadi karena dalam pajak menghitung penghasilan dan biaya secara fiskal berbeda dengan menghitung penghasilan dan biaya secara komersial yang disebabkan karena prinsip - prinsip yang dianut tanpa dilakukan koreksi. Sedangkan perbedaan temporer adalah perbedaan yang bersifat sementara, terjadi karena adanya ketidaksamaan dalam menggunakan metode pengakuan penghasilan atau biaya secara fiskal dan komersial. Oleh karena itu dalam rekonsiliasi fiskal harus dilakukan koreksi atau penyesuaian baik koreksi fiskal yang bersifat positif maupun negatif. Koreksi fiskal positif terjadi apabila biaya yang diakui secara komersial lebih besar atau secara fiskal tidak diakui sehingga menyebabkan jumlah pajak yang terutang akan bertambah karena pengurangan biaya. Sebaliknya koreksi fiskal negatif terjadi apabila biaya yang diakui secara komersial lebih kecil dari pada biaya secara fiskal, sehingga akan menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil karena terjadi penambahan biaya. 4.4 Analisis Pendapatan pada Laporan Laba-Rugi AJB Bumiputera 1912 1. Pendapatan Premi Pendapatan Premi diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Pendapatan premi yang diperoleh AJB Bumiputera terdiri dari 3 macam, yaitu: pendapatan premi pertama, pendapatan premi lanjutan tahun pertama, dan pendapatan premi lanjutan. Pendapatan premi pertama merupakan pendapatan yang diterima oleh AJB Bumiputera yang sumbernya dari nasabah yang baru pertama kali menjadi polis. Pendapatan premi lanjutan tahun pertama adalah pendapatan yang diterima oleh AJB Bumiputera yang sumbernya dari pemegang polis yang baru tetapi sudah melakukan pembayaran premi yang pertama dan akan melanjutkan pembayaran yang kedua kalinya (tiga bulan sekali). Sedangkan pendapatan premi lanjutan merupakan pendapatan yang diterima oleh AJB Bumiputera yang sumbernya dari pemegang polis lama. 2. Premi Reasuransi-Bersih Pengaturan reasuransi tidak membebaskan perusahaan dari kewajiban pemegang polis. Perusahaan juga menanggung risiko reasuransi dalam kegiatan usahanya untuk kontrak asuransi jiwa (inward reinsurance). Premi reasuransi diasumsikan diakui sebagai pendapatan atau beban yang diakui dengan cara yang sama pada saat reasuransi dianggap sebagai bisnis langsung, dengan mempertimbangkan klasifikasi produk dari bisnis yang direasuransikan. 3. Penurunan (kenaikan) Premi yang Belum Merupakan Pendapatan Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian yang belum merupakan pendapatan dari premi yang sudah dibayar atas polis asuransi kontrak jangka pendek. Perhitungan dilakukan setiap akhir bulan atas setiap polis secara proposional. 4. Hasil Investasi Penghasilan investasi dari bunga deposito berjangka, obligasi, hasil property, dan pinjaman polis diakui atas dasar proporsi waktu. Keuntungan (kerugian) atas pelepasan surat berharga diakui pada saat terjadinya transaksi. Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari hasil investasi. 5. Laba Penjualan Harta Benda Pendapatan laba penjualan harta benda terdiri dari laba penjualan atas tanah, kendaraan, mesin, dan inventaris yang dimiliki oleh perusahaan. 6. Pendapatan Komisi dan Klaim Reasuransi Komisi dan klaim reasuransi diakui sebagai pendapatan pada saat diterimanya daftar tagihan reasuransi dari reasuradur. 7. Pendapatan Lain Pendapatan lainnya diakui pada saat terjadinya (accrual basic). Pendapatan ini terdiri dari jasa giro, keuntungan atas asset penjualan tetap dan denda-denda. Contoh nya denda atas telat pembayaran polis.
4.5 Analisis Beban pada Laporan Laba-Rugi AJB Bumiputera 1912 1. Komisi Beban komisi adalah bagian dari premi bruto yang menjadi hak agen/broker atau perusahaan asuransi lain sehubungan dengan jasa yang diberikannya dalam penutupan pertanggungan, baik langsung maupun tidak langsung. Agen menjual polis kepada peserta, menagih setiap tanggal jatuh tempo ke peserta untuk membayar premi. Maka
perusahaan memberikan komisi kepada agen. Di dalam biaya komisi ini, termasuk pula komisi untuk pegawai yang melakukan dinas ke luar kota. 2. Biaya Sewa Perusahaan mengeluarkan biaya untuk menyewa gedung kantor yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Untuk biaya tersebut tidak perlu dikoreksi karena merupakan salah satu komponen biaya pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Undang Undang PPh Pasal 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 3 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Atas biaya sewa ini, Perusahaan AJB Bumiputera telah memotong PPh final pasal 4 ayat 2 setiap bulannya kepada pemilik gedung. 3. Biaya Pemasaran/Promosi Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memasarkan produk dan jasa AJB Bumiputera 1912 kepada klien. 4. Biaya Jasa Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar jasa broker, jasa pemeliharaan bangunan kantor, jasa konsultan, pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan mesin computer, pemeliharaan kendaraan kantor, dan pemeliharaan inventaris rumah dinas. 5. Klaim dan Manfaat Klaim dan manfaat asuransi meliputi klaim-klaim yang telah disetujui (settled claims), klaim dalam proses penyelesaian (outstanding claims) dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan (claim incurred but not yet reported). Pada akhir tahun, semua klaim untuk tahun yang bersangkutan tetapi dibayar pada periode berikutnya dicatat sebagai hutang klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari Reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan pengakuan jumlah klaim. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dinyatakan sebesar jumlah taksiran (estimasi) berdasarkan perhitungan teknis asuransi oleh aktuaris. Perubahan dalam jumlah estimasi liabilitasi klaim sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui sebagai penambah atau pengurang beban dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan. 6. Kenaikan Cadangan Premi Biaya kenaikan cadangan premi adalah beban dari kenaikan cadangan premi yang seharusnya dibebankan pada periode akuntansi yang sama tetapi ditangguhkan dan dicatat sebagai aktiva lain-lain, yang pada tahun-tahun berikutnya akan diamortisasi. Untuk biaya ini, menurut PMK Nomor 81/PMK.03/2009, tentang pembentukan/pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya Pasal 1 huruf b, cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai biaya. 7. Biaya Administratif Kantor Operasional Biaya administratif kantor operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk kantor operasional. 8. Biaya Gaji Biaya gaji dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar karyawannya. Gaji tersebut diberikan berdasarkan golongan dan jabatan masing-masing karyawan. Gaji diberikan setiap akhir bulan ke masing-masing karyawannya. 9. Biaya Penyusutan Perusahaan memiliki bermacam-macam asset, diantaranya bangunan kantor, rumah dinas luar, kendaraan dinas, inventaris kantor, mesin komputer, dan inventaris rumah dinas. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. 10. Biaya Lain-Lain Beban pemasaran, beban umum dan administrasi dan beban lain diakui sesuai manfaat nya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis). Perubahan estimasi akuntansi pada hakekatnya merupakan suatu taksiran yang perlu direvisi dengan adanya informasi tambahan yang diketahui dalam periode berikutnya. Jumlah koreksi atas perubahan estimasi akuntansi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan saldo laba awal periode.
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan Dari hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang telah dilakukan atas Laporan Keuangan, Surat Pemberitahuan Tahunan Badan, dan Penerapan Pajak Penghasilan Badan pada AJB Bumiputera 1912 tahun 2011, 2012, dan 2013. Maka penulis dapat memberi beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Dalam melakukan koreksi fiskal AJB Bumiputera 1912 belum maksimal. Hal itu terlihat dengan adanya beberapa biaya yang dikoreksi tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. 2. Dalam melakukan koreksi fiskal AJB Bumiputera 1912 masih melakukan kesalahan yaitu staff bagian pajak tidak teliti dalam melakukan perhitungan, seperti : a. Pada tahun 2011, AJB Bumiputera 1912 dalam mengoreksi biaya administrasi kantor masih salah. Seharusnya perusahaan melakukan koreksi terhadap akun sumbangan pajak pengobatan, subsidi pajak kemitraan agen, dan PPh pengganti fasilitas. Sehingga total koreksi yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 16.606.258.893,-. b. Tahun 2011, perusahaan masih salah dalam mengoreksi biaya gaji. Perusahaan melakukan koreksi sebesar Rp 11.667.368.619,-. Perusahaan seharusnya hanya melakukan koreksi sebesar Rp 7.742.554.831,- karena perusahaan melakukan koreksi terhadap biaya pensiun pegawai. c. Pada tahun 2011, perusahaan tidak melakukan koreksi atas biaya pindah dinas dalam (DD) pada akun biaya-biaya lainnya. Seharusnya perusahaan melakukan koreksi untuk biaya tersebut karena merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pegawai sehingga tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. d. Tahun 2011, perusahaan masih salah dalam melakukan koreksi biaya jasa sebesar Rp 589.652.946,- karena pada akun biaya jasa pemeliharaan kendaraan dan biaya jasa pemeliharaan inventaris rumah dinas dikeluarkan untuk kepentingan direktur perusahaan. e. Pada tahun 2012 dan 2013 perusahaan masih salah dalam melakukan koreksi terhadap biaya transportasi. Seharusnya perusahaan melakukan koreksi sebesar Rp 4.130.687.904,- untuk akun biaya pindah pegawai dinas luar (DL) dan sebesar Rp 1.952.012.332,- untuk akun biaya pindah pegawai dinas dalam (DD) di tahun 2012. Kemudian tahun 2013 sebesar Rp 3.837.721.455,- untuk akun biaya pindah pegawai dinas luar (DL) dan sebesar Rp 2.344.928.308,- untuk akun biaya pindah pegawai dinas dalam (DD). Karena merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pegawai. f. Pada tahun 2012, AJB Bumiputera 1912 harus melakukan koreksi positif sebagian pada biaya pemasaran/promosi karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, biaya pemasaran/promosi yang merupakan pemberian imbalan kepada pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggara kegiatan promosi tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan. g. Tahun 2011, 2012, dan 2013 AJB Bumiputera 1912 dalam menghitung penyusutan masih belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga perusahaan masih harus melakukan koreksi. 3. Tahun 2011, 2012, dan 2013 AJB Bumiputera mengalami kerugian fiskal. Sehingga hutang pajak perusahaan pada tahun tersebut adalah nihil. 4. Terdapat perbedaan perhitungan hasil antara perhitungan laba bersih sebelum pajak menurut perhitungan perusahaan dengan perhitungan penulis. Pada tahun 2011, laba menurut perusahaan sebesar Rp 1.398.613.540.031,- sedangkan menurut penulis adalah sebesar Rp 1.395.584.691.585,-. Tahun 2012, menurut perusahaan sebesar Rp 1.853.018.586.614,- sedangkan menurut penulis sebesar Rp 434.935.886.378,-. Pada tahun 2013, menurut perusahaan sebesar Rp 2.262.076.156.446,- sedangkan menurut peulis adalah sebesar Rp 2.255.893.506.683,-. 5.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, bahwa secara keseluruhan kinerja AJB Bumiputera 1912 sangat baik dalam menyusun laporan keuangan komersial. perusahaan telah menyusun laporan keuangan komersial sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Namun, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kepada perusahaan AJB Bumiputera 1912 dalam meningkatkan kinerja khususnya dalam memenuhi dan memahami kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu: 1. AJB Bumiputera 1912 sebaiknya melakukan penghematan pajak dengan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak secara tepat. 2. Perlu mengikuti perkembangan dari peraturan-peraturan perpajakan mengenai biaya-biaya yang dapat dan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. 3. Harus membuat daftar nominatif apabila ada pengeluaran untuk biaya-biaya yang tidak terdapat daftar
nominatifnya seperti biaya iklan dan promosi dan perjamuan agar biaya tersebut seluruhnya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. 4. Sebaiknya perusahaan melakukan pengendalian pajak (tax control) untuk memastikan bahwa kewajiban pajaknya telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah mematuhi persyaratan formal maupun materil dengan cara pemerikasaan.
REFERENSI Aryanti, Yessica Dewi. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT.”X” di Semarang. Semarang. Cook, John K. 2009. Execution And Documentation Are Critical To Success. The CPA Journal Dewi, Santy Sari. 2014. Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Pada PT Rutan Di Surabaya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 3 No.2 Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undangundang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta. Direktorat Jendral Pajak. 2009. Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta. Oktavia dan Arif, Jauhari. 2010. Tax Planning and Stock Returns: Evidence From Indonesia. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Indonesia. PMK Nomor 02/PMK.03/2008 tentang Biaya Promosi yang Tidak Dapat DIkurangkan dari Penghasilan Bruto. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Indonesia. PMK Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan. Jakarta. Republik Indonesia. 1992. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Jakarta. Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi Delapan. Jakarta: Salemba Empat. Rosenberg, Marian. 2012. Top Five Year-End Tax Planning Tips For US Corporations. The CPA Jounal. Silitonga, Laorens. 2013. Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV Andi Offset Cabang Manado. Suandy, Erly. 2013. Perencanaan Pajak, Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo, 2013. Perpajakan Indonesia, Edisi Sebelas. Jakarta: Salemba Empat.
RIWAYAT PENULIS Atika Darety Puspitasari lahir di Jakarta, 28 Maret 1993. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2015.
