ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ( TAX PLANNING ) ATAS PAJAK PENGHASILAN DALAM UPAYA PENINGKATAN

“ ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ( TAX PLANNING ) ATAS PAJAK PENGHASILAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN, ( PENELITIAN PADA PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA, GRESIK ). “

SKRIPSI

Oleh : RIEFKY KRISMAHARDIAN SAPUTRA NPM :24133012

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2013

HALAMAN PENGESAHAN

Telah

diterima dan disetujui oleh

tim Penguji

Skripsi

serta di nyatakan LULUS. Dengan demikian Skripsi ini di

nyatakan

mencapai

sah

gelar

untuk

sarjana

melengkapi

syarat – syarat

EKONOMI pada FAKULTAS

EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA.

Tim Penguji Skripsi : 1. Ketua

: Dr. Soenarmi, SE., MM.

(

)

(

)

(

)

(

)

( Dekan Fakultas Ekonomi )

2. Sekretaris : Aminatuzzuhro, SE.,M.Si. ( Ketua Program Studi )

3. Anggota

: 1. Bachtiar Rahman Halik, SE.MM. ( Dosen Penguji I )

2. Drs. Koes Soeparno, Ak. ( Dosen Penguji II )

“ ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ( TAX PLANNING ) ATAS PAJAK PENGHASILAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN, ( PENELITIAN PADA PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA, GRESIK ).”

NAMA

: RIEFKY KRISMAHARDIAN SAPUTRA

FAKULTAS

: EKONOMI

JURUSAN

: AKUNTANSI

NPM

: 24133012

DI SETUJUI dan DITERIMA OLEH DOSEN PEMBIMBING

Aminatuzzuhro, SE.,M.Si.

“ ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ( TAX PLANNING ) ATAS PAJAK PENGHASILAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN, ( PENELITIAN PADA PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA, GRESIK ).”

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya

Oleh : RIEFKY KRISMAHARDIAN SAPUTRA NPM :24133012

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2013

“ Analisis Penerapan Perencanaan Pajak ( Tax Planning ) Atas Pajak Penghasilan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Karyawan, ( Penelitian Pada Pt. Goldfindo Intikayu Pratama, Gresik ).” Riefky Krismahardian Saputra NPM :24133012

Abstraksi Upaya meminimalisasi pengeluaran kas untuk pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah melalui perencanaan pajak ( tax planning )baik secara legal sesuai dengan ketentuan yang berl;aku maupun secara ilegal yang melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak pada umumnya merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak. Tujuan yang ingin di capai adalah meminimalisasi pengeluaran kas maupun beban pajak sehingga tercipta efisiensi keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini dianalisa kewajiban pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21 ) yang telah dilakukan oleh PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA, Gresik dan memberikan alternatif perencanaan pajak ( tax palnning )yang dapat di tempuh oleh perusahaan sehingga tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai dengan sukses tanpa melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selama ini beban pembayaran pajak penghasilan pasal 21 ( PPh 21 ) atas penghasilan karyawan dipotong atau di tanggung oleh karyawan sendiri dengan cara di potong secara langsung dari jumlah pendapatan atau gaji karyawan, sehingga mengurangi jumlah pendapatan yang di bawa pulang oleh karyawan ( take home pay). Secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan karyawan itu sendiri. Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis dengan melihat beberapa metode perhitungan atau pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ( PPh 21 ) maka dapat memberikan kesimpulan bahwa PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA, Gresik dapat meminimalisasi dan efisiensi pengeluaran kas perusahaan atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak serta mengupayakan kesejahteraan karyawannya dengan melakukan perencanaan pajak dengan metode gross up. Metode ini di pilih dan disarankan kepada perusahaan karena dapat memberiakan keuntungan secara finansial dalam penghematan kepada kedua belah pihak yaitu perusahaan sebagai pihak yang memberikan kerja dan karyawan sebagai pekerja dimana disni di bahas sebagai obyek pajak penghasilan pasal 21 ( PPh 21 ). Kata kunci: perencanaan pajak, tax planning, metode gross up

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan segala berkah, anugerah, dan kasihNya yang tak terhingga sehingga saya berkesempatan menimba ilmu hingga jenjang Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikannya.. menyelesaikan

Berkat

skripsi

PERENCANAAN

rahmatNya

dengan

PAJAK

(

judul TAX

pula “

memungkinkan ANALISIS

PLANNING

)

saya

untuk

PENERAPAN ATAS

PAJAK

PENGHASILAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN, ( PENELITIAN PADA PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA, GRESIK ). “ Sebagaimana diketahui bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk

dapat menyelesaikan studi di jenjang Perguruan Tinggi dan

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Walaupun dalam penulisan skripsi ini penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran dan bantuan maupun dorongan dari beberapa pihak maka skripsi ini tidak akan mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar – besarnya kepada :

1.

Bapak H. Budi Endarto, SH., M.Hum. Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya.

2.

Ibu Dr. Soenarmi, SE., MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya.

3.

Ibu Aminatuzzuhro, SE.,M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Wijaya Putra Surabaya..dan juga selaku dosen pembimbing

yang dengan kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan member petunjuk yang sangat berguna sehingga terselesaikannya skripsi ini. 4.

Segenap tenaga pengajar, karyawan dan seluruh rekan – rekan mahasiswa terutama Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya.

5.

Papa dan mama tercinta terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan dan bantuannya secara moril maupun materil yang telah diberikan selama ini.

6.

Kepada mas Teguh dan mbak Reni dari bagian perpajakan yang telah membantu dengan memberikan pengarahan dan petunjuk serta memberi saya data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini.

7.

Kekasihku Ika Lestari, terima kasih sudah mendampingi aku selama ini, mendukung aku dalam setiap kegiatan dan menjadi motivasiku untuk cepat bisa menyelesaikan skripsi ini dan lulus menjadi sarjana.

8.

Seluruh teman – teman ku yang selalu menghibur dan nongkrong bareng ketika aku sudah jenuh dan pusing saat mengerjakan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penulisan skripsi ini, oleh karenanya penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran bagi perbaikan di masa mendatang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya,

Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI ABSTRAKSI…………………………………………………...........…………. iv KATA PENGANTAR……………………………………………….............….. v DAFTAR ISI……………...........……………………………,,………………. viii DAFTAR TABEL …………….............………………………………..……… xi DAFTAR GAMBAR……………………............………………………………xii DAFTAR LAMPIRAN…………………………...........………………...…… xiii

BAB I: PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang masalah............................................................................... 1 1.2. Rumusan masalah........................................................................................ 5 1.3. Tujuan penelitian......................................................................................... 5 1.4. Mamfaat penelitian...................................................................................... 6

BAB II : TELAAH PUSTAKA 2.1.

Landasan teori............................................................................................. 7 2.1.1

Pengertian Pajak.............................................................................. 7

2.1.2. Undang – Undang Pajak.................................................................. 8 2.1.3. Fungsi Pajak.................................................................................... 9 2.1.4. Jenis – Jenis Pajak......................................................................... 10 2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak............................................................. 12 2.1.6. Pajak Penghasilan.......................................................................... 13 2.1.7. Perhitungan PPh 21....................................................................... 22 2.1.8. Manajemen Pajak.......................................................................... 29

2.1.9. Perencanaan Pajak......................................................................... 30 2.1.10. Metode Pemotongan PPh 21......................................................... 37 2.2.

Penelitian Terdahulu................................................................................. 43

2.3.

Kerangka Konseptual................................................................................ 45

BAB III: METODE PENELITIAN 3.1.

Jenis Penelitian.......................................................................................... 48

3.2.

Diskripsi Populasi dan Penentuan Sampel................................................ 49

3.3.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel............................................. 50 3.3.1. Definisi Variabel........................................................................... 50 3.3.2. Definisi Operasional Variabel....................................................... 51

3.4.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.............................. 52

3.5.

Teknik Keabsahan Data............................................................................ 54

3.6.

Teknik Analisa Data.................................................................................. 55

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 4.1.

Penyajian Data.......................................................................................... 56 4.1.1. Gambaran Perusahaan................................................................... 56 4.1.2. Struktur Organisasi........................................................................ 58 4.1.3. Kebijakan Gaji Karyawan............................................................. 64 4.1.4. Daftar Gaji Karyawan................................................................... 65 4.1.5. Daftar Setoran Pajak PPh 21......................................................... 66

4.2.

Analisis Data............................................................................................. 70 4.2.1. Perhitungan Pajak.......................................................................... 77

4.3.

Interpretasi................................................................................................. 89

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 5.1.

Kesimpulan............................................................................................... 92

5.2.

Saran.......................................................................................................... 94

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.................................................................................................................24 Tabel 2.2.................................................................................................................24 Tabel 2.3.................................................................................................................41 Tabel 2.4.................................................................................................................43 Tabel 4.1.................................................................................................................66 Tabel 4.2.................................................................................................................67 Tabel 4.3.................................................................................................................68 Tabel 4.4.................................................................................................................69 Tabel 4.5.................................................................................................................78 Tabel 4.6.................................................................................................................79 Tabel 4.7.................................................................................................................80 Tabel 4.8.................................................................................................................81 Tabel 4.9.................................................................................................................82 Tabel 4.10...............................................................................................................83 Tabel 4.11...............................................................................................................84 Tabel 4.12...............................................................................................................85 Tabel 4.13...............................................................................................................86 Tabel 4.14...............................................................................................................88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.............................................................................................................14 Gambar 2.2.............................................................................................................46 Gambar 4.1.............................................................................................................59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

:Surat Perijinan Penelitian

Lampiran 2

: Surat Setoran Pajak

Lampiran 3

: Bukti pemotongan PPh 21

Lampiran 4

: Perhitungan PPh 21 karyawan sebelum Tax Planning

Lampiran 5

: Perhitungan PPh 21 karyawan setelah Tax Planning

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi bangsa Indonesia di samping sumber daya alam yaitu minyak bumi dan gas. Pajak merupakan pendapatan yang paling penting dan berpengaruh kepada beberapa aspek kehidupan, hal ini dikarenakan sebagian besar pendapatan pajak di gunakan untuk melakukan pembangunan beberapa fasilitas bagi masyarakat. Selain itu pajak juga berfungsi sebagai regulator dan stabilisator untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring berkembangnya pembangunan di berbagai bidang / aspek ekonomi masyarakat.

Pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan dana belanja yang semakin tinggi berupaya keras dalam mengolah pajak kebijakan fiscal, serta penyempurnaan system penerimaan dan pengolahan pajak. Disamping itu juga memberikan penghargaan bagi para pembayar pajak terbesar dan menerapkan system self assessment dimana masyarakat di beri kesempatan untuk menghitung dan menyetor sendiri besarnya pajak.

Bagi negara semakin besar pajak maka akan semakin baik bagi tingkat keuangan negara, namun bagi wajib pajak hal ini merupakan suatu beban. Karena semakin kecil nilai pajak yang harus di bayar maka akan semakin menguntungkan. Hal ini sudah menjadi salah sifat dasar manusia yaitu sifat ekonomis. Menurut Binsarjono dan Mansur (2004) ada hal dasar yang tedapat pada sifat manusia “ Klo bisa tidak membayar mengapa hrus membayar. Klo bisa membayar lebih kecil kenapa harus membayar lebih besar”.

Dengan

adanya

sifat

mendasar

inilah

yang

membuat

adanya

kecendrungan wajib pajak untuk berusaha meminimalkan jumlah pajak yang harus di bayar. Dalam rangka meminimalkan beban pajak, secara mendasar dapat di kelompokan menjadi 2 ( dua ) cara antara lain :

1. Meminimalkan jumlah beban pajak dengan cara – cara yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku ( legal ), atau yang dikenal dengan istilah penghindaran pajak ( tax avoidance ). 2. Meminimalkan jumlah beban pajak yang harus di bayar dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku ( ilegal ) atau yang disebut juga dengan istilah penggelapan pajak ( tax evasion ).

Bagi wajib pajak cara yang terbaik untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus di bayar adalah dengan cara yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku ( tax avoidance ). Untuk melaksanakan tax avoidance secara baik dan tidak terjebak dengan tax evasion, maka diperlukan

adanya manajemen pajak ( tax management ). Tax management adalah usaha – usaha yang dilakukan untuk mengelola pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak secara baik dalam rangka meminimalkan jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku ( legal ). Upaya – upaya meminimalisasi pajak tersebut sering juga di sebut dengan tax planning ( perencanaan pajak ) yaitu upaya pemenuhan kewajiban pajak secara tepat waktu dan lengkap sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Menurut tujuan tax planning secara khusus di tujukan untuk memenuhi hal – hal seperti berikut ini ( Yenni mangotin:1994:45-46 ): 1. Menghilangkan / menghapus pajak sama sekali 2. Menghilangkan / menghapus pajak dalam tahun berjalan 3. Menunda pengakuan penghasilan 4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain 5. Memperluas bisni atau melakukan expansi usaha dengan membentuk badan usaha baru 6. Menghindari pengenaan pajak ganda 7. Menghindari penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, mempercepat atau memperbanyak pengurangan pajak.

Ada beberapa jenis pajak yang di kenakan terhadap masyarakat salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21. Adalah pajak atas penghasilan masyarakat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang di lakukan oleh pribadi subyek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Apabila orang pribadi subyek pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh pasal 21, maka akan menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotong PPh 21 adalah wajjib pajak orang pribadiatau wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri furniture. Seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak bermunculan pesaing yang bergerak pada bidang industri yang sama. Hal ini membuat perusahaan harus tetap menjaga kinerja agar proses produksi dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Ini dapat dilakukan dengan cara memamfaatkan sumber daya perusahaan dengan efisien dan efektif. Salah satu cara tindakan efektifitas dan efisiensi tersebut adalah dengan mengelola kewajiban pajak dengan baik dan benar, sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari sanksi administrasi pajak berupa denda, bunga, maupun kenaikan pajak.

Melihat uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian pada perusahaan tersebut. Hal ini untuk dapat melihat sejauh mana penggunaan tax planning pada perusahaan ini berjalan. Terutama pada perhitungan PPh 21 pada

gaji karyawan, sehingga berpengaruh pada besar pendapatan, beban pajak yang di tanggung dan tingkat kesejahteraan karyawan. Nantinya berdampak pada tingkat produktifitas perusahaan itu sendiri. Semua berusaha di sajikan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN

PAJAK

(

TAX

PLANNING

)

ATAS

PAJAK

PENGHASILAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN, ( PENELITIAN PADA PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA, GRESIK ).

1.2 Rumusan masalah



Bagaimana perencanaan pajak ( tax planning ) pada perusahaan PT.GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA mengenai PPh 21 terhadap penghasilan karyawan.



Sampai sejauh mana berdampak pada kinerja perusahaan dan kesejahteraan karyawan didalam perusahaan tersebut.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui perencanaan pajak dalam perusahaan PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA ini berjalan.



Melakukan perhitungan besarnya pajak penghasilan ( PPh 21) yang di bebankan dan dipotong dari gaji atau pendapatan karyawan

1.4 Mamfaat penelitian

Adapun mamfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 1. Bagi penulis Dapat menambah wawasan mengenai perencanaan pajak pada sebuah perusahaan dan perhitungan pajak penghasilan pada karyawan sesuai dengan judul penelitian. 2. Bagi perusahaan Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi pentingnya perencanaan pajak ( tax planning ) terhadap pendapatan karyawan dalam sebuah perusahaan guna menghindari pemborosan sumber daya serta optimalisasi pemenuhan kewajiban pajak perusahaan. 3. Bagi akademis Dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perencanaan pajak ( tax planning ) terutama berkaitan dengan PPh pasal 21 mengenai penghasilan karyawan pada sebuah perusahaan terkait.

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1.

Landasan Teori

2.1.1. Pengertian pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro ( 2008:1 )

Pajak adalah iuran rakyat terhadap kas negara menurut undang – undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik ( kontraprestasi ) yang dapat langsung di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Erly Suandi

(2002;5 ) mengemukakan sebagai berikut :

“Pajak adalah perpindahan kekayaan rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya di gunakan untuk public saving dimana menjadi sumber utama public investment.”

Definisi pajak lainnya di kemukakan adalah (2008;1 )

pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di terapkan pemerintah yang dapat di paksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Sedangkan pengertian pajak lainnya adalah ( 2004;2 )

Pajak adalah iuran terhadap negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang bersangkutan dengan tugas negara harus menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definis di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa: 

Pajak di tarik berdasarkan undang – undang atau peraturan pelaksanaannya



Dalam pembayarannya tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi secara individual dari pemerintah



Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah



Pajak di tujukan untuk pengeluaran – pengeluaran, apabila dalam pembayarannya terdapat surplus maka akan di gunakan dalam public investment

2.1.2. Undang – Undang pajak

Menurut Mardiasmo ( 2001; 5-6 ) dalam Undang – Undang Pajak diatur hal – hal yang telah di pilih dalam kebijakan perpajakan mengenai sumber pajak, obyek pajak, tarif pajak dan prosedur perpajakan yang di tuangkan dalam dua jenis ketentuan hukum.

1.

Hukum Pajak Materil Memuat ketentuan yang mengatur mengenai obyek pajak yaitu keadaan, perbuatan peristiwa hukum yang dikenakan pajak ( subyek ), berupa besarnya pajak yang dikenakan ( tarif ), segala sesuatu yang

timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh Undang – Undang pajak penghasilan

2. Hukum Pajak Formil Memuat tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materil agar menjadi kenyataan ( cara melaksanakan hukum pajak materil ). Hukum ini memuat antara lain berupa tata cara penetapan hutang pajak

dan

kewajiban

pajak,

seperti

cara

pelaporan,

tata

carapembayaran dan sebagainya. Contoh Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.3. Fungsi Pajak

Melihat dari beberapa definisi dari beberapa ahli maka terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu : ( 2008:3-4 )

1) Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara ) Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut di tempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak

Penghasilan ( PPh ), Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ), Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ), dan lain – lain.

2) Fungsi Regularend ( Pengatur ) Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomik, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.4. Jenis – jenis Pajak

Menurut jenisnya macam pajak

dapat dikelompokan menjadi tiga

jenis yaitu: ( 2008:7-9 )

I. Jenis pajak menurut golongannya Pajak menurut golongannya dbagi menjadi 2 ( dua ) kelompok yaitu :

a. Pajak langsung adalah pajak yang haru sdipikul atau di tanggung sendiri oleh wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan atau di bebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dibabankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Beban pajak ini dapat

dilimpahkan kepada orang dan hanya dikenakan pada hal – hal tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu saja, contoh: Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ).

II. Jenis Pajak Menurut sifatnya. Menurut sifatnya jenis pajak dapat dikelompokan menjadi 2 ( dua ) yaitu:

a. Pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya. Contoh: Pajak Penghasilan ( PPh ) dengan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak ( status pernikahan, junmlah anak ataupun tanggungan lainnya ). Kemudian selanjutnya di lihat dari keadaan pribadi wajib pajak tersebut, barulah menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b.

Pajak obyektif adalah pajak yang pengenannya memperhatikan pada obyeknya baik berupa benda, keadaan perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya

kewajiban

membayar

pajak,

tanpa

memperhatikan keadaan pribadi subyek pajak ( wajib pajak ) maupun tempat tinggal.

III. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi 2 ( dua ) yaitu:

a. Pajak Negara ( Pajak Pusat ) adalah pajak yang di pungut oleh pemerintahan pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan ( PPh ), Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ), Pajak penjualan Atas Barang Mewah ( PPnBH ), dan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ).

b. Pajak Daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing. Contoh : Pajak Daerah Tingkat I ( propinsi ), antara lain : Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin penangkapan Ikan di Wilayahnya. Sedangkan Pajak Daerah Tingkat II ( kabupaten / kotamadya ) antara lain Pajak Pembangunan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Atas Reklame.

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 ( tiga ) sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2003;67 ) antara lain:

a) Official Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus di bayar ( pajak terutang ) oleh seseorang.

b) Self Aassesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya jumlah beban pajak yang harus dibayar ( hutang pajak ).

c) Witholding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang.

2.1.6. Pajak Penghasilan

Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang di terima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak. Pengenaan Pajak Penghasilan adalah terhadap Subyek Pajak atau penghasilan yang di terima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Secara umum pengertian subyek pajak sebagaimana dikemukakan Suandy, Erly ( 2002 : 48-49 )

Subyek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan yaitu orang pribadi; Warisan yang belum dibagi sabagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak; Badan; Bentuk Usaha Tetap. Pengertian penghasilan sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan ( 2001 : 54 )

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun luar indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan PKP ( Penghasilan Kena Pajak ) sebagai dasar pengenaan tarif dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Gambar 2.1 Rumus PPh 21

PKP Karyawan X Tarif PPh 21

Adapun tarif Pajak Penghasilan Yang berlaku terdiri dari beberapa lapisan / golongan, hal ini dilihat dan ditentukan dari jumlah atau besarnya pendapatan yang di peroleh Wajib Pajak itu sendiri.

Secara umum, karyawan adalah adalah orang yang dipekerjakan oleh suatu badan usaha atau pihak lain untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dengan mendapatkan imbalan atas pekerjaannya tersebut. Dalam suatu entitas badan usaha, karyawan dapat digolongkan menjadi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap ( karyawan lepas ). Karyawan tetap adalah karyawan atau pegawai yang melakukan pekrjaannya dan menerima penghasilan atas pekerjaannya secara berkala. Sedangkan karyawan lepas adalah orang pribadi

yang hanya menerima imbalan berdasarkan jangka waktu dan jenis pekerjaan tertentu tanpa ada perikatan lebih lanjut dalam pekerjaannya.

Penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap dapat dibedakan menjadi penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Penghasilan teratur adalahpenghasilan yang diterima oleh karyawan secara berkala dan jumlahnya bersifat tetap, misalnya : gaji, upah, premi, uang tunjangan, dll. Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima oleh karyawan hanya dalam kurun waktu sekali atau tidak secara berkala dalam satu periode kerja dan bersifat tidak tetap misalnya : tunjangan hari raya, bonus, dll.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun luar indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bntuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang Perpajakan. b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. c. Laba usaha d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk :

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota. 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha. 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan. e. Penerimaan kembali pembayarn pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. h. Royalti. i.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

j.

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah.

l.

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. n. Premi asuransi. o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pkerjaan bebas. p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Undang – Undang Pajak Penghasilan juga mengatur pengecualian obyek pajak yaitu:

a. 1) Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemmerintah dan para penerima zakat yang berhak. 2 ) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan. b. Warisan. c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima olehbadan usaha sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukann di indonesia dengan syarat : 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang di tahan. 2) Bagi perseroan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen ) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut. g. Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau maupun pegawai. h. Penghasilan dari modal yang ditanamakan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf ( g ), dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. i.

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari peseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

j.

Bunga obligasi yang diterima atau diperolah perusahaan reksadana selam 5 ( lima ) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberi ijin usaha.

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di indonesia.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

a) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan, pekerjaan atau jasa termasuk upah , gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata – nyata tidak dapat di tagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak.

b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa mamfaat lebih dari 1 ( satu ) tahun. c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. e) Kerugian karena selisih kurs mata uang asing. f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di indonesia.. Apabila penghasilan neto setelah pengurangan didapat kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut – turut sampai dengan 5 ( lima ) tahun.

Sedangkan yang termasuk dalam pengurang lain yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) adalah :



Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.



Pengeluaran atau biaya dalam bentuk:

a. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan

hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat – syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan. b. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta

penggantian atau imbalan dalam bentuk dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. d. Harta yang dihibahkan, bnatuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata – nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Untuk mendapatkan jumlah perhitungan Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selain penghasilan bruto dikurangi biaya – biaya yang telah disebutkan diatas, penghasilan bruto Wajib Pajak yang bersangkutan juga dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

2.1.7.

Perhitungan PPh 21

Untuk menghitung atau menentukan jumlah besarnya Pajak Penghasilan ( PPh 21 ) terutang yang harus dibayar wajib pajak, maka didapati beberapa ketentuan dan prosedur yang telah di atur oleh undang – undang perpajakan yang berlaku, antara lain :

1.

Pegawai tetap, penerima pensiunan bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 ( satu ) tahun dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak ( PKP ), PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:

a. Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan ( 5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp. 6.000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan ); dikurangi iuran pensiunan, Iuran jaminan hari tua dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ). b. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan) dikurangi PTKP. c. Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan: 50 % dari Penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.

2.

Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari

jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan; 3.

Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah;

4.

Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,00 dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000,00. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.320.000,00

sebulan,

maka

besarnya

PTKP

yang

dapat

dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360. 5.

Pejabat

Negara,

PNS,

anggota

TNI/POLRI

yang

menerima

honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I kebawah. 6.

Besar PTKP adalah :

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak Penerima PTKP

Besar PTKP

Untuk diri pegawai

Rp 15.840.000

Tambahan untuk pegawai yang sudah menikah ( kawin ) Rp 1.320.000 Tambahan untuk anak I

Rp 1.320.000

Tambahan untuk anak II

Rp. 1.320.000

Tambahan untuk anak III

Rp. 1.320.000

7.

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Pajak Penghasilan adalah: Tabel 2.2 Tarif PPh Karyawan

Lapisan / Golongan Penghasilan Kena Pajak

8.

Tarif Pajak

I

Rp 0 s/d Rp 50 Juta

5%

II

Rp 50 s/d Rp 250 Juta

15 %

III

Rp 250 s/d Rp 500 Juta

25 %

IV

Di atas Rp 500 Juta

30 %

Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20 % lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 17.

 Contoh Cara Menghitungan PPh Pasal 21 (pemotongan)

1. Cara Menghitung PPh pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap yang diterima Bulanan

Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari sejak 1 Januari 2010. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp.2.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00 sebulan. Saefudin menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0). Cara Menghitung PPh Ps 21:

- Penghitungan PPh Ps. 21 terutang: - Gaji Sebulan

= Rp. 2.000.000

- Penghasilan bruto

= Rp. 2.000.000

- Pengurangan: Biaya Pensiun = 5% x 2.000.000 = Rp.

100.000

- Iuran pensiun

= Rp.

50.000

- Total Pengurangan

= Rp.

150.000

- Penghasilan netto sebulan

= Rp. 1.850.000

- Penghasilan netto setahun = 12 x 1.850.000

= Rp. 22.200.000

- PTKP setahun: 

WP sendiri

= Rp. 15.840.000



Tambahan WP kawin

= Rp. 1.320.000

- Total PTKP

= Rp. 17.160.000

- PKP setahun

= Rp. 5.040.000

- PPh Ps. 21= 5 % x 5.040.000

= Rp.

252.000

- PPh Ps. 21 sebulan

= Rp.

21.000

2. Cara Menghitung PPh pasal 21 atas Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan

Teja status kawin dengan 1 anak pegawai PT. Mulia, pensiun tahun 2005. Tahun 2010 Teja menerima pensiun sebulan Rp. 3.000.000,00.

- Cara Menghitung PPh Ps 21 : - Pensiun sebulan

= Rp. 3.000.000

- Pengurangan: Biaya Pensiun = 5% x 3.000.000 = Rp.

150.000

(Maksimum diperkenankan Rp. 200.000) - Penghasilan Netto sebulan

= Rp. 2.850.000

- Penghasilan Netto setahun

= Rp. 34.200.000

- PTKP (K/1)

= Rp. 18.480.000

- PKP

= Rp 15.720.000

- PPh Ps. 21 setahun = 5% x 15.720.000

= Rp.

786.000

- PPh Ps. 21 sebulan = (Rp. 786.000 : 12)

= Rp

. 65.500

3. Cara Menghitung PPh pasal 21 atas Pegawai tetap menerima bonus, gratifikasi, tantiem, Tunjangan Hari Raya atau tahun baru, premi dan penghasilan yang sifatnya tidak tetap, diberikan sekali saja atau sekali setahun.

Ikhsan Alisyahbani pegawai tetap di PT Tiurmas Lampung Indah. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp. 2.500.000,00 menerima THR sebesar Rp. 1.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00 sebulan. Ikhsan Alisyahbani menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

Cara Menghitung PPh Pasal 21 atas gaji dan THR: - Penghasilan Bruto setahun = 12 x 2.500.000

= Rp. 30.000.000

- THR

= Rp. 1.000.000

- Jumlah Penghasilan Bruto

= Rp. 31.000.000

- Pengurangan: 

Biaya Jabatan = 5% x 31.000.000

= Rp. 1.550.000



Iuran pensiun = 12 x 50.000

= Rp.



Total Pengurangan

= Rp. 2.150.000

600.000

- Penghasilan netto setahun

= Rp. 28.850.000

- PTKP (K/0) setahun

= Rp. 17.160.000

- PKP setahun

= Rp. 11.690.000

- PPh Ps. 21 terutang = 5% x 11.690.000

=Rp.

584.500

PPh Pasal 21 atas gaji - Penghasilan Bruto setahun = 12 x 2.500.000

= Rp. 30.000.000

- Pengurangan: 

Biaya Jabatan = 5% x 30.000.000

= Rp. 1.500.000



Iuran pensiun = 12 x 50.000

= Rp. 600.000



Total Pengurangan

= Rp. 2.100.000

Penghasilan netto setahun

= Rp. 27.900.000

PTKP (K/0) setahun

= Rp. 17.160.000

PKP setahun

= Rp. 10.740.000

PPh Ps. 21 terutang = 5% x 10.740.000

= Rp.

537.000

PPh Pasal 21atas gaji dan THR – PPh Pasal 21 atas gaji: = Rp. 584.500– Rp.537.000

= Rp.

47.500

4. Cara Menghitung PPh Ps 21 atas Penerima Honorarium atau Pembayaran lain.

Saputra (memiliki NPWP) memberikan ceramah pada lokakarya dan menerima honorarium Rp 1.500.000,00. Saputra juga memiliki sumber penghasilan lainnya.

Cara Menghitung PPh Ps 21 : Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a x ( 50% x jumlah penghasilan bruto ) = 5% x (50% x Rp1.500.000,00)

= Rp37.500,00

5. Cara Menghitung PPh Ps 21 atas Komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan atau petugas dinas luar asuransi.

Hendra seorang penjaja barang dagangan hasil produksi PT Jaya dan berstatus bukan pegawai, dalam bulan Januari 2010 menerima komisi sebesar Rp4.000.000,00. Hendra tidak memiliki sumber penghasilan lainnya.

Cara Menghitung PPh Ps 21 : Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a x [(50% x jumlah penghasilan bruto ) - PTKP perbulan]: = 5% x [(50% x Rp4.000.000,00) - Rp 1.320.000,00] = Rp 34.000,00

6. Cara Menghitung PPh Ps 21 atas Honorarium atau imbalan lainnya kepada peserta kegiatan (pendidikan pelatihan magang).

Febri sebagai peserta magang menerima honor sebesar Rp3.500.000,00.

Cara Menghitung PPh Ps 21,

PPh Pasal 21 yang terutang :

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a x jumlah penghasilan bruto = 5% x Rp3.500.000,00

= Rp175.000,00

7. Cara Menghitung PPh Ps 21 atas Penghasilan atas Upah Harian.

Erfin (tidak memiliki NPWP) pada bulan Agustus 2010 bekerja sebagai buruh harian pada PT Dayat Harini Perkasa. Ia bekerja sehari sebesar Rp 200.000,00.

Cara Menghitung PPh Ps 21 terutang : - Upah sehari

=Rp 200.000,00

- Batas Upah harian yang Tidak di potong PPh

=Rp 150.000,00

- PKP Sehari

=Rp

50.000,00

= Rp

3.000,00

- PPh Pasal 21 Sehari = (5% x 120%*) x Rp 50.000,00

(* karena Erfin tidak memiliki NPWP maka tarifnya 20% lebih tinggi dari Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a atau 5% x 120% = 6%)

2.1.8. Manajemen Pajak

Untuk dapat melaksanakan tax avoidance secara baik dan tidak terjebak pada tax evasion, maka perlu adanya suatu adanya manajemen pajak ( tax management ). Manajemen pajak adalah usaha – usaha untuk mengelola pajak yang menjadi kewajiban pajak secara baik dalam rangka meminimalkan jumlah pajak yang dibayar secara legal Zain Mohammad (2004 : 46 ).

Secara teoritis, perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen perpajakan. Perencanaan perpajakan disini tidaklah sama dengan perencanaan yang merugikan negara. Tujuan manajemen perpajakan pada prinsipnya serupa dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama – sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Manajemen perpajakan adalah pemenuhan kewajiban perpajkan dengan benar tetapi jumlah pejaknya dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likiditas yang diharapkan.

Tujuan manjemen pajak dapat dicapai melalui fungsi pajak manjemen pajak yang terdiri atas : perencanaan pajak ( tax planning ), pelaksanaan kewajiban perpajakan ( tax implementation ), dan pengendalian pajak ( tax control ).

2.1.9. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah tahapan pertama didalam penghematan pajak. Perencanaan pajak ini biasa dilakukan oleh manajemen pajak, yang dapat dilakukan sendiri oleh interen perusahaan atau pun juga oleh pihak luar, dalam hal ini konsultan pajak.

Menurut Lumbantoruan Sophar ( 2000 : 435 ) berpendapat bahwa: “ Perencanaan pajak ( tax Planning ) adalah rencana kebijakan keuangan perusahaan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a. Kewajiban pembayaran pajak. b. Peraturan pembayaran pajak. c. Kapasitas badan usaha dan faktor eksternal.”

Sedangkan menurut Mohammad Kurdi ( 2004 : 46 ) menyatakan bahwa :

“ Pengertian perencanaan pajak merupakan analisis sistematik dalam membedakan kebebasan pajak yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode perpajakan yang berjalan di masa depan. “

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Karena itu, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan

sebagai

wajib

pajak,

perusahaan

harus

mematuhi

dan

melaksanakan kewajiban – kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Perencanaan pajak penghasilan di indonesia menganut self assessment artinya wajib pajak yang berperan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak, bukan kantor pajak. Pajak penghasilan yang diberlakukan di indonesia menuntut setiap wajib pajak untuk memenuhi 2 kewajiban, yaitu :

1) Kewajiban untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan yang menjadi tanggungannya. 2) Kewajiban untuk menghitung, memotong / memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan yang merupakan beban orang lain.

Perencanaan pajak yang baik harus memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak dengan baik, benar dan dengan beban yang minimal.

a.

Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak Sanksi administratif maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perewncanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ( PKP ), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, Menyampaikan Surat Pemberitahuan ( SPT ) disamping memotong dan memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak.

b. Aspek Material dalam Perencanaan Pajak Pajak dikenakan terhadap obyek pajak yang didapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis penghitungan pajak adalah obyek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu obyek pajak harus dilaporkan secara benar dan

lengkap. Pelaporan obyek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.

c.

Penghindaran Sanksi Pajak Pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya yayasan. Sanksi administratif dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan. Sanksi tersebut merupakan denda keuangan ( financial penalty ) yang merupakan pemborosan dana. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana pidana dan atau denda keuangan.

d. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan. Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada 2 ( dua ) hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yaitu :

A. Memahami ketentuan peraturan perpajakan Dengan mempelajari undang – undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahuipeluang – peluang yang dapat dimamfaatkan untuk menghemat beban pajak.

B. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam

bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

e.

Motivasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak Banyak

motivasi

yang

mendasari

dilakukannya

suatu

perencanaan pajak ( tax planning ), namun semua itu bersumber dari adanya 3 ( tiga ) unsur perpajakan yaitu :

1. Kebijakan perpajakan ( Tax policy ) 2. Undang – undang perpajakan ( Tax law ) 3. Administrasi perpajakan ( Tax adminstration )

Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan.

f.

Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melaui urutan tahap – tahap berikut:

1. Menganalisis informasi ( basis data ) yang ada adalah tahap pertama dari proses pembuatan tax planning, adalah menganalisa komponen yang berbeda atas pajak yang terlihat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang terlihat dan menghitung beban pajak ( tax burden )yang harus ditanggung. Untuk

itu perlu diperhatikan faktor – faktor baik internal maupun eksternal, yaitu :

 Fakta yang relevan  Faktor pajak  Faktor non – pajak lainnya

2. Membuat 1 ( satu ) model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. 3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak dimana perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak ( tax burden ), perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel – variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkindengan hipotesis sebagai berikut :

 Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan  Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik  Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal

Dari ketiga hipotesis tersebut dilaksanakan akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah pelaksanaan perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin bentuk perencanaan pajak yang diinginkan, kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan / perundangan – perundangan. Tindakan perubahan ( up to date planning ) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak ( tax saving ) masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupaka n kerugian minimal. Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran / perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba ( benefit ) potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian ( loss ) potensial jika terjadi kegagalan

5. Memutahirkan rencana pajak, meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan

dan

proyek

juga

telah

berjalan,

tetap

perlu

diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang – undang maupun pelaksanaannya ( negara / tempat dimana aktivitas tersebut dilakukan ) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu

perjanjian. Pemutahiran dari suatu rencana adalah konsekwensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh mamfaat yang potensial.

2.1.10 Metode Pemotongan PPh 21

Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib pajak memiliki 3 (tiga) opsi dan masingmasing memiliki nilai plus dalam rangka mengefisienkan beban pajak yaitu : 1). Gross Method dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan, 2). Net Method, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. dan 3). Gross Up Method merupakan suatu metode dimana tunjangan pajak yang di gross up.

I. Gross Method (PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan).

Adalah

suatu

metode

pemotongan

pajak

dimana

karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, pada umumnya dipotong langsung dari gaji karyawan. Perhitungan metode ini adalah hal yang hampir sebagian besar dilakukan perusahaan karena mungkin tidak terlalu rumit bagi perusahaan atau mungkin memang cocok dengan keadaan perusahaan (siklus hidup perusahaan).

Contoh Perhitungan Gross Method:

Busiri Asmuruf diterima bekerja di PT. ASI dan mulai bekerja per 1 Januari 2013, status Busiri Asmuruf adalah K/2. Gaji yang diterima adalah Rp. 4.000.000,- hitung besarnya gaji setelah dikurangi PPh 21

Penghitungan Pajak : Gaji Sebulan

Rp. 4.000.000

Pengurang : Biaya Jabatan 5% x Rp. 4.000.000,=

(Rp.

200.000,-)

PenghasilanNetosebulan

Rp. 3.800.000,-

Penghasilan Neto setahun (12 x Rp. 3.800.000,-)

Rp. 45.600.000,-

PTKP K2

Rp. 19.800.000,

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp. 25.800.000,-

PPh 21 Setahun 5% x Rp.25.800.000

Rp. 1.290.000,-

PPh 21 sebulan Rp. 1.290.000,- : 12

Rp.

107.500,

Maka Busiri Asmuruf akan menerima gaji bersih perbulan adalah Rp. 4.000.000,- dikurang Rp. 107.500,- yaitu sebesar Rp. 3..892.500,-

Dari perhitungan di atas dapat disimpulakan bahwa metode ini kurang menguntungkan bagi karyawan karena beban pajak di tanggung sepenuhnya oleh karyawan dan dipotong langsung dari gaji yang diterima sehingga mengurangi jumlah gaji yang di bawa ( take home pay ), sehingga kurang efektif dalam penggunaannya karena mengorbankan kesejahteraan karyawan perusahaan

II. Net Method (PPh Pasal 21 ditanggung Perusahaan)

Merupakan

metode

pemotongan

pajak

dimana

perusahaan

menanggung beban pajak karyawannya.

Contoh Perhitungan Net Method:

Busiri Asmuruf diterima bekerja di PT. ASI dan mulai bekerja per 1 Januari 2013, status Busiri Asmuruf adalah K/2. Gaji yang diterima adalah Rp. 4.000.000,-

hitung besar gaji setelah dikurangi PPh 21

karyawan

Penghitungan Pajak : Gaji Sebulan

Rp. 4.000.000

Pengurang : Biaya Jabatan 5% x Rp. 4.000.000,- =

(Rp.

200.000,-)

Penghasilan Neto sebulan

Rp. 3.800.000,-

Penghasilan Neto setahun (12 x Rp. 3.800.000,-)

Rp. 45.600.000,-

PTKP K2

Rp. 19.800.000,

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp. 25.800.000,-

PPh 21 Setahun 5% x Rp.25.800.000

Rp. 1.290.000,-

PPh 21 sebulan Rp. 1.290.000,- : 12

Rp.

107.500,

Maka Busiri Asmuruf tetap akan menerima gaji bersih perbulan adalah Rp. 4.000.000,-

sementara perusahaan menanggung pajaknya sebesar Rp.

107.500,- dan atas tunjangan ini tidak boleh dibiayakan oleh perusahaan non deductible .

Atas pajak yang ditanggung PT. ASI sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Per-31/PJ./2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman teknis tatacara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, ditegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. Artinya besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak bisa dibiayakan (non deductible).

III. Gross Up Method (Tunjangan pajak yang digross up)

Suatu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Berikut ini rumusan gross up, dimana formula gross up PPh Pasal 21 terbagi dalam 4 (empat) lapisan rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan tarif pasal 17 UU PPh (Tarif Progresif), yaitu :

Tabel 2.3 Rumus perhitungan Besar tunjangan PPh 21

Rentang pendapatan

Besar tunjangan PKP

X

5%

PKP s.d Rp.50.000.000 0.95 PKP di atas Rp. 50.000.000

(PKP x 15%) - Rp. 5 Juta

s.d Rp. 250.000.000,

0.85

PKP di atas Rp. (PKP x 25%) - Rp. 30 Juta 250.000.000 s.d Rp. 0.75 500.000.000, PKP di atas Rp.

(PKP x 30%) - Rp. 55 Juta

500.000.000

0.70

Contoh Perhitungan Gross Up Method:

Busiri Asmuruf diterima bekerja di PT. ASI dan mulai bekerja per 1 Januari 2013, status Busiri Asmuruf adalah K/2. Gaji yang diterima adalah Rp. 4.000.000,- Berapakah gaji yang diterima Busiri Asmuruf setelah dipotong pajak apabila PT. ASI menggunakan Net Method dalam perhitungan perpajakannya :

Penghitungan Pajak : Gaji Sebulan

Rp. 4.000.000

Pengurang : Biaya Jabatan 5% x Rp. 4.000.000,- =

(Rp.

200.000,-)

Penghasilan Neto sebulan

Rp. 3.800.000,-

Penghasilan Neto setahun (12 x Rp. 3.800.000,-)

Rp. 45.600.000,-

PTKP K2

Rp. 19.800.000,

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp. 25.800.000,-

PPh 21 Setahun 5% x Rp.25.800.000

Rp. 1.290.000,-

PPh 21 sebulan Rp. 1.290.000,- : 12

Rp.

107.500,

Maka Busiri Asmuruf tetap menerima gaji bersih perbulan adalah Rp. 4.000.000,Rumus Gross Up (jika tarif pajak masuk Lapisan I)

Tunjangan Pajak PPh 21

:

PKP

X

5%

= Rp. 1.357.895,- /tahun

0.95 maka perhitungan menjadi sebagai berikut : Gaji Sebulan

Rp. 4.000.000

Tunjangan PPh Pasal 21

Rp. 113.158,-

Jumlah Penghasilan Bruto

Rp. 4.113.158,-

Pengurang : Biaya Jabatan 5% x Rp. 4.000.000,- =

(Rp.

200.000,-)

Penghasilan Neto sebulan

Rp. 3.913.158,-

Penghasilan Neto setahun

Rp. 46.957896,-

PTKP K2

Rp. 19.800.000,

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp. 27.157.896,

PPh 21 Setahun 5% x Rp.27.157.896

PPh 21 sebulan Rp. 1.357.895,- : 12

Rp 1.357.895,-

Rp.

113.158,

Pada prinsipnya Gross Up adalah untuk mencari tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan pajak yang terutang. Karena besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan dimasukan sebagai penghasilan yang dicantumkan dalam SPT PPh Pasal 21 maka atas seluruh tunjangan pajaknya dapat dibiayakan (deductible).

2.2.

Penelitian terdahulu

Tabel 2.4 Tabel keterangan penelitian terdahulu Nama peneliti dan tahun

Judul penelitian

Hasil penelitian

penelitian Antonius

Analisis

Leonard Tarigan perencanaan ( 2006 ). Universitas Sumatera Utara, Medan.

pajak

Disini

peneliti

perusahaan

telah

menemukan

bahwa

berhasil

dalam

PPh 21 melaksanakan perencanaan pajaknya baik

atas penghasilan metode gross up maupun dengan pemberian karyawan pada tunjangan berbentuk natura maupun yang PT. Libra Emas lainnya sehingga bisa meminimal jumlah Permata

beban pajak yang terhutang.

Pelangi anggita

Pajak

Pajak Penghasilan 21 adalah Pajak atas

putrid

Penghasilan

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

( 2012 ).

Pasal 21

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan

Universitas

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan

Pancasila,

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi

Jakarta.

Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36

Tahun

2008

Tentang

Pajak

Penghasilan. Apabila orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21, maka menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Dari penelitian terdahulu yang di gunakan peneliti sebagai salah satu sumber dalam melakukan penelitian kali ini, peneliti dapat menyimpulakan beberapa kesamaan dan perbedaan antara penelitian sekarang dengan yang terdahulu, antara lain: 

Persamaan : Sama dengan penelitian sebelumnya, di sini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan tema atau subyek penelitian yang sama yaitu sama – sama meneliti / membahas mengenai Perencanaan Pajak ( Tax Planning ) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 ( PPh 21 ) terhadap pendapatan karyawan.



Perbedaan : Jika pada penelitian sebelumnya (Antonius Leonard Tarigan) menggabungkan antara metode Gross Up dengan Pemberian Natura terhadap karyawan, disini peneliti hanya menggunakan metode Gross Up saja demi lebih mengutamakan fokus penelitian terhadap jumlah

pendapatan ( Take Home Pay ) yang di terima karyawan, disini peneliti menyajikan data yang lebih terperinci mengenai Pajak Penghasilan yang di potong / di setor oleh perusahaan. Dan pada (Pelangi anggita putri)

hanya

membahas

seputar

penjelasan

mengenai

Pajak

Penghasilan Pasal 21 ( PPh 21 ) serta ketentuan undang - undang yang berlaku di sini peneliti lebih menekankan pada aspek penerapannya di dalam lingkungan perusahaan, sesuai dengan undang – undang dan ketentuan yang berlaku.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari kejadian teori yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang di teliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis dann merupakan tempat penelitian memberikan penjelasan tentang hal – hal yang berhubungan dengan variabel ataupun masalah yang ada dalam penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan alur berikut yang disertai penjelasan kualitatif.

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Perusahaan ( PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA )

PKP wajib pajak Penerapan perencanaan pajak PPh 21 penghasilan karyawan Perhitungan PPh 21 terhadap penghasilan karyawan perusahaan

Pajak terhutang wajib pajak perusahaan

Efisiensi kas perusahaan dan pengupayaan kesejaahteraan karyawan

Keterangan gambar :

Perusahaan membrikan penghasilan kepada karyawan yang nantinya menjadi sumber pajak, setelah dikurangi PTKP maka akan diperoleh jumlah PKP yang nantinya akan dihitung berdasarkan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku dan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Diharapkan sebelum melakukan perhitungan, perusahaan melakukan perencanaan pajak sehingga dapat melakukan efisiensi dalam penentuan beban pajak terutang nantinya. Dan mengefisiensikan kas perusahaan dalam pembayaran beban pajak serta pengupayaan kesejahteraan karyawan perusahaan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.

Jenis Penelitian

. Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini adalah jenis deskriptive research, bertujuan memberikan gambaran secara tepat keadaan atau gejala tertentu untuk menentukan adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain.

Pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa – peristiwa, pengetahuan, atau subyek studi. Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi peneliti. Metode kasus yang digunakan dalam penelitian PT. GOLDFINDO

INTIKAYU

PRATAMA,

Gresik

bertujuan

untuk

membandingkan antara teori dan praktik suatu kasus yang ada. Perbandingan ini mengenai hubungan sebab akibat antara perencanaan pajak dan implikasinya dalam suatu perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak dan perusahaan yang melakukan perencanaan pajak PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan.

3.2.

Diskripsi Populasi Dan Penelitian Sampel

Pengertian Populasi menurut Sud Jana (2009 : 6) adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung atau pun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas ingin dipelajari sifat - sifatnya.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono : 2008). Dan Sample adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono : 2000).

Disini peneliti mengambil karyawan PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA sebagai sebuah populasi untuk diamati serta dipelajari sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam pemilihan sampel penulis menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan pemilihan sampel berdasarkan atas penilaian atau pertimbangan pribadi semata ( judgement sampling ) yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan cara menggunakan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan disini adalah pegawai tetap perusahaan PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA baik yang memiliki NPWP maupun belum memiliki NPWP yang memiliki kriteria sebagai berikut ini:

a. Karyawan bukan merupakan staf produksi ( Non Produksi )

b. Telah bekerja di perusahaan dengan rentang waktu antara 3 – 5 tahun. c. Memiliki rentang usia antara 25 – 30 tahun. d. Bersedia untuk melakukan wawancara

Berdasarkan kriteria penilaian yang di tetapkan maka peneliti dapat mengumpulkan sampel karyawan perusahaan sebanyak 23 orang yang di pandang memenuhi penilaian yang ada dan dapat digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini.

3.3.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1. Definisi Variabel

Sebelum mengadakan penilaian dalam penelitian, penulis harus menentukan operasional variabel,

hal ini dimaksudkan agar dapat

mempermudah dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono ( 2006:31 ) menyatakan bahwa:

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel terdiri dari dua jenis yaitu variabel independen adalah variabel bebas yang tidak di pengaruhi oleh variabel yang lainnya ( Perencanaan Pajak ) dan variabel dependen adalah variabel yang tergantung terhadap variabel lainnya untuk dapat di jelaskan atau dapat di pengaruhi oleh variabel yang lain ( Pajak Penghasilan Pasal 21 )

3.3.2. Definisi Operasional Variabel Pengertian operasional variabel adalah mengubah konsep atau variabel yang abstrak ketingkat yang lebih realistis dan kongkrit serta dapat diuji secara empiris. Untuk menjelaskan pengertian suatu variabel yang abstrak pada tingkat yang lebih kongkrit, realistis, dan mudah dikenal memerlukan beberapa indicator sebagai alat ukurnya.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian, maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

 Tax Planing ( Perencanaan Pajak ) Pengertian perencanaan pajak merupakan analisis sistematik dalam membedakan kebebasan pajak yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode perpajakan yang berjalan di masa depan. Atau juga suatu proses organisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajaknya baik berada dalam posisi paling efisien sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh perundang – undangan perpajakan maupun secara komersil.



Pajak Penghasilan Karyawan ( PPh 21 ) Merupakan salah satu jenis pajak yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang di terima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak.

Pengenaan Pajak Penghasilan adalah terhadap Subyek Pajak atau penghasilan yang di terima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

3.4.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Menurut Robert K. Yin ( 1996: 17 – 19 ) “ studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan penelitian berkaitan dengan menjawab bagaimana dan mengapa “. Penelitian terfokus pada saat kejadian ini membutuhkan 2 sumber bukti yang lain yaitu observasi dan wawancara untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah pada umumnya, maka secara ringkas prosedur pengumpulan data skripsi adalah sebagai berikut ini:

1.

Penelitian Lapangan Metode ini dilakukan guna memperoleh data premier dari obyek yang diteliti, yang merupakan

data yang diperoleh langsung dari asal

penelitian. Untuk memperoleh data – data premier tersebut, maka dilakukan:

a. Metode Obsevasi Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati obyek penelitian, yang berupa data – data yang diperlukan dalam penelitian ini pada perusahaan PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA, GRESIK sehingga diperoleh data yang lengkap.

b. Metode Wawancara Menurut Indriantoro dan supomo ( 2002 ) wawancara merupakan teknik pengumpulan dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara

lisan kepada

subyek

penelitian.

Hasil

wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan 2 ( dua ) cara yaitu melalui tatap muka atau melalui telepon. Disini penulis lebih menekankan pada wawancara melalui tatap muka, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data – data terkait dengan

laporan

penghitungan

gaji

karyawan

dan

pajak

penghasilan yang akan dianalisa dalam penelitian ini. Adapun wawancara ini dilakukan kepada bagian keuangan, bagian pajak, maupun karyawan terkait baik secara langsung maupun tidak langsung agar diperoleh data penelitian yang diperlukan.

2.

Library research Metode ini digunakan untuk mencari data – data yang bersifat sekunder, biasanya data yang berasal dari luar perusahaan. Data ini diperoleh

dengan

cara

membaca,

mempelajari,

menelaah

dan

menganalisis sumber pustaka yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh tinjauan pustaka yang dapat dijadikan panduan dalam penulisan ini. Penelitian dasar – dasar teoritisnya berasal dari buku – buku dan berbagai literatur lain seperti jurnal – jurnal, makalah pajak, catatan kuliah, laporan peneliti terdahulu dan lain sebagainya.

3.

Dokumentasi Dokumentasi merupakan salah satu cara metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memindahkan data – data yang diperoleh dalam bentuk tulisan internal perusahaan dalam hal ini bagian keuangan dan bagian pajak kedalam tugas penelitian yang disusun penulis.

3.5.

Teknik Keabsahan Data

Untuk

mendapatkan

keabsahan

data

maka

di

sini

penulis

menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yang didapat selama penelitian dan disajikan dalam skripsi ini, antara lain :

1. Validitas Data Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat kevaliditan atau kesasihan suatu olah data yang di peroleh dari tempat penelitian sehingga dapat menunjukkan kondisi dari sebuah perusahaan yang diteliti , baik mengenai masalah yang dihadapi sampai cara untuk memecahkan masalah atau kasus yang dihadapi.

2. Reabilitas Data Reabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data yang digunakan secara konsisten dapat memberikan data penelitihan yang real atau nyata sesuai dengan kondisi yang terjadi pada tempat penelitian.

3.6

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik

analisis data yang digunakan adalah

metode deskriptif kuantitatif. Dari data – data yang sudah dikumpulkan oleh penulis baik dari penelitian langsung maupun literatur akan dijabarkan melalui analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan yang ada. Analisis yang digunakan dalam menjabarkan penelitian ini adalah :

1. Analisa kualitatif, yaitu analisa dengan cara mempelajari dalam menguji apakah ketentuan – ketentuan yang berlaku telah ditetapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku.

2. Analisa kuantitatif, yaitu analisa atas hasil penelitian dengan mengunakan perhitungan angka – angka. Analisa ini dilakukan untuk memperoleh data – data mengenai gaji, tunjangan dll yang berlaku pada perusahaan, kemudian mengujinya dengan perhitungan pajak penghasilan yang berlaku.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

4.1.

Penyajian Data

4.1.1. Gambaran perusahaan

PT. GOLDFINDO INTI KAYU PRATAMA adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri furniture, yang merupakan satu group dengan PT. Tjakrindo Mas, Energi Multitech Industry, Wijaya Prima Baja dll tergabung dalam WIDJAYA GROUP yang merupakan kesatuan usaha dari keluarga besar Widjaya. Perusahaan ini berlokasi di Jl. Kepatihan Industri No. 07 Menganti – Gresik.

PT. GOLDFINDO INTI KAYU PRATAMA berdiri sejak bulan Mei 1999 berproduksi Mei 2000. Adapun berdirinya perusahaan ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Semakin membaiknya perekonomian Furniture produksi Indonesia dipasaran luar negeri 2. Bertambahnya pesanan yang diterima oleh perusahaan pendahulunya yaitu TJAKRINDO MAS GROUP yang merupakan industri yang juga bergerak di bidang furniture,

dari pembeli, sehingga produk yang

diminta semakin banyak dan semakin komplek. 3. Tujuan perusahaan yaitu untuk membuat produk-produk yang bertaraf international, dan juga ikut membantu mengurangi angka pengangguran

yang selama ini menjadi permasalahan yang sangat rumit bagi pemerintah, disamping tujuan utama yaitu mendapatkan keuntungan dengan batasan sebagai berikut : 4. Keuntungan yang timbul cukup banyak sehingga mampu untuk : a. Memberikan keuntungan yang layak bagi pemegang saham b. Memberikankesejahteraan bagi karyawan c. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan sebagai perusahaan yang berkembang

Perusahaan ini memproduksi barang hasil olahan berupa furnitur dengan kayu sebagai bahan baku utama, selain itu unsur logam juga di gunakan sebagai bahan penunjang dalam produksi dan digunakan sebagai pelengkap ornamen pada furniture hasil produksi.

Proses produksi di perusahaan ini berlangsung selama 6 hari selama 1 minggu, 8 jam sehari mulai pukul 7.45 sampai dengan 15.45 pada hari senin sampai jumat dan pada hari sabtu mulai pukul 7.45 sampai pukul 13.15 siang. Selebihnya jika ada proses produksi dilakukan diluar jam kerja yang ditentukan maka akan dihitung sebagai kerja lembur dan dihitung dengan upah yang telah disepakati sebelumnya antara pekerja dengan perusahaan sebagai pemberi kerja.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi

PT. GOLDFINDO INTI KAYU PRATAMA

tampak pada gambar disini dapat dilihat bahwa perusahaan tersebut dipimpin oleh seorang direktur dan didampingi oleh controler dan juga sekretaris, serta membawahi langsung kepala pabrik. Berikut adalah gambar struktur organisasi PT. GOLDFINDO INTI KAYU PRATAMA:

Keterangan gambar: Disini

penulis

menerangkan

posisi

pada

struktur

organisasi

perusahaan yang memegang peranan penting dalam jalannya proses produksi dalam perusahaan ini. Berikut in adalah tugas dan wewenang dari beberapa posisi yang ada :

1. Direktur Direktur merupakan pemimpin perusahaan yang bertugas sbb ; 1) Menyusun

rencana

kegiatan

perusahaan

dan

mengawasi

kelancaran jalannya operasi perusahaan. 2) Menentukan arah, tujuan dan kebijakan perusahaan yang harus dijalankan oleh bawahannya. 3) Menandatangani dan mengecek dokumen – dokumen, formulir – formulir sehubungan dengan kegiatan – kegiatan perusahaan. 4) Menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang dan memperoleh informasi mengenai harga barang. 5) Bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan yang dipimpinnya.

2. Sekretaris Sekretaris perusahaan bertugas untuk mendampingi direktur dalam menjalankan tugas sehari – hari, mencatat hasil keputusan direktur, dll.

mengatur jadwal rapat,

3. Kepala Pabrik / Controler Kepala pabrik atau controler adalah pembantu direktur dalam menjalankan proses produksi perusahan tersebut, hal ini di maksudkan agar direktur tidak usah turun langsung dalamn proses produksi untuk mengatur perusahaan karena sudah ada kepala pabrik yang bertanggung jawab dan melaporkan segala proses produksi.

4. Departemen Umum a.

Bagian Personalia

Disetiap perusahaan baik besar maupun kecil pasti terdapat bagian ini karena bagian personalia bertugas terhadap para karyawan yang bekerja perusahaan mulai dari masuknya karyawan tersebut sepenuhnya dibawah pengawasan bagian personalia. Pada bagian personalia tidak terdapat bagian lain dibawahnya bagian ini dipimpin oleh seorang kepala personalia dengan dibantu oleh dua orang staf. b. Bagian Keamanan Bagian ini merupakan bagian yang vital didalam sebuah perusahaan karena setiap hari bagian ini mengontrol kondisi didalam perusahaan, mulai dari keluar masuk karyawan, jumlah tamu atau barang produklsi yang keluar masuk serta menjaga keamanan dari perusahaan tersebut.

5. Bagian Produksi

Bagian produksi merupakan jantung dari suatu perusahaan, karena bagian ini untuk seluruh kegiatan pabrik dilaksanakan. Majunya tidaknya suatu perusahaan dapat dilihat langsung dari bagian ini. Bagian produksi terdiri dari empat bagian, yaitu :

a. R & D Bagian ini bertugas membuat gambar atau contoh produk yang

serahkan

dinegosiasikan

ke dengan

Buyer buyer

(pembeli) tersebut

untuk apabila

kembali terjadi

kesepakatan, maka contoh tersebut yang akan dijadikan produk dimasa mendatang.

b. PPC Bagian ini bisa disebut bagian perencanaan. Bagian inilah yang membuat rencana kerja ditiap bagian proses produksi. Mengingat pentingnya pengawasan serta perencanaan dari setiap proses, maka PPC dibagi 2 yaitu PPC kantor dan PPC lapangan. PPC kantor bertugas membuat rencana kerja serta bahan baku yang akan digunakan, sedangkan PPC lapangan bertugas mengawasi apakah instruksi tersebut telah terlaksana atau terjadi kesalahan. Ini dilakukan agar bahan yang diproses tidak berlebihan atau kekurangan. PPC dalam membuat rencana kerja selalu berhubungan dengan bagian R & D agar mengerti produk, type bagaimana yang diminta oleh buyer

(pembeli) sehingga dapat dengan segera menyiapkan schedule (rencana kerja) untuk bagian proses produksi. Kesalahan atau ketidak cocokan antara gambar /contoh yang telah dikirim R & D kepada pembeli dengan hasil proses produksi maka perusahaan akan langsung mengalami kerugian yang besar.

c. MAINTENANCE Bagian ini bertugas atau bertanggung jawab terhadap peralatan produksi

serta fasilitas

produksi. Bila terjadi

kerusakan mesin, maka bagian inilah yang bertanggung jawab serta memperbaiki mesin tersebut.

d. PROSES Pada bagian ini priduksi yang dihasilkan oleh suatu pabrik kompersit. Proses ini terdiri dari nilai penambahan sampai dengan finishing serta packing untuk siap dikirim. Proses produksi menyerap paling banyak tenaga kerja serta paling banyak menghasilkan biaya, yang biaya tersebut dijadikan pedoman untuk penetapan dari harga produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Proses produksi tidak boleh berhenti walaupun sehari saja, karena pengaruhnya sangat besar terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

6. Bagian Keuangan

Bagian keuangan PT. GOLDFINDO Inti Kayu Pratama dipegang atau dikepalai oleh kepala yang dibantu oleh beberap staf. Bagian keuangan bertugas mengatur pengeluaran dari perusahaan serta menerima pembayaran dari pembeli secara langsung. Bagian ini juga wajib menerbitkan laporan keuangan yang nantinya diberikan kepada direktur serta pemilik perusahaan. Bagian ini membawahi bagian exim yang bertugas melakukan pengiriman barang keluar negeri, serta memastikan agar barang tersebut dikirim tepat waktu.

4.1.3. Kebijakan gaji karyawan

Manajemen

perusahaan

yang

sehat

selalu

memperhatikan

kesejahteraan karyawannya, karena perusahaan akan memperoleh timbal balik dari mereka. Agar perusahaan dapat bertahan hidup dan berkembang, pada saat – saat tertentu perusahaan harus mengadakan program – program tertentu. Perusahaan juga harus memperoleh dana segar untuk investasi perusahaan. Oleh karena itu manajemen perusahaan harus dapat mengolah keuangan perusahaan.

Sehingga perusahaan dapat

berkembang dan

kesejahteraan perusahaan tetap dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam hal penerimaan penghasilan pokok, besarnya jumlah gaji karyawan dibedakan berdasarkan jabatan dan kualitas kerja. Sedangkan untuk penghasilan lain seperti tunjangan – tunjangan dalam bentuk uang diberikan

berdasarkan Keputusan Direksi. Secara umum penghasilan yang diterima oleh karyawan setiap bulan, meliputi:

1. Gaji pokok yang di terima setiap bulan oleh setiap karyawan 2. Tunjangan – tunjangan dalam bentuk uang, antara lain: 

Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan bersamaan dengan gaji bulanan dan dibedakan berdasarkan jabatan - Posisi staf sebesar Rp. 100.000, setiap bulan - Posisi kabag sebesar Rp. 300.000 – Rp.500.000 setiap bulan



Tunjangan makan diberikan setiap bulan bersamaan dengan gaji bulanan dan dibedakan berdasarkan pada jabatan - Posisi staf sebesar Rp. 120.000 setiap bulan - Posisi kabag dan manajerial sebesar Rp. 250.000 setiap bulan



Tunjangan Hari Raya ( THR ) diberikan setiap 1 ( satu ) tahun sebesar 1 kali gaji tiap – tiap karyawan.

4.1.4. Daftar Gaji Karyawan

Untuk dapat menghitung dan mengetahui jumlah Pajak Penghasilan Terutang yang harus dibayar oleh karyawan perusahaan maka disini penulis mengambil data berupa daftar gaji pokok karyawan dijumlah beserta tunjangan yang didapat dari perusahaan, namun karena terbatasnya ruang penelitian dan banyaknya karyawan yang ada didalam perusahaan maka, peneliti hanya mengambil sebagian dari karyawan yang ada sebagai sampel

penelitian dan menyajikannya didalam data penelitian dengan persetujuan dari pihak perusahaan.

Tabel 4.1 Daftar gaji karyawan

No.

Nama

L / P

Gaji pokok

Tunjangan makan

Tunjangan transportasi

Lembur

Jumlah Gaji

1

R.W.

L

20.000.000

250.000

-

-

20.250.000

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

150.000 100.000 150.000 150.000 125.000 175.000 175.000 165.000 150.000 150.000 150.000 125.000 125.000 110.000 200.000

15.250.000 7.250.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 4.550.000 3.720.000 2.870.000 2.820.000 2.620.000 2.370.000 2.095.000 1.995.000 1.995.000 1.985.000 1.970.000 1.970.000 1.870.000 1.845.000 1.845.000 1.830.000 1.820.000

2 T.P.T. L 15.000.000 3 Rb.W. L 6.500.000 4 Y.W. P 5.000.000 5 E.R. P 5.000.000 6 R.K.S. L 5.000.000 7 Y.M.T. L 4.000.000 8 J.I. L 3.500.000 9 E.S. L 2.500.000 10 M.I. L 2.500.000 11 D.S. L 2.250.000 12 H.S. L 2.000.000 13 I.S. L 1.750.000 14 Y.B. P 1.600.000 15 S.H. L 1.600.000 16 H.K. L 1.600.000 17 I.L. L 1.600.000 18 D.M. L 1.600.000 19 A.K. L 1.500.000 20 Y.M. P 1.500.000 21 U.W. L 1.500.000 22 W.K. L 1.500.000 23 N.S.H. P 1.400.000 Sumber: PT. Goldfindo Intikayu Pratama

4.1.5. Daftar Setoran Pajak PPh 21 Perusahaan

Setelah melihat dari daftar gaji karyawan yang ada sebelumnya maka akan diperoleh atau dapat dihitung jumlah setoran Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang tiap –tiap karyawan, adapun disajikan sebagai berikut ini:

R.W. T.P.T. Rb.W. Y.W. E.R. R.K.S. Y.M.T J.I. E.S. M.I. D.S. H.S. I.S. Y.B. S.H. H.K. I.L. D.M. A.K. Y.M. U.W. W.K. N.S.H.

NAMA

JABATAN L / P L Manager L Personalia L KABAG P KABAG P KABAG L KABAG L KABAG L KABAG L STAF L STAF L STAF L STAF L STAF P STAF L STAF L STAF L STAF L STAF L STAF P STAF L STAF L STAF P STAF

GAJI / BLN 20.250.000 15.250.000 7.050.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 4.550.000 4.050.000 2.870.000 2.820.000 2.620.000 2.370.000 2.095.000 1.995.000 1.995.000 1.985.000 1.970.000 1.970.000 1.870.000 1.845.000 1.845.000 1.830.000 1.820.000

TOTAL GAJI (TAHUN) 243.000.000 183.000.000 84.600.000 66.600.000 66.600.000 66.600.000 54.600.000 48.600.000 34.440.000 33.840.000 31.440.000 28.440.000 25.140.000 23.940.000 23.940.000 23.820.000 23.640.000 23.640.000 22.440.000 22.140.000 22.140.000 21.960.000 21.840.000

Keterangan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 ada pada lampiran

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STA TUS K.4 K.1 K.3. K.2 K.0 T.K. K.2 K.1 K.1 K.1 K.3 K.2 K.1 K.1 K.2 K.0 K.1 K.2 K.1 K.2 K.0 K.0 K.0

PENGURANG BIAYA PENGHASILAN PENGHASILAN JABATAN IURAN JHT THR BRUTO NETO 20.000.000 263.000.000 13.150.000 5.260.000 244.590.000 15.000.000 198.000.000 9.900.000 3.960.000 184.140.000 7.050.000 91.650.000 4.582.500 1.833.000 85.234.500 5.000.000 71.600.000 3.580.000 1.432.000 66.588.000 5.000.000 71.600.000 3.580.000 1.432.000 66.588.000 5.000.000 71.600.000 3.580.000 1.432.000 66.588.000 4.000.000 58.600.000 2.930.000 1.172.000 54.498.000 3.500.000 52.100.000 2.605.000 1.042.000 48.453.000 2.500.000 36.940.000 1.847.000 738.800 34.354.200 2.500.000 36.340.000 1.817.000 726.800 33.796.200 2.250.000 33.690.000 1.684.500 673.800 31.331.700 2.000.000 30.440.000 1.522.000 608.800 28.309.200 1.750.000 26.890.000 1.344.500 537.800 25.007.700 1.600.000 25.540.000 1.277.000 510.800 23.752.200 1.600.000 25.540.000 1.277.000 510.800 23.752.200 1.600.000 25.420.000 1.271.000 508.400 23.640.600 1.600.000 25.240.000 1.262.000 504.800 23.473.200 1.600.000 25.240.000 1.262.000 504.800 23.473.200 1.500.000 23.940.000 1.197.000 478.800 22.264.200 1.500.000 23.640.000 1.182.000 472.800 21.985.200 1.500.000 23.640.000 1.182.000 472.800 21.985.200 1.500.000 23.460.000 1.173.000 469.200 21.817.800 1.400.000 23.240.000 1.162.000 464.800 21.613.200

Tabel 4.2. Daftar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ( Gaji + THR )

PTKP 21.120.000 18.480.000 21.120.000 19.800.000 17.160.000 15.840.000 19.800.000 18.480.000 18.480.000 18.480.000 21.120.000 19.800.000 18.480.000 18.480.000 19.800.000 17.160.000 18.480.000 19.800.000 18.480.000 19.800.000 17.160.000 17.160.000 17.160.000

PKP 223.470.000 165.660.000 64.114.500 46.788.000 49.428.000 50.748.000 34.698.000 29.973.000 15.874.200 15.316.200 10.211.700 8.509.200 6.527.700 5.272.200 3.952.200 6.480.600 4.993.200 3.673.200 3.784.200 2.185.200 4.825.200 4.657.800 4.453.200

PPh 21 PPH 21 (BULAN) (TAHUN) 28.520.200 2.376.683 21.767.875 1.813.990 406.271 4.875.250 194.950 2.339.400 205.950 2.471.400 217.683 2.612.200 144.575 1.734.900 124.888 1.498.650 79.371 952.452 63.818 765.810 42.549 510.585 35.455 425.460 27.199 326.385 26.361 316.332 19.761 237.132 27.003 324.030 20.805 249.660 15.305 183.660 15.768 189.210 9.105 109.260 20.105 241.260 23.289 279.468 18.555 222.660

R.W. T.P.T. Rb.W. Y.W. E.R. R.K.S. Y.M.T J.I. E.S. M.I. D.S. H.S. I.S. Y.B. S.H. H.K. I.L. D.M. A.K. Y.M. U.W. W.K. N.S.H.

NAMA

JABATAN L / P L Manager L Personalia L KABAG P KABAG P KABAG L KABAG L KABAG L KABAG L STAF L STAF L STAF L STAF L STAF P STAF L STAF L STAF L STAF L STAF L STAF P STAF L STAF L STAF P STAF

GAJI / BLN 20.250.000 15.250.000 7.050.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 4.550.000 4.050.000 2.870.000 2.820.000 2.620.000 2.370.000 2.095.000 1.995.000 1.995.000 1.985.000 1.970.000 1.970.000 1.870.000 1.845.000 1.845.000 1.830.000 1.820.000

TOTAL GAJI (TAHUN) 243.000.000 183.000.000 84.600.000 66.600.000 66.600.000 66.600.000 54.600.000 48.600.000 34.440.000 33.840.000 31.440.000 28.440.000 25.140.000 23.940.000 23.940.000 23.820.000 23.640.000 23.640.000 22.440.000 22.140.000 22.140.000 21.960.000 21.840.000

Keterangan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 ada pada lampiran

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STA TUS K.4 K.1 K.3. K.2 K.0 T.K. K.2 K.1 K.1 K.1 K.3 K.2 K.1 K.1 K.2 K.0 K.1 K.2 K.1 K.2 K.0 K.0 K.0 THR

PENGURANG BIAYA PENGHASILAN PENGHASILAN JABATAN IURAN JHT BRUTO NETO 243.000.000 12.150.000 4.860.000 225.990.000 183.000.000 9.150.000 3.660.000 170.190.000 84.600.000 4.230.000 1.692.000 78.678.000 66.600.000 3.330.000 1.332.000 61.938.000 66.600.000 3.330.000 1.332.000 61.938.000 66.600.000 3.330.000 1.332.000 61.938.000 54.600.000 2.730.000 1.092.000 50.778.000 48.600.000 2.430.000 972.000 45.198.000 34.440.000 1.722.000 688.800 32.029.200 33.840.000 1.692.000 676.800 31.471.200 31.440.000 1.572.000 628.800 29.239.200 28.440.000 1.422.000 568.800 26.449.200 25.140.000 1.257.000 502.800 23.380.200 23.940.000 1.197.000 478.800 22.264.200 23.940.000 1.197.000 478.800 22.264.200 23.820.000 1.191.000 476.400 22.152.600 23.640.000 1.182.000 472.800 21.985.200 23.640.000 1.182.000 472.800 21.985.200 22.440.000 1.122.000 448.800 20.869.200 22.140.000 1.107.000 442.800 20.590.200 22.140.000 1.107.000 442.800 20.590.200 21.960.000 1.098.000 439.200 20.422.800 21.840.000 1.092.000 436.800 20.311.200

Tabel 4.3. Daftar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ( Gaji )

PTKP 21.120.000 18.480.000 21.120.000 19.800.000 17.160.000 15.840.000 19.800.000 18.480.000 18.480.000 18.480.000 21.120.000 19.800.000 18.480.000 18.480.000 19.800.000 17.160.000 18.480.000 19.800.000 18.480.000 19.800.000 17.160.000 17.160.000 17.160.000

PKP 204.870.000 151.710.000 57.558.000 42.138.000 44.778.000 46.098.000 30.978.000 26.718.000 13.549.200 12.991.200 8.119.200 6.649.200 4.900.200 3.784.200 2.464.200 4.992.600 3.505.200 2.185.200 2.389.200 790.200 3.430.200 3.262.800 3.151.200

PPh 21 PPH 21 (BULAN) (TAHUN) 25.730.500 2.144.208 19.517.875 1.626.490 330.708 3.968.500 175.575 2.106.900 186.575 2.238.900 192.075 2.304.900 129.075 1.548.900 111.325 1.335.900 67.746 812.952 54.130 649.560 33.830 405.960 27.705 332.460 20.418 245.010 18.921 227.052 12.321 147.852 20.803 249.630 14.605 175.260 9.105 109.260 9.955 119.460 3.293 39.510 14.293 171.510 16.314 195.768 13.130 157.560

R.W. T.P.T. Rb.W. Y.W. E.R. R.K.S. Y.M.T J.I. E.S. M.I. D.S. H.S. I.S. Y.B. S.H. H.K. I.L. D.M. A.K. Y.M. U.W. W.K. N.S.H.

NAMA

JABATAN Manager Personalia KABAG KABAG KABAG KABAG KABAG KABAG STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF

L L L P P L L L L L L L L P L L L L L P L L P

L / P

STA TUS K.4 K.1 K.3. K.2 K.0 T.K. K.2 K.1 K.1 K.1 K.3 K.2 K.1 K.1 K.2 K.0 K.1 K.2 K.1 K.2 K.0 K.0 K.0

PPH 21 (Gaji + THR) 28.520.200 21.767.875 4.875.250 2.339.400 2.471.400 2.612.200 1.734.900 1.498.650 952.452 765.810 510.585 425.460 326.385 316.332 237.132 324.030 249.660 183.660 189.210 109.260 241.260 279.468 222.660 PPH 21 (Gaji) 25.730.500 19.517.875 3.968.500 2.106.900 2.238.900 2.304.900 1.548.900 1.335.900 812.952 649.560 405.960 332.460 245.010 227.052 147.852 249.630 175.260 109.260 119.460 39.510 171.510 195.768 157.560

Keterangan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 ada pada lampiran

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tabel 4.4. Daftar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ( THR )

PPh 21 THR 2.789.700 2.250.000 906.750 232.500 232.500 307.300 186.000 162.750 139.500 116.250 104.625 93.000 81.375 89.280 89.280 74.400 74.400 74.400 69.750 69.750 69.750 83.700 65.100

4.2

Analisis Data Setelah melihat data – data yang telah disajikan sebelumnya maka penulis dapat memberikan penjelasan atau menganalisa informasi yang dimiliki perusahaan sebagai berikut ini:

a.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas THR yang di terima di bayarkan setiap 1 ( satu ) tahun sekali di sesuaikan dengan jumlah THR yang di terima masing – masing karyawan.

b.

Beban pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 ( PPh 21 ) dibebankan kepada karyawan yang di potong sesuai dengan perhitungan setiap bulannya dari total gaji yang di terima karyawan ( take home pay ).

c.

Uang lembur, diberikan kepada karyawan yang terlibat langsung dalam pengerjaan tugas tertentu yang telah bekerja lebih dari jam kerja normal yaitu di atas pukul lima sore sampai dengan pukul tujuh malam. Pukul empat sampai pukul lima sore selama satu jam dianggap sebagai jam loyalitas kepada perusahaan sehingga tidak dihitung sebagai jam kerja lembur. Uang lembur hanya diberikan kepada golongan tertentu saja dan diterma karyawan bersamaan dengan gaji bulanan.

d.

Tunjangan makan diberikan bersamaan dengan gaji bulanan berdasarkan jumlah hari kerja karyawan, besarnya tunjangan diberikan sesuai dengan golongan jabatan masing-masing karyawan.

e.

Tunjangan transportasi kepada karyawan untuk membantu biaya transportasi pulang dan pergi dan ke tempat kerja yang diberikan

bersama gaji bulanan berdasarkan jumlah hari kerja karyawan, jumlahnyadisesuaikan dengan golongan jabatan karyawan dan telah di tetapkan besar nominal sebelumnya sesuai dengan kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan. Khusus untuk posisi direksi dan setingkat manajer mendapatkan fasilitas kendaraan yaitu mobil melalui system COP (Car Ownership Program), dimana biaya pembelian mobil sebagian dibiayakan oleh perusahaan dengan budget khusus yang telah disediakan dan selebihnya ditanggung karyawan tersebut, dengan perjanjian mobil dapat dibawa pulang karyawan dan BPKB kendaraan tersebut tetap atas nama karyawan namun dupegang oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar dalam jangka waktu tersebut tetap dimiliki ikatan kerja sebagai karyawan atau dengan kata lain tidak boleh mengundurkan diri dari perusahaan. Setelah melewati masa 5 tahun.BPKB tersebut dapat dipegang oleh karyawan. Untuk biayabiaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut baik fasilitas perbaikan dan perawatan suku cadang kendaraan seperti bensin, oli dan lain sebagainya ditanggung oleh perusahaan dengan memberikan tunjangan COP yang dibayar bersama dengan gaji bulanan dan perusahaan telah memotong pajak atas tunjangan tersebut. Atas pemberian fasilitas transportasi ini, perusahaan akan terkena risiko dikoreksi oleh pihak fiskus yaitu koreksi positif, karena dapat diartikan sebagai pemberian natura atau kenikmatan yang tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan.

f.

Perusahaan

memberikan tunjangan kesehatan berupa

biaya

pengobatan dan rumah sakit kepada karyawan dan atau keluarga karyawan yang menderita sakit ringan biasa atau melakukan rawat inap dirumah sakit yang besarnya disesuaikan dengan system batas atas ( plafon ) yang berbeda-beda tiap golongan. Karyawan hanya dapat mengajukan klaim atas biaya pengobatan, apabila minimal telah mempunyai masa kerja 3 bulan dihitung dari tanggal masuk kerja. Biaya

ini

diberikan

dengan

memakai

system

penggantian

(Reimbursement) dari biaya yang tercantum di kuitansi asli. Atas biaya pengobatan dan rumah sakit dengan system reimbursement ini, perusahaan akan terkena resiko dikoreksi fiskal positif oleh pihak fiskus, karena hal ini dapat diartikan sebagai pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan yang tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. g.

Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya ( THR ) sekali setahun di sesuaikan dengan jabatan dan besar gaji yang diterima oleh tiap – tiap karyawan

h.

Tiap – tiap karyawan dikenakan biaya jabatan sebesar 5% dari jumlah gaji yang diterima dan juga pembayaran iuran JHT ( Jaminan Hari Tua ) / pensiun sebesar 2% dari gaji karyawan. Kesemuanya menjadi beban yang harus dibayar oleh karyawan sehingga menjadi pengurang dari penghasilan yang diterima oleh karyawan.

Setelah melihat analisa yang ada sebelumnya maka penulis di sini dapat memberikan pandangan, antara lain:

a.

Perusahaan belum melakukan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21, dimana

karyawan

menanggung

semua

PPh

Pasal

21

atas

karyawannya. Dimana hal ini akan merugikan bagi karyawan karena jumlah beban yang harus dibayar dengan memotong dari pendapatan yang diperoleh karyawan. Hal ini di rasa merugikan karyawan karena akan mengurangi jumlah pendapatan yang di bawa pulang karyawan ( take home pay ) sehingga akanmempengaruhi tingkat kesejahteraan karyawan.

Oleh

karena

PRATAMA, Gresik

itu,

PT

GOLDFINDO

harus lebih cermat

INTIKAYU

dalam melakukan

perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 tersebut dimana karyawan tetap melakukan kewajiban sebagai wajib pajak tanpa mengurangi tingkat kesejahteraan dan bagi perusahaan dapat memberikan keuntungan dan tidak dirugikan dalam hal ini.. Untuk mengatasi hal ini, ada alternative yang

dapat

dilakukan

manajemen

perusahaan

yaitu

dengan

menggunakan metode Gross up. Artinya, perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah uang tertentu atau sebesar jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dan memasukkannya sebagai komponen penambah penghasilan bruto karyawan yang akan dipotong PPh Pasal 21. Metode Gross up ini akan menguntungkan bagi pihak karyawan dan perusahaan karena jumlah pendapatan yang dibawa pulang karyawan (take home pay ) akan semakin besar atau tetap dan tidak dipotong pajak, selain itu tunjangan tersebut dapat dijadikan beban fiscal (deductible expense) bagi perusahaan.yang artinya dapat mengurangi beban pajak badan yang di tanggung oleh perusahaan.

b.

Perusahaan kurang efektif dalam memberikan tunjangan makan kepada karyawannya yang dibayar bersama gaji bulanan, sebaliknya perusahaan mengganti tunjangan dalam bentuk uang tersebut dengan menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan secara bersama-sama di tempat kerja, karena hal ini diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto dan merupakan pengecualian pemberian dalam bentuk

natura atau kenikmatan. Hal ini sesuai dengan

Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 dan Keputusan Direktur Jendral Pajak no. Kep-213/PJ/2001 Pasal 1 huruf a yang menyatakan bahwa penyediaan makanan dan minuman yang diberikan pemberi kerja bagi seluruh karyawan secara bersama-sama termasuk Dewan Direksi dan Komisaris yang diberikan di tempat kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan objek PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPH No.17 Tahun 2000. Perlakuan pajak atas pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan

kenikmatan

yang

merupakan

keharusan

dalam

rangka

pelaksanaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (deductible expense)dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan walaupun bukan di daerah terpencil, dengan menyediakan kan dan minum bagi seluruh karyawan secara bersama-sama di tempat kerja, dari segi moral akan mendorong semangat moral-moral akan mendorong semangat kebersamaan dan

kesetaraan antara pengusaha dan karyawannya, sedangkan dari segi efisiensi karyawan tidak perlu pergi keluar kantor hanya untuk membeli makan siang, sehingga waktu jam kerja pun tidak akan terbuang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat.

c.

Perusahaan memberikan natura atau kenikmatan khusus kepada direksi dan setingkat manajer berupa fasilitas kendaraan yaitu mobil melalui system COP (Car Ownership Program). Hal ini akan merugikan perusahaan karena, pemberian dalam bentuk natura tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Sebaliknya, perusahaan mengalokasikan fasilitas transportasi pegawai tersebut dapat dijadikan beban fiscal bagi perusahaan sebagai pengurang penghasilan bruto. Atas pemberian fasilitas transportasi ini, perusahaan akan terkena resiko dikoreksi positif seluruhnya oleh pihak fiskus, karena perusahaan telah memberikan sejumlah uang tertentu kepada pegawai atas pembelian fasilitas transportasi yang digunakan untuk tertentu kepada pegawai atas pembelian fasilitas transportasi yang digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan operasional perusahaan. Namun, jika perusahaan memberikan dlam bentuk tunjangan transportasi, aktiva perusahaan berupa mobil tersebut dapat dijual untuk digunakan dalam operasional perusahaan, sehingga perusahaan dapat menghemat beban pemeliharaan kendaraan tersebut.

d.

Perusahaan memberikan biaya pengobatan dan biaya rumah sakit kepada karyawannya dengan system reimbursement, hal ini akan merugikan

perusahaan, karena hal tersebut merupakan atau dapat diartikan sebagai pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan yang tidak bisa menjadi

pengurang

penghasilan

bruto.

Sebaliknya

perusahaan

mengalokasikan biaya reimbursement tersebut menjadi tunjangan kesehatan yang dibayar bersama gaji bulanan secara rutin baik karyawan tersebut sakit maupun tidak.Hal ini untuk memastikan tidak ada jumlah aliran uang tertentu yang diterima, diserahkan atau bisa dinikmati karyawan (objek PPh Pasal 21) baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung dan beberapa kelemahan administrasi lainnya yang mungkin terjadi. Jika perusahaan menggunakan system reimbursement atas biaya pengobatan dan rumah sakit, maka akan terkena risiko dilakukan koreksi positif oleh pihak fiskus karena dianggap ada sejumlah uang tertentu yang diterima, diserahkan atau bisa dinikmati karyawan dari pembayaran reimbursement tersebut walauoun hanya sebentar atau sementara. Namun, jika perusahaan mengalokasikannya ke dalam bentuk tunjangan kesehatan, perusahaan akan dapat memperlakukan biaya tersebut sebagai biaya fiskal (deductable expenses) dan dapat menjadi penambah penghasilan bagi karyawan itu sendiri. Selain diganti menjadi tunjangan kesehatan, perusahaan juga dapat mengikutkan karyawannya dalam program asuransi kesehatan, dimana premi tersebut ditanggung oleh perusahaan atas nama karyawan sehingga dapat dijadikan beban fiskal sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan dan dikenakan pajak pada karyawan relatif kecil terhadap tunjangan premi asuransi tersebut.

4.2.1 Perhitungan pajak

Sesuai dengan sebelumnya penulis telah mengemukakan bahwa metode Gross up adalah metode yang sebaiknya dipilih untuk digunakan oleh perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Hal ini dikarenakan dapat menguntungkan kedua belah pihak baik karyawan maupun perusahaan sebagai pemberi kerja. Dibandingkan dengan kedua metode lain yang ada yaitu Net Method ( PPh 21 di tanggung perusahaan ) dan Gross Method ( PPh 21 di tanggung karyawan ), Gross Up Method ( Tunjangan PPh 21 ) lebih memiliki kelebihan, hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan PPh 21 dibawah ini :

Tabel 4.5. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan menggunakan metode Gross Method ( Gaji + THR )

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nama R.W. T.P.T. Rb.W. Y.W. E.R. R.K.S. Y.M.T. J.I. E.S. M.I. D.S. H.S. I.S. Y.B. S.H. H.K. I.L. D.M. A.K. Y.M. U.W. W.K. N.S.H. Total

L/P L L L P P L L L L L L L L P L L L L L P L L P

Jumlah Gaji 20.250.000 15.250.000 7.250.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 4.550.000 3.720.000 2.870.000 2.820.000 2.620.000 2.370.000 2.095.000 1.995.000 1.995.000 1.985.000 1.970.000 1.970.000 1.870.000 1.845.000 1.845.000 1.830.000 1.820.000 99.570.000

PPh 21 ditanggung karyawan Take Home Pay Tahun Bulan 28.520.196 2.376.683 17.873.317 21.767.880 1.813.990 13.436.010 4.875.252 406.271 6.843.729 2.339.400 194.950 5.355.050 2.471.400 205.950 5.344.050 2.612.196 217.683 5.332.317 1.734.900 144.575 4.405.425 1.498.656 124.888 3.595.112 952.452 79.371 2.790.629 765.816 63.818 2.756.182 510.588 42.549 2.577.451 425.460 35.455 2.334.545 326.388 27.199 2.067.801 316.332 26.361 1.968.639 237.132 19.761 1.975.239 324.036 27.003 1.957.997 249.660 20.805 1.949.195 183.660 15.305 1.954.695 189.216 15.768 1.854.232 109.260 9.105 1.835.895 241.260 20.105 1.824.895 279.468 23.289 1.806.711 222.660 18.555 1.801.445 71.153.268 5.929.439 93.640.561

Tabel 4.6. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan menggunakan metode Gross Method ( Gaji )

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nama R.W. T.P.T. Rb.W. Y.W. E.R. R.K.S. Y.M.T. J.I. E.S. M.I. D.S. H.S. I.S. Y.B. S.H. H.K. I.L. D.M. A.K. Y.M. U.W. W.K. N.S.H. Total

L/P L L L P P L L L L L L L L P L L L L L P L L P

Jumlah Gaji 20.250.000 15.250.000 7.250.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 4.550.000 3.720.000 2.870.000 2.820.000 2.620.000 2.370.000 2.095.000 1.995.000 1.995.000 1.985.000 1.970.000 1.970.000 1.870.000 1.845.000 1.845.000 1.830.000 1.820.000 99.570.000

PPh 21 ditanggung karyawan

Take Home Tahun Bulan Pay 25.730.496 2.144.208 18.105.792 19.517.880 1.626.490 13.623.510 3.968.496 330.708 6.919.292 2.106.900 175.575 5.374.425 2.238.900 186.575 5.363.425 2.304.900 192.075 5.357.925 1.548.900 129.075 4.420.925 1.335.900 111.325 3.608.675 812.952 67.746 2.802.254 649.560 54.130 2.765.870 405.960 33.830 2.586.170 332.460 27.705 2.342.295 245.016 20.418 2.074.582 227.052 18.921 1.976.079 147.852 12.321 1.982.679 249.636 20.803 1.964.197 175.260 14.605 1.955.395 109.260 9.105 1.960.895 119.460 9.955 1.860.045 39.516 3.293 1.841.707 171.516 14.293 1.830.707 195.768 16.314 1.813.686 157.560 13.130 1.806.870 62.791.200 5.232.600 94.337.400

Tabel 4.7. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan menggunakan metode Gross Method ( THR )

No.

Nama

L/P

PPh 21 ditanggung karyawan Gaji + THR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

R.W. T.P.T. Rb.W. Y.W. E.R. R.K.S. Y.M.T. J.I. E.S. M.I. D.S. H.S. I.S. Y.B. S.H. H.K. I.L. D.M. A.K. Y.M. U.W. W.K. N.S.H. Total

L L L P P L L L L L L L L P L L L L L P L L P

Gaji

28.520.196 25.730.496 21.767.880 19.517.880 4.875.252 3.968.496 2.339.400 2.106.900 2.471.400 2.238.900 2.612.196 2.304.900 1.734.900 1.548.900 1.498.656 1.335.900 952.452 812.952 765.816 649.560 510.588 405.960 425.460 332.460 326.388 245.016 316.332 227.052 237.132 147.852 324.036 249.636 249.660 175.260 183.660 109.260 189.216 119.460 109.260 39.516 241.260 171.516 279.468 195.768 222.660 157.560 71.153.268 62.791.200

PPh 21 THR THR 2.789.700 17.460.300 2.250.000 13.000.000 906.756 6.343.244 232.500 5.317.500 232.500 5.317.500 307.296 5.242.704 186.000 4.364.000 162.756 3.557.244 139.500 2.730.500 116.256 2.703.744 104.628 2.515.372 93.000 2.277.000 81.372 2.013.628 89.280 1.905.720 89.280 1.905.720 74.400 1.910.600 74.400 1.895.600 74.400 1.895.600 69.756 1.800.244 69.744 1.775.256 69.744 1.775.256 83.700 1.746.300 65.100 1.754.900 8.362.068 91.207.932

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa jumlah gaji karyawan ( Take Home Pay ) berkurang karena di potong untuk pembayaran PPh 21 terutang, begitu juga pada saat karyawan menerima THR maka jumlahnya akan berkurang karena di potong PPh 21 untuk THR. hal ini bisa berdampak mengurangi jumlah pendapatan yang akan di gunakan dalam memenuhi kebutuhan akan kesejahteraan karyawan sehari – hari. Namun bisa juga di

pandang bahwa perusahaan sebagai pemberi kerja tidak memberikan perhatian kepada karyawannya, sehingga akan mengurangi etos kerja karyawan serta kualitas dan kuantitas proses produksi perusahaan.

Tabel 4.8. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan menggunakan metode Net Method ( Gaji + THR )

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nama R.W. T.P.T. Rb.W. Y.W. E.R. R.K.S. Y.M.T. J.I. E.S. M.I. D.S. H.S. I.S. Y.B. S.H. H.K. I.L. D.M. A.K. Y.M. U.W. W.K. N.S.H. Total

L/P L L L P P L L L L L L L L P L L L L L P L L P

PPh 21 ditanggung Jumlah perusahaan Tahun Bulan Gaji Take Home Pay 20.250.000 28.520.196 2.376.683 20.250.000 15.250.000 21.767.880 1.813.990 15.250.000 7.250.000 4.875.252 406.271 7.250.000 5.550.000 2.339.400 194.950 5.550.000 5.550.000 2.471.400 205.950 5.550.000 5.550.000 2.612.196 217.683 5.550.000 4.550.000 1.734.900 144.575 4.550.000 3.720.000 1.498.656 124.888 3.720.000 2.870.000 952.452 79.371 2.870.000 2.820.000 765.816 63.818 2.820.000 2.620.000 510.588 42.549 2.620.000 2.370.000 425.460 35.455 2.370.000 2.095.000 326.388 27.199 2.095.000 1.995.000 316.332 26.361 1.995.000 1.995.000 237.132 19.761 1.995.000 1.985.000 324.036 27.003 1.985.000 1.970.000 249.660 20.805 1.970.000 1.970.000 183.660 15.305 1.970.000 1.870.000 189.216 15.768 1.870.000 1.845.000 109.260 9.105 1.845.000 1.845.000 241.260 20.105 1.845.000 1.830.000 279.468 23.289 1.830.000 1.820.000 222.660 18.555 1.820.000 99.570.000 71.153.268 5.929.439 99.570.000

Tabel 4.9. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan menggunakan metode Net Method ( Gaji )

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nama R.W. T.P.T. Rb.W. Y.W. E.R. R.K.S. Y.M.T. J.I. E.S. M.I. D.S. H.S. I.S. Y.B. S.H. H.K. I.L. D.M. A.K. Y.M. U.W. W.K. N.S.H. Total

L/P L L L P P L L L L L L L L P L L L L L P L L P

Jumlah Gaji 20.250.000 15.250.000 7.250.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 4.550.000 3.720.000 2.870.000 2.820.000 2.620.000 2.370.000 2.095.000 1.995.000 1.995.000 1.985.000 1.970.000 1.970.000 1.870.000 1.845.000 1.845.000 1.830.000 1.820.000 99.570.000

PPh 21 ditanggung perusahaan Tahun Bulan 25.730.496 2.144.208 19.517.880 1.626.490 3.968.496 330.708 2.106.900 175.575 2.238.900 186.575 2.304.900 192.075 1.548.900 129.075 1.335.900 111.325 812.952 67.746 649.560 54.130 405.960 33.830 332.460 27.705 245.016 20.418 227.052 18.921 147.852 12.321 249.636 20.803 175.260 14.605 109.260 9.105 119.460 9.955 39.516 3.293 171.516 14.293 195.768 16.314 157.560 13.130 62.791.200 5.232.600

Take Home Pay 20.250.000 15.250.000 7.250.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 4.550.000 3.720.000 2.870.000 2.820.000 2.620.000 2.370.000 2.095.000 1.995.000 1.995.000 1.985.000 1.970.000 1.970.000 1.870.000 1.845.000 1.845.000 1.830.000 1.820.000 99.570.000

Tabel 4.10. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan menggunakan metode Net Method ( THR )

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nama R.W. T.P.T. Rb.W. Y.W. E.R. R.K.S. Y.M.T. J.I. E.S. M.I. D.S. H.S. I.S. Y.B. S.H. H.K. I.L. D.M. A.K. Y.M. U.W. W.K. N.S.H. Total

L/P L L L P P L L L L L L L L P L L L L L P L L P

PPh 21 ditanggung perusahaan Gaji + THR 28.520.196 21.767.880 4.875.252 2.339.400 2.471.400 2.612.196 1.734.900 1.498.656 952.452 765.816 510.588 425.460 326.388 316.332 237.132 324.036 249.660 183.660 189.216 109.260 241.260 279.468 222.660 71.153.268

Gaji 25.730.496 19.517.880 3.968.496 2.106.900 2.238.900 2.304.900 1.548.900 1.335.900 812.952 649.560 405.960 332.460 245.016 227.052 147.852 249.636 175.260 109.260 119.460 39.516 171.516 195.768 157.560 62.791.200

PPh 21

THR

THR 2.789.700 20.250.000 2.250.000 15.250.000 906.756 7.250.000 232.500 5.550.000 232.500 5.550.000 307.296 5.550.000 186.000 4.550.000 162.756 3.720.000 139.500 2.870.000 116.256 2.820.000 104.628 2.620.000 93.000 2.370.000 81.372 2.095.000 89.280 1.995.000 89.280 1.995.000 74.400 1.985.000 74.400 1.970.000 74.400 1.970.000 69.756 1.870.000 69.744 1.845.000 69.744 1.845.000 83.700 1.830.000 65.100 1.820.000 8.362.068 99.570.000

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Take Home Pay karyawan tidak mengalami pengurangan karena pemotongan PPh 21 terutang karena seluruh jumlah beban pajak PPh 21 terutang di tanggung oleh perusahaan sepenuhnya. Namun sebaiknya metode ini tidak digunakan oleh perusahaan karena akan merugikan perusahaan secara sepihak. Beban pajak karyawan dapat terpenuhi namun jumlah pengeluaran kas sebesar Rp 5.232.600 tidak dapat dijadikan biaya yang menjadi pengurang laba perusahaan dan

mengurangi jumlah beban pajak badan perusahaan, karena tunjangan yang diberikan di anggap sebagai suatu kenikmatan atau natura bagi karyawan yang diterima dalam bentuk uang sehingga tidak dapat dianggap sebagai biaya yang deductible. Begitu juga dengan beban pajak atas THR karyawan sebesar Rp. 8.362.068 yang harus di tanggung oleh perusahaan juga tidak bisa menjadi biaya deductible karena merupakan suatu pemberian kenikmatan bagi karyawan. Hal ini akan semakin merugikan bagi pihak perusahaan karena tidak bisa mengurangi jumlah beban pajak badan perusahaan dan menambah jumlah pengeluaran kas perusahaan.

Tabel 4.11. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan menggunakan metode Gross up ( Gaji + THR )

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nama R.W. T.P.T. Rb.W. Y.W. E.R. R.K.S. Y.M.T. J.I. E.S. M.I. D.S. H.S. I.S. Y.B. S.H. H.K. I.L. D.M. A.K. Y.M. U.W. W.K. N.S.H. Total

PPh 21 terutang Jumlah Tunjanga Tahun Bulan L / P (Gaji+THR) n pajak L 22.553.179 32.376.022 2.698.002 2.303.179 L 16.990.460 22.762.530 1.896.878 1.740.460 L 7.582.741 5.432.259 452.688 332.741 P 5.755.211 2.453.907 204.492 205.211 P 5.766.789 2.777.106 231.426 216.790 L 5.694.154 2.853.514 237.793 144.154 L 4.702.184 1.819.819 151.652 152.184 L 4.181.461 1.572.005 131.000 131.461 L 2.939.624 999.072 83.256 69.624 L 2.887.176 803.294 66.941 67.176 L 2.664.788 535.577 44.631 44.788 L 2.407.321 446.285 37.190 37.321 L 2.123.630 342.361 28.530 28.630 P 2.018.124 331.816 27.651 23.124 L 2.012.334 248.789 20.732 17.334 L 2.013.424 339.890 28.324 28.424 L 1.991.900 261.880 21.823 21.900 L 1.986.111 192.650 16.054 16.111 L 1.886.597 198.471 16.539 16.597 P 1.854.584 114.608 9.551 9.584 L 1.866.163 253.069 21.089 21.163 L 1.850.429 293.147 24.429 20.429 P 1.839.532 233.559 19.463 19.532 105.567.916 77.641.630 6.470.136 5.667.916

Take Home Total Pay 394.823 22.158.356 156.417 16.834.043 119.947 7.462.794 -718 5.755.211 -759 5.766.789 93.639 5.600.515 -533 4.702.184 -460 4.181.461 13.632 2.925.992 -235 2.887.176 -157 2.664.788 -131 2.407.321 -100 2.123.630 4.528 2.013.596 3.394 2.008.940 -100 2.013.424 -77 1.991.900 -56 1.986.111 -58 1.886.597 -34 1.854.584 -74 1.866.163 4.000 1.846.429 -68 1.839.532 790.380 104.777.536

Ket. -718 -759 -533 -460 -235 -157 -131 -100 -100 -77 -56 -58 -34 -74 -68 -3559

Tabel 4.12. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan menggunakan metode Gross up ( Gaji )

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nama R.W. T.P.T. Rb.W. Y.W. E.R. R.K.S. Y.M.T. J.I. E.S. M.I. D.S. H.S. I.S. Y.B. S.H. H.K. I.L. D.M. A.K. Y.M. U.W. W.K. N.S.H. Total

L/P L L L P P L L L L L L L L P L L L L L P L L P

Jumlah Gaji 22.553.179 16.990.460 7.582.741 5.755.211 5.766.789 5.694.154 4.702.184 4.181.461 2.939.624 2.887.176 2.664.788 2.407.321 2.123.630 2.018.124 2.012.334 2.013.424 1.991.900 1.986.111 1.886.597 1.854.584 1.866.163 1.850.429 1.839.532 105.567.916

PPh 21 terutang Tahun Bulan 29.196.817 2.433.068 20.356.155 1.696.346 4.399.017 366.585 2.210.027 184.169 2.348.488 195.707 2.352.904 196.075 1.624.715 135.393 1.401.289 116.774 852.744 71.062 681.355 56.780 425.831 35.486 348.733 29.061 257.003 21.417 238.166 19.847 155.089 12.924 261.849 21.821 183.839 15.320 114.608 9.551 125.308 10.442 41.444 3.454 179.905 14.992 205.351 17.113 165.272 13.773 68.125.909 5.677.159

Tunjangan pajak Tahun Bulan 24.848.147 2.070.679 18.635.522 1.552.960 3.086.147 257.179 2.217.789 184.816 2.356.737 196.395 1.032.347 86.029 1.630.421 135.868 1.406.210 117.184 713.116 59.426 683.747 56.979 427.326 35.611 349.958 29.163 257.905 21.492 199.168 16.597 129.695 10.808 262.768 21.897 184.484 15.374 115.010 9.584 125.747 10.479 41.589 3.466 180.537 15.045 171.726 14.311 165.853 13.821 59.221.949 4.935.162

Take Home Total Pay Ket. 362.389 22.158.356 143.386 16.834.043 109.406 7.462.794 -647 5.755.211 -647 -687 5.766.789 -687 110.046 5.600.515 -476 4.702.184 -476 -410 4.181.461 -410 11.636 2.925.992 -199 2.887.176 -199 -125 2.664.788 -125 -102 2.407.321 -102 -75 2.123.630 -75 3.250 2.013.596 2.116 2.008.940 -77 2.013.424 -77 -54 1.991.900 -54 -34 1.986.111 -34 -37 1.886.597 -37 -12 1.854.584 -12 -53 1.866.163 -53 2.802 1.846.429 -48 1.839.532 -48 790.380 104.777.536 -3034,58

Tabel 4.13. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan menggunakan metode Gross up ( THR ) L/P No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nama R.W. T.P.T. Rb.W. Y.W. E.R. R.K.S. Y.M.T. J.I. E.S. M.I. D.S. H.S. I.S. Y.B. S.H. H.K. I.L. D.M. A.K. Y.M. U.W. W.K. N.S.H. Total

L L L P P L L L L L L L L P L L L L L P L L P

PPh 21 terutang Gaji + THR Gaji THR 4.737.876 4.348.670 389.206 1.877.004 1.720.633 156.371 1.439.364 1.312.870 126.494 (8.616) (7.762) (854) (9.108) (8.249) (859) 1.123.668 1.320.557 (196.889) (6.396) (5.706) (690) (5.520) (4.921) (599) 163.584 139.628 23.956 (2.820) (2.392) (428) (1.884) (1.495) (389) (1.572) (1.225) (347) (1.200) (902) (298) 54.336 38.998 15.338 40.728 25.394 15.334 (1.200) (919) (281) (924) (645) (279) (672) (402) (270) (696) (439) (257) (408) (145) (263) (888) (632) (256) 48.000 33.625 14.375 (816) (581) (235) 9.441.840 8.903.960 537.880

Dengan melihat tabel sebelumnya maka dapat dilihat bahwa sebagian besar jumlah beban pajak penghasilan pasal 21 atas pendapatan karyawan ditanggung oleh perusahaan dan diberikan dalam bentuk tunjangan pajak sehingga ini dapat menguntungkan perusahaan karena biaya tunjangan pajak sebesar Rp. 5.667.916 dapat dijadikan biaya atau beban perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak badan perusahaan. Bagi para karyawan perusahaan juga merupakan hal

yang positif karena tdak lagi harus menanggung beban pajak penghasilan yang besar karena telah di tanggung oleh perusahaan dan tingkat kesejahteraan dapat di tingkatkan karena besarnya penghasilkan karyawan yang diterima karyawan ( take home pay). Bagi karyawan yang belum memiliki NPWP di harapkan segera mengurus NPWP karena hal ini berpengaruh dalam perhitungan beban pajak penghasilan pasall 21 dan menentukan besarnya tunjangan pajak bagi karyawan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Bahkan perusahaan masih memmiliki sisa dari tunjangan pajak sebesar Rp. 3559 setiap bulannya yang dapat digunakan untuk memenuhi kesejahteraan karyawan dengan hal lainnya. Begitu pula dengan beban pajak PPh 21 atas THR yang di terima karyawan, dari total beban sebesar Rp. 8.903.960 karyawan hanya membayar sebesar Rp. 537.880 dari total keseluruhan beban karena telah di tanggung oleh perusahaan. Pengeluaran ini juga dapar di jadikan biaya deductible yang dapat mengurangi laba perusahaan yang berpengaruh berkurangnya beban pajak badan yang di tanggung perusahaan dan lebih efisien dalam pengeluaran kas perusahaan. Dari sisi karyawan terlihat bahwa jumlah pendapatan yang di terima mengalami peningkatan dari jumlah sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.14. Tabel perbandingan Take Home Pay

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nama R.W. T.P.T. Rb.W. Y.W. E.R. R.K.S. Y.M.T. J.I. E.S. M.I. D.S. H.S. I.S. Y.B. S.H. H.K. I.L. D.M. A.K. Y.M. U.W. W.K. N.S.H. Total

L / P L L L P P L L L L L L L L P L L L L L P L L P

Net Method 20.250.000 15.250.000 7.250.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 4.550.000 3.720.000 2.870.000 2.820.000 2.620.000 2.370.000 2.095.000 1.995.000 1.995.000 1.985.000 1.970.000 1.970.000 1.870.000 1.845.000 1.845.000 1.830.000 1.820.000 99.570.000

Take Home Pay Gross Gross Up Method Method 17.873.317 22.158.356 13.436.010 16.834.043 6.843.729 7.462.794 5.355.050 5.755.211 5.344.050 5.766.789 5.332.317 5.600.515 4.405.425 4.702.184 3.595.112 4.181.461 2.790.629 2.925.992 2.756.182 2.887.176 2.577.451 2.664.788 2.334.545 2.407.321 2.067.801 2.123.630 1.968.639 2.013.596 1.975.239 2.008.940 1.957.997 2.013.424 1.949.195 1.991.900 1.954.695 1.986.111 1.854.232 1.886.597 1.835.895 1.854.584 1.824.895 1.866.163 1.806.711 1.846.429 1.801.445 1.839.532 93.640.561 104.777.536

Dapat di lihat bahwa dari segi pendapatan ( Take Home Pay) karyawan penggunaan metode Gross Up merupakan yang paling di sarankan karena memiliki jumlah yang paling besar yaitru sebesar Rp. 104.777.536. hal ini lebih menguntungkan di banding dengan metode yang lainnya, sehingga tingkat kesejahteraan karyawan yang terus di upayakan oleh perusahaan dapat

terpenuhi dengan efektif dan efisien. Namun tidak menutup kemungkinan dapat memberikan keuntungan efisiensi bagi perusahaan

karena adanya

koreksi fiskal positif yang dikenakan dari jumnlah pengeluaran kas perusahaan sehingga jumlah beban pajak yang di tanggung dapat berkurang karena adanya pengurangan dari laba yang didapat oleh perusahaan karena adanya pembayaran beban Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawan yang dimasukan kedalam pendapatan karyawan berupa tunjangan pajak yang dapat dikenakan pajak.

4.3

Interpretasi

Dengan melihat data yang telah disajikan maka penulis dapat mengambil keputusan bahwa metode Gross Up cocok digunakan didalam perusahaan tersebut karena di pandang mampu mengatasi permasalahan yang ada saat ini didalam perusahaan. Hal ini terlihat dari pengambilan keputusan perusahaan jika menggunakan atau menerapkan kebijakan ini didalam menjalankan perusahaannya. Metode Gross Up dianggap mampu mengatasi masalah yang ada karena dapat di lihat pada data yang disajikan jika sebelumnya seluruh pegawai ( tergambar dari sampel yang ada ) menanggung penuh seluruh beban Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sehingga mengurangi jumlah penghasilan

yang

didapat

oleh

karyawan

tersebut

nantinya

dapat

mempengaruhi dari segi kesejahteraan, setelah menggunakan perhitungan dengan metode Gross Up maka dapat dilihat bahwa perusahaan telah

menanggung sebagian besar beban pajak karyawan yang ada, sehingga tidak menambah beban pajak yang berat kepada karyawan.

Data yang ada menyatakan ( sampel dari 23 karyawan ) jumlah beban pajak yang ditanggung karyawan ( Gross Method ) ataupun di tanggung perusahaan ( Net Method ) sebesar Rp. 5.232.600 namun setelah menggunakan

metode Gross Up beban yang ada menjadi sebesar Rp.

5.677.159 ( mengalami kenaikan sebesar Rp5.677.159 - Rp. 5.232.600 = Rp. 444.559 ) ini dikarenakan perusahaan memasukkan tunjangan pajak PPh 21 kedalam gaji yang di terima karyawan, sehingga menaikkan jumlah pendapatan yang di terima ( tabel 4.10 ). Dengan menggunakan metode Gross Up jumlah beban pajak mengalami kenaikan menjadi Rp. 5.677.159 dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 5.232.600 , meskipun mengalami kenaikan beban tersebut dapat dijadikan

biaya

yang

mengurangi pendapatan perusahaan sehingga

mengurangi beban Pajak Badan. Dari seluruh jumlah tunjangan pajak yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp. 6.454.737

terdapat sisa tunjangan

sebesar Rp. 3.559 tiap bulannya yang nantinya dapat digunakan dalam hal lain untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan. Hal ini juga berpengaruh besar dalam etos kerja yang dimilki karyawan terhadap perusahaan. Metode Gross Up adalah yang paling di sarankan karena di sini perusahaan menempatkan karyawan sebagai mitra perusahaan karena terdapat “win – win solution” atau kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak, dengan menggunakan metode Gross Up dapat terlihat beban pajak yang di

tanggung semakin besar namun itu juga berpengaruh atau terdapat nilai lebih bagi pendapatan karyawan ( Take Home Pay ) dan PPh Badan bagi perusahaan karena tunjangan pajak yang di tanggung perusahaan dapat dijadikan pengurang laba perusahaan ( deductible ).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang bagaimana pemenuhan kewajiban dalam pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 serta bagaimana kinerja perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak ( Tax Planing ) dalam rangka lebih mengefektifkan pembayaran pajak,

maka penulis

dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA, Gresik telah melakukan pemenuhan kewajiban pajak PPh 21 atas penghasilan karyawan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan memotong, menyetor dan melaporkan besarnya PPh pasal 21. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap karyawan dilakukan dengan membebankan seluruh beban pajak pada karyawan dan dipotong pada gaji masing – masing, hal ini kurang efektif karena akan merugikan bagi karyawan terutama pada tingkat kesejahteraan. Perencanaan pajak PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan dapat dipergunakan untuk menemukan kebijakan terbaik untuk pemenuhan kewajiban pajak baik bagi karyawan maupun perusahaan sebagai pemberi kebijakan.

bagi

b. Dengan menganalisis berbagai perhitungan perencanaan pajak PPh pasal 21, maka perencanaan pajak PPh pasal 21 yang dirasa paling efektif bagi perusahaan dalam meminimalisasi pengeluaran kas

adalah dengan

metode Gross up. Hal ini terlihat dari jumlah beban Pajak Penghasilan Pasal 21 ( PPh 21) dan jumlah penghasilan yang di bawa pulang karyawan

( Take Home Pay ) yang mengalami kenaikan. Jika

sebelumnya beban pajak PPh 21 hanya sebesar Rp. Rp. 5.929.439 setelah menerapkan metode Gross Up meningkat menjadi Rp. 6.454.737, hal ini menguntungkan bagi perusahaan karena dapat di jadikan biaya yang deductible atau dapat digunakan mengurangi jumlah beban pajak badan perusahaan karena mengurangi laba perusahaan. Bagi karyawan jumlah take home pay mengalami kenaikan dari sebelumnya menggunakan Net Method sebesar Rp.99.570.000, menggunakan Gross Method sebesar Rp. 93.640.561 dan menggunakan Gross Up Method

sebesar

Rp.

104.777.536 sehingga meningkatkan taraf kesejahteraan karyawan perusahaan. c. Setelah dilakukan perencanaan pajak seluruh kewajiban pajak atas penghasilan karyawan dapat seluruhnya terpenuhi tanpa mengurangi tingkat

kesejahteraan karyawan dan

juga

menguntungkan

bagi

perusahaan karena beban pajak badan perusahaan berkurang, etos kerja karyawan terhadap perusahaan akan meningkat karena kebijakn yang diambil.

5.2.

Saran

Saran – saran yang dapat diberikan kepada PT. GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA, Gresik adalah sebagai berikut:

1.

Agar lebih optimal dalam menentukan perencanaana pajak PPh 21 atas penghasilan karyawan, sebaiknya manajemen perusahaan meningkatkan komunikasi dengan karyawan sehingga pelaksanaan perencanaan

pajak

nantinya

tetap

bertujuan

meningkatkan

kesejahteraan karyawan. 2.

Agar perusahaan dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan lebih baik maka penulis menyarankan agar manajemen selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku.

108

DAFTAR PUSTAKA

Kesit Bambang, 2001. Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal, Edisi Kedua, Ekonisia Yogyakarta, Yogyakarta Lumbartoruan sophar, 2000. Akuntansi Pajak, Edisi Revisi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Nazir Muhamad, 1998. Metode Penelitian, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2003.Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2003 tanggal 21 September 2003. Bussines News, Edisi 6968 ( 8 Oktober 2003). Resmi Siti, 2008. Perpajakan : Teori dan Kasus, Edisi 5 Buku 1. Salemba Empat, Jakarta. Suandy Erly, 2008. Hukum Pajak, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta. Suandy Erly, 2002. Perencanaan Pajak, Edisi revisi, Salemba Empat, Jakarta. Suandy Erly, 2009. Perencanaan Pajak, Edisi revisi, Salemba Empat, Jakarta. Tjahjono Achmad dan Husain, 2000.Perpajakan, Unit Penerbit dan

Percetakan

Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta. Zain Muhammad, 2004. Manajemen Perpajakan, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004.Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta. Search, Google.

109

Lampiran 1 Surat Perijinan Penelitian

110

Lampiran 2 Halaman Depan Lembar Surat Setoran Pajak

111

Halaman belakang Lembar Surat Setoran Pajak

Keterangan: Lembar 1 Lembar 2 Lembar 3 Lembar 4 Lembar 5

: untuk arsip wajib pajak. : untuk KPPN : untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP : untuk bank persepsi / kantor pos dan giro : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain

112

Lampiran 3

FORMULIR

1721 - A1 DEPARTEMEN KEUANGAN RI

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR URUT

:

NPWP PEMOTONG PAJAK

:

NAMA PEMOTONG PAJAK

:

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

TAHUN KALENDER

Bukti pemotongan PPh 21 1. 2.

Lembar 1 untuk Pegawai Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2 0 1 2

: STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING

:

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

:

JABATAN

:

KAWIN K/

TIDAK KAWIN TK/

X

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

KARYAWAN ASING

HB/ MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:

0

1

•

1

S.D

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

2

RUPIAH

PENGHASILAN BRUTO : 1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT

1

2. TUNJANGAN PPh

2

3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA

3

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA

4

5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

5

6.

•

PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

6

-

7. JUMLAH (1 s.d. 6)

7

8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR

8

9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)

9

-

10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7

10

-

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8

11

-

12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT

12

13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)

13

PENGURANGAN :

•

-

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)

14

-

15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA

15

-

16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

16

-

17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

17

18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)

18

-

19

-

19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA

20

21. PPh PASAL 21 TERUTANG

21

22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

22

22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung

-

22a

Pemerintah 22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP

22b

23. JUMLAH PPh PASAL 21 : a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22) 23

b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21) 24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI

BULAN

b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21

BULAN

TAHUN 24

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN X

PEMOTONG PAJAK

KUASA

TAHUN

PASURUAN (tempat)

0

2 TGL

0

1 BLN

2

0

1

3

THN

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP

NPWP

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

113

Lampiran 4 Perhitungan Pph 21 Karyawan sebelum menggunakan Tax Planning Staff Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

W.K. staf k 0 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 0 PKP pph 21 terutang (6% x PKP) pot. Pph 21 per bulan (non NPWP)

U.W staf k0 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 0 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) pot. Pph 21 per bulan

A.K. staf k1 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 1 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) pot. Pph 21 per bulan

Gaji + THR 1.500.000 120.000 100.000 110.000 1.830.000 21.960.000 1.500.000 23.460.000 1.173.000 469.200 21.817.800 17.160.000 4.657.800 279.468 23.289

Gaji + THR 1.500.000 120.000 100.000 125.000 1.845.000 22.140.000 1.500.000 23.640.000 1.182.000 472.800 21.985.200 17.160.000 4.825.200 241.260 20.105

Gaji + THR 1.500.000 120.000 100.000 150.000 1.870.000 22.440.000 1.500.000 23.940.000 1.197.000 478.800 22.264.200 18.480.000 3.784.200 189.210 15.768

Gaji 1.500.000 120.000 100.000 110.000 1.830.000 21.960.000 21.960.000 1.098.000 439.200 20.422.800 17.160.001 3.262.799 195.768 16.314

Gaji 1.500.000 120.000 100.000 125.000 1.845.000 22.140.000 22.140.000 1.107.000 442.800 20.590.200 17.160.001 3.430.199 171.510 14.292

Gaji 1.500.000 120.000 100.000 150.000 1.870.000 22.440.000 22.440.000 1.122.000 448.800 20.869.200 18.480.000 2.389.200 119.460 9.955

114

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Y.M. staf k2 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 2 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) pot. Pph 21 per bulan I.L. staf k1 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total gaji 1 tahun PTKP k 1 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) pot. Pph 21 per bulan

D.M. staf k2 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 2 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) pot. Pph 21 per bulan

Gaji + THR 1.500.000 120.000 100.000 125.000 1.845.000 22.140.000 1.500.000 23.640.000 1.182.000 472.800 21.985.200 19.800.000 2.185.200 109.260 9.105

Gaji + THR 1.600.000 120.000 100.000 150.000 1.970.000 23.640.000 1.600.000 25.240.000 1.262.000 504.800 23.473.200 18.480.000 4.993.200 249.660 20.805

Gaji + THR 1.600.000 120.000 100.000 150.000 1.970.000 23.640.000 1.600.000 25.240.000 1.262.000 504.800 23.473.200 19.800.000 3.673.200 183.660 15.305

Gaji 1.500.000 120.000 100.000 125.000 1.845.000 22.140.000 22.140.000 1.107.000 442.800 20.590.200 19.800.000 790.200 39.510 3.293

Gaji 1.600.000 120.000 100.000 150.000 1.970.000 23.640.000 23.640.000 1.182.000 472.800 21.985.200 18.480.000 3.505.200 175.260 14.605

Gaji 1.600.000 120.000 100.000 150.000 1.970.000 23.640.000 23.640.000 1.182.000 472.800 21.985.200 19.800.000 2.185.200 109.260 9.105

115

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Y.B. staf k1 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 1 PKP pph 21 terutang (6% x PKP) pot. Pph 21 per bulan (NON NPWP) H.K. staf k0 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 0 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) pot. Pph 21 per bulan

H.S. staf k2 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 2 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) pot. Pph 21 per bulan

Gaji + THR 1.600.000 120.000 100.000 175.000 1.995.000 23.940.000 1.600.000 25.540.000 1.277.000 510.800 23.752.200 18.480.000 5.272.200 316.332 26.361

Gaji + THR 1.600.000 120.000 100.000 165.000 1.985.000 23.820.000 1.600.000 25.420.000 1.271.000 508.400 23.640.600 17.160.000 6.480.600 324.030 27.003

Gaji + THR 2.000.000 120.000 100.000 150.000 2.370.000 28.440.000 2.000.000 30.440.000 1.522.000 608.800 28.309.200 19.800.000 8.509.200 425.460 35.455

Gaji 1.600.000 120.000 100.000 175.000 1.995.000 23.940.000 23.940.000 1.197.000 478.800 22.264.200 18.480.000 3.784.200 227.052 18.921

Gaji 1.600.000 120.000 100.000 165.000 1.985.000 23.820.000 23.820.000 1.191.000 476.400 22.152.600 17.160.000 4.992.600 249.630 20.803

Gaji 2.000.000 120.000 100.000 150.000 2.370.000 28.440.000 28.440.000 1.422.000 568.800 26.449.200 19.800.000 6.649.200 332.460 27.705

116

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

I.S. staf k1 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 1 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) pot. Pph 21 per bulan M.I. staf k1 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 1 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) pot. Pph 21 per bulan

D.S. staf k3 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 3 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) pot. Pph 21 per bulan

Gaji + THR 1.750.000 120.000 100.000 125.000 2.095.000 25.140.000 1.750.000 26.890.000 1.344.500 537.800 25.007.700 18.480.000 6.527.700 326.385 27.199

Gaji + THR 2.500.000 120.000 100.000 100.000 2.820.000 33.840.000 2.500.000 36.340.000 1.817.000 726.800 33.796.200 18.480.000 15.316.200 765.810 63.818

Gaji + THR 2.250.000 120.000 100.000 150.000 2.620.000 31.440.000 2.250.000 33.690.000 1.684.500 673.800 31.331.700 21.120.000 10.211.700 510.585 42.549

Gaji 1.750.000 120.000 100.000 125.000 2.095.000 25.140.000 25.140.000 1.257.000 502.800 23.380.200 18.480.000 4.900.200 245.010 20.418

Gaji 2.500.000 120.000 100.000 100.000 2.820.000 33.840.000 33.840.000 1.692.000 676.800 31.471.200 18.480.000 12.991.200 649.560 54.130

Gaji 2.250.000 120.000 100.000 150.000 2.620.000 31.440.000 31.440.000 1.572.000 628.800 29.239.200 21.120.000 8.119.200 405.960 33.830

117

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

N.S.H. staf k0 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 0 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) pot. Pph 21 per bulan E.S. staf k1 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 1 PKP pph 21 terutang (6% x PKP) pot. Pph 21 per bulan (NON NPWP)

S.H. staf k2 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 2 PKP pph 21 terutang (6% x PKP) pot. Pph 21 per bulan (NON NPWP)

Gaji + THR 1.400.000 120.000 100.000 200.000 1.820.000 21.840.000 1.400.000 23.240.000 1.162.000 464.800 21.613.200 17.160.000 4.453.200 222.660 18.555

Gaji + THR 2.500.000 120.000 100.000 150.000 2.870.000 34.440.000 2.500.000 36.940.000 1.847.000 738.800 34.354.200 18.480.000 15.874.200 952.452 79.371

Gaji + THR 1.600.000 120.000 100.000 175.000 1.995.000 23.940.000 1.600.000 25.540.000 1.277.000 510.800 23.752.200 19.800.000 3.952.200 237.132 19.761

Gaji 1.400.000 120.000 100.000 200.000 1.820.000 21.840.000 21.840.000 1.092.000 436.800 20.311.200 17.160.000 3.151.200 157.560 13.130

Gaji 2.500.000 120.000 100.000 150.000 2.870.000 34.440.000 34.440.000 1.722.000 688.800 32.029.200 18.480.000 13.549.200 812.952 67.746

Gaji 1.600.000 120.000 100.000 175.000 1.995.000 23.940.000 23.940.000 1.197.000 478.800 22.264.200 19.800.000 2.464.200 147.852 12.321

118

Kabag Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Y.M.T kabag k2 gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 2 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) pot. Pph 21 per bulan

J.I. kabag k1 gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 1 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) pot. Pph 21 per bulan

E.R. kabag k0 gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 0 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) pot. Pph 21 per bulan

Gaji + THR

Gaji

4.000.000 250.000 300.000

4.000.000 250.000 300.000

4.550.000 54.600.000 4.000.000 58.600.000 2.930.000 1.172.000 54.498.000 19.800.000 34.698.000 1.734.900 144.575

4.550.000 54.600.000

Gaji + THR

54.600.000 2.730.000 1.092.000 50.778.000 19.800.000 30.978.000 1.548.900 129.075

Gaji

3.500.000 250.000 300.000

3.500.000 250.000 300.000

4.050.000 48.600.000 3.500.000 52.100.000 2.605.000 1.042.000 48.453.000 18.480.000 29.973.000 1.498.650 124.888

4.050.000 48.600.000

Gaji + THR

48.600.000 2.430.000 972.000 45.198.000 18.480.000 26.718.000 1.335.900 111.325

Gaji

5.000.000 250.000 300.000

5.000.000 250.000 300.000

5.550.000 66.600.000 5.000.000 71.600.000 3.580.000 1.432.000 66.588.000 17.160.000 49.428.000 2.471.400 205.950

5.550.000 66.600.000 66.600.000 3.330.000 1.332.000 61.938.000 17.160.000 44.778.000 2.238.900 186.575

119

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Y.W. kabag k2 gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 2 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) pot. Pph 21 per bulan R.K.S. kabag TK gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP TK PKP pph 21 terutang (5% x PKP) lapis 1 pph 21 terutang (15% x PKP) lapis 2 total pph 21 terutang / tahun pot. Pph 21 per bulan

Rb.W. kabag k3 gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 3 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) lapis 1 pph 21 terutang (15% x PKP) lapis 2 total pph 21 terutang / tahun pot. Pph 21 per bulan

Gaji + THR

Gaji

5.000.000 250.000 300.000

5.000.000 250.000 300.000

5.550.000 66.600.000 5.000.000 71.600.000 3.580.000 1.432.000 66.588.000 19.800.000 46.788.000 2.339.400 194.950

5.550.000 66.600.000

Gaji + THR

66.600.000 3.330.000 1.332.000 61.938.000 19.800.000 42.138.000 2.106.900 175.575

Gaji

5.000.000 250.000 300.000

5.000.000 250.000 300.000

5.550.000 66.600.000 5.000.000 71.600.000 3.580.000 1.432.000 66.588.000 15.840.000 50.748.000 2.500.000 112.200 2.612.200 217.683

5.550.000 66.600.000

Gaji + THR

66.600.000 3.330.000 1.332.000 61.938.000 15.840.000 46.098.000 2.304.900 2.304.900 192.075

Gaji

6.500.000 250.000 500.000

6.500.000 250.000 500.000

7.250.000 87.000.000 6.500.000 93.500.000 4.675.000 1.870.000 86.955.000 21.120.000 65.835.000 2.500.000 2.375.250 4.875.250 406.271

7.250.000 87.000.000 87.000.000 4.350.000 1.740.000 80.910.000 21.120.000 59.790.000 2.500.000 1.468.500 3.968.500 330.708

120

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

T.P.T. Supervisor k1 gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 1 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) lapis 1 pph 21 terutang (15% x PKP) lapis 2 total pph 21 terutang / tahun pot. Pph 21 per bulan R.W. Manager k4 gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 3 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) lapis 1 pph 21 terutang (15% x PKP) lapis 2 total pph 21 terutang / tahun pot. Pph 21 per bulan

Gaji + THR

Gaji

15.000.000 250.000 -

15.000.000 250.000 -

-

15.250.000 183.000.000 15.000.000 198.000.000 762.500 305.000 196.932.500 18.480.000 178.452.500 2.500.000 19.267.875 21.767.875 1.813.990

Gaji + THR

15.250.000 183.000.000 183.000.000 762.500 305.000 181.932.500 18.480.000 163.452.500 2.500.000 17.017.875 19.517.875 1.626.490

Gaji

20.000.000 250.000 -

20.000.000 250.000 -

20.250.000 243.000.000 20.000.000 263.000.000 13.150.000 5.260.000 244.590.000 21.120.000 223.470.000 2.500.000 26.020.500 28.520.500 2.376.708

20.250.000 243.000.000 243.000.000 12.150.000 4.860.000 225.990.000 21.120.000 204.870.000 2.500.000 23.230.500 25.730.500 2.144.208

121

Lampiran 5 Perhitungan PPh 21 setelah menggunakan Tax planning Staff Nama jabatan status perhitungan

U.W staf k0 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun

1.500.000

total

22.140.000

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 1.500.000 1.500.000 120.000 120.000 100.000 100.000 21.163 15.045 125.000 125.000 1.866.163 1.860.045 22.393.958

22.320.537

1.500.000

23.640.000

22.140.000

23.893.958

22.320.537

biaya jabatan 5%

1.182.000

1.107.000

1.194.698

1.116.027

iuran pensiun 2%

472.800

442.800

477.879

446.411

total

21.985.200

20.590.200

22.221.381

20.758.099

PTKP k 0

17.160.000

17.160.000

17.160.000

17.160.000

4.825.200

3.430.200

241.260

171.510

241.260 20.105

171.510 14.293

5.061.381 253.069 253.958 -889 -74

3.598.099 179.905 180.537 -632 -53

W.K. staf k0 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi tunjangan pajak lembur total

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji Gaji + THR 1.500.000 1.500.000 120.000 120.000 100.000 100.000

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 1.500.000 1.500.000 120.000 120.000 100.000 100.000 20.429 14.311 110.000 110.001 1.850.429 1.844.312

110.000 1.830.000

110.000 1.830.000

total gaji 1 tahun

21.960.000

21.960.000

22.205.147

22.131.738

THR total

1.500.000 23.460.000

21.960.000

1.500.000 23.705.147

22.131.738

1.173.000 469.200

1.098.000 439.200

1.185.257 474.103

1.106.587 442.635

total

21.817.800

20.422.800

22.045.787

20.582.517

PTKP k 0

17.160.000

17.160.001

17.160.000

17.160.001

4.657.800 279.468

3.262.799 195.768

23.289

16.314

4.885.787 293.147 245.147 48.000 4.000

3.422.516 205.351 171.726 33.625 2.802

biaya jabatan 5% iuran pensiun 2%

PKP pph 21 terutang (6% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang di potong pot. Pph 21 per bulan (non NPWP)

Nama jabatan status perhitungan

22.140.000

THR

PKP pph 21 terutang (5% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan

Nama jabatan status perhitungan

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji + THR Gaji 1.500.000 1.500.000 120.000 120.000 100.000 100.000 125.000 125.000 1.845.000 1.845.000

A.K. staf k1 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 1 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang di potong pot. Pph 21 per bulan

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji Gaji + THR 1.500.000 1.500.000 120.000 120.000 100.000 100.000 150.000 1.870.000 22.440.000 1.500.000 23.940.000 1.197.000 478.800 22.264.200 18.480.000 3.784.200 189.210

150.000 1.870.000 22.440.000

15.768

9.955

22.440.000 1.122.000 448.800 20.869.200 18.480.001 2.389.199 119.460

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 1.500.000 1.500.000 120.000 120.000 100.000 100.000 16.597 10.479 150.000 150.001 1.886.597 1.880.480 22.639.168 22.565.759 1.500.000 24.139.168 22.565.759 1.206.958 1.128.288 482.783 451.315 22.449.427 20.986.156 18.480.000 18.480.001 3.969.427 2.506.155 198.471 125.308 199.168 125.747 -697 -440 -58 -37

122

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Y.M. staf k2 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 2 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang di potong pot. Pph 21 per bulan

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji + THR Gaji 1.500.000 1.500.000 120.000 120.000 100.000 100.000

I.L. staf k1 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total gaji 1 tahun PTKP k 1 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji + THR Gaji 1.600.000 1.600.000 120.000 120.000 100.000 100.000

D.M. staf k2 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 2 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan

125.000 1.845.000 22.140.000 1.500.000 23.640.000 1.182.000 472.800 21.985.200 19.800.000 2.185.200 109.260

125.000 1.845.000 22.140.000

9.105

3.293

22.140.000 1.107.000 442.800 20.590.200 19.800.000 790.200 39.510

150.000 1.970.000 23.640.000 1.600.000 25.240.000 1.262.000 504.800 23.473.200 18.480.000 4.993.200 249.660

150.000 1.970.000 23.640.000

20.805

14.605

23.640.000 1.182.000 472.800 21.985.200 18.480.000 3.505.200 175.260

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji Gaji + THR 1.600.000 1.600.000 120.000 120.000 100.000 100.000 150.000 1.970.000 23.640.000 1.600.000 25.240.000 1.262.000 504.800 23.473.200 19.800.000 3.673.200 183.660

150.000 1.970.000 23.640.000

15.305

9.105

23.640.000 1.182.000 472.800 21.985.200 19.800.001 2.185.199 109.260

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 1.500.000 1.500.000 120.000 120.000 100.000 100.000 9.584 3.466 125.000 125.000 1.854.584 1.848.466 22.255.011 22.181.589 1.500.000 23.755.011 22.181.589 1.187.751 1.109.079 475.100 443.632 22.092.160 20.628.878 19.800.000 19.800.000 2.292.160 828.878 114.608 41.444 115.011 41.589 -403 -146 -34 -12

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 1.600.000 1.600.000 120.000 120.000 100.000 100.000 21.900 15.374 150.000 150.000 1.991.900 1.985.374 23.902.800 23.824.484 1.600.001 25.502.801 23.824.484 1.275.140 1.191.224 510.056 476.490 23.717.605 22.156.770 18.480.001 18.480.000 5.237.604 3.676.770 261.880 183.839 262.800 184.484 -920 -646 -77 -54

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 1.600.000 1.600.000 120.000 120.000 100.000 100.000 16.111 9.584 150.000 150.001 1.986.111 1.979.585 23.833.326 23.755.022 1.600.001 25.433.327 23.755.022 1.271.666 1.187.751 508.667 475.100 23.652.994 22.092.171 19.800.001 19.800.002 3.852.993 2.292.169 192.650 114.608 193.326 115.010 -677 -402 -56 -34

123

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Y.B. staf k1 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 1 PKP pph 21 terutang (6% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan (NON NPWP)

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji Gaji + THR 1.600.000 1.600.000 120.000 120.000 100.000 100.000 175.000 1.995.000 23.940.000 1.600.000 25.540.000 1.277.000 510.800 23.752.200 18.480.000 5.272.200 316.332

175.000 1.995.000 23.940.000

26.361

18.921

23.940.000 1.197.000 478.800 22.264.200 18.480.001 3.784.199 227.052

H.K. staf k0 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 0 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) tunjangan pajak jumlah Pph 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji + THR Gaji 1.600.000 1.600.000 120.000 120.000 100.000 100.000

H.S. staf k2 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 2 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji + THR Gaji 2.000.000 2.000.000 120.000 120.000 100.000 100.000

165.000 1.985.000 23.820.000 1.600.000 25.420.000 1.271.000 508.400 23.640.600 17.160.000 6.480.600 324.030

165.000 1.985.000 23.820.000

27.003

20.803

23.820.000 1.191.000 476.400 22.152.600 17.160.000 4.992.600 249.630

150.000 2.370.000 28.440.000 2.000.000 30.440.000 1.522.000 608.800 28.309.200 19.800.000 8.509.200 425.460

150.000 2.370.000 28.440.000

35.455

27.705

28.440.000 1.422.000 568.800 26.449.200 19.800.000 6.649.200 332.460

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 1.600.000 1.600.000 120.000 120.000 100.000 100.000 23.124 16.597 175.000 175.001 2.018.124 2.011.598 24.217.484 24.139.180 1.600.001 25.817.485 24.139.180 1.290.874 1.206.959 516.350 482.784 24.010.261 22.449.438 18.480.001 18.480.002 5.530.260 3.969.436 331.816 238.166 277.484 199.168 54.331 38.998 4.528 3.250

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 1.600.000 1.600.000 120.000 120.000 100.000 100.000 28.424 21.897 165.000 165.000 2.013.424 2.006.897 24.161.084 24.082.768 1.600.001 25.761.085 24.082.768 1.288.054 1.204.138 515.222 481.655 23.957.809 22.396.975 17.160.001 17.160.001 6.797.808 5.236.974 339.890 261.849 341.084 262.768 -1.194 -920 -99 -77

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 2.000.000 2.000.000 120.000 120.000 100.000 100.000 37.321 29.163 150.000 150.000 2.407.321 2.399.163 28.887.853 28.789.958 2.000.000 30.887.853 28.789.958 1.544.393 1.439.498 617.757 575.799 28.725.703 26.774.661 19.800.000 19.800.000 8.925.703 6.974.661 446.285 348.733 447.853 349.958 -1.567 -1.225 -131 -102

124

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

D.S. staf k3 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 3 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji + THR Gaji 2.250.000 2.250.000 120.000 120.000 100.000 100.000 150.000 2.620.000 31.440.000 2.250.000 33.690.000 1.684.500 673.800 31.331.700 21.120.000 10.211.700 510.585

150.000 2.620.000 31.440.000

42.549

33.830

31.440.000 1.572.000 628.800 29.239.200 21.120.000 8.119.200 405.960

M.I. staf k1 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 1 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji Gaji + THR 2.500.000 2.500.000 120.000 120.000 100.000 100.000

E.S. staf k1 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 1 PKP pph 21 terutang (6% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan (NON NPWP)

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji Gaji + THR 2.500.000 2.500.000 120.000 120.000 100.000 100.000

100.000 2.820.000 33.840.000 2.500.000 36.340.000 1.817.000 726.800 33.796.200 18.480.000 15.316.200 765.810

100.000 2.820.000 33.840.000

63.818

54.130

33.840.000 1.692.000 676.800 31.471.200 18.480.001 12.991.199 649.560

150.000 2.870.000 34.440.000 2.500.000 36.940.000 1.847.000 738.800 34.354.200 18.480.000 15.874.200 952.452

150.000 2.870.000 34.440.000

79.371

67.746

34.440.000 1.722.000 688.800 32.029.200 18.480.001 13.549.199 812.952

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 2.250.000 2.250.000 120.000 120.000 100.000 100.000 44.788 35.611 150.000 150.000 2.664.788 2.655.611 31.977.458 31.867.326 2.250.000 34.227.458 31.867.326 1.711.373 1.593.366 684.549 637.347 31.831.536 29.636.613 21.120.001 21.120.001 10.711.535 8.516.612 535.577 425.831 537.458 427.326 -1.881 -1.496 -157 -125

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 2.500.000 2.500.000 120.000 120.000 100.000 100.000 67.176 56.979 100.000 100.001 2.887.176 2.876.980 34.646.116 34.523.759 2.500.000 37.146.116 34.523.759 1.857.306 1.726.188 742.922 690.475 34.545.888 32.107.096 18.480.001 18.480.002 16.065.887 13.627.094 803.294 681.355 806.116 683.747 -2.821 -2.393 -235 -199

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 2.500.000 2.500.000 120.000 120.000 100.000 100.000 69.624 59.426 150.000 150.001 2.939.624 2.929.427 35.275.484 35.153.128 2.500.000 37.775.484 35.153.128 1.888.774 1.757.656 755.510 703.063 35.131.200 32.692.409 18.480.001 18.480.002 16.651.199 14.212.407 999.072 852.744 835.484 713.116 163.588 139.629 13.632 11.636

125

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

N.S.H. staf k0 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 0 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji + THR Gaji 1.400.000 1.400.000 120.000 120.000 100.000 100.000

S.H. staf k2 gaji pokok tunjangan makan tunjangan trasportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 2 PKP pph 21 terutang (6% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan (NON NPWP)

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji + THR Gaji 1.600.000 1.600.000 120.000 120.000 100.000 100.000

Y.M.T kabag k2 gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 2 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji + THR Gaji 4.000.000 4.000.000 250.000 250.000 300.000 300.000

200.000 1.820.000 21.840.000 1.400.000 23.240.000 1.162.000 464.800 21.613.200 17.160.000 4.453.200 222.660

200.000 1.820.000 21.840.000

18.555

13.130

21.840.000 1.092.000 436.800 20.311.200 17.160.000 3.151.200 157.560

175.000 1.995.000 23.940.000 1.600.000 25.540.000 1.277.000 510.800 23.752.200 19.800.000 3.952.200 237.132

175.000 1.995.000 23.940.000

19.761

12.321

23.940.000 1.197.000 478.800 22.264.200 19.800.000 2.464.200 147.852

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 1.400.000 1.400.000 120.000 120.000 100.000 100.000 19.532 13.821 200.000 200.000 1.839.532 1.833.821 22.074.379 22.005.853 1.400.000 23.474.379 22.005.853 1.173.719 1.100.293 469.488 440.117 21.831.172 20.465.443 17.160.001 17.160.001 4.671.171 3.305.442 233.559 165.272 234.379 165.853 -820 -581 -68 -48

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 1.600.000 1.600.000 120.000 120.000 100.000 100.000 17.334 10.808 175.000 175.000 2.012.334 2.005.808 24.148.011 24.069.695 1.600.000 25.748.011 24.069.695 1.287.401 1.203.485 514.960 481.394 23.945.650 22.384.816 19.800.001 19.800.001 4.145.649 2.584.815 248.739 155.089 208.011 129.695 40.728 25.394 3.394 2.116

Kabag Nama jabatan status perhitungan

4.550.000 54.600.000 4.000.000 58.600.000 2.930.000 1.172.000 54.498.000 19.800.000 34.698.000 1.734.900

4.550.000 54.600.000

144.575

129.075

54.600.000 2.730.000 1.092.000 50.778.000 19.800.000 30.978.000 1.548.900

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 4.000.000 4.000.000 250.000 250.000 300.000 300.000 152.184 135.868 4.702.184 56.426.211 4.000.000 60.426.211 3.021.311 1.208.524 56.196.376 19.800.000 36.396.376 1.819.819 1.826.211 -6.392 -533

4.685.868 56.230.421 56.230.421 2.811.521 1.124.608 52.294.292 19.800.000 32.494.292 1.624.715 1.630.421 -5.706 -476

126

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

J.I. kabag k1 gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 1 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji Gaji + THR 3.500.000 3.500.000 250.000 250.000 300.000 300.000

E.R. kabag k0 gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 0 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) lapis 1 pph 21 terutang (15% x PKP) lapis 2 total pph 21 terutang / tahun tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji Gaji + THR 5.000.000 5.000.000 250.000 250.000 300.000 300.000

Y.W. kabag k2 gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 2 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan

4.050.000 48.600.000 3.500.000 52.100.000 2.605.000 1.042.000 48.453.000 18.480.000 29.973.000 1.498.650

4.050.000 48.600.000

124.888

111.325

5.550.000 66.600.000 5.000.000 71.600.000 3.580.000 1.432.000 66.588.000 17.160.000 49.428.000 2.471.400

205.950

48.600.000 2.430.000 972.000 45.198.000 18.480.001 26.717.999 1.335.900

5.550.000 66.600.000 66.600.000 3.330.000 1.332.000 61.938.000 17.160.001 44.777.999 2.238.900

186.575

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji + THR Gaji 5.000.000 5.000.000 250.000 250.000 300.000 300.000

5.550.000 66.600.000 5.000.000 71.600.000 3.580.000 1.432.000 66.588.000 19.800.000 46.788.000 2.339.400

5.550.000 66.600.000

194.950

175.575

66.600.000 3.330.000 1.332.000 61.938.000 19.800.000 42.138.000 2.106.900

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 3.500.000 3.500.000 250.000 250.000 300.000 300.000 131.461 117.184 4.181.461 50.177.526 3.500.000 53.677.526 2.683.876 1.073.551 49.920.099 18.480.000 31.440.099 1.572.005 1.577.526 -5.521 -460

4.167.184 50.006.210 50.006.210 2.500.311 1.000.124 46.505.776 18.480.001 28.025.775 1.401.289 1.406.210 -4.922 -410

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 5.000.000 5.000.000 250.000 250.000 300.000 300.000 216.789 196.395 5.766.789 69.201.474 5.000.000 74.201.474 3.710.074 1.484.029 69.007.371 17.160.000 51.847.371 2.500.000 277.106 2.777.106 2.601.474 175.632 14.636

5.746.395 68.956.737 68.956.737 3.447.837 1.379.135 64.129.765 17.160.001 46.969.764 2.348.488

2.356.737 -8.249 -687

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 5.000.000 5.000.000 250.000 250.000 300.000 300.000 205.211 184.816 5.755.211 69.062.526 5.000.000 74.062.526 3.703.126 1.481.251 68.878.149 19.800.000 49.078.149 2.453.907 2.462.526 -8.619 -718

5.734.816 68.817.789 68.817.789 3.440.889 1.376.356 64.000.544 19.800.000 44.200.544 2.210.027 2.217.789 -7.762 -647

127

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

Nama jabatan status perhitungan

R.K.S. kabag TK gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi Tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP TK PKP pph 21 terutang (5% x PKP) lapis 1 pph 21 terutang (15% x PKP) lapis 2 total pph 21 terutang / tahun Tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan

Rb.W. kabag k3 gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 3 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) lapis 1 pph 21 terutang (15% x PKP) lapis 2 total pph 21 terutang / tahun tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan R.W. Manager k4 gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 3 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) lapis 1 pph 21 terutang (15% x PKP) lapis 2 total pph 21 terutang / tahun tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji + THR Gaji 5.000.000 5.000.000 250.000 250.000 300.000 300.000 -

-

5.550.000 66.600.000 5.000.000 71.600.000 3.580.000 1.432.000 66.588.000 15.840.000 50.748.000 2.500.000 112.200 2.612.200

5.550.000 66.600.000

217.683

192.075

66.600.000 3.330.000 1.332.000 61.938.000 15.840.000 46.098.000 2.304.900 2.304.900

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji Gaji + THR 6.500.000 6.500.000 250.000 250.000 500.000 500.000 7.250.000 87.000.000 6.500.000 93.500.000 4.675.000 1.870.000 86.955.000 21.120.000 65.835.000 2.500.000 2.375.250 4.875.250

7.250.000 87.000.000

406.271

330.708

87.000.000 4.350.000 1.740.000 80.910.000 21.120.001 59.789.999 2.500.000 1.468.500 3.968.500

PPh 21 di tanggung karyawan / perusahaan Gaji + THR Gaji 20.000.000 20.000.000 250.000 250.000 -20.250.000 243.000.000 20.000.000 263.000.000 13.150.000 5.260.000 244.590.000 21.120.000 223.470.000 2.500.000 26.020.500 28.520.500

2.376.708

-20.250.000 243.000.000 243.000.000 12.150.000 4.860.000 225.990.000 21.120.000 204.870.000 2.500.000 23.230.500 25.730.500

2.144.208

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 5.000.000 5.000.000 250.000 250.000 300.000 300.000 144.154 86.029 5.694.154 68.329.847 5.000.000 73.329.847 3.666.492 1.466.597 68.196.758 15.840.001 52.356.757 2.500.000 353.514 2.853.514 1.729.847 1.123.666 93.639

5.636.029 67.632.347 67.632.347 3.381.617 1.352.647 62.898.083 15.840.001 47.058.082 2.352.904 2.352.904 1.032.347 1.320.557 110.046

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 6.500.000 6.500.000 250.000 250.000 500.000 500.000 332.741 257.179 7.582.741 90.992.897 6.500.000 97.492.897 4.874.645 1.949.858 90.668.394 21.120.001 69.548.393 2.500.000 2.932.259 5.432.259 3.992.897 1.439.362 119.947

7.507.179 90.086.147 90.086.147 4.504.307 1.801.723 83.780.117 21.120.002 62.660.115 2.500.000 1.899.017 4.399.017 3.086.147 1.312.870 109.406

PPh 21 metode gross up Gaji + THR Gaji 20.000.000 20.000.000 250.000 250.000 2.303.179 2.070.679 22.553.179 22.320.679 270.638.147 267.848.147 20.000.000 290.638.147 267.848.147 14.531.907 13.392.407 5.812.763 5.356.963 270.293.477 249.098.777 21.120.000 21.120.000 249.173.477 227.978.777 2.500.000 2.500.000 29.876.022 26.696.817 32.376.022 29.196.817 27.638.147 24.848.147 4.737.874 4.348.669 394.823 362.389

128

Nama jabatan status perhitungan

T.P.T. Supervisor k1 gaji pokok tunjangan makan tunjangan transportasi tunjangan pajak lembur total total gaji 1 tahun THR total biaya jabatan 5% iuran pensiun 2% total PTKP k 1 PKP pph 21 terutang (5% x PKP) lapis 1 pph 21 terutang (15% x PKP) lapis 2 total pph 21 terutang / tahun tunjangan pajak jumlah PPh 21 yang dipotong pot. Pph 21 per bulan

-

PPh 21 PPh 21 di tanggung metode gross up karyawan / perusahaan Gaji Gaji + THR Gaji Gaji + THR 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.740.460 1.552.960 15.250.000 15.250.000 16.990.460 16.802.960 183.000.000 183.000.000 203.885.522 201.635.522 15.000.000 15.000.000 198.000.000 183.000.000 218.885.522 201.635.522 762.500 762.500 10.944.276 10.081.776 305.000 305.000 4.377.710 4.032.710 196.932.500 181.932.500 203.563.536 187.521.035 18.480.000 18.480.001 18.480.000 18.480.001 178.452.500 163.452.499 185.083.536 169.041.034 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 19.267.875 17.017.875 20.262.530 17.856.155 21.767.875 19.517.875 22.762.530 20.356.155 20.885.522 18.635.522 1.877.008 1.720.633 1.813.990 1.626.490 156.417 143.386