PENERAPAN TAX PLANNING DALAM UPAYA MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. SAMPOERNA AGRO Tbk.PALEMBANG
Sri Mulyani1, Henni Indriyani2, Yeni Widyanti3 Mahasiswa Universitas Bina Darma 1, Dosen Universitas Bina Darma 2,3 Jalan Jendral Ahmad Yani No.03 Palembang Email :
[email protected],
[email protected],@
[email protected]
Abstrak : Penerapan Tax Planning dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan pada PT Sampoerna Agro Tbk. Dibimbing oleh Henni Indriyani dan Yeni Widyanti. Skripsi ini pada dasarnya membahas bagaimana penerapan Tax Planning dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan PT Sampoerna Agro Tbk. Dengan cara melakukan penghindaran pajak secara legal (Tax avoidance) yang belandaskan pada undang-undang no 36 tahun 2008 dan peraturan menteri keuangan. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Tax Planning yang dilakukan oleh PT Sampoerna Agro Tbk. dalam upaya meminimalkan pembayaran beban pajak penghasilan badan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa dengan menerapkan Tax Planning Perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badannya karena dengan Tax planning perusahaan dapat membiayakan biaya Natura dan kenikmatan dengan menggantinya sebagai tunjangan agar dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Maka dengan menerapkan Tax Planning perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badannya. Kata Kunci : Pajak Penghasilan Badan, Natura, Tax Planning
Abstract :The implementation of Tax Planning in an effort to minimize the payment of corporate income tax PT. Sampoerna Agro Tbk. Supervised by Henni Indriyani ang Yeni Widyanti. This study basically discuss abaout the implementation of tax planning in an effort to minimize the payment of corporate income tax PT. Sampoerna Agro Tbk. Tax planning is a tax advoidancewith legal ways according to law no.36 of 2008 and Minister of Finance rules.The objective of this study is to know how PT. Sampoerna Agro implementing this tax planning in an effort to minimize the payment of corporateincome tax expense. The result of this study show that the implementation of tax planning can minimize company income tax payment. With tax planning, company may replace fringe and banefits cost with allowance to reduce the company’s gross income. In other word, with tax planning company may save its income tax payment. Keywords : Income tax payments, fringe and banefits, Tax Planning
1. PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak merupakan suatu pungutan
merupakan penerimaan Negara yang paling besar dimana kontribusi dari penerimaan pajak itu sendiri digunakan pemerintah untuk
membiayai
suatu
pembangunan
wajib kepada masyarakat yang manfaatnya
negara. Tanpa pajak penyelenggaraan suatu
tidak dirasakan secara langsung. Pajak
pemerintahaan sulit untuk dilaksanakan.
Sedangkan
bagi
Wajib
Pajak,
pajak
dari perencanaan pajak atau yang sering
merupakan beban yang harus dibayar dan
disebut
akan mengurangi laba bersih. Oleh karena
Suandy (2011:7) perencanaan pajak (Tax
itulah manajemen perusahaan terus berupaya
Planning) adalah langkah awal dalam
melakukan
suatu
agar
manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan
perusahaan
mendapatkan
yang
pengumpulan
perencanaan laba
dengan
Tax
dan
Planning.Menurut
penelitian
terhadap
diharapkan. Perencanaan merupakan salah
peraturan perpajakan dengan maksud dapat
satu fungsi utama dari manajemen. Secara
diseleksi jenis tindakan penghematan pajak
umum
yang
perencanaan
merupakan
proses
akan
dilakukan.
Pada
umumnya
penentuan tujuan organisasi (perusahaan)
perencanaan pajak (Tax Planning) mengacu
dan kemudian menyajikan strategi, tata cara
pada proses merekayasa usaha dan transaksi
pelaksanaan program dan operasi yang
Wajib Pajak agar utang pajak berada pada
diperlukan
jumlah yang minimal, tetapi masih dalam
untuk
mencapai
tujuan
perusahaan.Tujuan utama perusahaan adalah
bingkai
memberikan keuntungan yang maksimum
demikian, perencanaan pajak juga dapat
untuk jangka panjang (long term return)
diartikan sebagai perencanaan pemenuhan
kepada para pemegang saham yang telah
kewajiban perpajakan secara lengkap, benar
menginvestasikan mempercayakan perusahaan. diperoleh
peraturan
perpajakan.
Namun
kekayaan
dan
dan tepat waktu sehingga secara optimal
pengelolaannya
kepada
menghindari pemborosan sumber daya.
harus
Perencanaan pajak merupakan langkah awal
peraturan
dalam manajemen pajak. Manajemen pajak
Keuntungan dengan
tersebut
mematuhi
perundang-undangan perpajakan, baik pajak
itu
daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib
memenuhi kewajiban perpajakan dengan
pajak, setiap perusahaan harus mematuhi
benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan
dan
pajaknya
dapat ditekan seminimal mungkin untuk
perundang-undangan
memperoleh laba yang diharapkan. Pada
perpajakan, oleh karena itulah manajemen
tahap perencanaan pajak ini, dilakukan
perusahaan melakukan suatu usaha untuk
pengumpulan
mengefisienkan jumlah pajak yang harus
peraturan perpajakan. Tujuannya adalah
dibayar oleh perusahaan. Usaha dan strategi
agar
yang dilakukan tersebut merupakan bagian
penghematan pajak yang akan dilakukan,
sesuai
melaksanakan dengan
kewajiban
sendiri
dapat
merupakan
dan
sarana
penelitian
dipilih
jenis
untuk
terhadap
tindakan
pada umumnya penekanan perencanaan
kas negara berdasarkan undang–undang
pajak
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak
(Tax
Planning)
adalah
untuk
meminimalisasi kewajiban pajak.
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat
ditujukan
dan
yang
digunakan untuk membayar pengeluaran
II KAJIAN LITERATUR
umum”
Pengertian Pajak
Menurut Waluyo (2011:2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat
Pengertian pajak dan pandangan
dipaksakan) yang terutang oleh wajib oleh
para ahli dalam bidang tersebut memberikan
wajib pajak, wajib membayarnya menurut
berbagai
yang
peraturan-peraturan dengan tidak mendapat
berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi
prestasi kembali yang langsung dapat di
tersebut mempunyai tujuan yang sama.
tunjuk dan yang gunanya adalah untuk
Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
pengertian tentang apa yang dimaksud
berhubungan dengan tugas Negara yang
dengan pajak, maka dikemukakan beberapa
menyelenggarakan pemerintahan.
definisi
tentang
pajak
definisi pajak sebagai berikut: Undang–undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang– Undang
No.6
Kententuan
Tahun
Umum
1983
dan
tentang
Tata
Cara
Perpajakan (KUP) bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang– undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar– besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut
Mardiasmo
(2011:1)
bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada
Pengelompokan Pajak Menurut
Mardiasmo
(2011:5),
pajak dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: 1. Menurut golongannya a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak
dapat
dibebankan
atau
dilimpahkan kepada orang lain. b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 2. Menurut sifatnya a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan
apabila jumlah yang menjadi dasar
keadaan diri Wajib Pajak.
pengenaannya semakin besar.
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal
pada
objeknya,
Contoh : Pajak Penghasilan
tanpa
Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif
memperhatikan keadaan diri Wajib
progresif dibagi menjadi beberapa tarif,
Pajak.
sebagai berikut:
3. Menurut lembaga pemungutnya
a. Tarif Progresif Progresif
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai
rumah
tangga
negara. b. Pajak
Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar. b. Tarif Progresif Tetap Kenaikan persentase pajaknya tetap.
Daerah,
yaitu
pajak
yang
c. Tarif Progresif Degresif
dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
Kenaikan
digunakan untuk membiayai rumah
semakin kecil.
tangga daerah.
persentase
pajaknya
3. Tarif Pajak Degresif Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila
Tarif Pajak
jumlah yang menjadi dasar pengenaan
Menurut Waluyo (2011:17) struktur tarif
yang
berhubungan
dengan
pola
pajak menjadi semakin besar. 4. Tarif Pajak Tetap
prosentase tarif pajak dikenal 4 (empat)
Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif
macam tarif, adalah sebagai berikut:
berupa
1. Tarif Pajak Proporsional/ Sebanding
besarnya) terhadap berapa pun jumlah
jumlah
yang
tetap
(sama
Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak
yang menjadi dasar pengenaan pajak.
berupa persentase tetap terhadap jumlah
Oleh karena itu, besarnya pajak yang
berapa
terutang adalah tetap. Contoh : Bea
pun
yang
menjadi
dasar
pengenaan pajak.
Meterai.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 2. Tarif Pajak Progresif
Natura
Tarif Pajak Progresif adalah tarif pajak
Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak
yang prosentasenya menjadi lebih besar
No SE-03/PJ.23/1984 tentang pengertian
kenikmatan dalam bentuk natura (Seri PPh
melanggar peraturan perpajakan (unlawful).
Pasal 21-02) kenikmatan dalam bentuk
Istilah yang sering di gunakan adalah Tax
natura adalah setiap balas jasa yang di
Avoidance yaitu penghindaran pajak yang
terima atau diperoleh pegawai, karyawan
dilakukan
atau karyawati dan atau keluarganya tidak
memanfaatkan celah yang terdapat dalam
dalam bentuk uang dari pemberi kerja.
peraturan
Menurut Undng-undang No 36 Tahun 2008
menghindari
Pasal 4 (3) huruf d yang di kecualikan dari
melakukan transaksi yang tidak memiliki
objek pajak di antaranya adalah penggantian
tujuan selain untuk menghindari pajak.
atau imbalan hubungan dengan pekerjaan
Sedangkan Tax Evasion yaitu penghindaran
atau jasa yang di terima atau di peroleh
pajak secara penggelapan pajak dimana
dalam bentuk natura dan kenikmatan dari
penggelapan
pajak
wajib pajak atau pemerintah kecuali yang di
penggunaan
cara-cara
berikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak
hukum
yang di kenakan pajak secara final, atau
menghilangkan beban pajak.
secara
legal
perpajakan
yang
pembayaran
untuk
dengan
ada
untuk
pajak
atau
terkait yang
dengan melanggar
menghindari
atau
wajib pajak yang menggunakan norma penghitiungan kusus sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 15.
Strategi yang Dapat Digunakan untuk Mengefisienkan Beban PPh Badan Menurut Strategi
Perencanaan Pajak (Tax Planning) Menurut
Suandy
(2011:6)
perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajmen pajak.Pada tahap ini dilakukan
pengumpulan
dan
penelitian
terhadap peraturan perpajakan agar dapat di seleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan di lakukan. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan
(Lawful)
maupun
yang
yang
Suandy dapat
(2011:130)
digunakan
untuk
mengefisienkan beban PPh Badan adalah sebagai berikut : 1.
Pemilihan alternatif dasar pembukuan,
basis kas atau basis akrual. 2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan. 3. Pemilihan metode penilaian persediaan. 4. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap.
5. Pemilihan metode penyusutan aset tetap
juta) dan pengenaan PPh badan tidak
dan amortisasi aset tidak berwujud.
final di upayakan seminimal mungkin
6.
memberikan
Transaksi yang berkaitan dengan
kesejahteraan
karyawan
pemungutan pajak.
dalam bentuk natura dan kenikmatan
7.
karena pengeluaran ini tidak di bebankan
Optimalisasi pengkreditan pajak yang
telah dibayar. 8.
sebagai biaya.
Permohonan penurunan pembayaran
b. Untuk perusahaan yang PPh badannya di
angsuran masa (PPh Pasal 25 bulanan).
kenakan pajak secara final, sebaiknya
9.
memberikan
Pengajuan Surat Keterangan Bebas
kesejahteraan
karyawan
(SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23.
dalam bentuk natura dan kenikmatan
10. Rekonsiliasi SPT.
(Fringe Benefits) , karena pemberian
11.
Penyertaan
modal
pada
perseroan
terbatas dalam negeri.
natura dan kenikmatan kepada karyawan tidak termasuk objek PPh pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian
bentuk
natura dan kenikmatan tersebut tidak
kesejahteraan karyawan atau natura dan
mempengaruhi besarnya PPh Badan,
kenikmatan (fringe Benefits)
karena PPh badan final dihitung dari
Pemberian
dalam
Menurut mengenai
Suandy
pengelolaan
berhubungan
(2011:131)
transaksi
dengan
yang
pemberian
persentase
atas
penghasilan
bruto
sebelum dikurangi biaya-biaya. c. Bagi
perusahaan
yag
masih
rugi
kesejahteraan karyawan, dimana perusahaan
pemberian natura dan kenikmatan akan
memiliki banyak peluang untuk melakukan
menurunkan PPh pasal 21 sementara PPh
efisiensi PPh Badan terhadap biaya-biaya
badan tetap nihil.
yang
berkaitan
dengan
kesejahteraan
karyawan.Strategi efisiensi yang berkaitan
Pengertian Pajak penghasilan
dengan biaya kesejahteraan karyawan ini
Menurut undang-undang No. 36
sangat tergantung dari kondisi perusahaan
tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 tentang pajak
sebagai berikut :
penghasilan, penghasilan merupakan setiap
a. Pada
perusahaan
penghasilan
kena
yang
memperoleh
tambahan kemampuan ekonomis yang di
pajak
yang
terima atau di peroleh wajib pajak atas
telah
dikenakan tarif tertinggi (diatas Rp 100
seluruh penghasilanya.
Menurut Waluyo (2012:272) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dihitung berdasarkan
peraturan
perpajakan
perusahaan (penghasilan objek pajak tarif 17
Undang-Undang
kegiatan dan penghargaan.
dan
dikenakan atas penghasilan Kena Pajak
Pasal
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau
Pajak
c. Laba usaha. d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
Penghasilan. e. Penerimaan kembali pembayarn pajak yang telah di bebankan sebagai biaya.
Subjek dan Objek Pajak Penghasilan 1. Subjek Pajak Penghasilan
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan
a. Orang pribadi
imbalan karena jaminan pengembalian
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu
utang.
kesatuan, menggantikan yang berhak
g. Deviden, dengan nama dalam bentuk
c. Badan
apapun,
termasuk
deviden
dari
d. Bentuk usaha tetap
perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha
2. Objek Pajak Penghasilan
koperasi.
Menurut Waluyo (2012:219) yang menjadi Objek Pajak Penghasilan yaitu : a. Penggantian
atau
imbalan
yang
berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang di terima atau di peroleh termasuk gaji,
upah,
honorarium,
h. Royalti. i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
tunjangan,
k. Keuntungan karena pembebasan utang,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun
kecuali sampai dengan jumlah tertentu
atau imbalan dalam bentuk lainya.
yang
di
tetapkan
dengan
peraturan
2. Variabel Dependen (Variabel Y) Menurut Sanusi (2011:50) Variabel
pemerintah.
Dependen atau yang sering di sebut juga l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
dengan Variabel terikat adalah Variabel yang di pengaruhi oleh Variabel bebas.
m. Selisih lebih karena penilaian kembali
Dalam penelitian ini yang menjadi Variabel Dependen adalah Pembayaran Pajak
aktiva.
Penghasilan Badan.
n. Premi asuransi.
Metode Analisis Data
o. Iuran yang di terima atau di peroleh Data yang diperoleh akan diolah perkumpulan
dari
anggotanya
yang
terdiri dari wajib pajak yang menjalankan
terlebih dahulu agar dapat disajikan secara jelas dan sistematis. Metode Deskriptif yaitu dengan mengumpulkan , mengolah,
usaha atau pekerjaan bebas.
dan menginterpretasikan data yang diperoleh p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum di kenakan
sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.
pajak.
Metode
analisis
data
yang
digunakan dalam hal ini adalah Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif. Analisis III METODE PENELITIAN
Kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud
1. Variabel Independent (Variabel X)
untuk memahami fenomena tentang apa
Variabel
yang di alami oleh subjek penelitian secara
independent atau yang sering disebut
holistik dan dengan cara deskriptif dalam
dengan variabel bebas adalah varibel
bentuk kata-kata dan bahasa. Sedangkan,
yang mempengaruhi variabel lainnya atau
Analisis Kuantitatif merupakan salah satu
yang
timbulnya
jenis penelitian yang spesifikasinya adalah
varibel dependen. Dalam penelitian ini
sistematis, terencana, dan terstruktur dengan
variabel independent adalah penerapan
jelas sejak awal hingga pembuatan desain
Tax Planning.
penelitiannya serta penelitian ini banyak
Menurut
Sanusi
menjadi
(2011:50)
penyebab
menuntut penggunaan angka.
yang sering disebut dengan Tax Evasion yaitu
IV Hasil dan Pembahasan Penerapan Tax Planning dalam upaya meminimalkan pembayaran Pajak penghasilan Badan pada PT Sampoerna Agro Tbk. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan
rutin
maupun
pengeluaran
pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak
merupakan
beban
yang
akan
mengurangi laba bersih. Oleh karena itulah perusahaan
terus
berupaya
untuk
meminimalkan beban pajaknya. Upaya meminimalisasi beban pajak sering disebut dengan Tax Planning dan dapat dilakukan dengan dua cara : 1. Meminimalisasi Beban Pajak yang masih berada
dalam
bingkai
peraturan
perpajakan atau sering disebut
Tax
Avoidance yaitu penghindaran pajak yang dilakukan
secara
legal
dengan
memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari
pembayaran
pajak
atau
dengan melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. 2. Meminimalisasi Beban Pajak dengan melanggar peraturan perpajakan atau
pajak
secara
penggelapan pajak dimana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan caracara
yang melanggar hukum untuk
menghindari atau menghilangkan beban pajak. Tax Evasion juga memiliki resiko yaitu sanksi pidana badan dan denda.
untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran
penghindaran
PT Sampoerna Agro Tbk dalam meminimalkan
pembayaran
Pajak
Penghasilan Badannya juga menerapkan Tax Planning dengan cara memilih penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan
perpajakan
yang
ada
untuk
menghindari pembayaran pajak. Oleh karena itulah perusahaan terus berupaya mencari celah agar bisa meminimalisasi pembayaran pajaknya,
salah
memanfaatkan menjadi
satunya
biaya-biaya
pengurang
perusahaan yang
penghasilan
bisa bruto
perusahaan dimana awalnya biaya-biaya tersebut tidak bisa dibiayakan untuk menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan karena biaya-biaya tersebut masih dalam kategori natura dan kenikmatan sehingga menurut Undang-Undang no 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf e bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk
natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan
dan
minuman
bagi
seluruh
pegawai serta penggantian atau imbalan dalam
bentuk
natura
dan
kenikmatan
didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan
2. Setelah menerapkan Tax Planning PT Sampoerna Agro Tbk dapat menurunkan Beban PPh Badan. Saran 1. Untuk mempermudah dalam penerapan
pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan
Tax
atau
menteri
perusahaan harus memahami ketentuan-
keuangan tidak boleh dikurangkan dari
ketentuan yang sudah diatur dalam
penghasilan bruto perusahaan.
Undang-Undang
berdasarkan
Peraturan
Planning
mengenai
baik
Perpajakan
Biaya-biaya
maka
terutama
yang
boleh
menjadi pengurang penghasilan bruto dan
V Simpulan dan Saran
biaya-biaya yang tidak boleh menjadi
Simpulan Berdasarkan
uraian
pada
bab
sebelumnya dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Laba Rugi menurut Fiskal sebelum Tax Planning
Beban
Pajak
Penghasilan
Badan yang ditanggung perusahaan dan untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut
dengan
salah satunya dengan cara
menerapkan
Tax
Planning
yaitu
memanfaatkan biaya-biaya yang bisa menjadi perusahaan,
pengurang seperti
pengurang
penghasilan
selain
undang-undang perpajakan perusahaan juga harus memperhatikan peraturan lain seperti peraturan dari Menteri Keuangan dan lain-lain. 2. Perusahaan
juga
harus
lebih
memaksimalkan penerapan Tax Planning yang ada didalam perusahaan tetapi tetap harus mematuhi peraturan pemerintah agar kedepannya perusahaan akan menjadi lebih baik serta karyawan dibidang perpajakan
laba
bruto
akan lebih berkembang dan lebih baik dalam
biaya
natura
membantu perusahaan terutama disektor
pemberian beras dan biaya pengobatan
pajak,
karyawan dijadikan sebagai tunjangan
memenimalkan
penghasilan
Penghasilan Badannya.
karyawan
bruto,
selain
itu
diberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang akan menambah penghasilan karyawan.
sehingga
perusahaan pembayaran
dapat Pajak
Kenikmatan dalam bentuk natura
DAFTAR PUSTAKA
(Seri PPh Pasal 21-02)
Suandy, Erly, 2011, Perencanaan Pajak,
Peraturan Menteri Keuangan No PMK-
Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta. Undang-Undang
No.
36
Tahun
83/PMK.03/2009,
2008
Pemberian Imbalan Berupa Natura
Tentang Perubahan Keempat Atas
Dan Kenikmatan.
UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Zain,
Pajak Penghasilan. Waluyo,
2011,
Perpajakan
Indonesia,Salemba Empat Jakarta. Waluyo, 2012, Akuntansi Perpajakan, Edisi
No
16
Tahun
Perubahan
2009,
Tentang
Keempat
Undang-
Menteri
Keuangan
252/PMK.03/2008
No
Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak
atas
Sehubungan
Penghasilan
dengan
Pekerjaan,
Jasa, dan Kegiatan Orang pribadi. Surat
Edaran
Dirjen
Pajak
2007,
Manajemen
Perpajakan,Salemba Empat,Jakarta. Mardiasmo,
2011,
Perpajakan,
(Edisi
Sanusi, Anwar, 2011, Metodologi Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta. Sazili, Agus, 2009, Analisis Sebelum dan
Undang No 6 Tahun 1983. Peraturan
Mohammad,
Revisi), Andi, Yogyakarta.
keempat, Salemba Empat, Jakarta. KUP,
Tentang
No
SE-
03/PJ.23/1984 Tentang Pengertian
Sesudah Tax Planning Terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Kharisma Permata Abadi Palembang.
Universitas
Bina
Darma Palembang. Damayanti, Chairunnisa, 2009, Analisis Penerapan Tax Planning atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero
) Medan. Universitas Sumatera Utara Medan. Jawak, Eni Ramayanti Br, 2009, Penerapan Tax
Planning
Penghasilan Agricon
Atas
Badan
Putra
Pada
Pajak PT
Optima Cabang
Medan. Universitas Sumatera Utara Medan.
