EVALUASI PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK UPAYA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK DALAM RANGKA MANAJEMEN PAJAK

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS 2017 FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS Optimalisasi Tata Kelola Organisasi Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing dan Iklim Investasi UNTAG SEMARANG

EVALUASI PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK UPAYA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK DALAM RANGKA MANAJEMEN PAJAK Frans Sudirjo Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Email: [email protected] Abstrak Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan dalam membuat perencanaan pajak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai sumber data utama (data kepustakaan) dan data primer sebagai sumber data pendukung yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan beberapa orang konsultan dan pegawai perpajakan di Semarang. Penyajian data dilakukan secara kualitatif yang berupa uraian-uraian diskriptif, selanjutnya dilakukan analisa data secara normatif kualitatif. Kesimpulan yang dapat disampaikan adalah bahwa perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan (loopholes) yang diperbolehkan oleh UU No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan Wajib Pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak, perencanaan pajak (tax planning) merupakan proses pengorganisasian yang dilakukan wajib pajak hingga hutang pajak penghasilannya berada dalam posisi minimal, dimana jumlah pajak yang dibayar suatu badan kepada negara tergantung pada laba yang diperoleh, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial, ada 3 (tiga) unsur perpajakan yang memotivasi dilakukannya perencanaan pajak:kebijakan perpajakan, undangundang perpajakan dan administrasi perpajakan, dan perencanaan pajak berperan dalam melakukan penghematan pajak, merupakan suatu usaha memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan. Kata Kunci: Tahapan Perencanaan Pajak Abstract The objective to be achieved in this research is to know how to do the tax planning. Sources of data used in this study are secondary data as the main data source (library data) and primary data as a source of supporting data obtained through interview activities with some consultants and tax officials in Semarang. The presentation of data is done qualitatively which is descriptive descriptions, then conducted data analysis normatively qualitative. The conclusion that can be conveyed is the planning done by utilizing the gaps and the clefts gap permitted by Law No.17 Year 2000 on Taxes so that the planning is not harmful that will harm the Taxpayer and not on the cultivation, tax planning is an organizing process undertaken by the taxpayer for his income tax liability in a minimum position, whereby the amount of tax paid by an entity to the state depends on the profits developed, to the extent that it is possible either by the provisions of the taxation or commercial law, 3 (three) elements of taxation that motivate the planning objectives: taxation policies, tax laws and tax administration, and a tax deduction measure that is not included in the scope of taxation. Keyword: Tax Planning Step

194

ISBN : 978-602-14119-2-6


PENDAHULUAN Latar Belakang Pada dasarnya tujuan setiap perusahaan adalah mampu mempertahankan eksistensinya baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek dengan cara memaksimalkan laba, mengusahakan pertumbuhan, dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Kunci keberhasilan dari setiap perusahaan untuk mencapai tujuan utama tersebut adalah terletak pada kinerja operasional perusahaan yang tidak terlepas dari pajak, oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan, mempersiapkan serta mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan pajak. Karena pajak merupakan unsur pengurang laba, untuk itu diperlukan adanya perencanaan pajak yakni cara-cara menghemat pembayaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan (Nora Dewi dan Titik, 2013). Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Salah satu fungsi manajemen pajak adalah perencanaan pajak (tax planning). Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayar. Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

ISBN : 978-602-14119-2-6

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam penyusunan perencanaan pajak harus sudah memahami secara mendalam tentang peraturan-peraturan perpajakan dan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan. Perumusan Masalah Bagaimanakah cara membuat perencanaan pajak dan apa saja tahapan dalam membuat perencanaan pajak? Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan dalam membuat perencanaan pajak. KAJIAN PUSTAKA Pengertian Manajemen Pajak Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun, perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan: “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan” (Sophar Lumbatoruan; 1996).

195


Manfaat manajemen perpajakan adalah untuk melakukan kewajiban perpajakan dan usaha efisiensi untuk mencapai laba, mengefisiensikan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu dan membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: a. Menerapkan peraturan perpajakan dengan benar. b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. c. Membayar pajak menurut hukum dan peraturan yang berlaku. d. Menghindari hal-hal yang tidak terduga. Di samping itu tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsifungsi manajemen pajak yang terdiri dari: a. Perencanaan pajak (tax planning) b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) c. Pengendalian pajak (tax control) Perencanaan Pajak Secara garis besar pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning) menurut Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2005:43) menyebutkan bahwa: “Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Adapun pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning) menurut Nur Hidayat dalam artikel Tax Planning Bukan Untuk Hindari Pajak (2005:1) menyebutkan bahwa: “Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal”. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran

196

pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dan Penyelundupan Pajak (Tax Evasion) Pada umumnya penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak dalam mengurangi beban pajaknya termasuk perbuatan illegal atau perbuatan melanggar hukum. Pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak menurut Harry Graham Balter yang dikutip dalam buku Manajemen Perpajakan (2005:49) adalah: “Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak-apakah berhasil atau tidak-untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sedangkan pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak menurut Robert H. Anderson yang dikutip dan dialihbahasakan oleh Mohammad Zain dalam buku Manajemen Perpajakan (2005:50) adalah sebagai berikut: “Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-

ISBN : 978-602-14119-2-6


undang pajak, sedangkan penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak”. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penyelundupan pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak terutang, yang dilakukan dengan cara melanggar undang-undang perpajakan sedangkan penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk meminimumkan beban pajaknya dengan cara tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pengertian penyelundupan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan saja, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh: a. Ketidaktahuan (ignorance), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan perundangundangan perpajakan tersebut. b. Kesalahan (error), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya. c. Kesalahpahaman (misunderstanding), yaitu wajib pajak salah dalam menafsirkan peraturan perundangundangan perpajakan. d. Kealpaan (negligence), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap. Dengan demikian, penyelundupan pajak dapat pula didefinisikan sebagai suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti: a. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktunya. b. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya.

ISBN : 978-602-14119-2-6

c.

d. e.

f.

g.

Tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan karyawan yang dipotong dan pajakpajak lainnya yang telah dipungut. Pembayaran dengan cek kosong bagi Negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

Jenis-jenis Perencanaan Pajak Perencanaan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, karena kadang-kadang perusahaan juga harus berhubungan dengan negara di luar Indonesia untuk menjalankan kegiatan perusahaannya. Untuk itu sebelum melakukan perencanaan pajak seorang perencana pajak harus mengetahui jenisjenis perencanaan pajak terlebih dahulu. Menurut Erly Suandy dalam bukunya Perencanaan Pajak (2006:122) jenisjenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: a. Perencanaan pajak nasional (national tax planning) b. Perencanaan pajak internasional (international tax planning) Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undangundang domestik. Sedangkan perencanaan pajak internasional di samping undang-undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

197


Aspek Dalam Perencanaan Pajak a. Aspek Formal dan Administratif  Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);  Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;  Memotong dan/atau memungut pajak;  Membayar pajak;  Menyampaikan Surat Pemberitahuan. b. Aspek Material Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak Motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu: a. Kebijakan perpajakan (Tax policy) Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak. 1) Jenis pajak yang akan dipungut Dalam sistem perpajakan modern terdapat berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan. Pertama, baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung, seperti:  Pajak Penghasilan Badan atau perseorangan  Pajak atas keuntungan modal  Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk  Pajak atas undian atau hadiah

198

2)

3)

4)

5)

 Bea materai Subjek Pajak Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem klasik, dimana ada pemisahan antara badan usaha dengan pribadi pemiliknya yang akan menimbulkan pajak ganda. Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran deviden badan usaha kepada pemegang saham perseorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha, yang menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain. Di samping itu ada pertimbangan untuk menunda pembayaran deviden dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan. Bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundanaan pembayaran pajak. Objek pajak Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Tarif pajak Adanya penerapan scheduler taxation tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Prosedur pembayaran pajak Self assessment system dan payment system mengharuskan seorang perencana pajak untuk merencanakan pajaknya dengan baik. Saat ini sistem pemungutan withholding tax di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya. Hal ini, di samping mengganggu arus kas perusahaan, juga bisa mengakibat-

ISBN : 978-602-14119-2-6


kan kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut padahal untuk memperoleh restitusi atas kelebihan tersebut diperlukan waktu dan biaya. b. Undang-undang perpajakan (tax law) Kita menyadari bahwa kenyataannya di manapun tidak ada undangundang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan digunakan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah (loopholes) bagi wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk perencanaan pajak yang baik. c. Administrasi perpajakan (tax administration) Indonesia merupakan negara yang begitu luas wilayahnya dan begitu banyak penduduknya, dan sebagai negara yang sedang membangun (developing country) masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan secara memadai (property). Hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan perpajakan (tax planning) dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fikus dengan Wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif. Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (after tax return) karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam pengembalian keputusan atas suatu tindakan dalam

ISBN : 978-602-14119-2-6

operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tersebut) dengan memanfaatkan: 1. Perbedaan tarif pajak (tax rates) 2. Perbedaan perlakuan atas objek sebagai dasar pengenaan pajak (tax base) 3. Loopholes, shelters, havens METODOLOGI PENELITIAN Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai sumber data utama (data kepustakaan) dan data primer sebagai sumber data pendukung yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan beberapa orang konsultan dan pegawai perpajakan di Semarang. Penyajian data dilakukan secara kualitatif yang berupa uraian-uraian diskriptif, selanjutnya dilakukan analisa data secara normatif kualitatif. PEMBAHASAN Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak Dalam melakukan perencanaan pajak tentunya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus melalui tahapantahapan yang terperinci agar perencanaan pajak yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan pajak menurut Erly Suandy dalam bukunya Perencanaan Pajak (2006:14) adalah sebagai berikut: a. Menganalisis informasi (basis data) yang ada. Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat

199


mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masingmasing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya, penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal, yakni: 1) Faktor yang relevan Dalam arus globalisasi dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik secara eksternal maupun internal. 2) Faktor pajak Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktorfaktor:  Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu Negara  Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undangan domestic maupun kebijakan perpajakan 3) Faktor non-pajak lainnya  Beberapa faktor non-pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:  Masalah badan hukum  Masalah mata uang dan nilai tukar  Masalah pengawasan devisa  Masalah program insentif investasi

200



Masalah faktor non-pajak lainnya b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut: 1) Pemilihan bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau hubungan internasional. 2) Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. 3) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak. Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban pajak tersebut akan dihitung dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut: 1) Bagaimana jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan 2) Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik 3) Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan tetapi gagal. Dari ketiga hipotesis tersebut akan mengeluarkan hasil yang berbeda. Kemudian berdasarkan hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak. d. Mencari kelemahan, kemudian memperbaiki rencana pajak. Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan

ISBN : 978-602-14119-2-6


bentuk transaksi dengan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang inginkan. Kadang-kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan perundang-undangan atau peraturan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Pembuatan suatu rencana sebaiknya disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba setelah pajak yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian jika terjadi kegagalan. e. Memutakhirkan rencana pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perencanaan Pajak Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (tax planning) menurut Suandy (2003:10) yaitu : a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (tax planning) dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, untuk wajib pajak merupakan risiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (tax planning) tersebut.

ISBN : 978-602-14119-2-6

b.

c.

Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (tax planning) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak (tax planning) yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri. Bukti-bukti pendukung memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya.

PENUTUP Kesimpulan Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan (loopholes) yang diperbolehkan oleh UU No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan Wajib Pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak. Perencanaan pajak (tax planning) merupakan proses pengorganisasian yang dilakukan wajib pajak hingga hutang pajak penghasilannya berada dalam posisi minimal, dimana jumlah pajak yang dibayar suatu badan kepada negara tergantung pada laba yang diperoleh, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Ada 3 (tiga) unsur perpajakan yang memotivasi dilakukannya perencanaan pajak: kebijakan perpajakan, undangundang perpajakan dan administrasi perpajakan. Perencanaan pajak berperan dalam melakukan penghematan pajak, merupakan suatu usaha memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan.

201


Saran 1) Dengan adanya kebijakan Tax Planning pada perusahaan yang dilaksanakan dengan tepat maka akan memberikan keuntungan karena adanya penghematan pajak. 2) Perusahaan harus lebih memahami ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku serta harus selalu mengikuti perkembangan perubahan peraturan perpajakan yang terbaru sehingga manajemen dapat memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan baik. DAFTAR PUSTAKA Hidayat, N. (2005). Tax Planning Bukan Untuk Hindari Pajak. Jakarta: Erlangga. Lumbantoruan, S. (1996). Akuntansi Pajak. Jakarta : PT Gramedia. Nora

Dewi Lestari Leo, N.D.L. & Mildawati, T. (2013). Penerapan Tax Planning PPN dalam Penghematan Beban Cash Flow di CV. MMM. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 2(8). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

Suandy, E. (2003). Perencanaan Pajak, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. ------------------. (2006). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Lembaga Manajemen Informasi. Zain, Mohammad. (2005). Manajemen Perpajakan (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.

202

ISBN : 978-602-14119-2-6

EVALUASI PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK UPAYA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK DALAM RANGKA MANAJEMEN PAJAK

Recommend Documents