ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PADA BENTUK USAHA TETAP INDONESIA – JEPANG (STUDI KASUS: PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA) Thiodora Fidevia Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara
Maya Safira Dewi, SE., Ak., M.Si Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara
ABSTRAK
Tujuan penelitian, ialah untuk memberikan pengetahuan secara relevan yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia khususnya mengenai pajak penghasilan terhadap bentuk usaha tetap kepada pembaca. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menggunakan data primer sebagai acuan data yang digunakan. Analisis yang dilakukan adalah dengan menganalisis mengenai kewajiban perpajakan pada bentuk usaha tetap dan juga menganalisis pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan suatu perusahaan. Hasil yang dicapai adalah perusahaan sudah melakukan pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan setiap bulannya. Simpulan atas keseluruhan penulisan skripsi ini adalah bentuk usaha tetap berkewajiban sama halnya dengan wajib pajak dalam negeri, yaitu melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan. Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Bentuk Usaha Tetap, Tax Treaty Indonesia-Jepang
ABSTRACT
The purpose of the research, is to provide the relevant knowledge relating to taxation in Indonesia, particularly regarding income tax on the permanent establishment to the reader. The method used in this thesis is a qualitative method, is a method that uses primary data as the reference data used. The analysis is performed by analyzing the tax obligations on the permanent establishment and also analyze cutting, depositing and reporting of a company's income tax. The results achieved are companies already doing cutting, depositing and reporting of income taxes each month. Conclusion on overall writing this thesis is a permanent establishment as well as the obligation of taxpayers in the country, namely cutting, depositing and reporting income tax. Keywords: Income Tax, Permanent Establishment, Indonesia-Japan Tax Treaty
PENDAHULUAN Setiap negara biasanya mempunyai sistem atau prinsip perpajakan dimana suatu sistem tersebut akan dipengaruhi beberapa hal, antara lain oleh falsafah bangsa yang bersangkutan dan kebijakan – kebijakan tertentu yang berhubungan dengan pemberian dorongan investasi kepada sektor – sektor tertentu. Di Indonesia, pajak merupakan sektor penting penyokong perekonomian bangsa dimana dalam lima tahun terakhir, peranan penerimaan pajak dalam pendapatan negara meningkat dari 60% menjadi hampir 70% (Depkeu, 2013) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sumber penerimaan pajak berasal dari penghasilan yang sebagiannya dibayarkan kepada negara yang dikenakan untuk wajib pajak, baik wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri. Salah satu penerimaan pajak ialah melalui bentuk usaha tetap. Secara garis besar bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk usaha tetap dalam sistem perpajakan Indonesia menempati suatu kedudukan yang khusus. Karena di samping pemajakan atas bentuk usaha tetap tersebut, berbeda dibandingkan dengan pemajakan atas wajib pajak pada umumnya. Dalam hal ini, kaitannya dengan perjanjian pajak (tax treaty), ada tidaknya suatu bentuk usaha tetap sangat menentukan dapat atau tidaknya suatu negara sumber mengenakan pajak atas laba usaha yang diperoleh suatu perusahaan yang berkedudukan di luar negeri. Dalam perkembangannya, menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap tidak lagi dikelompokkan sebagai subjek pajak badan dalam negeri, tetapi dikelompokkan sebagai subjek pajak yang berdiri sendiri dan dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Namun demikian, kewajiban – kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak dalam negeri. Keadaan tersebut masih tetap tidak berubah setelah adanya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai Undang – Undang perubahan terhadap Undang – Undang Pajak Penghasilan yang terbaru. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut sebagai objek pajak atas penghasilan yang diperoleh suatu perusahaan. Pajak Penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha selaku wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun non jasa sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa adanya imbalan langsung untuk perusahaan tersebut. Sehingga biasanya, perusahaan melakukan upaya untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin selama hal tersebut memungkinkan. Mengenai pajak penghasilan dan bentuk usaha tetap yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis melakukan sebuah penelitian pada PT Toyofuji Serasi Indonesia. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi langsung yaitu mendedikasikan waktunya pada jangka waktu sementara untuk bekerja di perusahaan tersebut. PT Toyofuji Serasi Indonesia merupakan perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang melalui jalur transportasi laut. Sebagai bentuk usaha tetap PT. Toyofuji Serasi Indonesia merupakan perusahaan yang sudah memiliki pengalaman serta berdedikasi untuk memberikan kerja yang handal serta mengutamakan pelayanan untuk kepentingan pelanggan. Selain itu, PT Toyofuji Serasi Indonesia mengambil bagian penting pada program pengiriman barang ke sejumlah daerah yang berada di Indonesia.
Berdasarkan alasan diatas, penulis mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai pajak penghasilan yang terkait pada PT Toyofuji Serasi Indonesia sebagai bentuk usaha tetap, maka dalam hal ini penulis menyusun skripsi dengan judul: “ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PADA BENTUK USAHA TETAP INDONESIA – JEPANG (STUDI KASUS: PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA)” Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 1. Untuk mengetahui kewajiban perpajakan pada PT Toyofuji Serasi Indonesia sebagai Bentuk Usaha Tetap. 2. Untuk mengetahui penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia – Jepang terkait dengan PT Toyofuji Serasi Indonesia. 3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan pada PT Toyofuji Serasi Indonesia.
METODE PENELITIAN Pengumpulan data ini didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu mendeskriptifkan data-data yang telah terkumpul dan menganalisisnya Dalam pengumpulan dan mengkaji data-data yang diperoleh dari penelitian ini, metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 1. Metode Studi Literatur (Library Research) Berdasarkan data yang telah diperoleh, penulis kemudian melakukan penelitian literatur untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, menelaah peraturan undangundang perpajakan, serta literatur lainnya yang dapat membantu penulis memecahkan masalah. 2. Metode Wawancara Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya-jawab) secara lisan, yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. 3. Metode Observasi Metode observasi atau pengamatan adalah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan pengamatan ke obyek dari percobaan yang dilakukan atau pada obyek survei.
HASIL DAN BAHASAN
Pemenuhan Ketentuan Formal Perpajakan PT. Toyofuji Serasi Indonesia merupakan perusahaan yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Badan Penanaman Modal Asing Lima dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02-194-570-4-058-000. Dalam hal penghitungan PPh Pasal 15, Pasal 4(2) dan Pasal 23. PT Toyofuji Serasi Indonesia menghitung pajak atas penghasilan perusahaan yang mendukung kegiatan perusahaan PT. Toyofuji Serasi Indonesia .
Kewajiban Perpajakan pada PT Toyofuji Serasi Indonesia sebagai Bentuk Usaha Tetap Dalam hal ini PT Toyofuji Serasi Indonesia yang merupakan BUT, namun dalam kewajiban perpajakan, BUT hampir sama seperti Wajib Pajak Badan Dalam Negeri. PT Toyofuji Serasi Indonesia dalam hal ini berkewajiban mempunyai NPWP dan memenuhi ketentuan di Undang – Undang PPN, sehingga PT Toyofuji Serasi Indonesia dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Maka diketahui bahwa PT Toyofuji Serasi Indonesia memiliki NPWP yaitu 02-194-570-4-058000 dan dalam hal ini telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Badan Penanaman Modal Asing Lima. PT Toyofuji Serasi Indonesia juga berkewajiban untuk menyampaikan
SPT PPh Badan, SPT PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4(2) dan/atau PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Jepang Terkait dengan PT Toyofuji Serasi Indonesia Seperti yang sudah dijelaskan diatas mengenai perjanjian pajak berganda antara Indonesia dengan Jepang maka dapat diketahui bahwa: 1. PT Toyofuji Serasi Indonesia memiliki pegawai asing, namun dalam hal ini pegawai asing tersebut dikenakan PPh pasal 21. Hal ini dikarenakan pegawai asing tersebut sudah memiliki NPWP dan bekerja lebih dari 183 hari di Indonesia. 2. Berdasarkan SPT Tahunan dapat diketahui bahwa pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan periode 3 tahun pajak (2010-2012) sebagai berikut: Tabel 1 Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham Tahun Pajak 2010-2012
No
1
Nama Pemegang Saham
PT Serasi Autoraya
3
4
Toyofuji Shipping
00.000.000.0-
Co.Ltd
000.000
PT Jelajah Laut
01.484.483.1-
Nusantara
801.000
PT Karyaputra Lokatirta
01.589.419.9-
Fujitrans Corporation
Rupiah
(Rupiah)
01.357.583.2-
038.000 5
Dividen
NPWP
046.000 2
Jumlah Modal Disetor
20.110.000.000
12.568.750.000
7.541.250.000
2.513.750.000
00.000.000.0000.000
Jumlah
7.541.250.000 50.275.000.000
% 40
4.134.000.000
25
2.583.750.000
15
1.550.250.000
5
1.550.250.000
15
516.750.000
100
10.335.000.000
Sumber: SPT Tahunan PT Toyofuji Serasi Indonesia
3. Pada PPh pasal 26 dijelaskan bahwa PT Toyofuji Serasi Indonesia melakukan pemotongan sesuai dengan tax treaty antara Indonesia dengan Jepang pada keterangan mengenai dividen yang tertera dalam pasal 10. Berikut ini adalah keterangan mengenai PPh pasal 26 PT Toyofuji Serasi Indonesia tahun pajak 2010 – 2012:
Tabel 2 Pemotongan PPh Pasal 26 terkait dengan Tax Treaty Indonesia–Jepang
No
Tahun
1
2010
2
3
Jumlah Objek
Tax
Jumlah PPh yang
Pajak
Treaty
Dipotong
Fujitrans Corporation
Rp 1.076.250.000
15%
Rp 161.437.500
Toyofuji Shipping Co.Ltd
Rp 1.793.750.000
10%
Rp 179.375.000
Fujitrans Corporation
Rp 2.741.250.000
15%
Rp 456.875.000
Toyofuji Shipping Co.Ltd
Rp 4.568.750.000
10%
Rp 411.187.500
Fujitrans Corporation
Rp 1.550.250.000
15%
Rp 232.537.500
Toyofuji Shipping Co.Ltd
Rp 2.583.750.000
10%
Rp 258.375.000
Nama pemotong
2011
2012
Sumber: Daftar Bukti Potong SPT Masa PPh Pasal 23/26 PT Toyofuji Serasi Indonesia
Berikut adalah keterangan mengenai tax treaty antara Indonesia – Jepang pada tabel 2: 1.
Fujitrans Corporation
2.
Pada tax treaty pasal 10 mengenai dividen, PT Fujitrans Corporation dikenakan tarif sebesar 15% karena tidak memiliki modal diatas 25%. Toyofuji Shipping Co.Ltd Sesuai dengan tax treaty antara Indonesia – Jepang pada pasal 10 menyatakan bahwa 10% dari jumlah kotor dividen jika penerima dividen adalah suatu badan yang selama 12 bulan pada akhir masa pembukuan dimana pembagian keuntungan dilakukan, apabila memiliki sekurang-kurangnya 25% modal dari badan yang membayarkan dividen. PT. Toyofuji Shipping Co.Ltd dalam hal ini memiliki modal sebesar 25% sehingga PT Toyofuji Shipping Co. Ltd dikenakan tarif sebesar 10%.
Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Mengenai PPh Pasal 15, PPh Pasal 4(2) dan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2010, 2011, 2012 Berdasarkan Penelitian pada Tahun Pajak 2010 – 2012 bahwa PT Toyofuji Serasi Indonesia telah melakukan pemotongan, penyetoran dan pemotongan dengan baik, berikut penjelasannya; a. Tahun 2010 1. PPh Pasal 15 Berdasarkan SSP dan SPT PPh Pasal 15 Tahun 2010 bahwa PT Toyofuji Serasi Indonesia telah melakukan penyetoran dan pelaporan tepat pada waktunya. Dalam hal ini objek pajak yang dipotong ialah Imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri dan Imbalan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk charter kapal laut oleh perusahaan pelayaran dalam negeri. Dalam hal ini PPh disetor sendiri oleh wajib pajak. 2. PPh Pasal 4(2) Berdasarkan SSP dan SPT PPh Pasal 4(2) Tahun 2010 bahwa PT Toyofuji Serasi Indonesia telah melakukan penyetoran dan pelaporan tepat pada waktunya. Berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 4(2)
objek pajak yang dipotong ialah persewaan tanah dan/atau bangunan. Dalam hal ini, penyewa sebagai pemotong pajak. 3. PPh Pasal 23 Berdasarkan SSP dan SPT PPh Pasal 23 Tahun 2010 bahwa PT Toyofuji Serasi Indonesia telah melakukan penyetoran dan pelaporan tepat pada waktunya. Dalam hal ini objek PPh Pasal 23 adalah dividen yang dikenakan tarif sebesar 15%, bunga dikenakan tarif sebesar 2%, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta dikenakan tarif sebesar 2%, serta jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa perantara dan/atau keagenan, jasa perawatan/perbaikan/pemasangan mesin, peralatan, listrik serta jasa lain sesuai PMK244/PMK.03/2008 yang dikenakan tarif sebesar 2%. Dalam hal ini penulis melakukan analisis pada SPT Masa PPh Pasal 23 sebagai berikut: a. Januari Pada bulan ini adanya perbedaan jumlah PPh pasal 23 yang dihitung pada penulis dengan yang tertulis pada SPT. Pada Penulis sebesar Rp 5.495.019 sedangkan menurut SPT pada perusahaan sebesar Rp 7.852.325 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp. 2.357.306 b. April Di bulan ini adanya perbedaan jumlah PPh pasal 23 yang dihitung menurut penulis dengan perusahaan. Diketahui pada SPT masa bulan april PPh pasal 23 yang dipotong sebesar Rp 228.168.463 dan menurut hasil penghitungan penulis sebesar Rp 228.111.124 diketahui selisih keduanya adalah sebesar Rp 57.339 c. Mei Perbedaan jumlah PPh pasal 23 yang dihitung pada penulis dengan yang tertulis pada SPT. Pada Penulis sebesar Rp 30.795.992 sedangkan menurut SPT pada perusahaan sebesar Rp 32.938.303 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp 2.142.311 d. Juni Bulan juni adanya perbedaan jumlah PPh pasal 23 yang dihitung pada penulis dengan yang tertulis pada SPT. Pada Penulis sebesar Rp 28.702.434 sedangkan menurut SPT pada perusahaan sebesar Rp 30.751.221 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp. 2.048.787 b. Tahun 2011 1. PPh Pasal 15 Berdasarkan SSP dan SPT PPh Pasal 15 Tahun 2011 bahwa PT Toyofuji Serasi Indonesia telah melakukan penyetoran dan pelaporan selalu tepat pada waktunya. Dalam hal ini objek pajak yang dipotong ialah Imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri dan Imbalan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk charter kapal laut oleh perusahaan pelayaran dalam negeri. Dalam hal ini PPh disetor sendiri oleh wajib pajak. 2. PPh Pasal 4(2) Berdasarkan SSP dan SPT PPh Pasal 4(2) Tahun 2011 bahwa PT Toyofuji Serasi Indonesia telah melakukan penyetoran dan pelaporan selalu tepat pada waktunya. Berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 4(2) objek pajak yang dipotong ialah persewaan tanah dan/atau bangunan. Dalam hal ini, penyewa sebagai pemotong pajak. 3. PPh Pasal 23 Berdasarkan SSP dan SPT PPh Pasal 23 Tahun 2011 bahwa PT Toyofuji Serasi Indonesia telah melakukan penyetoran dan pelaporan selalu tepat pada waktunya. Dalam hal ini objek PPh Pasal 23 adalah dividen yang dikenakan tarif sebesar 15%, bunga dikenakan tarif sebesar 2%, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta dikenakan tarif sebesar 2%, serta jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa perantara dan/atau keagenan, jasa perawatan/perbaikan/pemasangan mesin, peralatan, listrik serta jasa lain sesuai PMK244/PMK.03/2008 yang dikenakan tarif sebesar 2%. Dalam hal ini penulis melakukan analisis pada SPT Masa PPh Pasal 23 sebagai berikut: a. Januari Pada bulan ini ada 2 perusahaan yang tidak memiliki NPWP yaitu PT. PK dan PT. GSM. Perusahaan tersebut dikenakan tarif sebesar 4%.
b. Februari Pada bulan ini ada perusahaan yang tidak memiliki NPWP yaitu PT. PK. Perusahaan tersebut dikenakan tarif sebesar 4%. c. April Pada bulan ini ada perusahaan yang tidak memiliki NPWP yaitu PT. PK. Perusahan tersebut dikenakan tarif sebesar 4%. d. Mei Pada bulan ini ada perusahaan yang tidak memiliki NPWP yaitu PT. PK. Perusahaan tersebut dikenakan tarif sebesar 4%. e. Juni Pada bulan ini ada perusahaan yang tidak memiliki NPWP yaitu PT. PK. Perusahaan tersebut dikenakan tarif sebesar 4%. f. Juli 1. Pada bulan ini ada perusahaan yang tidak memiliki NPWP yaitu PT. PK. Perusahaan tersebut dikenakan tarif sebesar 4%. 2. Adanya perbedaan jumlah pembayaran pada bulan Juli pada penulis dengan yang tertulis pada SPT. Pada Penulis sebesar Rp 37.114.937 sedangkan pada SPT sebesar Rp 34.892.705 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp 2.222.232 g. September Adanya perbedaan jumlah pembayaran pada bulan September pada penulis dengan yang tertulis pada SPT. Pada Penulis sebesar Rp. 73.139.124 sedangkan pada SPT sebesar Rp 76.199.836 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp 3.060.712 h. Oktober Adanya perbedaan jumlah pembayaran pada bulan Oktober pada penulis dengan yang tertulis pada SPT. Pada Penulis sebesar Rp 72.682.562 sedangkan pada SPT sebesar Rp 75.317.673 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp 2.635.111 i. November Adanya perbedaan jumlah pembayaran pada bulan November pada penulis dengan yang tertulis pada SPT. Pada Penulis sebesar Rp 20.624.760 sedangkan pada SPT sebesar Rp 22.732.111 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp 2.107.351 j. Desember Adanya perbedaan jumlah pembayaran pada bulan Desember pada penulis dengan yang tertulis pada SPT. Pada Penulis sebesar Rp 35.857.635 sedangkan pada SPT sebesar Rp 38.361.750 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp 2.504.115 c. Tahun 2012 1. PPh Pasal 15 Berdasarkan SSP dan SPT PPh Pasal 15 Tahun 2012 bahwa PT Toyofuji Serasi Indonesia telah melakukan penyetoran dan pelaporan tepat pada waktunya. Dalam hal ini objek pajak yang dipotong ialah Imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri dan Imbalan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk charter kapal laut oleh perusahaan pelayaran dalam negeri. Dalam hal ini PPh disetor sendiri oleh wajib pajak. 2. PPh Pasal 4(2) Berdasarkan SSP dan SPT PPh Pasal 4(2) Tahun 2012 bahwa PT Toyofuji Serasi Indonesia telah melakukan penyetoran dan pelaporan selalu tepat pada waktunya. Berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 4(2) objek pajak yang dipotong ialah persewaan tanah dan/atau bangunan. Dalam hal ini, penyewa sebagai pemotong pajak. 3. PPh Pasal 23 Berdasarkan SSP dan SPT PPh Pasal 23 Tahun 2012 bahwa PT Toyofuji Serasi Indonesia telah melakukan penyetoran dan pelaporan selalu tepat pada waktunya. Dalam hal ini objek PPh Pasal 23 adalah dividen yang dikenakan tarif sebesar 15%, bunga dikenakan tarif sebesar 2%, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta dikenakan tarif sebesar 2%, serta jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa perantara dan/atau keagenan, jasa perawatan/perbaikan/pemasangan mesin, peralatan, listrik serta jasa lain sesuai PMK-
244/PMK.03/2008 yang dikenakan tarif sebesar 2%. Dalam hal ini penulis melakukan analisis pada SPT Masa PPh Pasal 23 sebagai berikut: a. Januari Adanya perbedaan jumlah PPh yang dihitung pada penulis dengan yang tertulis pada SPT. Pada penulis sebesar Rp 66.192.158 sedangkan pada SPT sebesar Rp 91.219.757 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp 25.027.599 b. Februari Pada bulan ini terdapat perbedaan jumlah PPh yang dihitung pada penulis dengan yang tertulis pada SPT. Pada penulis sebesar Rp 172.979.243 sedangkan pada SPT sebesar Rp 175.264.701 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp 2.285.458 c. April Bulan april ini terdapat perbedaan jumlah PPh yang dihitung pada penulis dengan yang tertulis pada SPT. Pada penulis sebesar Rp 23.421.038 sedangkan pada SPT sebesar Rp 25.938.165 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp 2.517.127 d. Juli Perbedaan jumlah PPh pasal 23 yang dihitung pada bulan juli. Pada Penulis sebesar Rp 35.266.059 sedangkan pada SPT sebesar Rp 35.274.929 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp 8.870 e. Agustus Pada bulan Agustus terlihat perbedaan PPh pasal 23 yang dihitung menurut penulis dengan perusahaan. Pada penulis sebesar Rp 35.266.059 sedangkan pada perusahaan sebesar Rp 35.274.929 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp 8.543 f. September Di bulan ini penulis menemukan perbedaan mengenai pemotongan PPh pasal 23. Menurut penulis PPh yang dihitung adalah sebesar Rp 35.418.120 sedangkan pada perusahaan sebesar Rp 35.426.765 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp 8.645 g. Oktober Adanya perbedaan jumlah pemotongan PPh pasal 23 pada bulan Oktober pada penulis dengan yang tertulis pada SPT. Pada Penulis sebesar Rp 13.870.938 sedangkan pada SPT sebesar Rp 13.879.123 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp 8.185 h. Desember Adanya perbedaan jumlah pemotongan PPh pasal 23 pada bulan Desember pada penulis dengan yang tertulis pada SPT. Pada Penulis sebesar Rp 14.060.355 sedangkan pada perusahaan sebesar Rp 14.088.476 maka selisih keduanya adalah sebesar Rp 28.121
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis atas penerapan dan perhitungan Pajak Penghasilan serta peraturan perpajakan pada PT Toyofuji Serasi Indonesia, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.
2.
3.
4.
Sebagai Bentuk Usaha Tetap PT Toyofuji Serasi Indonesia sudah melakukan kewajibannya, yaitu mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Badan Penanaman Modal Asing. PT Toyofuji Serasi Indonesia sudah menerapkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia – Jepang. Dalam hal ini, PT Toyofuji Serasi Indonesia sudah memenuhi persyaratan dalam melakukan tax treaty antara Indonesia – Jepang yaitu memiliki Surat Keterangan Domisili. Dalam hal ini, tax treaty yang dikenakan PT Toyofuji Serasi Indonesia adalah mengenai deviden yang terdapat pada pasal 10 yaitu sebesar 10% yang apabila memiliki modal sekurang-kurangnya 25% dan 15% apabila memiliki modal dibawah 25%. Berdasarkan seluruh bukti pemotongan, penyetoran serta pelaporan yang dikemukakan oleh penulis dari tahun 2010 sampai dengan 2012, secara keseluruhan PT Toyofuji Serasi Indonesia telah menjalankan peraturan dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.
Saran Berdasarkan kepada hasil analisis dan simpulan tersebut. Penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada PT Toyofuji Serasi Indonesia sebagai berikut: 1.
2. 3.
PT Toyofuji Serasi Indonesia dalam hal melakukan penghindaran perjanjian pajak berganda antara Indonesia – Jepang sudah melakukannya dengan baik maka dari itu harus dipertahankan agar semakin lebih baik dan optimal lagi. Melakukan penghitungan ulang pada setiap pajak penghasilan yang akan disetorkan atau dilaporkan, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan pada saat melakukan pemotongan. Melakukan penyetoran dan pelaporan yang tepat pada waktunya agar terhindar dari sanksi berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku.
REFERENSI Barata, Atep Adya. (2011). Panduan Lengkap Pajak Penghasilan. Jakarta: Visimedia Djuanda, Gustian dan Lubis, Irwansyah. (2012). Pajak Penghasilan Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Marsyahrul, Tony. (2010). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Grasindo. P., Diaz. Perpajakan Indonesia edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media. Prastowo, Yustinus. Panduan Lengkap Pajak. Jakarta: Raih Asa Sukses. R.B, Wirawan B. Ilyas. (2010). Hukum Pajak edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014. Diakses 25 April 2014 dari http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/RAPBN.pdf Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Republik Indonesia, Surat Edaran DIRJEN Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 Tanggal 13 Agustus 1996 tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri. (SERI PPH UMUM NO. 35) Republik Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. S. M, Mardiasmo. (2009). Perpajakan revisi 2009. Yogyakarta: ANDI OFFISET. Suparmono dan Damayanti, Theresia Woro. (2010). Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: ANDI OFFISSET.
Tansuria, Billy Ivan. Pajak Penghasilan Final: Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
RIWAYAT PENULIS Thiodora Fidevia lahir di kota Jakarta pada 2 Juli 1992. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada 2014.
