ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PT QN JAKARTA)
Leony ; Martin Surya Mulyadi PT QN, Business Park Jln. Kebun Jeruk
ABSTRACT
Corporate tax burden can be reduced to a minimum by doing a good tax planning. Therefore, the taxpayer needs to implement an optimal tax planning in order to minimize their tax burden, but without breaking the Taxation Act in force. So the purpose of this study was to analyze the tax planning that can be applied in order to save the corporate tax burden. Research conducted at PT QN is the kind of qualitative research. Methods of research conducted include interviews, company documentation, and library research. From the research that has been done, it had never done PT QN tax planning for the company and hand over all matters of taxation to a tax consultant that found some real positive fiscal correction can be minimized by making the maximum tax planning. The Company does not cut the Income Tax Article 23, the company issuing entertainment expenses without any nominative list, and the lack of supporting evidence of expenses incurred by the company resulted in many positive fiscal correction. Based on this research, it should be PT QN need to do some tax planning to minimize the maximum corporate tax burden. Planning steps that can be done is to prepare financial statements in accordance with the fiscal regulations of the latest taxation, fiscal costs and maximize income exempt, apply the gross-up method for the use of services relating to income tax article 23, and attach supporting evidence for the costs commercial and nominative lists the operational and non operational expenses of the company. Keywords: Tax Planning, Fiscal Correction, Saving Tax Burden
ABSTRAK
Beban pajak perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin dengan melakukan perencanaan pajak yang baik. Oleh sebab itu Wajib Pajak perlu menerapkan perencanaan pajak secara optimal agar dapat meminimalkan beban pajaknya namun tanpa melanggar UndangUndang Perpajakan yang berlaku. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan pajak yang dapat diterapkan agar dapat menghemat beban pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan pada PT QN adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang dilakukan meliputi wawancara, dokumentasi perusahaan, dan studi kepustakaan..Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ternyata PT QN belum pernah melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dan menyerahkan seluruh urusan perpajakan kepada konsultan pajak sehingga ditemukan beberapa koreksi fiskal positif yang sebenarnya dapat diminimalkan dengan melakukan perencanaan pajak yang maksimal. Perusahaan tidak memotong PPh pasal 23, perusahaan mengeluarkan biaya entertainment tanpa disertai dengan daftar nominatif, dan kurangnya bukti-bukti pendukung terhadap pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan menyebabkan banyaknya koreksi fiskal positif.Berdasarkan hasil penelitian, maka sebaiknya PT QN perlu melakukan suatu perencanaan pajak yang maksimal untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Langkah perencanaan yang dapat dilakukan adalah dengan membuat laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru, memaksimalkan biaya fiskal dan pendapatan yang dikecualikan, menerapkan metode gross up atas pemakaian jasa yang berkaitan dengan PPh 23, serta melampirkan bukti pendukung atas biaya-biaya komersial dan membuat daftar nominatif atas biaya operasional maupun non operasional perusahaan.
Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Koreksi Fiskal, Penghematan Beban Pajak.
PENDAHULUAN Dalam era bisnis yang semakin berkembang ini, perencanaan yang tepat dalam kewajiban perpajakan (tax planning) sangat penting bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan, tetapi tentunya harus tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat menghindari sanksi admisnistrasi perpajakan karena kesalahan dalam menghitung atau keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan pajaknya. PT QN merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang solusi telekomunikasi dan networking yang mempekerjakan para karyawan handal di bidangnya. Namun dalam pelaksanaan perhitungan keuangan dan perpajakan, perusahaan hanya mempekerjakan karyawan yang hanya berpengalaman di bidang keuangan sehingga masih terdapat peluang kesalahan di dalam perhitungan perpajakannya. Perusahaan juga belum pernah melakukan perencanaan pajak untuk perhitungan dan pembayaran pajaknya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : (1) Menganalisis biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan yang terdapat di dalam laporan keuangan yang dapat dijadikan acuan dalam membuat perencanaan pajak yang berguna untuk PT QN; (2) Mengetahui apakah perusahaan sudah memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku; (3) Membantu perusahaan untuk mengevaluasi kembali apakah dengan melakukan perencanaan pajak dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Dapat memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh, sehingga dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana praktek perpajakan yang sebenarnya khususnya di bidang perencanaan pajak; (2) Dapat Memberikan masukan bagi manajemen perusahaan agar dapat menyusun perencanaan yang efektif dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan khususnya di bidang perencanaan pajak penghasilan.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif; (2) Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif; (3) Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung yaitu secara langsung berupa wawancara, observasi, dan secara tidak langsung berupa dokumentasi dan studi literatur.
HASIL DAN PEMBAHASAN
PT QN awalnya berdiri sebagi sebuah toko di tahun 2005 yang bergerak di bidang solusi telekomunikasi. Kebutuhan di bidang penghematan biaya telekomunikasi yang dibutuhkan banyak perusahaan membuat usaha ini meningkat dengan cukup tajam. Melihat besarnya permintaan jasa yang meningkat dari tahun ke tahun, pemilik akhirnya memutuskan untuk memperluas usaha mereka dengan meresmikan usaha mereka menjadi sebuah badan usaha berbentuk PT pada tahun 2008.
PT QN kemudian menjalin kerja sama dengan PT Hutchison CP Telecommunications (Perusahaan pemilik operator Three) dan PT Telekomunikasi Indonesia , Tbk. (Telkom) untuk memperkuat usaha. Mereka bekerja sama untuk menyediakan solusi bagi perusahaan-perusahaan dalam menghemat tarif telepon yaitu dengan menggunakan Fixed Wireless Terminal (FWT) ataupun dengan interkoneksi langsung ke sistem Three dan Telkom Flexi. Seiring dengan berjalannya waktu, PT QN juga menjadi distributor WatchGuard, Quintum, dan AddPac. Hingga saat ini PT QN telah memiliki empat divisi, yaitu: Q-Save (Solusi Telekomunikasi), Q-Voice (Distributor Quintum dan AddPac), Q-Guard (Distributor WatchGuard), dan Q-Net (menyediakan solusi total teknologi informasi untuk perusahaan).
Analisis Biaya Pada Laporan Laba Rugi pada PT QN Pada prinsipnya terdapat perbedaan perhitungan penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan peraturan perpajakan. Hal ini sering menjadi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Pengetahuan atas ketentuan pajak yang benar sangat diperlukan oleh Wajib Pajak karena dengan pengetahuan tersebut Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan benar bahkan bila dipelajari secara rinci Wajib Pajak dapat memanfaatkan peluang dalam peraturan perpajakan tersebut untuk menghemat pengeluaran untuk pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan tersebut. Di dalam laporan rekonsiliasi laba rugi fiskal PT QN ditemukan beberapa koreksi positif yang menyebabkan bertambahnya laba perusahaan sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Selama ini PT QN belum pernah menerapkan perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada perusahaannya sehingga ada beberapa koreksi fiskal atas biaya komersial yang harusnya bisa dihindari tetapi tidak dilakukan. Selain itu, ada beberapa peraturan perpajakan yang terlewatkan sehingga dapat menyebabkan adanya sanksi di kemudian hari apabila dilakukan pemeriksaan. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, perlu dilakukan analisis terhadap akun-akun yang termasuk dalam objek pajak penghasilan dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT QN. Beberapa biaya yang secara umum dikeluarkan oleh PT QN selama tahun 2009, 2010, dan 2011 adalah sebagai berikut: 1.
Biaya gaji karyawan. Perusahaan memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan golongan dan jabatan masing-masing karyawan. Gaji diberikan kepada setiap karyawan setiap akhir bulan. THR diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya setahun sekali. Perusahaan menanggung seluruh PPh 21 atas gaji karyawan dalam bentuk tunjangan PPh 21.
2.
Biaya Entertainment. Perusahaan mengeluarkan biaya entertainment untuk melancarkan kepentingan bisnisnya dengan menjamu kolega dan partner bisnis PT QN. Kegiatan entertainment ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan dan bagian marketing yang bekerja pada PT QN.
3.
Biaya listrik. Biaya listrik dikeluarkan perusahaan untuk membiayai pemakaian listrik setiap bulannya untuk kegiatan operasional perusahaan.
4.
Biaya telekomunikasi dan internet. Perusahaan mengeluarkan biaya telepon, faksimili, internet, dan pulsa handphone dalam rangka kegiatan operasional perusahaan. Biaya pengisian pulsa telepon selular diberikan perusahaan untuk pegawai yang memiliki jabatan tertentu.
5.
Biaya sewa. Biaya ini dikeluarkan untuk menyewa gedung berupa ruko berlantai tiga yang digunakan untuk produksi software dan kantor.
6.
Biaya iuran keamanan dan kebersihan. Perusahaan mengeluarkan biaya keamanan kepada RT/RW setempat untuk menjaga kantor dan biaya kebersihan untuk membersihkan bagian dalam dan luar kantor.
7.
Biaya pemeliharaan dan perbaikan. Perusahaan mengeluarkan biaya pemelihaaran dan perbaikan untuk biaya pemeliharaan kantor, perawatan peralatan kantor seperti AC, komputer, meja dan kursi, dan lain-lain. Untuk biaya pemeliharaan ini biasanya perusahaan menggunakan jasa dari pihak lain.
8.
Biaya keperluan kantor. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli air minum untuk semua karyawan, perlengkapan kebersihan, pewangi ruangan dan perlengkapan dan alat tulis kantor, seperti kertas, tinta, dan lainlain. Untuk setiap pengeluaran atas keperluan kantor memiliki dokumen pendukung seperti bon pembelian.
9.
Biaya transportasi. Biaya dikeluarkan perusahaan untuk pembelian bensin, pembayaran tol dan biaya parkir sehubungan dengan operasi perusahaan, seperti membeli alat-alat pendukung software, menemui klien di luar kantor, mengantar pesanan pelanggan, dan biaya operasional kendaraan kantor.
10. Biaya pos dan meterai. Biaya yang digunakan perusahaan untuk mengirim produk, surat dan faktur melalui ekspedisi. 11. Biaya administrasi bank Biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai transaksi yang dilakukan di bank setiap bulannya seperti biaya administrasi bulanan bank, pembayaran cek, biaya transfer dan biaya kliring. 12. Biaya iklan dan promosi. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memasang biaya iklan untuk mencari karyawan baru bagi perusahaan. 13. Biaya pemasaran. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memasarkan produk dan jasa PT QN kepada klien. Biaya ini juga termasuk biaya perjalanan dinas dan biaya sewa tempat di pameran-pameran untuk memasarkan produk mereka. 14. Biaya penyusutan. Biaya penyusutan dikeluarkan perusahaan untuk biaya penyusutan inventaris kantor. Setiap inventaris yang dimiliki perusahaan memiliki biaya penyusutan yang dihitung dengan metode garis lurus.
Perencanaan Pajak yang Dapat Diterapkan pada PT QN Setelah dilakukan koreksi fiskal selama tahun 2008, 2009, dan 2010 terdapat perbedaan laba sebelum pajak penghasilan, dimana jumlah laba sebelum pajak di tahun 2008 mengalami penurunan tetapi di tahun 2009 dan 2010 semakin mengalami peningkatan. Untuk mengatasi kenaikan laba, maka biaya yang telah dikeluarkan perusahaan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto. Perencanaan pajak yang baik merupakan suatu cara yang efektif untuk menekan laba kena pajak yang semakin meningkat tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan peratutan perpajakan yang berlaku tanpa harus melanggarnya. Undang-Undang perpajakan dan segala peraturan perpajakan selalu berkembang dengan dinamis seiring dengan keadaan perekonomian Negara yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Semakin lama celahcelah yang dapat dimanfaatkan di dalam hal perpajakan semakin sempit disebabkan oleh adanya revisi-revisi
baru atas undang-undang peraturan perpajakan yang ada. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengetahui dan memperbaharui pengetahuan mengenai undang-undang dan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku sebelum melakukan perencanaan pajak agar dapat terhindar dari sanksi-sanksi yang dikemudian hari akan memberatkan beban perusahaan. Dengan selalu memperbaharui pengetahuan perpajakan sesuai dengan perubahan yang senantiasa terjadi merupakan suatu awal bentuk perencanaan pajak yang baik. Dengan melihat keadaan perusahaan terutama dari segi keuangan dan perpajakannya, maka beberapa perencanaan pajak yang mungkin dilakukan pada PT QN adalah sebagai berikut: 1.
2.
3.
Melihat adanya perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, maka perusahaan tidak boleh hanya menggunakan laporan keuangan komersial saja dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Tetapi sebaiknya perusahaan membuat laporan keuangan fiskal yang sudah didasarkan pada Undang-Undang dan Peraturan perpajakan terbaru yang berlaku agar dapat membuat perencanaan pajak yang efektif bagi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus menyusun laporan keuangan fiskal dengan teliti karena penulis menemukan adanya beberapa hal yang terlewatkan dan jumlah biaya-biaya yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Selama ini PT QN belum memiliki karyawan yang benar-benar mengerti mengenai perpajakan, sehingga hanya mengandalkan staf keuangan yang tidak memiliki kemampuan di bidang perpajakan. PT QN sudah menggunakan jasa konsultan pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan membayarkan pajak perusahaan. Akan tetapi, antara konsultan pajak yang digunakan perusahaan dengan staf keuangan perusahaan kurang komunikasi sehingga konsultan pajak hanya menerima perhitungan dari staf keuangan tanpa menanyakan lebih rinci mengenai biayabiaya tersebut dan staf keuangannya pun tidak mengerti tentang apa yang dikerjakan oleh konsultan pajak. Hal ini menyebabkan ada beberapa koreksi fiskal yang salah yang dapat menyebabkan sanksi di kemudian hari. Selain itu dalam hal pelaporan dan pembayaran pajaknya, perusahaan mengalami beberapa kali keterlambatan yang menyebabkan perusahaan mendapatkan Surat Tagihan Pajak dan terkena sanksi administratif. Seharusnya antara konsultan dan staf keuangan perusahaan menjalin hubungan kerja yang lebih baik agak di kemudian hari tidak terjadi kesalahan yang mungkin berakibat fatal bagi perusahaan. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan Dari data yang diperoleh melalui perusahaan , sumber-sumber penghasilan perusahaan berasal dari: a. Penjualan Software b. Penjualan jasa penghematan biaya telepon c. Pendapatan bunga jasa giro Dalam melaksanakan perencanaan pajak, perusahaan harus dapat memaksimalkan penghasilanpenghasilan yang dikecualikan dan yang dikenakan PPh final. Dilihat dari sumber penghasilan yang ada, maka pendapatan atas jasa giro merupakan penghasilan yang dapat dijadikan alternatif bagi perusahaan untuk memperkecil penghasilan kena pajak, karena penghasilan jasa giro sudah dipotong PPh final pasal 4(1), sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali dalam laporan laba rugi fiskal.
4.
Memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dapat dikurangkan a. Biaya entertainment Biaya jamuan yang dikeluarkan perusahaan untuk menjamu tamu harus dikoreksi seluruhnya di tahun 2009 dan sebagian di tahun 2010. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya jamuan tersebut agar biaya tersebut tidak dianggap fiktif. Dengan adanya daftar nominatif maka biaya jamuan ini dapat diakui sebagai biaya yang boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto.
Daftar nominatif harus dibuat secara lengkap dan jelas dengan menuliskan transaksi yang terjadi dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-27/PJ.22/1986. b. Biaya Keamanan dan Kebersihan Biaya iuran keamanan dan kebersihan harus dikoreksi fiskal karena tidak sidertai dengan bukti perndukung yang jelas dan rinci sehingga tidak termasuk di dalam pasal 6 ayat 1 dan tidak dapat dijjadikan pengurang penghasilan bruto. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan menyertakan bukti-bukti pendukung yang dapat menyatakan bahwa biaya ini benar-benar dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Bukti-bukti yang dapat digunakan dapat berupa kwitansi pembayaran atau surat dari pengelola gedung bahwa memang ada pemungutan biaya keamanan dan kebersihan. c. Biaya keperluan kantor Penulis menemukan pada tahun 2010, di dalam biaya keperluan kantor terdapat biaya keamanan dan kebersihan sehingga harus dilakukan koreksi fiskal. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan agar tidak perlu dilakukan koreksi fiskal adalah perusahaan harus selalu meminta bukti berupa kwitansi atas pembayaran iuran keamanan dan kebersihan. d. Biaya komunikasi dan internet Penulis menemukan pada tahun 2009 bahwa perusahaan menggabungkan biaya komunikasi di dalam biaya internet. Di dalam biaya komunikasi tersebut terdapat biaya pulsa yang dikeluarkan untuk karyawan dengan jabatan tertentu dan direktur. Pada tahun 2010, perusahaan kurang melakukan koreksi positif atas biaya komunikasi. Sebaiknya biaya ini dijadikan tunjangan komunikasi, agar perusahaan dapat memasukkannya sebagai pengurang penghasilan bruto tanpa harus melakukan koreksi positif sebesar 50% yang diatur dalam KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002. 5.
Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan aktiva yang dapat disusutkan sekaligus. Penulis menemukan bahwa ada beberapa aktiva tetap perusahaan yang tidak material (dibawah Rp 1.000.000,-) disusutkan selama 4 tahun ataupun 8 tahun. Dengan menyusutkan aktiva-aktiva tersebut selama beberapa tahun dinilai tidak efisien untuk perhitungan perpajakan. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan menyusutkan aktiva-aktiva tersebut sekaligus pada tahun pembelian sehingga dapat memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk pemilihan metode penyusutan aktiva tetap, perusahaan akan lebih menguntungkan apabila menggunakan metode garis lurus. Karena jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun, maka di tahun 2009 dan di tahun 2010 perusahaan akan mengalami rugi sebelum pajak.
6.
Transaksi yang berkaitan dengan Perusahaan sebagai pemungut pajak. Dalam menggunakan jasa pihak ketiga dalam memelihara dan memperbaiki inventaris dan aktiva tetap, perusahaan tidak pernah melakukan pemotongan PPh pasal 23. Pada prinsipnya, perusahaan sebagai wajib pajak badan berkewajiban melakukan pemotongan pajak atas withholding tax tersebut. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah melakukan pemotongan PPh pasal 23 dengan cara memberikan tunjangan dengan metode gross up. Dengan menggunakan metode ini, maka perusahaan harus menggross up besarnya penghasilan atas jasa terlebih dahulu kemudian dari hasil penghasilan jasa setelah di gross up, dikalikan dengan tarif tunjangan pajak. Tarif tunjangan dengan metode ini disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-70/PJ/2007 yang mengatur mengenai jasa lain dan perkiraan penghasilan neto atas jasa yang imbalannya dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU PPh.
7.
Optimalisasi pengkreditan Pajak Penghasilan yang telah dibayar. Pada tahun 2009 dan 2010 PT QN telah melakukan optimalisasi pengkreditan pajak dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari cara perusahaan memanfaatkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dapat dikreditkan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga dengan adanya kredit pajak ini, jumlah Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayar menjadi berkurang.
8.
Perencanaan pajak yang harus dilakukan adalah dengan cara perusahaan harus lebih teliti dan cermat dalam membuat laporan keuangan fiskal karena akan berdampak dalam pengisian SPT. Apabila ada kesalahan di dalam menghitung laporan keuangan fiskal, maka akan merugikan perusahaan jika dilakukan pemeriksaan karena dapat dikenakan sanksi administratif yang dapat menambah beban perusahaan. 9. Perusahaan telah melaporkan pajak-pajaknya secara tepat waktu. Hal ini termasuk perencanaan pajak yang baik. Karena dalam melakukan perencanaan pajak tidak hanya mencari celah melalui peraturan-peraturan perpajakan, namun menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dengan adanya perencanaan pajak atas biaya-biaya komersial, maka perusahaan dapat memperoleh penghematan PPh Badan. Penghematan pajak diperoleh karena biaya-biaya komersial dapat diminimalkan untuk dikoreksi fiskal sehingga jumlah penghasilan sebelum pajak penghasilan menurun yaitu: • • •
Tahun 2008 menurun dari Rp 46.411.629,- menjadi Rp 45.607.602,- dan memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 1,73%. Tahun 2009 menurun dari Rp 72.856.716,- menjadi Rp 53.658.190,- dan memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 26,35%. Tahun 2010 menurun dari Rp 225.019.080,- menjadi Rp 211.850.465,- dan memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 5,85%.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Dari hasil penelitian, pembahasan dan evaluasi yang telah dilakukan penulis atas laporan keuangan, Surat Pemberitahuan Tahunan Badan, dan penerapan perencanaan PPh Badan PT QN tahun 2008, 2009, dan 2010, maka penulis akan menarik beberapa simpulan yaitu : Perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada karyawannya dan melaporkan serta membayar pajaknya tepat waktu. Di dalam biaya keperluan kantor terdapat biaya keamanan dan kebersihan. Atas biaya tersebut harus dikoreksi karena tidak memiliki bukti pendukung bahwa biaya ini memang benar-benar dikeluarkan. PT QN harus melakukan koreksi fiskal atas biaya entertainment, karena pada tahun 2009 perusahaan tidak membuat daftar nominatif untuk membuktikan bahwa benar-benar dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalam biaya internet terdapat biaya telekomunikasi dimana di dalam biaya telekomunikasi tersebut terdapat biaya pemberian pulsa telepon selular kepada direktur dan karyawan dengan jabatan tertentu. sehingga atas biaya tersebut perlu dilakukan koreksi sebesar 50% sesuai dengan KEP220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002. PT QN tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23 yang merupakan kewajiban perusahaan atas transaksi withholding tax. Sesuai dengan Undang Undang No.28 tahun 2007 pasal 13 ayat (2) dan (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu jika berdasarkan hasil pemeriksaan perusahaan dengan sengaja tidak memotong PPh pasal 23 maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga yang besarnya 2% per bulan selama 24 bulan sampai dengan sanksi kenaikan sebesar 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong. Perencanaan pajak atas pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan terhadap pihak pemberi jasa adalah dengan menggunakan metode gross up. Metode ini digunakan agar biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga menjadi lebih besar dan perusahaan juga tetap dapat memotong PPh 23 atas pemakaian jasa dari pihak ketiga. Hal ini dilakukan mengingat tarif PPh badan lebih besar dari tarif PPh pasal 23. PT QN dapat menghasilkan penghematan PPh badan sebesar 1,73% pada
tahun 2008, 27,61% pada tahun 2009, dan 5,85% pada tahun 2010 apabila melakukan perencanaan pajak untuk menghemat beban pajak.
Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk PT QN dalam melakukan perencanaan pajak yang maksimal yaitu sebagai berikut: Salah satu alasan yang menyebabkan PT QN tidak dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik karena PT QN tidak memiliki karyawan yang handal di bidang perpajakan. Dan antara pihak karyawan dengan konsultan pajak tidak memiliki komunikasi yang baik sehingga ada beberapa hal yang terlewatkan pada saat rekonsiliasi fiskal. Antara pihak karyawan dan konsultan pajak sebaiknya menjalin hubungan kerja sama yang baik sehingga dapat mempermudah saat menyusun dan menghitung laporan keuangan fiskal. Selain itu, PT QN perlu untuk merekrut karyawan yang benar-benar mengerti bidang perpajakan, misalnya karyawan yang telah mengikuti kursus brevet A dan B. Untuk setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan sebaiknya perusahaan merinci setiap pengeluaran tersebut dan selalu membuat dan menyimpan dokumen-dokumen pendukung agar dapat dijadikan bukti bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut benar-benar ada dan dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto (biaya fiskal) sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Perusahaan sebaiknya membuat daftar nominatif atas biaya entertainment yang dikeluarkan perusahaan dan melampirkannya di dalam SPT Badan perusahaan agar dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto. Perusahaan sebaiknya mengganti biaya telepon selular untuk direktur dan karyawan yang memiliki jabatan tertentu menjadi pemberian tunjangan komunikasi karena pemberian tunjangan merupakan biaya fiskal sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Pemberian tunjangan ini akan menambah penghasilan bruto karyawan dan akan menjadi objek PPh pasal 21 sesuai dfengan KEP-545/PJ/2000 pasal 5. Atas setiap transaksi penggunaan jasa pihak ketiga seperti jasa pemeliharaan dan perawatan yang dipotong PPh pasal 23, perusahaan sebaiknya memotong, menyetor, dan melaporkannya dengan benar dan tepat waktu. Dalam melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebaiknya perusahaan menggunakan metode gross up atas nilai transaksi. Sebaiknya perusahaan melakukan pembetulan terhadap SPT yang telah dilaporkan karena adanya beberapa koreksi fiskal yang seharusnya dilakukan. Pembetulan ini dilakukan dalam rangka mencegah timbulnya sanksi administrasi baik bunga, denda, maupun sanksi pidana di kemudian hari. Sebaiknya perusahaan melakukan review secara berkala atas pelaksanaan dan perencanaan pajak yang akan dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan yang mungkin akan terjadi.
REFERENSI
Aris Aviantara dan Associates. (2011). Perencanaan Pajak. http://konsultanpajak-aaa.com/pajak%20perencanaan.htm. Diakses tanggal 20 Maret 2012. Gunadi (2009). Akuntansi Pajak ( Edisi Revisi ). Jakarta : Kompas Gramedia. Suandy, Erly. (2011). Perencanaan Pajak (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
RIWAYAT PENULIS Leony lahir di Jakarta pada 25 Juli 1990. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Binus University dalam bidang Akuntansi pada tahun 2012. Saat ini bekerja sebagai staf keuangan di PT Victoria Care Indonesia .
