EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus di PT. Madubaru Yogyakarta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus di PT. Madubaru Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Andrianus Pupung Bayu Nugroho NIM : 112114064

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016


EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus di PT. Madubaru Yogyakarta SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Andrianus Pupung Bayu Nugroho NIM : 112114064

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016

i


't4r ff.)

:a

,

Skripsi

EVALUASI PENGIIITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus di PT. IVladubaru Yogyakarte -=.

Dra. YFM. Gien Agustinawmsari, M.M., Ak.,

**{-t

C.{.

Targgal: 29 Februari 2016

II


Skripsi EVALUASI PENGHITUNGANT PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP Studi Knsus di PT. Madubaru Yogyakarta Dipersiapkan dan ditulis oleh Andrianus hpung Bayu Nlrgroho

NIM: Ll2ll4064 Dewan Penguji Tanggal

2016

Tanda Tangan

Anggota Anggota

i Rahayu,

S.f

u.Sl., Ak.,

Q$

Anggota

Yogyakarta,3l Mei 2016 Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dhamra Dekan

D.

llt

H. Herry Maridjq M.Si.


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Manusia masa depan tak akan lupa pertarungannya saat masa kini (N.N) Saya persembahkan untuk : Tuhan Yesus Kristus, atas segala rahmat dan karunia-Nya Bapak Gito Antonius dan Ibu Katarina selaku orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam perjalanan studi ini Stefanus Niko Prayogo selaku adik kandung saya yang tak henti-hentinya memberikan perhatian Keluarga besar Akuntansi B 2011

iv


UMYBRSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAI\{ AKUNTA}ISI - PROGRAM STUI}I AKUNTAIISI PER}IYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan batrwa Skripsi dengan judul:

Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap (Studi Kasus di PT. Madubaru Yoryakarta) dan dimajukan untuk diuji pda tanggal 8 April 2016 adalah hasil karya saya Dengan ini saya mcnyatakan dengan sepenuhnya bahwa slaipsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolalr-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat bagran atau keseluruhan tulisan yang saya salirU tiru, alau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanp memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, detgan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri ini. Bita kemudian terbukti bahwa saya ternyata metakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberilsn oleh universitas batal sayateima. Yogyakarta" 31 Mei 2016 Yang membuat pernyataan"

Andrianus Pupung Bayu Nugroho

v


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma : Nama

: Andrianus Pupung Bayu Nugroho

Nomor Mahasiswa

: 112114064

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul : Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap (Sudi Kasus di PT. Madubaru Yogyakarta). beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Yogyakarta Pada tanggal : 31 Mei 2016 Yang menyatakan

( Andrianus Pupung Bayu Nugroho )

vi


KATA PENGANTAR Puji syukur dan terima kasih ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap (Studi Kasus di PT. Madubaru Yogyakarta). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mengembangkan kepribadian. 2. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Ak., C.A., selaku Pembmbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 3. Segenap dosen Fakultas Ekonomi yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis. 4. Segenap staf Sekretariat Fakultas Ekonomi yang telah memberikan pelayanan terbaik. 5. Kepala Bagian SDM & Umum beserta staf yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

vii


6. Bapak Gito Antonius dan Ibu Katarina selaku orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. 7. Anastasia Melani W, S.Pd., Natalia Puspita D, S.Pd., dan Tika Dwi Apriliani

yang

selalu

memberi

dukungan

dan

semangat

dalam

menyelesaikan skripsi ini. 8. Keluarga besar Akuntansi B 2011 yang selalu mengingatkan dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Penulis

viii


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL …………………………………………….……....... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ………………………..... . ii HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………….. iii HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................ . iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ................... . v HALAMAN PUBLIKASI KARYA TULIS ......................................... . vi HALAMAN KATA PENGANTAR …………………………………........ vii HALAMAN DAFTAR ISI ……………………………………………….... ix HALAMAN DAFTAR TABEL ………………………………………….... xii HALAMAN DAFTAR GAMBAR ....................................................... . xvi ABSTRAK ……………………………………………………………...…. xvii ABSTRACT ......................................................................................... xviii BAB I PENDAHULUAN …………………………………….…….. 1 A. Latar Belakang Masalah ………………………………... 1 B. Rumusan Masalah ……………………………………..... 4 C. Batasan Masalah …..…………………………………..... 5 D. Tujuan Penelitian …………………………………......... 6 E. Manfaat Penelitian …………………………………….... 6 F. Sistematika Penulisan ………………………………..... 7 BAB II LANDASAN TEORI ……………..……………………...….. 9 A. Pajak ………………………………………................... 9 1. Pengertian Pajak ……………………………………. 9 2. Fungsi Pajak ………………………………………... 10 3. Sistem Pemungutan Pajak …………………………. 11 4. Tarif Pajak ……………………................................. 12 5. Wajib Pajak ………………………………………… 14 B. Pajak Penghasilan …………………………………....... 16 1. Pengertian Pajak Penghasilan ................................ 16 2. Subjek Pajak Penghasilan ...................................... 16 3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan .............. 19 4. Objek Pajak Penghasilan ........................................... 20 5. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan ................ 23 C. Pajak Penghasilan Pasal 21 …………………………...... 26 1. Pengertian Pajak Penghasilan ................................... 26 2. Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ................................................. 26 3. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong

ix


BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

Pajak Penghasilan Pasal 21 ...................................... 29 4. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ........................ 29 5. Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ................................................ 31 6. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ................................................ 32 7. Tidak Termasuk Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ........................................ 34 8. Biaya Jabatan ........................................................... 35 9. Penghasilan Tidak Kena Pajak .................................. 35 10. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 ............................... 37 D. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ...................... 39 1. Beberapa Pengertian dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ................................... 39 2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap ............................................... 41 METODE PENELITIAN ………………………………….... 46 A. Jenis Penelitian ………………………………………..... 46 B. Subjek dan Objek Penelitian …………………....…….. . 46 C. Waktu dan Tempat Penelitian ……............................... 47 D. Populasi dan Sampel …………………………………... . 47 E. Data ……………………………………………………... 48 F. Teknik Pengumpulan Data ……………………………... 48 G. Teknik Analisis Data ………………………………….... 48 GAMBARAN UMUM PT. MADUBARU .............………. . 53 A. Sejarah Singkat ………………………………………..... 53 B. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan …………………..… 60 C. Produksi ................……………………………………. . 61 D. Sumber Daya Manusia ................................................ . 62 E. Bidang Akuntansi dan Keuangan ................................. . 63 ANALISIS DAN PEMBAHASAN ……………….............. . 67 A. Deskripsi Data ……………………………………….….. 67 B. Teknik Pengambilan Sampel ………………………...... . 70 C. Analisis Data .............................................................. . 72 D. Pembahasan ……………………………………………... 165 PENUTUP…………………………………………………..... 171 A. Kesimpulan ………………………………………….…... 171 B. Keterbatasan Penelitian ……………………………..…... 174 C. Saran……………………………………………………... 174

x


DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………….. LAMPIRAN ……………………………………………………………… .

xi

175 177


DAFTAR TABEL

Tabel Tabel Tabel Tabel

II. 1 II. 2 II. 3 II. 4

Tabel Tabel Tabel Tabel

II.5 III.1 IV. 1 V. 1

Tabel

V.2

Tabel

V.3

Tabel

V.4

Tabel

V.5

Tabel

V.6

Tabel

V.7

Tabel

V.8

Tabel

V.9

Tabel

V.10

Halaman Tarif Progresif - Degresif ................................................ 13 Tarif Degresif .................................................................. 13 Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak ............................. 36 Tarif PPh pasal 21dan Tarif Pemotongan PPh pasal 21 atas PKP ........................................................................... 38 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ...... 45 Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 ........................ 50 Kronologi Status Perusahaan dan Perubahan Manajemen 55 Formula penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap menurut PT.Madubaru ..................................................... 69 Daftar Sampel Pegawai Tetap Rayon Bantul PT. Madubaru tahun 2014 ................................................ 71 Perbandingan cara menghitung penghasilan bruto sebulan antara PT. Madubaru denganPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 ......................... . 73 Perbandingan cara menghitung penghasilan neto sebulan antara PT. Madubaru dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 .................................................. 74 Perbandingan cara menentukan Biaya Jabatan antara PT. Madubaru dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008 .............................................. 75 Perbandingan cara menentukan Iuran Pensiun antara PT. Madubaru dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008 .............................................. . 76 Perbandingan cara menghitung Penghasilan Neto Setahun antara PT. Madubaru dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 ........................................ 77 Perbandingan cara menghitung Penghasilan Kena Pajak antara PT. Madubaru denganPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 ......................... . 78 Perbandingan cara menghitung PPh Pasal 21 terutang Setahun antara PT. Madubaru dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 ......................... . 80 Perbandingan cara menghitung PPh pasal 21 terutang Sebulan antara PT. Madubaru dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 ...................... 81

xii


Tabel Tabel

V.11 V.12

Tabel

V.13

Tabel

V.14

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 V.24 V.25 V.26 V.27 V.29 V.30

Perbandingan cara menghitung PPh pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan tidak teratur .......... . Perbandingan cara menghitung PPh pasal 21 terutang atas penghasilan teratur ................................... . Perbandingan cara menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur ........................................ Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru karyawan Haryono ................................. . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru karyawan Ngadiman .............................. . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru karyawan R. Ganis Mindarto .................. . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru karyawan Tubiyat .................................. . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru karyawan Sri Hartono .............................. . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru karyawan Basuki Yudana ....................... . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru karyawan Suhardi .................................. . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru karyawan Is Suharyanto .......................... . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru karyawan Sriyono .................................. . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru karyawan Juweni ................................... . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru karyawan Agus Hernawan ...................... . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru karyawan Sukamto ................................ . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru karyawan Hudiyanto .............................. . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru karyawan Poniran .................................. . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru karyawan Ari Nugroho ........................... . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karyawan Haryono ................. .

xiii

82 83 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114

116


Tabel

V.30

Tabel

V.31

Tabel

V.32

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

V.33

V.34

V.35

V.36

V.37

V.38

V.39

V.40

V.41

V.42

Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karyawan Ngadiman ............. . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karyawan R. Ganis Mindarto Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karyawan Tubiyat .................. . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karyawan Sri Hartono ............. . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karyawan Basuki Yudana ....... . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karyawan Suhardi B ............... . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karyawan Is Suharyanto .......... . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karyawan Sriyono ................... . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karyawan Juweni .................... . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karyawan Agus Hernawan ...... . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karyawan Sukamto ................. . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karyawan Hudiyanto ............... . Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karyawan Poniran ................... .

xiv

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

142


Tabel

Tabel

V.43

V.44

Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karyawan Ari Nugroho ........... . Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2014 ............................................. .

xv

144 148


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar IV.1 Struktur Organisasi Fungsional PT. Madubaru ............ 59

xvi


ABSTRAK EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus di PT. Madubaru Yogyakarta

Andrianus Pupung Bayu Nugroho NIM: 112114064 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016 Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tata cara penghitungan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Madubaru, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012. Penghitungan yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah Penghitungan PPh pasal 21 Masa dan Penghitungan PPh pasal 21 terutang tahun pajak 2014. Penelitian ini dilakukan karena kurangnya pemahaman PT. Madubaru tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan khususnya PPh pasal 21. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan cara deskriptif komparatif. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa untuk penghitungan PPh pasal 21 Masa yang dilakukan PT. Madubaru belum sesuai sepenuhnya. Komponen-komponen penghitungan tidak sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012. Penghitungan PPh pasal 21 terutang tahun pajak 2014 yang dilakukan PT. Madubaru, belum sesuai sepenuhnya dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012. Kata Kunci: Evaluasi Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap, Masa Pajak, Tahun Pajak

xvii


ABSTRACT EVALUATION OF CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE 21 FOR PERMANENT EMPLOYEES A Case Study at The PT. Madubaru Yogyakarta Andrianus Pupung Bayu Nugroho Student Number: 112114064 Sanata Dharma University Yogyakarta 2016 The research purpose was to evaluate the calculation of Income Tax Article 21 both regular and irregular income for permanent employees of PT. Madubaru according to Director General of Taxation Regulation No. PER31/PJ/2012 for 2014 tax year. This research was done because of a lack of understanding of PT. Madubaru of Law on Income Tax Income Tax Article 21. This research was a case study. The data were gathered from the archive. The data analysis was descriptive comparative. The research showed that the tax calculation article 21 both regular income and irregular income for permanent employees done by PT. Madubaru was not followed Director General of Taxation Regulation No. PER-31/PJ/2012. Income Tax Article 21 payable 2014 tax year calculated by PT. Madubaru was not in accordance with the Regulation of the Director General of Taxation Number PER - 31 / PJ / 2012. Keywords: Evaluation Calculation of Income Tax Article 21 Permanent Employees, Period Tax, Tax Year.

xviii


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah dan pembangunan negara demi kesejahteraan bersama. Pemerintah berusaha untuk menumbuhkan kesadaran diri masyarakat dan meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Usaha ini sebagai langkah mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak dengan cara mengajak Wajib Pajak untuk taat dalam membayar pajak. Pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi beberapa sistem, Official Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding System. Salah satu dari berbagai jenis dan macam pajak, Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi yang besar bagi negara. Sistem yang digunakan untuk pemungutan dan pemotongan PPh adalah Self Assesment System maupun With Holding System. Self Assesment System mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri. Sedangkan With Holding System, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, atau perusahaan yang ditunjuk untuk memotong dan memungut pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang yang

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2

berlaku. Pemerintah pun ikut berperan, dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang untuk memungut pajak terutang (Official Assessment System). Pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang telah diubah terakhir kali dengan UndangUndang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek yaitu penghasilan. UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur pemotongan penghasilan, menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Sumber daya manusia atau pegawai merupakan salah satu faktor pendukung kunci sukses suatu perusahaan. Perusahaan memberikan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai. Selain fasilitas, kesejahteraan pegawai pun perlu diperhatikan agar semakin loyal dalam bekerja. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dapat berupa pemberian tunjangan, seperti: tunjangan pajak, tunjangan kesehatan, bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), premi asuransi yang dibayar perusahaan, dan lain-lain. Pemberian bentuk kesejahteraan yang tepat dapat mendukung kinerja pegawai dan membuat lebih produktif. Pemberian bentuk kesejahteraan yang dilakukan perusahaan akan


mengakibatkan pengeluaran perusahaan bertambah besar. Bertambah besarnya biaya ini, diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kerja pegawai. Perusahaan telah memberikan dukungan, baik secara finansial maupun moral kepada pegawai sebagai upaya meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Namun pegawai tidak luput dalam pemotongan pajak atas penghasilannya sebagai wujud sumbangan bagi negara. Pegawai yang dipotong

pajak atas penghasilannya adalah pegawai

yang penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perusahaan memiliki wewenang dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) terutang atas penghasilan pegawai baik teratur maupun tidak teratur. Penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Penghitungan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dapat menjadi acuan yang benar bagi perusahaan dalam menentukan PPh 21 terutang. Perusahaan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik dan benar bagi karyawannya agar pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau terlalu kecil. PT. Madubaru sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk memotong dan memungut PPh Pasal 21 yang terutang harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Fenomena yang terjadi di PT. Madubaru yaitu masih belum cukup pemahaman tentang Undang-Undang Pajak


Penghasilan sehingga mungkin akan muncul ketidaksesuaian dalam memotong dan memungut PPh Pasal 21. Pemahaman yang kurang akan menimbulkan kesalahan pada penghitungan dan menyebabkan kurang dipotong atau lebih dipotong PPh Pasal 21. Hal ini yang menjadi alasan untuk melakukan evaluasi penghitungan PPh Pasal 21.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap Rayon Bantul di PT. Madubaru tahun 2014 sudah

sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan Perpajakan yang berlaku? Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau


Pensiunan,

dan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

C. Batasan Masalah Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain pegawai termasuk pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, bukan pegawai. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya

menerima

penghasilan

apabila

pegawai

tersebut

yang

bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21dan/atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintan dari pemberi penghasilan. Penelitian ini

membahas

penghitungan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap PT. Madubaru yang


berasal dari Rayon Bantul tahun 2014 dikarenakan penulis hanya diperbolehkan mendapat data dari Rayon Bantul sebanyak 15 pegawai.

D. Tujuan Penelitian Tujuan

penelitian

ini

adalah

untuk

menilai

tata

cara

penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Madubaru untuk pegawai tetap Rayon Bantul tahun 2014.

E. Manfaat Penelitian 1. Bagi Perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai pedoman perusahaan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap. 2. Bagi Universitas Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya di bidang perpajakan. 3. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya di bidang perpajakan.


F. Sitematika Penulisan Bab I

: Pendahuluan Pada pendahuluan ini berisi latar belakang masalah mengapa penulis memilih judul penelitian ini, rumusan masalah

yang

akan

dijawab

oleh

penulis

pada

pembahasan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II

: Tinjauan Pustaka Bab ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan Pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang

akan

digunakan

untuk

mendukung

proses

penelitian, analisis data, dan pembahasan masalah yang diteliti. Bab III

: Metode Penelitian Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV

: Gambaran Umum Perusahaan Bab ini berisi deskripsi singkat tentang perusahaan sebagai tempat penelitian.


Bab V

: Analisis data dan Pembahasan Bab ini berisi deskripsi data, analisis data dan pembahasan masalah.

Bab VI

: Penutup Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat diberikan untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya.


BAB II LANDASAN TEORI

A. Pajak 1. Pengertian Pajak Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian atau definisi pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (Siti Resmi, 2014:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada

kas

negara

berdasarkan

undang-undang

(yang

dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Tentang pengertian pajak, S. I. Djajadiningrat (Siti Resmi, 2014:1) menyatakan sebagai berikut: Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, (2) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah, (3) pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun maupun pemerintah daerah,

9


(4) pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment. Pengertian dua tokoh tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2. Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2011:1), terdapat dua fungsi pajak, yaitu: (1) Fungsi Budgetair dan (2) Fungsi Mengatur (Regulerend). Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya.

(Regulerend)

yaitu pajak sebagai

Fungsi

alat untuk

Mengatur

mengatur

atau

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contohnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap barangbarang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.


3. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Official Assessment System, (2) Self Assessment System, dan (3) With Holding System. Official Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan

yang memberi wewenang

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Pihak ketiga ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta


memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia (Siti Resmi, 2014:11).

4. Tarif pajak Jenis-jenis tarif pajak dibedakan menjadi (Siti Resmi, 2014:14): a. Tarif Tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah Bea Materai. b. Tarif Proporsional, adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contohnya adalah PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 ( tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), dan lainlain. c. Tarif Progresif, tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) Tarif progresif-proporsional,tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut tetap. Contohnya adalah tarif pajak atas PKP bagi wajib pajak orang pribadi dalam


negeri Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 17. 2) Tarif progresif-progresif, tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut juga meningkat. Contohnya adalah tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 pasal 17. 3) Tarif progresif-degresif, tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi

perubahan

presentase

tersebut

makin

menurun.

Contohnya pada tabel berikut: Tabel II.1 Tarif Progresif-Degresif No 1. 2. 3.

Dasar Pengenaan Pajak Rp50.000.000,00 Rp100.000.000,00 Rp200.000.000,00

Tarif Pajak 10% 15% 18%

Kenaikan % Tarif 5% 3%

d. Tarif Degresif, tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contohnya pada tabel berikut: Tabel II.2 Tarif Degresif No 1. 2. 3,

Dasar Pengenaan Pajak Rp50.000.000,00 Rp100.000.000,00 Rp200.000.000,00



5. Wajib Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak memiliki beberapa hak dan kewajiban seperti yang dirangkum Mardiasmo (2011:56). Kewajiban yang dimiliki Wajib Pajak antara lain: a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. d) Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. e) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. f) Jika diperiksa wajib: 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.


2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Hak yang dimiliki Wajib Pajak antara lain: a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding. b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT. c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. e) Mengajukan

permohonan

penundaan

atau

pengangsuran

pembayaran pajak. f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.


B. Pajak Penghasilan 1. Pengertian Pajak Penghasilan Undang-Undang

Nomor

36

Tahun

2008

tentang

Pajak

Penghasilan menjelaskan pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak dalam undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 4 ayat (1): “Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.

2. Subjek Pajak Penghasilan Subjek pajak penghasilan yang menerima atau memperoleh penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebut Wajib Pajak. Subjek pajak penghasilan tersebut antara lain: a. Orang Pribadi Orang pribadi sebagai subjek pajak bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang


berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. c. Badan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan kesatuan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT). d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.


e. Subjek pajak dalam negeri 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas( bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: a) Pembentukannya

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. b) Pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD. c) Penerimaanya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. d) Pembukuannya

diperiksa

oleh

aparat

pengawasan

fungsional Negara. e) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. f. Subek pajak luar negeri 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat


kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 mengatur tentang yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan sebagai berikut : a. Kantor perwakilan negara asing. b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabatpejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaanya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan;


2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia setelah memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan Objek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 adalah: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifkasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini. b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. c. Laba usaha. d. Keuntungan karena penjulan atau karena pengalihan harta termasuk:


1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepda pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. 3) Keuntungan pemekaran,

karena

likuidasi,

pemecahan,

penggabungan,

pengambilalihan

peleburan,

usaha,

atau

reorganisasi dengan nama dalam bentuk apapun. 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan nasional termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.


f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. n. Premi asurasni o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilaan yang belum dikenakan pajak. q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umu dan tata cara perpajakan. s. Surplus Bank Indonesia.


5. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Tidak termasuk objek pajak penghasilan diatur dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut: a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Pemerintah. 2) Harta hibahan yang diterimaoleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. b. Warisan. c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau


kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau pemerintah, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit). e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan, 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang diterapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.


i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. k. beasiswa yang memenuhi persayaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidaginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana

kegiatan

pendidikan

dan/atau

penelitian

dan

pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


C. Pajak Penghasilan Pasal 21 1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak penghasilan (PPh) di Indonesia diatur dalam UndangUndang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang dierima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 yang dimaksud PPh pasal 21 adalah: “Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

2. Peneriman Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun. Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Direktur Jenderla Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 3 adalah orang pribadi yang merupakan:


a. Pegawai. b. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai, dan aktuaris. 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. 3) Olahragawan. 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. 7) Agen iklan. 8) Pengawas atau pengelola proyek.


9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. 10) Petugas penjaja barang dagangan. 11) Petugas dinas luar asuransi. 12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama. e. Mantan pegawai. f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, anatara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. 4) Peserta pendidikan dan pelatihan. 5) Peserta kegiatan lainnya.


3. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan

yang Dipotong Pajak

Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 Pasal 4, yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah: a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaanya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. b. Pejabat

perwakilan

organisasi

internasional

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 2 adalah:


a. Pemberi kerja yang terdiri dari: 1) Orang pribadi dan badan. 2) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh admnistrasi yang terkait dengan pembayaran

gaji,

upah,

honorarium,

tunjangan,

dan

pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk instituisi TNI/POLRI,

Pemerintah

Daerah,

instansi

atau

lembaga

pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkalan dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: 1) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak


untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. 2) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri. 3) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang. e. Penyelenggara kegiatan termasuk, badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

5. Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikecualikan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 adalah: a. Kantor perwakilan Negara asing. b. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang


pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

6. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 pasal 5 ayat (1) dan (2), penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagai berikut : a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupn tidak teratur; b. Penghasilan yang diterima atau dipeoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan, secara bulanan; e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain beupa honorarium, fee, komisi, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;


f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang

representasi,

uang

rapat,

honorarium,

hadiah

atau

penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh angota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama; h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; j. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: 1) Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final; atau 2) Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).


7. Tidak Termasuk Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 Pasal 8 adalah a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun uang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah. c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelanggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajb bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,


kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan. e. Beasiswa

yang

memenuhi

persyaratan

tertentu

yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

8. Biaya Jabatan Besarnya biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK/0.3/2008 pada pasal 1 yaitu besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 diterapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggitingginya

Rp6.000.000,00

(enam

juta

rupiah)

setahun

atau

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.

9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162 Tahun 2012 adalah :


Tabel II.3 Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak No

Keterangan

Besarnya

1

Untuk diri wajib pajak orang pribadi Tambahan untuk wajib pajak yang kawin Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Rp24.300.000,00

2 3

4

Rp2.025.000,00 Rp24.300.000,00

Rp2.025.000,00

Sumber: PMK Nomor 162/PMK.011/2012

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi karyawati diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Pasal 11 memiliki ketentuan yaitu: a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Karyawati kawin dapat menunjukan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri


ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

10. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif pajak sebagai dasar menghitung PPh pasal 21, diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf a. Tarif pemotongan pajak yang berlaku diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 pada pasal 14. Besarnya tarif PPh pasal 21 dan Tarif Pemotongan PPh pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditentukan sebagai berikut :


Tabel II.4 Tarif PPh pasal 21dan Tarif Pemotongan PPh pasal 21 atas PKP Tarif PPh pasal 21 No Lapisan Penghasilan Kena Pajak 1. Rp0,00 sampai dengan Rp50.000.000,00 2. Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 3. Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 4. Di atas Rp500.000.000,00

1.

2.

3.


30%

Tarif Pemotongan PPh pasal 21 atas PKP Pegawai Tetap Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan dikurangi PTKP Penerima Pensiunan berkala Penghasilan bruto dikurangi yang dibayarkan secara bulanan dengan biaya pensiun dan dikurangi PTKP Pegawai Tidak Tetap atau Penghasilan bruto dikurangi Tenaga Kerja Lepas yang dengan PTKP yang diterima dibayarkan secara bulanan atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Dengan demikian jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh pasal 21 tersbut hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 tidak final.


D. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 1. Beberapa Pengertian dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Beberapa pengertian dalam penghitunga PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 adalah sebagai berikut: a. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. b. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. c. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai tersebut yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.


d. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21dan/atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. e. Penghasilan Pegawai

Tetap yang Bersifat

Teratur

adalah

penghasilan pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. f. Penghasilan

Pegawai

Tetap

yang

Tidak

Bersifat

Teratur

penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun Pengertian tentang Masa Pajak dan Tahun Pajak dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: a. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.


b. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender 2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap Penghitungan besarnya PPh pasal 21 bagi pegawai tetap berdasarkan

Perauran

Direktur Jenderal

Pajak Nomor:

PER-

31/PJ/2012, dibedakan menjadi dua yaitu: a. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. b. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisisan form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Penghitungan kembali ini dilakukan pada: 1) Bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun. 2) Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender. Penghitungan PPh pasal 21 Masa bagi pegawai tetap berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 dibedakan menjadi dua yaitu (1) Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur dan (2) Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak


Teratur. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur sebagai berikut: a. Terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime), dan pembayaran sejenisnya. b. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. c. Selanjutnya dihitung Jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hai Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Jamsostek. d. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah pengasilan neto sebulan dikalikan 12.


e. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai denga bulan Desember. f. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Jumlah PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. g. Setela diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12 atau jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur sebagai berikut: a. Apabila keadaan pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, unjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan


sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut: 1) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. 2) Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teraur yang disetahunkan tanpa taniem, jasa produksi, dan sebagainya. 3) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan angka 1 dan 2 adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. b. Dalam hal bukan pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada huruf a dengan memperhatikan ketentuan mengenai penghitungan PPh Pasal 21 bulanan atas penghasilan teratur. Penghitungan kembali PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap sesuai dengan bukti potong formulir 1721-A1 dapat dirumuskan sebagai berikut:


Tabel II.5 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 No A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B. 10. 11. 12. 13 C. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22.

23.

Keterangan Penghasilan Bruto Gaji/Pensiunan atau THT/JHT Tunjangan PPh Tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya Honoarium dan imbalan lain sejenisnya Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 Jumlah (1 sd. 6) Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR Jumlah penghasilan bruto (7 + 8) Pengurangan Biaya jabatan/biaya pensiunan atas penghasilan pada angka 7 Biaya jabatan/biaya pensiunan atas penghasilan pada angka 8 Iuran pensiunan atau iuran THT/JHT Jumlah pengurangan (10 + 11 + 12) Penghitungan PPh Pasal 21 Jumlah penghasilan neto (9 – 13) Penghasilan neto masa sebelumnya Jumlah penhasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 (setahun/disetahunkan) Penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan (16 – 17) PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya PPh pasal 21 terutang PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi 21a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah 21b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP Jumlah PPh pasal 21 a. Yang kurang dipotong (20 -21) b. Yang lebih dipotong (21 – 20) Jumlah tersebut pada angka 23 telah a. Dipotong dari pembayaran gaji Bln... Th... b. Dipertungkan dengan PPh pasal 21 Bln... Th...

Sumber: Bukti potong formulir 1721 - A1

Jumlah XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Husein (2005:23) menjelaskan, “Studi kasus merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya”.

B. Subjek dan Objek Penelitian 1. Subjek Penelitian Menurut Amirin (2009), subjek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat-keadaannya akan diteliti. Subjek dari penelitian ini adalah pegawai tetap Rayon Bantul PT. Madubaru tahun 2014. 2. Objek Penelitian Menurut Amirin (2009), objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, ataupun lembaga (organisasi), yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Objek penelitian ini adalah penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap Rayon Bantul PT. Madubaru Yogyakarta tahun 2014.

46


C. Waktu dan Tempat Penelitian 1. Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2015. 2. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di PT. Madubaru yang terletak di Desa Padokan, Tirtonirmolo Kasihan, Bantul Yogyakarta 55181.

D. Populasi dan Sampel Menurut Sekaran (2006:121), “Populasi (population) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi”. Populasi dalam penelitian ini adalah penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap PT. Madubaru tahun 2014. Data yang didapat berasal dari penghitungan PPh pasal 21 sebanyak 15 pegawai Rayon Bantul. PT. Madubaru membatasi pengambilan data dalam penelitian ini dengan tujuan menjaga kerahasiaan perusahaan, sehingga penulis hanya mendapatkan data dari penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai Rayon Bantul. “Sampel (sample) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi” (Sekaran 2006:123). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling. Pengambilan sampel ini didasarkan pada kemudahan karena sampel sudah ditentukan oleh PT. Madubaru sebanyak 15 Pegawai Tetap Rayon Bantul 2014.


E. Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sanusi (2011:104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1. Data singkat PT. Madubaru. 2. Data mengenai diri pegawai tetap Rayon Bantul tahun 2014. 3. Data mengenai penghasilan pegawai tetap Rayon Bantul tahun 2014. 4. Data mengenai penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap Rayon Bantul PT. Madubaru tahun 2014.

F. Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sanusi (2011:104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data diri pegawai tetap, penghasilan pegawai tetap, dan penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap Rayon Bantul tahun 2014 menurut PT. Madubaru.

G. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu menjelaskan dan membandingkan antara penghitungan PPh pasal 21 yang dilakukan PT. Madubaru untuk pegawai tetap Rayon Bantul tahun 2014


dan penghitungan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012. Penulis akan membandingkan penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Langkah-langkah yang digunakan penulis adalah: 1. Membandingkan antara penghitungan PPh pasal 21 Masa Pajak 2014 yang dilakukan PT. Madubaru untuk pegawai tetap Rayon Bantul tahun 2014 dan penghitungan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012. Komponen yang dibandingkan adalah sebagai berikut: a. Membandingkan Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur. 1) Cara menghitung penghasilan bruto sebulan. 2) Cara menghitung penghasilan neto sebulan. 3) Cara menghitung penghasilan neto setahun. 4) Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). 5) Cara menghitung PPh pasal 21 terutang setahun. 6) Cara menghitung PPh pasal 21 terutang sebulan. b. Membandingkan Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. 1) Cara menghitung PPh pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan tidak teratur. 2) Cara menghitung PPh pasal 21 terutang atas penghasilan teratur. 3) Cara menghitung PPh pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur.


2. Membandingkan antara penghitungan PPh pasal 21 terutang dalam tahun pajak 2014 sebagai dasar pengisian Formulir 1721 A1 yang dilakukan PT. Madubaru untuk pegawai tetap Rayon Bantul tahun 2014 dan penghitungan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012.

Data

penghitungan

disesuaikan

dengan

data

penghasilan pegawai tetap Rayon Bantul PT. Madubaru. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut: Tabel III.1 Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto (7-10) Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) (12-13) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP 15% × PKP 25% × PKP 30% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong (19-20) Jumlah PPh Pasal 21 yang lebih bayar (2019)

Sumber : Formulir 1721 A1

Jumlah XXX XXX XXX XXX XXX XXX + XXX XXX XXX + XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX + XXX XXX XXX XXX


3. Menarik

kesimpulan

apakah

PT.

Madubaru

dalam

melakukan

penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan teratur dan tidak teratur sudah sesuai atau belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012. Penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dikatakan sesuai jika : a. Penghitungan PPh pasal 21 Masa atas penghasilan teratur. 1) Cara menentukan penghasilan bruto sebulan yang dilakukan PT. Madubaru sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012. 2) Cara menentukan penghasilan neto sebulan yang dilakukan PT. Madubaru sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012. 3) Cara menentukan penghasilan neto setahun yang dilakukan PT. Madubaru sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012. 4) Cara menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dilakukan PT. Madubaru sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 5) Cara menentukan PPh pasal 21 terutang setahun yang dilakukan PT. Madubaru sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012


6) Cara menentukan PPh pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan PT. Madubaru sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012. b. Penghitungan PPh pasal 21 Masa Pajak 2014 atas penghasilan tidak teratur 1) Cara menentukan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan tidak teratur yang dilakukan PT. Madubaru sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012. 2) Cara menentukan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang dilakukan PT. Madubaru sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012. 3) Cara menentukan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur yang dilakukan PT. Madubaru sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012. c. Penghitungan PPh pasal 21 Terutang dalam Tahun Pajak 2014 sebagai dasar pengisian Formulir 1721 A1 yang dilakukan PT. Madubaru sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012.


BAB IV GAMBARAN UMUM PT. MADUBARU

A. Sejarah Singkat 1. PT. Madubaru PT. Madubaru dibangun pada tahun 1955 atas prakarsa Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diresmikan pada tanggal 29 Mei 1958 oleh Presiden RI yang pertama Ir. Soekarno. PT. Madubaru memiliki dua unit usaha yaitu Pabrik Gula (PG) Madukismo

dan Pabrik Spiritus (PS)

Madukismo. Sebagai perusahaan yang padat karya, PT. Madubaru banyak menampung tenaga kerja dari Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta. 2. Rayon Bantul Rayon Bantul merupakan kumpulan tenaga kerja yang berasal dari daerah Bantul yang bertugas di bidang tanaman. Tenaga kerja Rayon Bantul bertanggung jawab atas penyediaan bibit dan pembinaan petani, penyiapan dan pengolahan lahan, penanaman pohon inti dan pemeliharaan, sampai dengan tebang dan angkut tebu, serta penimbangan hasil tebu. Tugas lain dari tenaga kerja Rayon Bantul yaitu membina hubungan dengan para petani, instansi pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pembibitan tanaman hingga penimbangan hasil tebu

53


3. Lokasi PT. Madubaru berada di atas lokasi Bangunan Pabrik Gula Padokan (satu diantara 17 Pabrik Gula di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibangun Pemerintah Belanda, tetapi dibumi hanguskan pada masa pemerintahan Jepang), yang terletak di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Pemilik Saham Pada awal berdiri, 75% saham dimiliki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan 25% saham dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (Departemen Pertanian Republik Indonesia). Pada saat ini, kepemilikan saham telah mengalami perubahan yaitu 65% saham dimiliki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan 35% saham dimiliki oleh Pemerintah (dikuasakan kepada PT. Rajawalu Nusantara Indonesia, sebuah BUMN).


5. Kronologi Status Perusahaan dan Perubahan Manajemen Tabel IV.1 Kronologi Status Perusahaan dan Perubahan Manajemen Tahun 1955-1962 1962-1966

Kronologi Perusahaan Sawasta (PT) Bergabung dengan Perusahaan Negara dibawah BPUPPN (Badan Pimpimnan Umum-Perusahaan Negara), karena adanya policy Pemerintah RI yang mengambil alih semua Perusahaan di Indonesia. 1966 BPU-PPN bubar. Pabrik-pabrik gula di Indonesia boleh memilih: tetap sebagai Perusahaan Negara atau keluar menjadi Perusahaan Swasta (PT). PT. Madubaru memilih Perusahaan Swasta. 1966-1984 PT. Madubaru kembali menjadi Perusahaan Swasta dengan susunan direksi yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Presiden Direktur. 1984-2004 Tanggal 4 Maret 1984-24 Februari 2004, diadakan kontrak manajemen dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yaitu salah satu BUMN milik Departemen Keuangan RI. 2004-sekarang PT. Madubaru menjadi perusahaan mandiri yang dikelola secara professional dan independen. Sumber: PT. Madubaru


6. Struktur Organisasi Fungsional PT.Madubaru Susunan Struktur Organisasi Fungsional PT. Madubaru adalah sebagai berikut: a. Penasehat b. Dewan Komisaris c. Sekretariat Dewan Komisaris d. Direktur e. Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Kepala SPI bertugas menjalankan kebijakan direksi dalam tugas melaksanakan pengawasan intern atau audit internal di semua bagian dalam lingkup organisasi PT. Madubaru, baik berupa pre audit, current audit maupun post audit. f. Kepala Bagian (Kabag) Tanaman Kabag Tanaman bertugas menjalankan kebijakan direksi di bidang tanaman dari penyediaan bibit dan pembinaan petani, penyiapan dan pengolahan lahan, penanaman pohon inti dan pemeliharaan, sampai dengan tebang dan angkut tebu, serta penimbangan hasil tebu. g. Staf Khusus Tebu Luar Daerah (TLD) h. Kepala Bagian (Kabag) Instalasi Kabag Instalasi bertugas menjalankan kebijakan direksi di bidang instalasi & seksi ketel, stasiun gilingan, pabrik tengah & pabrik belakang,


kendaraan & remise, listrik, bangunan & besali dan traktor & pompa air, serta intrumennya. i. Kepala Bagian (Kabag) Pabrikasi Kabag Pabrikasi bertugas menjalankan kebijakan direksi di bidang proses produksi gula dari saat aktivitas penimbangan tebu giling, pengolahan dalam mesin produksi sampai dengan laporan produk selesai. j. Kepala Pabrik Spiritus Kepala Pabrik Spiritus bertugas menjalankan kebijakan direksi di bidang proses produksi alkohol dan spiritus dari saat aktivitas penerimaan tetes dari pabrik maupun luar pabrik (pembelian), pengolahan dalam mesin produksi sampai dengan laporan produk alkohol dan spiritus siap di jual. k. Kepala Bagian (Kabag) Akuntansi dan Keuangan Kabag Akuntansi dan Keuangan bertugas menjalankan kebijakan direksi di bidang akuntansi biaya, akuntansi anggaran, administrasi tebu rakyat, akuntansi pembelian atau hasil, dan akuntansi gudang pusat maupun hasil. l. Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Kabag SDM dan Umum bertugas menjalankan kebijakan direksi di bidang sumber daya manusia yang berkaitan dengan kepegawaian, administrasi umum, serta pelayanan dan pengelolaan kesehatan (poliklinik) perusahaan.


m. Kepala Bagian (Kabag) Pemasaran Kabag Pemasaran bertugas menjalankan kebijakan direksi dalam tugas memasarkan produk jadi perusahaan berupa gula, alkohol dan spiritus, serta tetes kepada pihak swasta maupun pemerintah, dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan.


n. Struktur Organisasi

DEWAN KOMISARIS

PENASEHAT

SEK.DEKOM DIREKTUR KEPALA SPI

KABAG TANAMAN

STAF KHUSUS TLD

KABAG INSTALASI

KABAG PABRIKASI

KEPALA PABRIK SPIRITUS

KABAG AKT & KEU

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Fungsional PT. Madubaru Sumber : PT. Madubaru

KABAG SDM & UMUM

KABAG SDM & UMUM


B. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan 1. Visi Perusahaan PT. Madubaru menjadi perusahaan Agro Industri yang unggul di Indonesia dengan petani sebagai mitra sejati. 2.

Misi Perusahaan a. Menghasilkan gula dan ethanol yang berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat dan industri di Indonesia. b. Menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi maju yang ramah lingkungan, dikelola secara professional dan inovatif, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan seta mengutamakan kemitraan petani. c. Mengembangkan produk/bisnis baru yang mendukung bisnis inti. d. Menempatkan karyawan dan stakeholders lainnya sebagai bagian terpenting dalam proses penciptaan keunggulan perusahaan dan pencapaian share holder values.

3. Budaya Perusahaan a. Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa b. Jujur dan Adil c. Rendah Hati d. Terbuka e. Saling Menghormati


f. Profesionalisme g. Kreatif h. Inovatif i. Teamwork j. Peduli Lingkungan

C. Produksi PG-PS Madukismo berproduksi sekitar 5 sampai 6 bulan pertahun (24 jam/hari). Proses produksi berlangsung terus menerus antara bulan Mei s/d Oktober. Selain bulan tersebut, aktivitas di PG-PS Madukismo digunakan untuk memelihara mesin pabrik (servis, revisi, perbaikan, penggantian, dll). Produksi utama PG Madukismo adalah Gula Pasir dengan kualitas SHS IA (Superior Heal Sugar) atau GKP (Gula Kristal Putih). Mutu produksi dipantau oleh P3GI Pasuruan (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia). Produksi sampingan dari PS Madukismo adalah Alkohol Murni (kadar 95%) dan Spiritus Bakar (kadar 94%). Mutu dipantau oleh Balai Penelitian Kimia Departemen Perindustrian dan PT. Sucofindo Indonesia. Hasil produksi rata-rata PG menghasilkan Gula SHS + 35.000 ton per tahun dan untuk PS menghasilkan Alkohol 7,5 – 8 juta liter per tahun.


D. Sumber Daya Manusia Karyawan

PT.

Madubaru

digolongkan

berdasarkan

sistem

pengupahannya, yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap teridiri dari karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana, dan karyawan tidak tetap terdiri dari karyawan kerja waktu tertentu/KKWT (hanya bekerja pada mas produksi) dan karyawan borong (hanya bekerja jika ada pekerjaan borong. Jumlah karyawan PT. Madubaru sebanyak 4.386 orang yang terdiri dari Karyawan Tetap berjumlah 447 orang dan Karyawan Tidak Tetap berjumlah 3.939 orang. Pada tahun 2000, organisasi karyawan PT. Madubaru membentuk Serikat Pekerja PT. Madubaru/SPPT Madubaru dan mulai tahun 2001 telah disahkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan dan PT. Madubaru juga memberikan beberapa Jaminan Sosial kepada karyawannya, antara lain: Program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) untuk semua karyawan, Hak Pensiun untuk Karyawan Tetap, Program Taskat (Tabungan Asuransi Kesejahteraan Hari Tua), Koperasi Karyawan dan Pensiunan PT. Madubaru, Perumahan Dinas untuk Karyawan Tetap, Poliklinik dan Klinik KB Perusahaan untuk semua karyawan, Taman Kanak-Kanak Perusahaan untuk karywan dan umum, Sarana Olah Raga dan Kesenian untuk karyawan tetap, Pakaian Dinas


untuk Karyawan Tetap dan KKWT, Biaya Pengobatan, dan Rekreasi Karyawan dan Keluarga.

E. Bidang Akuntansi dan Keuangan 1. Penyajian Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga pokok historis. Laporan laba/rugi disusun berdasarkan All Inclusive Concept. Dana yang digunakan dalam menyusun laporan perubahan posisi keuangan adalah modal kerja bersih, yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar. 2. Piutang Piutang dikelompokan menurut tingkat penyelesaian yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu piutang yang tinggi kemungkinan tertagihnya dan piutang yang rendah kemungkinan tertagihnya (rekening piutang sanksi). 3. Pengakuan Nilai Persediaan Perusahaan harus melakukan penilaian terhadap semua persediaan yang ada pada tanggal laporan keuangan. Penilaian persedian ini diperlukan untuk menentukan jumlah harga pokok penjualan yang harus dikurangkan dari hasil penjualannya, dalam rangka penentuan laba rugi periodiknya. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah


jumlah biaya yang harus diakui sebagai aktiva dan konversi selanjutnya sampai pendapatan yang bersangkutan diakui. 4. Persediaan Barang/Bahan Metode penentuan harga pokok persediaan barang/bahan adalah dengan menggunakan metode rata-rata berjalan. 5. Cadangan Penyusutan Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, tiap-tiap aktiva dikelompokan menurut jenisnya dan mempunyai umur ekonomis yang berbeda. Sedangkan untuk menghitung PPh Badan, penyusutan dihitung berdasarkan saldo menurun. 6. Utang Utang disajikan dalam dua bagian, yaitu utang dengan tingkat penyelesaiannya kurang dari 1 tahun dibukukan sebagai utang lancar dan

utang dengan tingkat penyelesainnya lebih dari 1 tahun yang

disajikan dalam neraca sebagai utang jangka panjang. 7. Pengakuan Pendapatan Sesuai dengan PSAK bahwa transaksi penjualan terjadi apabila ada peralihan hat atas barang yang diperjualbelikan. Jadi pengeluaran pendapatan atas gula maupun tetes dibukukan apabila sudah diterbitkannya faktur penjualan yang didasarkan atas DO gula dan telah


ditandatanganinya kontrak penjualan tetes, yang dapat dimulai sebagai berikut: a. Pendapatan hasil gula diakui pada saat gula terjual dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan. b. Pendapatan hasil tetes diakui pada saat tetes terjual dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan maupun senilai harga kontraknya. c. Pendapatan hasil alkohol/spirtus diakui pada saat alkohol/spiritus terjual dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan. 8. Pembebanan Biaya Pembebanan biala dalam periode akuntansi yang bersangkutan dilakukan atas dasar waktu (accrual basic). 9. Komputerisasi PT. Madubaru menggunakan sistem akuntansi LAN (Local Area Network) atau jaringan dengan sebuah bank data. Bidang-bidang yang sudah terkomputerisasi antara lain: a. Pembukuan (menggunakan sistem jaringan). b. Pengadaan bahan-bahan (menggunakan sistem jaringan). c.

Pergudangan (menggunakan sistem jaringan).

d. Peggajian (menggunakan sistem jaringan). e. Administrasi Tebangan (menggunakan sistem jaringan). f. Administrasi Timbangan (menggunakan jaringan LAN).


g. Instalasi (menggunakan jaringan LAN). h. Sekretariat (menggunakan jaringan LAN). i. Administrasi Biaya Tanaman (menggunakan jaringan LAN). j. Administrasi Data Tanaman (menggunakan jaringan LAN). k. Personalia (menggunakan jaringan LAN). l. Adiminstrasi Tebu Rakyat (menggunakan jaringan LAN). m. Hubungan dengan Kantor Pusat/Direksi menggunakan Internet. 10. Pemasaran a. Gula Pemasaran gula dari tahun 1998 s/d sekarang, Gula PG Madukismo dijual bebas, gula milik Madukismo dijual sendiri oleh PG Madukismo. b. Alkohol dan Spiritus Pemasaran untuk alkohol dan spiritus diatur sendiri oleh perusahaan melalui distributor yang tersebar di beberapa daerah seperti: Jakarta, Tegal, Semarang, Solo, Surabaya, dan Yogyakarta.


BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian yang dilakukan di PT. Madubaru, Yogyakarta bertujuan untuk menilai penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan sudah sesuai atau belum dengan penghitungan PPh pasal 21 menurut Peraturan Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012. Data yang diperoleh yaitu data diri setiap pegawai tetap PT. Madubaru Rayon Bantul 2014 yang meliputi nama pegawai, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pegawai, jenis kelamin, jabatan, status (menikah/belum menikah), dan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan dan penghasilan teratur maupun tidak teratur, serta penghitungan PPh pasal 21 PT. Madubaru baik atas penghasilan teratur maupun tidak teratur selama tahun 2014. Data pegawai tetap yang diperoleh hanya berasal dari Rayon Bantul sebanyak 15 orang / pegawai dan berjenis kelamin lakilaki. PT. Madubaru membatasi pengambilan data dengan tujuan menjaga kerahasiaan perusahaan. Data penghasilan yang diperoleh yaitu penghasilan teratur dan tidak teratur pegawai tetap Rayon Bantul tahun 2014. Penghasilan teratur pegawai tetap meliputi gaji pokok, tunjangan kompensasi, tunjangan langsung, perjalanan dinas, penghasilan lain-lain, dan tunjangan pengobatan pegawai. Gaji pokok meliputi Penghasilan Dana Pensiun (PhDP) ditambah tunjangan struktural, tunjangan fungsional/jabatan dan tunjangan peralihan bagi yang

67


mendapatkan. Tunjangan langsung yaitu tunjangan yang diberikan kepada pegawai tetap berupa santunan sewa rumah, listrik dan air. Tunjangan perjalanan dinas mencakup uang transportasi, uang penginapan, dan biaya lain-lain. Penghasilan lain-lain berasal dari kekuarangan gaji yaitu hasil selisih antara sebelum dengan sesudah kenaikan gaji pegawai tetap. Tunjangan pengobatan pegawai merupakan tunjangan pengobatan berupa uang yang diberikan kepada pegawai jika pegawai sakit. Penghasilan tidak teratur pegawai tetap meliputi Tunjangan Hari Tua (THR) dan Jasa Produksi yang diberikan setahun sekali. THR diberikan kepada pegawai pada bulan Juli 2014 sebesar 1 kali Penghasilan Dana Pensiun (PhDP) pegawai. Jasa Produksi diberikan pada akhir tahun yaitu bulan Desember 2014 dan besarnya ditentukan oleh perusahaan. Data penghasilan pegawai tetap Rayon Bantul dapat dilihat pada Lampiran 1 halaman 177. Data penghitungan PPh pasal 21 bagi peagawai tetap Rayon Bantul yang diperoleh antara lain: penghitungan penghasilan bruto sebulan dan setahun, penghitungan penghasilan neto setahun, biaya jabatan, Asuransi dan Pensiun (ASPEN), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), hasil penghitungan PPh pasal 21 atas THR dan hasil penghitungan PPh pasal 21 sebulan serta formula penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Hasil penghitungan PPh pasal 21 terutang setahun tidak diperoleh secara lengkap karena PT. Madubaru tidak dapat memberikan keterangan proses penghitungan dengan jelas. Formula yang digunakan PT. Madubaru adalah sebagai berikut :


Tabel V.1 Formula penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap menurut PT.Madubaru. No

Keterangan Penghasilan teratur

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Jumlah Penghasilan Bruto Jumlah Penghasilan Bruto setahun Pengurang : Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto) = Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) = Jumlah Pengurang Penghasilan Neto setahun (7-9) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 Penghasilan Kena Pajak (PKP) (10-11) Penghitungan PPh pasal 21 terutang setahun : 5% × PKP = XXX 15% × PKP = XXX 25% × PKP = XXX 30% × PKP = XXX + Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh pasal 21 terutang sebulan (÷12)

8. 9. 10. 11. 12.

13

14. 15.

Jumlah XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX + XXX XXX XXX XXX

XXX XXX

Penghasilan Tidak Teratur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Gaji Pokok setahun Tunjangan Kompensasi setahun Tunjangan Langsung setahun Tunjangan Perjalanan Dinas setahun Penghasilan Lain-lain setahun THR Jumlah Penghasilan Bruto setahun Pengurang : 8. Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto) = Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) = 9. Jumlah Pengurang 10. Penghasilan Neto setahun (7-9) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 11. Sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 12 Penghasilan Kena Pajak (PKP) (10-11)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX + XXX XXX XXX XXX


Tabel V.1 (lanjutan)

13

14 15 16

Penghitungan PPh pasal 21 terutang setahun : 5% × PKP = XXX 15% × PKP = XXX 25% × PKP = XXX 30% × PKP = XXX + Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun atas Gaji dan THR Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun atas Gaji PPh pasal 21 terutang atas THR (14-15)

XXX XXX XXX

Sumber : PT. Madubaru

B. Teknik pengambilan sampel Populasi dalam penelitian ini adalah penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap PT. Madubaru Rayon Bantul tahun 2014 sebanyak 15 orang/pegawai. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan. convenience sampling yang didasarkan pada kemudahan karena sampel sudah ditentukan oleh PT. Madubaru sebanyak 15 Pegawai Tetap Rayon Bantul 2014. Pegawai yang dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel V.2 Daftar Sampel Pegawai Tetap Rayon Bantul PT. Madubaru tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7

Nama Haryono Ngadiman R. Ganis Mindarto Tubiyat Sri Hartono Basuki Yudana Suhardi B

Jabtan KEMETIR II MD. KEBUN I MD. KEBUN I KEMETIR III PJ.SKW PJ.SKW PJ.SKW

8

Is Suharyanto

MD. KEBUN II

9 10 11 12 13

Sriyono Juweni Agus Hernawan Sukamto Hudiyanto

MD. KEBUN II MD. KEBUN II MD. KEBUN II MD. KEBUN II MD. KEBUN II

14

Poniran

PB.MD. KEB.

15

Ari Nugroho Trisanto

PB.MD. KEB.

JK Status NPWP Alamat L K2 57.696.893.7-543.000 Pelemadu, Sriharjo, Imogiri, Bantul L K2 57.696.900.0-543.000 Lemah Abang, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul L K1 57.696.901.8-541.000 Sidomulyo, TR IV/26, Yogyakarta L K2 57.696.897.8-543.000 Puton, Trimulyo, Jetis, Bantul L K0 57.696.902.6-543.000 Gonjen, Tamantirto, Kasihan, Bantul L K2 57.696.905.9-543.000 Deresan, Renginharjo, Bantul L K3 57.696.904.2-543.000 Gedang, Panjangrejo, Pundong, Bantul Piring RT 03 RW 18 Srihandono, Pundong, L K1 57.696.907.5-543.000 Bantul L K3 57.696.909.1-543.000 Jipangan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul L K3 57.696.906.7-543.000 Jomblang, Mulyodadi, Bb.Lipuro, Bantul L TK0 57.696.910.9-543.000 Pangkah, Sumber Agung, Jetis, Bantul L K2 57.696.908.3-543.000 Karet RT 01/ RW 10 Pleret, Pleret, Bantul L K2 57.696.911.7-543.000 Gluntung Kidul, Caturharjo, Pandak, Bantul Dumpuh, Dk Dumpuh, Rt,01, Argodadi, L K1 34.824.470.8-543.000 Sedayu, Bantul L K1 34.824.395.7-543.000 Ngentak, RR 63, Argorejo, Sedayu, Bantul

Sumber: Data Diri Pegawai Tetap PT.Madubaru Rayon Bantul Tahun 2014

Keterangan JK

: Jenis Kelamin

L

: Laki-laki

K

: Kawin

TK

: Tidak Kawin


C. Analisis Data Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptifkomparatif yaitu yaitu membandingkan antara penghitungan PPh pasal 21 yang dilakukan PT. Madubaru untuk pegawai tetap Rayon Bantul tahun 2014 dan penghitungan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012, disertai dengan penjelasan setiap langkah penghitungan tersebut. Langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut: 1. Membandingkan antara penghitungan PPh pasal 21 Masa Pajak 2014 yang dilakukan PT. Madubaru untuk pegawai tetap Rayon Bantul tahun 2014 dan penghitungan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012. a. Membandingkan Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur. 1) Cara menghitung penghasilan bruto sebulan Penghitungan penghasilan bruto berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 yaitu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya. Cara menghitung penghasilan bruto sebulan menurut PT. Madubaru yaitu dengan menghitung seluruh komponen penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan kompensasi, tunjangan langsung, tunjangan perjalanan dinas, tunjangan pengobatan pegawai dan penghasilan lain-lain. Perbandingan cara menghitung penghasilan


bruto sebulan yang dilakukan PT. Madubru dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel V.3 Perbandingan cara menghitung penghasilan bruto sebulan antara PT. Madubaru dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012

Komponen

PT. Madubaru

Cara menghitung penghasilan bruto sebulan

Penghasilan bruto = gaji pokok + tunjangan kompensasi, tunjangan langsung, tunjangan perjalanan dinas, pengobatan pegawai dan penghasilan lainlain.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 Penghasilan bruto = gaji pokok + segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.

Temuan Cara menghitung penghasilan bruto yang dilakukan PT. Madubaru sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012.

Sumber: Data diolah

2) Cara menghitung penghasilan neto sebulan Penghitungan penghasilan neto sebulan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 yaitu dengan mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek. PT. Madubaru tidak melakukan penghitungan


neto sebulan tetapi

melakukan penghasilan bruto setahun yaitu

penghasilan bruto dikali 12. Perbandingan cara menghitung penghasilan neto sebulan dapat dilihat pada tebel berikut: Tabel V.4 Perbandingan cara menghitung penghasilan neto sebulan antara PT. Madubaru dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012

Komponen

PT. Madubaru

Cara menghitung penghasilan neto sebulan

Penghitungan penghasilan neto sebulan tidak dilakukan tetapi melakukan penghitungan penghasilan bruto setahun. Penghitungan penghasilan bruto setahun = penghasilan bruto sebulan dikalikan 12.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 Penghasilan neto sebulan = penghasilan bruto dikurangi dengan Biaya jabatan serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua.

Temuan Cara menghitung penghasilan neto sebulan PT. Madubaru tidak sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 Karena PT. Madubaru menghitung penghasilan bruto setahun.

Sumber: Data diolah

a) Biaya Jabatan Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor:

250/PMK.03/2008, biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp6.000.00,00 setahun atau Rp500.000,00 sebulan untuk biaya jabatan. PT. Madubaru tidak menentukan biaya jabatan dari penghasilan bruto sebulan.


Perbandingan cara menentukan biaya jabatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel V.5 Perbandingan cara menentukan Biaya Jabatan antara PT. Madubaru dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008

Komponen

PT. Madubaru

Cara menentukan biaya jabatan

PT. Madubaru tidak menentukan biaya jabatan dari penghasilan bruto sebulan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 Biaya jabatan = 5% x penghasilan bruto, biaya jabatan setinggitinggginya Rp6.000.000,00 setahun atau Rp500.000,00 sebulan.

Temuan PT. Madubaru tidak menentukan biaya jabatan dari penghasilan bruto sebulan sehingga tidak sama dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008.

Sumber: Data diolah

a) Iuran Pensiun Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008 menetapkan besarnya iuran pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu 5% dari penghasilan bruto setinggitingginya Rp2.400.000,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan. PT. Madubaru menetapkan iuran pensiun dari penghasilan bruto sebulan. Perbandingan cara menghitung iuran pensiun dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel V.6 Perbandingan cara menentukan Iuran Pensiun antara PT. Madubaru dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008

Komponen

PT. Madubaru

Cara menentukan Iuran Pensiun

PT. Madubaru tidak menentukan iuran pensiun dari penghasilan bruto sebulan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 Iuran Pensiun = 5% x penghasilan bruto, besar iuran pensiun setinggitingginya Rp2.400.000,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan.

Temuan PT. Madubaru tidak menentukan iuran pensiun dari penghasilan bruto sebulan sehingga tidak sama dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008

Sumber: Data diolah

3) Cara menghitung penghasilan neto setahun Penghitungan neto setahun berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 yaitu penghasilan neto sebulan dikali 12. Penghitungan penghasilan neto setahun menurut PT. Madubaru yaitu penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan atas penghasilan bruto setahun dan iuran pensiun setahun. PT. Madubaru menentukan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun. Iuran pensiun setahun ditetapkan sebesar 5% dari Penghasilan Dana Pensiun (PhDP) setahun. Perbandingan cara menghitung penghasilan neto setahun dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel V.7 Perbandingan cara menghitung penghasilan neto setahun antara PT. Madubaru dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008

Komponen

PT. Madubaru

Cara menghitung penghasilan neto setahun

Penghasilan neto setahun = penghasilan bruto setahun – biaya jabatan setahun – iuran pensiun setahun.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 Penghasilan neto setahun = penghasilan neto sebulan dikali 12.

Temuan Cara menghitung penghasilan neto setahun yang dilakukan PT. Madubaru tidak sama dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008 karena

Sumber: Data diolah

4) Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) Penghitungan PKP menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 adalah penghasilan neto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jumlah PKP untuk keperluan penerapan tarif pajak pasal 17 ayat (1) dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (4). Besarnya PTKP diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan

Nomor:

Rp24.300.000,00

untuk

Rp2.025.000,00

tambahan

diri

162/PMK.011/2012 Wajib

untuk

Pajak

wajib

Pajak

orang yang

yaitu pribadi, kawin,

Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya


digabung dengan penghasilan suami, dan Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. PT. Madubaru dalam menghitung PKP yaitu penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Besarnya PTKP sebagai pengurang, ditentukan sesuai dengan aturan Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor:

162/PMK.011/2012.

Perbandingan cara menghitung PKP dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel V.8 Perbandingan cara menghitung Penghasilan Kena Pajak antara PT. Madubaru dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Komponen PT. Madubaru Temuan Nomor: PER31/PJ/2012 Cara PKP = penghasilan PKP = penghasilan Cara menghitung menghitung neto setahun - neto setahun - PKP yang Penghasilan PTKP PTKP. dilakukan PT. Kena Pajak Madubaru sudah (PKP) sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012. Sumber: Data diolah


5) Cara menghitung PPh pasal 21 terutang setahun Penghitungan PPh pasal 21 terutang setahun menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 yaitu PKP dikalikan dengan tarif pemotongan pasal 17 ayat (1) dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Jumlah PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh untuk penerapan tarif pajak pasal 17 ayat (1) dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Besarnya tarif pemotongan PPh pasal 21 atas PKP yaitu penghasilan kena pajak dari Rp0,00 sampai dengan Rp50.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 5%, penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 15%, penghasilan kena

pajak

di

atas

Rp250.000.000,00

sampai

dengan

Rp500.000.000,00 dekenakan tarif sebesar 25%, dan penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 30%. Penghitungan PKP menurut PT, Madubaru adalah PKP dikali dengan tarif pasal 17 dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Perbandingan cara menentukan PPh pasal 21 terutang setahun dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel V.9 Perbandingan cara menghitung PPh Pasal 21 terutang setahun antara PT. Madubaru dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Komponen PT. Madubaru Nomor: PER31/PJ/2012 Cara PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 menghitung terutang setahun = terutang setahun = PPh Pasal 21 PKP x tarif PPh PKP x tarif PPh terutang pasal 17 ayat (1). pasal 17 ayat (1). setahun PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh untuk penerapan tarif pajak pasal 17 ayat 1.

Temuan Cara menghitung PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan PT. Madubaru tidak sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 karena PKP tidak dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh untuk penerapan tarif pajak pasal 17 ayat (1).

Sumber: Data diolah

6) Cara menghitung PPh pasal 21 terutang sebulan Peghitungan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 yaitu jumlah PPh pasal 21 terutang setahun dibagi dengan 12. Penghitungan PPh pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan PT. Madubaru yaitu jumlah PPh pasal 21 terutang dibagi dengan 12. Perbandingan cara menghitung PPh pasal 21 terutang sebulan dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel V.10 Perbandingan cara menghitung PPh Pasal 21 terutang sebulan antara PT. Madubaru dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012.

Komponen

PT. Madubaru

Cara PPh Pasal 21 menghitung terutang sebulan = PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 terutang terutang setahun sebulan dibagi 12.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 PPh Pasal 21 terutang sebulan = PPh Pasal 21 terutang setahun dibagi 12.

Temuan Cara menghitung PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan PT. Madubaru sudah sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012

Sumber: Data diolah

b. Membandingkan Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. 1) Cara menghitung PPh pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan tidak teratur Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 yaitu dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur yang dilakukan PT. Madubaru yaitu dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang


disetahunkan ditambah Tunjangan Hari Raya yang diberikan pada bulan Juli 2014. Perbandingan cara menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel V.11 Perbandingan cara menghitung PPh pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan tidak teratur

Komponen

PT. Madubaru

Menghitung PPh pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan tidak teratur

Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa Tunjangan Hari Raya (THR).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

Temuan Cara menghitung PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan tidak teratur yang dilakukan PT. Madubaru sudah sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012.

2) Cara menghitung PPh pasal 21 terutang atas penghasilan teratur Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 yaitu dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang

disetahunkan

tanpa

tantiem,

jasa

produksi,

dan

sebagainya. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang dilakukan PT. Madubaru yaitu dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa THR.


Perbandingan cara menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel V.12 Perbandingan cara menghitung PPh pasal 21 terutang atas penghasilan teratur

Komponen

PT. Madubaru

Menghitung PPh Menghitung PPh pasal 21 terutang atas Pasal 21 atas penghasilan teratur penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa penghasilan tidak teratur berupa THR.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

Temuan Cara menghitung PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang dilakukan PT. Madubaru sudah sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012.

3) Cara menghitung PPh pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur Penghitungan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 yaitu selisih antara PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan

teratur.

Penghitungan

yang

dilakukan

PT.

Madubaru yaitu menghitung selisih antara PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur berupa THR dengan PPh Pasal

21

atas

penghasilan

teratur.

Perbandingan

cara


menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel V.13 Perbandingan cara menghitung PPh pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur

Komponen

PT. Madubaru

Menghitung PPh pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur

Menghitung selisih antara PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur berupa THR dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 Menghitung selisih antara PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur.

Temuan Cara menghitung PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur yang dilakukan PT. Madubaru sudah sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012.

Berdasarkan dari perbandingan antara penghitungan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur tersebut, maka penghitungan PT. Madubaru sudah sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 namun jumlah PKP untuk menentukan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan teratur maupun penghasilan tidak teratur tidak dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Setelah melakukan perbandingan komponen-komponen cara menghitung PPh Pasal 21 Masa bagi pegawai tetap atas penghasilan teratur antara PT. Madubaru dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:


PER-31/PJ/2012, maka dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:


Tabel V.14 Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru (dalam Rupiah) Keterangan

Januari Februari Maret 2.008.664 2.033.811 2.033.811 390.766 456.201 852.712 412.585 449.591 0 0 0 0 0 30.892 0 0 0 0 0 0 0 2.812.015 2.970.495 2.886.523 33.744.180 35.645.940 34.638.276

Haryono April Mei Juni Juli 2.033.811 2.033.811 2.033.811 24.405.732 916.665 822.867 886.820 10.948.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.735.520 2.950.476 2.856.678 2.920.631 0 35.405.712 34.280.136 35.047.572 37.090.076

Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Pengurang : Biaya Jabatan 1.687.209 1.782.297 1.731.914 1.770.286 1.714.007 1.752.379 1.854.504 ASPEN 813.840 830.064 830.064 830.064 830.064 830.064 830.064 Jumlah Pengurang 2.501.049 2.612.361 2.561.978 2.600.350 2.544.071 2.582.443 2.684.568 Jumlah Penghasilan Neto Setahun 31.243.131 33.033.579 32.076.298 32.805.362 31.736.065 32.465.129 34.405.508 PTKP (K/2) 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 PKP 868.131 2.658.579 1.701.298 2.430.362 1.361.065 2.090.129 4.030.508 PPh Pasal 21 terutang setahun 0 132.929 0 0 0 0 201.525 PPh Pasal 21 terutang atas THR 0 0 0 0 0 0 11.875 PPh Pasal 21 terutang sebulan (÷12) 0 27.464 0 0 0 0 0 Sumber : Data diolah


Tabel V.14 (lanjutan) Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Pengurang : Biaya Jabatan ASPEN Jumlah Pengurang Jumlah Penghasilan Neto Setahun PTKP (K/2) PKP PPh Pasal 21 terutang setahun PPh Pasal 21 terutang atas THR PPh Pasal 21 terutang sebulan (÷12) Sumber: Data diolah

Agustus 2.033.811 882.557 0 0 0 0 0 2.916.368 34.996.416 1.749.821 830.064 2.579.885 32.416.531 30.375.000 2.041.531 0 0 20.265

Haryono September Oktober 2.033.811 2.033.811 946.510 912.402 0 0 0 0 0 0 62.250 0 0 0 3.042.571 2.946.213 36.510.852 35.354.556 1.825.543 830.064 2.655.607 33.855.245 30.375.000 3.480.245 0 0 32.240

1.767.728 830.064 2.597.792 32.756.764 30.375.000 2.381.764 0 0 45.952

November 2.033.811 912.402 0 0 0 0 0 2.946.213 35.354.556 1.767.728 830.064 2.597.792 32.756.764 30.375.000 2.381.764 0 0 67.603


Tabel V.15 Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru (dalam Rupiah) Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Pengurang : Biaya Jabatan ASPEN Jumlah Pengurang Jumlah Penghasilan Neto Setahun PTKP (K/2) PKP PPh Pasal 21 terutang setahun PPh Pasal 21 terutang atas THR PPh Pasal 21 terutang sebulan (÷12) Sumber: Data diolah

Januari Februari Maret 1.856.693 1.892.528 1.892.528 356.294 419.349 783.83 374.078 409.929 0 0 0 0 0 44.022 0 0 0 306.250 0 0 0 2.587.065 2.765.828 2.982.608 31.044.780 33.189.936 35.791.296

Ngadiman April Mei Juni Juli 1.892.528 1.892.528 1.892.528 22.710.336 842.617 756.396 815.183 10.064.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387.450 0 0 3.912.600 0 0 0 1.595.324 3.122.595 2.648.924 2.707.711 0 37.471.140 31.787.088 32.492.532 38.282.636

1.552.239 1.659.497 1.789.565 1.873.557 1.589.354 1.624.627 1.914.132 718.476 741.504 741.504 741.504 741.504 741.504 741.504 2.270.715 2.401.001 2.531.069 2.615.061 2.330.858 2.366.131 2.655.636 28.774.065 30.788.935 33.260.227 34.856.079 29.456.230 30.126.401 35.627.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 0 413.935 2.885.227 4.481.079 0 0 5.252.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Agustus 1.892.528 811.264 0 0 0 0 0 2.703.792 32.445.504 1.622.275 741.504 2.363.779 30.081.725 30.375.000 0 0 0 0

Ngadiman September Oktober 1.892.528 1.892.528 870.051 838.698 0 0 0 0 0 0 494.050 43.750 0 0 3.256.629 2.774.976 39.079.548 33.299.712 1.953.977 741.504 2.695.481 36.384.067 30.375.000 6.009.067 0 0 0

1.664.986 741.504 2.406.490 30.893.222 30.375.000 518.222 0 0 0

November 1.892.528 838.698 0 0 0 0 0 2.731.226 32.774.712 1.638.736 741.504 2.380.240 30.394.472 30.375.000 19.472 0 0 11.175



Januari Februari 1.693.136 1.728.971 356.294 419.349 374.078 409.929 0 0 0 44.022 0 0 0 0 2.423.508 2.602.271 29.082.096 31.227.252

R Ganis Mindarto Maret April Mei Juni Juli 1.728.971 1.728.971 1.728.971 1.728.971 20.747.652 783.830 842.617 756.396 815.183 5.032.188 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.900 754.550 0 342.850 0 0 0 0 0 1.595.324 2.675.701 3.326.138 2.485.367 2.887.004 32.108.412 39.913.656 29.824.404 34.644.048 33.975.164

1.454.105 1.561.363 1.605.421 1.995.683 1.491.220 1.732.202 1.698.758 718.476 741.504 741.504 741.504 741.504 741.504 741.504 2.172.581 2.302.867 2.346.925 2.737.187 2.232.724 2.473.706 2.440.262 26.909.515 28.924.385 29.761.487 37.176.469 27.591.680 32.170.342 31.534.902 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 0 574.385 1.411.487 8.826.469 0 3.820.342 3.184.902 0 0 0 0 0 0 159.245 0 0 0 0 0 0 1.275 0 0 0 0 0 0 0



Agustus 1.728.971 0 1.100.000 0 0 1.028.850 0 3.857.821 46.293.852 2.314.693 741.504 3.056.197 43.237.655 28.350.000 14.887.655 0 37.175 0

R Ganis Mindarto September Oktober 1.728.971 1.728.971 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 433.400 125.300 0 0 3.262.371 2.954.271 39.148.452 35.451.252 1.957.423 741.504 2.698.927 36.449.525 28.350.000 8.099.525 0 32.545 0

1.772.563 741.504 2.514.067 32.937.185 28.350.000 4.587.185 0 29.378 0

November 1.728.971 0 1.100.000 0 0 589.500 0 3.418.471 41.021.652 2.051.083 741.504 2.792.587 38.229.065 28.350.000 9.879.065 0 41.395 0




Tubiyat April Mei Juni Juli 1.880.824 1.880.824 1.880.824 22.569.888 836.308 750.732 809.079 9.989.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.583.379 2.717.132 2.631.556 2.689.903 32.605.584 31.578.672 32.278.836 34.142.283

1.563.017 1.634.866 1.595.271 1.630.279 1.578.934 1.613.942 1.707.114 726.156 733.836 733.836 733.836 733.836 733.836 733.836 2.289.173 2.368.702 2.329.107 2.364.115 2.312.770 2.347.778 2.440.950 28.971.163 30.328.610 29.576.313 30.241.469 29.265.902 29.931.058 31.701.333 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 0 0 0 0 0 0 1.326.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Agustus 1.880.824 805.190 0 0 0 34.350 0 2.720.364 32.644.368 1.632.218 733.836 2.366.054 30.278.314 30.375.000 0 0 0 0

Tubiyat September Oktober 1.880.824 1.880.824 863.537 832.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.744.361 2.713.242 32.932.332 32.558.904 1.646.617 733.836 2.380.453 30.551.879 30.375.000 176.879 0 0 0

1.627.945 733.836 2.361.781 30.197.123 30.375.000 0 0 0 0

November 1.880.824 832.418 0 0 0 0 0 2.713.242 32.558.904 1.627.945 733.836 2.361.781 30.197.123 30.375.000 0 0 7.125



Januari Februari Maret 1.855.885 1.879.775 1.879.775 0 0 0 900.000 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 23.890 0 0 0 0 0 0 0 2.755.885 3.003.665 2.979.775 33.070.620 36.043.980 35.757.300

Sri Hartono April Mei Juni Juli 1.879.775 1.881.032 1.881.032 22.572.384 0 0 0 0 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.584.636 2.979.775 2.981.032 2.981.032 0 35.757.300 35.772.384 35.772.384 37.357.020

1.653.531 1.802.199 1.787.865 1.787.865 1.788.619 1.788.619 1.867.851 718.476 733.836 733.836 733.836 733.836 733.836 733.836 2.372.007 2.536.035 2.521.701 2.521.701 2.522.455 2.522.455 2.601.687 30.698.613 33.507.945 33.235.599 33.235.599 33.249.929 33.249.929 34.755.333 26.325.000 26.325.000 26.325.000 26.325.000 26.325.000 26.325.000 26.325.000 4.373.613 7.182.945 6.910.599 6.910.599 6.924.929 6.924.929 8.430.333 218.681 359.147 345.530 345.530 346.246 346.246 421.517 0 0 0 0 0 0 32.184 18.221 19.580 19.580 19.580 19.642 19.642 0



Agustus 1.881.032 0 1.100.000 0 0 0 0 2.981.032 35.772.384 1.788.619 733.836 2.522.455 33.249.929 26.325.000 6.924.929 346.246 0 32.184

Sri Hartono September Oktober 1.881.032 1.881.032 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 11.650 0 0 0 2.992.682 2.981.032 35.912.184 35.772.384 1.795.609 733.836 2.529.445 33.382.739 26.325.000 7.057.739 352.887 0 32.184

1.788.619 733.836 2.522.455 33.249.929 26.325.000 6.924.929 346.246 0 32.184

November 1.881.032 0 1.100.000 0 0 0 0 2.981.032 35.772.384 1.788.619 733.836 2.522.455 33.249.929 26.325.000 6.924.929 346.246 0 32.185



Januari Februari 1.843.940 1.867.830 0 0 900.000 1.100.000 412.100 0 0 23.890 0 0 0 0 3.156.040 2.991.720 37.872.480 35.900.640

Basuki Yudana Maret April Mei Juni Juli 1.867.830 1.867.830 1.867.830 1.867.830 22.413.960 0 0 0 0 0 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429.100 0 0 0 0 0 0 0 1.571.434 2.967.830 3.396.930 2.967.830 2.967.830 35.613.960 40.763.160 35.613.960 35.613.960 37.185.394

1.893.624 1.795.032 1.780.698 2.038.158 1.780.698 1.780.698 1.859.270 710.796 726.156 726.156 726.156 726.156 726.156 726.156 2.604.420 2.521.188 2.506.854 2.764.314 2.506.854 2.506.854 2.585.426 35.268.060 33.379.452 33.107.106 37.998.846 33.107.106 33.107.106 34.599.968 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 4.893.060 3.004.452 2.732.106 7.623.846 2.732.106 2.732.106 4.224.968 244.653 150.223 136.605 381.192 136.605 136.605 211.248 0 0 0 0 0 0 23.818 21.418 11.844 11.376 13.643 11.376 11.376 0



Agustus 1.867.830 0 1.100.000 0 0 99.700 0 3.067.530 36.810.360 1.840.518 726.156 2.566.674 34.243.686 30.375.000 3.868.686 193.434 0 24.758

Basuki Yudana September Oktober 1.867.830 1.867.830 0 0 1.100.000 1.100.000 6.292 0 0 0 214.600 652.750 0 0 3.188.722 3.620.580 38.264.664 43.446.960 1.913.233 726.156 2.639.389 35.625.275 30.375.000 5.250.275 262.514 0 57.828

2.172.348 726.156 2.898.504 40.548.456 30.375.000 10.173.456 508.673 0 34.151

November 1.867.830 0 1.100.000 0 0 0 0 2.967.830 35.613.960 1.780.698 726.156 2.506.854 33.107.106 30.375.000 2.732.106 136.605 0 23.818



Januari Februari Maret 1.832.201 1.856.091 1.856.091 0 0 0 900.000 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 23.890 0 0 0 219.500 0 0 0 2.732.201 2.979.981 3.175.591 32.786.412 35.759.772 38.107.092

Suhardi B April Mei Juni Juli 1.856.091 1.856.091 1.856.091 22.273.092 0 0 0 0 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 22.800 0 30.500 534.600 0 0 0 1.559.489 2.978.891 2.956.091 2.986.591 35.746.692 35.473.092 35.839.092 37.567.181

1.639.321 1.787.989 1.905.355 1.787.335 1.773.655 1.791.955 1.878.359 703.404 718.476 718.476 718.476 718.476 718.476 718.476 2.342.725 2.506.465 2.623.831 2.505.811 2.492.131 2.510.431 2.596.835 30.443.687 33.253.307 35.483.261 33.240.881 32.980.961 33.328.661 34.970.346 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 0 853.307 3.083.261 840.881 580.961 928.661 2.570.346 0 42.665 154.163 42.044 29.048 46.433 128.517 0 0 0 0 0 0 14.373 0 1.673 2.713 1.789 1.673 1.880 0



Agustus 1.856.091 0 1.100.000 0 0 0 0 2.956.091 35.473.092 1.773.655 718.476 2.492.131 32.980.961 32.400.000 580.961 29.048 0 14.014

Suhardi B September Oktober 1.856.091 1.856.091 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 136.900 0 0 2.956.091 3.092.991 35.473.092 37.115.892 1.773.655 718.476 2.492.131 32.980.961 32.400.000 580.961 29.048 0 14.014

1.855.795 718.476 2.574.271 34.541.621 32.400.000 2.141.621 107.081 0 16.181

November 1.856.091 0 1.100.000 0 0 60.000 0 3.016.091 36.193.092 1.809.655 718.476 2.528.131 33.664.961 32.400.000 1.264.961 63.248 0 15.440




Is Suharyanto April Mei Juni Juli 1.797.709 1.797.709 1.797.709 21.572.508 0 0 0 0 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.200.000 0 0 0 0 0 0 280.000 0 0 0 52.350 0 0 0 - 1.511.709 2.897.709 2.897.709 3.230.059 34.772.508 34.772.508 38.760.708 36.284.217

1.565.960 1.791.291 1.738.625 1.738.625 1.738.625 1.938.035 1.814.211 677.892 688.608 688.608 688.608 688.608 688.608 688.608 2.243.852 2.479.899 2.427.233 2.427.233 2.427.233 2.626.643 2.502.819 29.075.344 33.345.921 32.345.275 32.345.275 32.345.275 36.134.065 33.781.398 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 725.344 4.995.921 3.995.275 3.995.275 3.995.275 7.784.065 5.431.398 36.267 249.796 199.764 199.764 199.764 389.203 271.570 0 0 0 0 0 0 19.410 3021 7.434 7.435 7.434 7.435 21.792 0



Agustus 1.797.709 0 1.100.000 0 0 0 0 2.897.709 34.772.508 1.738.625 688.608 2.427.233 32.345.275 28.350.000 3.995.275 199.764 0 19.409

Is Suharyanto September Oktober 1.797.709 1.797.709 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.709 2.897.709 34.772.508 34.772.508 1.738.625 688.608 2.427.233 32.345.275 28.350.000 3.995.275 199.764 0 19.410

1.738.625 688.608 2.427.233 32.345.275 28.350.000 3.995.275 199.764 0 19.409

November 1.797.709 0 1.100.000 0 0 0 0 2.897.709 34.772.508 1.738.625 688.608 2.427.233 32.345.275 28.350.000 3.995.275 199.764 0 19.410




Sriyono April Mei Juni Juli 1.749.929 1.749.929 1.749.929 20.999.148 0 0 0 0 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.200.000 0 0 0 0 0 0 280.000 0 1.366.400 0 84.400 2.174.400 0 0 0 1.463.929 4.216.329 2.849.929 3.214.329 50.595.948 34.199.148 38.571.948 37.837.477

1.532.954 1.766.961 1.709.957 2.529.797 1.709.957 1.928.597 1.891.874 642.612 659.028 659.028 659.028 659.028 659.028 659.028 2.175.566 2.425.989 2.368.985 3.188.825 2.368.985 2.587.625 2.550.902 28.483.510 32.913.231 31.830.163 47.407.123 31.830.163 35.984.323 35.286.575 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 0 0 0 15.007.123 0 3.584.323 2.886.575 0 0 0 750.356 0 179.216 144.329 0 0 0 0 0 0 5.933 0 0 0 2.483 0 14.000 0



Agustus 1.749.929 0 1.100.000 0 0 224.750 0 3.074.679 36.896.148 1.844.807 659.028 2.503.835 34.392.313 32.400.000 1.992.313 99.616 0 6.640

Sriyono September Oktober 1.749.929 1.749.929 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 191.950 419.150 0 0 3.041.879 3.269.079 36.502.548 39.228.948 1.825.127 659.028 2.484.155 34.018.393 32.400.000 1.618.393 80.920 0 6.775

1.961.447 659.028 2.620.475 36.608.473 32.400.000 4.208.473 210.424 0 11.133

November 1.749.929 0 1.100.000 0 0 220.000 0 3.069.929 36.839.148 1.841.957 659.028 2.500.985 34.338.163 32.400.000 1.938.163 96.908 0 9.725




Juweni April Mei Juni Juli 1.742.539 1.742.539 1.742.539 20.910.468 796.461 714.963 770.530 9.513.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.507.937 2.539.000 2.457.502 2.513.069 30.468.000 29.490.024 30.156.828 31.931.489

1.458.992 1.527.551 1.490.060 1.523.400 1.474.501 1.507.841 1.596.574 685.068 692.232 692.232 692.232 692.232 692.232 692.232 2.144.060 2.219.783 2.182.292 2.215.632 2.166.733 2.200.073 2.288.806 27.035.776 28.331.245 27.618.904 28.252.368 27.323.291 27.956.755 29.642.683 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Agustus 1.742.539 766.825 0 0 0 0 0 2.509.364 30.112.368 1.505.618 692.232 2.197.850 27.914.518 32.400.000 0 0 0 0

Juweni September Oktober 1.742.539 1.742.539 822.392 792.757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.564.931 2.535.296 30.779.172 30.423.552 1.538.959 692.232 2.231.191 28.547.981 32.400.000 0 0 0 0

1.521.178 692.232 2.213.410 28.210.142 32.400.000 0 0 0 0

November 1.742.539 792.757 0 0 0 0 0 2.535.296 30.423.552 1.521.178 692.232 2.213.410 28.210.142 32.400.000 0 0 0 0


Tabel V.24 Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Madubaru (dalam Rupiah) Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Pengurang : Biaya Jabatan ASPEN Jumlah Pengurang Jumlah Penghasilan Neto Setahun PTKP (TK/0) PKP PPh Pasal 21 terutang setahun PPh Pasal 21 terutang atas THR PPh Pasal 21 terutang sebulan (÷12) Sumber: Data diolah

Agus Hernawan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 1.643.921 1.654.923 1.654.923 1.654.923 1.654.923 1.654.923 19.859.076 324.407 376.134 703.055 755.784 678.448 731.177 9.027.228 338.460 373.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466.800 0 0 0 0 0 0 1.430.923 2.306.788 2.417.815 2.357.978 2.410.707 2.333.371 2.386.100 27.681.456 29.013.780 28.295.736 28.928.484 28.000.452 28.633.200 30.784.027 1.384.073 1.450.689 1.414.787 1.446.424 1.400.023 1.431.660 1.539.201 635.724 642.612 642.612 642.612 642.612 642.612 642.612 2.019.797 2.093.301 2.057.399 2.089.036 2.042.635 2.074.272 2.181.813 25.661.659 26.920.479 26.238.337 26.839.448 25.957.817 26.558.928 28.602.214 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 1.361.659 2.620.479 1.938.337 2.539.448 1.657.817 2.258.928 4.302.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tabel V.24 (lanjutan) Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Pengurang : Biaya Jabatan ASPEN Jumlah Pengurang Jumlah Penghasilan Neto Setahun PTKP (TK/0) PKP PPh Pasal 21 terutang setahun PPh Pasal 21 terutang atas THR PPh Pasal 21 terutang sebulan (÷12) Sumber: Data diolah

Agustus 1.654.923 727.662 0 0 0 1.387.110 0 3.769.695 45.236.340 2.261.817 642.612 2.904.429 42.331.911 24.300.000 18.031.911 901.596 0 370

Agus Hernawan September Oktober 1.654.923 1.654.923 780.391 752.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.435.314 2.407.192 29.223.768 28.886.304 1.461.188 642.612 2.103.800 27.119.968 24.300.000 2.819.968 0 0 0

1.444.315 642.612 2.086.927 26.799.377 24.300.000 2.499.377 124.969 0 2.933

November 1.654.923 752.269 0 0 0 0 0 2.407.192 28.886.304 1.444.315 642.612 2.086.927 26.799.377 24.300.000 2.499.377 124.969 0 20.784




Sukamto April Mei Juni Juli 1.654.923 1.654.923 1.654.923 19.859.076 755.784 678.448 731.177 9.027.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.430.923 2.410.707 2.333.371 2.386.100 28.928.484 28.000.452 28.633.200 30.317.227

1.374.278 1.457.063 1.385.258 1.446.424 1.400.023 1.431.660 1.515.861 628.836 642.612 642.612 642.612 642.612 642.612 642.612 2.003.114 2.099.675 2.027.870 2.089.036 2.042.635 2.074.272 2.158.473 25.482.454 27.041.593 25.677.298 26.839.448 25.957.817 26.558.928 28.158.754 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Agustus 1.654.923 727.662 0 0 0 0 0 2.382.585 28.591.020 1.429.551 642.612 2.072.163 26.518.857 30.375.000 0 0 0 0

Sukamto September Oktober 1.654.923 1.654.923 780.391 752.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.435.314 2.407.192 29.223.768 28.886.304 1.461.188 642.612 2.103.800 27.119.968 30.375.000 0 0 0 0

1.444.315 642.612 2.086.927 26.799.377 30.375.000 0 0 0 0

November 1.654.923 752.269 0 0 0 0 0 2.407.192 28.886.304 1.444.315 642.612 2.086.927 26.799.377 30.375.000 0 0 0 0



Januari Februari Maret 1.632.919 1.643.921 1.643.921 321.893 373.242 697.649 335.652 370.350 0 0 0 0 0 13.516 0 0 0 4.200 0 0 0 2.290.464 2.401.029 2.345.770 27.485.568 28.812.348 28.149.240

Hudiyanto April Mei Juni Juli 1.643.921 1.643.921 1.643.921 19.727.052 749.973 673.231 725.555 8.957.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.419.921 2.393.894 2.317.152 2.369.476 28.726.728 27.805.824 28.433.712 30.104.781

1.374.278 1.440.617 1.407.462 1.436.336 1.390.291 1.421.686 1.505.239 628.836 635.724 635.724 635.724 635.724 635.724 635.724 2.003.114 2.076.341 2.043.186 2.072.060 2.026.015 2.057.410 2.140.963 25.482.454 26.736.007 26.106.054 26.654.668 25.779.809 26.376.302 27.963.818 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Agustus 1.643.921 722.067 0 0 0 0 0 2.365.988 28.391.856 1.419.593 635.724 2.055.317 26.336.539 30.375.000 0 0 0 0

Hudiyanto September Oktober 1.643.921 1.643.921 77.439 746.484 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 2.021.360 2.390.405 24.256.320 28.684.860 1.212.816 635.724 1.848.540 22.407.780 30.375.000 0 0 0 0

1.434.243 635.724 2.069.967 26.614.893 30.375.000 0 0 0 0

November 1.654.923 752.269 0 0 0 0 0 2.407.192 28.886.304 1.444.315 635.724 2.080.039 26.806.265 30.375.000 0 0 0 0



Januari Februari Maret 1.549.619 1.559.678 1.856.091 302.862 351.098 0 314.393 348.454 1.100.000 0 0 0 0 12.357 0 0 0 219.500 0 0 0 2.166.874 2.271.587 3.175.591 27.259.044 38.107.092 38.107.092

Poniran April Mei Juni Juli 1.559.678 1.559.678 1.559.678 18.716.136 705.477 633.289 682.508 8.426.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.350 0 0 0 0 1.335.678 2.265.155 2.192.967 2.340.536 27.181.860 26.315.604 28.086.432 28.478.166

1.362.952 1.905.355 1.905.355 1.359.093 1.315.780 1.404.322 1.423.908 580.260 586.644 586.644 586.644 586.644 586.644 586.644 1.943.212 2.491.999 2.491.999 1.945.737 1.902.424 1.990.966 2.010.552 25.315.832 35.615.093 35.615.093 25.236.123 24.413.180 26.095.466 26.467.614 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 0 7.265.093 7.265.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Poniran Agustus 1.559.678 679.227 0 0 0 0 0 2.238.905 26.866.860

September 1.559.678 728.446 0 0 0 0 0 2.288.124 27.457.488

Oktober 1.559.678 702.196 0 0 0 47.450 0 2.309.324 27.711.888

November 1.559.678 702.196 0 0 0 0 0 2.261.874 27.142.488

1.343.343 586.644 1.929.987 24.936.873 28.350.000 0 0 0 0

1.372.874 586.644 1.959.518 25.497.970 28.350.000 0 0 0 0

1.385.594 586.644 1.972.238 25.739.650 28.350.000 0 0 0 0

1.357.124 586.644 1.943.768 25.198.720 28.350.000 0 0 0 0



Januari Februari Maret 1.549.619 1.559.678 1.559.678 302.862 351.098 633.289 314.393 348.454 0 0 212.100 0 0 12.357 0 0 0 0 0 0 0 2.166.874 2.483.687 2.192.967 26.002.488 29.804.244 26.315.604

Ari Nugroho April Mei Juni Juli 1.559.678 1.559.678 1.559.678 18.716.136 705.477 633.289 682.508 8.426.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310.000 0 357.600 0 0 0 1.335.678 2.265.155 2.502.967 2.242.186 27.181.860 30.035.604 26.906.232 28.835.766

1.300.124 1.490.212 1.315.780 1.359.093 1.501.780 1.345.312 1.441.788 580.260 586.644 586.644 586.644 586.644 586.644 586.644 1.880.384 2.076.856 1.902.424 1.945.737 2.088.424 1.931.956 2.028.432 24.122.104 27.727.388 24.413.180 25.236.123 27.947.180 24.974.276 26.807.334 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.605 0 0 0 0 0



Agustus 1.559.678 679.227 0 0 0 27.500 0 2.266.405 27.196.860 1.359.843 586.644 1.946.487 25.250.373 28.350.000 0 0 0 0

Ari Nugroho September Oktober 1.559.678 1.559.678 728.446 702.196 0 0 0 0 0 0 0 453.400 0 0 2.288.124 2.715.274 27.457.488 32.583.288 1.372.874 586.644 1.959.518 25.497.970 28.350.000 0 0 0 0

1.629.164 586.644 2.215.808 30.367.480 28.350.000 2.017.480 0 0 0

November 1.559.678 633.289 0 0 0 0 0 2.192.967 26.315.604 1.315.780 586.644 1.902.424 24.413.180 28.350.000 0 0 0 0


Tabel V.29 Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 (dalam Rupiah) Keterangan

Januari 2.008.664 390.766 412.585 0 0 0 0 2.812.015

Februari 2.033.811 456.201 449.591 0 30.892 0 0 2.970.495

Maret 2.033.811 852.712 0 0 0 0 0 2.886.523

Haryono April 2.033.811 916.665 0 0 0 0 0 2.950.476

Mei 2.033.811 822.867 0 0 0 0 0 2.856.678

Juni Juli 2.033.811 24.405.732 88.682 10.948.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.735.520 2.122.493 37.090.076

Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan Pengurang : Biaya Jabatan 140.601 148.525 144.326 147.524 142.834 106.125 1.854.504 ASPEN 67.820 69.172 69.172 69.172 69.172 69.172 830.064 Jumlah Pengurang 208.421 217.697 213.498 216.696 212.006 175.297 2.684.568 Jumlah Penghasilan Neto Sebulan 2.603.594 2.752.798 2.673.025 2.733.780 2.644.672 1.947.196 0 Jumlah Penghasilan Neto Setahun 31.243.131 33.033.579 32.076.298 32.805.362 31.736.065 23.366.356 34.405.508 PTKP (K/2) 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 PKP 868.000 2.658.000 1.701.000 2.430.000 1.361.000 0 4.030.000 PPh Pasal 21 terutang setahun 43.400 132.900 85.050 121.500 68.050 0 201.500 PPh Pasal 21 terutang atas THR 0 0 0 0 0 0 82.450 PPh Pasal 21 terutang sebulan (÷12) 3.610 11.070 7.080 10.120 5.670 0 0 Sumber : Data diolah


Tabel V.29 (lanjutan) Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan Pengurang : Biaya Jabatan ASPEN Jumlah Pengurang Jumlah Penghasilan Neto Sebulan Jumlah Penghasilan Neto Setahun PTKP (K/2) PKP PPh Pasal 21 terutang setahun PPh Pasal 21 terutang atas THR PPh Pasal 21 terutang sebulan (÷12) Sumber: Data diolah

Agustus 2.033.811 882.557 0 0 0 0 0 2.916.368 145.818 69.172 214.990 2.701.378 32.416.531 30.375.000 2.041.000 102.000 0 8.500

Haryono September Oktober 2.033.811 2.033.811 94.651 912.402 0 0 0 0 0 0 62.250 0 0 0 2.190.712 2.946.213 109.536 69.172 178.708 2.012.004 24.144.053 30.375.000 0 0 0 0

147.311 69.172 216.483 2.729.730 32.756.764 30.375.000 2.381.000 119.050 0 9.920

November 2.033.811 912.402 0 0 0 0 0 2.946.213 147.311 69.172 216.483 2.729.730 32.756.764 30.375.000 2.381.000 119.050 0 9.920


Tabel V.30 Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 (dalam Rupiah) Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan Pengurang : Biaya Jabatan ASPEN Jumlah Pengurang Jumlah Penghasilan Neto Sebulan Jumlah Penghasilan Neto Setahun PTKP (K/2) PKP PPh Pasal 21 terutang setahun PPh Pasal 21 terutang atas THR PPh Pasal 21 terutang sebulan (÷12) Sumber: Data diolah

Januari 1.856.693 356.294 374.078 0 0 0 0 2.587.065

Februari 1.892.528 419.349 409.929 0 44.022 0 0 2.765.828

Maret 1.892.528 783.83 0 0 0 306.250 0 2.198.778

Ngadiman April 1.892.528 842.617 0 0 0 387.450 0 3.122.595

Mei 1.892.528 756.396 0 0 0 0 0 2.648.924

Juni Juli 1.892.528 22.710.336 815.183 10.064.376 0 0 0 0 0 0 0 3.912.600 0 1.595.324 2.707.711 38.282.636

129.353 138.291 109.939 156.130 132.446 135.386 1.914.132 59.873 61.792 61.792 61.792 61.792 61.792 741.504 189.226 200.083 171.731 217.922 194.238 197.178 2.655.636 2.397.839 2.565.745 2.027.047 2.904.673 2.454.686 2.510.533 0 28.774.065 30.788.935 24.324.565 34.856.079 29.456.230 30.126.401 35.627.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 0 413.00 0 4.481.000 0 0 5.252.000 0 20.650 0 224.050 0 0 262.600 0 0 0 0 0 0 75.800 0 1.720 0 18.670 0 0 0



Agustus 1.892.528 811.264 0 0 0 0 0 2.703.792

Ngadiman September Oktober 1.892.528 1.892.528 870.051 838.698 0 0 0 0 0 0 494.050 43.750 0 0 3.256.629 2.774.976

November 1.892.528 838.698 0 0 0 0 0 2.731.226

135.190 61.792 196.982 2.506.810 30.081.725 30.375.000 0 0 0

162.831 61.792 224.623 3.032.006 36.384.067 30.375.000 6.009.000 300.450 0

138.749 61.792 200.541 2.574.435 30.893.222 30.375.000 518.000 25.900 0

136.561 61.792 198.353 2.532.873 30.394.472 30.375.000 19.000 950 0

0

25.030

2.150

70


Tabel V.31 Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 (dalam Rupiah) Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR (pembulatan) Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan Pengurang : Biaya Jabatan ASPEN Jumlah Pengurang Jumlah Penghasilan Neto Sebulan Jumlah Penghasilan Neto Setahun PTKP (K/1) PKP PPh Pasal 21 terutang setahun PPh Pasal 21 terutang atas THR PPh Pasal 21 terutang sebulan (÷12) Sumber: Data diolah

Januari 1.693.136 356.294 374.078 0 0 0 0 2.423.508

Februari 1.728.971 419.349 409.929 0 44.022 0 0 2.602.271

R Ganis Mindarto Maret April Mei 1.728.971 1.728.971 1.728.971 783.830 842.617 756.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.900 754.550 0 0 0 0 2.675.701 3.326.138 2.485.367

Juni Juli 1.728.971 20.747.652 815.183 5.032.188 0 6.600.000 0 0 0 0 342.850 0 0 1.595.324 2.887.004 33.975.164

121.175 130.114 133.785 166.307 124.268 144.350 1.698.758 59.873 61.792 61.792 61.792 61.792 61.792 741.504 181.048 191.906 195.577 228.099 186.060 206.142 2.440.262 2.242.460 2.410.365 2.480.124 3.098.039 2.299.307 2.680.862 0 26.909.515 28.924.385 29.761.487 37.176.469 27.591.680 32.170.342 31.534.902 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 0 574.000 1.411.000 8.826.000 0 3.820.000 3.184.000 0 28.700 70.550 441.300 0 191.000 159.000 0 0 0 0 0 0 75.550 0

2.390

5.870

36.770

0

15.910

0



Agustus 1.728.971 0 1.100.000 0 0 1.028.850 0 3.857.821 192.891 61.792 254.683 3.603.138 43.237.655 28.350.000 14.887.000 744.350 0 62.020

R Ganis Mindarto September Oktober 1.728.971 1.728.971 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 433.400 125.300 0 0 3.262.371 2.954.271 163.119 61.792 224.911 3.037.460 36.449.525 28.350.000 8.099.000 404.950 0 33.740

147.714 61.792 209.506 2.744.765 32.937.185 28.350.000 4.587.000 229.350 0 19.110

November 1.728.971 0 1.100.000 0 0 589.500 0 3.418.471 170.924 61.792 232.716 3.185.755 38.229.065 28.350.000 9.879.000 493.950 0 41.160



Januari 1.868.879 359.023 377.126 0 0 0 0 2.605.028

Februari 1.880.824 416.209 413.069 0 14.674 0 0 2.724.776

Maret 1.880.824 777.961 0 0 0 0 0 2.658.785

Tubiyat April 1.880.824 836.308 0 0 0 0 0 2.717.132

Mei 1.880.824 750.732 0 0 0 0 0 2.631.556

Juni Juli 1.880.824 22.569.888 809.079 9.989.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.583.379 2.689.903 34.142.283

130.251 136.239 132.939 135.857 131.578 134.495 1.707.114 60.513 61.153 61.153 61.153 61.153 61.153 733.836 190.764 197.392 194.092 197.010 192.731 195.648 2.440.950 2.414.264 2.527.384 2.464.693 2.520.122 2.438.825 2.494.255 0 28.971.163 30.328.610 29.576.313 30.241.469 29.265.902 29.931.058 31.701.333 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 0 0 0 0 0 0 1.326.000 0 0 0 0 0 0 66.300 0 0 0 0 0 0 66.300 0 0 0 0 0 0 0



Agustus 1.880.824 805.190 0 0 0 34.350 0 2.720.364 136.018 61.153 197.171 2.523.193 30.278.314 30.375.000 0 0 0 0

Tubiyat September Oktober 1.880.824 1.880.824 863.537 832.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.744.361 2.713.242 137.218 61.153 198.371 2.545.990 30.551.879 30.375.000 176.000 8.800 0 730

135.662 61.153 196.815 2.516.427 30.197.123 30.375.000 0 0 0 0

November 1.880.824 832.418 0 0 0 0 0 2.713.242 135.662 61.153 196.815 2.516.427 30.197.123 30.375.000 0 0 0 0



Januari 1.855.885 0 900.000 0 0 0 0 2.755.885

Februari 1.879.775 0 1.100.000 0 23.890 0 0 3.003.665

Maret 1.879.775 0 1.100.000 0 0 0 0 2.979.775

Sri Hartono April 1.879.775 0 1.100.000 0 0 0 0 2.979.775

Mei 1.881.032 0 1.100.000 0 0 0 0 2.981.032

Juni Juli 1.881.032 22.572.384 0 0 1.100.000 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.584.636 2.981.032 37.357.020

137.794 150.183 148.989 148.989 149.052 149.052 1.867.851 59.873 61.153 61.153 61.153 61.153 61.153 733.836 197.667 211.336 210.142 210.142 210.205 210.205 2.601.687 2.558.218 2.792.329 2.769.633 2.769.633 2.770.827 2.770.827 0 30.698.613 33.507.945 33.235.599 33.235.599 33.249.929 33.249.929 34.755.333 26.325.000 26.325.000 26.325.000 26.325.000 26.325.000 26.325.000 26.325.000 4.373.000 7.182.000 6.910.000 6.910.000 6.924.000 6.924.000 8.430.000 218.650 359.100 345.500 345.000 346.200 346.200 421.500 0 0 0 0 0 0 75.300 18.220 29.920 28.790 28.750 28.850 28.850 0



Agustus 1.881.032 0 1.100.000 0 0 0 0 2.981.032 149.052 61.153 210.205 2.770.827 33.249.929 26.325.000 6.924.00 346.200 0 28.850

Sri Hartono September Oktober 1.881.032 1.881.032 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 11.650 0 0 0 2.992.682 2.981.032 149.634 61.153 210.787 2.781.895 33.382.739 26.325.000 7.057.000 352.850 0 29.400

149.052 61.153 210.205 2.770.827 33.249.929 26.325.000 6.924.000 346.200 0 28.850

November 1.881.032 0 1.100.000 0 0 0 0 2.981.032 149.052 61.153 210.205 2.770.827 33.249.929 26.325.000 6.924.000 346.200 0 28.850



Januari 1.843.940 0 900.000 412.100 0 0 0 3.156.040

Februari 1.867.830 0 1.100.000 0 23.890 0 0 2.991.720

Basuki Yudana Maret April Mei 1.867.830 1.867.830 1.867.830 0 0 0 1.100.000 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 429.100 0 0 0 0 2.967.830 3.396.930 2.967.830

Juni Juli 1.867.830 22.413.960 0 0 1.100.000 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.571.434 2.967.830 37.185.394

157.802 149.586 148.392 169.847 148.392 148.392 1.859.270 59.233 60.513 60.513 60.513 60.513 60.513 726.156 217.035 210.099 208.905 230.360 208.905 208.905 2.585.426 2.939.005 2.781.621 2.758.926 3.166.571 2.758.926 2.758.926 0 35.268.060 33.379.452 33.107.106 37.998.846 33.107.106 33.107.106 34.599.968 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 4.893.000 3.004.000 2.732.000 7.623.000 2.732.000 2.732.000 4.224.000 244.650 150.200 136.600 381.150 136.600 136.600 211.200 0 0 0 0 0 0 74.600 20.380 12.510 11.380 31.760 11.380 11.380 0



Agustus 1.867.830 0 1.100.000 0 0 99.700 0 3.067.530 153.377 60.513 213.890 2.853.641 34.243.686 30.375.000 3.868.000 193.400 0 16.110

Basuki Yudana September Oktober 1.867.830 1.867.830 0 0 1.100.000 1.100.000 629.200 0 0 0 214.600 652.750 0 0 3.811.630 3.620.580 190.582 60.513 251.095 3.560.536 42.726.426 30.375.000 12.351.000 617.550 0 51.460

181.029 60.513 241.542 3.379.038 40.548.456 30.375.000 10.173.000 508.650 0 42.380

November 1.867.830 0 1.100.000 0 0 0 0 2.967.830 148.392 60.513 208.905 2.758.926 33.107.106 30.375.000 2.732.000 136.600 0 11.380



Januari 1.832.201 0 900.000 0 0 0 0 2.732.201

Februari 1.856.091 0 1.100.000 0 23.890 0 0 2.979.981

Maret 1.856.091 0 1.100.000 0 0 219.500 0 3.175.591

Suhardi B April 1.856.091 0 1.100.000 0 0 22.800 0 2.978.891

Mei 1.856.091 0 1.100.000 0 0 0 0 2.956.091

Juni Juli 1.856.091 22.273.092 0 0 1.100.000 13.200.000 0 0 0 0 30.500 534.600 0 1.559.489 2.986.591 37.567.181

136.610 148.999 158.780 148.945 147.805 149.330 1.878.359 58.617 59.873 59.873 59.873 59.873 59.873 718.476 195.227 208.872 218.653 208.818 207.678 209.203 2.596.835 2.536.974 2.771.109 2.956.938 2.770.073 2.748.413 2.777.388 0 30.443.687 33.253.307 35.483.261 33.240.881 32.980.961 33.328.661 34.970.346 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 0 853.000 3.083.000 840.000 580.000 928.000 2.570.000 0 42.650 154.150 42.000 29.000 46.400 128.500 0 0 0 0 0 0 74.100 0 3.550 12.840 3.500 2.410 3.860 0



Agustus 1.856.091 0 1.100.000 0 0 0 0 2.956.091 147.805 59.873 207.678 2.748.413 32.980.961 32.400.000 580.000 29.000 0 2.410

Suhardi B September Oktober 1.856.091 1.856.091 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 136.900 0 0 2.956.091 3.092.991 147.805 59.873 207.678 2.748.413 32.980.961 32.400.000 580.000 29.000 0 2.410

154.650 59.873 214.523 2.878.468 34.541.621 32.400.000 2.141.000 107.050 0 8.920

November 1.856.091 0 1.100.000 0 0 60.000 0 3.016.091 150.805 59.873 210.678 2.805.413 33.664.961 32.400.000 1.264.000 63.200 0 5.260



Januari 1.709.933 0 900.000 0 0 0 0 2.609.933

Februari 1.797.709 0 1.100.000 0 87.776 0 0 2.985.485

Maret 1.797.709 0 1.100.000 0 0 0 0 2.897.709

Is Suharyanto April Mei 1.797.709 1.797.709 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.709 2.897.709

Juni Juli 1.797.709 21.572.508 0 0 1.100.000 13.200.000 0 0 280.000 0 52.350 0 0 1.511.709 3.230.059 36.284.217

130.497 149.274 144.885 144.885 144.885 161.503 1.814.211 56.491 57.384 57.384 57.384 57.384 57.384 688.608 186.988 206.658 202.269 202.269 202.269 218.887 2.502.819 2.422.945 2.778.827 2.695.440 2.695.440 2.695.440 3.011.172 0 29.075.344 33.345.921 32.345.275 32.345.275 32.345.275 36.134.065 33.781.398 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 725.000 4.995.00 3.995.000 3.995.000 3.995.000 7.784.000 5.431.000 36.250 249.750 199.750 199.750 199.750 389.200 271.550 0 0 0 0 0 0 71.800 3.020 20.810 16.640 16.640 16.640 32.430 0



Agustus 1.797.709 0 1.100.000 0 0 0 0 2.897.709 144.885 57.384 202.269 2.695.440 32.345.275 28.350.000 3.995.000 199.750 0 16.640

Is Suharyanto September Oktober 1.797.709 1.797.709 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.709 2.897.709 144.885 57.384 202.269 2.695.440 32.345.275 28.350.000 3.995.000 199.750 0 16.640

144.885 57.384 202.269 2.695.440 32.345.275 28.350.000 3.995.000 199.750 0 16.640

November 1.797.709 0 1.100.000 0 0 0 0 2.897.709 144.885 57.384 202.269 2.695.440 32.345.275 28.350.000 3.995.000 199.750 0 16.640



Januari 1.654.923 0 900.000 0 0 0 0 2.554.923

Februari 1.749.929 0 1.100.000 0 95.006 0 0 2.944.935

Maret 1.749.929 0 1.100.000 0 0 0 0 2.849.929

Sriyono April 1.749.929 0 1.100.000 0 0 1.366.400 0 4.216.329

Mei 1.749.929 0 1.100.000 0 0 0 0 2.849.929

Juni Juli 1.749.929 20.999.148 0 0 1.100.000 13.200.000 0 0 280.000 0 84.400 2.174.400 0 1.463.929 3.214.329 37.837.477

127.746 147.247 142.496 210.816 142.496 160.716 1.891.874 53.551 54.919 54.919 54.919 54.919 54.919 659.028 181.297 202.166 197.415 265.735 197.415 215.635 2.550.902 2.373.626 2.742.769 2.652.514 3.950.594 2.652.514 2.998.694 0 28.483.510 32.913.231 31.830.163 47.407.123 31.830.163 35.984.323 35.286.575 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 0 513.000 0 15.007.000 0 3.584.000 2.886.000 0 25.650 0 750.350 0 179.200 144.300 0 0 0 0 0 0 69.550 0 2.130 0 62.520 0 14.930 0



Agustus 1.749.929 0 1.100.000 0 0 224.750 0 3.074.679 153.734 54.919 208.653 2.866.026 34.392.313 32.400.000 1.992.000 99.600 0 8.300

Sriyono September Oktober 1.749.929 1.749.929 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 191.950 419.150 0 0 3.041.879 3.269.079 152.094 54.919 207.013 2.834.866 34.018.393 32.400.000 1.618.000 80.900 0 6.740

163.454 54.919 218.373 3.050.706 36.608.473 32.400.000 4.208.000 210.400 0 17.530

November 1.749.929 0 1.100.000 0 0 220.000 0 3.069.929 153.496 54.919 208.415 2.861.514 34.338.163 32.400.000 1.938.000 96.900 0 8.070



Januari 1.731.537 342.002 358.114 0 0 0 0 2.431.653

Februari 1.742.539 396.378 393.486 0 13.516 0 0 2.545.919

Maret 1.742.539 740.894 0 0 0 0 0 2.483.433

Juweni April 1.742.539 796.461 0 0 0 0 0 2.539.000

Mei 1.742.539 714.963 0 0 0 0 0 2.457.502

Juni Juli 1.742.539 20.910.468 770.530 9.513.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.507.937 2.513.069 31.931.489

121.583 127.296 124.172 126.950 122.875 125.653 1.596.574 57.089 57.686 57.686 57.686 57.686 57.686 692.232 178.672 184.982 181.858 184.636 180.561 183.339 2.288.806 2.252.981 2.360.937 2.301.575 2.354.364 2.276.941 2.329.730 0 27.035.776 28.331.245 27.618.904 28.252.368 27.323.291 27.956.755 29.642.683 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Juweni Agustus 1.742.539 766.825 0 0 0 0 0 2.509.364

September 1.742.539 822.392 0 0 0 0 0 2.564.931

Oktober 1.742.539 792.757 0 0 0 0 0 2.535.296

November 1.742.539 792.757 0 0 0 0 0 2.535.296

125.468 57.686 183.154 2.326.210 27.914.518 32.400.000 0 0 0 0

128.247 57.686 185.933 2.378.998 28.547.981 32.400.000 0 0 0 0

126.765 57.686 184.451 2.350.845 28.210.142 32.400.000 0 0 0 0

126.765 57.686 184.451 2.350.845 28.210.142 32.400.000 0 0 0 0


Tabel V.39 Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 (dalam Rupiah) Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan Pengurang : Biaya Jabatan ASPEN Jumlah Pengurang Jumlah Penghasilan Neto Sebulan Jumlah Penghasilan Neto Setahun PTKP (TK/0) PKP PPh Pasal 21 terutang setahun PPh Pasal 21 terutang atas THR PPh Pasal 21 terutang sebulan (÷12) Sumber: Data diolah

Januari 1.643.921 324.407 338.460 0 0 0 0 2.306.788

Februari 1.654.923 376.134 373.242 0 13.516 0 0 2.417.815

Agus Hernawan Maret April Mei 1.654.923 1.654.923 1.654.923 703.055 755.784 678.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.357.978 2.410.707 2.333.371

Juni Juli 1.654.923 19.859.076 731.177 9.027.228 0 0 0 0 0 0 0 466.800 0 1.430.923 2.386.100 30.784.027

115.339 120.891 117.899 120.535 116.669 119.305 1.539.201 52.977 53.551 53.551 53.551 53.551 53.551 642.612 168.316 174.442 171.450 174.086 170.220 172.856 2.181.813 2.138.472 2.243.373 2.186.528 2.236.621 2.163.151 2.213.244 0 25.661.659 26.920.479 26.238.337 26.839.448 25.957.817 26.558.928 28.602.214 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 1.361.000 2.620.000 1.938.000 2.539.000 1.657.000 2.258.000 4.302.000 68.050 131.000 96.900 126.950 82.850 112.900 215.100 0 0 0 0 0 0 68.000 5.670 10.910 8.070 10.570 6.900 9.400 0


Tabel V.39 (lanjutan) Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan Pengurang : Biaya Jabatan ASPEN Jumlah Pengurang Jumlah Penghasilan Neto Sebulan Jumlah Penghasilan Neto Setahun PTKP (TK/0) PKP PPh Pasal 21 terutang setahun PPh Pasal 21 terutang atas THR PPh Pasal 21 terutang sebulan (÷12) Sumber: Data diolah

Agustus 1.654.923 727.662 0 0 0 1.387.110 0 3.769.695 188.485 53.551 242.036 3.527.659 42.331.911 24.300.000 18.031.000 901.550 0 75.120

Agus Hernawan September Oktober 1.654.923 1.654.923 780.391 752.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.435.314 2.407.192 121.766 53.551 175.317 2.259.997 27.119.968 24.300.000 2.819.000 140.950 0 11.740

120.360 53.551 173.911 2.233.281 26.799.377 24.300.000 2.499.000 124.950 0 10.410

November 1.654.923 752.269 0 0 0 0 0 2.407.192 120.360 53.551 173.911 2.233.281 26.799.377 24.300.000 2.499.000 124.950 0 10.410



Januari 1.632.919 321.893 335.652 0 0 0 0 2.290.464

Februari 1.654.923 376.134 370.350 0 27.032 0 0 2.428.439

Maret 1.654.923 653.841 0 0 0 0 0 2.308.764

Sukamto April 1.654.923 755.784 0 0 0 0 0 2.410.707

Mei 1.654.923 678.448 0 0 0 0 0 2.333.371

Juni Juli 1.654.923 19.859.076 731.177 9.027.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.430.923 2.386.100 30.317.227

114.523 121.422 115.438 120.535 116.669 119.305 1.515.861 52.403 53.551 53.551 53.551 53.551 53.551 642.612 166.926 174.973 168.989 174.086 170.220 172.856 2.158.473 2.123.538 2.253.466 2.139.775 2.236.621 2.163.151 2.213.244 0 25.482.454 27.041.593 25.677.298 26.839.448 25.957.817 26.558.928 28.158.754 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Agustus 1.654.923 727.662 0 0 0 0 0 2.382.585 119.129 53.551 172.680 2.209.905 26.518.857 30.375.000 0 0 0 0

Sukamto September Oktober 1.654.923 1.654.923 780.391 752.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.435.314 2.407.192 121.766 53.551 175.317 2.259.997 27.119.968 30.375.000 0 0 0 0

120.360 53.551 173.911 2.233.281 26.799.377 30.375.000 0 0 0 0

November 1.654.923 752.269 0 0 0 0 0 2.407.192 120.360 53.551 173.911 2.233.281 26.799.377 30.375.000 0 0 0 0



Januari 1.632.919 321.893 335.652 0 0 0 0 2.290.464

Februari 1.643.921 373.242 370.350 0 13.516 0 0 2.401.029

Maret 1.643.921 697.649 0 0 0 4.200 0 2.345.770

Hudiyanto April 1.643.921 749.973 0 0 0 0 0 2.393.894

Mei 1.643.921 673.231 0 0 0 0 0 2.317.152

Juni Juli 1.643.921 19.727.052 725.555 8.957.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.419.921 2.369.476 30.104.781

114.523 120.051 117.289 119.695 115.858 118.474 1.505.239 52.403 52.977 52.977 52.977 52.977 52.977 635.724 166.926 173.028 170.266 172.672 168.835 171.451 2.140.963 2.123.538 2.228.001 2.175.505 2.221.222 2.148.317 2.198.025 0 25.482.454 26.736.007 26.106.054 26.654.668 25.779.809 26.376.302 27.963.818 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 30.375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Agustus 1.643.921 722.067 0 0 0 0 0 2.365.988 118.299 52.977 171.276 2.194.712 26.336.539 30.375.000 0 0 0 0

Hudiyanto September Oktober 1.643.921 1.643.921 774.390 746.484 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 2.718.311 2.390.405 135.916 52.977 188.893 2.529.418 30.353.021 30.375.000 0 0 0 0

119.520 52.977 172.497 2.217.908 26.614.893 30.375.000 0 0 0 0

November 1.654.923 746.484 0 0 0 0 0 2.401.407 120.070 52.977 173.047 2.228.360 26.740.316 30.375.000 0 0 0 0



Januari 1.549.619 302.862 314.393 0 0 0 0 2.166.874

Februari 1.559.678 351.098 348.454 0 12.357 0 0 2.271.587

Maret 1.856.091 656.258 0 0 0 0 0 2.512.349

Poniran April 1.559.678 705.477 0 0 0 0 0 2.265.155

Mei 1.559.678 633.289 0 0 0 0 0 2.192.967

Juni Juli 1.559.678 18.716.136 682.508 8.426.352 0 0 0 0 0 0 98.350 0 0 1.335.678 2.340.536 28.478.166

108.344 113.579 125.617 113.258 109.648 117.027 1.423.908 48.335 48.887 48.887 48.887 48.887 48.887 586.644 156.679 162.466 174.504 162.145 158.535 165.914 2.010.552 2.010.195 2.109.121 2.337.845 2.103.010 2.034.432 2.174.622 0 24.122.344 25.309.448 28.054.135 25.236.123 24.413.180 26.095.466 26.467.614 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 0 0 295.000 0 0 0 0 0 0 14.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.220 0 0 0 0



Agustus 1.559.678 679.227 0 0 0 0 0 2.238.905 111.945 48.887 160.832 2.078.073 24.936.873 28.350.000 0 0 0 0

Poniran September Oktober 1.559.678 1.559.678 728.446 702.196 0 0 0 0 0 0 0 47.450 0 0 2.288.124 2.309.324 114.406 48.887 163.293 2.124.831 25.497.970 28.350.000 0 0 0 0

115.466 48.887 164.353 2.144.971 25.739.650 28.350.000 0 0 0 0

November 1.559.678 702.196 0 0 0 0 0 2.261.874 113.094 48.887 161.981 2.099.893 25.198.720 28.350.000 0 0 0 0



Januari 1.549.619 302.862 314.393 0 0 0 0 2.166.874

Februari 1.559.678 351.098 348.454 212.100 12.357 0 0 2.483.687

Maret 1.559.678 633.289 0 0 0 0 0 2.192.967

Ari Nugroho April Mei 1.559.678 1.559.678 705.477 633.289 0 0 0 0 0 0 0 310.000 0 0 2.265.155 2.502.967

Juni Juli 1.559.678 18.716.136 682.508 8.426.352 0 0 0 0 0 0 0 357.600 0 1.335.678 2.242.186 28.835.766

108.344 124.184 109.648 113.258 125.148 112.109 1.441.788 48.335 48.887 48.887 48.887 48.887 48.887 586.644 156.679 173.071 158.535 162.145 174.035 160.996 2.028.432 2.010.195 2.310.616 2.034.432 2.103.010 2.328.932 2.081.190 0 24.122.344 27.727.388 24.413.180 25.236.123 27.947.180 24.974.276 26.807.334 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 28.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Agustus 1.559.678 679.227 0 0 0 27.500 0 2.266.405 113.320 48.887 162.207 2.104.198 25.250.373 28.350.000 0 0 0 0

Ari Nugroho September Oktober 1.559.678 1.559.678 728.446 702.196 0 0 0 0 0 0 0 453.400 0 0 2.288.124 2.715.274 114.406 48.887 163.293 2.124.831 25.497.970 28.350.000 0 0 0 0

135.764 48.887 184.651 2.530.623 30.367.480 28.350.000 2.017.000 100.850 0 8.400

November 1.559.678 633.289 0 0 0 0 0 2.192.967 109.648 48.887 158.535 2.034.432 24.413.180 28.350.000 0 0 0 0


Penghitungan PPh pasal 21 Masa baik atas penghasilan teratur maupun tidak teratur yang dilakuka PT. Madubaru, belum semua komponen penghitungan sudah sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012. Komponen yang belum sama yaitu penghitungan penghasilan neto sebulan, penghitungan biaya jabatan, iuran pensiun, dan pembulatan jumlah PKP untuk penerapan tarif pajak pasal 17 ayat (1). PT. Madubaru tidak mengikuti langkah menghitung penghasilan neto sebulan tetapi menghitung penghasilan bruto setahun. Penghitungan biaya jabatan dan iuran pensiun sebagai pengurang penghasilan neto sebulan tidak dilakukan pula. Komponen-komponen yang sudah sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 yaitu penghitungan penghasilan bruto sebulan, penentuan PTKP, penghitungan PKP, penghitungan PPh pasal 21 setahun dan penghitungan PPh pasal 21 sebulan, serta penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Hasil PPh pasal 21 terutang setahun

tidak

semua

dapat

diperoleh

keterbatasan informasi dari pihak PT. Madubaru.

karena


2. Membandingkan antara penghitungan PPh pasal 21 terutang dalam tahun pajak 2014 sebagai dasar pengisian Formulir 1721 A1 yang dilakukan PT. Madubaru untuk pegawai tetap Rayon Bantul tahun 2014 dan penghitungan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Penulis akan membandingkan penghitungan PPh pasal 21 terutang dalam tahun pajak 2014 sebagai dasar pengisian SPT pada masing-masing sampel. Penghitungan yang dilakukan penulis sesuai Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-31.PJ/2012. Perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 terutang tahun pajak 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel V.44 Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2014 (dalam rupiah) Haryono Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Jumlah PPh Pasal 21 yang lebih dipotong Sumber : Data diolah

30.892 62.250 3.471.040 38.436.843

PER31/PJ/2012 24.380.585 7.067.501 862.176 0 30.892 62.250 3.471.040 35.874.444

1.921.842 759.788 2.681.630 35.755.213 35.755.213 30.375.000 5.380.213

1.793.722 828.712 2.622.434 34.080.722 34.080.722 30.375.000 3.705.000

269.011 269.011 269.011 0 0

185.250 185.250 148.340 36.910 0

PT. Madubaru 24.380.585 9.629.900 862.176


Tabel V.44 (lanjutan) Ngadiman Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Pengobatan Pegawai THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Jumlah PPh Pasal 21 yang lebih dipotong Sumber : Data diolah

19.108.053 9.013.695 784.007 0 44.022 2.299.900 3.190.648 34.440.325

PER31/PJ/2012 22.674.501 7.391.167 784.007 0 44.022 2.299.900 3.190.648 36.384.245

1.722.016 679.813 2.401.829 32.038.496 32.038.496 30.375.000 1.663.496

1.819.212 739.585 2.558.797 33.825.448 33.825.448 30.375.000 3.450.000

83.175 83.175 83.175 0 0

172.500 172.500 123.440 49.060 0

PT. Madubaru


Tabel V.44 (lanjutan) R. Ganis M Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Jumlah PPh Pasal 21 yang lebih dipotong Sumber : Data diolah

19.108.053 4.393.018 6.834.007 0 44.022 3.592.550 3.190.648 37.162.298

PER31/PJ/2012 20.711.817 4.393.018 6.834.007 0 44.022 3.592.550 3.190.648 38.766.062

1.858.115 679.813 2.537.928 34.624.370 34.624.370 28.350.000 6.274.370

1.938.303 739.585 2.677.888 36.088.174 36.088.174 28.350.000 7.738.000

313.719 313.719 313.719 0 0

386.900 386.900 224.520 162.380 0

PT. Madubaru


Tabel V.44 (lanjutan) Tubiyat Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Jumlah PPh Pasal 21 yang lebih dipotong Sumber : Data diolah

18.988.603 8.951.601 790.195 0 14.674 233.200 3.166.758 32.145.031

PER31/PJ/2012 22.557.943 8.951.601 790.195 0 14.674 233.200 3.166.758 35.714.371

1.607.252 674.226 2.281.478 29.863.553 29.863.553 30.375.000 0

1.785.719 733.196 2.518.915 33.195.456 33.195.456 30.375.000 2.820.000

0 0 0 0 0

141.000 141.000 67.030 73.970 0

PT. Madubaru


Tabel V.44 (lanjutan) Sri Hartono Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Jumlah PPh Pasal 21 yang lebih dipotong Sumber : Data diolah

18.986.714 0 13.000.000 0 23.890 11.650 3.168.015 35.190.269

PER31/PJ/2012 22.543.466 013.000.000 0 23.890 11.650 3.168.015 38.747.021

1.759.513 673.761 2.433.274 32.756.995 32.756.995 26.325.000 6.431.995

1.937.351 732.556 2.669.907 36.077.114 36.077.114 26.325.000 9.752.000

321.600 321.600 321.600 0 0

487.600 487.600 354.630 132.970 0

PT. Madubaru


Tabel V.44 (lanjutan) Basuki Y Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Jumlah PPh Pasal 21 yang lebih dipotong Sumber : Data diolah

18.833.318 0 13.000.000 1.041.300 23.890 1.467.650 3.142.868 37.509.026

PER31/PJ/2012 22.390.070 0 13.000.000 1.041.300 23.890 1.467.650 3.142.868 41.065.778

1.875.451 666.708 2.542.159 34.966.867 34.966.867 30.375.000 4.591.867

2.053.289 724.876 2.778.165 38.287.613 38.287.613 30.375.000 7.912.000

229.593 229.593 229.593 0 0

395.600 395.600 280.220 115.380 0

PT. Madubaru


Tabel V.44 (lanjutan) Suhardi Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Jumlah PPh Pasal 21 lebih bayar Sumber : Data diolah

18.689.978 0 13.000.000 0 23.890 584.400 3.118.978 35.417.246

PER31/PJ/2012 22.249.202 0 13.000.000 0 23.890 584.400 3.118.978 38.976.470

1.770.862 659.854 2.430.716 32.986.530 32.986.530 32.400.000 586.530

1.948.824 717.220 2.666.044 36.310.427 36.310.427 32.400.000 3.910.000

29.327 29.327 29.327 0 0

195.500 195.500 119.260 76.240 0

PT. Madubaru


Tabel V.44 (lanjutan) Is Suharyanto Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Jumlah PPh Pasal 21 lebih bayar Sumber : Data diolah

18.114.732 0 13.000.000 0 367.776 52.350 3.023.418 34.558.276

PER31/PJ/2012 20.904.142 0 13.000.000 0 367.776 52.350 3.023.418 37.347.686

1.727.914 633.415 2.361.329 32.196.947 32.196.947 28.350.000 3.846.947

1.867.384 687.715 2.555.099 34.792.587 34.792.587 28.350.000 6.442.000

192.347 192.347 192.347 0 0

322.100 322.100 244.540 77.560 0

PT. Madubaru


Tabel V.44 (lanjutan) Sriyono Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Jumlah PPh Pasal 21 lebih bayar Sumber : Data diolah

17.534.142 0 13.000.000 0 375.006 2.857.300 2.927.858 36.694.306

PER31/PJ/2012 20.904.142 0 13.000.000 0 375.006 2.857.300 2.927.858 40.064.306

1.834.715 606.380 2.441.095 34.253.211 34.253.211 32.400.000 1.853.211

2.003.215 691.635 2.694.850 37.369.456 37.369.456 32.400.000 4.969.000

92.661 92.661 92.661 0 0

248.450 248.450 189.770 58.680 0

PT. Madubaru


Tabel V.44 (lanjutan) Juweni Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Jumlah PPh Pasal 21 lebih bayar Sumber : Data diolah

18.084.242 8.525.177 751.600 0 13.516 0 3.015.874 30.390.409

PER31/PJ/2012 20.899.466 8.525.177 751.600 0 13.516 0 3.015.874 33.205.633

1.519.520 636.581 2.156.101 28.324.308 28.324.308 32.400.000 0

1.660.282 691.635 2.351.917 30.853.716 30.853.716 32.400.000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

PT. Madubaru


Tabel V.44 (lanjutan)

Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Jumlah PPh Pasal 21 lebih bayar Sumber : Data diolah

Agus Hernawan PERPT. Madubaru 31/PJ/2012 17.160.074 19.848.074 8.089.649 8.089.649 711.702 711.702 0 0 13.516 13.516 1.448.960 1.448.960 2.861.846 2.861.846 30.285.747 32.973.747 1.514.287 592.172 2.106.459 28.179.288 28.179.288 24.300.000 3.879.288

1.648.687 642.038 2.290.725 30.683.022 30.683.022 24.300.000 6.383.000

193.964 193.964 193.964 0 0

319.150 319.150 227.200 91.950 0


Tabel V.44 (lanjutan) Sukamto Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Jumlah PPh Pasal 21 lebih bayar Sumber : Data diolah

17.149.072 8.037.921 706.002 0 27.032 0 2.861.846 28.781.873

PER31/PJ/2012 19.837.072 8.037.921 706.002 0 27.032 0 2.861.846 31.469.873

1.439.094 591.598 2.030.692 26.751.181 26.751.181 30.375.000 0

1.573.494 635.150 2.208.644 29.261.229 29.261.229 30.375.000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

PT. Madubaru


Tabel V.44 (lanjutan) Hudiyanto Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Jumlah PPh Pasal 21 lebih bayar Sumber : Data diolah

13.516 304.200 2.839.842 28.919.035

PER31/PJ/2012 19.749.056 8.027.425 706.002 0 13.516 304.200 2.839.842 31.640.041

1.445.952 585.992 2.031.944 26.887.091 26.887.091 30.375.000 0

1.582.002 586.092 2.168.094 29.471.947 29.471.947 30.375.000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

PT. Madubaru 17.028.050 8.027.425 706.002


Tabel V.44 (lanjutan) Poniran Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Jumlah PPh Pasal 21 lebih bayar Sumber : Data diolah

16.018.077 7.551.230 662.847 0 12.357 356.250 2.671.356 27.272.117

PER31/PJ/2012 19.002.490 7.551.230 662.847 0 12.357 356.250 2.671.356 30.256.530

1.363.606 541.766 1.905.372 25.366.745 25.366.745 28.350.000 0

1.512.827 635.150 2.147.977 28.108.554 28.108.554 28.350.000 0

0 0 0 0 0

0 0 1.220 0 1.220

PT. Madubaru


Tabel V.44 (lanjutan) Ari Nugroho Keterangan Gaji Pokok Tunjangan Kompensasi Tunjangan Langsung Tunjangan Perjalanan Dinas Penghasilan Lain-lain Tunjangan Pengobatan Pegawai THR dan Jasa Produksi Jumlah penghasilan bruto Pengurangan: Biaya jabatan Asuransi tenaga kerja dan pensiun (ASPEN) Jumlah pengurangan Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto disetahunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh pasal 21 terutang setahun: 5% × PKP Jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang telah dilunasi Jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Jumlah PPh Pasal 21 lebih bayar Sumber : Data diolah

16.018.077 7.459.354 662.847 212.100 12.357 820.700 2.671.356 27.856.791

PER31/PJ/2012 18.706.077 7.459.354 662.847 212.100 12.357 820.700 2.671.356 30.544.791

1.392.840 541.766 1.934.606 25.922.185 25.922.185 28.350.000 0

1.527.240 586.092 2.113.332 28.431.459 28.431.459 28.350.000 81.000

0 0 0 0 0

4.050 4.050 8.400 0 4.350

PT. Madubaru


Berdasarkan perbandingan penghitungan tersebut maka akan dijelaskan penghitungan PPh pasal 21 terutang dalam tahun pajak 2014 sebagai dasar pengisian Formulir 1721 A1 yang dilakukan PT. Madubaru sebagai berikut: a. Peghitungan penghasilan bruto yang dilakukan PT. Madubaru yaitu penghasilan bruto atas penghasilan teratur ditambah dengan penghasilan bruto atas penghasilan tidak teratur. Penghitungan penghasilan bruto atas penghasilan teratur yang dilakukan PT. Madubaru yaitu Gaji Pokok ditambah Tunjangan Kompensasi, Tunjangan Langsung, Tunjangan Perjalanan Dinas, Penghasilan Lain-lain, dan Tunjangan Pegawai. Komponen Gaji

Pokok terdiri

dari

PhDP, Tunjangan

Struktural, Tunjangan Fungsional, dan Tunjangan Alih bagi pegawai yang mendapatkannya. Penghitungan penghasilan bruto atas penghasilan tidak teratur

yang dilakukan PT.

Madubaru yaitu Tunjangan Hari Raya (THR) ditambah Jasa Produksi. THR diterima pegawai sebesar 1 kali PhDP pada bulan Juli 2014. Jasa produksi yang diterima pegawai, besarnya ditentukan oleh perusahaan dan diberikan pada akhir bulan Desember 2014. b. Penghitungan biaya jabatan yang dilakukan PT. Madubaru adalah jumlah penghasilan bruto dikalikan 5%.


c.

PT. Madubaru melakukan penghitungan ASPEN sebagai iuran pensiun yaitu Penghasilan Dana Pensiun (PhDP) selama setahun dikali 5%. PhDP merupakan komponen yang termasuk dalam gaji pokok setiap pegawai. Biaya jabatan dan ASPEN merupakan

komponen

pengurang

dalam

penghitungan

penghasilan neto. d. Penghasilan neto yang dilakukan PT. Madubaru yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan ASPEN. e. Penghitungan PTKP yang dilakukan PT. Madubaru disesuaikan dengan status dan jumlah tanggungan setiap pegawai. Peraturan yang dipakai dalam menentukan besarnya PTKP yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.011/2012 dengan ketentuan

Rp24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak

orang pribadi, Rp2.025.000,00 tambahan untuk wajib Pajak yang kawin, Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. f. Penghitungan PKP yang dilakukan PT. Madubaru yaitu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. g. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan PT. Madubaru yaitu PKP dikalikan dengan tarif pemotongan pasal


17 ayat (1) dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 namun jumlah PKP tidak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Besarnya tarif pemotongan PPh pasal 21 atas PKP yaitu penghasilan kena pajak dari Rp0,00 sampai dengan

Rp50.000.000,00

dikenakan

tarif

sebesar

5%,

penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 15%, penghasilan kena

pajak

di

Rp500.000.000,00

atas

Rp250.000.000,00

dekenakan

tarif

sampai

sebesar

dengan

25%,

dan

penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 30%. D. Pembahasan Pembahasan tentang langkah-langkah penghitungan PPh pasal 21 antara PT. Madubaru dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 adalah sebagai berikut: 1. Penghitungan PPh pasal 21 Masa Pajak 2014 Penghitungan PPh pasal 21 Masa terdiri dari penghitungan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan penghitungan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur. a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang telah dilakukan PT. Madubaru, ditemukan komponen penghitungan sudah sama dengan Peraturan Direktur Jenderal


Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 antara lain penghitungan bruto sebulan,

penghitungan

PTKP,

penghitungan

PKP,

penghitungan PPh pasal 21 terutang dan penghitungan PPh pasal 21 terutang sebulan. Komponen penghitungan yang tidak sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 yaitu penghitungan neto sebulan, penghitungan biaya

jabatan,

dan

penghitungan

iuran

pensiun

serta

pembulatan jumlah PKP untuk keperluan penerapan tarif pajak pasal 17 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penghitungan penghasilan bruto sebulan yang dilakukan PT. Madubaru yaitu menghitung seluruh komponen penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan kompensasi, tunjangan langsung, tunjangan perjalanan dinas, tunjangan pengobatan pegawai dan penghasilan lain-lain. Penghitungan neto sebulan tidak dilakukan tetapi PT. Madubaru

melakukan

penghasilan

bruto

setahun

yaitu

penghasilan bruto dikali 12. Penghitungan neto setahun yang dilakukan PT. Madubaru yaitu penghasilan bruto setahun dikurangi dengan biaya jabatan atas penghasilan bruto setahun dan iuran pensiun setahun. Biaya jabatan yang ditetapkan PT. Madubaru sebesar 5% dan iuran pensiun ditetapkan sebesar 5% dari Penghasilan Dana Pensiun (PhDP) setahun.


Penghitungan PKP yang dilakukan PT. Madubaru yaitu penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Besarnya PTKP sebagai pengurang, ditentukan sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.011/2012. Penghitungan PPh pasal 21 terutang setahun menurut PT. Madubaru yaitu PKP dikali dengan tarif pasal 17 dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 namun jumlah PKP tidak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sesuai dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (4). Penghitungan PPh pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan PT. Madubaru yaitu jumlah PPh pasal 21 terutang dibagi dengan 12. b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yang dilakukan PT. Madubaru terdiri dari 3 langkah yaitu menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur, menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur, dan menghitung selisih antara PPh pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur dengan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur. Langkah-langkah yang telah dilakukan PT. Madubaru dalam menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur sudah sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012

namun

jumlah

PKP

untuk

keperluan

penerapan tarif pasal 17 ayat (1) dalam Undang-Undang


Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tidak dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur yang dilakukan PT. Madubaru yaitu dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah Tunjangan Hari Raya yang diberikan pada bulan Juli 2014. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang dilakukan PT. Madubaru yaitu dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa THR. Penghitungan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur yang dilakukan PT. Madubaru yaitu menghitung selisih antara PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur berupa THR dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur. 2. Penghitungan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2014 Penghitungan PPh pasal 21 tahun pajak 2014 sebagai dasar pengisian Formulir 1721 A1 ditemukan komponen-komponen yang sudah sesuai antara lain penghitungan biaya jabatan, penghitungan ASPEN sebagai iuran pensiun, penghitungan penghasilan neto, penghitungan

PTKP,

dan

penghitungan

PKP.

Komponen

penghitungan yang belum sesuai yaitu penghitungan penghasilan bruto dan penghitungan PPh pasal 21 terutang. Peghitungan penghasilan bruto yang dilakukan PT. Madubaru yaitu penghasilan bruto atas penghasilan teratur ditambah dengan penghasilan bruto


atas penghasilan tidak teratur. Penghitungan penghasilan bruto atas penghasilan teratur yang dilakukan PT. Madubaru yaitu Gaji Pokok ditambah Tunjangan Kompensasi, Tunjangan Langsung, Tunjangan Perjalanan Dinas, Penghasilan Lain-lain, dan Tunjangan Pegawai.

Penghitungan

penghasilan

bruto

untuk

beberapa

karyawan tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karena penghitungan gaji pokok tidak ditambahkan dengan Tunjangan Struktural, Tunjangan Fungsional, dan Tunjangan Alih. Penghitungan biaya jabatan yang dilakukan PT. Madubaru adalah jumlah penghasilan bruto dikalikan 5%. PT. Madubaru melakukan penghitungan ASPEN sebagai iuran pensiun yaitu Penghasilan Dana Pensiun (PhDP) selama setahun dikali 5%. PhDP merupakan komponen yang termasuk dalam gaji pokok setiap pegawai. Biaya jabatan dan ASPEN merupakan komponen pengurang dalam penghitungan penghasilan neto. Penghasilan neto yang dilakukan PT. Madubaru yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan ASPEN. Penghitungan PTKP yang dilakukan PT. Madubaru disesuaikan dengan status dan jumlah tanggungan setiap pegawai. Peraturan yang dipakai dalam menentukan besarnya PTKP yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.011/2012 dengan ketentuan Rp24.300.000,00

untuk

diri

Wajib

Pajak

orang

pribadi,


Rp2.025.000,00 tambahan untuk wajib Pajak yang kawin, Rp24.300.000,00 penghasilannya

tambahan digabung

untuk

dengan

seorang penghasilan

istri suami,

yang dan

Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Penghitungan PKP yang dilakukan PT. Madubaru yaitu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan PT. Madubaru yaitu PKP dikalikan dengan tarif pemotongan pasal 17 ayat (1) dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 namun jumlah PKP belum dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Besarnya tarif pemotongan PPh pasal 21 atas PKP yaitu penghasilan kena pajak dari Rp0,00 sampai dengan Rp50.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 5%, penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 15%, penghasilan kena pajak di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 dekenakan tarif sebesar 25%, dan penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 30%.


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT.Madubaru, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Penghitungan PPh pasal 21 Masa yang dilakukan PT. Madubaru untuk pegawai tetap Rayon Bantul tahun 2014 baik atas penghasilan teratur maupun penghasilan teratur belum sesuai sepenuhnya karena beberapa komponen penghitungan tidak sama dengan penghitungan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 dan jumlah PKP tidak dibulatkan penuh ke bawah dalam ribuah penuh seuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (4). a. Penghitungan PPh pasal 21 Masa atas penghasilan teratur Komponen-komponen yang sudah sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 antara lain : 1) Penghitungan bruto sebulan, 2) Penghasilan Kena Pajak (PKP), 3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), 4) PPh Pasal 21 terutang sebulan. Komponen-komponen yang belum sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 antara lain:

171


1. Penghitungan penghasilan neto sebulan PT. Madubaru tidak melakukan penghitungan penghasilan neto sebulan tetapi melakukan penghitungan bruto setahun. 2. Penghitungan Biaya Jabatan PT. Madubaru tidak melakukan penghitungan biaya jabatan. 3. Penghitungan Iuran Pensiun PT. Madubaru tidak melakukan penghitungan iuran pensiun. 4. Penghitungan Neto Setahun Penghitungan neto setahun yang dilakukan PT. Madubaru tidak sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 yaitu penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan dari penghasilan bruto setahun dan dikurangi iuran pensiun setahun. 5. Penghitungan PPh pasal 21 terutang Penghitungan PPh pasal 21 terutang yang dilakukan PT. Madubaru tidak sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karena jumlah PKP tidak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh untuk penerapan tarif pajak pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. b. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 namun jumlah PKP tidak dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (4) dan perlu koreksi penghitungan kembali agar tidak terjadi kesalahan penghitungan.


2. Penghitungan PPh pasal 21 terutang dalam Tahun Pajak 2014 sebagai dasar pengisian Formulir 1721 A1 yang dilakukan PT. Madubaru untuk pegawai tetap Rayon Bantul tahun 2014 belum sesuai sepenuhnya dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 karena PT. Madubaru tidak menjumlahkan seluruh penghasilan bruto dan jumlah PKP belum dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (4). Komponen-komponen yang sudah sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012: a. Penghitungan biaya jabatan dan iuran pensiun, b. Penghitungan penghasilan neto, c. Penghitungan PTKP, d. Penghitungan PKP. Komponen yang belum sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2012 antara lain: a. Penghitungan penghasilan bruto PT. Madubaru tidak menjumlahkan seluruh penghasilan yaitu Tunjangan Struktural dan Tunjangan Fungsional tidak dimasukan ke dalam gaji pokok. b. Penghitungan PPh pasal 21 terutang Penghitungan PPh pasal 21 terutang yang dilakukan PT. Madubaru tidak sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 36 Tahun 2008 karena jumlah PKP tidak dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh sesuai dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (4).


B. Keterbatasan Penelitian Data yang diperoleh oleh penulis dibatasi oleh perusahaan sehingga penulis harus mencatat data-data yang berkaitan dengan penghitungan PPh pasal 21 di tempat dan tidak dapat leluasa mengambil data. Waktu untuk mencatat data-data penghitungan PPh Pasal 21 memakan waktu lama karena harus menunggu sampai data bisa disediakan.

C. Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan ksimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang diharapkan memberikan manfaat; 1. Bagi PT. Madubaru Yogyakarta Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur bagi pegawai tetap PT. Madubaru. 2. Bagi penelitian selanjutnya Penelitian selanjutnya diharapkan mendapatkan rincian data secara lengkap untuk meningkatkan keakuratan penelitian.


DAFTAR PUSTAKA

Halim,

Abdul.,

Rangga

Bawono,

Icuk.,

Dara,

Amin.

2014.

PerpajakanKonsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Salemba Empat, Jakarta. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. ANDI, Yogyakarta Pohan,

Chairil

Anwar.

2013.

Manajemen

Perpajakan

Strategi

Perencanaan Pajak dan Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta. Sanusi, Anwar. 2001. Meodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat, Jakarta. Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta, Bandung. Sumarsan, Thomas. 2013. Tax Riview dan Strategi Perencanaan Pajak. PT Indeks, Jakarta. Umar, Husein. 2005. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Usman dan Subroto. 1980. Pajak-Pajak Indonesia. Cetakan Kedua. Angkasa, Bandung. Wardhana, F. Puput Pramudha. 2013. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus di PT. Madubaru). Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

175


Yovinta, Maria Vari. 2014. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus di Yayasan Swana Santa Palang Biru Kutoarjo). Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. ______. 2012. Peraturan 31/PJ/2012

Direktur

Tentang

Jenderal

Pedoman

Pajak

Teknis

Nomor

Cara

PER-

Pemotongan,

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. ______. 2008. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan. ______. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. ______. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. ______. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


LAMPIRAN

177


LAMPIRAN 1 Tabel 1. Data Penghasilan Pegawai Tetap PT. Madubaru Rayon Bantul 2014 JANUARI Keterangan

Haryono

PhDP 1.710.373 T STRUK 286.000 T FUNG T ALIH 12.291 GAJI_POKOK 2.008.664 T KOMPENSASI 390.766 T LA 412.585 T DINAS PENGHASILAN LAINYA TUNJANGAN OBAT THR DLL JUMLAH_PENGHASILAN 2.812.015 Sumber: PT. Madubaru

1.559.489 286.000

1.559.489 122.500

1.571.434 286.000

1.559.489 286.000

1.547.544 286.000

Is Suharyanto 1.535.599 1.485.933 286.000 224.000

-

-

-

-

-

-

11.204 1.856.693 356.294 374.078 2.587.065

11.147 1.693.136 356.294 374.078 2.423.508

11.445 1.868.879 359.023 377.126 2.605.028

10.396 1.855.885 900.000 2.755.885

10.396 1.843.940 900.000 412.100 3.156.040

Ngadiman

R. Ganis M

Tubiyat

178

Sri Hartono

Basuki Y

Suhardi B

10.602 1.832.201 900.000 2.732.201

1.709.933 900.000 2.609.933


Keterangan

Sriyono

PhDP 1.430.923 T STRUK 224.000 T FUNG T ALIH GAJI_POKOK 1.654.923 T KOMPENSASI T LA 900.000 T DINAS PENGHASILAN LAINYA TUNJANGAN OBAT THR DLL JUMLAH_PENGHASILAN 2.554.923 Sumber: PT. Madubaru

Juweni 1.496.935 224.000

Tabel 1. lanjutan Agus Sukamto Hernawan 1.419.921 1.408.919 224.000 224.000

Hudiyanto

Poniran

Ari Nugroho

1.408.919 224.000

1.325.619 224.000

1.325.619 224.000

-

-

-

-

-

-

10.602 1.731.537 342.002 358.114 2.431.653

1.643.921 324.407 338.460 2.306.788

1.632.919 321.893 335.652 2.290.464

1.632.919 321.893 335.652 2.290.464

1.549.619 302.862 314.393 2.166.874

1.549.619 302.862 314.393 2.166.874

Keterangan: PhDP

: Penghasilan Dana Pensiun

T Kompensasi

: Tunjangan Kompensasi

T Struk

: Tunjangan Struktural

T LA

: Tunjangan Langsung

T Fung

: Tunjangan Fungsional

T Dinas

: Tunjangan Perjalanan Dinas

T Alih

: Tunjangan Alih

Penghasilan Lainnya : Penghasilan lain-lain Tunjangan Obat

: Tunjangan Pengobatan Pegawai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 180 Tabel 1. lanjutan FEBRUARI Keterangan PhDP T STRUK T FUNG T ALIH GAJI_POKOK T KOMPENSASI T LA T DINAS PENGHASILAN LAINYA TUNJANGAN OBAT THR DLL JUMLAH_PENGHASILAN

Haryono

Ngadiman

R. Ganis M

Tubiyat

Sri Hartono

Basuki Y

Is Suharyanto 1.559.489 1.511.709 286.000 286.000

Suhardi B

1.735.520 286.000

1.595.324 286.000

1.595.324 122.500

1.583.379 286.000

1.583.379 286.000

1.571.434 286.000

-

-

-

-

-

-

-

-

12.291 2.033.811 456.201 449.591 30.892 2.970.495

11.204 1.892.528 419.349 409.929 44.022 2.765.828

11.147 1.728.971 419.349 409.929 44.022 2.602.271

11.445 1.880.824 416.209 413.069 14.674 2.724.776

10.396 1.879.775 1.100.000 23.890 3.003.665

10.396 1.867.830 1.100.000 23.890 2.991.720

10.602 1.856.091 1.100.000 23.890 2.979.981

1.797.709 1.100.000 87.776 2.985.485

Keterangan PhDP T STRUK T FUNG T ALIH GAJI_POKOK T KOMPENSASI T LA T DINAS PENGHASILAN LAINYA TUNJANGAN OBAT THR DLL JUMLAH_PENGHASILAN

Sriyono

Juweni

1.463.929 286.000

1.507.937 224.000

Agus Hernawan 1.430.923 224.000

-

-

1.749.929 1.100.000 95.006 2.944.935

10.602 1.742.539 396.378 393.486 13.516 2.545.919

Sukamto

Hudiyanto

Poniran

Ari Nugroho

1.430.923 224.000

1.419.921 224.000

1.335.678 224.000

1.335.678 224.000

-

-

-

-

-

1.654.923 376.134 373.242 13.516 2.417.815

1.654.923 376.134 370.350 27.032 2.428.439

1.643.921 373.242 370.350 13.516 2.401.029

1.559.678 351.098 348.454 12.357 2.307.587

1.559.678 351.098 348.454 212.100 12.357 2.483.687

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 181 Tabel 1. lanjutan MARET Keterangan PhDP T STRUK T FUNG T ALIH GAJI_POKOK T KOMPENSASI T LA T DINAS PENGHASILAN LAINYA TUNJANGAN OBAT THR DLL JUMLAH_PENGHASILAN

Haryono

Ngadiman

R. Ganis M

Tubiyat

Sri Hartono

Basuki Y

Suhardi B

1.735.520 286.000

1.595.324 286.000

1.595.324 122.500

1.583.379 286.000

1.583.379 286.000

1.571.434 286.000

1.559.489 286.000

-

-

-

-

-

-

-

12.291 2.033.811 852.712 2.886.523

11.204 1.892.528 783.830 306.250 2.982.608

11.147 1.728.971 783.830 162.900 2.675.701

11.445 1.880.824 777.961 2.658.785

10.396 1.879.775 1.100.000 2.979.775

10.396 1.867.830 1.100.000 2.967.830

10.602 1.856.091 1.100.000 219.500 3.175.591


Sriyono

Juweni

1.463.929 286.000 1.749.929 1.100.000 2.849.929

1.507.937 224.000 10.602 1.742.539 740.894 2.483.433

Agus Hernawan 1.430.923 224.000 1.654.923 703.055 2.357.978

Sukamto 1.430.923 224.000 1.654.923 653.841 2.308.764

Hudiyanto 1.419.921 224.000 1.643.921 697.649 4.200 2.345.770

Poniran 1.335.678 224.000 1.559.678 656.258 2.215.936

Is Suharyanto 1.511.709 286.000 1.797.709 1.100.000 2.897.709

Ari Nugroho 1.335.678 224.00 1.559.678 633.289 2.192.967

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 182 Tabel 1. lanjutan APRIL Keterangan PhDP T STRUK T FUNG T ALIH GAJI_POKOK T KOMPENSASI T LA T DINAS PENGHASILAN LAINYA TUNJANGAN OBAT THR DLL JUMLAH_PENGHASILAN

Haryono 1.735.520 286.000 12.291 2.033.811 916.665 2.950.476


Ngadiman

R. Ganis M

1.595.324 286.000 11.204 1.892.528 842.617 387.450 3.122.595

1.595.324 122.500 11.147 1.728.971 842.617 754.550 3.326.138

Sriyono

Juweni

1.463.929 286.000 1.749.929 1.100.000 1.366.400 4.216.329

1.507.937 224.000 10.602 1.742.539 796.461 2.539.000

Tubiyat

Sri Hartono

1.583.379 286.000 11.445 1.880.824 836.308 2.717.132

Agus Hernawan 1.430.923 224.000 1.654.923 755.784 2.410.707

Basuki Y

1.583.379 286.000 10.396 1.879.775 1.100.000 2.979.775

Sukamto 1.430.923 224.000 1.654.923 755.784 2.410.707

1.571.434 286.000 10.396 1.867.830 1.100.000 429.100 3.396.930

Hudiyanto 1.419.921 224.000 1.643.921 749.973 2.393.894

Suhardi B 1.559.489 286.000 10.602 1.856.091 1.100.000 22.800 2.978.891

Poniran 1.335.678 224.000 1.559.678 705.477 2.265.155

Is Suharyanto 1.511.709 286.000 1.797.709 1.100.000 2.897.709

Ari Nugroho 1.335.678 224.000 1.559.678 705.477 2.265.155

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 183 Tabel 1. lanjutan MEI Keterangan PhDP T STRUK T FUNG T ALIH GAJI_POKOK T KOMPENSASI T LA T DINAS PENGHASILAN LAINYA TUNJANGAN OBAT THR DLL JUMLAH_PENGHASILAN

Haryono 1.735.520 286.000 12.291 2.033.811 822.867 2.856.678


Ngadiman

R. Ganis M

1.595.324 286.000 11.204 1.892.528 756.396 2.648.924

1.595.324 122.500 11.147 1.728.971 756.396 2.485.367

Sriyono

Juweni

1.463.929 286.000 1.749.929 1.100.000 2.849.929

1.507.937 224.000 10.602 1.742.539 714.963 2.457.502

Tubiyat

Sri Hartono

1.583.379 286.000 11.445 1.880.824 750.732 2.631.556

Agus Hernawan 1.430.923 224.000 1.654.923 678.448 2.333.371

Basuki Y

1.584.636 286.000 10.396 1.881.032 1.100.000 2.981.032

Sukamto 1.430.923 224.000 1.654.923 678.448 2.333.371

1.571.434 286.000 10.396 1.867.830 1.100.000 2.967.830

Hudiyanto 1.419.921 224.000 1.643.921 673.231 2.317.152

Suhardi B 1.559.489 286.000 10.602 1.856.091 1.100.000 2.956.091

Poniran 1.335.678 224.000 1.559.678 633.289 2.192.967

Is Suharyanto 1.511.709 286.000 1.797.709 1.100.000 2.897.709

Ari Nugroho 1.335.678 224.000 1.559.678 633.289 310.000 2.502.967

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 184 Tabel 1. lanjutan JUNI Keterangan PhDP T STRUK T FUNG T ALIH GAJI_POKOK T KOMPENSASI T LA T DINAS PENGHASILAN LAINYA TUNJANGAN OBAT THR DLL JUMLAH_PENGHASILAN

Haryono 1.735.520 286.000 12.291 2.033.811 886.820 2.920.631


Ngadiman

R. Ganis M

1.595.324 286.000 11.204 1.892.528 815.183 2.707.711

1.595.324 122.500 11.147 1.728.971 815.183 342.850 2.887.004

Sriyono

Juweni

1.463.929 286.000 1.749.929 1.100.000 280.000 84.400 3.214.329

1.507.937 224.000 10.602 1.742.539 770.530 2.513.069

Tubiyat

Sri Hartono

1.583.379 286.000 11.445 1.880.824 809.079 2.689.903

Agus Hernawan 1.430.923 224.000 1.654.923 731.177 2.386.100

Basuki Y

1.584.636 286.000 10.396 1.881.032 1.100.000 2.981.032

Sukamto 1.430.923 224.000 1.654.923 731.177 2.386.100

1.571.434 286.000 10.396 1.867.830 1.100.000 2.967.830

Hudiyanto 1.419.921 224.000 1.643.921 725.555 2.369.476

Suhardi B 1.559.489 286.000 10.602 1.856.091 1.100.000 30.500 2.986.591

Poniran 1.335.678 224.000 1.559.678 682.508 98.350 2.340.536

Is Suharyanto 1.511.709 286.000 1.797.709 1.100.000 280.000 52.350 3.230.059

Ari Nugroho 1.335.678 224.000 1.559.678 682.508 2.242.186

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 185 Tabel 1. lanjutan JULI Keterangan PhDP T STRUK T FUNG T ALIH GAJI_POKOK T KOMPENSASI T LA T DINAS PENGHASILAN LAINYA TUNJANGAN OBAT THR DLL JUMLAH_PENGHASILAN

Haryono 1.735.520 286.000 12.291 2.033.811 912.402 1.735.520 4.681.733


Ngadiman

R. Ganis M

1.595.324 286.000 11.204 1.892.528 838.698 326.050 1.595.324 4.652.600

1.595.324 122.500 11.147 1.728.971 419.349 550.000 1.595.324 4.293.644

Sriyono

Juweni

1.463.929 286.000 1.749.929 1.100.000 181.200 1.463.929 4.495.058

1.507.937 224.000 10.602 1.742.539 792.757 1.507.937 4.043.233

Tubiyat

Sri Hartono

1.583.379 286.000 11.445 1.880.824 832.418 1.583.379 4.296.621

Agus Hernawan 1.430.923 224.000 1.654.923 752.269 38.900 1.430.923 3.877.015

Basuki Y

1.584.636 286.000 10.396 1.881.032 1.100.000 1.584.636 4.565.668

Sukamto 1.430.923 224.000 1.654.923 752.269 1.430.923 3.838.115

1.571.434 286.000 10.396 1.867.830 1.100.000 1.571.434 4.539.264

Hudiyanto 1.419.921 224.000 1.643.921 746.484 1.419.921 3.810.326

Suhardi B 1.559.489 286.000 10.602 1.856.091 1.100.000 44.550 1.559.489 4.560.130

Poniran 1.335.678 224.000 1.559.678 702.196 1.335.678 3.597.552

Is Suharyanto 1.511.709 286.000 1.797.709 1.100.000 1.511.709 4.409.418

Ari Nugroho 1.335.678 224.000 1.559.678 702.196 29.800 1.335.678 3.627.352

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 186 Tabel 1. lanjutan AGUSTUS Keterangan PhDP T STRUK T FUNG T ALIH GAJI_POKOK T KOMPENSASI T LA T DINAS PENGHASILAN LAINYA TUNJANGAN OBAT THR DLL JUMLAH_PENGHASILAN

Haryono 1.735.520 286.000 12.291 2.033.811 882.557 2.916.368


Ngadiman

R. Ganis M

1.595.324 286.000 11.204 1.892.528 811.264 2.703.792

1.595.324 122.500 11.147 1.728.971 1.100.000 1.028.850 3.857.821

Sriyono

Juweni

1.463.929 286.000 1.749.929 1.100.000 224.750 3.074.679

1.507.937 224.000 10.602 1.742.539 766.825 2.509.364

Tubiyat

Sri Hartono

1.583.379 286.000 11.445 1.880.824 805.190 34.350 2.720.364

Agus Hernawan 1.430.923 224.000 1.654.923 727.662 1.387.110 3.769.695

Basuki Y

1.584.636 286.000 10.396 1.881.032 1.100.000 2.981.032

Sukamto 1.430.923 224.000 1.654.923 727.662 2.382.585

1.571.434 286.000 10.396 1.867.830 1.100.000 99.700 3.067.530

Hudiyanto 1.419.921 224.000 1.643.921 722.067 2.365.988

Suhardi B 1.559.489 286.000 10.602 1.856.091 1.100.000 2.956.091

Poniran 1.335.678 224.000 1.559.678 679.227 2.238.905

Is Suharyanto 1.511.709 286.000 1.797.709 1.100.000 2.897.709

Ari Nugroho 1.335.678 224.000 1.559.678 679.227 27.500 2.266.405

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 187 Tabel 1. lanjutan SEPTEMBER Keterangan PhDP T STRUK T FUNG T ALIH GAJI_POKOK T KOMPENSASI T LA T DINAS PENGHASILAN LAINYA TUNJANGAN OBAT THR DLL JUMLAH_PENGHASILAN

Haryono 1.735.520 286.000 12.291 2.033.811 946.510 62.250 3.042.571


Ngadiman

R. Ganis M

1.595.324 286.000 11.204 1892.528 870.051 494.050 3.256.629

1.595.324 122.500 11.147 1.728.971 1.100.000 433.400 3.262.371

Sriyono

Juweni

1.463.929 286.000 1.749.929 1.100.000 191.950 3.041.879

1.507.937 224.000 10.602 1.742.539 822.392 2.564.931

Tubiyat

Sri Hartono

1.583.379 286.000 11.445 1.880.824 863.537 2.744.361

Agus Hernawan 1.430.923 224.000 1.654.923 780.391 2.435.314

Basuki Y

1.584.636 286.000 10.396 1.881.032 1.100.000 11.650 2.992.682

Sukamto 1.430.923 224.000 1.654.923 780.391 2.435.314

1.571.434 286.000 10.396 1.867.830 1.100.000 629.200 214.600 3.811.630

Hudiyanto 1.419.921 224.000 1.643.921 774.390 300.000 2.718.311

Suhardi B 1.559.489 286.000 10.602 1.856.091 1.100.000 2.956.091

Poniran 1.335.678 224.000 1.559.678 728.446 2.288.124

Is Suharyanto 1.511.709 286.000 1.797.709 1.100.000 2.897.709

Ari Nugroho 1.335.678 224.000 1.559.678 728.446 2.288.124

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 188 Tabel 1. lanjutan OKTOBER Keterangan PhDP T STRUK T FUNG T ALIH GAJI_POKOK T KOMPENSASI T LA T DINAS PENGHASILAN LAINYA TUNJANGAN OBAT THR DLL JUMLAH_PENGHASILAN

Haryono 1.735.520 286.000 12.291 2.033.811 912.402 2.946.213


Ngadiman

R. Ganis M

1.595.324 286.000 11.204 1.892.528 838.698 43.750 2.774.976

1.595.324 122.500 11.147 1.728.971 1.100.000 125.300 2.954.271

Sriyono

Juweni

1.463.929 286.000 1.749.929 1.100.000 419.150 3.269.079

1.507.937 224.000 10.602 1.742.539 792.757 2.535.296

Tubiyat

Sri Hartono

1.583.379 286.000 11.445 1.880.824 832.418 2.713.242

Agus Hernawan 1.430.923 224.000 1.654.923 752.269 2.407.192

Basuki Y

1.584.636 286.000 10.396 1.881.032 1.100.000 2.981.032

Sukamto 1.430.923 224.000 1.654.923 752.269 2.407.192

1.571.434 286.000 10.396 1.867.830 1.100.000 652.750 3.620.580

Hudiyanto 1.419.921 224.000 1.643.921 746.484 2.390.405

Suhardi B 1.559.489 286.000 10.602 1.856.091 1.100.000 136.900 3.092.991

Poniran 1.335.678 224.000 1.559.678 702.196 47.450 2.309.324

Is Suharyanto 1.511.709 286.000 1.797.709 1.100.000 2.897.709

Ari Nugroho 1.335.678 224.000 1.559.678 702.196 453.400 2.715.274

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 189 Tabel 1. lanjutan NOVEMBER Keterangan PhDP T STRUK T FUNG T ALIH GAJI_POKOK T KOMPENSASI T LA T DINAS PENGHASILAN LAINYA TUNJANGAN OBAT THR DLL JUMLAH_PENGHASILAN

Haryono 1.735.520 286.000 12.291 2.033.811 912.402 2.946.213


Ngadiman

R. Ganis M

1.595.324 286.000 11.204 1.892.528 838.698 2.731.226

1.595.324 122.500 11.147 1.728.971 1.100.000 589.500 3.418.471

Sriyono

Juweni

1.463.929 286.000 1.749.929 1.100.000 220.000 3.069.929

1.507.937 224.000 10.602 1.742.539 792.757 2.535.296

Tubiyat

Sri Hartono

1.583.379 286.000 11.445 1.880.824 832.418 2.713.242

Agus Hernawan 1.430.923 224.000 1.654.923 752.269 2.407.192

Basuki Y

1.584.636 286.000 10.396 1.881.032 1.100.000 2.981.032

Sukamto 1.430.923 224.000 1.654.923 752.269 2.407.192

1.571.434 286.000 10.396 1.867.830 1.100.000 2.967.830

Hudiyanto 1.419.921 224.000 1.643.921 746.484 2.390.405

Suhardi B 1.559.489 286.000 10.602 1.856.091 1.100.000 60.000 3.016.091

Poniran 1.335.678 224.000 1.559.678 702.196 2.261.874

Is Suharyanto 1.511.709 286.000 1.797.709 1.100.000 2.897.709

Ari Nugroho 1.335.678 224.000 1.559.678 633.289 2.192.967

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 190 Tabel 1. lanjutan DESEMBER Keterangan PhDP T STRUK T FUNG T ALIH GAJI_POKOK T KOMPENSASI T LA T DINAS PENGHASILAN LAINYA TUNJANGAN OBAT THR DLL JUMLAH_PENGHASILAN

Haryono 1.735.520 286.000 12.291 2.033.811 737.596 1.735.520 4.506.927


Ngadiman

R. Ganis M

1.595.324 286.000 11.204 1.892.528 842.617 742.350 1.595.324 5.072.819

1.595.324 122.500 11.147 1.728.971 1.100.000 155.200 1.595.324 4.579.495

Sriyono

Juweni

1.463.929 286.000 1.749.929 1.100.000 169.450 1.463.929 4.483.308

1.507.937 224.000 10.602 1.742.539 796.461 1.507.937 4.046.937

Tubiyat

Sri Hartono

1.583.379 286.000 11.445 1.880.824 836.308 198.850 1.583.379 4.499.361

Agus Hernawan 1.430.923 224.000 1.654.923 755.784 22.950 1.430.923 3.864.580

Basuki Y

1.584.636 286.000 10.396 1.881.032 1.100.000 1.583.379 4.564.411

Sukamto 1.430.923 224.000 1.654.923 755.784 1.430.923 3.841.630

1.571.434 286.000 10.396 1.867.830 1.100.000 71.500 1.571.434 4.610.764

Hudiyanto 1.419.921 224.000 1.643.921 749.973 1.419.921 3.813.815

Suhardi B 1.559.489 286.000 10.602 1.856.091 1.100.000 70.150 1.559.489 4.585.730

Poniran 1.335.678 224.000 1.559.678 705.477 210.450 1.335.678 3.811.283

Is Suharyanto 1.511.709 286.000 1.797.709 1.100.000 1.511.709 4.409.418

Ari Nugroho 1.335.678 224.000 1.559.678 705.477 1.335.678 3.600.833


EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus di PT. Madubaru Yogyakarta

Recommend Documents