JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN, Vol.1, No.1, Juni 2016, 59 - 76 E-ISSN: 2528-0163
Review Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT. Langgeng Karya Teknik Tahun 2014 Yuni Devita1, Indra Wijaya1,* 1
Program Studi Akuntansi; Akademi Akuntansi Bina Insani; Jl. Siliwangi No 6 Rawa Panjang Bekasi Timur 17114 Indonesia. Telp. (021) 824 36 886 / (021) 824 36 996. Fax. (021) 824 009 24; e-mail:
[email protected] ,
[email protected] * Korespondensi: e-mail:
[email protected]
Diterima: 13 April 2016 ; Review: 25 April 2016 ; Disetujui: 23 Mei 2016 Cara sitasi: Devita Y, Wijaya I. 2016. Review Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT. Langgeng Karya Teknik Tahun 2014. Jurnal Online Insan Akuntan. 1 (1): 59 - 76
Abstrak: Tax review merupakan suatu kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam transaksi perusahaan dalam menghitung jumlah pajak yang terutang untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tax review atas PPh Badan sebagai dasar evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT. Langgeng Karya Teknik Tahun Pajak 2014. Penelitian ini dilakukan pada PT. Langgeng Karya Teknik yang berlokasi di wilayah Tangerang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada PT. Langgeng Karya Teknik. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskritif kualitatif yaitu mengumpulkan data SPT Tahunan PPh Badan dan laporan keuangan perusahaan kemudian melakukan proses pelaksanaan tax review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Langgeng Karya Teknik melakukan kesalahan dalam menghitung PPh Badan yang terutang dan untuk pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak masih ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kata kunci: kewajiban perpajakan, pph badan, review pajak Abstract: Tax review is a review of the activities of the entire tax liabilities in corporate transactions in calculating the amount of tax payable to assess the tax compliance has been done based on tax regulations. This study is investigating the implementation of corporate income tax review as basis for evaluation of the fulfillment of tax obligations at the PT. Langgeng Karya Teknik Tax Year 2014.This research was conducted at PT. Langgeng Karya Teknik is located in Tangerang area. Data collectedwas done through observation at PT. Langgeng Karya Teknik. The data analysis technique used is a qualitative descriptive technique which collects data Annual Tax Return corporate income tax and corporate financial statements, and then perform the process of implementing tax review. The results showed that the PT. Langgeng Karya Teknik made a mistake in calculating the corporate income tax payable and cutting, depositing, and reporting taxes are still some that have not been in accordance with tax laws. Keywords: analysis, corporate tax, tax liability, tax review
penerimaan pajak dalam pendapatan
1. Pendahuluan Pajak merupakan sumber utama
negara
adalah
76,20%,
sementara
pendapatan negara Indonesia. APBN
proporsi Penerimaan Negara Bukan
tahun
Pajak (PNBP) adalah 23,66% dan
2014
menunjukkan
proporsi
Copyright@2016. P2M AAK BINA INSANI
59
60
E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76
proporsi
penerimaan
hibah
adalah
berjalan) dalam UU No. 28 tahun 2007
0,14%.
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Penelaahan pajak atau tax review
Perpajakan seperti denda keterlambatan
merupakan
penelaahan
pembayaran pajak pasal 14 ayat 3 dalam
terhadap seluruh kewajiban perpajakan
sebesar 2% per bulan maksimal 24
yang ada dalam suatu perusahaan dan
bulan, denda keterlambatan pelaporan
pelaksanaan
kewajiban-
dalam pasal 7 yaitu SPT Masa sebesar
kewajiban perpajakan tersebut baik dari
Rp. 100.000, untuk SPT Tahunan badan
cara
sebesar
kegiatan
pemenuhan
perhitungan,
penyetoran,
pemotongan,
1.000.000,
dan
SPT
maupun
Tahunan orang pribadi sebesar Rp.
pelaporannya untuk menilai kepatuhan
100.000, sanksi bunga penagihan pasal
pajak (tax compliance) yang telah
19 ayat 1 sebesar 2% per bulan sampai
dilakukan.
Sebelum Wajib Pajak
dengan tanggal diterbitkannya Surat
menyusun SPT Tahunan PPh, sebaiknya
Tagihan Pajak, dan sanksi pasal 13 ayat
Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan
3 berupa kenaikan 50% dari PPh akibat
review
kewajiban
tidak menyampaikan SPT Tahunan
perpajakannya dalam satu tahun pajak
walaupun sudah diperingatkan dengan
untuk
Surat Teguran.
atas
pelunasan
Rp.
pemenuhan
meminimalisir
koreksi
yang
mungkin timbul pada saat pemeriksaan pajak.
Pelaksanaan
tax
review
bertujuan untuk mengetahui apakah Tax
review
penting
untuk
terdapat kesalahan penerapan kewajiban
dilakukan karena Wajib Pajak dapat
dan
menghindari sanksi perpajakan sebelum
kemudian dilakukan perbaikan dan
pemeriksaan
penyesuaian
(sanksi
dalam
tahun
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …
prosedur
perpajakan
dengan
sehingga
ketentuan
JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76 61
peraturan perpajakan yang berlaku,
apakah PT. Langgeng Karya Teknik
selain itu hasil tax review dapat juga
merupakan Wajib Pajak yang sudah
digunakan sebagai upaya perusahaan
memenuhi dan melaksanakan kewajiban
dalam mengantisipasi apabila sewaktu-
perpajakannya dengan benar dan dapat
waktu dilakukan pemeriksaan pajak.
memberikan
Penelitian yang dilakukan oleh Luh Gita
berikutnya.
Andini dan I Kadek Sumadi (2014) tax
Berdasarkan
review pada Hotel X, akibat dari tidak
diatas,
dilakukannya
perusahaan
tax review
Hotel
X
saran
untuk
untuk
latar
belakang
mengetahui telah
tahun
apakah
melaksanakan
mendapat Surat Himbauan Pembetulan
kewajibannya pajaknya sesuai dengan
SPT Tahunan Badan oleh Direktorat
peraturan perpajakan yang berlaku,
Jenderal
maka penelitian ini berjudul “REVIEW
Pajak
karena
terdapat
kesalahan dan ketidakwajaran dalam
PAJAK
pembebanan biaya dalam penyusunan
PENGHASILAN
SPT Tahunan Badan.
PADA PT. LANGGENG KARYA
PT. Langgeng Karya Teknik merupakan umum
perusahaan
yang
mekanikal,
bergerak
elektrikal,
kontraktor dibidang sipil
ATAS (PPh)
PAJAK BADAN
TEKNIK TAHUN 2014”. 1. Pengertian Tax Review Tax review adalah kegiatan penelahaan
dan
terhadap seluruh kewajiban perpajakan
telekomunikasi yang berdiri pada tahun
yang ada dalam suatu perusahaan dan
2014. Penulis tertarik untuk melakukan
pelaksanaan
tax review pada PT. Langgeng Karya
kewajiban tersebut
Teknik untuk menilai kepatuhan pajak,
perhitungan, pemotongan, penyetoran,
sebagai perusahaan yang baru terbentuk
pelunasan maupun pelaporannya untuk
pemenuhan
kewajiban-
baik dari
cara
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …
62
E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76
menilai
kepatuhan
compliance)
yang
pajak telah
(tax
dilakukan
pemeriksaan,
pembetulan
Pemberitahuan
harus
Surat
disampaikan
(Suandy, 2011: 136).
paling lama 2 (dua) tahun sebelum
Tax review dapat dilakukan secara
daluwarsa penetapan.”
mandiri oleh perusahaan atau dilakukan
Thomas
oleh pihak ketiga, yaitu konsultan pajak
perusahaan
yang dapat memberikan nasihat dan
dengan tujuan yaitu :
masukan tentang perpajakan kepada
a. Menilai
(2013:114) melakukan
mengatakan tax
kepatuhan
review
dalam
perusahaan (Sumarsan, 2013:5).
melaksanakan kewajiban perpajakan
2. Tujuan Tax Review
perusahaan.
Hasil diadakannya tax review, banyak hal yang dapat diperbaiki sebelum terjadi
tindakan
review
sendiri
pemeriksaan. sebenarnya
b. Menganalisa pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan PPh badan.
Tax
c. Memberikan saran dan solusi upaya
sudah
antisipasi bilamana sewaktu-waktu
dianjurkan oleh ketentuan perpajakan.
dilakukan
Hal ini tersirat dalam bunyi Pasal 8 ayat
pajak.
tindakan
pemeriksaan
(1) Undang-Undang Ketentuan Umum
3. Koreksi Fiskal
dan Tata Cara Perpajakan, yaitu :
Koreksi fiskal adalah penyesuaian yang
“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri
dilakukan terhadap laporan keuangan
dapat
Surat
komersial dengan cara menyesuaikan
Pemberitahuan yang telah disampaikan
akun, metode, dan pengakuan sesuai
dengan
dengan
membetulkan
menyampaikan
pernyataan
tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak
belum
melakukan
tindakan
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …
peraturan
(Pandiangan, 2014:151).
perpajakan
JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76 63
Apabila jumlah
terdapat
perbedaan
penghasilan
berdasarkan
yang
ketentuan
antara dihitung
peraturan
perundang-undangan perpajakan dengan
menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan
ketentuan
UU
PPh
beserta peraturan pelaksanaannya. b. Perbedaan
pada
saat
pengakuan
jumlah penghasilan yang dihitung untuk
biaya dan penghasilan atau karena
keperluan akunting keuangan, maka
penghitungan biaya menurut metode
menurut ketentuan yang berlaku umum
fiskal lebih rendah dari perhitungan
bahwa perhitungan pajak penghasilan
menurut
pertama-tama
komersial.
didasarkan
pada
metode
akuntansi
penghasilan yang dibuat untuk tujuan
c. Penghasilan yang merupakan objek
akunting tersebut (Evana dan Weddie,
pajak yang tidak termasuk dalam
2010:102).
penghasilan komersial.
Menurut
Liberti
Pandiangan
(2014:151), penyesuaian fiskal positif adalah
penyesuaian
penghasilan
neto
terhadap
komersial
dalam
rangka menghitung penghasilan kena pajak
berdasarkan
UU
PPh
yang
bersifat menambah penghasilan.
Menurut
adalah
penyesuaian
penghasilan
neto
terhadap
komersial
dalam
rangka menghitung penghasilan kena pajak
berdasarkan
UU
PPh
yang
bersifat mengurangi penghasilan.
adanya (Pandiangan 2014:154);
Penyesuaian fiskal negatif bagi WP
a. Biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari bruto
Pandiangan
(2014:151), penyesuaian fiskal negatif
Penyesuaian fiskal positif timbul karena
penghasilan
Liberti
dalam
badan
dilakukan
diantaranya
menyangkut
hal-hal
berikut
(Pandiangan, 2014:157). a. Penyusutan dan amortisasi fiskal.
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …
64
E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76
b. Penyesuaian berdasarkan ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah
umum Pasal 6 UU PPh beserta
pajak
peraturan pelaksanaannya, dalam hal
bendaharawan
terdapat
Pemerintah Pusat/Daerah, Instansi
biaya-biaya
perusahaan
yang
lainnya atau kerugian yang tidak
atau
diakui secara komersial tetapi dapat
lembaga-lembaga
diakui secara fiskal.
berkenaan
oleh
pemerintah
baik
pemerintahan Negara
dan
lainnya
dengan
adanya
pembayaran atas penyerahan barang
4. Kredit Pajak Pengurang atas pajak terutang akibat telah dipotong/disetor pada tahun pajak berjalan inilah yang dimaksud dengan pengertian Kredit Pajak. Secara umum Kredit Pajak dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu Kredit Pajak yang berasal dari PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang tidak bersifat final dan Kredit Pajak yang berasal dari setoran/angsuran Wajib Pajak sendiri
Pajak
serta
pemungutan
pemerintah
oleh
maupun
badan swasta
berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU PPh. PPh Pasal 22 tersebut
dapat
dikreditkan
oleh
Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap terhadap PPh yang terutang pada akhir tahun pajak sepanjang
tidak
bersifat
final
(Thomas Sumarsan 2015:275).
(Harnanto, 2010:499). a. Kredit
lembaga
dipungut
yang
Dipotong/Dipungut Pihak Lain. 1). PPh Pasal 22
2). PPh Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …
JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76 65
jasa, atau hadiah dan penghargaan,
3. Surat Pemberitahuan
selain yang telah dipotong PPh Pasal
Menurut Liberti Pandiangan (2014:188)
21 (Thomas Sumarsan, 2015:295).
menyatakan bahwa:
3). PPh Pasal 24
“Surat Pemberitahuan adalah surat yang
Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek
oleh Wajib Pajak digunakan untuk
Pajak
Luar
dapat
melaporkan penghitungan dan/ atau
dikreditkan adalah penghasilan dari
pembayaran pajak, objek pajak dan/
luar negeri. Pajak atas penghasilan
atau bukan objek pajak, dan/ atau harta
yang dibayar atau terutang di luar
serta kewajiban sesuai dengan ketentuan
negeri
peraturan
yang
Negeri
dapat
yang
dikreditkan
terhadap pajak yang terutang di Indonesia
hanyalah
pajak
perundang-undangan
perpajakan.”
yang
Surat
Pemberitahuan
Masa
langsung dikenakan atas penghasilan
adalah SPT untuk suatu Masa Pajak,
yang diterima atau diperoleh Wajib
dan
Pajak,
dengan
adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak
pekerjaan, jasa, kegiatan maupun
atau Bagian Tahun Pajak (Pandiangan,
penghasilan dari modal (Thomas
2014:188).
baik
sehubungan
Surat
Pemberitahuan
Tahunan
Sumarsan, 2015:307). 2. Kredit Pajak yang Dibayar Sendiri Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran
Pajak
Penghasilan
2. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan
dalam
adalah analisis deskriptif kualitatif,
tahun pajak berjalan yang harus dibayar
dimana terdapat langkah-langkah dalam
sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap
teknik analisis ini yaitu, mengumpulkan
bulan (Thomas Sumarsan, 2015:323).
data SPT Tahunan PPh Badan dan
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …
66
E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76
laporan keuangan Perusahaan yang
PT. Langgeng Karya Teknik
meliputi laporan posisi keuangan dan
yang merupakan perusahaan kontraktor
laporan
komprehensif
umum terbentuk pada tahun 2014,
Perusahaan, lalu melakukan proses
dimana kedudukan kantor berada di
pelaksanaan
terhadap
daerah Tangerang. Sebagai perusahaan
kepatuhan atas kewajiban perpajakan
yang baru saja terbentuk tax review
Perusahaan.
pada PT. Langgeng Karya Teknik
1. Teknik Pengumpulan Data
dilakukan dalam rangka untuk mencapai
laba
tax
a. Observasi. dengan
rugi
review
Observasi
cara
dilakukan
mengamati
secara
tiga tujuan yaitu : 1. Menilai
kepatuhan
dalam
langsung kegiatan penghitungan SPT
melaksanakan kewajiban perpajakan
Masa dan SPT Tahunan badan PT.
PT. Langgeng Karya Teknik.
Langgeng Karya Teknik. b. Teknik
Dokumentasi.
2. Menganalisa pengisian SPT Masa Penulis
dan SPT Tahunan PPh badan.
menggunakan teknik dokumentasi
3. Memberikan saran dan solusi upaya
untuk data company profile dan
antisipasi bilamana sewaktu-waktu
laporan keuangan yang diperoleh
dilakukan
dari perusahaan.
pajak.
c. Studi Pustaka. Penulis mempelajari dan
mengumpulkan
informasi
3.1. Menilai
tindakan
pemeriksaan
kepatuhan
melaksanakan
dalam kewajiban
melalui buku-buku literatur, jurnal
perpajakan PT. Langgeng Karya
ilmiah dan internet.
Teknik Sesuai
3. Hasil dan Pembahasan
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …
ketentuan
perpajakan,
kewajiban Wajib Pajak yang termuat
JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76 67
dalam
Undang-Undang
Nomor
28
4. Membayar atau memotong pajak
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
yang terutang, baik pajak sendiri
dan Tata Cara Perpajakan (Pandiangan,
maupun pajak pihak lain
2014:98) adalah sebagai berikut :
dipotong/dipungut.
1. Mendaftarkan diri sabagai Wajib Pajak.
Bila
melakukan
kegiatan
yang
5. Melaporkan pajak. 6. Menyelenggarakan
pembukuan
usaha dan omzetnya sudah di atas
(terdiri dari catatan mengenai harta,
jumlah
ditetapkan
kewajiban, modal, pendapatan dan
menteri keuangan dalam satu tahun
biaya serta penjualan dan pembelian
pajak atau bagian tahun pajak, maka
sehingga dapat dihitung besarnya
selain mendaftarkan diri sebagai
pajak terutang) dan pencatatan.
Wajib
tertentu
Pajak
yang
juga
melaporkan
7. Memberikan data dan informasi yang
usahanya untuk dikukuhkan menjadi
berkaitan dengan perpajakan kepada
PKP.
Direktorat
2. Menghitung pajak sendiri dan pajak pihak lain. 3. Memotong dan/ pajak pihak lain kewajibannya.
Jenderal
Pajak
untuk
keperluan pemeriksaan sesuai Pasal 35A UU KUP.
atau
memungut
Berdasarkan hasil analisa terhadap PT.
yang menjadi
Langgeng Karya Teknik adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Rekapitulasi Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PT. Langgeng Karya Teknik tahun 2014 No. Kewajiban Wajib Pajak Pelaksanaan Sudah Belum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Mendaftarkan dan melaporkan usahanya dan mendapatkan nomor NPWP Menghitung pajak sendiri dan pajak pihak lain Memotong/memungut pajak Membayar atau menyetorkan pajak yang terutang Melaporkan pajak Menyelenggarakan pembukuan Memberikan keterangan untuk keperluan pemeriksaan
√ √ √ √ √ √ √
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …
68
E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76
1. PT. Langgeng Karya Teknik telah terdaftar di KPP sebagai Wajib Pajak
terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat.
Badan pada bulan Juni 2014 dan
5. PT. Langgeng Karya Teknik telah
telah mendapatkan nomor NPWP
melaksanakan kewajiban melaporkan
31.432.096.1.402.000 sebagai bukti
pajaknya dan juga telah mengisi SPT
bahwa PT. Langgeng Karya Teknik
Tahunan PPh badan 1771 serta
telah menjadi Wajib Pajak yang taat
menyerahkan
akan peraturan perpajakan.
tanggal 30 April 2015 sesuai dengan
2. PT. Langgeng Karya Teknik telah menghitung pajaknya sendiri dan pajak karyawannya sehingga sebagai
kepada
oleh kantor pajak. 6. PT. Langgeng Karya Teknik telah menyelenggarakan
Karya
berupa
telah
memenuhi
peraturan perpajakan.
pada
batas waktu yang telah ditentukan
wajib pajak badan PT. Langgeng Teknik
KPP
laporan
pembukuan keuangan
yang
dimulai dari awal pendirian usaha
3. PT. Langgeng Karya Teknik sudah
guna mendukung pengisian SPT
melaksanakan kewajiban perpajakan
Tahunan
sebagai pemotong PPh Pasal 21
tahun pajak 2015.
karyawan sesuai dengan peraturan perpajakan.
PPh
Badan1771
untuk
7. PT. Langgeng Karya Teknik belum pernah diperiksa oleh pemeriksa
4. PT. Langgeng Karya Teknik telah
pajak, namun PT. Langgeng Karya
melaksanakan kewajiban membayar
Teknik tetap melakukan kewajiban
atau
perpajakannya
menyetorkan
pajak
yang
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …
dalam
hal
JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76 69
menghitung,
menyetor
dan
melaporkan pajaknya. 3.2. Menganalisa
biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari
pendapatan
dan
laporan keuangan fiskal karena tidak sesuai dengan peraturan dirjen pajak
biaya perusahaan
SPT
dahulu, sehingga akan dapat dilihat
Sebelum melakukan pengisian
Per-19/PJ/2014.
Tahunan
rekonsiliasi fiskal yang dilakukan PT.
PPh
Badan,
Langgeng
Karya
Teknik
melakukan
koreksi
fiskal
PT. harus
Berikut
adalah
Langgeng Karya Teknik tahun 2014.
terlebih
Tabel 2. PT. Langgeng Karya Teknik Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Tahun 2014 menurut perusahaan Keterangan Komersial Koreksi Fiskal Fiskal Positif Negatif Biaya gaji & staff Biaya kantor umum Biaya listrik, telepon, air Biaya operasional kendaraan Biaya keamanan dan lingkungan Biaya stationary Biaya perijinan Biaya penyusutan inventaris 2.897.000 2.897.000 Biaya penyusutan dep. kendaraan Biaya adm. bank Biaya bunga bank Pendapatan bunga bank 19.118.750 19.118.750 27.235.000 27.235.000 432.000 432.000 17.604 17.604 91.965 Sumber : PT. Langgeng Karya Teknik, 2014 Besarnya
Pajak
Penghasilan
(PPh)
-
91.965
-
berdasarkan tarif PPh badan menurut
Wajib Pajak badan yang harus dibayar
perusahaan adalah:
PT.
Penghasilan neto fiskal Rp. 122.975.687 Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak Rp. 122.975.687 PPh Terutang 50% x 25% x 122.975.687 Rp. 15.371.961
Langgeng
Karya
Teknik
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …
70
E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76
PT. Langgeng Karya Teknik Laporan Laba Rugi Komprehensif Tahun 2014 Pendapatan usaha 1.547.409.644 Harga pokok produksi 1.243.252.560 Pengeluaran Operasional
seharusnya 54.000.000,-
sebesar dimana
Rp. karyawan
terdiri dari 3 orang dan terhitung Biaya Gaji & Staff Bi. Kantor Umum Bi. Listrik, Telepon, Air Bi. Operasional Kendaraan Bi. Keamanan dan Lingkungan Bi. Stationary Bi. Perijinan Bi. Penyusutan Inventaris Bi. Peny. Depresiasi Kendaraan Bi. Administrasi Bank Bi. Bunga Bank
55.000.000 8.796.635 19.644.297 75.274.000 2.897.000 7.574.500 14.891.965 19.118.750 27.235.000 432.000 17.604
mulai bulan Juli 2014. Selain itu didalamnya termasuk beban PPh pasal
21
yang
tidak
dapat
dibebankan sebagai biaya karena ditanggung
Total Pengeluaran Operasional 230.881.751 Laba Usaha 73.275.333 Pendapatan Bunga Bank 91.965 Laba (Rugi) Usaha Sebelum Pajak 73.367.298 Koreksi Fiskal Bi. Keamanan dan Lingkungan 2.897.000 Bi. Penyusutan Inventaris 19.118.750 Bi. Penyusutan Depresiasi Kendaraan27.235.000 Bi. Administrasi Bank 432.000 Bi. Bunga Bank 17.604 49.700.354 Pendapatan Bunga Bank (91.965) Laba (Rugi) setelah Koreksi 49.608.389 Laba Fiskal Sebelum Pajak 122.975.687 PPH Pasal 29 15.371.961 Angsuran PPH 23 14.638.460 PPH Pasal 29 Kurang Bayar 733.501
oleh
penerima
penghasilan. 2.
Biaya Kantor Umum Biaya kantor umum tidak terdapat koreksi fiskal karena merupakan pengeluaran
untuk
keperluan
sehari-hari di kantor dan dapat menjadi
pengurang
pada
penghasilan. Laba (Rugi) Fiskal Setelah Pajak Tahun 2014
57.903.372
Angsuran PPH 25 Tahun 2015
61.125
3.
Biaya Listrik, Telepon, Air Biaya ini tidak dikoreksi karena
Menelaah biaya-biaya dan koreksi fiskal
merupakan
yang dilakukan berdasarkan peraturan
berhubungan dengan 3M yaitu
perpajakan adalah :
biaya untuk menagih, memperoleh
1.
dan memelihara pendapatan.
Biaya Gaji & staff Biaya gaji dan staff merupakan biaya untuk tenaga kerja, biaya ini
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …
4.
pengeluaran
Biaya Operasional Kendaraan
yang
JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76 71
Biaya operasional kendaraan tidak
Biaya perijinan merupakan biaya
dikoreksi
yang dikeluarkan untuk pengurusan
pengeluaran
karena
merupakan
yang
berhubungan
dengan 3M yaitu biaya untuk menagih,
5.
6.
memperoleh
8.
dan
Biaya Penyusutan Inventaris Biaya
penyusutan
memang
perincian
seluruhnya hanya 8/12 dari total
untuk
bensin
kurang
dikoreksi
inventaris
memelihara pendapatan, hanya saja
tetapi
akumulasi
disebutkan sehingga menyebabkan
produksi sudah dimulai pada bulan
ambigu.
September.
Biaya Keamanan dan Lingkungan
9.
Biaya
penyusutan
tidak
detail untuk kendaraan apa tidak
Penyusutan
karena
Depresiasi
Biaya keamanan dan lingkungan
Kendaraan
seharusnya tidak dikoreksi karena
Biaya
berhubungan
kendaraan sama halnya dengan
dengan
kegiatan
penyusutan
depresiasi
perusahaan.
penyusutan
Biaya Stationary
hanya 8/12 saja dari total akumulasi
Biaya stationary tidak terdapat
penyusutan
koreksi fiskal karena merupakan
produksi
pengeluaran untuk alat tulis kantor
September.
keperluan sehari-hari di kantor dan
7.
ijin usaha.
inventaris
dikoreksi
yaitu
pada
awal
berjalan
yaitu
bulan
10. Biaya Administrasi Bank
dapat menjadi pengurang pada
Biaya administrasi bank seharusnya
penghasilan.
tidak dikoreksi karena merupakan
Biaya Perijinan
biaya administrasi bulanan. 11. Biaya Bunga Bank
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …
72
E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76
Biaya bunga bank seharusnya tidak
Pendapatan bunga bank dikoreksi
dikoreksi karena merupakan biaya
negatif karena menurut ketentuan
bunga pinjaman untuk membiayai
fiskal pengenaan PPh-nya bersifat
operasional perusahaan.
Final.
12. Pendapatan Bunga Bank
Tabel 3. PT. Langgeng Karya Teknik Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Tahun 2014 Menurut Perpajakan Keterangan Komersial Koreksi Fiskal Fiskal Positif Negatif Biaya gaji & staff 55.000.000 1.000.000 54.000.000 Biaya penyusutan inventaris 19.118.750 12.745.833 6.372.917 Biaya penyusutan dep. kendaraan Pendapatan bunga bank 27.235.000 18.156.667 9.078.333 91.965
91.965
-
Sumber : Data diolah
Besarnya
Pajak
Penghasilan
laporan keuangan dengan SPT untuk
(PPh) Wajib Pajak badan yang harus
meyakinkan bahwa atas seluruh objek
dibayar PT. Langgeng Karya Teknik
PPh Pasal 21 telah dipotong pajak.
berdasarkan tarif PPh badan menurut
Jangka waktu penyetoran PPh Pasal 21
perpajakan adalah:
paling
Penghasilan neto fiskal Rp. 105.177.833 Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak Rp. 105.177.833 PPh Terutang 50% x 25% x Rp. 105.177.833 Rp. 13.147.229
berikutnya dan jangka pelaporan adalah
Tax Review atas PPh Pasal 21 Rekonsiliasi objek PPh Pasal 21 dilakukan dengan mencocokkan data
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …
lambat
tanggal
10
bulan
tanggal 20 bulan berikutnya. PT. Langgeng Karya Teknik menghitung besarnya nilai PPh Pasal 21 terutang yaitu dimana beban PPh Pasal 21 sepenuhnya menjadi tanggungan
JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76 73
penerima
penghasilan
penghasilan
yang
sehingga
diterima
oleh
karyawan (take home pay) dipotong
PPh Pasal 21. Untuk menguji ketepatan waktu
pembayaran
dan
pelaporan
disajikan pada tabel berikut.
Tabel 4. PT. Langgeng Karya Teknik Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2014 Masa Jumlah Tanggal Penyetoran Tanggal Pelaporan Juli 136.875 30/09/2014 17/10/2014 Agustus 136.875 30/09/2014 30/09/2014 September 136.875 7/10/2014 17/10/2014 Oktober 178.125 7/11/2014 19/11/2014 November 178.125 7/12/2014 31/12/2014 Desember 178.125 7/01/2015 15/01/2015 Total 945,000 Sumber : SPT Masa PPh Pasal 21 PT. LKT, 2014
Menurut tax review dalam hal
sebagai biaya bagi pemberi kerja karena
perhitungan besarnya PPh Pasal 21
merupakan tanggungan bagi penerima
belum
penghasilan jadi harus dikoreksi dalam
sesuai
dengan
ketentuan
perpajakan, begitu juga dalam hal waktu
laporan laba rugi.
penyetoran dan pelaporan pajak belum
Tax Review atas PPh Pasal 23
sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008.
Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan
Jumlah biaya gaji karyawan pada
PPh yang mengatur pemotongan pajak
laporan laba rugi SPT Tahunan Badan
atas penghasilan yang diterima atau
yang seharusnya adalah sebesar Rp.
diperoleh Wajib Pajak dalam negeri
54.000.000,- dimana terdiri dari 2 orang
yang berasal dari modal, penyerahan
karyawan yang terhitung sejak bulan
jasa, atau penyelenggaraan kegiatan
Juli 2014 dan bertambah 1 orang
selain yang telah dipotong PPh Pasal
sehingga menjadi 3 orang karyawan di
21, yang dibayarkan, disediakan untuk
bulan oktober 2014. PPh Pasal 21
dibayarkan, atau telah jatuh tempo
menurut fiskal tidak dapat dimasukkan
pembayarannya oleh badan pemerintah, (Yuni Devita) Review Pajak Atas …
74
E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76
subjek pajak badan dalam negeri,
dipotong pihak lain, sehingga terdapat
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
kredit pajak yang diperhitungkan pada
tetap atau perwakilan perusahaan luar
SPT
negeri lainnya.
rekapitulasi PPh Pasal 23 yang dipotong
Pada PT. Langgeng Karya Teknik
pihak lain sebagai kredit pajak dalam
terdapat pendapatan perusahaan yang
perhitungan
Tahunan
Badan.
SPT
Berikut
Tahunan
Badan.
merupakan objek PPh Pasal 23 yang Tabel 5. Rekaitulasi PPh Pasal 23 Tahun 2014 Bulan Nilai (Dalam rupiah) November 2.445.087 Desember 12.193.373 Total 14.638.460 Sumber : SPT Tahunan badan PT. LKT, 2014
3.3. Menganalisa pendapatan dan
sehingga ada kemungkinan bahwa
biaya perusahaan
PT.
Langgeng
Karya
Tujuan dilakukannya tax review
mempunyai
selisih
salah satunya adalah mempersiapkan
perusahaan
dapat
perusahaan
sewaktu-waktu
pembetulan sendiri SPT-nya sebelum
perusahaan menghadapi pemeriksaan
dilakukannya tindakan pemeriksaan
pajak. Berikut beberapa hal yang harus
pajak.
apabila
dipersiapkan perusahaan terkait dengan
lebih
Teknik bayar,
melakukan
2. Berdasarkan dari hasil tax review,
hasil tax review :
diketahui adanya perbedaan koreksi
1. Berdasarkan dari hasil tax review,
fiskal menurut perusahaan dengan
masih
terdapat
dalam
penulis. Perbedaan itu disebabkan
dan
adanya biaya yang dikoreksi oleh
perhitungan SPT Tahunan Badan
perusahaan seperti biaya keamanan
melakukan
kesalahan
koreksi
fiskal
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …
JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76 75
dan lingkungan, biaya penyusutan
Berdasarkan tax review atas Pajak
inventaris,
biaya
penyusutan
Penghasilan
depresiasi
kendaraan
dan
dilakukan
biaya
(PPh) maka
Badan
yang
kesimpulan
administrasi bank yang seharusnya
diperoleh adalah sebagai berikut.
dapat
dijadikan
perpajakan. memberi
biaya
menurut
1. Implementasi kewajiban perpajakan
Perusahaan
kurang
PT. Langgeng Karya Teknik sudah
untuk
memenuhi
keterangan pada bukti atau nota-nota
perpajakan
sehingga
perusahaan.
ambigu.
perincian
detail
dapat
menyebabkan
Apabila
sewaktu-waktu
dilakukan
yang
tindakan
pemeriksaan
seluruh yang
kewajiban
terdapat
dalam
2. PT. Langgeng Karya Teknik belum melaksanakan
penyetoran
dan
pada PT. Langgeng Karya Teknik,
pelaporan sesuai dengan ketentuan
kemungkinan bisa terjadi timbulnya
perpajakan. Dalam hal perhitungan
lebih bayar yang mungkin juga
dan penyusunan SPT Tahunan Badan
disertai sanksi administrasi. Untuk
terdapat beberapa kesalahan dalam
menghindari hal tersebut, perusahaan
hal pembebanan biaya pada laporan
harus memberikan perincian dengan
laba
jelas untuk keperluan pemakaiannya,
mengakibatkan
sehingga
terjadi
menurut perusahaan lebih besar dari
dapat
pajak terutang menurut ketentuan
pemeriksaan memberikan fiskalnya.
pada
saat
perusahaan bukti
hasil
koreksi
fiskal, pajak
sehingga terutang
perpajakan. 3. Upaya antisipasi apabila sewaktuwaktu
4. Kesimpulan
rugi
dilakukan
tindakan
pemeriksaan pajak belum dilakukan
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …
76
E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76
oleh PT. Langgeng Karya Teknik karena PT. Langgeng Karya Teknik masih
kurang
terperinci
Pandiangan
L.
2014.
Administrasi
Perpajakan. Jakarta: Erlangga
seperti
Pemerintah RI. 2007. Undang-Undang
dalam memberikan keterangan untuk
Republik Indonesia Nomor 28
biaya
kendaraan
Tahun 2007 Tentang Ketentuan
sehingga mengakibatkan keterangan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.
yang ambigu.
Jakarta
operasional
Pemerintah RI. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Referensi Andini
LG,
dkk.
2014.
“Analisis
Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan
Badan
dan
Withholding Tax pada Hotel X”. Jurnal
Akuntansi
Universitas
Udaya 9.1 Evana
E,
Weddie.
Tahun
2008
Tentang
Pajak
Penghasilan. Jakarta Resmi S. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Resmi S. 2012. Perpajakan Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
2010.
Pajak
Penghasilan Pasal 21 : Teori & Aplikasi. Bandar Lampung: BPFE Unila Harnanto. 2010. Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: BPFE UGM Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
Suandy E. 2011. Perencanaan Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat Sumarsan T. 2013. Tax Review & Strategi Perencanaan Pajak Edisi 2. Jakarta: Indeks Sumarsan
T.
2015.
Perpajakan
Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan UndangUndang Terbaru. Jakarta: Indexs.
(Yuni Devita) Review Pajak Atas …