PAJAK PAJAK DEPARTEMEN IKK - IPB

PAJAK PAJAK DEPARTEMEN IKK - IPB

. PAJAK yang dibayarkan digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Negara, dan Membiayai pembangunan seperti pembangunan gedung-gedung sekolah, Sarana Kesehatan (rumah sakit), sarana umum, pembangunan jalan raya, pertahanan dan keamanan negara, sarana penerangan, dll

Sie Paj ak IPB 201 0

1. orang pribadi; 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; 3. badan; dan 4. bentuk usaha tetap. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subyektif (berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak) dan obyektif (berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak).

KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF OP MULAI BERAKHIR Saat dilahirkan Saat meninggal Saat berada di Indonesia Saat meninggalkan atau bertempat tinggal di Indonesia untuk Indonesia selama-lamanya.

Cara Pemungutan Pajak  Official Assesment (Penetapan oleh Pejabat

Pajak)  PBB  Self Assesment (Dihitung oleh Wajib Pajak sendiri)  PPh ps 21  Withholding (Pemotongan dan /atau Pemungutan)  PPh ps 22/23

DEPARTEMEN IKK - IPB

Pajak juga dapat dibedakan berdasarkan otoritas wilayah yang memungut pajak a. Pajak Daerah Pajak yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah, berlaku hanya di Daerah di mana diterbitkannya Peraturan Perpajakan Daerah, dan digunakan untuk membiayai belanja masing-masing Daerah tersebut. Contohnya: Pajak Pembangunan I di DKI Jakarta, Pajak Reklame. b. Pajak Pusat Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan berlaku bagi Wajib Pajak di Negara tersebut. Yang berlaku di Indonesia, misalnya: Pajak Penghasilan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. DEPARTEMEN IKK - IPB

Perpajakan yang Berlaku  Pajak Penghasilan  Pajak Pertambahan Nilai  Pajak Bumi dan Bangunan  Bea Materai


(SIE PAJAK/MELA/20010)

Pajak Penghasilan (PPh)  Pajak yang dikenakan berkaitan dengan

penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak  Subyek PPh: orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia DEPARTEMEN IKK - IPB

PAJAK PENGHASILAN

ADALAH

PAJAK YANG DIKENAKAN • TERHADAP SUBJEK PAJAK • ATAS PENGHASILAN YANG • DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA • DALAM TAHUN PAJAK

WAJIB PAJAK

BADAN

ORANG PRIBADI

1 orang 1 keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis

• • •

sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha

Kewajiban NPWP = PPh UNDANG UNDANG

USAHA / KEGIATAN PEK. BEBAS

NPWP

SUBJEK PAJAK WAJIB PAJAK • Orang Pribadi • Badan NON - USAHA NON - PEK. BEBAS

OP > PTKP

Ya

Tidak termasuk:  Badan perwakilan negara asing  Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat  Organisasi internasional  Pejabat-pejabat perwakilan organisasi

internasional


Obyek Pajak Penghasilan  Penghasilan yaitu setiap kemampuan ekonomis

yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: gaji, upah, tunjangan, honor, bonus, gratifikasi, hadiah, laba usaha, keuntungan, deviden, bunga, royalti, dll.


Sie Pajak IPB 2010

Tidak termasuk obyek pajak:    

Bantuan atau sumbangan zakat Harta hibahan dari keluarga sedarah Warisan Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal  Imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan  Pembayaran dari perusahaan asuransi  Dll. DEPARTEMEN IKK - IPB

Pajak Penghasilan Pasal 21  Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh  Pemotong PPh ps 21: 1. Pemberi kerja 2. Bendaharawan pemerintah 3. Dana pensiun, jamsostek, PT Taspen 4. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap 5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi DEPARTEMEN IKK - IPB

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21  PEgawai tetap  Tenaga lepas  Penerima pensiun  Penerima honorarium

 Penerima upah  Tenaga ahli


Tarif dan Penerapannya  Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif

s/d Rp 50 juta

5%

Diatas Rp 50 juta – Rp 250 juta

15%

Diatas Rp 250 juta – Rp 500 juta

25%

Diatas Rp 500 juta

30%

Tarif Deviden

10%

Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk PPh Pasal 23) Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP DEPARTEMEN IKK - IPB

20% lebih tinggi dari yang seharusnya 100% lebih tinggi dari yang seharusnya Gratis

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP):  Pegawai tetap:

Penghasilan bruto – biaya jabatan (5% dari penghasilan atau maks Rp 6.000.000 per tahun) – iuran pensiun – iuran jaminan hari tua – penghasilan tidak kena pajak (PTKP)  Penerima pensiun: Penghasilan bruto – biaya pensiun (5% dari bruto atau maks Rp 432.000 per tahun) – PTKP  Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai: Penghasilan bruto – PTKP DEPARTEMEN IKK - IPB

Ketentuan lain  Penerima honorarium: tarif x penghasilan bruto  Tenaga ahli: 15% x perkiraan penghasilan neto (50% dari

penghasilan bruto)  Penerima upah harian: > 1/10 UMP or UMK s/d < UMP or UMK  5% dari penghasilan bruto – 1/10 UMP/UMK > UMP/UMK  5% x (penghasilan bruto – PTKP)  Penerima pesangon dll: diatas Rp 25 jt – 50 jt: 5% dr penghasilan bruto diatas Rp 50 jt – 100 jt: 10% diatas Rp 100 jt – 200 jt: 15% diatas Rp 200 jt: 25%  Pejabat negara, PNS, anggota polri/TNI yang menerima honorarium dipotong 15%, kecuali untuk PNS gol IId ke bawah, Peltu/Ajun Inspektur/Tk 1 ke bawah DEPARTEMEN IKK - IPB

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Keterangan

Setahun

Diri Wajib Pajak Orang Pribadi

Rp. 15.840.000,-

Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

Rp. 1.320.000,-

Tambahan untuk seorang istri yang Rp. 15.840.000,penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Tambahan untuk setiap anggota keturunan Rp. 1.320.000,sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga DEPARTEMEN IKK - IPB

Jenis SPT Tahunan

BADAN

ORANG PRIBADI

1770 S (sederhana) WP yg menerima : ph hanya dari 1 pemberi kerja, dikenakan PPh Final, dikenakan PPh tersendiri, bukan Objek

1770

1771

WP yg melakukan usaha / pekerjaan bebas

WP Badan

WP OP YG MENGGUNAKAN 1770 S PENGHASILAN WP Sebagai Karyawan Hanya Pada Satu Pemberi Kerja (Badan / Orang Pribadi)

1

PEKERJAAN DARI SATU PEMBERI KERJA

2

DIKENAKAN PPh FINAL

3

DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI

4

BUKAN OBJEK

• • • • •

Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI Bunga/diskonto Obligasi di Bursa Efek Penjualan Saham di Bursa Efek Hadiah Undian Dll (akan disampaikan kemudian)

• •

Penghasilan Istri dari 1 pemberi kerja Penghasilan anak dari pekerjaan

• • •

Bantuan/sumbangan/hibah Warisan Bagian laba anggota CV tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa

•

Contoh Penghitungan PPh ps 21  Seorang WP kawin dan memiliki 3 orang

anak. Ia seorang dokter dengan penghasilan bruto Rp 300.000.000 per tahun. Berapa pajak yang dibayar? Penghasilan bruto = 300.000.000 Perkiraan penghasilan neto = 150.000.000 Pajak PPh yang dibayarkan = 15% x 150.000.000 = 22.500.000 DEPARTEMEN IKK - IPB

Contoh Penghitungan PPh ps 21  Seorang WP kawin dan memiliki 3 orang anak. Ia

seorang PNS dengan penghasilan bruto Rp 200.000.000 per tahun. Iuran pensiun dan jaminan hari tua = 200.000 per bulan. Berapa pajak yang dibayar? Penghasilan bruto = 200.000.000 Perkiraan penghasilan neto = 200.000.000 – 6.000.000 – 12x200.000 – (15.840.000 + 1.320.000 + 3x1.320.000) = 170.480.000 Pajak PPh yang dibayarkan = 5% x 50 jt + 15% x 120.480.000= 20.572.000


Latihan  Bapak Budi, pegawai pada perusahaan PT XYZ, menikah tanpa anak,

memperoleh gaji sebulan Rp. 4.000.000,00. PT XYZ mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT XYZ menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bapak Budi membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Di samping itu PT XYZ juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.  PT XYZ membayar iuran pensiun untuk Bapak Budi ke dana pensiun,

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 140.000,00, sedangkan Bapak Budi membayar iuran pensiun sebesar Rp.100.000,00.  Bagaimana perhitungan untuk mengetahui berapa besarnya pajak

(penghasilan) yang harus dipotong PT XYZ untuk satu bulannya? DEPARTEMEN IKK - IPB

Jawab


Gaji sebulan Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Premi Jaminan Kematian Jumlah Penghasilan Bruto Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 2. Iuran Pensiun 3. Iuran Jaminan Hari Tua Jumlah Pengurangan Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun PTKP - Diri WP Sendiri - Status Kawin Jumlah PTKP Penghasilan Kena Pajak Setahun Pembulatan PPh Pasal 21 Setahun 5% x Rp26.644.000 PPh Pasal 21 Sebulan Rp1.332.200 / 12

4.000.000 20.000 12.000 4.032.000

201.600 100.000 80.000 381.600 3.650.400 43.804.800 15.840.000 1.320.000 17.160.000 26.644.800 26.644.000 1.332.200 111.017

Pajak Penghasilan Pasal 22  Pajak penghasilan yang dipungut oleh:

1.Bendaharawan pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang 2.Badan-badan tertentu berkenaan dengan kegiatan bidang impor atau usaha di bidang lain


Pajak Penghasilan Pasal 23  Pajak yang dipotong atas penghasilan yang

berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 Contohnya:  Deviden, bunga royalti: 15%


Pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan  Hadiah undian: 25%  Hadiah atau penghargaan perlombaan:

PPh ps 21 (WPOP dalam negeri) PPh ps 26 (20%) untuk WP Luar Negeri  Penghargaan atas prestasi  Hadiah atas pekerjaan, jasa, dll


Pajak Pertambahan Nilai: dikenakan atas:  Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah    

pabean yang dilakukan pengusaha Impor barang kena pajak Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak DEPARTEMEN IKK - IPB

Barang yang tidak dikenakan PPN  Barang hasil pertambangan  Barang kebutuhan pokok  Makanan dan minuman yang disajikan di

resto, hotel, dll.  Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga


Jasa yang tidak dikenakan PPN            

Jasa bidang pelayanan kesehatan medis Jasa bidang pelayanan sosial Jasa bidang pengiriman surat berperangko Jasa bidang perbankan, asuransi, sewa guna usaha Jasa bidang keagamaan Jasa bidang pendidikan Jasa bidang kesenian Jasa bidang penyiaran yang bukan bersifat komersial Jasa bidang angkutan umum Jasa bidang tenaga kerja Jasa bidang perhotelan Jasa yang disediakan oleh pemerintah DEPARTEMEN IKK - IPB

Tarif PPN dan PPN-BM  Tarif PPN = 10%  Tarif PPnBM = 10 – 200% Contoh: PKP A menjual tunai barang kena pajak kepada PKP B dengan harga jual Rp 25jt. PPN yang terhutang yang dipungut oleh PKP A adalah 10% x Rp 25 jt atau Rp 2.5 jt


Contoh lain 

PKP D mengimpor barang kena pajak X yang tergolong mewah dengan nilai impor Rp 50.000.000. Barang X tergolong mewah sehingga selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM dengan tarif 20%. Penghitungan pajaknya: 1. Dasar peghitungan pajak = 50 jt 2. PPN = 10% x 50 jt = 5 jt 3. PPnBM = 20% x 50 jt = 10 jt DEPARTEMEN IKK - IPB

Pajak Bumi dan Bangunan  

1. 2.

a. b. c. d. e.

Pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan UU no 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU no 12 tahun 1994 Obyek: Bumi = permukaan bumi (tanah & perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia Bangunan = konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan Kecuali: Digunakan untuk kepentingan pelayanan umum Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata dll Digunakan untuk perwakilan diplomatik Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional DEPARTEMEN IKK - IPB

Dasar Pengenaan PBB  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), ditetapkan

-

-

berdasarkan wilayah melalui Kepmen Keu dengan pertimbangan dari gubernur, dengan memperhatikan: Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis dan berdekatan, serta fungsinya sama dan telah diketahui harganya Nilai perolehan baru Penentuan NJOP pengganti DEPARTEMEN IKK - IPB

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)  Batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan

yang tidak kena pajak  Besarnya berbeda menurut kab/kota setinggi-tingginya Rp 12 juta  Wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak-banyaknya satu kali dalam satu tahun pajak  Tidak bisa digabung dengan obyek pajak lainnya DEPARTEMEN IKK - IPB

Dasar Penghitungan PBB  Nilai jual kena pajak (NJKP):

Obyek pajak perkebunan : 40% Obyek pajak kehutanan : 40% Obyek pajak pertambangan : 20% Obyek pajak pedesaan/pertanian: NJOP > Rp 1M : 40% NJOP < Rp 1M : 20%  Tarif PBB : 0.5% DEPARTEMEN IKK - IPB

Artinya:  Jika NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP), maka

PBB = 0.5% x 40% x (NJOP – NJOPTKP) 0.2% x (NJOP – NJOPTKP)  Jika NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP) maka PBB = 0.5% x 20% x (NJOP – NJOPTKP) 0.1% x (NJOP – NJOPTKP) DEPARTEMEN IKK - IPB

Contoh  Obyek Perumahan:

- Luas tanah: 1000 m2 dg nilai jual Rp 840.000/m2 (nilai jual tanah tersebut termasuk kelas A17 dengan nilai jual standar Rp 802.000/m2 - Luas bangunan: 400 m2 dengan nilai jual Rp 1 jt/m2 (masuk kelas A2 dengan harga standar Rp 968.000/m2) DEPARTEMEN IKK - IPB

Penghitungan PBB:  NJOP bumi = 1000 m2 x Rp 802.000 = Rp      

802.000.000 NJOP bangunan = 400 m2 x Rp 968.000 = Rp 387.200.000 NJOP total = Rp. 1.189.200.000 NJOPTKP = Rp 12.000.000 NJOP untuk penghitungan = Rp 1.177.200.000 NJKP = 40% x Rp 1.177.200.000 = Rp 470.880.000 PBB terhutang = 0.5% x Rp 470.880.000 = Rp 2.354.400 DEPARTEMEN IKK - IPB

END DEPARTEMEN IKK - IPB

PAJAK PAJAK DEPARTEMEN IKK - IPB

Recommend Documents