DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Jalan Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190 Tromol Pos 124 Jakarta 10002
Telepon Faksimili Homepage Pajak
: Telepon (021) 5251609 : (021) 5251658 : http://www.pajak.go.id
Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia
SURAT EDARAN Nomor SE-83/PJ/2008 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 51/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI ANGGOTA KELUARGA
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: I.
Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam pemberian NPWP kepada anggota keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis dan mendukung pelaksanaan pembebasan Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak serta memberikan kepastian hukum untuk tidak dipotong/dipungut pajak dengan tarif lebih tinggi dari tarif yang seharusnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, perlu diatur Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga.
II.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 51/PJ/2008 antara lain: a. Penanggung Biaya Hidup. Penanggung Biaya Hidup adalah suami sebagai kepala keluarga yang telah terdaftar pada tata usaha KPP dan telah diberikan NPWP serta menanggung sepenuhnya biaya hidup anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. b. Anggota Keluarga. Anggota Keluarga adalah isteri, keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Penanggung Biaya Hidup dan diakui oleh Penanggung Biaya Hidup berdasarkan hukum yang berlaku. c. Wajib Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi anggota keluarga adalah: c.1. Anggota keluarga yang diakui oleh Penanggung Biaya Hidup, termasuk anak yang belum dewasa serta memiliki penghasilan dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya. c.2. Wanita kawin yang: c.2.1. menjalankan usaha dan/atau melakukan pekerjaan bebas; dan/atau
c.2.3. tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dan memiliki penghasilan sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan tidak terikat perjanjian pisah harta, serta tidak menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. d. Tempat pendaftaran. d.1. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke KPP dimana Penanggung Biaya Hidup terdaftar. d.2. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak mengajukan permohonan NPWP harus melampirkan fotokopi NPWP Penanggung Biaya Hidup dan Kartu Keluarga serta Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga untuk diserahkan kepada pemberi kerja atau pihak lain yang berkepentingan. d.3. Dalam hal alamat yang tercantum dalam Kartu keluarga berbeda/tidak sama dengan wilayah kerja KPP tempat Wajib Pajak mendaftar, permohonan Wajib Pajak tetap diproses sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 51/PJ/2008. Kartu keluarga digunakan hanya sebatas untuk melihat status hubungan keluarga. e. Formulir. e.1. Formulir permohonan pendaftaran NPWP yang digunakan adalah Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 51/PJ/2008. e.2. Penggunaan formulir diatur sebagai berikut: e.2.1. Dalam hal Pemohon adalah Wajib Pajak, satu formulir permohonan hanya dapat digunakan untuk diri Wajib Pajak yang bersangkutan; atau e.2.2. Dalam hal Pemohon adalah Penanggung Biaya Hidup, satu formulir permohonan dapat digunakan untuk semua anggota keluarga dengan syarat anggota keluarga tersebut merupakan tanggungan sepenuhnya Penanggung Biaya Hidup yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga. f.
Tata Cara f.1.
Wajib Pajak yang mendaftarkan diri atau Penanggung Biaya Hidup atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP ke KPP.
f.2.
Wajib Pajak atau Penanggung Biaya Hidup sebagaimana dimaksud pada butir f.1 harus mengisi formulir permohonan secara lengkap dan jelas serta ditandatangani Wajib Pajak, Penanggung Biaya Hidup atau kuasanya dengan melampirkan Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga.
f.3.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada butir f.1: - Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS); - KPP menerbitkan Kartu NPWP dan SKT;
f.4.
Tata cara penulisan dan penomoran NPWP pada kartu NPWP dan SKT sebagaimana dimaksud pada butir f.3, dengan ketentuan sebagai berikut:
f.4.1.
Nama. Nama Wajib Pajak ditulis sesuai dengan nama sebagaimana tercantum dalam permohonan pendaftaran NPWP (misalnya nama orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat atau isteri).
f.4.2.
f.4.3.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f.4.2.1.
dua belas digit pertama NPWP yang diberikan sama dengan dua belas digit pertama NPWP Penanggung Biaya Hidup;
f.4.2.2.
tiga digit terakhir merupakan kode cabang, yang dimulai dari 999 untuk anggota keluarga yang pertama, 998 untuk yang kedua dan seterusnya.
Alamat. Alamat yang ditulis sama dengan alamat yang tertera pada kartu NPWP dan SKT Penangung Biaya Hidup.
f.5.
Atas penerbitan Kartu NPWP dan SKT tersebut KPP tidak perlu dilakukan konfirmasi lapangan untuk membuktikan kebenaran pengisian formulir permohonan Wajib Pajak.
f.6.
Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini.
g. Jangka Waktu Penyelesaian KPP menerbitkan Kartu NPWP dan SKT sebagaimana dimaksud pada bagian II huruf f.3 paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap. h. Lain-lain Bagi suami yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh isteri, tidak dapat mengajukan permohonan NPWP bagi anggota keluarga, tetapi harus mengajukan permohonan NPWP sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008. III.
Transisi Selama aplikasi NPWP bagi anggota keluarga serta formulir baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 51/PJ/2008 belum tersedia di KPP, Wajib Pajak masih dapat menggunakan formulir lama sebagaimana terlampir pada KEP-161/PJ/2001 sebagaimana telah diubah dengan PER-160/PJ/2003 atau formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana terlampir pada PER-44/PJ/2008, tetapi persyaratan dan tata cara penyelesaiannya mengikuti PER-51/PJ/2008.
IV.
Pengadaan Formulir a. Pengadaan Formulir sebagaimana dimaksud pada bagian II huruf e.1 dilakukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan kertas folio berwarna putih sesuai dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing KPP. b. Wajib Pajak diperkenankan mencetak sendiri formulir sebagaimana dimaksud pada PER 51/PJ/2008 dengan langsung mengisi data Wajib Pajak.
V. Para Kepala Kantor Wilayah dan para Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar mengawasi pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut diatas dan agar melakukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak di lingkungan wilayah kerja masing-masing.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Tembusan : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak; 2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 83/PJ/2008 Tanggal : 31 Desember 2008
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI ANGGOTA KELUARGA
I.
TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI ANGGOTA KELUARGA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK Wajib Pajak melakukan: 1. Wajib Pajak harus mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga secara lengkap dan jelas. Dalam hal Wajib Pajak membutuhkan bantuan dalam mengisi formulir tersebut dapat menanyakan kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak; 2. Wajib Pajak menyerahkan Formulir Permohonan Pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan jelas serta ditandatangani Wajib Pajak atau Penanggung Biaya Hidup atau kuasanya kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak; Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mempunyai tugas: 3. Menerima Formulir Permohonan Pendaftaran yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Biaya Hidup atau kuasanya yang sah; 4. Memeriksa kelengkapan pengisian Formulir Permohonan Pendaftaran dalam hal formulir belum sepenuhnya diisi oleh pemohon, petugas mengembalikan formulir kepada pemohon untuk dilengkapi pengisiannya; 5. Merekam dan mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) serta menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada pemohon setelah ditandatangani petugas pendaftaran Wajib Pajak; 6. Mengisi kolom-kolom pada Formulir Permohonan Pendaftaran yang diberi keterangan “Diisi oleh Petugas” 7. Melakukan penelitian administrasi untuk mengetahui apakah Wajib Pajak telah tercatat sebagai Wajib Pajak terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak atau belum; 8. Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi ternyata: a. Wajib Pajak telah tercatat sebagai Wajib Pajak terdaftar, kepadanya tidak diberikan NPWP lagi; atau b. Wajib Pajak pernah tercatat sebagai Wajib Pajak terdaftar, kepadanya diberikan NPWP yang sama dengan NPWP yang pernah diberikan; atau c. Wajib Pajak belum tercatat sebagai Wajib Pajak terdaftar, kepadanya diberikan NPWP dengan, dengan ketentuan sebagai berikut: c.1.
Nama. Nama Wajib Pajak ditulis sesuai dengan nama sebagaimana tercantum dalam permohonan pendaftaran NPWP (misalnya nama orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat atau isteri).
c.2.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). c.2.1. dua belas digit pertama NPWP yang diberikan sama dengan dua belas digit pertama NPWP Penanggung Biaya Hidup; c.2.2. tiga digit terakhir merupakan kode cabang, yang dimulai dari 999 untuk anggota keluarga yang pertama, 998 untuk yang kedua dan seterusnya.
c.3.
Alamat Alamat yang ditulis sama dengan alamat yang tertera pada kartu NPWP dan SKT Penangung Biaya Hidup.
9. Merekam data permohonan sesuai isian pada Formulir Permohonan Pendaftaran sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan; 10. Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap; 11. Meneruskan SKT kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani; 12. Menyampaikan SKT dan Kartu NPWP kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap; 13. Mencantumkan NPWP yang diberikan pada Formulir Pendaftaran Wajib Pajak; 14. Mengadministrasikan SKT yang diterbitkan dan menggabungkannya dengan berkas induk Penanggung Biaya Hidup.
II. TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI ANGGOTA KELUARGA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PADA SAAT JARINGAN KOMPUTER TIDAK BERFUNGSI Wajib Pajak melakukan: 1. Melakukan langkah-langkah yang sama sebagaimana Bagian I angka 1 sampai dengan 2; Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mempunyai tugas: 2. Melakukan langkah-langkah yang sama sebagaimana Bagian I angka 3 sampai dengan 4; 3. Mengisi secara manual Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) serta menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada pemohon setelah ditandatangani petugas pendaftaran Wajib Pajak; 4. Mengisi kolom-kolom pada Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga yang diberikan keterangan “Diisi oleh Petugas”; 5. Membuat Bukti Pendaftaran Wajib Pajak rangkap dua yang di dalamnya telah mencantumkan NPWP Penanggung Biaya Hidup dengan status cabang; 6. Meneruskan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani; 7. Menyampaikan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak lembar ke-1 kepada pemohon (Wajib Pajak) setelah permohonan pendaftaran diterima secara lengkap; 8. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak setelah komputer berfungsi mempunyai tugas sebagai berikut: Melakukan langkah-langkah yang sama sebagaimana Bagian I angka 7 sampai dengan angka 14.
Catatan: Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi Wajib Pajak telah terdaftar/pernah terdaftar, kepadanya diberikan NPWP yang pernah diberikan.
