DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAIAK
Yth.
1. ParaKepalaKantorWilayah DJp; 2 . ParaKepalaKantorPelayanan Pajak; perpajakan 3 . ParaKepalaKantorPelayanan, Penyutuhan dan Konsultasi dl
seluruh Indonesia SURATEDABAN NomorSE 64 /PJ/2009
TENTANG PEKERJAYANGI\,,tEI\,4PEROLEH PAJAKPENGHASILAN PASAL21 DITANGGUNG PEMERINTAH Sehubungan denganhasilevaluasiataspenggunaan danastimuiuspajakpenghasilan Pasal21 ditanggungPemerintaholeh pembe kerjayang berusahapada kategorlusaha pph pasal2j leftenludan banyaknya pertanyaan mengenaikriteriapekerjayangmemperoleh ditanggungPemerintahberdasarkanPeraturanMenteriKeuanganNomof 43/pMK.O3/2009 pemeflntah pekerjapada ientangPajakPenghasilan Pasal21 Ditanggung Aias penghasilan KategoriUsaha Tertentusebagaimana telah diubahdenganperaturant\rente Keuangan Nomor49/PMK.03/2009, denganinidisampaikan hal halsebagaiberikut: 1- BerdasarkanPeraturanl\renteriKeuanganNomor 43/P[.4K.03/2009 tentang pajak penghasilan pekerja pada Kategori Penghasjlan Pasal21 Dltanggung Pemerintah Atas UsahaTertentusebagaimana telahdiubahdenganPeraturanMenteriKeuanganNomor 49/Pl\,1K.03/2009. diaturantaralaln: a. Pasal 2, Pajak PenghasilanPasal 21 DitanggungPemerintahdiberikankepada pekerjayang bekerjapada pemberikerja yang berusahapada kategoriusaha tertentu,denganjumlahpenghasilan brutodi atasPenghasilan TidakKenaPajakdan tidaklebihdariRp5.000.000,00 (limajutarupiah)dalamsatubutan. b. Pasal2A ayat (1), PaiakPenghasilan Pasal21 DitanggungPemerintahdiberikan kepadapekeriayangmemenuhipersyaratan sebagaimana dimaksuddalamPasal2 sampaidenganMasaPajakJuni2009,sedangkan mulail\/asaPajakJuli2009hanya diberikankepadapekerjayangmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal2 darltelahmemilikiNomorPokokWaiibPajakc. Pasal3, Kategorlusahatertentusebagaimana dimaksud dalamPasal2 adalah: perburuan, 1) kategoriusahapertaniantermasukperkebunan dan peternakan, dan kehutanani 2) kategoriusahaperikanan; dan 3) kategoriusahaindustripengolahan, yang rinciannyasebagaimanatercantumdalam Lampiran PeraturanMenteri Menteri Keuanganlni yangmerupakan dari Peraturan bagianyangtidakterpisahkan Keuangan ini. h
3.
Termaslk dalam pengertianpekeriasebagaimana dimaksuddalam butir t huruf a, adalah: a. pekerjadi cabangperusahaanyang kantor pusatnyamemenuhikategoriusaha tertentusebagaimana dimaksud dalambutirj hurufcl b. pekerjapadaperusahaan penyedta yangditempatkan pada lenagaketja\outsourcing) perusahaan pemberike4ayangberusahapadakategoriusahatertentusebagaimana dimaksud daiambuttrt hurufc;dan c. pekerja pada pemberi ke4a yang melakukanpekerjaanpengolahanbarang pesanan(maklon)yang pekerjaanpengotahannya berdasarkan memenuhikategori usahainduslripengolahan sebagairnana d maksuddalambutirj hurufc angka3). pajak penghasilan pasat2l Pekerjasebagaimana dimaksuddalambutir2 memperoleh Ditanggung Pemerintah melalui: a. caoangperusahaan untukpekerjasebagaimana dimaksud dalambutir2 hurufa; b. perusahaanpenyediatenaga keia (au5outcingJuntuk pekerja sebagaimana dimaksuddalambutir2 hurufb; dan c- pemberikerjauntukpekerjasebagaimana dimaksuddalambutjr2 hurufc. Pajak PenghasilanPasal 21 DitanggungPemerintahdiberikan kepada pekerja sebagain'rana dimaksuddalambutir2 hurufb dengancaraperusahaan penyediatenaga kerjamenyampaikan suratpembetahuansesuailampiranI SuratEdaranini ke Kanior Pelayanan Pajak tempat perusahaanpenyedia tenaga kerja terdaftar dengan melampirkan suratpernyataan dariperusahaan tempattenagakerjatersebutdilempatkan sesuailampiran2 SuratEdaranini.
5.
Pajak PenghasilanPasal 21 DitanggungPemerintahdiberjkan kepada pekerja sebagaimana dimaksuddalambutir2 hurufc dengancarapemberikeriamenyampaikan sural pernyataan mengenaipekerjaanpengolahan pesanansesuai barangberdasarkan lampiran3 Surat Edaranini kepada Kantorpelayananpajak tempat pemberikerja terdaitar.
6.
Surat pemberitahuan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksuddalambutir4 dan paiak butir5 disampaikan bersamaan denganpenyampajan Suratpemberitahuan l\,4asa PenghasilanPasal 21 saat pelaksanaanpemberianpajak penghasilanpasal 21 Ditanggung Pemerintah.
7.
Kanlor cabang,perusahaanpenyediatenaga kerja,dan pembedkerja sebagaimana dimaksuddalam butir3 dapatmelaksanakan pemberianPajakPenghasilan Pasal2i DitanggungPemerintahrrula l\,4asaPajak Februari2009 melaluipembetulanSurat Pemberitahuan lvlasaPajakPenghasilan Pasal2j.
L
pengawasan Ivlekanisme yangdilakukan olehKantorPelayanan Palakadalah: a. KantorPelayananPajakiempatkantorcabangterdaftarmelakukanpenelitianatas kebenaran kategoriusahakantorpusatdari kantorcabangtersebutmelaluidatabase Direktorat JenderalPajak; b. Kanlor PelayananPajak tempat perusahaanpenyediatenaga kerja terdaftar menyampaikankonfirmasikepada Kantor Pelayanan Pajak tempat rekanan perusahaanpenyediatenagakerjaterdaftarmengenaisurat pernyataanberusaha padakategoriusahatertentudan pegawaiyangditempatkan yangtelahdisampaikan rekananperLrsahaan penyedia tenagakerjai c. KantorPelayananPajaktempalpemberikerjasebagaimana dimaksuddalambutir3 hurufc terdaftarmelakukanpenelitianatas kebenarankegiatanpengolahan barang pesanan(maklon)denganformathasilpenelitian Lampiran berdasarkan sebagalmana 4 SuratEdaranini. !,
,L
9.
pemberian Pelaksanaan PajakPenghasilan Pasal21 Ditanggung Pemerintah kepada pekerjasebagaimana dimaksuddalam butir 2, termasukdalam hal pemberikerja memberikan tunjangan PajakPenghasilan Pasal21 kepadapekerjaataumenanggung PajakPenghasilan Pasal21 yangterutangataspenghasilan pekeria,dilaksanakan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Paiak Nomor PER-22/PJ/2009tentang Pelaksanaan PemberianPajak Penghasjlan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan PekerjaPadaPemberiKerjaYangBerusahaPadaKategoriUsahaTertentusebagaimana telahdiubahdenganPeraturanDirekturJenderalPajakNomorPER"26lPJ/2009.
10.
Para KepalaKantordimintamelakukansosialisasikepadaserikatpekerja,dinastenaga kerja,maupunasosiasiperusahaan terkaitdan paraKepalaKantorWilayahdimintauntuk pelaksanaan mengawasi pemberian PajakPenghasilan Pasal21 ditanggung Pemerintah tersebut. Demikian untukdiketahui dandilaksanakan denoansebaik-baiknva. Ditetapkan di Jakarta a ranggar07 Jul i 2 0 0 9
I Jendera\t
1\
-/,armin Nasutio '.:.JH:!il'iP 13e6s5ees
temDusan : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; 3. KepalaBiroHukumDepartemen Keuangan; 4. KepalaBko HumasDepartemen Keuangan; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, 6. ParaDirekturdanTenagaPengkajidi Lingkungan DirektofatJenderalPajak.
i.
Su€r EdaranDreklurJenderat P4akNomor sE 64/PJ/2ooe renrang Peke4ayans Memp€rol€h PajakPo.ohasiran Pasal21
.KOPSURAT KepadaKepalaKantor Pelayananpajak
SURATPEMBEHITAHUAN Nomor: Sehubungandengan telah ditetapkannyaperaturan l\,4enteriKeuangan Nomor 43/P1\ilK.03/2009 tentang Pajak Penghasitanpasat 21 Ditanggungpemeiintah Atas PenghasilanPekerja Pada KategoriJsaha Tertentusebagaima-nit;lah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor49/pl\rK.03/2009, denganini disampaikan bahwakami: NamaPerusahaan: NPWP : adalah perusahaanpenyediatenaga ketia (oulsourcing) yang menempatkan pekerjakami padal
Demikiankami sampaikanuntuk memenuhipersyaratansesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 64 /PJ/2009tentang Pekerjayang MempefolehPaiak Penghasilan Pasal 21 DitanggungPemerintah.
-t ,4
JaKana, cap dan tandatanganpengurus Nama
Lamprran: SuratPernyataan darirekanan.
sl|a Edaan DirekrurJendera F4ak Nomor SE 64 /PJ/20o9 ientangPeke,aymg Memperoeh PalakPenghasi an Pasat21
.KOPSURAT'
Yth DirekturPT .
SURAT PERNYATAAN l\omor: Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan l\,,lenteriKeuangan Nomor 43/PiVK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteriKeuanganNomor49/PMK.03/2009,denganini menyatakanbahwakamt: Nama Perusahaan : NPWP : adalah perusahaanyang berusahapada kategoriusaha ...........dengan KLU .... yang mempekerjakanpekerjadari perusahaanpenyedialenaga ketia \outsoutcing):
NamaPetusahaan NomorKontrak TanggalKontrak denganrincian:
Demikiankamisampaikanuntukdapat digunakansebagaimanamestinyasesuai Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE - 64 /PJ/2009 tentang Pekerja yang Memperoleh Pajak PenghasilanPasal21 DitanggungPemerintah. \. Jakarta, cap dan tanda tangan Pengurus Nama NPWP
I
Sural Edar& DnghurJendec Pajqk Nomor sE . 64 /PJ|2O09ienrang Pekeriayang MemperolehPajak Ponshsiran Pasar2l
,KOPSURAT' KepadaKepalaKantorPelayanan Pajak.....
SURAT PEBNYATAAN Nomor: Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/Pl\,1K.03/2009tentang Pajak Penghasitan Pasal 2j Ditanggung pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategorj lJsaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteriKeuanganNomor4g/P[,,1K.03/2009, denganini menyatakanbahwa kamL: Nama Perusahaan : NPWP : KLU adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pekerjaan pengolahan barang berdasarkan pesanan(maklon)dengangambaranumum kegiatanpekerjaansebaga berikut:
NomorKonirak Pekerjaan [.4aklon
NamadanNPWP Perusahaan Pemilik Barang
yangDilakukan GambafanUmumPekerjaan
Demikiankamisampaikanuntukmemenuhipersyaratan sesuaiSuratEdaranDirektur JenderalPajakNomorSE - 64 /PJ/2009tentangPekeriayangl\remperoleh PajakPenghasilan Dasal2lD.ranggu.g Pemerin€h. \
Jakarta, cap dan tancla tanqan pengurus Nama
Lamprran: Fotokopikontrakpekerjaan maklon.
SuralEda6n Dnehu.JendehtPajakNomor SE 64 /PJ/2ooslentang Pekeriayanq Memperoleh P4ak Penghas tanPasat2l
.KOP SURAT'
LAPORANHASILPENELiTIAN Nomor: .. _Sehubungan dengan telah ditetapkannyaSurat Edaran Direktur Jenderat pajak \omorSE 61/PJ,2009 tenLangpekerja yang iremoe.otef pa,ak penghasitanpasa, 2l urranggungPemenntahdan berdasarkanhasil penelitianyang dilaksanakandiketahuibahwa:
NamaPerusahaan KLU NomorSuratPernyataan adalah perusaha€n yanq melakukan kegiatan pekerjaan pengotahan barang berdasarkan pesanan{rrahton)denga1 sebagatbeakur: 9ambardnumumkegiatanpekerjaan
NomorKontrak Pekerjaan i\4aklon
NamadanNPWP Perusahaan Pemilik Earang
Menyetujui, KepalaKantor
NIP,
Gambaran yangDilakukan UmumPekerjaan
l\,4engetahui,
Peneliti,
KasiPengawasan dan Konsultasi...
NIP.
NIP.
&
