Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

PJ.091/KUP/S/018/2014-00

HITUNG

DAFTAR

LAPOR

BAYAR

PEMERIKSAAN

PENGAWASAN

PENAGIHAN

KEBERATAN &

PENYIDIKAN

BANDING

” Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (UU KUP Pasal 1 ayat (1))

3

Penyumbang Terbesar Anggaran Negara APBN 2014

Mengapa kita wajib membayar pajak??

33,4%

PAJAK 66,6%

Pajak

Penerimaan Lainnya

ALUR PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN TERKAIT PAJAK

APBN

Kas Negara melalui Bank atau Kantor Pos

DJP (Administrasi)

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Fasilitas publik

Masyarakat

Pendapatan Negara Berdasarkan APBN 2014 Pajak Dalam Negeri Rp 1.226,47 T ( 73,57%)

Sumber Daya Alam (SDA) Rp 225,95 T (13,55%)

Pajak Perdagangan Internasional Rp 53,91 T ( 3,23%)

Penerimaan Bukan Pajak + Hibah (selain SDA) Rp 160,80 T (9,65%)

DON’T

Musuh Utama

Free Rider (pendompleng)

Jenis Pajak

(menurut Lembaga Pemungut)

Pajak Pusat PPh PPN & PPnBM PBB (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan) BPHTB Bea Meterai

Pajak Daerah Pajak Propinsi

Pajak Kabupaten/Kota

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Hotel

Kendaraan bermotor & kendaraan di atas air

Pajak Hiburan

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Reklame,

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak Restoran PBB (Perkotaan & Pedesaan) dll 10

HAK & KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

BADAN

ORANG PRIBADI Syarat Objektif Syarat Subjektif

Wilayah tempat kedudukan

Pasal 2 PP nomor 74 tahun 2010

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Wilayah tempat tinggal

Fungsi NPWP - Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan - Sebagai identitas WP - Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan - Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya paspor, kredit bank, dan lelang

Wanita Kawin

Wanita Kawin yg Memiliki Penghasilan Penghasilan isteri digabung dgn suami NPWP isteri = NPWP suami (Hak & kewajiban perpajakan digabung) bila telah memiliki NPWP sebelum kawin maka harus mengajukan penghapusan bila telah memiliki NPWP sebelum kawin maka tidak perlu mendaftarkan diri lagi

Pasal 2

hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan & harta

YA

TIDAK ingin melaksanakan hak & memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak & kewajiban perpajakan suami

Isteri &suami masing-masing memiliki NPWP, (Hak & kewajiban perpajakan terpisah)

Anak yang Belum Dewasa

Sesuai UU PPh 1984 dan perubahannya

Anak yg belum dewasa

belum berumur 18 tahun & belum pernah menikah

kewajiban perpajakan digabung dgn orang tuanya

NPWP ikut dgn orang tuanya Pasal 2

Warisan Yang Belum Terbagi Warisan yg belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yg berhak menggunakan

NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan diwakili oleh

o salah seorang ahli waris; o pelaksana wasiat; atau o pihak yang mengurus harta peninggalan. Pasal 3

Wajib Pajak Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah.

 KPP LAMA Menerbitkan Surat Pindah kepada Wajib Pajak tembusan ke KPP Baru

 KPP BARU • Meneruskan permohonan pindah WP ke KPP lama maks 1 hari kerjalengkap • Menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja (menggunakan nomor lama dengan mengganti kode KPP Baru) 18

Tempat Pendaftaran Wajib Pajak NO

WAJIB PAJAK

KPP/KP4/KP2KP

DASAR HUKUM

KEWAJIBAN PAJAK

1

Orang Pribadi

Tempat tinggal/tempat kedudukan WP

Pasal 2 ayat 1 UU KUP

a. b. c. d.

PPh Pasal 25/OP PPN dan PPnBM PPh Psl 21/22/23/26 PPh pasal 4 (2)

2

Badan

Tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha WP


a. b. c. d. e.

PPh Badan PPN dan PPnBM PPh Psl 21/22/23/26 PPh PS 4 (2) PPh Ps 15

3

Cabang, atau perwakilan dari orang pribadi

Tempat kegiatan usaha WP dilakukan


a. PPN dan PPnBM b. PPh Ps 21/22/23/26

4

Tempat Pendaftaran WP tertentu

KEP-515/PJ./2000 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib PajakTertentu sebagaimana telah diubah dengan KEP-67/PJ./2004

19

Jabatan

Permohonan WP

Dirjen Pajak Pemeriksaan

Verifikasi

Penghapusan NPWP 6 BULAN

Pasal 4

WP OP

12 BULAN WP BADAN

WP TERTENTU Catatan: Verifikasi dapat juga untuk penerbitan NPWP secara jabatan

a. OP telah meninggal dunia & tidak meninggalkan warisan; b. Bendahara Pemerintah yg tidak lagi memenuhi syarat sebagai WP; c. OP yg telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; d. WP memiliki lebih dari 1 NPWP untuk menentukan NPWP yg dapat digunakan sebagai sarana administratif dlm pelaksanaan hak & pemenuhan kewajiban perpajakan; e. WP badan kantor perwakilan perusahaan asing yg tidak mempunyai kewajiban PPh Badan yg telah menghentikan kegiatan usahanya; f. Warisan yg belum terbagi dlm kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi; g. Wanita yg sebelumnya telah memiliki NPWP & menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta & penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak & memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya; h. WP BUT yg telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; i. WP lain yg diatur dalam PMK. Pasal 4

Orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto (omzet) melebihi Rp600.000.000 (enam ratus juta) setahun.

Wajib memungut PPN dari setiap pembeli/pemakai jasa dengan menerbitkan Faktur Pajak

WP yang belum memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP

Pengusaha

Melakukan: • Penyerahan BKP • Penyerahan JKP • Ekspor BKP Berwujud • Ekspor BKP Tidak Berwujud • Ekspor JKP

Omzet 1 tahun > 600 juta

Omzet 1 tahun < 600 juta PMK 68/2010

Bermaksud melakukan penyerahan/ekspor

Dapat Memilih

Wajib

Dapat Memilih

PKP Wajib memungut, menyetor, dan melapor PPN terutang

Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan, dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP

23

Penyerahan

Omzet > 600 jt

Pra produksi

JAN

FEB

Dapat lapor PKP Ps 2 PP 1/2012

MAR

APR

Dapat lapor PKP PMK 68/2010

MEI

JUN

JUL

Wajib lapor PKP p.l. akhir Juni PMK 68/2010

Tidak/Terlambat lapor PKP

Dapat dikenai sanksi PMK 68/2010 jo PP 74/2011

Pengusaha yang tidak/terlambat lapor untuk dikukuhkan sbg PKP, dapat dikenai sanksi sejak omzetnya melebihi Rp600 juta

24

Jabatan

Permohonan WP

Dirjen Pajak

Pemeriksaan

Verifikasi

6 BULAN

PENCABUTAN PKP Pasal 4

WP TERTENTU Catatan: Verifikasi dapat juga untuk penerbitan NPWP secara jabatan

a.PKP yg telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain; b.PKP yg pindah alamat ke wilayah kerja kantor DJP lainnya; atau c.PKP yg sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai PKP.

Pasal 4

HITUNG

(PPh pasal 21*/29) WP OP WP OP Karyawan

WP OP Usaha / Pekerjaan Bebas

WP BADAN USAHA

Gaji/Honor/Tunjangan -

Omzet/Pengh. Bruto -

Omzet/Pengh. Bruto -

PTKP

HPP + Biaya/beban usaha

HPP + Biaya/beban usaha

Penghasilan Kena Pajak X

Penghasilan Netto -

Penghasilan Netto X

Tarif pasal 17

PTKP

Tarif pasal 17

Pajak Terutang -

Penghasilan Kena Pajak X

Pajak Terutang -

Kredit Pajak (bukti potong)

Tarif pasal 17

Kredit Pajak (bukti potong)

Pajak yang masih harus dibayar

Pajak Terutang -

Pajak yang masih harus dibayar

*) untuk penghasilan yang bersifat rutin berupa (gaji/tunjangan)

Kredit Pajak (bukti potong) Pajak yang masih harus dibayar

PPh pasal 21 *

PPh pasal 22

PPh pasal 23

PPh Pasal 15

PPh Pasal 4 ayat 2

PPN

Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

*) Untuk penghasilan di luar penghasilan yang bersifat rutin (honorarium, uang hadir, uang rapat, dll)

Membayar sendiri pajak terutang

Mekanisme Pembayaran Pajak

Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa atau pihak yang ditunjuk pemerintah Pembayaran pajakpajak lainnya


Membayar angsuran PPh bulanan Pembayaran kekurangan PPh selama setahun Pihak lain: 1. Pemberi penghasilan 2. Pemberi kerja 3. Pihak lain

Pembayaran PBB Pembayaran Bea Meterai

Dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan, yaitu pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan, antara lain: - Bendahara pemerintah - Subjek pajak badan dalam negeri - Penyelenggara kegiatan - BUT

PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 26 PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 15 PPN dan PPnBM

a. SSP Standar b. SSP Khusus c. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) Impor d. SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPn hasil Tembakau buatan dalam negeri)

33

SSP Standar

(PER-38/PJ./2009 sejak 01 Juli 2009)

Terdiri 4 lembar :  Lembar ke 1: untuk Arsip WP  Lembar ke 2: untuk KPPN  Lembar ke 3: untuk dilaporkan oleh WP ke KPP  Lembar ke 4: untuk Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

34

Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT Masa (laporan bulanan)

Merupakan sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang

SPT Tahunan (laporan tahunan)

KEWAJIBAN PELAPORAN WP OP WP OP Karyawan

Tahunan : SPT PPh Pasal 29 (1770 S atau 1770 SS)

WP OP Usaha / Pekerjaan Bebas

Masa: SPT PPh Pasal 25 SPT PPh Pasal 21¹ SPT PPN³ Tahunan : SPT PPh Pasal 29 (1770)

¹) Apabila wajib pajak memiliki karyawan dalam menjalankan usahanya ²) Apabila terdapat transaksi terkait pemotongan PPh pasal 22 ³) Apabila wajib pajak merupakan Pengusaha Kena Pajak

WP BADAN USAHA

Masa: SPT PPh Pasal 25 SPT PPh Pasal 21 SPT PPh Pasal 22² SPT PPh Pasal 23 SPT PPh Pasal 4 (2) SPT PPN³ Tahunan : SPT PPh Pasal 29 (1771)

(jika terdapat pajak terutang)

SSP Lembar 1 s.d. 5

Membayar Sendiri 2

1 Menghitung Sendiri SPT Masa / Tahunan

WAJIB PAJAK arsip Copy SPT Masa / Tahunan

(digabungkan)

Melaporkan

SSP Lembar ke-3

Sendiri

3

SSP Lembar ke 1

KANTOR PELAYANAN PAJAK

BANK PERSEPSI

JATUH TEMPO PEMBAYARAN & PELAPORAN Jenis Pajak

Batas waktu pembayaran

Batas waktu pelaporan

PPh pasal 21

Tanggal 10 bulan berikutnya


PPh pasal 22



PPh pasal 23



PPh pasal 25



PPh pasal 15

Tanggal 10 bulan berikutnya *


PPh pasal 4 ayat 2 Tanggal 10 bulan berikutnya *


PPN

Akhir bulan berikutnya setelah Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum masa pajak berakhir SPT masa PPN disampaikan

*) Untuk PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 15 yang disetorkan sendiri (bukan pemotongan) batas waktu pembayarannya tanggal 15 bulan berikutnya Catatan :

Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (2a) UU KUP

PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK

DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI

BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) 41

SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT Pasal 7 (1) UU KUP

WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN

SPT MASA SELAIN PPN

DENDA Rp 100.000

SPT TAHUNAN OP

SPT MASA PPN

DENDA Rp 500.000

SPT TAHUNAN BADAN

DENDA Rp 1.000.000 42

WP Badan WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

WP Orang Pribadi tertentu yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.011/2012

WP Membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis

Syarat, belum dilakukan: o Verifikasi dalam rangka menerbitkan skp; o Pemeriksaan; atau o Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka.

rugi atau lebih bayar TIDAK

sampai daluwarsa

Pasal 5

YA paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa

Kompensasi Kerugian WP menerima: skp SK Keberatan

yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan

SK Pengurangan Ketetapan Pajak SK Pembatalan Ketetapan Pajak SK Pembetulan Putusan Banding Putusan PK atas Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya,

Pasal 6 PP 74 tahun 2011

WP membetulkan SPT

WP tidak membetulkan SPT

jangka waktu

3 bulan

sejak tanggal • stempel pos pengiriman • diterima secara langsung

Dirjen Pajak memperhitungkan rugi fiskal

46

Kompensasi Kerugian

1. Dirjen Pajak menghitung kembali kompensasi kerugian pada saat proses: a. Pemeriksaan, b. Pemeriksaan ulang, c. Verifikasi dalam rangka penerbitan skp, d. penyelesaian keberatan, e. penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, f. penerbitan SK Pembetulan 2. Dalam hal proses Banding & Peninjauan Kembali Dirjen Pajak menyampaikan rugi fiskal tersebut ke badan peradilan pajak Pasal 6 PP 74 tahun 2011

47


WP

SPT

SKP

Inkraacht • 3 bulan

Daftar

Inkraacht

Pemeriksaan

Keberatan

• 5 tahun


Banding


PK Self assesment Penetapan DJP Penyelesaian Sengketa

Inkraacht 52

Pemeriksaan Oleh DJP

WP SETUJU

Lebih Bayar Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Kurang Bayar

WP TIDAK SETUJU

Nihil KEBERATAN 53

DJP KEBERATAN (Ps.25)

PP

MA

BANDING [Ps.27]

PENINJAUAN KEMBALI

Pembetulan Suatu Keputusan [Ps.16] Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi [Ps.36 (1) a] Pengurangan/Pembatalan surat ketetapan pajak [Ps.36 (1) b] Pengurangan/Pembatalan Surat Tagihan Pajak [Ps.36 (1) c]

[UU Pengadilan Pajak]

GUGATAN [Ps.23]

Pembatalan Hasil Pemeriksaan atau skp Hasil Pemeriksaan [Ps.36 (1) d] 54

Bila WP berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan / pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak.

SKPKB SKPN SKPLB SKPKBT Pemotongan/ Pemungutan Pihak III

3 bulan

KEBERATAN

12 bulan

SK KEBERATAN

Kecuali: SKPKB yang diterbitkan berdasarkan Pasal 13A UU KUP

55

Wajib Pajak

DJP

Pengadilan Pajak

Mahkamah Agung

Sengketa Pajak dan Objek Gugatan Ps 23 KUP

Keberatan dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Banding dan Gugatan

Peninjauan Kembali

Wajib Pajak

DJP

Keberatan

Pengadilan Pajak

Banding

Mahkamah Agung

Peninjauan Kembali

Sengketa Pajak Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Objek Gugatan Pasal 23

Gugatan

INKRACHT

Pengurangan Sanksi Ps 36(1)a Pembatalan Ketetapan Pajak Ps 36(1)b Pembatalan STP Ps 36(1)c Pembatalan Hasil Pemeriksaan Ps 36(1)d

56

• Jika WP tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP Dapat mengajukan keberatan

Dapat mengajukan banding

• Apabila belum puas dengan keputusan keberatan

• Jika masih belum puas Dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung

Dasar Hukum UU No. 19 Tahun 2000 UU No. 6/1983 stdtd UU No 16/2009 PP No. 80 Tahun 2007 jo PP No. 74 Tahun 2011 PMK No. 24/PMK.03/2008

SKP

7 HARI

SKPKB

SURAT TEGURAN

PENCABUTAN SITA

LUNAS 21 HARI

2 X 24 jam SP

SKPKBT dll

JATUH TEMPO

•PARATE EXECUTIE •DIBERITAHUKAN OLEH JURUSITA PAJAK •DIBUAT BAP SP

PEMBLOKIRAN

•UTANG PAJAK & BIAYA PENAGIHAN •PUTUSAN PENGADILAN

PENCEGAHAN

SPMP/ PENYITAAN •SPMP •JURUSITA + 2 SAKSI •BAP SITA •BRG BERGERAK & BRG TDK BERGERAK •BRG YG DISITA DILARANG : DIPINDAHTANGANKAN DISEWAKAN DISEMBUHKAN DIHILANGKAN DIRUSAK PENYITAAN ATAS REK. BANK & EFEK

Barang Bergerak 2X

14 HARI TDK LUNAS

PENGUMUMAN LELANG Barang Tdk Bergerak 2X

PENYANDERAAN

SYARAT: •UTANG PAJAK ≥100 jt •DIRAGUKAN ITIKAD BAIK JANGKA WAKTU: 6 BULAN DPT DIPERPANJANG MAX 6 BLN AKIBAT: UTANG PAJAK TDK HAPUS & PENAGIHAN TETAP DILAKSANAKAN

PELAKSANAAN LELANG

59

Dengan cara mengajukan permohonan: 1. Melalui SPT (Surat Pemberitahuan) 2. Mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP.

Diberikan dalam waktu 12 bulan Dan untuk WP Patuh, dalam waktu 3 bulan (PPh) dan 1 bulan (PPN)

Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran , maka WP berhak menerima bunga 2% perbulan maksimum 24 bulan

Namun demikian, dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang WP dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Pasal 53 PP nomor 74 tahun 2011

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, WP dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak Contoh: Penundaan pembayaran PPh Pasal 29 yang masih harus dibayar dalam SPT Tahunan

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-80/PMK.03/2010 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-38/PJ/2008

Dengan alasan tertentu, WP dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-152/PMK.03/2009 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-21/PJ./2009

Misalnya karena laporan keuangan belum selesai

Dengan alasan-alasan tertentu, WP dapat mengajukan pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25

Keputusan Dirjen Pajak KEP-62/PJ./2005 Keputusan Dirjen Pajak KEP-537/PJ./2000

Misalnya karena WP mengalami penurunan usaha

Dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPP

Khusus PBB Pedesaan dan Perkotaan (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk pengurangan PBB tidak lagi di KPP (Kantor Pelayanan Pajak), tetapi di Kantor Dinas Pendapatan Kota/Kabupaten setempat.

Dengan alasan-alasan tertentu, WP dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan PPh

PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 23 Peraturan Dirjen Pajak No.PER-1/PJ/2011

Kebijakan perpajakan di bidang penanaman modal Peraturan Menteri Keuangan PMK-130/PMK.011/2011

WP yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai WP Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

Dalam jangka paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan

Pasal 25-26 PP nomor 74 tahun 2011

Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri

PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan, dan supplier utama

ditanggung oleh pemerintah

Di bidang PPN

Untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu

Diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut

Untuk Perbaikan Pelaksanaan Kelas Pajak • Mohon bantuan mengisi kuesioner dan menyerahkan kembali kepada Panitia • Dari kita, oleh kita untuk Indonesia yang Lebih Baik • Terima kasih atas kerjasama yang baik

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Recommend Documents