BAB II TINJAUAN PUSTAKA. dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kenapa negara yang

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Landasan Teori

2.1.1. Pajak Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kenapa negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, besar kecilnya pajak berimplikasi terhadap program-program strategis seperti jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan. Jika penerimaan pajak rendah maka program sosial juga tidak akan berjalan. Definisi pajak menurut Waluyo dan Ilyas (2000) adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang harus langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Devas (1989) memberikan kriteria yang lebih rinci untuk menetapkan kelayakan suatu pajak. Sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menilai pajak daerah tersebut layak atau tidak yaitu : 1.

Hasil atau perolehan pajak (tax yield) meliputi hasil pajak cukup besar. Pajak yang memberikan hasi yang kecil justru akan menimbulkan inefisiensi dan menciptakan perlawanan pajak (tax payer resistance). Hasilnya lebih pasti

Universitas Sumatera Utara

dapat diprediksi, hasil pajak hendaknya relatif stabil, tidak berfluktuasi dari tahun ke tahun agar mudah dalam melakukan perencanaan belanja. Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan kenaikan pendapatan, perbandingan antara biaya pungut (collection cost) dengan hasil pajak (tax yield) kecil. 2.

Keadilan merupakan dasar pengenaan pajak (tax base) dan kewajiban wajib pajak harus jelas dan tidak bersifat arbiter. Horizontal Equity adalah pajak yang dilakukan harus menciptakan keadilan horizontal, yaitu mereka yang kondisi ekonominya sama memiliki beban pajak yang sama. Vertical Equity adalah beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar, yang kaya harus membayar pajak lebih tinggi daripada yang miskin. Benefit Principle adalah mereka yang menikmati fasilitas publik secara lebih baik harus mebayar pajak lebih tinggi.

3.

Daya guna ekonomi (economy efficiency / economic neutrality) artinya pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara produktif dan tidak menggangu perekonomian. Sistem perpajakan hendaknya memberikan netralias ekonomi, sehingga mengurangi distorsi ekonomi.

4.

Kemampuan melaksanakan (ability to implement) yaitu adanya political acceptability untuk menerapkan pajak serta terdapat dukungan kapasitas administrasi dan kemampuan aparat pajak yang memadai.

2.1.2. Fungsi Pajak Kelancaran dan keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, melainkan juga tanggungjawab seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan tanggungjawab kepada negara adalah dengan


membayar pajak. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban sekaligus bentuk pengabdian dan peran aktif warga negara dalam rangka ikut serta melaksanakan pembangunan nasional. Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin lepas dari tujuan dan fungsi yang mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat hendaknya dipergunakan untuk keperluan masyarakat itu sendiri. Maka sebagai salah satu pendapatan negara yang paling besar, pajak memiliki beberapa fungsi dan peranan yang cukup vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2007 : 10), fungsi pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis. Adapun fungsi pajak tersebut adalah: 1.

Fungsi

budgetair,

disebut

juga

fungsi

fiskal,

yaitu

fungsi

untuk

mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undangundang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. 2.

Fungsi regulerend, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.


3.

Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari Pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah.

4.

Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak Mardiasmo (2010) menyatakan pengelompokan pajak merupakan salah satu cara untuk mempermudah dalam klasifikasi untuk perhitungan dan penggolongan, pajak dikelompokan menjadi 3 bagian yaitu : 1.

Menurut golongannya : a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain meliputi : Pajak Penghasilan. b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain meliputi : Pajak Pertambahan Nilai.

2.

Menurut sifatnya : a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak meliputi : Pajak Penghasilan.


b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Meliputi : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3.

Menurut lembaga pemungutannya : a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara meliputi : 1) Pajak Penghasilan (PPh), berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam Pajak 2) Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPnBM adalah selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, atas barang-barang

kena

pajak

tertentu

yang

tergolong

mewah

sebagaimana diatur dalam undang-undang. 3) Bea Materai, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat


perjanjian, akta notaries, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan 4) Cukai, berdasarkan Undang-undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut untuk daerah berdasarkan peraturan pajak yang diterapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum (Arsjad dkk, 1992). Bird (1999) mengemukakan definisi pajak daerah dengan 4 karakteristik yaitu dikelola pemerintah lokal, pada tarif diperuntukkan untuk pemerintah, dikumpulkan oleh pemerintah dan diakurasi oleh pemerintah. Menurut Bela (2010), hal-hal pokok dari definisi pajak daerah myaitu : 1) Dasar hukum pemberlakuan pemungutan pajak daerah adalah peraturan daerah. 2) Hasil pemungutan dari pajak daerah dipergunakan untuk membiayai keperluan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. 3) Dapat juga berlaku bahwa pada awalnya pajak daerah merupakan pajak pusat,

namun

dalam

perkembangan

penentuan

tarif,


pengadministrasian, dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. 4) Wilayah pemungutan terbatas pada wilayah pemerintah dari pemerintah daerah yang bersangkutan. 5) Objek pajak daerah merupakan objek pajak yang belum diupayakan oleh pajak pusat dan atau provinsi. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah terdiri atas : 1) Pajak Provinsi, meliputi : a) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, waris, atau pemasukan ke dalam badan usaha. c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, baik cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. d) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yaitu semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun yang didarat. e) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah.


2) Pajak Kabupaten/ Kota, meliputi : a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yaitu semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran. d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alay, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, atau dinikmati oleh umum. e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang diselenggarakan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. g) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaran tempat parker di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.


h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. i) Pajak sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dam atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor Di era otonomi daerah, kemandirian fiskal merupakan suatu hal mutlak agar program-program pemerintah daerah dapat terealisasi (Mithneck, 1991). Salah satu sumber penerimaan yang penting dan menunjukkan taxing power daerah yang sesungguhnya adalah pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu komponen PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Feltensein and Iwata, 2005). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Sidik, 2002). Salah satu jenis dari pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.


Indonesia telah menerapkan earmark tax dalam bentuk revenue sharing dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, ada dua jenis sumber penerimaan pemerintah daerah yang harus di earmark, yaitu yang pertama hasil pernerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Selanjutmya penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Berdasarkan isi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tersebut, pemerintah telah memperkenalkan sistem tax earmarking untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mengembalikan hasil penerimaan sektor-sektor tersebut. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa minimal 10% dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor

harus

di-earmark

untuk

pembangunan

dan/atau

pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Jelaslah bahwa hasil pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pemeliharaan jalan yang sah menurut undangundang. Pemungutan pajak mempunyai fungsi yang sangat strategis, bukan sematamata karena pajak merupakan sumber penerimaan negara, tetapi juga pajak kerapkali digunakan sebagai instrument kebijakan pemerintah. Sebagai instrument kebijakan, pemungutan pajak dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan pemerintah (Rosdiana dkk, 2012).


2.2.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor Sejak dimulainya reformasi pajak tahun 1983, Indonesia sangat mengandalkan penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak (Fajar, 2006). Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan dari tahun 1983 dan sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dengan struktur dan organisasi yang tidak berdasar Pancasila serta tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi. Tujuan utama dilakukan hal ini untuk lebih menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan menggunakan kemampuan sendiri. Dengan adanya reformasi seperti itu, maka sistem pajak disederhanakan menjadi jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak. Sistem pajak didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran dan memberikan kepastian kepada wajib pajak. Sebelumnya, pungutan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang No. 18 tahun 1997 yang dirubah menjadi UndangUndang No. 34 tahun 2000. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut 4 jenis pajak daerah provinsi, 7 jenis pajak daerah kabupaten/kota dan 27 jenis retribusi daerah. Disamping itu kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan menetapkan jenis pajak daerah lain sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan undang-undang dan mengatur tarif pajak untuk kesebelas jenis pajak daerah dimaksud. Untuk retribusi daerah, undang-undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi daerah yang dapat dipungut baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan retribusi daerah selain yang di tetapkan di peraturan pemerintah.


Selanjutnya peraturan pemerintah, yang menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak dari 11 jenis pajak daerah dan menetapkan 27 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut serta menetapkan tarif pajak yang seragam untuk semua jenis pajak daerah provinsi. Pemberian peluang mengenakan pajak daerah dan retribusi daerah baru yang semula diharapkan dapat menigkatkan penerimaan, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran daerah. Dengan kriteria yang ditetapkan undang-undang, hampir tidak ada jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut pemerintah daerah. Hampir semua pajak daerah dan retribusi daerah baru yang ditetapkan daerah memberikan dampak kurang baik bagi iklim investasi, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat, menghambat mobilitas penduduk, merintangi lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan mengganggu kegiatan ekspor-impor. Kecenderungan daerah menciptakan pajak daerah dan retribusi daerah baru yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum, diatasi pemerintah melalui pengawasan dengan cara membatalkan peraturan daerahnya. Pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut tidak berjalan efektif, banyak daerah yang tidak menyampaikan peraturan daerah kepada pemerintah dan beberapa daerah masih tetap memberlakukan peraturan daerah yang dibatalkan pemerintah. Ketidakefektifan pengawasan tersebut terutama karena undang-undang tidak mengatur sanksi bagi daerah yang melanggar ketentuan dimaksud dan sistem pengawasannya yang bersifat refresif.


Pengaturan kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah saat itu kurang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemberian kewenangan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan tidak diikuti dengan kewenangan yang besar pula dalam pajak daerah dan retribusi daerah. Basis pajak daerah kabupaten/kota yang amat terbatas dan tidak adanya kewengan provinsi menetapkan tarif pajak daerah mengakibatkan daerah menemui kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Berdasarkan pertimbangan diatas, dilakukan reformasi pajak atas paak daerah dan retribusi daerah dengan memberlakukan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah retribusi daerah yang merupakan revisi ketiga atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000. Dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah terbaru tersebut, perluasan basis pajak daerah dilakukan

dengan cara yaitu

memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan peraturan pemerintah dan menambah jenis pajak daerah baru. Selain memperluas basis pajak daerah juga dilakukan perluasan basis retribusi daerah dengan cara yaitu memperluas objek retribusi daerah yang sudah ada dan menambah jenis retribusi daerah baru. Dasar hukum yang melandasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan, yaitu : 1.

Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


3.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.

6.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2.2.2

Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.2.1 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal 5 Undang-undang No. 28 Tahun 2009, subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan Wajib Pajak (WP) hampir disamakan pengertiannya dengan subjek pajak. Bedanya subjek pajak belum memiliki kewajiban dan hak perpajakan sementara WP sudah dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Subjek pajak akan berubah menjadi WP manakala bersangkutan menerima penghasilan dari Indonesia. Sehingga yang dimaksud dengan WP kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.


2.2.2.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 2009, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk : 1.

Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat;

2.

Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Hal-hal yang dikecualikan dari objek Pajak Kendaraan Bermotor antara

lain: 1.

Kereta api.

2.

Kendaraan bermotor

yang semata-mata digunakan untuk keperluan

pertahanan dan keamanan negara. 3.

Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

4.

Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Pasal 4 Tahun 2011,

objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat. Sedangkan yang dikecualikan dari objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah : 1.

Kereta api.


2.

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

3.

Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

4.

Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air.

2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan penceramaran lingkungan akibat pengunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau >1. Berdarsarkan pasal 6 ayat 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011, bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor : 1.

Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar roda, jumlah as, dan berat kendaraan bermotor.

2.

Jenis bahan bakar, yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.

3.

Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silender. Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran

umum. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai


sumber data yang akurat. Apabila harga pasaran umum diketahui, maka nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan sebagian/seluruh faktor-faktor : 1.

Harga kendaraan bermotor isi silinder/satuan tenaga yang sama.

2.

Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum dan pribadi.

3.

Harga kendaraan bermotor merek yang sama.

4.

Harga kendaraan bermotor tahun pembuatan yang sama.

5.

Harga kendaraan bermotor pembuat kendaraan bermotor.

6.

Harga kendaraan bermotor sejenis.

7.

Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

2.2.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pengertian tarif sering kali diartikan sebagai daftar harga atau sewa, ongkos dan sebagainya, sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif sama dengan harga . Menurut Sudirman dan Amiruddin (2012) tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Sedangkan menurut Suparmono dan Damayanti (2010) mengemukakan tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sebagai berikut : 1.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut: a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);


b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 2.

Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

3.

Tarif

Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam

kebakaran,

sosial

keagamaan,

lembaga

sosial

dan

keagamaan,

Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). 4.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

5.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun

2011 pasal 8, tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut: 1.

1,75 % (satu koma tujuh lima persen) kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi.

2.

1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum.

3.

0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRl dan pemerintah daerah.

4.

0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.


Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 mengatur : 1.

Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda dua atau lebih, tarif pajaknya ditetapkan secara progresif.

2.

Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

3.

Besarnya tarif progresif sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut : a. Kepemilikan kedua 2 % (dua percen) ; b. Kepemilikan ketiga 2,5 % (dua koma lima persen); c. Kepemilikan keempat 3 % (tiga peren) ; d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).

4.

Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur Jenis-jenis tarif pajak (Prasetyono, 2010) :

1.

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak.

2.

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3.

Tarif progresif adalah persentase yang digunakan semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai pajak

4.

Tarif degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajak.


Berdasarkan jenis tarif yang telah dikemukakan, maka Pajak Kendaraan Bermotor tergolong kedalam tarif pajak progresif yang diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak progresif ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum.

2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah/ daerah. Pertumbuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya infrastruktur ekonomi. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun dasar perhitungannya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian PDRB merupkan indikator untk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat digunakan. Menurut Masyhuri dalam penelitian Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin menyatakan hubungan antara PDRB dengan pajak daerah merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan


meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak

dan pungutan

lainnya. Ada beberapa konsep definisi yang perlu diketahui tentang PDRB : 1. PDRB atas dasar harga berlaku, menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Nilai PDRB yang besar

menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. 2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan

menunjukkan laju

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. 3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. 4. PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran, menunjukkan produk barang

dan

jasa

digunakan

untuk

tujuan

konsumsi,

investasi

dan

diperdagangkan dengan pihak luar negeri.


5. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran, menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. 6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermamfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri. 7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. 8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya

kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki penduduk daerah tersebut dapat ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Menurut Saepudin (2008) tax ratio merupkan indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besartingkat pemungutan pajak di suatu daerah, yang dihitung dengan membandingkan besarnya penerimaan pajak dengan PDRB. Penerimaan pajak tersebut dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak


Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), maupun pajak-pajak lainnya. Angka tax ratio yang semakin tinggi merpakan suatu indikasi dari semakin besar kinerja penerimaan pajak atau semakin besar angka tax ratio, semakin besar pula kemampuan daerah dalam menjaring penerimaan pajak. Penggunaan tax ratio sebagai ukuran kinerja penerimaan pajak juga diperdebatkan karena kadang-kadang kontradiktif dengan data dan fakta ekonomi lainnya. Misalnya, penerimaan pajak yang tinggi tetapi berasosiasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang rendah (Kusmono, 2012) Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara Produk Domestik dan Produk Regional. Produk Regional adalah Produk Domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan keluar daerah/negeri tersebut. Akan tetapi untuk mendapatkan angka-angka tentang pendapatan yang mengalir keluar dan masuk ke suatu daerah, yang secara nasional dapat diperoleh dari neraca pembayaran luar negeri masih sangat sulit saat ini, hingga Produk Regional ini belum dapat dihitung. Untuk sementara dalam perhitungan ini Produk Regional dianggap sama dengan Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas dasar biaya faktor. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan ada dua metode yang dapat dipakai untuk menghitung PDRB, yaitu : 1.

Metode Langsung.


Perhitungan didasarkan sepenuhnya pada data daerah, hasil perhitungan mencakup seluruh produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Pemakaian metode ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan : a. Pendeketan Produksi PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa

akhir

yang

dihasilkan

oleh

unit-unit

produksi

di

suatu

wilayah/regional dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Sedangkan NTB adalah Nilai Produksi Buro (NPB/Output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi. b. Pendekatan Pendapatan. PDRB adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/regional dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pergantian tersebut, maka NTB adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bungan modal dan keuntungan, semuanya, sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB ini termasuk pula komponen penyusunan dan pajak tak langsung neto. c. Pendekatan Pengeluaran. PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestic bruto, perubahan inventori dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor), di dalam suatu wilayah/region dalam periode


tertentu, biasanya satu tahun. Dengan metode ini, perhitungan NTB bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang dirpoduksi. 2.

Metode Tidak Langsung atau Alokasi Menghitung nilai tambah suatu kelompok dengan mengalokasikan nilai

tambah daerah ke dalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat daerah dibawahnya. Sebagai alokasi digunakan indicator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut. Pemakaian masing-masing metode pendekatan sangat tergantung pada data yang tersedia. Pada kenyataannya, pemakaian keda metode tersebut akan saling menunjang satu sama lain, karena metode langsung akan mendorong peningkatan kualitas data daerah, sedangkan metode tidak langsung akan merupakan koneksi dalam pembanding data daerah. Penerimaan dari sektor pajak dianggap sebagai yang cukup efektif sebagai sumber utama penerimaan suatu daerah, selain itu penerimaan pajak juga merupakan alat pendorong perekonomian. Meskipun peranan pajak masih rendah, namun sumbangannya terhadap PDRB menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Sudibjo. 2000). Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara PDRB dengan penerimaan pajak di suatu daerah.

2.4 Kendaraan Bermotor Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda,


digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memilki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011, pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.5 Penduduk Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan kata lain, penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus atau penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Misalnya bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal.


2.6 Inflasi Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya tidak lepas dari faktor-faktor seperti tata niaga dan kelancaraan distribusi barang dan jasa serta peran kebijaksanaan pemerintah, bahkan lebih luas lagi prilaku sektor moneter. Untuk mengendalikan inflasi perlu perpaduan dan kerjasama yang harmonis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Beberapa pengertian inflasi yang patut digaris bawahi mencakup aspekaspek: 1. Tendency yaitu kecenderungan harga-harga untuk meningkat, artinya dalam jangka waktu tertentu dimungkinkan terjadi kecenderungan harga untuk meningkat. 2. Sustained yaitu peningkatan harga tersebut tidak hanya terjadi pada waktu tertentu atau sekali waktu saja, melainkan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. 3. General level of prices yaitu tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga barang-barang secara umum sehingga tidak hanya harga dari satu macam barang saja. Inflasi biasanya dibedakan atas tiga bentuk Sukirno (2012 : 333-336) : 1. Inflasi Tarikan Permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi


menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. 2. Inflasi Desakan Biaya, inflasi ini berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi yang meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang (inflasi). 3. Inflasi Diimpor, inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga barangbarang yang diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Teori inflasi menyebutkan, besarnya permintaan dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter pemerintah. Sedangkan ketidaklancaran distribusi dan macetnya produksi dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah, contohnya naiknya pungutan

pajak

(insentif/disinsentif) serta perubahan

kebijakan

pembangunan infrastruktur. Dampaknya, akan menjadi tekanan terhadap dunia usaha. Tekanan ini bisa menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Meningkatnya biaya produksi juga dapat disebabkan oleh naiknya harga bahan baku serta kenaikan upah buruh dan/ gaji PNS. Hal ini menyebabkan, dunia usaha akan menaikkan harga barang-barangnya. Pengertian lainnya, komponen inflasi


yang cenderung menetap atau persisten disebut inflasi inti, yaitu interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang, dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Sedangkan inflasi non inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya, hal ini dipengaruhi oleh selain faktor fundamental, contohnya: panen dan atau gagal panen, gangguan alam, naik turunnya harga komoditas pangan, serta harga yang diatur Pemerintah seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, dan tarif angkutan. Negara memang berhak menaikkan harga-harga ini untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, tapi penting juga untuk membuat kebijakan dengan melihat tingkat kemampuan rakyatnya. Salah satu cara mengatasi inflasi dengan kebijakan pemerintah yaitu melalui kebijakan fiskal dan atau kebijakan moneter. Ini dikarenakan, inflasi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebaliknya, kebijakan yang diambil juga harus dapat mencegah penyebab inflasi maupun timbulnya deflasi. Contoh kebijakan fiskal pemerintah, misalnya adalah menurunkan pungutan pajak secara dinamis, menaikkan insentif bagi dunia usaha yang melakukan perdagangan internasional, kebijakan ekspor-impor yang secara positif dapat menurunkan tingkat inflasi, kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak menekan dunia usaha, dll. Inflasi dapat juga berdampak positif dengan meningkatnya gairah sektor-sektor industri yang pada akhirnya penyerapan tenaga kerja meningkat, bukan justru memperbanyak PHK dan pengangguran. Sementara,

kebijakan

moneter

dapat

mendorong

pertumbuhan

perekonomian jika dapat mengatasi inflasi menjadi tidak lebih tinggi. Bank Indonesia umumnya mengandalkan jumlah uang yang beredar dan/ tingkat suku


bunga dalam mengendalikan harga. Selain itu, Bank Indonesia juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik dan kurs rupiah terhadap mata uang asing, terutama dollar (USD). Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi negara, yang pada akhirnya memberikan manfaat positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Pentingnya pengendalian inflasi yang tinggi dan tidak stabil, dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2.7 Review Penelitian Terdahulu Kajian terhadap beberapa studi topik sejenis dengan penelitian ini yang berhasil ditemui antara lain 1.

Syafruddin (2003), penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan bermotor dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan serta jumlah penduduk yang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta.

2.

Radini (2010), penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan VariabelVariabel yang Berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Bali Tahun 1999-2009”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita secara simultan berpengaruh signifikan


terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Secara parsial PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 3.

Ariasih et.al (2013), penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Terhadap Penerimaan PKB Dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010”. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Bali. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Bali.

4.

Dewi dan Puspita (2009), penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bengkulu”. Hasil penelitian menunjukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, selain itu layanan SAMSAT keliling tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Bengkulu. Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

No 1

Nama Peneliti dan Judul Penelitian Faisal Syafruddin. 2003 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta

Variabel Penelitian 1. 2. 3. 4.

Jumlah Penduduk Inflasi PDRB Kendaraan Bermotor

Hasil Penelitian 1. Kendaraan bermotor dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta. 2. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan bermotor di Propinsi DKI Jakarta 3. Jumlah penduduk berpengaruh


Lanjutan Tabel 2.1 positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta 2

Ni Wayan Yustita Radini. 2010. Analisis Efektivitas dan Variabel-Variabel yang Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Bali Tahun 1999-2009.

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 2. PDRB per kapita

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan PDRB per kapita secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Bali. 2. PDRB per kapita secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Bali.

3

Ni Nyoman Pande Ariasih et.al. 2013 Pengaruh Jumlah Penduduk Dan PDRB Per Kapita Terhadap Penerimaan PKB Dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010.

1. Jumlah Penduduk 2. PDRB Per Kapita

1. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Bali. 2. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Bali

4

Kemala Dewi dan Martiah Lisa Nila Puspita. 2009 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bengkulu.

1. PDRB 2. Jumlah Kendaraan Bermotor 3. Pelayanan SAMSAT

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah kendaraan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Layanan SAMSAT keliling tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Bengkulu


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kenapa negara yang

Recommend Documents