BAB II TINJAUAN PUSTAKA. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak Pengertian pajak telah berubah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP. Menurut Undang-Undang tersebut, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, pengertian pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut: 1. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991: 2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. 2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H menyatakan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang

18

Universitas Sumatera Utara

langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan definisi pajak yang telah dijelaskan, dapat diuraikan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pajak merupakan iuran (kontribusi wajib) rakyat kepada negara dalam berupa uang bukan barang; 2. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan UndangUndang beserta peraturan pelaksanaannya; 3. Tidak ada kontraprestasi atau imbalan langsung dari pemerintah kepada wajib pajak; 4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2.1.1.1 Fungsi Pajak Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu: 1. Fungsi Anggaran (Budgetair) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, untuk membiayai

pengeluaran

rutin

pembangunan.

Sebagai

contoh:

Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2. Fungsi Mengatur (Regulated) Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang perpajakan. Contohnya: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras demikian juga terhadap barang 19


mewah, hal ini bertujuan untuk dapat menekan penggunaan barang tersebut.

2.1.1.2 Jenis-jenis pajak Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu menurut golongan atau penerimaan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Namun jika ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu: 1. Pajak Pusat Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat

Jendral

Pajak)

dan

hasilnya

dipergunakan

untuk

membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Pusat yang berlaku sampai saat ini adalah: a. Pajak Penghasilan Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PDBR 1970. b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)

20


Dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti Undang-Undang Pajak Penjualan 1951. c. Bea Materai Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan undangundang bea materai yang lama (aturan bea materai 1921). Selain itu untuk mengatur pelaksanaanya telah dikeluarkan peraturan pemerintah.

2. Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis pajak daerah: a. Pajak Provinsi terdiri dari: 

Pajak Kendaraan Bermotor;



Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 21




Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;



Pajak Air Permukaan;



Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 

Pajak Hotel;



Pajak Restoran;



Pajak Hiburan;



Pajak Reklame;



Pajak Penerangan Jalan;



Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;



Pajak Parkir;



Pajak Air Tanah;



Pajak Sarang Burung Walet;



Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;



Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211, diatur bahwa pejabat diplomatik dan pejabat perwakilan konsuler dibebaskan dari semua pungutan dan pajak - pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

22


2.1.2

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan daerah

adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Menurut Halim (2007: 107) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Yuwono dkk (2005: 107) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dengan demikian, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber – sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari : 1. Pajak daerah; 2. Retribusi daerah; 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

23


Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak

Retribusi

daerah

daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

Sumber: Hasil Pengolahan penulis, 2013 Gambar 2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.3

Pajak Daerah Menurut Yani (2002: 45) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daearah dan pembangunan daerah. Menurut Perda kota Medan Nomor 7 Tahun 2011, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

24


Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang dipaksakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Wewenang pungutan pajak daerah berada di tangan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak yang dikelola daerah ada dua jenis: 1. Pajak provinsi, terdiri dari : a. Pajak kendaraan bermotor; b. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor; c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; d. Pajak air permukaan; e. Pajak rokok. 2. Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari : a. Pajak hotel; b. Pajak restoran; c. Pajak hiburan; d. Pajak reklame; e. Pajak penerangan jalan; 25


f. Pajak mineral bukan logam dan batuan; g. Pajak parker; h. Pajak air tanah; i. Pajak sarang burung wallet; j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

 Pajak Kendaraan bermotor  Pajak Bea Balik Nama kendaraan bermotor  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  Pajak Air Permukaan  Pajak Rokok

Pajak Provinsi

Pajak Daerah      

Pajak Kabupaten/ Kota

    

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan logam dan batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber: Hasil pengolahan penulis, 2013 Gambar 2.2 Pajak Daerah

26


2.1.4

Retribusi Daerah Menurut Siahaan (2005: 5) menyatakan bahwa retribusi adalah

pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian

retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ciri - ciri retribusi ada empat yaitu : 1. Retribusi dipungut oleh Negara; 2. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis; 3. Adanya kontra prestasi secara langsung dapat ditunjuk; 4. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan jasa – jasa yang disediakan oleh Negara. Berdasarkan uraian diatas, retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut: 27


1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan; 2. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat diesediakan oleh swasta, meliputi pelayanan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; 3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.5 Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah

adalah untuk

mengurangi campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah seperti pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah

28


diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari: 1.

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD;

2.

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah / BUMN;

3.

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.6

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula

sumber – sumber pendapatan lainnya yaitu lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis – jenis lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari: 1.

Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan;

2.

Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

3.

Jasa giro;

4.

Bunga deposito;

5.

Penerimaan atas tuntutan ganti rugi;

6.

Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asli;

29


7.

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

8.

Pendapatan denda pajak dan denda retribusi;

9.

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

10. Pendapatan dari pengembalian; 11. Fasilitas sosial dan fasilitas umum; 12. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 13. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.1.7

Pajak Hiburan

2.1.7.1 Pengertian Pajak Hiburan Pajak hiburan adalah pajak tentang hiburan. Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran akan dikenakan pajak dengan nama pajak hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian. 2.1.7.2 Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Subjek pajak hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 43 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan

30


daerah. Wajib pajak hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 43 ayat 2 adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 2.1.7.3 Objek Pajak Hiburan Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang termasuk objek pajak hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 42 ayat 2 meliputi: a. Tontonan film; b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. Pameran; e. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya; f. Sirkus, akrobat, dan sulap; g. Permainan bilyar, golf, bowling; h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); j. Pertandingan olah raga. Namun, ada yang tidak termasuk dalam hal objek pajak hiburan yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

31


2.1.7.4 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan Dasar pengenaan pajak hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 dan 2 adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan. Yang termasuk jumlah uang yang seharusnya diterima adalah potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

2.1.7.5 Tarif Pajak Hiburan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 selain menambah jenis pajak daerah, juga dikembangkan dalam perluasan basis pajak.

Perubahan tersebut salah

satunya mengakibatkan perubahan tarif Pajak Hiburan. Tiga kelompok tarif pajak hiburan yang diperkenankan bagi pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut: a. Tarif maksimal 35% (tiga puluh lima persen), antara lain untuk pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, dan tontonan film; b. Tarif maksimal 10% (sepuluh persen) khusus untuk hiburan kesenian rakyat dan tradisional; c. Tarif maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), yakni untuk permainan ketangkasan, diskotek, klab malam, karaoke, mandi uap, panti pijat, pagelaran busana, dan kontes kecantikan. Tarif pajak hiburan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Maka, besarnya tarif pajak hiburan berbeda-beda pada masing-masing Kabupaten/Kota. Sebagai contoh 32


adalah kota Medan yang ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak hiburan menetapkan tarif pajak hiburan adalah sebagai berikut: a. Tontonan film dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana dikenakan pajak 10% (sepuluh persen) dan pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dikenakan pajak 5% (lima persen); c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen); d. Pameran dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); e. Diskotik, klub malam, golf dan bowling dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen); f. Karaoke dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen); g. Sirkus, akrobat, dan sulap dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); h. Permainan bilyar yang menggunakan AC (air conditioner) dikenakan pajak 20% (dua puluh persen) dan permainan bilyar yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 15% (lima belas persen); i. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 20% (dua puluh persen); j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen); k. Pertandingan olah raga dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen).

33


Contoh yang lain pada kota Sibolga yang ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan menetapkan tarif pajak hiburan adalah sebagai berikut: a. Tontonan film dan pameran dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, yang bersifat lokal daerah, dikenakan pajak 5% (lima persen); c. Diskotik, klub malam, golf dan bowling dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen); d. Karaoke dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen); e. Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 7% (tujuh persen); f. Permainan ketangkasan, bilyar, video game, permainan game melalui internet dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); g. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan sejenisnya dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen); h. Pertandingan olah raga, pusat kebugaran/fitness, dan sejenisnya dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen); i. Balapan kendaraan bermotor dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); j. Pagelaran musik yang menghadirkan pemusik dan/atau artis dari luar daerah dikenakan pajak 20% (dua puluh persen).

34


Contoh yang lain pada Kabupaten Toba Samosir yang ditetapkan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan. Perda tersebut menetapkan tarif pajak hiburan sebagai berikut: a. Pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film bioskop dikenakan pajak 15% (lima belas persen); b. Pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, prtunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); c. Pertunjukan/pagelaran musik dan tari dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); d. Diskotik dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); e. Karaoke dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); f. Klab malam dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); g. Permainan bilyar dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); h. Permainan ketangkasan dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); i. Panti pijat dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); j. Mandi uap dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); k. Pertandingan olah raga dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen). Besarnya pajak hiburan terutang dapat dihitung dengan rumus: Besar Pajak Hiburan = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Dimana:

35


Dasar pengenaan pajak = Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan Tarif pajak

= Tarif yang telah ditetapkan oleh kabupaten/kota

Sebagai contoh kasus untuk menghitung pajak hiburan adalah sebagai berikut: Event Organizer ABC mengadakan hiburan berupa pagelaran musik di kota Medan. Dalam acara itu, setiap penonton yang ingin menonton diwajibkan membayar tiket sebesar Rp50.000,-. Maka, perhitungan pajak hiburan: Dasar pengenaan pajak

= Rp50.000

Tarif pajak

= 10%

Pajak Hiburan

= Dasar Pengenaan pajak X Tarif pajak = Rp50.000

X 10%

= Rp5.000 Karena pajak hiburan dibebankan kepada pihak yang menonton atau yang menikmati hiburan, maka beban yang harus dibayar penonton sebagai berikut: = Dasar pengenaan pajak + pajak hiburan = Rp50.000

+ Rp5.000

= Rp 55.000

36


2.1.7.6 Masa Pajak Hiburan Masa pajak hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. 2.2

Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu lainnya yang berhubungan disajikan pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Nama

Judul

Variabel yang

Hasil

Peneliti

Peneltian

Digunakan

Penelitian

Nurlaili

Pengaruh

Pajak

Hiburan, Dengan meningkatnya

Qudriah

Penerimaan Pajak Pendapatan

2012

Hiburan terhadap Daerah (PAD)

hiburan

Pendapatan

meningkatkan

pula Asli

Asli penerimaan

Asli

pajak

maka

Daerah

(PAD)

Pendapatan

kota

Jakarta

Daerah (PAD)

akan

Timur Mohd.

Kontribusi Pajak Pajak

Daerah, Bahwa pajak daerah

Rangga

Daerah

Daerah, dan retribusi daerah

Diza

Retribusi Daerah Pendapatan

2009

terhadap

dan Retribusi

Daerah (PAD)

Pendapatan Asl i

Daerah

Asli memiliki signifikan

kontribusi terhadap

Pendapatan Asli di

Daerah (PAD)

Propinsi Sumatera Utara

37


Nama

Judul

Variabel yang

Hasil

Peneliti

Peneltian

Digunakan

Penelitian

Helvianti

Kontribusi

Pajak

2009

Penerimaan Pajak Pajak

Penerangan menunjukkan

Reklame

Pendapatan pajak

dan Jalan,

Reklame, Secara

simultan bahwa

reklame

dan

Penerangan Jalan Asli Daerah (PAD)

penerangan

jalan

terhadap

secara bersama-sama

Pendapatan

Asli

berpengaruh

Daerah

pada

signifikan

terhadap

Pemerintahan

Pendapatan

Asli

Kabupaten Rokan

Daerah (PAD)

Hilir – Riau Andhi

Analisis

Pajak

Hotel, Kontribusi pajak hotel

Kurniawan

Kontribusi Pajak Pendapatan

Yulianto

Hotel

2009

Pendapatan

terhadap Daerah (PAD) Asli

Asli terhadap

Pendapatan

Asli Daerah (PAD) selama

periode

Daerah

analisis

(2006-2008)

Kabupaten Kudus

mengalami peningkatan

Ferry

Analisis

Pajak

Budiman

Kontribusi Pajak Pendapatan

2011

Hiburan terhadap Daerah (PAD)

Pendapatan

Pendapatan

Daerah

Asli

Hiburan, Kontribusi

pajak

Asli hiburan

terhadap Asli

kota

Tegal

Daerah

mengalami

Pemerintah Kota

peningkatan

Tegal

tahun

2006-2010,

namun

mengalami

dari

penurunan pada tahun anggaran 2008-2009 Sumber : Hasil Pengolahan Penulis, 2013

38


Nurlaili Qudriah (2012) meneliti Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendaptan Asli Daerah (PAD) kota Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak hiburan tidak berpengaruh secara signifikan. Dengan meningkatnya penerimaan pajak hiburan maka akan meningkatkan pula pendapatan hasil daerah yang dapat bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya melayani publik secara optimal.

Mohd. Rangga Diza (2009) meneliti Kontribusi Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Helvianti (2009) meneliti Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir – Riau. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa secara simultan menunjukkan bahwa pajak reklame dan penerangan jalan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Andhi Kurniawan Yulianto (2009) meneliti Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggambarkan bahwa Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode analisis (2006-2008) mengalami peningkatan. Ferry Budiman (2009) meneliti Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

39


kota Tegal mengalami peningkatan dari tahun 2006-2010, namun mengalami penurunan pada tahun anggaran 2008-2009.

2.3

Kerangka Konseptual Menurut Erlina (2011: 33) menyatakan bahwa kerangka teoritis adalah

suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor – faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, variabel bebas/indepeden adalah Pajak Hiburan. Sedangkan variabel terikat/dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara. Kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Pajak Hiburan (X)

Pendapatan Asli Daerah (Y)

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penerimaan yang diperoleh dari Pajak Hiburan merupakan

salah satu

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, naik turunnya penerimaan dari sektor pajak hiburan akan memiliki kontribusi yang berbeda pula terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu pemerintahan daerah.

40


2.4

Hipotesis Penelitian Menurut Erlina (2011: 41) menyatakan bahwa hipotesis penelitian adalah

proporsi yang dirumuskan dengan maksud untuk di uji secara empiris. Proporsi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, dapat disangkal, atau diuji kebenarannya mengenai konsep atau konstruk yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena. Hipotesis merupakan penjelasan sementara mengenai perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Berdasarkan perumusan masalah dalam kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : H1 :

Ada kontribusi yang signifikan antara penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

H2 :

Ada kontribusi yang tidak signifikan antara penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

41


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah

Recommend Documents