KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

2 1

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

1

Tujuan Instruksional : A. Umum Mahasiswa diharapkan mendapatkan pemahaman tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan B. Khusus o Mahasiswa mengetahui istilah-istilah dalam perpajakan. o Mahasiswa mengetahui tata cara pendaftaran dan pencabutan NPWP dan NPPKP. o Mahasiswa mengetahui pengisian SPT dan sanksi. o Mahasiswa mengetahui terbitnya SKP, mengajukan keberatan, dan banding.

C. Uraian Materi 1. Pendahuluan Sejalan dengan perkembangan jaman yang semakin maju dan disadari banyak masalah yang ternyata tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga menuntut perlunya penyempurnaan terhadap undang-undang perpajakan. Dengan alasan tersebut maka pada akhir tahun 1994 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 9 sebagai penyempurnaan. Tahun 2000 pemerintah menyempurnakan lagi undang-undang tahun 1994 dengan mengeluarkan undang-undang No. 16. Sedangan di tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang KUP (UU No. 16 tahun 2009).

2. Pengertian-Pengertian dalam Ketentuan Perpajakan (Pasal 1 UU KUP) o Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat

Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014 10

o Wajib Pajak (WP) yaitu orang pribadi atau badan

meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. o Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak meliputi; PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, Lembaga, dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. o Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. o Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajakdan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak sesuai undangundang pajak pertambahan nilai tahun 1983 dan perubahannya. o Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. o Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 bulan kalender yang digunakan dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. o Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin o Bagian Tahun Pajak bagian dari jangka waktu satu tahun pajak o Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. o Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014

11

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. o Surat Pemberitahuna Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. o Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. o Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan. o Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat ketetapan nihil, dan surat ketetapan lebih bayar. o Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. o Surat Paksa

adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak sesuai dengan UU No. 19/2000 o Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca untuk periode tahun pajak tersebut.

3. NPWP (Pasal 2 UU KUP) o Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. o Direktorat Jendral pajak menerbitkan

Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. o Penghapusan NPW dilakukan oleh Dirjen pajak, jika :


12

 Diajukan oleh WP atau ahli warisnya apabila sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif  WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha  WP BUT menghentikan usahanya di Indonesia Dirjen Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk WP pribadi dan jangka waktu 12 bulan untuk WP badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Ketentuan mengenai jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran, pemberian, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan PMK 73/PMK.03/2012 tanggal 15 Mei 2012. Tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak diatur dengan Per 41/PJ/2009 tanggal 15 Juli 2009

4. SPT(Pasal 3 UU KUP) o Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan uang rupaiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar. Ketentuan ini diatur pada pasal 3 Undang-Undang 28 tahun 2007 o Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. o Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. o Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain

yang

harus

dilaporkan

dalam

Surat

Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.


13

 SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan  Fungsi SPT a. Bagi WP Pajak Penghasilan 1) Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang 2) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotong pajak atau pemungut pajak dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak 3) Melaporkan

pembayaran

dari

pemotong

atau

pemungut

tentang

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak b. Bagi Pengusaha Kena Pajak 1) Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang 2) Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran 3) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. c. Bagi Pemotong/Pemungut Pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. o Wajib pajak mengambil sendiri SPT di kantor yang telah ditetapkan atau mengambil dengan cara lain Prosedur Penyelesaian SPT a. WP mengambil sendiri blangko SPT ke KPP dengan menunjukkan NPWP atau mengambil di internet. b. SPT diisi dengan benar, jelas dan lengkap c. SPT diserahkan kembali ke KPP dalam batas waktu yang ditentukan d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT 1) WP yang mengadakan Pembukuan (laporan keuangan :R/L, Neraca dan keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak


14

2) Untuk SPT PPN memuat (dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan dan kelebihan 3) WP yang menggunakan norma (perhitungan jumlah peredaran penghasilan bruto dalam tahun pajak yang bersangkutan) o Batas waktu penyampaian SPT masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, untuk SPT Tahunan wajib pajak pribadi 3 bulan setelah akhir tahun pajak, untuk SPT Tahunan wajib pajak badan 4 bulan setelah akhir tahun pajak. o Tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan Masa bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa diatur dengan PMK No. 182/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007. o Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan PMK 80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010. a. SPT Masa No.

No.Jenis Pajak

1.

PPh Psl 21

2.

7.

PPh Psl 22, PPN & PPn BM atas impor PPh Psl 22, PPN & PPn BM atas impor (Bea Cukai) PPh Psl 22 Bendaharawan PPh Psl 22 Bahan bakar PPh Psl 22 Pemungut badan tertentu PPh Psl 23

8.

PPh Pasal 25

9.

PPh Pasal 26

3.

4. 5. 6.

SPT disampaikan Pemotong PPh Psl 21 WP

Batas waktu penyampaian Tgl. 20 bulan berikutnya

Direktorat Bea & Cukai

14 hari setelah berakhirnya masa pajak 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir

Bendaharawan

Tgl. 14 bulan berikutnya

Pertamina

20 hari setelah masa pajak berikutnya 20 hari setelah masa pajak berakhir

Pemungut Pajak

Pemotong PPh Psl 23

Tanggal 20 bulan takwin berikutnya

Wajib Pajak yang mempunyai NPWP Pemotong PPh Psl 26

Tanggal 20 bulan takwin berikutnya Tanggal 20 bulan takwin berikutnya


15

10.

PPN & PPn BM

11.

PPN & PPn BM Bendaharawan PPN &PPn BM Selain Bendaharawan

12.

Pengusaha Kena Pajak Bendaharawan pemerintah Selain Bendaharawan Pemerintah

Tanggal 20 bulan takwin berikutnya 14 hari setelah berakhirnya masa pajak 20 hari setelah berakhirnya masa pajak

b. SPT Tahunan NO.

JENIS PAJAK

1.

SPT Tahunan wajib pajak pribadi

2.

SPT Tahunan badan

SPT DISAMPAIKAN WP yang mempunyai NPWP

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN Paling lambat 3 bulan atau tgl. 31 Maret tahun berikutnya Paling lambat 4 bln atau tgl. 30 April tahun berikutnya

o SPT dianggap tidak disampaikan apabila :  SPT tidak ditandatangani  SPT tidak dilampiri dengan lengkap  SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, tahun pajak, bagian tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis.  SPT disampaikan setelah Dirjen pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. o Wajib pajak dapat melakukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 bulan dengan menyampaikan permohonan tertulis disertai perhitungan sementara pajak yang terutang. WP dapat mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh kepada Dirjen Pajak dengan melangkapi : a. alasan –alasan penundaan penyampaian SPT b. surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak c. bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak menurut perhitungan sementara Bila perhitungan sementara pajak terutang lebih kecil dari jumlah pajak sebenarnya terutang, maka atas kekurangan tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari saat berkahirnya kewajiban penyampaian SPT tahunan/31 Maret


16

o Pembetulan SPT WP dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutang pajak bila perusahaan rugi atau lebih bayar dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi dikenakan berupa bunga sebesar 2 % sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT. Pajak kurang bayar timbul karena pengungkapan ketidakbenaran isi SPT, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar dan dilunasi sebelum laporan disampaikan. o Jenis SPT a. SPT Masa adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa/bulan pajak b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu tahun pajak o Sanksi (Pasal 7) Denda bila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu sebesar Rp 500.000 untuk SPT masa PPN, Rp 100.000 untuk SPT masa lainnya, dan Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan badan dan Rp 100.000 untuk SPT Tahunan wajib pajak pribadi. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda di atas tidak dikenakan terhadap :  WP orang pribadi telah meninggal dunia  WP orang pribadi yang telah tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas  WP orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak lagi tinggal di Indonesia  BUT yang tidak melakukan usaha lagi di Indonesia  WP badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi  WP yang kena bencana


17

5. SSP o SSP adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank dan tempat lain yang ditunjuk oleh MenKeu. Seiring dengan kemajuan teknologi, WP dapat melakukan penyetoran pajak melalui electronic banking sesuai surat edaran Dirjen Pajak No. SE-39/PJ/2008. Bukti pembayaran tidak berupa SSP melainkan dalam bentuk Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang didalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP). o Fungsi a. sebagai sarana untuk membayar pajak b. sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak o Batas waktu pembayaran/penyetoran a. Pembayaran SSP Masa Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur nasional atau hari sabtu, maka penyetoran PPh pasal 21 dapat dilakukan pada satu hari kerja berikutnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 184/PMK.03/2008 yang dirubah dengan PMK 80/PMK.03/2010 NO. JENIS PAJAK BATAS WAKTU PENYETORAN 1. PPh pasal 21 Tgl. 10 bulan kalender berikutnya 2. PPh pasal 22, PPN & PPn BM Bersamaan dgn pembayaran bea masuk atas Impor 3. PPh Psl 22, PPN & PPn BM atas 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak impor (Bea Cukai) dilakukan 4. PPh Psl 22 Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran Bendaharawan 5. PPh Psl 22 Pada saat surat perintah pengeluaran barang Bahan bakar 6. PPh Psl 22 Tgl. 10 bulan kalender berikutnya Pemungut badan tertentu 7. PPh Psl 23 Tgl. 10 bulan kalender berikutnya 8. PPh Pasal 25 Tgl. 15 bulan kalender berikutnya 9. PPh Pasal 26 Tgl. 10 bulan kalender berikutnya 10. PPN &PPn BM Tgl. 15 bulan kalender berikutnya 11. PPN &PPn BM Tgl. 07 bulan kalender berikutnya Bendaharawan


18

b. STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah dilunasi dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut c. Pembayaran kurang bayar SPT Tahunan orang pribadi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga dan SPT Tahunan badan bulan ke-empat setelah tahun pajak berakhir

6. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat keterangan berupa surat ketetapan pajak kurang bayar/SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN o SKPKB Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Dalam jangka 5 tahun setelah berakirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak Dirjen pajak dapat menerbitkan SKBKB. 

sebab-sebab diterbitkan SKPKB & sanksi: Kesalahan/sebab2 diterbitkan

-

-

-

Sanksi

Bila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain jumlah pajak yang terutang kurang dibayar SPT tidak disampaikan dlm waktunya setelah ditegur secara tertulis Selesih lebih PPN&PPn BM tidak harus dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% Kewajiban menyelenggarkan pembukuan tidak terpenuhi WP diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan

Kekurangan bayar + sanksi adm 2% sebulan selama 24 bln 50% dari PPh yg tdk/krng dibayar 100% dari PPN&PPn BM yg tdk/krng dibayar 100% dari PPh yg tdk/krng dipotong

o SKPKBT Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan 

sebab-sebab diterbitkan SKPKBT & sanksi:


19

Kesalahan/sebab2 diterbitkan -

terdapat data baru yg menyebabkan penambahan pajak yg terutang

-

terdapat data baru yg belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT

Sanksi Kekurangan bayar + sanksi adm berupa kenaikan 100% dari kekurangan pajak Sanksi 100% tidak dikenakan jika SKPKBT diterbitkan karena keterangan tertulis dari WP dgn catatan blm dilakukan pemeriksaan

o SKPLB Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang. o SKPN Surat keputusan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

7. Surat Tagihan Pajak (STP) Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda 

Sebab-sebab diterbitkan STP & sanksi: Kesalahan/sebab-sebab diterbitkan

Sanksi

-

PPh dlm tahun berjalan tidak atau kurang dibayar Berdasarkan hasil penelitian tertadap kekurangan pembayaran krn salah tulis/salah hitung

-

WP dikenakan sanksi adm. Berupa denda dan atau bunga Sanksi adm. Berupa Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai denda sebesar 2% dari pengusaha kena pajak tapi tidak membuat faktur Dasar Pengenaan Pajak pajak atau membuat faktur pajak tapi waktunya tidak tepat Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tapi tidak mengisi faktur pajak secara lengkap Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.

-

-

-

Kekurangan bayar + sanksi adm 2% sebulan selama 24 bln dihitung sejak terutangnya pajak

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak diatur dengan PMK 8/PMK/2013 tanggal 2 Januari 2013. Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014

20

8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak o Dirjen pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak atas permohonan pengembalian kelebihanan pembayaran pajak paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. o Apabila telah melampaui waktu 12 bulan Dirjen pajak tidak memberikan suatu keputusan berarti permohonan dikabulkan dan surat ketetapan lebih bayar harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut. o Jika Surat Keputusan Lebih Bayar terlambat diterbitkan, maka WP diberikan imbalan bunga sebesar 2 % per bulan sejak berakhirnya jangka waktu sampai diterbitkan Surat Keputusan Lebih Bayar. o Dirjen pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan kelebihan pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima lengkap untuk pajak penghasilan dan 1 bulan untuk pajak pertambahan nilai, bila wajib pajak :  tepat waktu dalam menyampaikan SPT  tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak  laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun secara berturut-turut.  Tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. 9. Keberatan dan Banding  WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dan pemotongan oleh pihak ketiga  Keberatan

diajukan

secara

tertulis

dalam

bahasa

Indonesia

dengan

mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan.  Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tgl dikirim surat ketetapan pajak  Dirjen Pajak harus memberi keputusan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Bila lebih dari 12 bulan tidak diberi keputusan berarti keberatan dikabulkan  Bila dikabulkan kelebihan pajak dikembalikan ditambah imbalan bunga 2% selama 24 bulan


21

 WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan  Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan PMK 9/PMK/2013 tanggal 2 Januari 2013.

10. Daluwarsa Penagihan Pajak Daluwarsa penagihan pajak menurut UU no 16 tahun 2000 melampaui 10 tahun sedangkan menurut UU no 28 tahun 2007 melampaui 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak

11. Pemeriksaan Adalah

serangkaian

kegiatan

untuk

mencari,

mengumpulkan,

mengolah

data/keterangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain. Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksaan harus memiliki tanda pengenal dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Wajib pajak yang diperiksa wajib :  memperlihatkan/ meminjamkan buku/catatan/dokumen paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan  memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan yang dipandang perlu. Tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan PMK 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011.

12. Penyidikan Serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tindak pidana perpajakan yang terjadi, guna menemukan tersangka dan mengetahui besarnya pajak terutang yang digelapkan. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan PMK 18/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013.


22

13. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak No. Kewajiban 1. Mempunyai NPWP 2. Menghitung & membayar sendiri pajak terutang 3. Mengisi dg benar SPT & mengambil/memasukkan sendiri SPT di KKP

Hak Mengajukan surat keberatan/banding Menerima tanda bukti pemasukan SPT Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan

4.

Menyelenggarakan pembukuan

5.

Jika ada pemeriksaan bersedia meminjamkan dokumen dan memberi memasuki tempat yang dipandang perlu

Mengajukan penundaan pemasukan SPT Mengajukan penundaan pembayaran pajak

6.

Mengajukan perhitungan pajak yang dikenakan pada SKP Meminta kelebihan pembayaran pajak Mengajukan penghapusan, pengurangan sanksi, pembetulan SKP yang salah Memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Berhak meminta bukti pemotongan kepada pemotong pajak

7. 8.

9.

10.

14. Sanksi Perpajakan bagi petugas o Pegawai pajak karena kelalaian atau sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi. o Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana pasal 368 KUHP. o Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu atau menerima pembayaran diancam pidana karena tindak korupsi. o Pejabat yang karena kealphaannya tidak memenuhi kewajiban dipidana

kurungan

paling

lama

1

tahun

dan

denda

merahasiakan paling

banyak

Rp. 25.000.000,00. sedangkan kalau dengan sengaja didenda Rp. 50.000.000,00.


23

o Setiap orang yang wajib memberikan keterangan tapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00. o Setiap orang yang sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan dipidana kurungan paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,00.

D. Ringkasan o Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat o Wajib Pajak (WP) yaitu orang pribadi atau badan

meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. o Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak meliputi; PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, Lembaga, dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. o Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. o Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajakdan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak sesuai undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1983 dan perubahannya. o Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. o Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 bulan kalender yang digunakan dasar


24

bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. o Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin o Bagian Tahun Pajak bagian dari jangka waktu satu tahun pajak o Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. o Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. o Surat Pemberitahuna Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. o Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. o Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan. o Surat Ketetapan Pajak

adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan

kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat ketetapan nihil, dan surat ketetapan lebih bayar. o Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. o Surat Paksa

adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak sesuai dengan UU No. 19/2000 o Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca untuk periode tahun pajak tersebut.


25

E. Pertanyaan 1. Sebutkan dan jelaskan pengertian-pengertian dalam perpajakan! 2. Jelaskan prosedur penyampaian SPT dan batas waktu penyampaian SPT! 3. Jelaskan apa yang diketahui tentang SKP! 4. Bagaimana prosedur pengajuan keberatan dan banding? 5. Jelaskan sanksi yang diterima wajib pajak dan pegawai pajak! F. Kepustakaan Brotodihardjo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung Darmayasa, 2013, Pajak Penghasilan (Disesuaikan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Yang Berlaku), Undiknas Press, Denpasar Mardiasmo, 2013, Perpajakan , Edisi Revisi, Andi Yogyakarta Per 41/PJ/2009 PMK 18/PMK.03/2013 PMK 73/PMK.03/2012 PMK 80/PMK.03/2010 PMK 82/PMK.03/2011 PMK No. 182/PMK.03/2007 SE-39/PJ/2008 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 www.nyomandarmayasa.com www.ortax.org www.pajak.go.id


26

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Recommend Documents