Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Oleh Ruly Wiliandri
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 1983 yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994, dan UU No. 16 Tahun 2000 dan yang terakhir diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 sbb: 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yg terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha (CV, Firma, PT, Yayasan, koperasi, dana pensiun, organisasi massa, organisasi sosial politik, dll). 4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, melakukan usaha jasa, dll.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri, atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu ttt sebagaimana ditentukan dalam undangundang ini.
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender 8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 9. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
10. Surat pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. 11. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 12. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar.
13. Surat Ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 15. Surat Ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 17. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 18. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 19. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kewajiban Wajib Pajak: 1. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. 2. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak. 4. Menyampaikan surat pemberitahuan yang pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan. 5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 7. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
Hak Wajib Pajak: 1. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. 2. Memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak. 3. Membetulkan Surat pemberitahuan yg telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat direktur jenderal pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
4. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 5. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak 6. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan 7. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Manfaat yang dimiliki wajib pajak dengan memiliki NPWP: 1. Sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak), pembayaran pajak pada saat barang masuk dari LN 2. Sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 3. Sebagai salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank-bank.
Fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak yang juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pejak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.
NPWP terdiri atas 15 digit, meliputi 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
Tempat pendaftaran NPWP sbb: 1. Bagi wajib pajak orang pribadi, adalah pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. 2. Bagi wajib pajak badan, adalah tempat kedudukan atau kegiatan usaha wajib pajak.
Tempat pelaporan usaha dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP): 1. Bagi pengusaha orang pribadi, adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan 2. Bagi pengusaha badan, adalah pada kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.
3. Bagi pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak, adalah baik di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. 4. Bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha ttt (yaitu wajib pajak orang pribadi yg mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat), kewajiban melaporkan usahanya di samping pada kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak juga pada kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi kegiatan uaha wajib pajak dilakukan.
5. Bagi pengusaha kena pajak ttt, Direktur jenderal pajak dapat menentukan kantor direktorat jenderal pajak sebagai tempat pendaftaran pengukuhan pengusaha kena pajak berdasarkan ketentuan yang ada. Catatan: Direktorat Jenderal Pajak yang dimaksud adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Wajib Pajak Pindah: WP Pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP wajib melaporkan diri ke KPP lama maupun ke KPP baru, dengan ketentuan: 1. Wajib pajak orang pribadi usahawan Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha yang beru dari instansi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa)
2. Wajib pajak Orang Pribadi Nonusaha Surat keterangan tempat tinggal baru dari lurah atau kepala desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya. 3. Wajib Pajak Badan Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang beru dari Lurah atau Kepala Desa.
Penghapusan NPWP: 1. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP dan atau ahli warisnya apabila WP sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 2. WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha 3. WP bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia 4. dianggap perlu untuk menghapuskan NPWP dari WP oleh Direktur Jenderal Pajak
Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk WP orang pribadi atau 12 bulan untuk WP badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem self assessment wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang.
Pembayaran pajak dilakukan dengan cara sbb: 1. Membayar sendiri pajak yang terutang a. Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh pasal 25), yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. b. Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun, yaitu pelunasan sendiri oleh WP pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak > total pajak yang dibayar sendiri .
2. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22 dan 23 serta PPh pasal 26. Pihak lain disini adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. 3. Melalui pembayaran pajak di LN (PPh pasal 24) 4. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah 5. Pembayaran pajak-pajak lainnya. a. Pembayaran PBB b . Pembayaran BPHTB c. Pembayaran Bea Materai
Pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SPP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment). SPP adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran. Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak.
Surat Setoran Pajak (SSP) dapat berupa: 1. SSP Standar 2. SSP Khusus 3. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor) 4. SSCP (Surat setoran Cukai atas barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri).
1. SSP Standar adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan. 2. SSP Khusus mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan. 3. SSPCP adalah SPP yang digunakan oleh Importir atau WP dalam rangka impor.
4. SSCP adalah SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan DN.
Jenis pajak penghasilan yang pembayarannya melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga: 1. PPh Pasal 21 (Diterima WP Orang Pribadi DN sehubungan dengan pekerjaan) 2. PPh Pasal 22 (Pembayaran atas penyerahan barang, impor barang dan kegiatan usaha di bidang ttt) 3. PPh Pasal 23 (penghasilan ttt seperti dividen, bunga, royalty, sewa dan jasa yg diterima WP badan DN) 4. PPh Pasal 26 (Penghasilan yg diterima oleh WP LN)
5. PPh Final Pasal 4 ayat (2) (Pajak yg sifat pemungutannya final artinya pajak yg dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran di muka) terhadap utang pajak pada akhir tahun. Ex: bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, dll. 6. PPh Pasal 15 (norma penghitungan khusus) 7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yg dikenakan atas nilai tambah suatu barang dan jasa 8. Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM) adalah pajak khusus untuk barang-barang mewah
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sarana bagi WP untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Fungsi SPT bagi WP Penghasilan adalah sebagai sarana untuk mlaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.
Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
Surat Tagihan Pajak: Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
Surat Paksa: Adalah salah satu sarana penagihan pajak, yang diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
Keberatan Apabila WP berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, dapat mengajukan keberatan. Keberatan hanya ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Banding Apabila WP masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, WP masih dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak.
Peninjauan Kembali (PK) Adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh WP atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau putusan gugatan dari Badan Peradilan Pajak.
