BAB II KETENTUAN UMUM dan TATA CARA PERPAJAKAN

BAB II KETENTUAN UMUM dan TATA CARA PERPAJAKAN

A. Nomor Topik

: 02

B. Judul

: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

C. Jam/Minggu

: 4 jam

D. Tujuan

: Memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar

mahasiswa

mengetahui

pengertian-

pengertian, dalam ketentuan pajak dan istilahistilah dalam Perpajakan yang berlaku di Indonesia E. Deskripsi

: Dosen

memberikan

penjelasan

tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meliputi : pengertian-pengertian, tahun pajak, NPWP, SPT, SSP, SKP, STP, Keberatan dan Banding, sanksi. F. Manfaat/Kegunaan

: Mahasiswa

dapat

memahami

ketentuan-

ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. G. Uraian materi 1. Pendahuluan Sejalan dengan perkembangan jaman yang semakin maju dan disadari banyak masalah yang ternyata tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga menuntut perlunya penyempurnaan terhadap undang-undang perpajakan. Dengan alasan tersebut maka pada akhir tahun 1994 pemerintah mengeluarkan undang-undang no. 9, 10, 11 dan 12 sebagai penyempurnaan. Tahun 2000 pemerintah menyempurnakan lagi undang-undang tahun 1994 dengan mengeluarkan undang-undang no. 16, 17, 18, 19 dan 20. 2. Pengertian-pengertian Dalam Ketentuan Pajak  Wajib Pajak (WP) yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan

perpajakan

ditentukan

untuk

melakukan

Tim KBK-Hukum pajak/MKK-26005/SMT II

10

Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.  Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak meliputi; PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, Lembaga, BUT, dan lain-lain.  Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Kepmenkeu paling lama 3 (tiga) bulan.  Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwin kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin  Bagian Tahun Pajak bagian dari jangka waktu satu tahun pajak  Pajak yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  Surat Paksa

adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak sesuai dengan UU no. 19/2000

3. Tahun Pajak = tahun takwin/tahun kalender 

Pada umumnya tahun pajak sama dengan tahun takwin atau tahun kalender.

 WP dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwin dengan syarat taat azas /konsisten selama 12 bulan dan melapor kepada KPP setempat

4. NPWP  Adalah sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP  Digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan digunakan pengawasan administrasi perpajakan.

Tim KBK-Hukum pajak/MKK-26005/SMT II

11

Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi  WP wajib mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai WP dan mendapatkan NPWP  Orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh NPWP tapi tidak mendaftarkan diri akan diterbitkan NPWP secara jabatan

5. SPT (Surat Pemberitahuan )  Adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan  Fungsi SPT a. bagi WP Pajak Penghasilan 1) sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang 2) untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotong pajak atau pemungut pajak dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak 3) untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak b. bagi Pengusaha Kena Pajak 1) sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang 2) untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran 3) untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. c. bagi Pemotong/Pemungut Pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya

Tim KBK-Hukum pajak/MKK-26005/SMT II

12

Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi  Prosedur Penyelesaian SPT a. WP mengambil sendiri blangko SPT ke KPP dengan menunjukkan NPWP. b. SPT diisi dengan benar, jelas dan lengkap c. SPT diserahkan kembali ke KPP dalam batas waktu yang ditentukan d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT 1) WP yang mengadakan Pembukuan (laporan keuangan :R/L, Neraca dan keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak 2) Untuk SPT PPN memuat (dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan dan kelebihan 3) WP yang menggunakan norma (perhitungan jumlah peredaran penghasilan bruto dalam tahun pajak yang bersangkutan)  Pembetulan SPT WP dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutang pajak dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi dikenakan berupa bunga sebesar 2 % sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT. Pajak kurang bayar timbul karena pengungkapan ketidakbenaran isi SPT, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar dan dilunasi sebelum laporan disampaikan.  Jenis SPT a. SPT Masa adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa/bulan pajak b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu tahun pajak

Tim KBK-Hukum pajak/MKK-26005/SMT II

13

Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi  Batas waktu penyampaian SPT a. SPT Masa NO.

JENIS PAJAK

SPT DISAMPAIKAN Pemotong PPh Psl 21

1.

PPh Psl 21

2.

7.

PPh Psl 22, PPN & PPn BM atas impor PPh Psl 22, PPN & PPn BM atas impor (Bea Cukai) PPh Psl 22 Bendaharawan PPh Psl 22 Bahan bakar PPh Psl 22 Pemungut badan tertentu PPh Psl 23

8.

PPh Pasal 25

9.

PPh Pasal 26

10.

PPN & PPn BM

11.

PPN & PPn BM Bendaharawan

12.

PPN &PPn BM Selain Bendaharawan

3.

4. 5. 6.

WP

Direktorat Cukai

Bea

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN Tgl. 20 bulan berikutnya 14 hari setelah berakhirnya masa pajak & 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir

Bendaharawan Pertamina Pemungut Pajak

Tgl. 14 bulan berikutnya 20 hari setelah masa pajak berikutnya 20 hari setelah masa pajak berakhir

Pemotong PPh Psl 23

Tanggal 20 bulan takwin berikutnya Wajib Pajak yang Tanggal 20 bulan mempunyai NPWP takwin berikutnya Pemotong PPh Psl 26 Tanggal 20 bulan takwin berikutnya Pengusaha Kena Tanggal 20 bulan Pajak takwin berikutnya Bendaharawan 14 hari setelah pemerintah berakhirnya masa pajak Selain Bendaharawan 20 hari setelah Pemerintah berakhirnya masa pajak

b. SPT Tahunan NO.

JENIS PAJAK

1.

SPT Tahunan/PPh

2.

SPT Tahunan PPh 21

SPT DISAMPAIKAN

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN WP yang mempunyai Paling lambat tgl. 31 NPWP Maret tahun berikutnya Pemotong PPh psl 21 Selambatnya 3 bln setelah akhir tahun pajak

Tim KBK-Hukum pajak/MKK-26005/SMT II

14

Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi  Perpanjangan SPT WP dapat mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh kepada Dirjen Pajak dengan melangkapi : a. alasan –alasan penundaan penyampaian SPT b. surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak c. bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak menurut perhitungan sementara * Bila perhitungan sementara pajak terutang lebih kecil dari jumlah pajak sebenarnya terutang, maka atas kekurangan tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari saat berkahirnya kewajiban penyampaian SPT tahunan/30 April  Sanksi a. WP terlambat menyampaikan SPT masa denda Rp. 100.000 b. WP terlambat menyampaikan SPT Tahunan denda Rp.1.000.000 c. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tapi isinya tidak benar (tidak disengaja) denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling lama setahun d. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tapi isinya tidak benar (dengan disengaja) denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun 6. SSP  SSP adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank dan tempat lain yang ditunjuk oleh MenKeu  Fungsi a. sebagai sarana untuk membayar pajak b. sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

Tim KBK-Hukum pajak/MKK-26005/SMT II

15

Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi  Batas waktu pembayaran/penyetoran a. Pembayaran SSP Masa NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

JENIS PAJAK PPh pasal 21 PPh pasal 22, PPN & PPn BM atas Impor PPh Psl 22, PPN & PPn BM atas impor (Bea Cukai) PPh Psl 22 Bendaharawan PPh Psl 22 Bahan bakar PPh Psl 22 Pemungut badan tertentu PPh Psl 23 PPh Pasal 25 PPh Pasal 26 PPN &Ppn BM PPN &PPn BM Bendaharawan

BATAS WAKTU PENYETORAN Tgl. 10 bulan takwin berikutnya Bersamaan dgn pembayaran bea masuk 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dilakukan Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran Pada saat surat perintah pengeluaran barang Tgl. 10 bulan takwin berikutnya Tgl. 10 bulan takwin berikutnya Tgl. 15 bulan takwin berikutnya Tgl. 10 bulan takwin berikutnya Tgl. 15 bulan takwin berikutnya Tgl. 07 bulan takwin berikutnya

b. STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah dilunasi dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut c. Pembayaran kurang bayar SPT Tahunan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir

7. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat keterangan berupa surat ketetapan pajak kurang bayar/SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN  SKPKB Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar

Tim KBK-Hukum pajak/MKK-26005/SMT II

16

Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi 

sebab-sebab diterbitkan SKPKB & sanksi: Kesalahan/sebab2 diterbitkan

Sanksi

-

jumlah pajak yang terutang kurang Kekurangan bayar + sanksi adm 2% dibayar sebulan selama 24 bln

-

SPT tidak disampaikan dlm waktunya Selesih lebih PPN&PPn BM tidak harus dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan tariff 0% Kewajiban menyelenggarkan pembukuan tidak terpenuhi

-

-

50% dari PPh yg tdk/krng dibayar 100% dari PPN&PPn tdk/krng dibayar

BM

yg

100% dari PPh yg tdk/krng dipotong

 SKPKBT Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan 

sebab-sebab diterbitkan SKPKBT & sanksi: Kesalahan/sebab2 diterbitkan

-

-

Sanksi

terdapat data baru yg menyebabkan Kekurangan bayar + sanksi adm penambahan pajak yg terutang berupa kenaikan 100% dari kekurangan pajak terdapat data baru yg belum Sanksi 100% tidak dikenakan jika terungkap pada saat penerbitan SKPKBT diterbitkan karena SKPKBT keterangan tertulis dari WP dg catatan blm dilakukan pemeriksaan

 SKPLB Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang.  SKPN Surat keputusan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 8.

Surat Tagihan Pajak (STP) Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda

Tim KBK-Hukum pajak/MKK-26005/SMT II

17

Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi * sebab-sebab diterbitkan STP & sanksi: Kesalahan/sebab2 diterbitkan -

-

-

9.

sanksi

PPh dlm tahun berjalan tidak atau Kekurangan bayar + sanksi adm 2% kurang dibayar sebulan selama 24 bln dihitung sejak Berdasarkan SPT tertadap terutangnya pajak kekurangan pembayaran krn salah tulis/salah hitung WP dikenakan sanksi adm. Berupa denda dan atau bunga Sanksi adm. Berupa denda sebesar Pengusaha yang dikenakan pajak 2% dari Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan UU PPN tidak melaporkan kegiatannya untuk dikukuhkan sebagai PKP Pengusaha tidak dikukuhkan sebagai PKP tapi telah membuat faktur pajak atau sebaliknya

Keberatan dan Banding  WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dan pemotongan oleh pihak ketiga  Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tgl surat  Dirjen Pajak harus memberi keputusan dalam waktu 12 bulan sejak tgl. Surat keberatan diterima. Bila lebih dari 12 bulan tidak diberi keputusan berarti keberatan dikabulkan  Bila dikabulkan kelebihan pajak dikembalikan ditambah imbalan bunga 2% selama 24 bulan

10. Daluwarsa Penagihan Pajak Daluwarsa penagihan pajak bila melampaui 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak 11. Pemeriksaan Adalah

serangkaian

kegiatan

untuk

mencari,

mengumpulkan,

mengolah

data/keterangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain Sasaran pemeriksaan : a. interpretasi UU yang tidak benar

Tim KBK-Hukum pajak/MKK-26005/SMT II

18

Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi b. kesalahan hitung c. penggelapan secara khusus penghasilan d. pemotongan tidak sesungguhnya yang dilakukan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 12. Penyidikan Serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tindak pidana perpajakan yang terjadi, guna menemukan tersangka dan mengetahui besarnya pajak terutang yang digelapkan 13. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak NO. 1. 2. 3.

4. 5.

KEWAJIBAN Mempunyai NPWP

HAK

Menghitung & membayar sendiri pajak terutang Mengisi dg benar SPT & mengambil/memasukkan sendiri SPT di KKP Menyelenggarakan pembukuan Jika ada pemeriksaan bersedia meminjamkan dokumen dan memberi memasuki tempat yang dipandang perlu

6. 7. 8.

9.

Mengajukan surat keberatan/banding Menerima tanda bukti pemasukan SPT Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan Mengajukan pemasukan SPT Mengajukan pembayaran pajak

penundaan penundaan

Mengajukan perhitungan pajak yang dikenakan pada SKP Meminta kelebihan pembayaran pajak Mengajukan penghapusan, pengurangan sanksi, pembetulan SKP yang salah Memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Berhak meminta bukti pemotongan kepada pemotong pajak

14. Sanksi Perpajakan Sanksi perpajakan ada dua, yaitu : a. sanksi administrasi

Tim KBK-Hukum pajak/MKK-26005/SMT II

19

Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi merupakan pembayaran kerugian negara, sanksi administrasi ada 3 berupa denda, bunga dan kenaikan b. sanksi pidana merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi, sanksi pidana ada 3 berupa denda pidana, kurungan dan penjara

H. Rangkuman  Wajib Pajak (WP) yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan

perpajakan

ditentukan

untuk

melakukan

kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.  Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak meliputi; PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, Lembaga, BUT, dan lain-lain.  Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Kepmenkeu paling lama 3 (tiga) bulan.  Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwin kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin  NPWP mrp sarana adm. perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri/ identitas WP  SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan  SSP adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank dan tempat lain yang ditunjuk oleh MenKeu  SKP merupakan surat keterangan berupa surat ketetapan pajak kurang bayar/SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN

Tim KBK-Hukum pajak/MKK-26005/SMT II

20

Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi  STP merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda  WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dan pemotongan oleh pihak ketiga  Daluwarsa penagihan pajak bila melampaui 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak  Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data/keterangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan  Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, guna menemukan tersangka dan mengetahui besarnya pajak terutang yang digelapkan

I. Kepustakaan Bohari, 1999, Pengantar Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta Mardiasmo, 2003 , Perpajakan , Edisi Revisi, Andi Yogyakarta Undang-Undang Perpajakan tahun 2000

Tim KBK-Hukum pajak/MKK-26005/SMT II