Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Undang-Undang Terbaru… UU No 28 Tahun 2007

Irsan Lubis, SE.Ak

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

K.U.P = ALAT KOMUNIKASI • WAJIB PAJAK KUP mengatur : Tata cara penyampaian SPT Cara pembayaran Tempat pembayaran Batas waktu pembayaran / pelaporan

KUP mengatur : Tata cara pemeriksaan Tata cara penyitaan Tata cara melakukan lelang

• PIHAK PAJAK Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2

Istilah-Istilah • Wajib Pajak ( WP ) Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

• Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai beserta perubahannya. Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3

Istilah-Istilah • NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4

PENDAFTARAN NPWP Mendaftarkan Diri di-

WAJIB PAJAK

• KPP DOMISILI • KPP KEDUDUKAN USAHA

• Orang Pribadi • Badan • Badan Usaha Tetap

(Tabel)

Mengisi FORMULIR

Memperoleh NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak )

PERMOHONAN PENDAFTARAN WP + Dokumen Lampiran (Tabel)

NPWP = 15 digit, Contoh:

01.234.567.8.054.000 Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5

Tabel Tempat Pendaftaran & Kewajiban Pajak No WAJIB PAJAK 1.

Orang Pribadi

KPP Tempat Tinggal (DOMISILI)

DASAR HUKUM Psl 2 ayat 1 UU KUP

KEWAJIBAN PAJAK a. PPh psl 25 OP b. PPN & PPnBM c. PPh psl 21/22/23/26 d. PPh psl 4 (2)

2.

Badan

Tempat Kedudukan Usaha

Psl 2 ayat 1 UU KUP

a. PPh Badan b. PPN & PPnBM c. PPh psl 21/22/23/26 d. PPh psl 4 (2) e. PPh psl 15

3.

Cabang, atau

Tempat Kegiatan Usaha

KEP-161/PJ/2001

Perwakilan 4.

Tempat Pendaftaran WP tertentu

a. PPN & PPnBM b. PPh psl 21/22/23/26

KEP-515/PJ/2000 tentang Tempat Kedudukan Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan KEP-397/PJ/2003. Materi: Irsan Lubis, SE.Ak


6

Tabel Dokumen Lampiran 1. WP Orang Pribadi yang tidak memiliki usaha/pekerjaan bebas. 2. WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas 3. WP Badan

• Copi KTP atau Paspor ditambah Surat Keterangan Lurah. Mengisi

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

• Copi KTP atau Paspor ditambah Surat Keterangan Lurah • Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah/Kepala Desa. • Copi Akta Pendirian atau Surat Penunjukan dari kantor pusat bagi BUT. • Copi KTP Direksi & Komisaris • Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah/Kepala Desa.

4. Cabang/Perwakilan

a. Pemusatan Pelaporan PPN di kantor pusat. b. Desentralisasi, yaitu mendaftarkan diri di KPP lokasi Cabang dengan kewajiban PPh psl 21/23/26 & PPN saja.7 Materi: Irsan Lubis, SE.Ak


Pendaftaran & Pemberian NPWP bagi Orang Pribadi Status Karyawan Karyawan Tetap Penghasilan di atas PTKP

Wajib Lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Wajib Daftar di – 1. KPP Domisili (sesuai KTP), Atau 2. KPP Lokasi (tempat pemberi kerja)

Memperoleh NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak )


8

NPWP Direksi, Komisaris, & Pemegang Saham

Direksi, Komisaris, Pemegang Saham

Wajib Memiliki NPWP

Keperluan SPT Tahunan PPh Badan


9

NPWP Secara Jabatan Menerbitkan NPWP secara Jabatan

Dirjen Pajak

Orang Pribadi/Badan telah memenuhi syarat, tapi tidak mendaftarkan diri. Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

10

Penghapusan NPWP 1. 2. 3. 4.

Wajib Pajak meninggal dunia & tidak meninggalkan watisan. Warisan yang belum dibagi sudah selesai dibagi Wanita kawin tidak dengan perjanjian pisah harta Wajib Pajak Orang Pribadi tidak lagi memenuhi syarat sebagai WP. 5. Wajib Pajak Badan dibubarkan secara resmi. 6. WP BUT yang kehilangan status BUT. PERMOHONAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK PEMERIKSAAN

Paling lama 6 bulan untuk WP orang pribadi dan 12 bulan untuk WP Badan


11

PEMBAYARAN PAJAK


12

ALAT PEMBAYARAN • Surat Setoran Pajak (SSP) Standar • Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus • Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) • Surat Setoran Cukai Atas Barang Kena Cukai & PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP)

TEMPAT PEMBAYARAN: 1. Bank Persepsi (Bank Pemerintah atau Swasta) 2. Kantor Pos 3. On line ( situs pajak.go.id ) Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

13

BATAS WAKTU A. JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK

Pembayaran pajak terutang atas SKPKB, STP, SK Pembetulan, SK Keberatan & Putusan Banding

Paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan surat Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

14

BATAS WAKTU B. JATUH TEMPO PEMBAYARAN PPH PASAL 29 BADAN

Pelunasan Kurang Bayar PPh pasal 29 Badan

Paling lambat tgl 25 bulan ke 3 setelah tahun pajak berakhir WP kesulitan likuiditas

Surat Permohonan disetujui Materi: Irsan Lubis, SE.Ak


Dapat ditunda paling lama 12 bulan 15

BATAS WAKTU C. JATUH TEMPO PEMBAYARAN & PENYETORAN Jenis Pembayaran PPh Pasal 21

PPh Pasal 23/26

PPh Pasal 25 ( OP / Badan )

BATAS PEMBAYARAN (Selambat-lambatnya)

BATAS PELAPORAN (Selambat-lambatnya)

Tgl 10 bulan takwin berikutnya

20 hari setelah Masa Pajak

setelah masa pajak berakhir.

berakhir.



setelah bulan saat terutang.

berakhir.



setelah masa pajak berakhir.

berakhir.

PPh Pasal 22, PPN / Disetor sehari setelah pemungutan Dilaporkan secara mingguan PPnBM atas Impor

paling lambat 7 hari Materi: Irsan Lubis, SE.Ak


16

BATAS WAKTU Jenis Pembayaran



PPh Pasal 22, dari penyerahan oleh Pertamina atas hasil produksi dan penyerahan bahan bakar dan gas oleh badan usaha lain

Dilunasi WP sebelum Delivery Order ditebus.

Dilakukan pihak yang melakukan penyerahan 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 22, Bendaharawan

Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari APBN/D.

Hasil pemungutan dilaporkan paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPh pasal 22 oleh Badan-badan tertentu

Tanggal 10 bulan takwin berikutnya

20 hari setelah Masa Pajak berakhir


17

BATAS WAKTU Jenis Pembayaran



PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak

Tanggal 15 bulan takwin berikutnya

20 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPh Orang Pribadi SPT Tahunan

Dibayar lunas sebelum SPT diserahkan (Psl 9 ayat 2) UU 28.

3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir.

PPh Pasal 29 Badan SPT Tahunan

Dibayar lunas sebelum SPT diserahkan (Psl 9 ayat 2) UU 28

4 bulan setelah Tahun Pajak berakhir

Bila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan hari libur, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Bila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (pasal 3 PMK 184 thn 2007) Materi: Irsan Lubis, SE.Ak


18

Surat Pemberitahuan (SPT) SPT Masa : Surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dalam suatu jangka waktu tertentu ( 1 bulan kalender )

SPT Tahunan : Surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19

Surat Pemberitahuan (SPT) FUNGSI SPT : • Sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah sebenarnya pajak terutang. JENIS-JENIS SPT: 1. SPT MASA

2. SPT TAHUNAN

a. PPh WP Badan (1771) a. PPh Pasal 21/26 b. PPh WP Badan khusus pembukuan b. PPh Pasal 22 bahasa Inggris & mata uang Dolar c. PPh Pasal 23 (1771 $) e. PPh Pasal 25 c. PPh WP Orang Pribadi (1770) f. PPh Pasal 4 ayat (2) d. PPh Pasal 21 (1721) untuk Kantor g. PPh Pasal 15 Pusat & Cabang. h. PPN (1107) i. PPnBM (1101 BM) Materi: Irsan Lubis, SE.Ak 20 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak wajib mengisi & menyampaikan SPT Dengan benar, lengkap dan jelas Ditanda tangani oleh Pengurus atau Direksi atau Kuasa dengan surat kuasa khusus Disampaikan sesuai batas waktu Ke tempat WP terdaftar atau dikukuhkan Tidak disampaikan sesuai batas waktu Diterbitkan Surat Teguran Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

21

Surat Pemberitahuan (SPT) Cara penyampaian SPT: 1. 2. 3. 4.

Disampaikan langsung Melalui kantor pos secara tercatat Melalui jasa ekspedisi Bentuk digital menggunakan aplikasi e-SPT, spt floppy,CD,situs pajak.go.id

Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan. 1. Mengajukan surat permohonan sebelum batas waktu penyampaian. 2. Menyampaikan perhitungan sementara pajak terutang. 3. Melampirkan bukti pelunasan pajak sementara (poin 2) di atas. 4. Permohonan menggunakan formulir 1770Y/1771Y/1721Y. Perpanjangan 1 : paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Perpanjangan 2 : paling lama 2 bulan sejak perpanjangan 1. Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

22

Surat Pemberitahuan (SPT) SPT dianggap tidak disampaikan apabila: a. Tidak ditanda tangani oleh pengurus atau direksi atau kuasa dengan surat kuasa khusus b. Tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang ditetapkan Menteri Keuangan c. SPT lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah masa pajak atau tahun pajak berakhir. d. Disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

23

Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan SPT: Dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak sepanjang belum ada pemeriksaan. Pembetulan menggunakan formulir SPT Tahunan dengan mencantumkan kata “Pembetulan”. SYARAT: a. Kemauan sendiri. b. Melampirkan photocopi SPT yang telah disampaikan c. Melampirkan SSP jika ada pembayaran pajak tambahan. Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

24

SANKSI PERPAJAKAN • • • •

Bunga Kenaikan Denda Sanksi Pidana


25

SANKSI PERPAJAKAN BUNGA 2 % PER BULAN

a. b. c. d.

e. f.

ØDihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal pembayaran ØBagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan

Terlambat menyetor/membayar Kurang bayar akibat pembetulan sendiri Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak terutang menurut SKPKP, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, atau Putusan Banding yang saat jatuh tempo tidak atau kurang dibayar Penundaan/Cicilan pembayaran pajak oleh WP Kurang bayar akibat perpanjangan penyampaian SPT. Materi: Irsan Lubis, SE.Ak


26

SANKSI PERPAJAKAN KENAIKAN

a.

b. c.

d.

50% dari Pajak tidak/kurang bayar untuk PPh sendiri, dan 100% untuk PPh potput/PPN, bagi SPT tidak disampaikan dan telah ditegur secara tertulis. 50% dari pajak seharusnya untuk PPh sendiri, dan 100% untuk PPh potput/PPN, bagi WP tidak menggunakan pembukuan. 100% dalam hal WP tidak menyampaikan SPT walaupun sudah ditegur, bagi WP tidak/kurang melakukan pemungutan PPh pasal 21/23/26 atau PPN. 100% bagi pelaporan PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan dan ditemukan berdasarkan pemeriksaan Materi: Irsan Lubis, SE.Ak


27

SANKSI PERPAJAKAN DENDA

a. b. c.

Rp. 500.000,- bagi WP tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPN. Rp.100.000 untuk SPT Masa lainnya. Rp.1.000.000,- bagi WP tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan Badan. Rp.100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi. 2% dari Dasar Pengenaan Pajak, jika:

- WP tidak melaporkan kegiatan usaha -

Bukan PKP membuat faktur pajak PKP tetapi tidak membuat faktur pajak PKP membuat faktur pajak, tetapi tidak lengkap PKP membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu Materi: Irsan Lubis, SE.Ak


28

SANKSI PERPAJAKAN SANKSI PIDANA

a.

b.

Pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun & Denda setinggi-tingginya 2 kali pajak terutang, bagi WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau isinya tidak lengkap dan tidak benar. Pidana kurungan selama-lamanya 6 tahun & Denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terutang, bagi WP yang sengaja tidak menyampaikan SPT atau isinya tidak lengkap dan tidak benar. Materi: Irsan Lubis, SE.Ak


29

PEMBUKUAN & PENCATATAN WP Badan wajib menyelenggarakan Pembukuan (bahasa Indonesia, mata uang Rupiah) WP Orang Pribadi diperbolehkan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

WAJIB SIMPAN SELAMA 10 TAHUN Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

30

PEMBUKUAN & PENCATATAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Pedoman untuk menentukan penghasilan neto wajib pajak, karena tidak wajib melakukan pembukuan Syarat Penggunaan: • •

•

Peredaran bruto selama 1 tahun kurang dari Rp.600 juta. Memberitahu Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan dan tahun buku. Jika tidak memberitahu, dianggap menggunakan pembukuan. MenyelenggarakanMateri: pencatatan. Irsan Lubis, SE.Ak 31


SURAT TAGIHAN PAJAK STP

SURAT UNTUK MELAKUKAN TAGIHAN PAJAK DAN ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN ATAU DENDA

Contoh: SPT Tahunan PPh th 2006 terdapat salah hitung berakibat kurang bayar PPh sebesar Rp.4.000.000,- Atas kekurangan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak tgl 11 Juli 2007 dengan perhitungan sbb: Kurang bayar Rp.4.000.000 Bunga 4 bulan x 2% x 4 juta = Rp. 320.000 Jumlah Tagihan Pajak Rp.4.320.000 Bunga 4 bulan dari tgl 26/3/07 s.d. 11/7/07. Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

32

SURAT KETETAPAN PAJAK

SKP

Surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat ketetapan nihil, atau surat ketetapan lebih bayar.


33

SURAT KETETAPAN PAJAK S K P K B : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Contoh: SPT Masa PPN bulan Feb 07 sbb:

Pajak Keluaran Rp.200 juta Pajak Masukan Rp.300 juta Lebih bayar Rp.100 juta Lebih bayar PPN ini dikompensasikan pada masa pajak berikutnya (Mart 07). Berdasarkan pemeriksaan pajak diperoleh hasil sbb: Pajak Keluaran Rp.400 juta Pajak Masukan Rp.300 juta Kurang bayar Rp.100 juta Terhadap kasus ini diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tgl 20 April 07 dengan perhitungan sbb: Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

34

SURAT KETETAPAN PAJAK S K P K B : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Kurang bayar Rp.100.000.000 Bunga 2 bulan (Mar-Apr): 2 x 2% x 100 jt = Rp. 4.000.000 Kenaikan 100% karena tidak seharusnyadikompensasi. 100% x 100 jt = Rp.100.000.000 Jumlah SKPKB Rp.206.000.000


35

Keberatan Surat Keputusan Keberatan: Surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak


36

Banding dan Gugatan Putusan Banding: Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Putusan Gugatan: Putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diajukan gugatan. Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

37

Restitusi Pajak Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Oleh Wajib Pajak Pemeriksaan Dirjen Pajak Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Paling lama 12 bulan sejak tgl surat permohonan lengkap Melampui batas waktu, permohonan dianggap dikabulkan Ketentuan tidak berlaku bila Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

38

Pemeriksaan • Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Materi: Irsan Lubis, SE.Ak PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

39

Bukti Permulaan Keadaan, perbuatan dan atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.


40

Pemeriksaan Bukti Permulaan

• Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.


41

Penyidikan • Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.


42


43

Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

Recommend Documents