BAB II
LANDASAN TEOR(
A. Pemeriksaan Pajak
1. Pengertian, tujuan, jenis dan ruang lingkup pemeriksaan pajak a.
Pengertian
Pasal
1
ayat 24 Undang-Undang ho. 16 ( 2000:7) mengenai
Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan mendefinisikan pemeriksaan
sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kcpaiuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk fujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.1
Berdasarkan deflnisi tersebut Waluyo dan Wirawan B. liyas (2000:33) mengidentifikasikan sasaran pemeriksaan sebagai penafsiran undang-undang perpajakan yang salah, kesalahan hitung, pelaporan penghasilan yang tidak
sesuai keadaan sebenarnya (penggetapan), dan pemotongan/pemungutan serta pembebanan biaya yang dilakukan waiib pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.2 Sedangkan Early Suandy (2001:103) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan system self assessment
terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama difokuskan kepada lima dimensi
pokok sasaran pemeriksaan yaitu pos peredaran usaha, pos harga pokok
penjualan, pos penghasilan dari luar usaha, pos kompensasi dan pos penyusutan aktiva.
Tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri menurut Early Suandy dilihat atas dasar indikator:
1) Patuh terhadap kewajiban interim, yakni ualam pembayaran/pelaporan SPT Masa PPh dan PPN setiap bulan.
2) Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dulam menghitung pajak atas
dasar system self assessment, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak serta melunasi utang pajak.
3) Patuh terhadap ketentuan materi dan yurldir, formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya. b.
Tujuan
Tujuan
diadakannya
pemeriksaan
pajak
menurut
Tata
Cara
Pemeriksaan di Bidang Perpajakan adaiah menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dalam
rangka meinberikan
kepastian hukum,
keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan ini dilakukan jika:
•
Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
•
SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
•
SPT tidak disampaikan atau disampaikan Iewat batas waktu yang ditentukan.
•
SPT yang memenuhi criteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
•
Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian SPT yang tidak terpenuhi.
Tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengukuhan atau pencabutan
Pengusaha Kena Pajak (PKP), pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan, penghapusan NPWP, wajib pajak mengajukan keberatan serta
pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain
tersebut di atas.( 5Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK..04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Perpajakana Bab II Pasal (2) c.
Jen is
Direktur jenderal
pajak
dalam
surat
cdarannya
mengklasifikasikan
pemeriksaan pajak dalam empat jenis pemeriksaan, yaitu: •
Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan
wajib pajak yang bersangkutan terutama berdasarkan kriteria seleksi SPT yang diperiksa.
•
Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berkenaan dengan adanya masalah yang bersifat khusus berkaitan dengan wajib pajak yang bersangkutan.
•
Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemenksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakiian, pabrik dan/atau 'tempat usaha dari wajib pajak domisili berdasarkan permintaan dari unit pelaksana pameriksaan wajib pajak domisili
karena cabang, perwakiian, pabrik dan atau tempat usaha tersebut berada diluar wilayah wewenang unit pelaksana pemeriksaan wajib pajak domisili.
•
Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksp.an yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya. (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-04/PJ.07/2000.)
d.
Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan
Penentuan ruang lingkup pemeriksaan akan menentukan luas, bobot kadalaman
pemeriksaan,
teknik-teknik pemeriksaan
yang
akan
diterapkan,
JTigka waktu pemeriksaan, dan sasaran atau jenis pajak yang diperiksa.
Ruang lingkup pemeriksa terdiri dari:
1) Pemeriksaan Lengkap, yang dilakukan di tempat wajib pajak (lapangan) dan meliputi seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain dan/atau tahun-tahun
sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Pemeriksaan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) bulan. 2) Pemeriksaan Sederhana, yang dilakukan di:
a) Lapangan, meliputi seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain dan/atau tahun-
tahun
sebelumnya
yang dilakukan
dengan
menerapkan
teknik-teknik
pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
b)
Kantor, meliputi seluruh jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan
kedalaman yang sederhana. Jangka waktu pcnyelesaian untuk pemeriksaan sederhana lapangan adalah I (satu) bulan dan dapa: diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan, sedangkan untuk pemeriksaan sederhana kantor 4 (empat) minggu
dan dapat diperpanjang paling lama 6(enam) minggu.Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545/KMK.04/2000. 2.
Pemeriksa Pajak
Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang tugas, wewenang, dan
ditunjuk oleh Dirjcn Pajak yang diberi
tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak
Pedoman umum pemeriksaan menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang :
a
telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki ketrampilan sebagai pemeriksa pajak;
b. bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan dan obyektif serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; dan
c. menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak.
Ciri utama seorang pemeriksa pajak menurut Diaz Prhntara (2000:32)adalah: a. harus memiliki Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak, yang hanya dapat digunakan dalam wilayah yang ditentukan oleh kartu itu, dan
b. dalam pelaksanaannya tugasnya, dibekali surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pajak dari atasannya yang berwenang (Surat
Perintah
Pemeriksaan Pajak).
3.
Tahap-Tahap Pemeriksaan Pajak
Pedoman pemeriksaan pajak menerapkan acta tiga tahap pemeriksaan yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugasnya, yaitu: a. Tahap Persiapan Pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakaii pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut: 1) mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data,
2) menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, 3) mengidentifikasi masalah,
4) melakukan pengenalan lokasi wajib pajak, 5) menentukan ruang lingkup pemeriksaan, 6)
menyusun program pemeriksaan,
, 7) menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam, dan 8) menyediakan sarana pemeriksaan.
b. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu seranykaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:
1)
memeriksa di tempat wajib pajak,
2)
melakukan penilaian atas pengendalian intern,
3) memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, 4)
melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen,
5)
melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga (bila dianggap perlu),
6) membentahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa, dan 7) melakukan sidang penutup (closing conference).
c. Tahap Laporan Pemeriksaan Pajak Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) adal^h
laporan yang dibuat oleh
pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan
10
yang telah ditetapkan. LPP menyajikan penilaian serta pengujian aras ketaatan
pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang diperiksa yang disarikan dari Kertas Kerja Pemeriksaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah penyusunan LPP, pengesahan LPP, pembuatan Nota Penghitungan dan Daftar Kesimpulan
Hasil
Pemeriksaan
(DKHP)
dsn
pengiriman
LPP,
Nota
Penghitungan dan DKHP.(Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak)
B.
Teknik Pemeriksaan Pajak
Sebagaimana SPT dan lampiran-lampirannya (laporan rugi laba, neraca, daftar penyusutan/amortisasi fiscal, SPP, dan Iain-lain) menjadi obyek yang utama dari pemeriksaan
pajak,
pemeriksaan
atas
kebenaran
dan
kelengkapan
kewajiban
perpajakan wajib pajak seperti yang dinyatakan da'am SPT pasti akan memerlukan
pengujian
dan
teknik-teknik
pemeriksaan
yang
melibatkan
masalah
pembukuan/pencatatan wajib pajak, karena angka-angka yang tercantum pada SPT
semestinya bersumber dan didukung oleh laporan keuangan. Selanjutnya sesuai
dengan konsep audit yang lazim, arah pemeriksaan adalah penelusuran kebelakang dari SPT dan laporan keuangan sampai kepada bukti awal transaksi, maka seluruh dokumen dan system yang menyertai proses akuntansi pasti akan diperiksa. Oleh karena itu pemeriksa pajak pasti akan menerapkan sebagian dari teknik pemeriksaan pajak yang berlaku umum.
11
Pedoman pemeriksaan pajak mendefinisikan teknik pemeriksaan pzjak sebagai metode dan teknik yang diterapkan dalam pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak
atas kegiatan usaha dan sistem pembukuan yang dibuat oleh wajib pajak. (keputusan Direktur Jenderal Pajak Noinor: KEP-01/PJ.07/I990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak)
Early Suandy (2001: 111) mendefinisikan teknik pemeriksaan pajak sebagai salah satu langkah yang diiakukan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan setelah menyusun program pemeriksaan. Inti dari teknik pemeriksaan adalah menelusuri, mencari, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan dalam melakukan prosedur pemeriksaan (seperti mengevaluasi, menganalisis angka-angka, mentrasir dan
Iain-lain) baik menggunakan metode pemeriksaan
langsung,
yang
digunakan
dalam
menyusun
laporan
langsung dan/atau tidak hasil
pemeriksaan
yang
menyatakan tingkat kepatuhan administrative, tingkat kepatuhan materil maupun yuridis formal wajib pajak dan selisih koreksi.(Early Suandy (2001:111)) Ada 16 teknik jj'ang dspat digunakan pemeriksa pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan pemeriksaan lainnya berdasarkan pedoman pemeriksaan pajak, yaitu : a.
Melakukan eviluasi atas kebenaran formal SPT, menilai kelengkapan SPT dan menilai system pergend&Iian intern perusahaan.
b.
Melakukan analisis angka-angka pada SPT, Neraca dan Laporan Rugi Laba
dengan menggunakan teknik perbandingan atau analisis rasio. c.
Melacak angka-angka dan memeriksa dokumen (audit trail).
12
d. Pengujian kaitan atas arus barang, arus uang, arus utang dan arus piutang. e.
Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca.
f.
Pemanfaatan informasi pihak ketiga, dapat berupa data yang diproduksi yang digali dari hasil pemeriksaan wajib pajak lain atau dari bank dan kerjasama antar departemen/instansi.
g.
Melakukan pengujian fisik.
h. Melakukan inspeksi ke pusat-pusat produksi atau operasi perusahaan. i.
Merekonsiliasi.
'" ■
j.
Footing-Crossfooting.
k.
Mengecek.
I.
Verifikasi, pemeriksaan mengenai kebenaran perhitungan.
-
m. Vouching, memeriksa dokumen dasar untuk membuktikan sah atau tidaknya suatu transaksi dari segi akuntansi. n.
Melakukan konfirmasi.
0. Sampling, dengan metode non statistik atau metode statistik.
p. Pemeriksaan atas wajib pajak yang pembukuannya menggunakan computer.( Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-Ol/PJ.07/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak)
Sedangkan dua metode yang dppat digunakan dalam melakukan pemeriksaan pajak menurut Pedoman Pemeriksaan Pajak, adalah: 1.
Metode Langsung, yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan
pen^ujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung
13
terhadap
laporan
kcuangan,
buku-buku,
catatan-catatan
dan
dokumen
pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
2.
Metode
Tidak
Langsung,
yaitu
teknik
dan
prosedur
pemeriksaan
dengan
melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT dilakukan meialui suatu pendekatan perhkungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode ini terdiridari:
a.
Metode
Transakyi Tunai,
yaitu
metode
pengujian
kewajaran
pelaporan
penghasilan wajib pajak dengan cara membandingkan seluruh penghasilan dan
pengeluarannya dalam format debet untuk penghasilan dan kredit untuk pengetuaran. Apabila jumlah sisi debet lebih besar dari sisi kredit selisihnya merupakan penghasilan yang tidak dilaporkan dan jika sebaliknya berarti ada pengeluaran yang tidak dilaporkan.
b. Metode TransakM Bank, yaitu
metode
pengujian kewajaran pelaporan
penghasilan pajak dengan cara membandingkan seluruh penghasilan yang
tercatat dalam rekening bank dan diluar bank dengan yang dilaporkan dalam SPT.
c. Metode Sumber dan Penggunaan Data, yaitu metode pengujian kewajaran pelaporan penghasilan wajib pajak yang didasarkan pada fakta bahwa jumlah sumber-sumber dana akan sama besarnya dengan jumlah penggunaan dana.
d. Metode Perbandingan Kekayaan Bersih, yaitu metode pengujian kewajaran
pelaporan penghasrtan wajib pajak dengan cara menghitun.g perubahan kekayaan bersih.
14
e.
Metode
Penghitungan
Persentase,
yaitu
metode
untuk
menentukan
dan
menghitung kembali peredaran, harga pokok penjualan, gross profit dan laba bersih dengan menerapkan persentase yang tersedia pada perusahaan yang
sejenis yang diperoleh dan angka-angka publikasi, hasil pemeriksaan atau data yang ada pada perusahaan itu sendiri dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang sepadan.
f.
Metode Satuan dan Volume, yaitu metode untuk menentukan atau menghitung kembali jumlah penghasilan bruto dengan menerapkan harga atau jumlah laba terhadap jumlah satuan atau volume yang direalisir oleh wajib pajak.
g.
Pendekatan Produksi, yaitu cara menguji kebenaran jumlah penyerahan yang
dilaporkan dalam SPT dengan jalan menentukan/menghitung jumlah produk yang dapat diproduksi berdasarkan kapasitas yang tersedia/terpasang dan rendemen
setelah
memperhitungkan
persediaan
awal
dan
akhir
yang
informasinya dapat diperoleh dari buku-buku, catatan, dokumen-dokumen dan hasil pengam'atan lapangan.
h.
Pendekatan Laba kotor, yaitu cara pengujian kewajaran jumlah penjualan dan laba
kotor
tahun
yang
diperiksa
dengan
cara
membandingkan
dengan
persentase laba kotor tahun-tahun sebelumnya atau dengan usaha sejenis dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu seperti besarnya usaha, lokasi
usaha, tingkat persaingan dan tainnya.
i.
Pendekatan Biaya Htdup, yaitu prosedur untuk menguji kewajaran jumfah penghasilan yang dilaporkan wajib pajak dengan cara membandingkannya
15
dengan biaya hidup wajib pajak beserta keluarganya. Cara ini hanya dapat diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi saja. C.
Efektivitas Teknik Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan dikatakan efektif bila tujuan pemeriksaan bisa tercapai yaitu diperoleh kesimpulan yan& tepat atas pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan.
Untuk memperoleh bukti-bukti yang meyakinkan diperlukan penerapan teknikteknik pemeriksaan yang tepat dan
efektif seiain
keahlian dan
kemampuan
professional pemeriksa pajak itu sendiri. Teknik pemeriksaan dikatakan tepat, jika teknik yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dan efektif, jika penerapan teknik pemeriksaan tersebut berhasil guna dalam hal ini mendukung tercapainya tujuan pemeriksaan pajak.
Tujuan dari diadakannya pemeriksaan telah disebutkan dalam subbab mengenai
pemeriksaan pajak, dikaitkan dengan sasaran dari pemeriksaan yaitu di antaranya penafsiran yang satah terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan hitung, pelaporan penghasilan yang tidak sesuai keadaan sebenarnya (penggelapan) dan pemotongan/pemungutan dan pembebanan biaya yang dilakukan wajib pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Pengakuan efektivitas teknik pemeriksaan pajak secara eksplisit tidak dapat penulis temukan dalam buku-buku dan literature perpajakan, yang ada adalah
pengukuran efektivitas dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh suatu unit pemeriksaan pajak (dalam hal ini karikpa). Pengukuran berdasarkan laporan triwulan
16
yang disampaikan oleh karikpa ke kanwil, di antaranya berisi mengenai pelaksanaan pemeriksaan lengkap, hasil pemeriksaan lengkap, volume penugasan pemeriksaan
lengkap serta analisis dan evaluasi per jenis pemeriksaan dan per jenis wajib pajak.
D.
Pembukuan/Pencatatan
1.
Pengertian Pembukuan/Pencatatan
Secara umum, obyck pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT
Tahunan atau Masa), yang disampaikan oleh wajib pajak. Surat Pemberitahuan merupakan sinopsis dari obyek pajak selama periode tertentu yang dihasilkan dari mekanisme pembukuan, sehingga pembukuan dengan berbagai perangkatnya (buku. catatan, bukti dan dokumen pendukung lainnya) merupakan sasaran pemeriksaan. Semakin baik dan lengkap pembukuan wajib pajak, maka semakin lancer dan efeklif
pekerjaan pemeriksa.17 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data, dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada
setiap
tahun
pajak
berakhir.(Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor:
545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. BablPasal I.)
Pasal 28 UU No. 16 U.hun (2000:37) mewajibkan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia
17
untuk menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban ini tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan
menghitung
penghasilan
neto
dengan
menggunakan
Norma
Penghitungan Penghasilan Neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan
kegiatan usaha atau pekeijaan bebas. Yang dimaksud pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan/atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghiiung jumlah pajak yang terutang.'9 2.
Syarat-Syarat Pembukuan/Pencatatan Pembukuan atau pencatatan harus:
a.
Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
b.
Diselenggarakan di Indonesia.
c.
Menggunakan huruf latin dan angka arab.
d.
Menggunakan satuan mata uang Rupiah dan mata uang asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.
e.
Disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.
f.
Diselenggarakan deng&n prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
g.
Perubahan
atas
metoJe pembukuan
dan/atau
persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
tahun
buku
harus mendapat
h.
Pembukuan/pencatatan serta dokumen-dokumen lain harus disimpan selama 10 tahun. Kewajiban penyimpanan tersebut bagi wajib pajak orang pritadi adalah ditempat kegiatan atau tempat tinggal dan bagi wajib pajak badan adalah ditempat kedudukan.
3.
Proses Pelaksanaan Pcmbukuan/Pencatatan
Pasal 28 ayat 7 Undang-undang No. 16 tahun 2000 menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pembukuan yang diselenggarakan oleh
wajib pajak sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban. modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
Pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak bersifat rahasia. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak, maka kerahasiaan/kewajiban
untuk merahasiakan pembukuan itu ditiadakan/gugur.
19
