BAB II LANDASAN TEORI
II.1
Dasar Perpajakan
II.1.1 Pengertian Perpajakan Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan ada beberapa definisi pajak atau pengertian pajak yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh Indonesia sebagai berikut: 1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, yang dikutip dari buku karangan Mardiasmo (2011:1), mendefinisikan pajak sebagai: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 2. Prof. Dr. M. J. H. Smeets, yang dikutip dari buku karangan Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2008:6), mendefinisikan pajak sebagai: “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui normanorma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individual: untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. 6
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 1. Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
II.1.2 Fungsi Pajak Menurut Waluyo (2011:6) dilihat dari fungsinya, pajak memiliki 2 fungsi, yaitu: 1. Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran negara. 2. Fungsi regulerend adalah satu fungsi yang umumnya dapat dilihat di dalam sektor swasta, yaitu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan 7
II.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 1. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b. Wajib Pajak bersifat Pasif c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
8
Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
II.2
Wajib Pajak Menurut Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 pasal 1 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
II.2.1 Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Uwon Gustiawan (2007:35) Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu adalah sebagai berikut: 1. Wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, dan atau pekerjaan bebas, dari modal, dan lain-lain. 2. Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 3. Kuasa warisan yang belum terbagi. 4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/Polri dan pegawai BUMN/BUMD sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986. 5. Warga Negara Indonesia yang bekerja pada perwakilan negara asing. 9
6. Orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 7. Tiap-tiap suami istri yang dikenakan PPh secara terpisah dalam hal: a. Suami-istri telah hidup berpisah (HB), dan b. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH).
II.3
Pajak Penghasilan Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak
1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. UU PPh mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam UU PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhirnya dalam tahun pajak.
10
II.3.1 Subjek Pajak Penghasilan Mardiasmo (2011:135) menyatakan pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Berdasarkan undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2, yang menjadi Subjek Pajak adalah: 1. a. Orang Pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; b. Badan; dan c. Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bentuk
usaha
tetap
merupakan
Subjek
Pajak
yang
perlakuan
perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak Badan 2. Subjek Pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri 3. Subjek Pajak dalam negeri adalah : a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu: Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
11
1) Pembentukannya
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan. 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah, dan 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. c. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 4. Subjek Pajak Luar Negeri, terdiri dari: a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183( seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
12
II.3.2 Objek Pajak Penghasilan Menurut Mardiasmo (2011:139) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk: 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, dan badan lainnya. c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, 13
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan. e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usah koperasi. 8. Royalti atau pembayaran atas penggunaan hak. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi. 14
15. Iuran yang diterima atau yang diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 19. Surplus Bank Indonesia. Bagi Wajib Pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan bagi yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.
II.4
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
II.4.1 Definisi NPWP NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang wajib mendaftarkan diri sesuai dengan Pasal 2 UU KUP Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan NPWP. Yang Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP : 15
1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, yang jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 3. Wajib Pajak Badan Persyaratan Wajib Pajak ada dua, yaitu: a. Persyaratan Subjektif Persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh 1984 dan perubahannya. b. Persyaratan Objektif Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh 1984 dan perubahannya.
II.4.2 Tata Cara Pendaftaran NPWP Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, wajib
mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir
pendaftaran ke KPP. Syarat-syarat untuk membuat NPWP sebagai berikut: 1. Fotocopy KTP/identitas diri 2. Fotocopy Kartu Keluarga 3. SK (Pegawai Negeri). Syarat karena PPh (pajak penghasilan) dipotong dikantor 16
4. Mengisi formulir NPWP Fungsi dari NPWP itu sendiri adalah: 1. Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak 2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan 3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP)
II.5
Surat Pemberitahuan (SPT)
II.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Agus Setiawan dan Basri Musri (2006:22) mengatakan: “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut perundangundangan perpajakan”. Terdapat 2 macam jenis Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu : 1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Yang dimaksud dengan
masa pajak adalah satu bulan takwim.
Misalnya, masa Januari, masa Februari dan seterusnya. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa terdiri dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pengahsilan, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Surat Pemberitahuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
17
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hanya ada dalam Pajak Penghasilan. Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah kurun waktu 12 (dua belas) bulan. Apabila kurun waktu 12 bulan tersebut mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember, maka tahun pajaknya sama dengan tahun takwim.
II.5.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut UU Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (1), fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut : 1. Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak. c. Harta dan kewajiban d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak Orang Pribadi atau badan dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak,
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan. 3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
II.5.3 Tata cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan (SPT) dapat disampaikan dengan 2 cara, yaitu : 1. Secara Langsung Surat Pemberitahuan (SPT) dapat disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setelah itu Wajib Pajak akan menerima tanda bukti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang ditandatangani oleh petugas/pejabat Kantor Pos tercatat. 2. Secara Tidak Langsung Disamping secara langsung, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat pula disampaikan dengan cara tidak langsung, yaitu menggunakan media 19
digital atau komputer (compact disc, flashdisk atau media penyimpanan data digital lainnya), atau dapat juga disampaikan melalui jaringan komunikasi data yang dapat ditransfer ke situs Direktorat Jenderal Pajak.
II.5.4 Batas Waktu Penyampaian SPT Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah : 1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. 2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak 3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (bulan) dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
II.5.5 Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana sebagai berikut: 20
1. Pasal 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah mengubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) SPT untuk SPT Masa PPN, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) SPT untuk SPT Masa lainnya, Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) SPT untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, dan Rp 100.000,- SPT (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Orang Pribadi. 2. Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 menyatakan bahwa, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terutang. 3. Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 menyatakan bahwa, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan 21
kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali lipat jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
II.6
E-Compliance Pengertian e-compliance dalam perpajakan adalah suatu bentuk pelayanan yang
memanfaatkan sistem komunikasi dan teknologi internet dengan aplikasinya yang meliputi e-Registration (pendaftaran Wajib Pajak melalui internet), e-SPT (pengisian SPT dengan program yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan e-Filing (palaporan pajak melalui internet). E-compliance sebagai suatu administrasti perpajakan modern yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan media elektronik atau internet. Dengan diterapkannya e-compliance pada KPP diaharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
II.6.1 E-Registration Merupakan pendaftaran pajak secara online dalam satu area domisili Wajib Pajak dengan sistem komputerisasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online (e-Registration) adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang diberfungsi sebagai
22
sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.
II.6.1.1 Tata Cara Pembuatan NPWP secara E-Registration Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem e-Registration di website Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan perundang - undangan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 173/PJ./2004 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE02/PJ./2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration. Berikut langkah – langkah dalam membuat NPWP secara Online: 1. Membuka
situs
Direktorat
Jenderal
Pajak
dengan
alamat
http://www.pajak.go.id. 2. Memilih menu sistem e-Registration. 3. Membuat account Wajib Pajak yang antara lain berisi username dan password. Isi data pendaftaran user dengan benar dan lengkap. 4. Login ke sistem e-Registration dengan mengisi username dan password yang telah dibuat. 5. Memilih jenis Wajib Pajak yang sesuai (Orang Pribadi, Badan atau Bendaharawan). 6. Mengisi formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data pada layar komputer dengan lengkap dan benar. 23
7. Memilih tombol daftar untuk mengirim Formulir Regristrasi Wajib Pajak secara elektronis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. 8. Mencetak formulir registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi. Surat Keterangan Terdaftar Sementara. 9. Menandatangani formulir registrasi Wajib Pajak dan melengkapinya dengan dokumen. Seperti: fotokopi KTP dan surat keterangan tempat kegiatan usaha. 10. Mengirimkan formulir registrasi Wajib Pajak yang sudah di tandatangani beserta persyaratan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dapat disampaikan langsung ataupun melalui pos. 11. Menerima permintaan kelengkapan persyaratan, dalam hal terdapat persyaratan yang belum lengkap. 12. Mengirimkan kelengkapan persyaratan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. 13. Menerima kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KP.PDIP.4.4.-00) dan Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2.-00), dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00) bagi Wajib Pajak yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. 14. Catatan. dalam hal alamat Wajib Pajak terbukti tidak benar, maka permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan atau pelaporan usaha Wajib Pajak ditolak dan Wajib Pajak menerima Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.8.-00).
24
II.6.2 Pengertian e-SPT Elektronik SPT atau e-SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Sedangkan pelaporan e-SPT adalah SPT beserta lampirannya dibuat dalam bentuk digital dan dilaporkan baik dengan secara online maupun dengan menggunakan media komputer ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hasil yang diharapkan dengan adanya eSPT adalah : 1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk CD atau flashdisk 2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik 3. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer 4. Berkurangnya pekerjaan perekaman data SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak
II.6.2.1 Penyampaian e-SPT Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik menyebutkan bahwa, penyampaian e-SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dapat dilakukan: a. Secara langsung atau melalui pos/ perusahaan jasa ekspedisi/ kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan atau SPT masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh hasil 25
cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan,atau b. Melalui e-Filling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
II.6.2.3 System Requirement Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. Requirement untuk aplikasi e-SPT ini cenderung tidak terlalu sulit, dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi e-SPT, PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1. H/W Requirements : a. Pentium III 600 Mhz or Faster b. 32 Mb RAM c. 40 Mb Harddisk space d. CD-ROOM Drive e. VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 f. Mouse g. Keyboard 2. S/W Requirements : a. Microsoft Windows 98 or later b. Installer e-SPT
26
II.6.2.4 Tata Cara Pelaporan e-SPT Mengacu pada dasar hukum KEP-383/PJ/2002 yang telah mengalami 3 kali perubahan terakhir PER-184/PJ/2004 tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran online dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital pada Lampiran ke II dimana menjelaskan Tata Cara Pelaporan SPT Dengan Menggunakan Media Komputer (e-SPT), bahwa: 1. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya 2. Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain: a. Data Identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/diputngut seperti : NPWP, nama, alamat, kode pos, Nama KPP, Pejabat Penandatanganan, kota, Format Nomor Bukti Potong, Nomor Awal Bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang akan digunakan. b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh. c. Faktur Pajak. d. Data Perpajakan yang terkandung SPT. e. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti : Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTTP, Kode MAP/KJS, dan jumlah pembayaran pajak. 3. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib
27
pajak ke dalam aplikasi e-SPT yang mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT. 4. Wajib pajak mencetak Bukti Potong/Pungut dengan menggunakan aplikasi eSPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut. 5. Wajib pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh yang dipotong/dipungut. 6. Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT. 7. Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media komputer (cd, flashdisk dsb). 8. Wajib pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 9. Wajib pajak melaporkan SPT secara elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dengan membawa Berita Acara Serah Terima Informasi SPT yang dikirim secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
II.6.3 e-Filing
28
e-Filing adalah layanan pengisian data Wajib Pajak maupun perhitungan pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan media piranti lunak (software) dan cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem online yang real time.
II.6.3.1 Dasar Hukum e-Filing Peraturan yang mengatur tentang e-Filing adalah : 1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan
Perpanjangan
Surat
Pemberitahuan
Tahunan
secara
Elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) 2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-39/PJ/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang tata cara penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak
II.6.3.2 Prosedur e-Filing Terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT menggunakan e-Filing, yaitu : 1. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e-Filing) melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh DJP harus memiliki
29
Electronic Filing Identification Number (e-FIN) dan memperoleh Sertifikat (Digital Certificate) dari DJP. 2. Electronic Filing Identification Number (e-FIN) diterbitkan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan permohonan Wajib Pajak. Permohonan diajukan secara tertulis kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan formulir yang telah disediakan pada Lampiran I Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. 3. Kepala Kantor Pelayanan di KPP akan memproses permohonan Wajib Pajak apabila persyaratan dalam pengajuan permohonan tersebut telah diterima secara lengkap. KPP yang bersangkutan harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh e-FIN paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. 4. Apabila dalam hal e-FIN hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan asli kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan apabila Wajib Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak maka disertai dengan fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 5. Permohonan dapat disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan adalah sama dengan alamat yang tercantum data master file (data base) WP di KPP. 6. Wajib Pajak yang telah mendapatkan Electronic Filing Identification Number (e-FIN) dapat mendaftarkan diri melalui website satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh DJP. 30
7. Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, maka Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi akan memberikan: a. User ID dan Password. b. Aplikasi e-SPT beserta petunjuk penggunaan dan informasi lainnya, sesuai dengan jenis-jenis pajak yang diperlukan. c. Sertifikat Digital (Digital Certificate) yang diperoleh dari DJP berdasarkan Electronic Filing Identification Number (e-FIN) yang didaftarkan oleh Wajib Pajak. 8. Wajib Pajak dapat melakukan pengisian e-SPT yang telah diberikan. Setelah data terisi dengan benar, jelas dan lengkap disampaikan secara online melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Wajib Pajak terlebih dahulu harus login ke situs ASP dengan menggunakan nama login, password dan e-FIN yang telah dimiliki. Setelah itu, barulah Wajib Pajak dapat melakukan upload pengisian data SPT dan proses submission dilakukan dari komputer Wajib Pajak yang telah terkoneksi ke internet melalui ASP dimana Wajib Pajak terdaftar dan diteruskan ke KPP. Setelah melaporkan SPT melalui eFiling, Wajib Pajak mendaftar untuk mendapatkan NTPA (Nomor Transaksi Pengiriman ASP). NTPA akan tampil disertai dengan file yang dilaporkan melalui e-Filing. Setelah mendapatkan NTPA, Wajib Pajak akan mengambil NTPS (Nomor Transaksi Penyampaian SPT) hasil pelaporan melalui eFiling. Jika sistem di KPP telah menerima data elektronik SPT dan sistem tersebut menyatakan bahwa SPT telah diterima secara lengkap, maka sistem ini akan 31
membubuhkan Bukti Penerimaan secara elektronik dibagian bawah dari Induk SPT. Bukti penerimaan secara elektronik berisi informasi yang meliputi NPWP, tanggal, jam, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). 9. SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang jatuh pada hari libur, dianggap menyampaikan tepat waktu dan dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat. 10. Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan, paling lama: a. 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan sebelum batas akhir penyampaian. b. 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian. 11. Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. 32
12. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) wajib memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan beserta lampirannya disampaikan secara elektronik dijamin kerahasiaannya, diterima di DJP secara lengkap dan real time serta diakui oleh pihak Wajib Pajak dan DJP.
II.6.3.3 Tarif Biaya e-Filing melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) Wajib Pajak yang ingin menggunakan e-Filing melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi dikenakan biaya. Wajib Pajak harus membayar atas jasa penyampaian e-SPT ini kepada Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi. Tarif e-Filing untuk setiap Wajib Pajak adalah sama dan tidak berdasarkan hutang pajaknya. Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi mengenakan harga yang sama karena ada asosiasi yang mengaturnya yaitu dengan perincian sebagai berikut: 1. Pendaftaran dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,2. Biaya keanggotaan per tahun dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,3. Biaya pengiriman data per submission dikenakan biaya sebesar Rp 40.000,per semua pasal atau pengiriman tidak termasuk pembetulan 4. Untuk cabang dikenakan biaya sebesar Rp 9000,- per pasal Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) dikemas menjadi paket yang mudah di ikuti oleh Wajib Pajak tanpa melanggar skema tarif yang sudah ditetapkan bersama.
33
34
