BAB II LANDASAN TEORI
A.
Pengertian Dan Jenis Surat Pemberitahuan Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 28
Tahun 2007 Pasal 1 angka 11, menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis Surat Pemberitahuan menurut saat pelaporannya, dibedakan menjadi dua, yaitu : 1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Yakni surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat. Surat Pemberitahuan Masa terdiri dari : a. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 b. Pajak Penghasilan Pasal 22 c. Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 d. Pajak Penghasilan Pasal 25 e. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) f. Pajak Penghasilan Pasal 15 g. Pajak Pertambahan Nilai h. Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut
i. Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak j. Pajak Penjualan atas Barang Mewah 2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Yakni surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak, terdiri dari : a. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi b. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan c. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat d. Pajak Penghasilan Pasal 21 Surat Pemberitahuan dapat berbentuk Formulir kertas (hard copy) atau e-SPT. Formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak.
B. 1.
Fungsi Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan memperhitungkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, c. harta dan kewajiban, dan/atau d. pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 2
Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : a.
pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, dan
b.
pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri
oleh
Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 3
Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggunjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
C.
Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
1. Pengisian Surat Pemberitahuan a. Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya. Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar mengakibatkan pajak yang kurang dibayar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 28
Tahun 2007 atau tidak sepenuhnya tidak dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dalam ayat(6). b. Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. c. Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. d. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laoran laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. 2
Penyampaian Surat Pemberitahuan Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dilakukan dengan cara : a. Menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak
b. Melalui kantor pos c. Dengan cara lain, yaitu : 1) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak 2) e-filling melalui ASP (Aplication Service Provider) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak harus memenuhi syarat-syarat : a. Berbentuk badan b. Memiliki izin usaha jasa ekspedisi atau jasa kurir c. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak d. Bersedia menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak. Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk Surat Pemberitahuanharus juga diberikan bukti penerimaan. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka perlu cara lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan selain melalui kantor pos secara tercatat. Oleh karena itu, cara lain perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Tanda bukti dan tanggal penerimaan penyampaian Surat Pemberitahuan melalui kantor pos merupakan bukti penerimaan, sepanjang Surat Pemberitahuan
dimaksud telah lengkap, yaitu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
D. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Adapun batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, adalah : 1. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, 2. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, atau 3.
untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak Ayat tersebut mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak maupun penyesuaian pembukuan. Untuk memudahkan dalam menetapkan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan baik Masa maupun Tahunan, berikut disampaikan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sebagai berikut : 1. Surat Pemberitahuan Masa Tabel 3 : Batas waktu penyampaian SPT Masa NO Jenis Pajak Yang Menyampaikan SPT Batas Waktu Penyampaian 1. PPh Pasal 21 Pemotong PPh Pasal 21 Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir 2. PPh Pasal 22 Bea Cukai 14 (empat belas) hari setelah Masa Impor Pajak berakhir 3. PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah 14 (empat belas) hari setelah Masa
4.
PPh Pasal 22 Pemungut Pajak (DJBC) oleh DJBC
5.
PPh Pasal 22
7.
Pihak yang melakukan penyerahan PPh Pasal 22 Pihak yang melakukan badan tertentu penyerahan PPh Pasal 23 Pemotong PPh Pasal 23
8.
PPh Pasal 25
9.
PPh Pasal 26
10.
PPn dan PPnBM PPN dan PPnBM DJBC
6.
11.
12.
Wajib Pajak yang mempunyai NPWP Pemotong PPh Pasal 26 Pengusaha Kena Pajak Bea Cukai
PPn dan Pemungut Pajak selain PPnBM Bendaharawan Sumber : Erly Suandy (Hukum Pajak : 2008)
Pajak berakhir Secara mingguan paling lambat 7(tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak brakhir Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir Paling lambat 7(tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak brakhir Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Tabel 4 : Batas waktu penyampaian SPT Tahunan No Jenis Pajak Yang Menyampaikan SPT 1 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang Orang Pribadi (1770) mempunyai NPWP 2 SPT Tahunan PPh Pajak yang Orang Pribadi (1770) Wajib yang tidak melakukan mempunyai NPWP kegiatan usaha pekerjaan bebas 3 SPT Tahunan Badan Wajib Pajak yang (1771) mempunyai NPWP 4 SPT Tahunan PPh Pemotong PPh Pasal 21 Pasal 21 (1721) Sumber : Erly Suandy (Hukum Pajak : 2008)
Batasan Waktu Penyampaian Selambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir Selambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir
Selambatnya 4 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir Selambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir
E. Perpanjang Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Sekalipun batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan telah ditetapkan, tetapi Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan disertai : 1. alasan-alasan penundan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, 2. surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, 3. bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara. Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk paling lama 6 bulan. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (4), Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan ternyata tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam wangka waktu yang telah ditetapkan, karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalahteknis penyusunan laporan keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan mulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat Surat Pemberitahuan pemeriksaan Pajak disampaiakan kepada Wajib Pajak, atau wakil, atau kuasa, atau pegawai, atau diterima oleh anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Penetapan batas waktu pembetulan tersebut, disatu pihak dipandang cukup waktu bagi Wajib Pajak untuk meneliti atau membetulkan Surat Pemberitahuan apabila terdapat kesalahan, dilain pihak masih tersedia cukup waktu bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap pembetulan yang dilakukan Wajib Pajak sebelum batas waktu daluwarsa terlampaui. Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan atas kemauan sendiri membawa akibat penghitungan pembayaran jumlah pajak yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula. Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan. Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pakjak tersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran karena adanya pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut. Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan telah berakhir, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib
Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang mengakibatkan : 1. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar, atau 2. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil, atau 3. jumlah harta menjadi lebih besar, atau 4. jumlah modal menjadi lebih besar.
F. Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak sebagaimana harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tempat pengambilan Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut : 1. Kantor Pelayanan Pajak 2. Kantor Penyuluhan Pajak 3. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 5. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 6. SPT berbentuk e-SPT dapat diambil langsung dengan cara mengunduh format SPT atau aplikasi SPT dari situs Direktorat Jenderal Pajak 7. Mencetak/menggandakan/fotocopi sendiri dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.
G.
Sanksi
Administrasi
Dan
Sanksi
Pidana
Sehubungan
Dengan
Surat
Pemberitahuan Kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehubungan dengan Surat Pemberitahuan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 7 ayat (1) dan (2) Untuk kepentingan ketertiban perpajakan dan untuk menjaga disiplin Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang dalam batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp.100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan. Menteri Keuangan berwenang menetapkan Wajib Pajak tertentu untuk tidak dikenakan sanksi administrasiberupa denda, misalnya Wajib Pajak Non Efektif dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netonya dibawah jumlah Penghasialn Kena Pajak. Untuk
itu
telah
diterbitkan
keputusan
Mentri
Keuangan
Nomor
537/KMK.04/2000 yang menetapkan Wajib Pajak dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif, yaitu : a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia yang belum diterima pemberitahuan tertulis dari ahli warisnya, sehingga terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak
b. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku c. Wajib Pajak yang tidak diketahui alamatnya 2
Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 menyatakan setiap orang karena kealpaannya : a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapat negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutangyang tidak atau kurang bayar. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakn yang dilakukan oleh Wajib Pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindakan pidana. Kralpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3
Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyatakan apabila dengan sengaja Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling tinggi 4(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Perbuatan atau tindakan tersebut yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.
