BAB II KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

BAB II KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN C. Karakteristik Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Maksud Melakukan Tindak Pidana Tindak kejahatan di bidang perpajakan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak (individu atau badan) yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kealpaan (pelanggaran) dan kesengajaan (kejahatan). 45 Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut KUP) menetapkan bahwa selain dilakukan oleh pembayar pajak (plagen atau dader), tindak pidana pajak dapat melibatkan penyerta (deelderming) seperti wakil, kuasa atau pegawai pembayar pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan (doen plegen atau middelijke), yang turut serta melakukan (medeplegen atau mededader), yang menganjurkan (uitlokker), atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan (medeplichtige). Hal ini dimaksudkan dalam kerangka meminta pertanggungjawaban pelaku.46 Sedangkan

45

Hadi Irawan, Pengantar Perpajakan, (Malang: Bayu Media, 2003), hal. 10 bahwa Adam Smith dalam bukunya An Inquire The Nature and Cause of the Wealth of Nations pemunggutan pajak yaitu : keadilan (equity ), yuridis (certainty), ekonomis dan efesiensi (convenience of payment ) bahwa penggenaan pajak jangan sampai mematikan atau memberatkan dunia usaha justru makin memotivasi berkembangnya ekonomi suatu Negara. 46 Satoehid Kartanegara dalam Tb. Irman, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, (Bandung: MQS Publishing & Ayyccs Group, 2006), hal. 135-137, bahwa Masalah pembuktian dalam rangka penegakan hukum pidana pada penanganan tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari prinsipprinsip pembuktian yang terdapat di dalam hukum acara pidana. Adapun prinsip yakni:

Universitas Sumatera Utara

Pasal 38 UU KUP menetapkan bahwa "pelanggaran pajak" termasuk: (1) tidak menyampaikan SPT; dan (2) menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sementara Pasal 39 UU KUP menyebutkan bahwa "kejahatan pajak" seperti: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

1.

2.

3.

4.

tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh SPT, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menolak untuk dilakukan pemeriksaan, memberitahukan pembukuan palsu atau dipalsukan atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak menyimpan buku, catatan dan dokumen, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Selain itu terdapat juga tindak pidana percobaan (pogging) penyalahgunaan NPWP atau penyampaian SPT untuk mendapatkan restitusi pajak, dan penerbitan atau pemanfaatan surat setoran pajak atau dokumen yang tidak benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Negatief Wettelijk Bewijsleer atau sistem pembuktian negatif, dalam sistem pembuktian ini alat-alat pembuktian yang diatur salam undang-undang saja belum cukup, masih dibutuhkan keyakinan hakim sehingga harus ada cukup alat-alat bukti yang diakui undang-undang dan keyakinan hakim. Positief Wettelijk Bewijsleer yakni tidak dibutuhkan alat-alat bukti lain dalam hal ini keyakinan hakim, cara pembuktian banyak didasarkan pada alat-alat bukti yang diakui sah oleh undang-undang. Conviction In Time (Bloot Gemoedelijkke Overtuiging) yakni sistem pembuktian yang semata-mata pada keyakinan hakim dan tidak terikat dengan alat-alat bukti yang ada. Sehingga pembuktian ini sangat subjektif, seseorang bisa dinyatakan bersalah tanpa bukti apa-apa yang mendukungnya, sebaliknya pembuktian sistem ini bisa membebaskan seseorang dari perbuatan yang dilakukannya. Conviction In Raissonee (Beredeneerde Overtuiging) yakni sistem yang menerapkan bahwa pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim dan alasan-alasannya yang menyebabkan keyakinan-keyakinan tersebut dalam pembuktian tidak terikat pada alatalat pembuktian yang sah diakui undang-undang saja melainkan dapat mempergunakan alat-alat pembuktian yang lain yang ada di luar undang-undang sebagai alasan yang menguatkan hakim.


Berdasarkan UU KUP, delik fiskal pidana pajak yang semula harus memenuhi persyaratan formal (terbukti melakukan tindak pidana dengan cara-cara yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan pajak) dan persyaratan materiil (terbukti telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara), telah pula ditambah dengan delik formal saja tanpa pembuktian harus merugikan pada pendapatan negara (Pasal 39A). Apabila terbukti, tindak pidana alpa dihukum dengan pidana kurungan atau denda pidana, sedangkan tindak pidana sengaja dan percobaan dihukum dengan pidana penjara dan denda pidana. Namun dalam rangka mengedepankan unsur budgeter dari sistem pajak dan pembinaan dan pembelajaran kepada masyarakat pembayar pajak, dalam Pasal 13A UU KUP menetapkan, bahwa perbuatan pelanggaran (alpa) yang pertama kali cukup dilakukan tindakan koreksi administratif dengan sanksi kenaikan sebesar dua kali pajak yang kurang dibayar. Adapun uraian mengenai tindak pidana di bidang sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan, perpajakan adalah sebagai berikut: 47 1.

Tindak Pidana SPT (Surat Pemberitahuan) Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Perubahan KUP) ditetapkan apabila SPT tidak disampaikan, atau disampaikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam pasal ini ada dua 47

http://www.linkpdf.com/ebookviewer.php?url=http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PENY IDIKAN.pd, Ketentuan Kejahatan di bidang perpajakan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, diakses tanggal 18 Desember 2010


kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu, pertama, Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT, kedua, Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT. Adapun batas waktu penyerahan SPT adalah tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak (untuk SPT Tahunan) dan dua puluh hari setelah berakhirnya Masa Pajak (untuk SPT Masa). Tindak Pidana SPT yang ditetapkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Perubahan KUP, yaitu: a. Tidak menyampaikan SPT; b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Keduanya karena kealpaan; c. Tidak menyampaikan SPT; d. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Keduanya dilakukan dengan sengaja. Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 menetapkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat 2 adalah kejahatan. Jadi tindak pidana tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap termasuk kejahatan. Beberapa tindak pidana yang disidik dan diajukan ke pengadilan selama ini adalah tindak pidana SPT. Jumlahnya memang hanya beberapa kasus. Dari Tahun 1983 sejak diundangkannya undang-undang pajak baru, hanya enam kali dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dua di antaranya yaitu


PT K.I. di Jakarta yang kesalahannya adalah SPT-nya tidak benar, atau palsu dan PT KIM di Jawa Timur yang tidak menyampaikan SPT, telah diajukan ke pengadilan. 48

2.

Tindak Pidana NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Tindak pidana ini tercantum dalam Pasal 39 ayat 1a Perubahan KUP, dirumuskan sebagai berikut: “... tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”. Tindak pidana tersebut tidak diancam dengan hukuman administrasi, melainkan langsung diancam dengan hukuman pidana. Dalam penjelasan, tidak disebutkan mengapa tindak pidana atas NPWP ini tidak diberikan sanksi administrasi melainkan langsung diberikan sanksi pidana. Tetapi hanya dijelaskan bahwa perbuatan dalam Pasal 39 ayat 1 yang dilakukan dengan sengaja bukan lagi merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana/kejahatan. Oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada perbuatan karena kealpaan yang sifatnya pelanggaran. Tindak pidana NPWP ini terdiri dari:

48

http://www.linkpdf.com/download/dl/perpajakan-.pdf, tindak pidana perpajakan, diakses tanggal 20 Desember 2010


a.

Tidak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak mempunyai NPWP;

b.

Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP. Tindak pidana NPWP ternyata baru dikenal dalam KUP/tahun 1983.

Undang-undang pajak sebelumnya memang tidak mengenal NPWP. Pendaftaran diri kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa keharusan wajib pajak mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP adalah dalam rangka sistem self assessment. Sistem self assessment adalah pemberian kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (Pasal 2 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1983 jo Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 973/KMK.04/1983). Fungsi NPWP disebutkan sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipakai sebagai tanda pengenal wajib pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan. Perpajakan berdasarkan sistem self assessment nampaknya memerlukan sarana pengawasan. Dengan sistem itu bukan berarti wajib pajak dapat mengisi SPT sesuai dengan keinginannya sendiri, melainkan terikat pula pada aturan-aturan. Tetapi cara pengawasan terhadap wajib pajak dengan NPWP tidak ditetapkan dalam Undang-undang No.


6 Tahun 1983 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Pengajuan Keberatan. Yang harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara tersirat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 adalah subyek pajak yang memiliki obyek pajak. Ini bagi badan-badan hukum. Bagi perorangan adalah yang dari obyek pajaknya diperoleh penghasilan melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTP). Dari penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Pajak terkait proses hukum bagi pelaku tindak pidana perpajakan diketahui bahwa selama ini belum ada seorangpun yang, diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana NPWP. Hal ini disebabkan karena adanya “unsur kesengajaan yang harus dibuktikan dalam tindak pidana NPWP. Apabila perbuatan tidak mendaftarkan diri/menyalahgunakan tanpa hak NPWP sebagai kelalaian, maka pelaku tidak dapat dituntut, sebab tidak memenuhi unsur kesengajaan. Berdasarkan pengertian semacam ini, ketentuan Pasal 39 ayat 1 a KUP justru menguntungkan orangorang yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dari segi administrasi, ia tidak diberikan sanksi. Dari segi hukum pidana ia dilepaskan, karena digolongkan sebagai telah melakukan kealpaan. 3.

Tindak Pidana Pembukuan Secara lengkap ketentuan pidana pembukuan ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 1 e dan f Perubahan KUP sebagai berikut:


a. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau b. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atan dokumen lainnya; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi sebesar empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 28 Perubahan KUP, menetapkan bahwa wajib pajak orang pribadi dan badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan, untuk menghitung semua penghasilan kena pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa guna memperhitungkan jumlah pajak terutang. Jadi, wajib pajak baik perorangan maupun badan hukum dan Pengusaha Kena Pajak 49 diwajibkan membuat pembukuan. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan perhitungan berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak untuk membuat pembukuan ternyata tidak hanya ditetaphan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, melainkan ditetapkan juga dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 7 Tahun

49

Penguasa yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). Ia harus mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak setempat. Artinya kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat usahanya berada untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.


1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 disebutkan bahwa oleh karena pembukuan dimaksudkan untuk menjadi dasar perhitungan yang dikenakan pajak, maka pembukuan itu harus didasarkan pada suatu cara yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya didasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi Indonesia. Selain wajib pajak yang diharuskan membuat pembukuan ada juga wajib pajak yang diperkenankan hanya membuat Catatan-catatan Perhitungan, yaitu Wajib Pajak yang peredaran usahanya dalam satu tahun tidak melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000) menetapkan waiib pajak yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diperkenankan menghitung penghasilan netto dengan mengunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KMK.04/1986. Terhadap Wajib Pajak ini, perhitungan pajaknya dilakukan dengan menerapkan Norma Perhitungan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4.

Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong atau Dipungut a. Untuk melunasi Pajak penghasilan dalam tahun berjalan, ada 3 cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan, yaitu: 2. Pemotongan oleh pihak lain;


3. Pemungutan oleh pihak lain; 4. Pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Adapun para pemotong pajak yang dimaksud ialah: b. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah dan honorarium, tunjangan tetap dan pembayaran lain, dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; c. Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium. tunjangan tetap dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada Keuangan Negara; d. Badan Dana Pensiun yang membayar dana pensiun; e. Perusahaan

dan

badan-badan

yang

membayar

honorarium

atau

pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia oleh tenaga ahli dan atau persekutuan tenaga ahli sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas (sampai dengan ditetapkan di dalam Pasal 21 ayat l Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983); f. Mereka yang membayar dividen, bunga, sewa, royalti, imbalan atau jasa teknik dan jasa manajemen; Yang dimaksud dengan mereka adalah baik badan swasta, pemerintah maupun perorangan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983);


g. Orang pribadi yang memotong PPh dari Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima pembayaran bunga, dividen dan sebagainya (Pasal 26 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983). Sedangkan Pemungut Pajak yang dimaksud adalah : a. Bendaharawan Pemerintah untuk pembayaran barang dan jasa dan Anggaran Belanja Negara dan Anggaran Belanja Daerah; b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kegiatan impor, Direktorat Jenderal anggaran dan badan-badan lain untuk pembayaran barang dan atau jasa yang memperoleh pembayaran dan Belanja Negara dan Belanja Daerah (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerinrah Nomor 36 Tahun 1983, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 965/KMK.04/1983).

Terkait sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan mengatur terkait karakteristik tindak pidana di bidang perpajakan yakni: 50 a. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan menjadi pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau

50

Ketentuan Pidana di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan


kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. b. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); atau tidak menyampaikan SPT; atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah- olah benar; atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan menjadi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. c. Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir b. d. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap huruf b di atas menjadi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan /atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.


B. Subjek Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan rumusan wajib pajak, ada dua subyek yang menurut undangundang perpajakan disebut sebagai wajib pajak yaitu orang dan/atau badan. Selain wajib pajak yang tendiri atas orang atau badan, ada pengertian yang lebih luas lagi yaitu pengertian subyek pajak. Dalam pajak penghasilan, subyek pajak diartikan meliputi orang pribadi atau perseorangan, warisan yang belum terbagi dan badan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan menyebutkan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah: a. Orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak; b. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap. Adapun subyek pajak terkait pajak bumi dan bangunan kiranya sama dengan subyek pajak yang diatur oleh KUP, yang menjadi waijib pajak atau subyek pajak adalah orang, atau badan. Subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Penggunaan istilah wajib pajak seringkali disamakan dengan subyek pajak, tetapi sebenarnya ada


perbedaannya. Perbedaannya, subyek pajak yang ada kewajiban membayar pajak itulah yang disebut wajib pajak. Subyek pajak yang benar-benar memperoleh penghasilan dan oleh karena itu berkewajiban membayar pajak, disebut sebagai wajib pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. 51 Selanjutnya terkait karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat selaku subjek pajak maka ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan menjelaskan bahwa setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan. Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan WP tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut: 52 a. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal kerahasiaan Wajib Pajak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap huruf a di atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

51

Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 52 Ketentuan Pidana di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan


b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap huruf b di atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

C. Karakteristik Tindak Pidana Terkait Kewajiban Pajak Undang-Undang perpajakan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan yang mengatur tentang objek pajak, kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak tersebut diatas diartikan sebagai ”Ultimum Remedium”

yang menempatkan fungsi undang-undang sebagai sarana

untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan merupakan politik kriminal dari pemerintah. 53 Oleh karenanya perkembangan produk perundang-undangan harus mengikuti perkembangan masyarakat, dimana dengan perkembangan masyarakat ini jenis kejahatan juga semakin meningkat, 54 salah satunya adalah kejahatan di bidang perpajakan yang mensyaratkan kewajiban pembayararan pajak oleh wajib pajak harus berdasarkan pada seluruh ketentuan mengenai nilai nominal jumlah pajak, jenis 53

Lihat, Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 31, bahwa sifat hukum pidana sebagai ultimum remedium menghendaki apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan hukum pidana sebagai sarana. 54 Lihat, Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 89, bahwa keharusan untuk memperbaharui hukum pidana disebabkan oleh perkembangan kriminalitas yang berkaitan erat dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sedang mengalami proses modernisasi.


kewajiban yang telah dibebankan, misalnya pajak penghasilan yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, kewajiban ini sering dilanggar dengan mengaburkan dan atau melakukan penipuan atas objek wajib pajak yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun korporasi. Sehingga sistem pertanggungjawaban pelaku kejahatan harus disesuaikan dengan perkembangan kejahatan yang semula menempatkan manusia sebagai subjek hukum pidana yang didasarkan atas adanya kesalahan, sebagaimana terlihat dari kata-kata dalam setiap pasal KUH Pidana, yakni ”Barang Siapa” merupakan penunjukan bahwa manusialah yang dianggap sebagai subjek hukum pidana. Kemudian pada perkembangannya korporasi dapat diminta pertanggungjawaban. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”. Sedangkan yang dimaksud dengan “badan” adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi


masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan. 55 Beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan mengatakan bahwa korporasi mempunyai sejumlah kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kepada negara idealnya akan menempatkan seorang wajib pajak untuk mengutamakan kewajibannya daripada menuntut hak-haknya. Kewajiban perpajakan memang harus diletakkan pada segi kepentingan negara. Kepentingan negara disini berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi kewajiban membayar pajak yaitu untuk menunjang penerimaan negara bagi pembiayaan dan kelangsungan pembangunan. 56 Adapun ketentuan tentang keharusan wajib pajak sehubungan dengan kewajiban perpajakan, secara umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (KUP), dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, dan Undang-Undang, Nomor 12 Tahun 1985 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan. Jadi, pada hakikatnya yang dianut secara umum adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana 55

Lihat Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 56 56 http://www.linkpdf.com/download/dl/perpajakan-.pdf, tindak pidana perpajakan, diakses tanggal 20 Desember 2010


diatur oleh KUP, tetapi secara khusus akan mengikuti ketentuan masing-masing undang-undang perpajakan yang bersangkutan. Adapun kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi berdasar Undang-Undang Perpajakan adalah: 1.

Kewajiban Mendaftarkan Diri Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah tempat wajib pajak tinggal, dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.

Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT, menandatangani dan kemudian menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak setempat, dengan batas waktu 20 hari setelah akhir masa pajak untuk SPT Masa dan 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT Tahunan.

3.

Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan SPT dengan Benar Wajib Pajak diwajibkan mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya (Pasal 4), dengan ketentuan apabila wajib pajak adalah badan. SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Sedangkan apabila SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain harus dilampiri surat kuasa khusus.

4.

Kewajiban Menyetor Pajak di Kas Negara Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui kantor pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan


Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 5.

Kewajiban Membayar Pajak Berdasarkan Perundang-undangan Kewajiban lain dari wajib pajak adalah membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanagn perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Hal ini dapat dilakukan oleh wajib Pajak yang telah menghitung, dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam surat pemberitahuan.

6.

Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan dan/atau Pencatatan Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk dijadikan dasar pengenaan pajak.

7.

Kewajiban Menaati Pemeriksaan Pajak Apabila wajib pajak diperiksa dalam rangka pemeriksaan pajak, maka ia wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau obyek yang terutang pajak, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang


dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan. 57 Melihat beberapa kewajiban yang telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa tanggungjawab pemenuhan kewajiban perpajakan terletak sepenuhnya pada diri wajib pajak dan bukan aparat pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang (self assessment). Ketentuan di bidang perpajakan merupakan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan administrasi pemungutan pajak bagi aparat perpajakan dan bagi wajib pajak sendiri, yang berisi aturan dasar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Berpedoman pada prinsip demikian, kewajiban-kewajiban perpajakan yang diatur

57

Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: a. b.

c.

d. e.

apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).


oleh Undang-Undang merupakan ketentuan umum sehingga berlaku pula bagi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang lain yang bersifat khusus. 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengatur kewajiban pajak, yaitu kewajiban melakukan pemotongan pajak. Kewajiban ini sebenarnya bukan merupakan kewajiban langsung dari wajib pajak tetapi kewajiban pihak tertentu yang terkait. Pihak-pihak itu misalnya pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan dana pensiun, dan sebagainya. Pihak-pihak yang, berkewajiban itu melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan lain dan penyetorannya ke kas negara ( Pasal 21 ayat (1)). Kewajiban perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, membebankan kewajiban tersebut kepada pengusaha dan/atau pengusaha kena pajak sebagai wajib pajak. Berbagai kewajiban dari pengusaha kena pajak berdasarkan Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1983 adalah: 1.

Kewajiban Melaporkan usahanya ke Ditjen Pajak Pengusaha yang berdasarkan ketentuan perpajakan dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya kepada Ditjen Pajak di tempat pengusaha itu bertempat tinggal atau berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, dan wajib memungut, menyetor, dan 58 58

http://www.linkpdf.com/download/dl/perpajakan-.pdf, tindak pidana perpajakan, diakses tanggal 20 Desember 2010


melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang (Pasal 3 ayat (1 )). 2.

Kewajiban Membuat Faktur Pajak Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajihan membuat faktur pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (Pasal 13). Tujuannya adalah karena Faktur Pajak merupakan bukti yang menjadi sarana mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.

3.

Kewajiban Melaporkan Perhitungan Pajak Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan perhitungan-perhitungan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 9 dan Pasal 10). Pajak yang dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, memberikan beberapa kcwajiban yang harus dijalankan oleh wajib pajak, seperti:

1.

Kewajiban Mendaftarkan Obyek Pajak dengan Mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.

2.

Kewajiban Melunasi Pajak yang Terhutang Berdasarkan SPT Pajak Terutang.

3.

Wajib pajak atau subyek pajak juga berkewajiban membayar bea meterai sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentana Bea Meterai. Wajib pajak perseorangan atau badan tidak hanya dituntut untuk memenuhi

kewajibannya saja, tetapi diberi hak dan dapat menuntut apabila ada pelanggaran


terhadap haknya. Adapun hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu: a.

b.

c.

d.

e.

Hak untuk Membetulkan Sendiri SPT Meskipun SPT sudah disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak masih mcmpunyai hak membetulkan sendiri SPT terhadap kekeliruan yang telah dibuat. Dengan syarat, Dirjen Pajak belum mengetahui adanya ketidakbenaran dalam SPT itu dan tindakan pemeriksaan belum dimulai. Hak untuk Memperoleh Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Wajib pajak mempunyai hak untuk perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan, dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Hak Memperoleh Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Hak ini timbul apabila setelah diadakan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar dengan jumlah pajak yang telah dibayar, ternyata jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari pajak yang terutang. Dengan syarat, wajib pajak tidak mempunyai utang pajak lain dan kalau ada utang maka kelebihan pembayaran itu akan diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Hak Mengajukan Keberatan dan Banding Keberatan dari wajib pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak Nihil Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan hak untuk memohon banding diajukan kepada Badan Peradilan Pajak, dalam hal wajib pajak kurang puas atas keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukannya. Hak Mengadukan Pejabat yang Membocorkan Rahasia Wajib Pajak Wajib pajak mempunyai hak untuk mengadukan pejabat pajak dan juga tenaga ahli, seperti ahli/ juru bahasa, akuntan, pengacara yang membocorkan atau mengungkapkan kerahasiaan yang menyangkut masalah perpajakan dari wajib pajak.


BAB II KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Recommend Documents