BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Pajak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Rochmad Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011) mendefinisikan: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsurunsur, yaitu: 1.
Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2.
Berdasarkan Undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3.
Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
10
11
4.
Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
B. Pengelompokan Pajak Pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga (Mardiasmo, 2011), yaitu: 1.
Menurut Golongannya a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. b.
Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2.
Menurut Sifatnya a.
Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
b.
Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3.
Menurut Lembaga Pemungutnya a.
Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
12
b.
Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
C. Fungsi Pajak Fungsi pajak digolongkan menjadi 2 oleh Suandy (2011), antara lain sebagai berikut. 1.
Fungsi Finansial (Budgeter) Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2.
Fungsi Mengatur (Regulerend) Yaitu pajak digunakan sebagai alat ukur mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.
D. Subjek Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjadi subjek pajak adalah : 1.
Orang pribadi, sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
13
3.
Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melalukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4.
Bentuk Usaha Tetap, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan
subjek pajak luar negeri, yaitu : 1.
Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari: a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu: a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau b) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. b. Subjek pajak badan, yaitu:
14
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: a)
Pembentukkannya
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. b)
Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
c)
Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
d)
Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
c. Subjek pajak warisan.
2.
Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari: a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
15
dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
E. Objek Pajak Penghasilan Berdasarkan Rusjdi (2007) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 1.
Penggantian, atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.
2.
Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3.
Laba usaha
4.
Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5.
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6.
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
16
7.
Deviden.
8.
Royalty.
9.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10.
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11.
Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12.
Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13.
Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14.
Premi asuransi.
15.
Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16.
Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
F. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2011) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu : 1.
Official Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
17
2.
Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3.
With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
G. Sistem Pembayaran Pajak Suandy (2011) dalam sistem self assesment Wajib Pajak harus menghitung,
memperhitungkan,
membayar,
dan
melaporkan
sendiri
kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Menurut Suhartono dan Ilyas (2010) UU KUP mengatur tentang : 1.
Batas waktu penyetoran masing-masing jenis pajak untuk memberikan kepastian hukum dengan pertimbangan administrasi dan pajak tersebut merupakan hak negara yang segera disetor/dibayar.
2.
Sanksi administrasi perpajakan apabila Wajib Pajak terlambat melakukan penyetoran pajak sesuai batas waktu yang ditentukan
18
dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak oleh Direktur Jendral Pajak. Sanksi tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan Wajib Pajak telah menggunakan atau meminjam uang negara yang seharusnya sudah disetor.
H. Pengertian Konsultan Pajak Berdasarkan
PMK
Nomor
PER-13/PJ/2015
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak Pasal 1 ayat 1: “Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.”
I.
Kewajiban Konsultan Pajak Kewajiban konsultan pajak menurut PMK Nomor PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak pasal 17 adalah : 1.
Memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.
Mematuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.
19
3.
Mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan.
4.
Menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak.
5.
Memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan data diri Konsultan Pajak dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud.
6.
Memberikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat konsultan pajak berhimpun paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan Pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan
Pajak
tempat
konsultan
pajak
berhimpun
dengan
melampirkan fotokopi surat keputusan keanggotaan pada Asosiasi Konsultan Pajak yang baru yang telah dilegalisisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak.
J.
Hak Konsultan Pajak Berdasarkan
PMK
Nomor
PER-13/PJ/2015
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Konsultan Ketentuan Pajak pasal 16 konsultan pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahlian sebagaimana tercantum dalam izin praktik yang dimilikinya, sebagai berikut:
20
1.
Konsultan pajak dengan izin praktik tingkat A hanya dapat memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
2.
Konsultan pajak dengan izin praktik tingkat B hanya dapat memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada wajib pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai
persetujuan
penghindaran
pajak
berganda
dengan
Indonesia. 3.
Konsultan pajak dengan izin praktik tingkat C dapat memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan
dalam
melaksanakan
hak
dan
memenuhi
kewajiban
perpajakannya.
K. Teguran Tertulis Konsultan Pajak Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk memberikan teguran tertulis kepada konsultan pajak berdasarkan PMK Nomor PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak pasal 20 ayat 1 dalam hal konsultan pajak melakukan tindakan sebagai berikut:
21
1.
Tidak mematuhi kode etik konsultan pajak dan/atau standar profesi konsultan pajak.
2.
Memberikan jasa konsultasi tidak sesuai dengan tingkat keahliannya.
3.
Tidak
memenuhi
satuan
kredit
pengembangan
profesional
berkelanjutan. 4.
Tidak menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak.
5.
Tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan konsultan pajak.
6.
Tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik.
7.
Tidak memberikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat konsultan pajak berhimpun paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan Pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak tempat konsultan pajak berhimpun.
L. Konsultan Pajak Bagi Pemerintah Menurut Budileksmana (2000) dengan melihat dasar pedoman kegiatan kerja profesi Konsultan Pajak dan dasar pedoman kerja Direktorar Jenderal Pajak adalah sama-sama mengatur tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dikatakan bahwa Konsultan Pajak adalah mitra Direktorat Jenderal Pajak.
22
Selain itu, manfaat lain adanya Konsultan Pajak bagi pemerintah antara lain: 1.
Konsultan
harus
ikut
menyadarkan
wajib
pajak
agar
patuh
melaksanakan kewajiban perpajakannya yang merupakan kewajiban pengabdian kepada negara dan dalam ikut menjamin kelangsungan pembangunan nasional. 2.
Konsultan pajak juga ikut mengusahakan terciptanya iklim perpajakan nasional yang lebih sehat dengan melakukan kontrol sosial yaitu meneliti apakah aparat pajak dalam menuntut hak penerimaan negara sektor pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3.
Konsultan Pajak diharapkan dapat ikut meningkatkan kualitas mutu pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.
M. Konsultan Pajak Bagi Wajib Pajak Berdasarkan Budileksmana (2000) pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem self assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan yang lebih besar untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Manfaat Konsultan Pajak bagi wajib pajak berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain: 1.
Memberikan jasa tax compliance audit.
23
2.
Membantu wajib pajak dalam membuat perhitungan pajaknya yang harus dibayar dan sekaligus memberikan pengarahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai laporan tahunannya yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
3.
Memberikan konsultasi dalam masalah perpajakan yang dihadapi wajib pajak Manfaat Konsultan Pajak bagi wajib pajak berkaitan dengan
mendapatkan hak perpajakannya, antara lain: 1.
Membantu mengusahakan terciptanya iklim yang lebih sehat dalam bidang perpajakan agar wajib pajak merasakan adanya kepastian hukum dalam masalah perpajakannya.
2.
Menjembatani hubungan antara wajib pajak dan aparat pajak yang pada umumnya dewasa ini wajib pajak merasakan masih ada rasa ketakutan dalam menghadapi aparat pajak.
3.
Memperjuangkan dipenuhinya hak wajib pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan.
N. Penelitian Terdahulu Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sejenis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan informasi dalam pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Budileksmana (2000) dengan judul “Manfaat dan Peranan Konsultan Pajak dalam Era Self Assessment
24
Perpajakan” berkesimpulan bahwa dalam kaitan tugas profesi konsultan pajak seakan-akan terdapat suatu konflik kepentingan, yang mana di satu sisi harus sepenuhnya membantu wajib pajak dalam masalah perpajakannya, tetapi disisi lain juga harus membantu pemerintah ikut serta mengamankan penerimaan pajak.
