PERTEMUAN 4 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DI INDONESIA
• Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat ketetapan pajak berupa ; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) • Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
1
a). Fungsi SKPKB 1). Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT nya 2). Sarana untuk mengenakan sanksi 3). Alat untuk menagih pajak b). Syarat dikeluarkan 1). Hasil pemeriksaaan atau keterangan lain teryata terdapat jumlah pajak kurang bayar 2). SPT tidak disampaikan pada waktunya 3). Kewajiban pembukuan /Pencatatan tidak dilaksanakan
c).Sanksi Administrasi • 1). Jika disebabkan Poin b).1). maka besar jumlah kurang bayar ditambah denda 2% sebulan (max 24 bulan) dari saat terhutangnya pajak • 2). Jika disebabkan alasan poin b). 2). Maka sanksinya 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dlm 1 tahun pajak d). Jangka waktu penerbitan adalah 5 th setelah saat terutang pajak atau masa pajak berakhir. Jika lebih dari 5 th maka SKPKB dapat diterbitkan dengan bunga sebesar 48% dari pajak yang tidak atau kurang bayar
2
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. a). Fungsi SKPKBT 1). Sebagai koreksi atas ketetapan pajak sebelumnya 2). Sarana untuk mengenakan sanksi 3). Alat untuk menagih pajak b). Syarat pengeluaran Jika berdasarkan data baru atau data yang semula belum terungkap menyebabkan Pajak terutang dalam SKPKB yang lalu kurang bayar c). Sanksi Sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % dari jumlah kekurangan pajak.
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) SKPLB Surat keputusan yang menentukan jumlah kredit pajak lebih besar dari proyek yang terutang atau seharusnya tidak terutang. a). Fungsi SKPLB Sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. b). Syarat dikeluarkan : Jumlah kredit/pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.
3
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak/pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Dikeluarkan bila hasil pemeriksaan Dirjen Pajak jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah kredit pajak adalah sama
Surat Tagihan Pajak (STP) Surat untuk melakukan tagihan pajak / sanksi administrasi berupa bunga / denda. Fungsi : a). Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang SPT wajib pajak. b). Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda c). Alat untuk menagih pajak Sanksi administrasi STP adalah sebesar 2% perbulan dan maksimal 24 bulan
4
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak a. Hak Wajib Pajak 1). Mengajukan surat keberatan dan surat banding 2). Menerima tanda bukti pemasukan SPT 3). Melakukan pembetulan SPT 4). Mengajukan penundaan SPT 5). Mengajukan pengangsuran pembayaran 6). Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak 7). Mengajukan permohonan penghapusan pajak 8). Memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajibannya.
b. Kewajiban Wajib Pajak 1). Mendaftar untuk mendapatkan NPWP 2). Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar 3). Mengisi SPT 4). Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan a). Wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan b). Wajib pajak diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan tetapi harus membuat pencatatan.
5
Pembukuan dan Pencatatan harus dilakukan dengan : a). Diselenggarakan di Indonesia dan dengan Itikad baik b). Menggunakan huruf latin dan angka Arab. c). Satuan uang Rupiah dan uang asing yang diijinkan Menkeu d). Dalam bahasa Indonesia dan Asing yang diijinkan Menkeu e). Diselenggarakan dengan taat azas baik accrual basis maupun cash basis Cat : Pembukuan dan pencatatan harus disimpan dalam waktu 10 tahun
Sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan adalah berupa pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. Pemeriksaan a. Pengertian : Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data/keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. b. Tujuan Pemeriksaan 1). Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 2). Melaksanakan ketentuan peraturan UU perpajakan
6
c. Prosedur Pemeriksaan 1). Petugas pemeriksa harus dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan 2). Wajib pajak diperiksa harus dapat bekerja sama dengan petugas dengan memberikan pembukuan,keterangan dan data-data lain untuk keperluan pemeriksaan 3. Dirjen Pajak berhak melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu.
• Penyidikan • Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi, menemukan tersangka dan besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan • Petugas Penyidik adalah Pegawai dari lingkungan Dirjen pajak yang diangkat oleh menteri kehakiman Daluwarsa Penagihan Pajak Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampui waktu 5 th. Sejak diterbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SKP, SKK, dll
7
SOAL LATIHAN TUTUP BUKU
Latihan Soal : 1. Sangsi atas terlambatnya pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar adalah : a. 2% sebulan kekurangan pajak yang belum dibayar maksimum 24 bulan b. 100% dari PPN yang kurang atau belum dibayar c. Kenaikan 50% dari PPh 25 yang kurang atau tidak dibayar d. a, b, dan c benar e. a, b, dan c salah
8
2. Berikut ini mana yang benar : a. SKPKBT berfungsi sebagai indentitas wajib pajak b. SKPKB terbit karena terjadi lebih bayar atas pajak c. SKPN terjadi jika jumlah pokok pajak sama dengan jumlah kredit pajak d. STP digunakan untuk mengajukan keberatan atas pajak e. SKPLB terbit karena terjadi kurang bayar atas pajak 3. Apa yang dilakukan oleh KPP apabila Wajib pajak PT. BSR tidak membayar pajak ditambah sangsi pada saat jatuh tempo dan setelah ditegur tidak juga membayar utang pajaknya ? a. STP b. Penagihan dengan surat paksa c. SSP d. Surat ketetapan pajak ditambah dua kali lipat e. SPT dan sanksinya
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dapat diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak dalam jangka waktu : a. 6 tahun d. 11 tahun b. 12 tahun e. 15 tahun c. 10 tahun 5. SKPKB PPh Badan tahun 2009 atas nama PT. Cenia terbit tgl 10 Januari 2009 dengan tgl jatuh Tempo pembayaran 9 Februari 2009 sebesar Rp. 100.000.000, PT. Cenia melunasi SKPKB tersebut tgl 18 februari 2009. Berapakah STP Bunga penagihan : a. Rp. 2.300.000 d. Rp. 2.400.000 b. Rp. 2.200.000 e. Rp. 2.600.000 c. Rp. 2.000.000
9
