Dasar-dasar Perpajakan Oleh Ruly Wiliandri, SE., MM
Definisi Pajak Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Menurut Dr. Rochmat Soemitro, SH).
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment.
Ciri yang melekat pada pajak: 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai publik investment.
Pungutan lain selain pajak: 1. Bea Meterai adalah pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda meterai ataupun benda lain. 2. Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas barang yg dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan.
Bea Keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. 3. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang ttt. Ex: tembakau, gula ,bensin, dll. 4. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Ex: parkir, pasar, jalan tol, dll.
5. Iuran adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.
Fungsi pajak: 1.
2.
Fungsi budgeter (sumber keuangan negara) Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dana bagi pemerintah suatu negara untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Ex: PPh, PPN, PPnBm, PBB, dll. Fungsi reguler (pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, kegiatan ekonomi, serta mencapai tujuan ttt di luar bidang keuangan. Ex: PPnBM, Tarif pajak progresif, tarif pajak ekspor sebesar 0%.
Pembagian Hukum Pajak 1. Hukum pajak materiil adalah norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. (timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak).
2. Hukum Pajak Formil adalah peraturan mengenai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan, yang memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak).
Teori yang mendukung pemungutan pajak: 1. 2. 3. 4. 5.
Teori Asuransi Teori Kepentingan Teori Gaya Pikul Teori Kewajiban Pajak Mutlak Teori Asas Gaya Beli
Jenis Pajak: 1. Menurut golongan, dibagi 2 yaitu: a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Ex: PPh
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Ex: PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yangg menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).
Unsur penentuan pajak langsung dan pajak tidak langsung: 1. Penanggungjawab Pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak 2. Penanggung Pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya. 3. Pemikul Pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.
Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, maka masuk pajak langsung. Tetapi jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka masuk pajak tidak langsung.
2. Menurut Sifat, dikelompokkan 2 yaitu: a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Ex: PPh melihat pada status perkawinan wajib pajak, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya.
b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak). Ex: PPN, PPnBM, PBB.
3. Menurut Lembaga Pemungut, dibagi dua yaitu: a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Ex: PPh, PPN, PPnBm, BPHTB. b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Ex: Pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak PDAM. Pajak kabupaten atau kota seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir.
Tata Cara pemungutan pajak: 1. Stelsel Pajak, ada tiga yaitu: a. Stelsel Nyata (Riil) adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (PPh objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
b. Stelsel Anggapan (Fiktif) adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan oenghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada tahun berjakan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. c. Stelsel Campuran adalah pengenaan pajak berdasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Stelsel anggapan dikenakan pada awal tahun, dan stelsel nyata dikenakan pada akhir tahun.
Jika stelsel nyata > stelsel anggapan, maka wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Jika stelsel nyata < stelsel anggapan, maka kelebihan pajak dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya.
2. Asas Pemungutan Pajak, ada tiga yaitu: a. Asas Domisili (Asas tempat tinggal) menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. b. Asas Sumber yang menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
c. Asas Kebangsaan yang menyatakan bahwa pegenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan Pajak, meliputi: a. Official Assessment System memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. b. Self Assessment System memberi kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri junlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
c. With Holding System Memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Timbulnya Utang Pajak: Berkaitan dengan: 1. Pembayaran pajak 2. Memasukkan surat keberatan 3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa 4. Menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, dll 5. menentukan besarnya denda atau sanksi administrasi lainnya.
Ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak: 1. Ajaran Materiil Yang menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Sesuai dengan penerapan Self Assessment System. 2. Ajaran Formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Sesuai dengan penerapan official assessment system.
Berakhirnya utang pajak: 1. 2. 3. 4.
Pembayaran/pelunasan Kompensasi Daluwarsa Pembebasan/penghapusan
Tarif pajak: 1. Tarif tetap Sistem pajak yg persentasi pungutan pajaknya jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Ex: Bea Meterai 2. Tarif proporsional adalah persentasi pungutan pajak yg tetap besarnya terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak maka semakin besar pula pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Ex: PPN, PPh pasal 26, PPh pasal 23, dll
3. Tarif progresif (meningkat) adalah tarif berupa persentase ttt yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Ada 3 tarif progresif, yaitu: a. Tarif Progresif-proporsional adalah tarif berupa persentase ttt yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak dan persentase tersebut adalah tetap.
b. Tarif Progresif-Progresif adalah tarif berupa persentase ttt yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat. c. Tarif Progresif- Degresif adalah tarif berupa persentase ttt yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut semakin menurun.
d. Tarif Degresif (Menurun) adalah tarif berupa persentase ttt yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
