DASAR PERPAJAKAN. Oleh Iwan Sidharta, MM

DASAR PERPAJAKAN Oleh Iwan Sidharta, MM.

Dasar-Dasar Perpajakan kontribusi kepada negara oleh WP, bersifat memaksa berdasarkan UU, digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Definisi Fungsi

Teori Pajak

Karakteristik •Iuran/kewajiban •Sebagian kekayaan rakyat •Bersifat wajib •Berdasarkan UU •Dipungut oleh negara •Pengeluaran pemerintah •Anggaran dan mengatur

Syarat Pengelompokan PAJAK

Hukum Pajak

Kedudukan

Tarif Timbul&Hap us Pajak Hambatan

•Pajak Langsung; (Pajak Penghasilan) •Pajak Tidak Langsung; (PPN) Cara Pemungutan •Pajak Pusat; (Pajak Penghasilan) •Pajak Daerah •Pajak Provinsi; (Pajak Kendaraan Bermotor) •Pajak Kabupaten/Kota; (Pajak Hotel) I_Sidh.1

Dasar-Dasar Perpajakan 1) 2) 3) 4) 5)

Teori Asuransi Teori Kepentingan Teori Daya Pikul Teori Bakti Teori Daya Beli

Teori Pajak PAJAK Hukum Pajak

a) b) c) d) e)

f) 1) 2)

1)

Hukum Perdata Hukum Publik 1) Hukum Pajak 2) Hukum Tata Negara 3) Hukum Tata Usaha 4) Hukum Pidana Hukum Pajak 1) Pajak Materil 2) Pajak Formil

Definisi Fungsi Syarat Kedudukan Timbul & Hapusnya Pajak Hambatan

UU Peraturan

Karakteristik 1. Iuran wajib 2. Berdasarkan UU 3. Oleh Negara 4. Untuk Rakyat Pengelompokan 1. Golongan 2. Sifat 3. Pemungut Pemungutan 1. Stelsel Pajak 2. Asas 3. Sistem Tarif 1. Sebanding 2. Tetap 3. Progresif 4. Degresif

Sanksi

I_Sidh.2

Pengertian Pajak Undang-Undang N0. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidharta I_Sidh.3

Definisi Hukum Pajak Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah, sebagai pemungut pajak (fiskus) dengan rakyat, sebagai pembayar pajak.


Cakupan Hukum Pajak • • • •

Subjek Pajak dan Wajib Pajak. Objek Pajak. Kewajiban pajak terhadap pemerintah. Timbul dan hapusnya hutang pajak.

• Cara penagihan pajak.

• Cara mengajukan keberatan dan banding. Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidharta I_Sidh.5

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak • Timbulnya Utang Pajak – Secara Formil • Akibat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus

– Secara Materiil • Akibat berlakunya Undang-Undang mengenai Perpajakan

• Hapusnya Utang Pajak – – – –

Pembayaran Kompensasi Daluarsa Pembebasan dan penghapusan


Sistem Pemungutan Pajak • Official Assesment System sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada petugas pajak atau pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

• Self Assesment System sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

• With Holding System sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (konsultan)

I_Sidh.7

Tarif Pajak • Tarif Tetap. Tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya dasar perhitungan pajak.

• Tarif Sebanding. Tarif dengan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap beberapapun besarnya dasar perhitungan pajak.

• Tarif Mengikat (Progresif). Tarif yang persentasenya akan semakin besar sejalan dengan meningkatnya dasar perhitungan pajak.

• Tarif Menurun (Degresif). Tarif yang dasar pengenaanya semakin menurun sejalan dengan meningkatnya dasar perhitungan pajak.

I_Sidh.8

Penggolongan Pajak Langsung Golongan

Tidak Langsung Pusat

Pajak

Pemungut Daerah Subjektif

Sifat Objektif

I_Sidh.9

Pengelompokan Pajak • Menurut Golongan – Pajak Langsung; contohnya Pajak Penghasilan – Pajak Tidak Langsung; contohnya Pajak Pertambahan Nilai

• Menurut Sifat – Pajak Subjektif; contohnya Pajak Penghasilan – Pajak Objektif; contohnya Pajak Pertambahan Nilai

• Menurut Lembaga Pemungut – Pajak Pusat; contohnya Pajak Penghasilan – Pajak Daerah • Pajak Provinsi; contohnya Pajak Kendaraan Bermotor • Pajak Kabupaten/Kota; contohnya Pajak Hotel

I_Sidh.10

Cakupan Perpajakan • • • • • • • • •

Penjelasan Umum Mengenai Perpajakan. Penghasilan Neto PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 24 PPh Pasal 25 PPN dan PPnBM PBB dan BPHTB


Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial Tujuan Akuntansi Komersial • Menyediakan laporan & informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambil keputusan. Pajak • Menyajikan laporan ekuangan & informasi lain (tax compliance) kepada administrasi pajak. • UU Pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi I_Sidh.12

Lembaga Pembuat Ketentuan • • • • • •

Metode, prosedur dan teknik akuntansi dipengaruhi hukum pajak berdasarkan : UU Perpajakan Peraturan pemerintah Keputusan Presiden Keputusan Menteri Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada ketentuan akuntansi perpajakan seperti : Majelis pertimbangan pajak, peradilan tata usaha negara, peradilan pidana, dan lembaga peradilan lainnya. I_Sidh.13

Konsep Dasar Akutansi • Konsep dasar akuntansi berlaku umum Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial meliputi : • Accrual Basis : pengakuan transaksi saat terjadi, dilaporkan pada periode tsb. • Going Concern : mengasumsikan aktivitas perusahaan akan tetap berlangsung terus. I_Sidh.14

Tujuan pelaporan keuangan perpajakan Menyajikan informasi sebagai bahan menghitung Penghasilan Kena Pajak, terutama dalam sistem self assesment sebagai laporan pertangungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terhutang bagi setiap Wajin Pajak.

I_Sidh.15

Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan fiskal • Laporan Keuangan bersifat historis • Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaanestimasi dan berbagai pertimbangan • Lebih mengutamakan hal yang material (tanpa mengurangi kelengkapan materi) I_Sidh.16

Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan fiskal (cont…) • Laporan keuangan terutama menekankan makna ekonomis (substansi) setiap transaksi (tanpa, dalam kondisi tertentu, memperhatikan bentuk yuridis formalnya). • Terdapatnya alternatif yang dapat digunakan mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar WP. • Informasi kualitatif, sedangkan fakta (yang tidak mendasar) yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya dikesampingkan. I_Sidh.17

Rekonsiliasi • Rekonsiliasi dilakukan untuk menghilangkan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang berdasarkan SAK dan laporan keuangan fiskal yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. • Perbedaan antara laba akuntansi pada laporan keuangan komersial dengan penghasilan kena pajak pada laporan keuangan fiskal dapat diidentifikasi sebagai perbedaan tetap dan perbedaan temporer. I_Sidh.18

Rekonsiliasi ..(cont..) • Disebut perbedaan perrnanen karena akumulasi perbedaan tersebut akan tetap ada sampai waktu yang tidak terhingga. • Sedangkan dalam perbedaan temporer akan terjadi saling eliminasi antar tahun-tahun fiskal, sehingga tidak ada perbedaan lagi.

I_Sidh.19

Perbedaan Permanen • Perbedaan permanen adalah perbedaan yang timbul dari penyisihan khusus, atau pernbatasan yang diinginkan atau diisyaratkan, oleh peraturan hukum (pajak), karena alasan-alasan : – ekonomis, – politik, atau – administratif, yang tidak ada perhitungan laba bersih akuntansi.

kaitannya

dengan

I_Sidh.20

Wasalam

Terima Kasih

I_Sidh.21

PEMBUKUAN

I_Sidh.22

DASAR PERPAJAKAN. Oleh Iwan Sidharta, MM

Recommend Documents