BAB I DASAR-DASAR PERPAJAKAN
A. Nomor Topik
: 01
B. Judul
: Dasar – Dasar Perpajakan
C. Jam/Minggu
: 4 jam
D. Tujuan
: Memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar
mahasiswa
mengetahui
pengertian-
pengertian, konsep –konsep dasar, dasar hukum tentang Perpajakan yang berlaku di Indonesia E. Deskripsi
: Dosen memberikan penjelasan tentang sejarah perpajakan, definisi pajak,retrebusi, sumbangan, dasar
hukum
pajak,
teori
dan
sistem
pemungutan pajak. F. Manfaat/Kegunaan
: Mahasiswa
dapat
perkembangan
memahami
perpajakan,
sejarah pengertian-
pengertian dasar perpajakan, dasar hukum pajak, teori dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. G. Uraian materi 1. Sejarah Perkembangan Perpajakan Indonesia Sejarah perkembangan perpajakan di Indonesia dapat dibedakan dalam dua periode, yaitu: a. Sejarah sebelum tahun 1983 (sebelum berlaku UU Pajak Nasional) Sebelum berlaku undang-undang pajak nasional pajak belum merupakan pungutan tapi merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada pengusaha/raja dalam memelihara kepentingan negara seperti; menjaga keamanan, membuat sarana umum dan membiayai pegawai kerajaan. Sedangkan setorannya dapat dilakukan dengan penyetoran uang tunai (orang kaya) dan dengan tenaga (untuk orang miskin) b. Sejarah setelah tahun 1983 (setelah berlaku UU Pajak Nasional) 1. Undang-undang Pajak tahun 1983
Tim KBK-Hukum Pajak/MKK-26005/SMT II
2
Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi a) UU No. 6 Tahun 1983 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) b) UU No. 7 Tahun 1983 ( Pajak Penghasilan) c) UU No. 8 Tahun 1983 (PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah) d) UU No. 12 Tahun 1985 ( Pajak Bumi dan Bangunan) e) UU No. 13 Tahuan 1985 ( Bea materai) 2. Undang-undang Pajak tahun 1994 a) UU No. 9 Tahun 1994 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) b) UU No. 10 Tahun 1994 ( Pajak Penghasilan) c) UU No. 11 Tahun 1994 (PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah) d) UU No. 12 Tahun 1994 (Pajak Bumi dan Bangunan ) e) UU No. 13 Tahuan 1985 ( Bea materai) 3. Undang-undang Pajak tahun 2000 a) UU No. 16 Tahun 2000 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) b) UU No. 17 Tahun 2000 ( Pajak Penghasilan) c) UU No. 18 Tahun 2000 (PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah) d) UU No. 19 Tahun 2000 (Pajak Bumi dan Bangunan) e) UU
No.
20
Tahun
2000
(Bea
Perolehan
Hak
atas
Tanah
bangunan/BPHTB) f) UU No. 13 Tahuan 1985 ( Bea materai) 4. Undang-undang Pajak setelah tahun 2000 a) UU No. 28 Tahun 2007 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) b) UU No. 36 Tahun 2008 ( Pajak Penghasilan) c) UU No. 42 Tahun 2009 (PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah) d) UU No. 28 Tahun 2009 (Pajak dan Retribusi Daerah)
2. Definisi Pajak, Retrebusi dan Sumbangan a. Definisi Pajak Menurut UU No. 28 Tahun 2007 (Pasal 1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
Tim KBK-Hukum Pajak/MKK-26005/SMT II
3
Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapat Para Ahli : Iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrafrestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut mengandung beberapa pengertian, yaitu : 1) Iuran rakyat kepada kas negara a) yang berhak memungut adalah negara b) iuran berupa uang 2) Berdasarkan undang-undang a) pemungutan
berdasarkan
undang-undang
dan
peraturan
yang
mengikatnya b) pemungutan dapat dipaksakan 3) Tanpa jasa timbal secara langsung Tidak dapat secara langsung dinikmati/ditunjukkan imbalan pembayaran pajak dari masyarakat ke negara. 4) Digunakan untuk membiayai RT negara Iuran digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pembangunan yang bersifat untuk masyarakat luas.
b. Definisi Retrebusi Iuran yang mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi (manfaatnya dirasakan secara langsung) seperti pembayaran uang kuliah, karcis hiburan, karcis parkir dan lain-lain. c. Sumbangan Iuran yang diberikan seseorang dengan kontraprestasi dinikmati oleh kelompok tertentu, seperti sumbangan bencana alam (gempa, banjir, kekeringan dan lainlain) 3. Dasar Hukum Pajak a. Kedudukan Hukum Pajak (Prof. Rochmart Soemitro, SH) Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :
Tim KBK-Hukum Pajak/MKK-26005/SMT II
4
Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi 1) Hukum Perdata (mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya) 2) Hukum Publik (mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat) seperti : a) Hukum Tata Negara b) Hukum Tata Usaha c) Hukum Pajak d) Hukum Pidana b. Fungsi Pajak 1) Fungsi Budgetair Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. 2) Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, seperti dikenakan tarif yang tinggi terhadap minuman keras.
4. Teori Pemungutan Pajak a. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan. b. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan. Semakin tinggi kepentingan seseorang kepada negara maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar. c. Teori Gaya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya artinya pajak harus dibayar dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu : 1) Unsur Obyektif dengan melihat penghasilan yang dimiliki seseorang
Tim KBK-Hukum Pajak/MKK-26005/SMT II
5
Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi 2) Unsur Subyektif dengan melihat besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Keterangan
Tuan Putu
Tuan Made
Penghasilan
5.000.000,00
5.000.000,00
Status
K/3
TK
Secara obyektif (berdasarkan penghasilan) pajak yang harus dibayar adalah sama (besarnya penghasilan X tarif). Secara subyektif (besarnya kebutuhan) Tuan Putu membayar pajak lebih kecil karena kebutuhan material yang harus dipenuhi lebih besar. d. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban. e. Teori Azas Daya Beli Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan.
5. Tata Cara Pemungutan Pajak a. Stelsel Pajak 1. Stelsel Nyata (Riel stelsel) Pemungutan pajak didasarkan atas obyek (penghasilan nyata) sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan : pajak yang dikenakan lebih realistis Kelemahan : perhitungan pajak dilakukan pada akhir periode 2. Stelsel Anggapan (Fictive stelsel) Pemungutan pajak berdasarkan anggapan yang diatur dengan undangundang Penghasilan dalam suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.
Tim KBK-Hukum Pajak/MKK-26005/SMT II
6
Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi Kebaikan : pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir periode. Kelemahan : pajak yang harus dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. 3. Stelsel Campuran Perhitungan pajak pada awal tahun berdasarkan stelsel anggapan dan perhitungan
pajak
pada
akhir
tahun
berdasarkan
keadaan
yang
sesungguhnya. b. Azas Pemungutan Pajak 1. Azas Domisili (Azas tempat tinggal)/ WP Dalam Negeri Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilannya berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. 2. Azas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP. 3. Azas Kebangsaan /WP Luar Negeri Pajak dikenakan kepada setiap orang yang bukan berkembangsaan Indonesia yang tinggal di Indonesia.
c. Sistem Pemungutan Pajak 1. Official Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP, ciricirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus b) WP bersifat pasif c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus. 2. Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, ciri-cirinya:
Tim KBK-Hukum Pajak/MKK-26005/SMT II
7
Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak b) WP bersifat aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3. With Holding System Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus bukan WP) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. 6. Tarif Pajak a. Tarif Sebanding (Proporsional) Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak. b. Tarif Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap, seperti tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00 c. Tarif Progresif Tarif berupa persentase yang semakin tinggi bila jumlah yang dikenai pajak semakin tinggi pula. Tarif progresif dapat dibedakan menjadi : -
Tarif progresif – progresif
-
Tarif progresif – tetap
-
Tarif progresif – degresif
Contoh : Tarif pajak Penghasilan Pasal 17 (UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan) Penghasilan Perorangan
Tarif
Penghasilan Badan
Tahun
0
sampai 50 juta
5%
Tarif Tetap : 28 %
2009
‘> 50 sampai 250 juta
15%
Tarif Tetap : 25 %
‘> 250 sampai 500 juta
25%
Aturan Tambahan Pasal 31 E
Di atas 500 juta
30%
2010
.
d. Tarif Degresif
Tim KBK-Hukum Pajak/MKK-26005/SMT II
8
Politeknik Negeri Bali – Jurusan Akuntansi Tarif berupa persentase yang semakin kecil bila jumlah yang dikenai semakin besar. H. Rangkuman Sejarah perkembangan perpajakan di Indonesia dibagi dua periode yaitu : periode sebelum berlaku UU Pajak Nasional (sebelum tahun 1983) dan setelah berlaku UU Pajak nasional (setelah tahun 1983). Pajak merupakan iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Retrebusi merupakan iuran yang mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi (manfaat secara langsung) dan sumbangan merupakan iuran yang diberikan seseorang dengan kontraprestasi dinikmati oleh kelompok tertentu. Sistem pemungutan pajak ada tiga jenis, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan With Holding System. Sedangkan jenis tarif terdiri dari : tarif sebanding (proporsional), tarif tetap, tarif progresif dan tarif degresif.
I. Kepustakaan Undang-Undang Perpajakan Mardiasmo, 2011 , Perpajakan , Edisi Revisi, Andi Yogyakarta
Tim KBK-Hukum Pajak/MKK-26005/SMT II
