BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Indonesia merupakan Negara hukum salah satu hukum yang harus ditaati oleh warga masyarakat yaitu hukum pajak. Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia dan berbagai Negara lainnya. Pendapatan Negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam konstribusinya melakukan kewajiban perpajakan. Indonesia memilih menggunakan Self Assessment System dalam pemungutan pajak, dimana sistem ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan serta melaporkan pajak terhutangnya. Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah mudah karena masyarakat harus memahami pajak dan cara-cara perhitungannya maupun dalam penyetorannya, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang perpajakan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak maupun tata cara perhitungan pajak. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) yaitu pajak adalah konstribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau
1
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kewajiban yang harus dijalankan salah satunya adalah membayar pajak bagi mereka yang telah mempunyai penghasilan melebihi penghasilan tidak punya pajak dengan memenuhi syarat perpajakan yaitu harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak akan bergantung pada ketentuan siapa yang dijadikan subjek pengenan pajak penghasilan terhutang. Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan terhadadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga dan jika istri menghendaki untuk menjalakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri maka penggabungan tersebut tidak dilakukan. Dengan demikian peraturan itu memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak wanita kawin untuk menentukan status perpajakannya. Penentuan status bagi Wajib Pajak wanita kawin tersebut menunjukan adanya perkembangan dalam pemberian hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib pajak wanita kawin,
2
maka hal tersebut juga mengupayakan untuk menyamakan kedudukan pria dan wanita kawin dalam perpajakan. Dari latar belakang yang telah di uraikan tersebut, maka pokok permasalahannya adalah “Bagaimanakah perhitungan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak wanita kawin, apabila penghasilannya dipisah atau digabung dengan penghasilan suami dan manakah yang lebih baik digunakan bagi wanita kawin?”.
1.2
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu. 1) Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak wanita kawin, apabila penghasilannya dipisah atau digabung dengan penghasilan suami. 2) Untuk mengetahui perbandingan yang lebih baik digunakan bagi wanita kawin
1.3
Kegunaan Penelitian 1) Kegunaan Teoretis Secara teoretis ,penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peningkatkan mutu pendidikan di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan dalam satu tahun pajak.
3
2) Kegunaan Praktis Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi wajib pajak untuk memperdalam skill atau keterampilan mahasiswa di dalam bidang perpajakan serta mampu mengaplikasikan perhitungan besarnya pajak terhutang
1.4
Sistematika Penulisan Agar lebih mudah dalam pembahasan materi yang ada di dalam Tugas Akhir Studi ini, maka sistematika penulisan laporan ini dapat disajikan sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,tujuan, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka Bab ini memuat tentang landasan teori yang mendukung pembahasan
penelitian
dalam
menganalisis
masalah
meliputi teori-teori mengenai pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia, pengertian pajak penghasilan, subjek dan objek pajak penghasilan, dan menghitung pajak penghasilan tahun pajak yang penghasilannya dipisah atau dikgabung dengan penghasilan suami.
4
Bab III
Metode Penelitian Bab ini menguraikan lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini berisikan gambaran umum daerah/deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan yang berisi simpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dapat ditarik simpulan yang berguna bagi wajib pajak di masa mendatang.
5
