BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti : (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melakukan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Menurut Chaizi Nasucha, pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Patut disyukuri bahwa
1
2
perkembangan perpajakan Nasional kita mengarah kepada sistem yang lebih baik melalui kebijakan modernisasi perpajakan di semua lini birokrasi dan sistem teknologi informasi. Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepuasan Wajib Pajak. Tingkat kepuasan Wajib Pajak ini dapat tercermin dalam ketetapan waktu dalam menyampaikan SPT, berkurangnya denda atau penalty atas keterlambatan pembayaran angsuran pajak karena kesulitan pengisian formulir, dan pada akhirnya kepuasan Wajib Pajak (WP) akan berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan membayar pajak dan penerimaan pajak. Sistem Modernisasi administrasi perpajakan menurut Direktorat Jendral Pajak ditandai dengan pengorganisasian Kantor Pajak berdasarkan fungsi bukan berdasarkan jenis pajak, seperti pada Kantor Pajak Paripurna. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan dan kekuasaan. Selain itu, sistem administrasi pada kantor modern menggunakan teknologi informasi sehingga meningkatkan keefisienan. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, disusun SOP
(Standard
Operating
Procedure)
untuk
masing-masing pekerjaan.
Modernisasi pajak juga menyediakan e-Registration untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, e-SPT untuk aplikasi laporan, sehingga menjadi paperless dan e-Filing untuk penyampaian SPT melalui sistem online dan real time. Menurut
Kementrian
Keuangan
Aplikasi
e-SPT atau
disebut
dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.
3
Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut:
Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket
Data perpajakan terorganisir dengan baik
Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
Menghindari pemborosan penggunaan kertas Sedangkan E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian
Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id ) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Secara
umum,
penyampaian
SPT
atau
penyampaian
Pemberitahuan
Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui E-filing diatur melalui Peraturan
Dirjen
PENERIMAAN
Pajak DAN
Nomor
PER-26/PJ/2012
PENGOLAHAN
SURAT
tentang TATA
CARA
PEMBERITAHUAN
TAHUNAN. Secara khusus, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui E-filing pada situs
4
Direktorat Jenderal Pajak diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara
e-Fling
Melalui
Website
Direktorat
Jenderal
Pajak
(www.pajak.go.id) tanggal 23 Desember 2011 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru, Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) Untuk mengimplementasikan konsep perpajakan modern melalui KPP modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan maka, Direktorat Jendral Pajak mengubah struktur organisasinya, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Setelah adanya reformasi perpajakan Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dengan demikian Wajib Pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya. Pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap (one stop service) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan di KPP Pratama. Dengan model KPP Modern seperti diuraikan di atas
5
diharapkan DJP dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakan. Untuk mensukseskan pelayanan prima tersebut DJP telah menyiapkan pelayanan yang baik pada setiap KPP Pratama sehingga perbaikan infrastruktur menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang baik yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban
perpajakannya
sehingga
mampu
meningkatkan
penerimaan negara dari sektor pajak. Adanya modernisasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak, jelas terlihat perbedaannya dengan adanya perubahan dari struktur organisasi. Beberapa seksi seperti seksi PPh Badan, seksi PPh Orang Pribadi, seksi PPh 21, dan seksi PPN & PTLI,
setelah
diberlakukannya
modernisasi
mulai
ditiadakan.
Selain
ditiadakannya beberapa seksi lama yang telah terbentuk juga dibentuk beberapa seksi baru yaitu seksi Pemeriksaan, seksi Ekstensifikasi Perpajakan juga, seksi Pengawasan dan konultasi. Sebelum terjadinya modernisasi di Kantor Pelayanan Pajak, setiap Wajib Pajak yang mengalami kesulitan atas suatu pajak tertentu dapat bertanya ke masing masing seksi yang berhubungan dengan kesulitan pajak yang dialami. Misalnya, Wajib Pajak A memiliki kesulitan ataupun pertanyaan mengenai PPh Badan, maka ia dapat bertanya langsung ke seksi PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak. Akan tetapi seiring dengan terjadinya modernisasi perpajakan dan ditiadakannya beberapa seksi-seksi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal tersebut tidak dapat dilakukan lagi. Sebagai gantinya, kini Kantor Pelayanan Pajak
6
memiliki fasilitas baru, yaitu Account Respresentative (AR), yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan melayani penyelesaian hak Wajib Pajak. AR juga bertugas untuk memberikan semua informasi yang diperlukan dan pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Wajib Pajak secara efektif dan professional. Dengan kata lain, segala kesulitan yang dihadapi oleh Wajib Pajak, dapat ditanyakan langsung kepada AR masingmasing. Penggunaan aplikasi E-SPT bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun ternyata pada faktanya masih sedikit sekali wajib pajak yang melakukan kewajibannya dengan menggunakan aplikasi ini. Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor: PER-160/PJ/2006, PKP yang menerbitkan tidak lebih dari 30 Faktur Pajak Standar dalam 1 masa pajak, SPT yang digunakan dapat berupa formulir kertas (manual) ataupun dalam bentuk elektronik. Sementara bagi PKP yang menerbitkan lebih dari 30 Faktur pajak Standar diwajibkan untuk menggunakan SPT dalam bentuk elektronik. Adanya pilihan untuk dapat menggunakan SPT manual ataupun SPT dalam bentuk elektronik ternyata tidak menjadikan wajib pajak yang menerbitkan Faktur Pajak kurang dari 30 untuk memilih menggunakan E-SPT. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan E-SPT, resiko terjadinya kesalahan sistem (misalnya : salah input) menjadi lebih besar. Adanya resiko ini menyebabkan menggunakan SPT manual terlebih mudah untuk transaksi dibawah 30 Faktur Pajak Standar.
7
Selain itu, menggunakan SPT manual juga lebih memudahkan wajib pajak untuk dapat melakukan kecurangan-kecurangan. Misalnya saja, faktur yang tidak lengkap dicantumkan tidak berurutan (1,2,3,5,6, dst). Apabila menggunakan sistem, maka kecurangan-kecurangan seperti ini tidak dapat dilakukan. Direktorat Jendral Pajak juga mengatakan banyaknya praktik korupsi oknum pegawai pajak menurunkan kepercayaan masyarakat ke tingkat terendah. Hal ini membuat berbagai upaya untuk mengembalikan public trust menjadi sulit. Segala retorika dan pembelaan seakan mentah. Diperlukan sebuah pendekatan berbeda. Bertitik tolak dari latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di wilayah Kota Cimahi dan menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul : “Pengaruh
Modernisasi
Sistem
Administrasi
Perpajakan
terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kota Cimahi).
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini :
8
1. Bagaimana modernisasi sistem administrasi pada KPP Pratama kota Cimahi 2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Cimahi 3. Apakah modernisasi sistem administrasi di KPP Pratama kota cimahi berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 1.3.1 Maksud Penelitian Penelitian didefinisikan sebagai
:
suatu usaha untuk menemukan,
mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dan usaha-usaha itu dilakukan dengan metode ilmiah (sutrisno Hadi,2001). Sehingga maksud penelitian untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi KPP kota cimahi berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dan bagaimanakah strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui modernisasi sistem administrasi di KPP Pratama kota cimahi berpengaruh positif
1.3.2 Tujuan Penelitian Berkaitan dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
9
1. Untuk mengetahui bagaimana modernisasi sistem administrasi pada KPP Pratama kota Cimahi 2. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Cimahi 3. Untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi di KPP Pratama Kota Cimahi berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
1.4 Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya : 1. Bagi Dirjen Pajak penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan yang dapat berguna bagi bahan pertimbangan pengambilan keputusan agar program-program atau kebijakan-kebijakan pajak yang akan datang dapat berjalan dengan lebih baik lagi. 2. Bagi Penulis untuk memperoleh informasi dan wawasan yang lebih lagi terutama dalam hal perpajakan, sebagai bagian dari pembekalan diri untuk menuju ke dunia pekerjaan, serta untuk memenuhi syarat dan menempuh ujian sidang sarjana ekonomi di Universitas Widyatama. 3. Bagi pihak lain dapat menambah pengetahuan dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk melanjutkan pokok pembahasan mengenai penelitian ini. 4. Bagi pihak KPP Pratama Kota Cimahi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan agar pelaksanaan mengenai modernisasi KPP bisa
10
semakin baik dan semakin maksimal dalam penerapannya.
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cimahi. Dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.
