LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE‐03/PJ.04/2009 TANGGAL : 27 MEI 2009
SERAGAM DINAS JURUSITA PAJAK
Keterangan atribut: 1. 2. 3. 4.
Name Tag Nama Jurusita diletakkan di atas kantong saku kemeja sebelah kanan. Name Tag Jurusita diletakkan diatas kantong saku kemeja sebelah kiri. Logo Direktorat Jenderal Pajak diletakkan di bahu sebelah kanan. Nama Kantor diletakkan di bahu sebelah kiri.
KETENTUAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS SERAGAM 1. Warna pakaian dinas seragam Jurusita ditentukan sebagai berikut : a. Tutup Badan berupa kemeja berwarna abu‐abu dan celana panjang atau rok berwarna abu‐abu tua dengan tutup kepala berwarna hitam. Untuk pegawai wanita yang menggunakan jilbab menyesuaikan; b. Ikat pinggang dan kaos kaki berwarna hitam; c. Sepatu berwarna hitam. 2. Pegawai pria memakai ikat pinggang, sepatu dan kaos kaki berwarna hitam. 3. Pegawai Wanita memakai ikat pinggang dan sepatu berwarna hitam tanpa kaos kaki.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK IBDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN Jalan Gatot Subroto No. 40‐42 Jakarta 12190 Telepon Kotak Pos 124 Faksimili
5250208, 5262880 52964484
SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN Pada hari ini ........... tanggal .......... bulan ......... tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini: 1. Kepala KPP/Pjs. Kepala KPP ……………. Nama : ……………………………… NIP : ……………………………… 2. Kepala Seksi Penagihan/PJs. Kepala Seksi Penagihan ………………… Nama : ……………………………… NIP : ……………………………… Selaku Pejabat yang bertanggung jawab atas validitas data hasil perekaman Fisik Ketetapan yang sudah direkam pada Aplikasi SiMIAP menyatakan bahwa seluruh Fisik Ketetapan yang masih berstatus Piutang Pajak per 30 Juni 2007 sudah seluruhnya direkam pada Aplikasi SiMIAP sebagaimana data yang diserahkan kepada Tim Monitoring dan konfirmasi Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Subdit Penagihan pada tanggal sesuai surat pernyataan ini dibuat. Dan apabila dikemudian hari ditemukan bahwa masih ada Fisik Ketetapan yang belum direkam atau pada hasil perekaman pada apliasi SiMIAP tidak sesuai dengan keterangan keberadaan Fisik Ketetapan tersebut, maka kami bersedia untuk mempertanggungjawabkannya. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab dan ditandatangani didepan Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil .......... Kepala Seksi Penagihan Kepala Seksi Penagihan …………………………… Kanwil ……………………… …………………………… …………………………… NIP ……………………… Kepala KPP ………….. NIP ……………………… Materai 6.000 …………………………. NIP …………………….
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK IBDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK BERITA ACARA PENYELESAIAN PEREKAMAN DATA PIUTANG PAJAK DENGAN PROGRAM SIMIAP Pada hari ini, ..........tanggal ........... bulan............ tahun...................., sesuai dengan surat nomor ........ tanggal ........ perihal ............, telah dilakukan perekaman data piutang pajak sampai dengan ......... di KPP ......dengan rincian sebagai berikut: 1. Jumlah data Wajib Pajak yang telah direkam: .......... Wajib Pajak 2. Jumlah seluruh piutang pajak yang telah direkam: Rp ...... dan US$ ...... 3. Jumlah ketetapan yang direkam: ........... ketetapan Demikian Berita Acara Penyelesaian Perekaman Data Piutang Pajak ini dibuat dengan sebenarnya, yang ditandatangani oleh Tim Penyelesaian Perekaman Data Piutang Pajak, Kepala Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak ............, Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP …………, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ……….. Tim Penyelesaian Perekaman Data Piutang Pajak 1. 2. 3. Kasi Penagihan Kasi Bimbingan Penagihan Nama Nama NIP NIP Mengetahui, Kepala Kantor Nama NIP
PROFIL 200 PENUNGGAK PAJAK TERBESAR I.
IDENTITAS WAJIB PAJAK 1. Nama Wajib Pajak 2. NPWP 3. Alamat 4. Nomor Telepon
II. PENANGGUNG PAJAK 1. DAFTAR PEMEGANG SAHAM NAMA/NPWP ALAMAT
KEPEMILIKAN JUMLAH NILAI SAHAM
%
2. DEWAN DIREKSI NAMA/NPWP JABATAN ALAMAT 3. DEWAN KOMISARIS NAMA/NPWP JABATAN ALAMAT 4. PENGURUS LAIN (YANG TIDAK TERCANTUM DALAM AKTE PENDIRIAN/AKTE PERUBAHAN) Yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dlsb NAMA/NPWP JABATAN/WEWENANG ALAMAT
5. KUASA/KURATOR/LIKUIDATOR NAMA/NPWP ALAMAT
KETERANGAN
III. DAFTAR HARTA NO
JENIS HARTA
TAHUN PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
DOKUMEN/BUKTI KEPEMILIKAN JENIS STATUS (DIGUNAKAN/TIDAK
KET
IV. RINCIAN TUNGGAKAN NO JENIS TAHUN PAJAK PAJAK
KETETAPAN NOMOR TANGGAL
JENIS
V. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KETETAPAN UPAYA HUKUM NOMOR
NILAI (Rp)
TANGGAL
JENIS UPAYA
NILAI (Rp)
KEPUTUSAN/PUTUSA N TANGGAL ISI
VI. TINDAKAN PENAGIHAN YANG TELAH DILAKUKAN A. PENAGIHAN PERSUASIF EDUKATIF SURAT PANGGILAN PERTEMUAN DENGAN WAJIB PAJAK/PENAGIHAN PAJAK NOMOR TANGGAL HASIL TANGGAL HASIL
B. PENAGIHAN AKTIF REPRESIF KETETAPAN SURAT TEGURAN VII. VIII.
IX.
SURAT PAKSA
TINDAKAN PENAGIHAN LAIN
KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN ……………………………… PENDAPATAN ATAS TUNGGAKAN DAN KONDISI WAJIB PAJAK A. DASAR PENETAPAN ……………………….. B. KEMUNGKINAN TERTAGIH ……………………….. C. KONDISI WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SAAT INI ……………………….. D. KRITERIA KUALITAS TUNGGAKAN ……………………….. SARAN DAN MASUKAN BERKAITAN DENGAN MASALAH WAJIB PAJAK ………………………………..
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK IBDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK ANALISIS PROBABILITAS PENCAIRAN PIUTANG PAJAK Tujuan analisis : 1. Menentukan tindakan penagihan yang efektif sesuai dengan kondisi keuangan Wajib Pajak/Penaggung Pajak, 2. Menentukan cara pembayaran yang tepat, apakah kas/tunai, angsur, tunda, termasuk besar angsuran dan jangka waktunya sesuai tingkat likuiditas, dan/atau 3. Menghindar kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan (untuk operasional usaha, biaya hidup, pembayaran kewajiban saat ini, dll) apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak membayar/melunasi tunggakan pajaknya. Dengan melakukan analisis setiap KPP diharapkan dapat mengklasifikasikan Wajib Pajak/Penanggung Pajak berdasarkan kemampuan membayar dan kemauan membayar. KEMAMPUAN MEMBAYAR (ABILITY TO PAY/ATP) Kriteria : 1. 2. 3. 4.
Aliran Kas (Cash Flow)/kemampuan ekonomis Rasio Keuangan Nilai asset yang dapat disita Kelangsungan dan kemampuan untuk usaha (Aliran Penghasilan/Stream of Revenue)
versus KEMAMPUAN MEMBAYAR (WILLINGNESS TO PAY) Kriteria 1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak memunuhi Kriteria ATP 2. Kesediaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk merespon dan/atau datang memenuhi surat panggilan/peringatan 3. Sikap kooperatif Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap berkaitan dengan aset miliknya dan/atau usaha yang dijalankan
Catatan: KPP diberi kebebasan (fleksibilitas) untuk dapat menggunakan cara/teknik pengukuran analisis sesuai teknik yang sudah ada secara umum RASIO KEUANGAN 1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek yang berupa hutang‐hutang jangka pendek (short time debt). Sistem Pembelanjaan yang baik mengaruskan Current ratio berada pada batas 200% dan Quick Ratio berada pada 100%. a. Current Ratio (Rasio Lancar) mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban financial jangka pendek yang berupa hutang‐hutang jangka pendek (short time debt). Sistem Pembelanjaan yang baik mengharuskan Current ratio berada pada batas 200% dan Quick Ratio pada 100%. = Aktiva Lancar Current Ratio Hutang Lancar b. Quick Ratio (Rasio Cepat) untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid.
Quick Ratio
=
Aktiva Lancar – Persediaan Hutang Lancar
c. Cash Ratio (Rasio Lambat) untuk mengukur kemampuan perusaahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di Bank Cash Ratio
=
Cash + Efek Hutang Lancar
2. Rasio Solvabilitas/Rasio Leverage mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilinya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusaahaan dibiayai oleh hutang rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (Bank).
a. Total Dept to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas) Perbandingan antara hutang‐hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan, menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya Total Dept to Equity Ratio = Total Hutang __ Ekuitas Pemegang Saham b. Total Dept to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas) Perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Total Dept to Total Asset Ratio =
Total Hutang Total Aktiva
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK IBDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK BERITA ACARA PENYELESAIAN PENELITIAN SETEMPAT Pada hari ini, ........... tanggal ......... bulan ........... tahun ........, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 15/PJ/2004 tanggal 19 Januari 2004 perihal Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak, telah dilakukan penelitian setempat dengan rincian sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Laporan Hasil Penelitian Setempat nomor LAP‐......tanggal...... Surat Perintah Penelitian Setempat nomor ........ tanggal ........ Hasil penelitian: Kesimpulan dan saran:
Demikian Berita Acara Penyelesaian Penelitian Setempat ini dibuat dengan sebenarnya. Menetahui Jursita Pajak Kepala Seksi Penagihan Nama Nama NIP NIP Menyetujui, Kepala Kantor Nama NIP
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK IBDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT Nomor LAP ‐ ………. Tanggal ……… Surat Perintah Penelitian setempat : tanggal ………. Nomor Penelitian dilakukan : tanggal ………. s.d. tanggal ………… I. Data Wajib Pajak/Penanggung Pajak 1. Nama : ……………. 2. NPWP : ……………. 3. a. Alamat tempat tinggal/kedudukan : ……………. b. Nomor Telepon : ……………. : ……………. 4. Nama dan alamat ahli waris/Penanggung Pajak 1. …………………. 2. …………………. 3. …………………. 5. Jenis Pekerjaan/usaha : ……………. 6. Merk perusahaan : ……………. 7. a. Alamat Perusahaan : ……………. b. Nomor Telepon 8. Alamat cabang‐cabang : 9. Nama, jabatan, dan alamat pengurus menurut : ……………. akte notaries terakhir II. Lampiran (surat‐surat yang dianggap penting, antara lain: Surat keterangan Pejabat Pemerintah setempat, fotokopi, bukti‐bukti pembayaran, Surat Kematian, dan lain‐lain) 1. ………………
2. ……………… 3. ……………… III. Data Tunggakan Pajak NO Jenis Tahun Pajak Pajak
Nomor & Tanggal Dasar Penagihan
Jumlah Jumlah Jumlah Keterangan Pajak Pajak Sisa yang yang Piutang Masih Telah Pajak Harus Dibayar Dibayar
IV. Data Penagihan Lainnya 1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak 2. SK Keberatan/Putusan Banding 3. Nomor dan tanggal Surat Teguran 4. Nomor dan tanggal Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus 5. Nomor dan tanggal Surat Paksa 6. Nomor dan tanggal SPMP 7. Tanggal Pelanggan V. Hasil Penelitian ……………….
: : :
: : : :
Dalam bagian ini supaya diuraikan tentang: o Keadaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak mengenai kemampuannya yang terlihat dari misalnya cara membiayai keluarga, harta kekayaan, cara hidupnya, keadaan usaha Wajib Pajak, dll. o Hal lain yang dianggap perlu. VI. Kesimpulan dan Saran …………, …….20 Mengetahui Kepala Seksi Penagihan Nama NIP Menyetujui, Kepala Kantor Nama NIP Catatan: SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT
Jurusita Pajak
Nama NIP
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK IBDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT Nomor LAP ‐ ………. Tanggal ……… Surat Perintah Penelitian Setempat : nomor ……….. tanggal ……….. Penelitian dilakukan : tanggal ………. S.d. tanggal ……….. I. Data Wajib Pajak/Penanggung Pajak 1. NOP : …………. 2. NPWP : …………. 3. Nomor Seri/SPPT/SKP/STP : …………. 4. a. Alamat : Rt ………./Rw …….. Desa/Kelurahan …….. Dati II ……….. b. Nomor Telepon : …………. 5. Nama dan alamat ahli waris/penanggung Pajak : …………. 1. …………… 2. …………… 3. …………… 6. Jenis Pekerjaan/Usaha : …………. 7. Nama/Merk perusahaan : …………. 8. a. Alamat Perusahaan : …………. b. Nomor Telepon : c. Alamat cababg‐cabang 1. …………… 2. …………… 3. …………… d. Nama, jabatan, dan alamat pengurus menurut akte notaris terakhir : II. Lampiran (surat‐surat yang dianggap penting, antara lain:
