Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2014 sebagai pertanggungjawaban kinerja yang telah dihasilkan dalam tahun tersebut. LKIP tahun 2014 merupakan laporan hasil kerja atas pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang telah dilakukan pengukuran atas pencapaiannya, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja sehingga memiliki nilai informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung melaporkan hasil kinerja atas perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Tahun 2014, serta Anggaran Tahun 2014. Penyusunan LKIP tahun 2014 dimaksudkan untuk memenuhi dua kebutuhan. Pertama, sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, sebagai sarana untuk mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja Dinas Pelayanan Kota Bandung secara berkelanjutan dalam rangka memperbaiki kinerja yang akan datang. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja

LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014

i


Instansi

Pemerintah

merupakan

pendekatan

yang

digunakan

dalam

penyusunan LKIP. Laporan Kinerja ini, merupakan akhir dari serangkaian perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2014 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Harapan kami adalah semoga LKIP 2014 ini, dapat menjadi pedoman dalam mensikapi berbagai tantangan kedepan dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

Bandung, 2015 KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG,

Drs. PRIANA WIRASAPUTRA, MM. Pembina Utama Muda NIP.19600308 198503 007


ii


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ……………………………………………………..........

i

Daftar Isi ……………………………………………………………….......

iii

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................

1

1.1

Gambaran Umum Organisasi ..........................

1

1.2

Tugas Pokok dan Fungsi……………………….

3

1.3

Landasan Hukum………………………………..

5

1.4

Ruang Lingkup……………………………………

6

BAB II

BAB III

BAB IV

PERENCANAAN KINERJA .......

7

2.1

Renstra Disyanjak…………….. ........................

7

2.2

Renstra Disyanjak Hasil Reviu……………………

9

2.3

Indikator Kinerja Utama (Hasil Riviu)……….

14

2.4

Perjanjian Kinerja (Hasil Riviu)………………..

14

AKUNTABILITAS KINERJA ...................................

17

3.1

Kerangka Pengukuran Kinerja……………………..

17

3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama…………….

19

3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis………

20

3.4

Analisis Pencapaian Kinerja……………………

24

3.5

Akuntabilitas Keuangan Kinerja………………

79

3.6

Prestasi dan Penghargaan……………………...

81

PENUTUP ..............................................................

83

LAMPIRAN Lampiran I

: Prosentase ketaatan Wajib Pajak

Lampiran II

: Perjanjian Kinerja Tahun 2015


iii



iv

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum Organisasi

Dalam

rangka

meningkatkan

pelaksanaan

pemerintah

yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sesuai Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) dan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 08

Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur

legitimate

sehingga

penyelenggaraan

pemerintah

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan

LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014

1

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang

berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah pula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang disingkat DISYANJAKKota Bandung dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : Bandung Tengah, Bandung Utara, Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Selatan, Dinas Pelayanan Pajak berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan yang menjadi landasan hukum tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pelayanan

Pajak,

Pemerintah

Kota

Bandung

menerbitkan

Peraturan

Walikota Bandung No.534 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Berdasarkan peraturan Walikota tersebut, susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah, Sebagai bahan landasan tersebut diatas maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dinas yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Untuk Mendukung Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan nilai evaluasi SAKIP A, maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berkontribusi dalam pencapaian tersebut dengan melakukan revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 20132018.Dengan adanya revisi tersebut diharapkan dapat memperbaiki dan


2

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung meningkatkan

kualitas

penyusunan

perencanaan

yang

efektif

dan

efesien.Penyusunan LKIP tahun 2014 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung secara otomatis dilakukan revisi LKIP Tahun 2014. 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan sinergitas program pembangunan yang berkelanjutan antara pemerintah pusat,

pemerintah

provinsi

dan

pemerintah

kabupaten/kota,

untuk

mengoptimalkan kemampuan daerah dalam membangun daerah, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Memperhatikan Pasal 98 pada undang-undang tersebut,

pemerintah

kemudian

mengeluarkan

Peraturan

Pemerintah

Nomor 91 Tahun 2010 yang memutuskan jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Perubahan aturan mengenai perpajakan tersebut, jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Kota Bandung bertambah menjadi 9 (sembilan) mata pajak. Sebelum adanya pelimpahan wewenangan pajak ke daerah, Pemerintah Kota Bandung hanya memungut dan mengelola 6 (enam) mata pajak daerah, yaitu : 1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Parkir; menjadi bertambah 3 (tiga) mata pajak : Pajak Air Tanah, PBB P2 dan BPHTB, sehingga ketentuan-ketentuan yang mengatur perpajakan di Kota Bandung perlu diadakan penyesuaian. Atas dasar hal tersebut, untuk meningkatkan pencapaian kinerja dinas daerah dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung, maka dilakukan perubahan susunan organisasi dinas daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung


3

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 Pasal 2, struktur dinas daerah mengalami perubahan

baik

komposisi,

tugas

pokok

dan

fungsi

maupun

nomenklaturnya. Salah-satu dinas daerah yang mengalami perubahan yaitu Dinas Pendapatan Kota Bandung baik tugas pokok dan fungsi maupun

nomenklaturnya,

sehingga

struktur

organisasi

pun

perlu

disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Nomenklatur Dinas Pendapatan Kota Bandung menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dengan tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah KotaBandung No. 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu

Walikota

dalammelaksanakan sebagian urusan

pemerintahan dibidang pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pelayanan PajakKota Bandung mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan Pajak; b. Pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi: perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah; c. Pelaksanaan teknis administratif Dinas; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dipimpin oleh Kepala Dinas,yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : a. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Program dan Anggaran. b. Bidang Perencanaan, membawahi: 1. Seksi Perencanaan Pajak Daerah; 2. Seksi Data dan Potensi Pajak;dan


4

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 3. Seksi Analisa dan Pelaporan. c. Bidang Pajak Pendaftaran, membawahi: 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan;dan 3. Seksi Penyelesaian Piutang. d. Bidang Pajak Penetapan, membawahi: 1. Seksi Penilaian dan Pengaduan; 2. Seksi Penetapan dan Pembukuan;dan 3. Seksi Penagihan. e. Bidang Pengendalian, membawahi: 1. Seksi Penyuluhan; 2. Seksi Pengawasan; dan 3. Seksi Penindakan. f. Unit Pelayanan Pemungutan,terdiri atas: 1. UPP Bandung Barat; 2. UPP Bandung Utara; 3. UPP Bandung Tengah; 4. UPP Bandung Selatan; dan 5. UPP Bandung Timur g. Kelompok Jabatan Fungsional 1.3. Landasan Hukum LKIP KotaBandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah


5

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.;

7.

Peraturan Daerah KotaBandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

KotaBandung Tahun 2013-2018. 1.4. Ruang Lingkup Dalam

penyusunan

Laporan

Pemerintah KotaBandung Tahun 2014ini menyesuaikan hasil reviu dengan Kemenpan RB dan konsultasi serta koordinasi dengan Bagian Organisasi RB, maka menggunakan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1.2. TUPOKSI ORGANISASI BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENSTRA DISYANJAK 2.2. HASIL REVIU RENSTRA DISYANJAK (HASIL PENYELARASAN DARI IKU DAN PK DARI YANG LAMA KE YANG BARU) 2.3. IKU HASIL REVIU BARU 2.4. PK HASIL REVIU BARU BAB 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

III AKUNTABILITAS KINERJA KERANGKA PENGUKURAN KINERJA CAPAIAN IKU PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA AKUNTABILITAS KEUANGAN KINERJA PRESTASI DAN PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP


6

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Renstra Disyanjak

Dengan berdasarkan pada Perda No 03 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Rancangan RPJMD termaksud merupakan dasar dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, Rencana Strategis dan Renja tersebut, saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis bagi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung terutama dalam mendukung pencapaian pada Misi ke-4 Kota Bandung yaitu

“MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH, MAJU, DAN

BERKEADILAN”, dari Visi Kota Bandung yaitu : “Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” atau mewujudkan BANDUNG JUARA. Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu

mengelola unsur-unsur

organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan

yang

implementatif

yang

ditujukan

untuk

kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan hal-hal tersebut, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah menetapkan Visinya yaitu:


7

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung “Professional dan Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera” Pengelolaan Pajak Daerah yang dimaksud adalah sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1997

tentang

Pajak

Daerah

dan

Retribusi

Daerah)

dan

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Menurut Undang-undang dan Perda tersebut serta berdasarkan potensi yang ada, jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pelayanan PajakKota Bandung terdiri dari: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f.

Pajak Parkir;

g. Pajak Air Tanah; h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); i.

Pajak Bumi dan Bangunan

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi.Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Misi DISYANJAK adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk

mewujudkan

visi

DISYANJAK.

Rumusan

misi

DISYANJAK yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi DISYANJAK yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh DISYANJAK bersangkutan.


8

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2.2.

Renstra Disyanjak Hasil Reviu

(Hasil Penyelarasan Dari IKU Dan PK Dari Yang Lama Ke Yang Baru) Dalam penyempurnaan Visi dan Misi yang merupakan hasil reviu serta rekomendasi/konsultasi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reforfmasi Birokrasi maka disusunlah visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sesuai arahan Kemenpan RB tersebut untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran DISYANJAK. Atas dasar konsultasi dan arahan tersebut maka diadakan penyerderhanan dan penyempurnaan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Untuk

memperkuat

akuntabilitas

dalam

penerapan

tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah,

Indikator

Kinerja

Utama

merupakan

ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun hasil hasil rekomendasi a. Rekomendasi Tim Reviu Kemempan-RB Terhadap Misi SKPD

1. Misi Ke 3 dan 4 bisa di drop karena bukan core business-nya Disyanjak. b. Uraian Misi Setelah Reviu

1. Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah


9

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2.2.1 MISI Perubahan Misi Sebelum dan Setelah Reviu MISI (sebelum reviu)

MISI (setelah reviu)

1. Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan

1. Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

3. Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak

Di Drop

4. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal

Di Drop

2.2.2.TUJUAN Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu TUJUAN (sebelum reviu)

TUJUAN (setelah reviu)

Optimalisasi penerimaan pajak daerah

Optimalisasi daerah.

Melaksanakan kebijakan Insentif dan disinsentif

Terpenuhinya aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dalam pengenaan pajak daerah.

Meningkatkan kepuasan Pelayanan Pajak Daerah

penerimaan

atas Meningkatkan kepuasan Pelayanan Pajak Daerah.

Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak

Di Drop

Terwujudnya Laporan keuangan SKPD dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang wajar dan akuntabel

Di Drop


pajak

atas

10

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tujuan dan Indikator Tujuan TUJUAN Uraian Optimalisasi daerah.

penerimaan

Indikator pajak

Jumlah Penerimaan pajak daerah:

1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB Terpenuhinya aspek keadilan dan Jumlah kelompok sasaran yang kemampuan masyarakat dalam mendapatkan insentif pajak pengenaan pajak daerah. Meningkatkan kepuasan Pelayanan Pajak Daerah.

atas IKM bidang pelayanan pajak daerah

2.2.3.SASARAN Uraian Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu SASARAN (sebelum reviu)

SASARAN (setelah reviu)

 Meningkatnya Pendapatan Asli Tercapainya target Daerah agar tercapainya Pajak Daerah Penerimaan pajak daerah sesuai potensi  Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik

Penerimaan

Insentif (pengurangan) pajak bagi wajib pajak kategori tertentu sesuai dengan perundangan yang berlaku sebagai bentuk penghargaan.

 Terwujudnya peningkatan Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. kualitas pelayanan publik. kesadaran dan  Meningkatnya kesadaran dan Meningkatnya kepatuhan masyarakat kepatuhan masyarakat membayar pajak. membayar pajak.  Meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan perpajakan daerah.

Di Drop

 Meningkatnya kapasitas dan Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (birokrasi). pemerintah (birokrasi).


11

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2.2.4.INDIKATOR KINERJA SASARAN Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu) Penerimaan pajak daerah

Jumlah realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan dari 9 Mata Pajak Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel 2. PajakRestoran 3. PajakHiburan 4. PajakParkir 5. Pajak BPHTB 6. PajakPeneranganJalan 7. PajakReklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB

INDIKATOR KINERJA (setelah reviu) Jumlah Penerimaan pajak daerah:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pajak Pajak Pajak Pajak Pajak Pajak Pajak Pajak PBB

Hotel Restoran Hiburan Parkir BPHTB Penerangan Jalan Reklame Air Tanah

Di Drop

Jumlah kelompok Jumlah kelompok sasaran sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak mendapatkan insentif pajak IKM bidang pembayaran pajak daerah

yang

IKM bidang pelayanan pajak daerah

Prosentase Wajib Pajak yang Prosentase Wajib Pajak yang membayar taat membayar Pajak Daerah Pajak Daerah Prosentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah secara tepat waktu Prosentase jumlah Wajib Pajak (WP) yang ditindaklanjuti terhadap nota pengantar yang harus ditindaklanjuti.

Di Drop


12

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk. Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti. Penilaian AKIP/Lakip SKPD oleh Kementerian PAN /inspektorat.

INDIKATOR KINERJA (setelah reviu)

Di Drop

Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti. Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD oleh Kemenpan RB /Inspektorat.

Prosentase tertib Administrasi Barang / Aset Daerah.

Di Drop

2.2.5.TARGET KINERJA SASARAN Rincian Target Kinerja Sasaran Setelah Reviu TARGET KINERJA PADA TAHUN HASIL REVIU TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI AWAL RENSTRA

(1)

(2)

(3)

2014 (4)

2015 (5)

2016 (6)

2017 (7)

2018 (8)

KONDISI AKHIR RENSTRA (9)

Jumlah Penerimaan Triliun Rp. Pajak Daerah : 1. Pajak Hotel

1,194

1,400

1,613

1,850

2,118

2,426

2,426

177,490

199,350

236

281

326

381

381

2. Pajak Restoran

118,700

135

156

181

216

261

261

3. Pajak Hiburan

37,767

45

56,5

66,5

76

87

87

7,797

12

15

18

21

22,5

22,5

415,761

439,650

488

540

602

670

670

135,297

156

180

210

245

275,658

275,658

17,604

23

26,5

30

35,181

42

42

3,566

30

33

36,5

40

45

45

280,104

360

422

487

557

642

642

0

12

13

14

15

15

15

4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame

Miliar Rp.

8. Pajak Air Tanah 9. PBB Jumlah kelompok Jumlah sasaran yang Kelompoks mendapatkan insentif asaran pajak


13

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung TARGET KINERJA PADA TAHUN HASIL REVIU TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI AWAL RENSTRA

(1)

(2)

(3)

2014 (4)

2015 (5)

2016 (6)

2017 (7)

2018 (8)

Prosentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah

%

72.95

81.9

83

84

85

86

86

Prosentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah secara tepat waktu

%

66.87

80.9

82

83

84

85

85

IKM bidang pelayanan pajak daerah

Nilai

86.78

516.14

75.5

79.5

83.5

87.5

87.5

Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

-

80

80

85

90

90

90

Nilai Hasil Evaluasi AKIP SKPD oleh Kemenpan RB/ Inspektorat

Nilai

53.41

63.89

65

68

70

76

76

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (HASIL REVIU)

NO 1

1

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

2

3

4

Jumlah Penerimaan Pajak Daerah : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB

1.400.000.000.000,00

Rp.


202.850.000.000,00 140.000.000.000,00 45.000.000.000,00 12.000.000.000,00 428.000.000.000,00 158.000.000.000,00 24.000.000.000,00 30.000.000.000,00 360.000.000.000,00

14

KONDISI AKHIR RENSTRA (9)

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2.4. PERJANJIAN KINERJA (HASIL REVIU) Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang penting dan perlu

dilakukan

oleh

pimpinan

instansi

di

lingkungan

Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut:


15


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG NO

SASARAN

1

2

1

2

3

4

5

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

3

4

TARGET 5

Jumlah Penerimaan Pajak Daerah :

1.400.000.000.000,00

1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan Tercapainya target penerimaan 4. Pajak Parkir pajak daerah 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB Insentif (pengurangan) pajak bagi wajib pajak katagori kelompok sasaran tertentu sesuai dengan Jumlah mendapatkan insentif pajak perundangan yang berlaku sebagai bentuk penghargaan

202.850.000.000,00 140.000.000.000,00 45.000.000.000,00 12.000.000.000,00 428.000.000.000,00 158.000.000.000,00 24.000.000.000,00 30.000.000.000,00 360.000.000.000,00

Rp.

yang

Prosentase Wajib Pajak yang Meningkatnya Kesadaran dan membayar Pajak Daerah Kepatuhan Masyarakat Dalam Prosentase Wajib Pajak yang Membayar Pajak membayar Pajak Daerah secara tepat waktu. Terwujudnya peningkatan IKM bidang pelayanan pajak daerah kualitas pelayanan publik Meningkatnya kapasitas dan Prosentase temuan BPK/Inspektorat akuntabilitas kinerja instansi yang ditindaklanjuti pemerintah (Birokrasi) Nilai Hasil Evaluasi AKIP SKPD oleh Kemenpan RB/ Inspektorat


Jumlah KelompokSasaran

12

%

81.9

%

80.9

Nilai

516.14

%

80

Nilai

63.89

16



17


LAKIP Tahun 2014 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

31

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas

kinerja

adalah

kewajiban

untuk

menjawab

dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan

atau

kegagalan

dalam

melaksanakan

misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DinasPelayanan PajakKota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas KinerjaDinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcomeyang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.


17

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan

pembandingan

kinerja

dalam

laporan

kinerja

harus

cukup

menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Nilai capaian atas pengukuran kinerja dapat dikategorikan dan diinterprestasikan sebagai berikut: No.

Capaian Kinerja

Interprestasi

1

>100%

Melebihi / melampaui target

2

=100%

Tercapai

3

<100%

Tidak Tercapai

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini,Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran


18

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 dan hasil review atas Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Tahun 20132018, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh)indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :  Sasaran 1

terdiri dari 1 indikator

 Sasaran 2


 Sasaran 3


 Sasaran 4


 Sasaran 5


3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa

yang

menjadi

kinerja

utama

dari

instansi

pemerintah

yang

bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pelayanan PajakKota Bandung juga melakukan reviu terhadap

Indikator Kinerja

Utama,

dalam

melakukan

reviu

dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tahun LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014

19

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2014 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG NO 1

1

Indikator Kinerja

Tahun 2014

Satuan

2 3 Jumlah Rupiah Penerimaan Pajak (Rp) Daerah: 1.Pajak Hotel 2.Pajak Restoran 3.Pajak Hiburan 4.PPJ 5.Pajak Parkir 6.BPHTB 7.Pajak Reklame 8.Pajak Air Tanah 9.P B B Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran

Target 4

%

Realisasi 5

6

1.400.000.000.000

1.400.939.931.883

100,07

202.850.000.000 140.000.000.000 45.000.000.000 158.000.000.000 12.000.000.000 428.150.000.000 24.000.000.000 30.000.000.000 360.000.000.000

204.674.481.155 142.676.225.417 40.980.498.102 159.123.681.023 12.198.543.998 418.786.427.368 23.694.034.638 26.230.430.978 372.575.609.204 100,07 % Melebihi Target

100,90 101,91 91,07 100,71 101,65 97,81 98,73 87,43 103,49

Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata capaian IKU sebesar 100,07% dengan Kinerja Capaian Sasaran melebihi target. Karena IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu SKPD, maka bisa dikatakan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. 3.3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pelayanan PajakKota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan

dalam

Renstra

2013-2018.

Jumlah

Sasaran

yang

ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 5 (lima) sasaran.


20

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pada tahun 2014 ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2014. Dari 5 (lima) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 NO. 1 2 3

SASARAN STRATEGIS Melebihi Target Tercapai Tidak Tercapai Jumlah


CAPAIAN 2 3 0 5

21


Tidak Tercapai (<100%) No

Sasaran

Jumlah Indikator

00.00 s/d 49.99

50.00 s/d 64.99

65.00 s/d 74.99

75.00 s/d 89.99

90.00 s/d 99.99

Tercapai (100%)

Melebihi Target (>100%)

A

Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan

1

Tercapainya target penerimaan pajak daerah

1

2

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak daerah.

2

2

3

Insentif (pengurangan) pajak bagi Wajib Pajak kategori tertentu sesuai dengan perundangan yang berlaku sebagai bentuk penghargaan.

1

1

B

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah.

4

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

1

1

5

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (birokrasi).

2

1

1

Jumlah

7

5

2

1

22 LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Dari 5 (lima)Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.4 PENCAPAIAN TARGET MISI Tingkat Pencapaian No.

Misi

Jumlah Indikator Sasaran

Melebihi Target (>100%)

Tercapai(100%)

Jumlah

%

Jumlah

%

1

Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan

4

1

100,07%

3

100%

2

Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah

3

1

125,00%

2

100%

Jumlah

7

2

112,50 %

5

100%

Tidak Tercapai (<100%) Jumlah

%

23 LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Dari lima sasaran dengan tujuh indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.5

KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN No. A.

B.

Jumlah Indikator

Kategori Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan

Persentase

4

100%

1 Melebihi Target

1

25%

2 Tercapai

3

75%

3 Tidak Tercapai

0

0%

3

100%

1 Melebihi Target

1

33,33%

2 Tercapai

2

66,67%

3 Tidak Tercapai

0

0%

Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah

3.4. Analisis Pencapaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya

dilakukan

pula

pengukuran/penentuan

tingkat

efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.


24

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2014 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 5 sasaran dan 7 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : I. Sasaran 1: TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH Penjelasan Umum. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa


25

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang sebesar-besarnya

untuk

kemakmuran

rakyat

Daerah.Pajak

dipungut

karena adanya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dikenakan pajak. Pajak Daerah di Kota Bandung terdiri dari sebagai berikut : A. Pajak Pendaftaran 1. Pajak Hotel, 2. Pajak Restoran, 3. Pajak Hiburan, 4. Pajak Penerangan Jalan, 5. Pajak Parkir, 6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan

B. Pajak Penetapan 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. 2. Pajak Reklame, 3. Pajak Air Tanah,

Pajak-pajak daerah tersebut telah memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan pembangunan baik sarana maupun prasarana yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.Untuk anggaran tahun 2014 DPRD kota Bandung telah menetapkan pendapatan pada APBD sebesar Rp. 4,732 Trilyun, dimana pendapatan tersebut digunakan untuk belanja pembangunan Kota Bandung yang besarnya Rp. 5,16 trilyun. Dengan komposisinya pendapatan APBD tersebut yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1,7 triliun , dana perimbangan Rp 1,9 triliun, dan pendapatan daerah lainnya yang sah Rp 1,02 triliun. Dari perbandingan komposisi di atas dapat dilihat bahwa PAD mempunyai porsi cukup besar yaitu hampir mencapai 36%, yang sebagian besarnya merupakan pendapatan dari Pajak Daerah sebagaimana telah ditetapkan target pendapatan Rp.1,4 trilyun dari pajak daerah untuk tahun


26

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2014. Adanya kenaikan target sebesar 31,7% dari target Tahun 2013 Rp.1,063 trilyun ke penetapan target Rp. 1,4 trilyun di tahun 2014. Dari data tersebut terlihat bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu pendukung penting pembangunan Kota Bandung. Dengan semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri penyelenggaraan pembangunan daerahnya. Untuk mencapai target tersebut diperlukan optimalisasi penggalian potensi pajak daerah, serta peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak. Pajak daerah seharusnya bersifat “visible”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakkan hukum (lawenforcement) dan sistem informasi. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2014 Tabel 3.6 Capaian Sasaran 1 NO

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

3

1

Jumlah Penerimaan Pajak Daerah

Rupiah (Rp)

Tahun 2014 Target 4

Realisasi 5

% 6

1.400.000.000.000

1.400.939.931.884

100,07

202.850.000.000

204.674.481.155

100,90

140.000.000.000

142.676.225.418

101,91

3.Pajak Hiburan 4.PPJ 5.Pajak Parkir 6.BPHTB 7.Pajak Reklame

45.000.000.000 158.000.000.000 12.000.000.000 428.150.000.000

40.980.498.102 159.123.681.023 12.198.543.998 418.786.427.368

91,07 100,71 101,65 97,81

24.000.000.000

23.694.034.638

98,73

8.Pajak Air Tanah 9.P B B Rata-rata Capaian Kinerja Capaian Sasaran

30.000.000.000 360.000.000.000

26.230.430.978 372.575.609.204 100,07 %

87,43 103,49

1.Pajak Hotel 2.Pajak Restoran

Melebihi Target


27

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Secara keseluruhan target penerimaan pajak daerah dapat tercapai dengan realiasi penerimaan jumlah Rp. 1.400.939.931.884,- dari target yang

ditetapkan

sebesar

Rp.

1.400.000.000.000,-

atau

sebesar

100,07%,dengan komposisi 5 (lima) mata pajak daerah dapat terpenuhi targetnya dan 4 (empat) mata pajak yang tidak dapat tercapai target dengan grafik dan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Target Pendapatan Pajak Tahun 2014 500.000.000.000 400.000.000.000 300.000.000.000 200.000.000.000 100.000.000.000 0

Pajak Pajak Pajak Hotel Restoran Hiburan

PPJ

Target

Pajak Parkir

BPHTB

Pajak Pajak Air Reklame Tanah

PBB

Realisasi

Pajak Hotel REALISASI BULANAN PAJAK HOTEL TAHUN 2014 BULAN

POKOK

DENDA

JUMLAH

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES JUMLAH

20.630.821.514 13.172.845.784 12.838.771.221 15.681.492.987 13.292.537.625 18.922.936.523 17.638.818.292 14.334.483.916 18.622.377.676 17.668.895.659 19.321.228.125 22.026.853.504 204.152.062.826

33.106.500 25.254.828 16.003.398 16.973.545 12.529.243 66.232.037 8.851.775 66.891.959 186.221.798 18.580.646 24.743.213 47.029.387 522.418.329

20.663.928.014 13.198.100.612 12.854.774.619 15.698.466.532 13.305.066.868 18.989.168.560 17.647.670.067 14.401.375.875 18.808.599.474 17.687.476.305 19.345.971.338 22.073.882.891 204.674.481.155


28


Realisasi Pendapatan Pajak Hotel 25.000.000.000

20.000.000.000

15.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGU

SEP

OKT

NOV

DES

Pajak Hotel (Rp)

Pada Tahun 2014 realisasi pendapatan mata pajak hotel adalah sebesar realisasi

Rp.204.674.481.155,pokok

sebesar

Rp.

yang

merupakan

204.152.062.826

jumlah dan

total

denda

antara sebesar

Rp.522.418.329,- dimana pajak hotel ini terdiri dari hotel bintang yang terbagi dalam klasifikasi hotel bintang Lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua dan hotel bintang satu. Selain itu terdapat pula mata pajak hotel melati yang terdiri dari hotel melati tiga, hotel melati dua dan hotel melati satu, serta Rumah Kos. Dari semua klasifiksi pajak hotel/rumah kos, maka hotel bintang 4 memberikan andil yang paling besar terhadap realisasi pencapaian target pajak daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila di lihat dari realisasi bulanan maka perolehan pajak hotel berada pada puncaknya di Bulan Januari dan Bulan Desember yang berada pada kisaran 20 Milyar dan pendapatan terendah berada pada bulan Maret di kisaran 12 Milyar. Dari data yang disajikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat hunian hotel di kota Bandung mencapai puncaknya pada awal tahun dan akhir tahun, salah satu faktornya adalah banyaknya pendatang yang ingin menghabiskan waktu akhir tahunnya di kota bandung dimana Bandung dikenal sebagai salah


29

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung satu kota tujuan wisata baik bagi wisatawan domestik maupun bagi wisatawan mancanegara. Untuk besarnya realisasi sub mata pajak hotel, terlihat pada tabel dan grafik berikut ini: REALISASI PAJAK HOTEL TAHUN 2014 Uraian Jumlah

Hotel Bintang 5 Hotel Bintang 4 Hotel Bintang 3 Hotel Bintang 2 Hotel Bintang 1 Hotel Melati 3 Hotel Melati 2 Hotel Melati 1 Rumah Kos Denda JUMLAH

50.399.452.438 79.451.849.291 35.363.258.946 15.204.208.869 1.533.038.669 14.478.832.575 4.187.973.313 2.732.291.615 801.157.110 522.418.329 204.674.481.155

Realisasi Pajak Hotel Rumah Kos Hotel Melati 1 Hotel Melati 2 Hotel Melati 3 Hotel Bintang 1 Hotel Bintang 2 Hotel Bintang 3

Hotel Bintang 4 Hotel Bintang 5 -

20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 Jumlah (Rp)


30

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN PAJAK HOTEL TAHUN 2014 TARGET REALISASI 37.579.299.997 46.716.803.245 82.690.300.000 94.709.505.205 132.311.800.000 145.567.150.621 202.850.000.000 204.674.481.155

BULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

CAPAIAN 124,32% 114,54% 110,02% 100,90%

Capaian Kinerja Pajak Hotel 250.000.000.000

140,00% 124,32% 114,54%

200.000.000.000

120,00% 110,02% 100,90% 100,00%

150.000.000.000

80,00% 60,00%

100.000.000.000

40,00% 50.000.000.000 20,00% 0

0,00%

Triwulan I

Triwulan II Target

Realisasi

Triwulan III

Triwulan IV

Capaian

Dilihat dari capaian kinerja per triwulannya, dari grafik di atas menampilkan tren penurunan. Terlihat dari capaian triwulan ke-1 yang berhasil

memperoleh

capaian

kinerja

sebesar

124,32%,

selanjutnya

menurun hingga pada triwulan IV hanya mencapai 100,90%. Sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan target triwulanan tahun berikutnya, diharapkan dapat memaksimalkan target pada triwulan pertama. Hal ini didasarkan pada besarnya angka hunian hotel Bulan Desember, yang pajaknya baru dibayarkan Bulan Januari tahun berikutnya.


31

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pajak Restoran REALISASI BULANAN PAJAK RESTORAN BULAN

TAHUN 2014 DENDA

POKOK

JUMLAH

JAN

12.070.573.753

25.916.707

12.096.490.460

FEB

10.294.465.651

16.612.231

10.311.077.882

MAR

9.756.653.139

23.933.391

9.780.586.530

APR

11.223.031.509

21.302.179

11.244.333.688

MEI

10.918.499.172

12.550.577

10.931.049.749

JUN

12.663.166.279

36.065.408

12.699.231.687

JUL

11.965.282.575

34.236.254

11.999.518.829

AGU

13.481.292.318

21.213.648

13.502.505.966

SEP

12.800.621.605

23.990.286

12.824.611.891

OKT

10.962.265.043

16.198.706

10.978.463.749

NOV

11.884.532.159

17.072.737

11.901.604.896

DES

14.377.532.688

27.421.993

14.404.954.681

142.397.915.891

276.514.117

142.674.430.008

JUMLAH

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran 16.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGU

SEP

OKT

NOV

DES

Pajak Restoran (Rp)

Pada

tahun

2014

perolehan

pajak

restoran

adalah

sebesar

Rp.142.674.430.008,- yang merupakan jumlah total antara realisasi pendapatan pokok sebesar Rp. 142.397.915.891,- dan denda sebesar Rp.276.514.117,- dimana realisasi pajak restoran dapat melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 140.000.000.000,- atau sebesar 101,91%.


32

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Mata pajak restoran terdiri dari sub mata pajak restoran, pajak rumah makan, dan pajak katering, dimana pendapatan terbesar pajak restoran ini disumbang oleh sub mata pajak restoran sebesar Rp. 89.944.407.257,- . Bila dilihat dari pendapatan per bulan maka perolehan pajak restoran terbesar berada pada bulan Desember yaitu sebesar 14 Milyar, hal ini dapat terjadi dengan keterkaitan antara tingginya tingkat hunian hotel di kota Bandung pada akhir tahun yang diikuti dengan tingginya pendapatan pajak restoran pada bulan Desember. Untuk besarnya realisasi sub mata pajak restoran, terlihat pada tabel dan grafik berikut ini: REALISASI PAJAK RESTORAN TAHUN 2014 Uraian

Jumlah

Restoran

89.944.407.257

Rumah Makan

43.595.922.456

Katering Denda JUMLAH

8.857.586.178 276.514.117 142.674.430.008

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Denda

276.514.117

Katering

8.857.586.178

Rumah Makan

43.595.922.456

Restoran

89.944.407.257

-

20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000

Realisasi Pajak Restoran


33


CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN PAJAK RESTORAN TAHUN 2014 BULAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Triwulan I

24.300.000.000

32.188.154.872

132,46%

Triwulan II

60.750.000.000

67.122.825.688

110,49%

Triwulan III

94.530.000.000

105.389.406.682

111,49%

Triwulan IV

140.000.000.000 142.676.225.417

101,91%

Capaian Kinerja Pajak Restoran 160.000.000.000

140,00% 132,46%

140.000.000.000

120,00% 110,49%

120.000.000.000

111,49% 101,91% 100,00%

100.000.000.000 80,00% 80.000.000.000 60,00% 60.000.000.000 40,00%

40.000.000.000

20,00%

20.000.000.000 0

0,00% Triwulan I

Triwulan II Target

Realisasi

Triwulan III

Triwulan IV

Capaian

Dilihat dari capaian kinerja per triwulannya pada grafik di atas menampilkan tren penurunan. Terlihat dari capaian triwulan ke-1 yang sangat tinggi yaitu sebesar 132,46%, selanjutnya menurun hingga pada triwulan IV hanya mencapai 101,91%. Sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan target triwulanan tahun berikutnya, sebaiknya pembebanan target pendapatan pajak restoran dapat dimaksimalkan pada triwulan


34

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pertama. Hal ini didasarkan pada besarnya angka hunian hotel Bulan Desember yang berdampak pada besarnya pendapatan bidang kuliner, sedangkan pajaknya baru dibayarkan Bulan Januari tahun berikutnya.

Pajak Hiburan REALISASI BULANAN PAJAK HIBURAN TAHUN 2014 POKOK DENDA

BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES JUMLAH

3.885.641.317 2.745.201.606 3.176.600.050 3.355.721.424 3.393.045.054 3.607.998.861 3.278.511.583 2.296.908.287 3.457.772.242 3.324.057.945 3.567.519.833 4.641.173.009 40.730.151.211

5.317.789 2.045.421 153.374.523 19.246.462 9.607.674 4.769.358 6.578.563 17.537.278 8.970.075 3.983.625 2.126.420 16.789.703 250.346.891

JUMLAH 3.890.959.106 2.747.247.027 3.329.974.573 3.374.967.886 3.402.652.728 3.612.768.219 3.285.090.146 2.314.445.565 3.466.742.317 3.328.041.570 3.569.646.253 4.657.962.712 40.980.498.102

Realisasi Pajak Hiburan 5.000.000.000 4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGU

SEP

OKT

NOV

DES

Realisasi Pajak Hiburan


35

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Untuk Pajak hiburan pada tahun 2014 ini mengalami penurunan realisasi yang cukup signifikan dimana realisasi pendapatan berada dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 40.980.498.102 atau sebesar 91,07% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 45 Milyar. Jumlah realisasi pendapatan mata pajak hiburan ini merupakan akumulasi dari pendapatan pokok sebesar Rp. 40.730.151.211,- dan denda sebesar Rp. 250.346.891,-. Mata Pajak hiburan terdiri dari 14 sub mata pajak dengan perolehan tertinggi berasal dari pajak Bioskop sebesar 17 Milyar dan terendah berasal dari pajak diskotik sebesar Rp. 23.874.000,- hal ini disebabkan adanya himbauan pembatasan jam operasional tempat hiburan malam dari pihak kepolisian. Untuk besarnya realisasi sub mata pajak hiburan, terlihat pada tabel dan grafik berikut ini: REALISASI PAJAK HIBURAN TAHUN 2014 Uraian Bioskop

Jumlah 17.442.352.018

Insidentil

359.820.750

Pameran

111.948.000

Diskotik

23.874.000

Karaoke

10.632.568.027

Klab Malam Sirkus

1.372.913.487 -

Billiard

407.232.541

Bowling

32.058.000

MPA

4.082.122.997

Panti Pijat

3.689.151.251

Mandi Uap / Spa Fitnes

92.736.581 2.381.318.756

Olahraga

102.054.803

Denda

250.346.891

JUMLAH

40.980.498.102


36

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Denda Fitnes Panti Pijat Bowling Sirkus Karaoke Pameran Bioskop -

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan

CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN PAJAK HIBURAN TAHUN 2014 TARGET

BULAN

REALISASI

CAPAIAN

Triwulan I

8.524.900.001

9.968.180.706

116,93%

Triwulan II

18.762.400.001

20.398.716.703

108,72%

Triwulan III

30.012.400.000

29.424.847.567

98,04%

Triwulan IV

45.000.000.000

40.980.498.102

91,07%

Capaian Kinerja Pajak Hiburan 50.000.000.000

140,00%

45.000.000.000 40.000.000.000

120,00%

116,93%

108,72%

35.000.000.000

98,04%

30.000.000.000

100,00% 91,07% 80,00%

25.000.000.000 20.000.000.000

60,00%

15.000.000.000

40,00%

10.000.000.000

20,00%

5.000.000.000

0

0,00% Triwulan I

Triwulan II Target

Triwulan III Realisasi

Triwulan IV

Capaian


37

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pada grafik diatas menggambarkan tren capaian kinerja per triwulan Pajak Hiburan yang menampilkan tren penurunan. Terlihat dari capaian triwulan ke-1 sebesar 116,93%, selanjutnya terus mengalami penurunan hingga pada triwulan III dan IV Pajak Hiburan tidak berhasil mencapai target yaitu hanya mencapai 91,07% pada triwulan terakhir. Sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan target triwulanan tahun berikutnya, sebaiknya

pembebanan

target

pendapatan

pajak

hiburan

dapat

dimaksimalkan pada triwulan pertama. Hal ini didasarkan pada besarnya angka hunian hotel Bulan Desember yang berdampak pada besarnya pendapatan sektor hiburan, serta adanya libur nasional yang cukup banyak sehingga akan menaikkan pendapatan sektor hiburan pada bulan tersebut, sedangkan pajaknya baru dibayarkan Bulan Januari tahun berikutnya.

Pajak Reklame REALISASI BULANAN PAJAK REKLAME BULAN

POKOK

TAHUN 2014 DENDA

JUMLAH

JAN

1.175.439.183

3.119.011

1.178.558.194

FEB

2.727.358.847

2.558.896

2.729.917.743

MAR

2.498.861.047

2.280.224

2.501.141.271

APR

1.352.914.522

2.588.360

1.355.502.882

MEI

1.296.657.770

1.611.661

1.298.269.431

JUN

2.228.020.601

4.417.665

2.232.438.266

JUL

1.619.817.142

4.241.943

1.624.059.085

AGU

2.139.889.613

6.507.194

2.146.396.807

SEP

2.946.921.152

8.766.240

2.955.687.392

OKT

2.449.151.647

9.303.822

2.458.455.469

NOV

1.661.097.083

580.125

1.661.677.208

DES

1.545.275.478

4.580.412

1.549.855.890

23.641.404.085

50.555.553

23.691.959.638

JUMLAH


38

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Realisasi Pendapatan Pajak Reklame 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGU

SEP

OKT

NOV

DES

Pajak Reklame (RP)

CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN PAJAK REKLAME TAHUN 2014 BULAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Triwulan I

3.450.000.000

6.409.617.208

185,79%

Triwulan II

8.050.000.000

11.295.827.787

140,32%

Triwulan III

12.650.000.000 18.021.971.071

142,47%

Triwulan IV

24.000.000.000 23.694.034.638

98,73%


39

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Capaian Kinerja Pajak Reklame 30.000.000.000

200,00% 185,79%

180,00%

25.000.000.000

160,00% 142,47%

140,32%

20.000.000.000

140,00% 120,00%

15.000.000.000

100,00%

98,73%

80,00% 10.000.000.000

60,00% 40,00%

5.000.000.000

20,00%

0

0,00% Triwulan I

Triwulan II Target


Triwulan IV

Capaian

Pajak Reklame merupakan salah satu mata pajak lainnya yang pada tahun 2014 ini tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 24 Milyar, dimana realisasi pendapatan untuk pajak reklame ini sebesar Rp.23.694.034.638,-

atau

terealisasikan

sebesar

98,73

%.

Hal

ini

disebabkan adanya moratorium pemberian ijin reklame baru di tanah Pemerintah Kota seperti pada Berm, sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam menata estetika kota. Pajak reklame terdiri dari enam sub mata pajak dimana perolehan terbesar berasal dari sub mata pajak reklame papan sebesar 21 Milyar dan terkecil berasal dari sub mata pajak reklame balon udara sebesar Rp. 16.190.000,Untuk besarnya realisasi sub mata pajak reklame, terlihat pada tabel dan grafik berikut ini:


40

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung REALISASI PAJAK REKLAME TAHUN 2014 Uraian

Jumlah

Reklame Papan

21.760.647.373

Reklame Kain Spanduk

500.523.224

Reklame Berjalan

563.938.933

Reklame Balon Udara

16.190.000

Reklame Bando Jalan

800.104.555

Reklame Template

-

Denda JUMLAH

50.555.553 23.691.959.638

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Denda Reklame Bando Jalan Reklame Balon Udara Reklame Berjalan Reklame Kain Spanduk Reklame Papan -

5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 Pajak Reklame (Rp)

Pajak Penerangan Jalan Pajak penerangan jalanpada tahun 2014 dalam realisasi di akhir triwulan ke empat menghasilkan pendapatan sebesar Rp.159.123.681.023,atau sebesar 100,71% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 158 Milyar.Untuk pajak penerangan jalan ini Dinas Pelayanan Pajak hanya menerima pembayaran dari pihak otoritas kelistrikan nasional yaitu PLN yang besaran pajaknya telah ditetapkan oleh pihak PLN, adapun realisasi


41

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pajak penerangan jalan dapat meningkat seiring dengan kenaikan tarif daftar listrik. Untuk besarnya realisasi mata pajak penerangan jalan, terlihat pada tabel dan grafik berikut ini: REALISASI BULANAN PAJAK PPJU TAHUN 2014 JUMLAH

BULAN JAN

12.667.061.594

FEB

12.642.692.275

MAR

12.375.291.368

APR

11.913.177.314

MEI

12.804.552.181

JUN

12.714.989.557

JUL

13.721.817.409

AGU

13.427.226.203

SEP

13.420.973.133

OKT

13.959.658.837

NOV

14.590.321.280

DES

14.885.919.872

JUMLAH

159.123.681.023

Realisasi Pendapatan PPJ 16.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGU

SEP

OKT

NOV

DES

PPJU (Rp)


42

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN PAJAK PPJ TAHUN 2014 BULAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Triwulan I

36.750.000.000

37.685.045.237

102,54%

Triwulan II

74.250.000.000

75.117.764.289

101,17%

Triwulan III

114.750.000.000 115.687.781.034

100,82%

Triwulan IV

158.000.000.000 159.123.681.023

100,71%

Capaian Kinerja Pajak Penerangan Jalan 180.000.000.000 160.000.000.000

103,00% 102,54%

102,50%

140.000.000.000

102,00%

120.000.000.000

101,50%

100.000.000.000 101,17%

80.000.000.000

101,00% 100,82%

60.000.000.000

100,71% 100,50%

40.000.000.000 100,00%

20.000.000.000 0

99,50% Triwulan I

Triwulan II

Target

Realisasi

Triwulan III

Triwulan IV

Capaian


43

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pajak Parkir REALISASI BULANAN PAJAK PARKIR BULAN

TAHUN 2014 DENDA

POKOK

JUMLAH

JAN

1.239.966.716

3.925.420

1.243.892.136

FEB

818.055.283

2.256.540

820.311.823

MAR

835.350.554

3.693.636

839.044.190

APR

901.531.781

2.489.410

904.021.191

MEI

914.138.699

6.236.106

920.374.805

JUN

1.001.095.415

3.750.220

1.004.845.635

JUL

947.683.155

2.733.415

950.416.570

AGU

1.161.653.910

6.443.644

1.168.097.554

SEP

1.087.663.455

4.289.130

1.091.952.585

OKT

1.050.305.947

2.911.395

1.053.217.342

NOV

1.064.626.322

2.328.949

1.066.955.271

DES

1.133.008.538

2.406.358

1.135.414.896

12.155.079.775

43.464.223

12.198.543.998

JUMLAH

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGU

SEP

OKT

NOV

DES

Pajak Parkir (Rp)


44

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN PAJAK PARKIR TAHUN 2014 BULAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Triwulan I

2.320.000.000

2.903.249.149

125,14%

Triwulan II

5.050.000.000

5.732.489.780

113,51%

Triwulan III

8.050.000.000

8.942.956.489

111,09%

Triwulan IV

12.000.000.000 12.198.543.998

101,65%

Capaian Kinerja Pajak Parkir 14.000.000.000 12.000.000.000

140,00% 125,14% 113,51%

120,00% 111,09% 101,65% 100,00%

10.000.000.000 8.000.000.000

80,00%

6.000.000.000

60,00%

4.000.000.000

40,00%

2.000.000.000

20,00%

0

0,00% Triwulan I

Triwulan II Target


Triwulan IV

Capaian

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2014 sebesar Rp12.198.543.998,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.000,-, dimana raihan capaian kinerja tertinggi terdapat pada Triwulan I. Pada Tahun 2014 ini tarif pajak parkir mengalami kenaikan dari semula Rp. 2000,-/jam, menjadi Rp. 3000,-/jam. Kenaikan tarif sebesar 50% seharusnya mendongkrak naik pendapatan pajak parkir, tetapi pada Tahun 2014 kenaikan tersebut belum terlihat signifikan. Diharapkan pada Tahun 2015 kenaikan tarif parkir ini akan memberikan peningkatan yang cukup besar pada pendapatan pajak.


45

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pajak Air Tanah REALISASI BULANAN PAJAK AIR TANAH BULAN

POKOK

TAHUN 2014 DENDA

JUMLAH

JAN

324.165.994

-

324.165.994

FEB

118.864.572

-

118.864.572

MAR

720.509.063

47.240

720.556.303

APR

2.396.097.435

16.536.433

2.412.633.868

MEI

2.239.803.388

23.173.761

2.262.977.149

JUN

2.990.953.500

35.632.131

3.026.585.631

JUL

2.498.050.534

12.753.298

2.510.803.832

AGU

2.420.770.919

18.191.653

2.438.962.572

SEP

2.811.548.434

22.209.284

2.833.757.718

OKT

2.162.008.912

11.597.594

2.173.606.506

NOV

2.626.646.981

10.955.979

2.637.602.960

DES

4.719.815.013

46.723.480

4.766.538.493

26.029.234.745

197.820.853

26.227.055.598

JUMLAH

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah 6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGU

SEP

OKT

NOV

DES

PAT (Rp)


46

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN PAJAK AIR TANAH TAHUN 2014 BULAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Triwulan I

2.100.000.000

1.163.586.869

55,41%

Triwulan II

6.000.000.000

9.067.790.478

151,13%

Triwulan III

16.500.000.000 16.649.307.639

100,90%

Triwulan IV

30.000.000.000 26.230.430.978

87,43%

Capaian Target Pajak Air Tanah 35.000.000.000

160,00% 151,13% 140,00%

30.000.000.000

120,00%

25.000.000.000 100,90%

20.000.000.000

100,00% 87,43%

80,00%

15.000.000.000 60,00%

55,41% 10.000.000.000

40,00%

5.000.000.000

20,00%

0

0,00% Triwulan I

Triwulan II Target


Triwulan IV

Capaian

Pada Tahun 2014 ini,Pajak Air Tanah mengalami penurunan yang cukup tajam dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,hanya dapat terealisasiRp. 26.230.430.978,- atau sebesar 87,43%. Capaian terendah berada pada Triwulan ke-1 yaitu hanya sebesar 55,41%, yang disebabkan karena beberapa hal, salah satunya yaitu adanya kenaikan tarif Nilai Perolehan Air yang awalnya sebesar Rp. 500,- per meter kubik menjadi Rp. 5.000,- per meter kubik sehingga wajib pajak lebih membatasi pemakaian air tanah. Kedua adalah adanya keterlambatan nota Nilai


47

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Perolehan Air Tanah dari BPLH yang tentunya menghambat pendistribusian SKPD atas pajak terhutang kepada semua wajib pajak air tanah. Namun demikian kenaikan tarif nilai perolehan air lebih kepada kebijakan Pemerintah Kota Bandung sebagai salah satu cara dalam rangka menjaga dan mencegah penggunaan air permukaan dan air bawah tanah yang berlebihan. Pajak Bumi dan Bangunan CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2014 BULAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Triwulan I

9.000.000.000

18.316.683.950

203,52%

Triwulan II

43.200.000.000

85.661.191.410

198,29%

Triwulan III

216.000.000.000 314.210.018.032

145,47%

Triwulan IV

360.000.000.000 372.575.609.204

103,49%

Capaian Kinerja PBB 400.000.000.000

250,00%

350.000.000.000 203,52%

200,00%

198,29%

300.000.000.000 250.000.000.000

150,00%

145,47%

200.000.000.000 103,49% 100,00%

150.000.000.000 100.000.000.000

50,00%

50.000.000.000 0

0,00% Triwulan I

Triwulan II Target

Realisasi

Triwulan III

Triwulan IV

Capaian


48

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Tahun 2014 dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp.372.575.609.204,atau sebesar 103,49% pada triwulan terakhir. Capaian kinerja tertinggi pada Tahun 2014 justru berada pada triwulan pertama yaitu mencapai 203,52%. Tingginya capaian kinerja pada triwulan pertama ini disebabkan target yang ditetapkan dari Dinas Pelayanan Pajak sangat kecil, karena pada triwulan pertama Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB sedang dalam proses pencetakan masal sehingga belum diterima wajib pajak. Penerimaan pajak PBB pada triwulan pertama lebih didasarkan pada kebutuhan antara penjual rumah/tanah yang mempersyaratkan pelunasan PBB tahun berjalan, selain itu adanya pembayaran piutang PBB tahun sebelumnya atau wajib pajak yang langsung melakukan pembayaran PBB ke Bank bjb, tanpa sebelumnya menerima SPPT PBB terlebih dahulu. BPHTB REALISASI BULANAN BPHTB BULAN

TAHUN 2014 JUMLAH

JAN

9.160.166.333

FEB

25.040.029.325

MAR

33.233.655.408

APR

35.318.856.204

MEI

24.693.714.122

JUN

34.367.578.928

JUL

34.242.030.465

AGU

30.861.225.430

SEP

36.543.584.301

OKT

33.075.884.121

NOV

37.747.453.680

DES

84.501.340.051

JUMLAH

418.785.518.368


49

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Realisasi Pendapatan BPHTB 90.000.000.000 80.000.000.000 70.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 -

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGU

SEP

OKT

NOV

DES

BPHTB (Rp)

PerolehanPajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2014 tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.428.150.000.000,- pencapaian realisasi hingga triwulan ke IV adalah sebesar Rp. 418,786.427.368 atau sebesar 97,81 %. Apabila kita melihat capaian kinerja penerimaan per triwulan maka realisasi penerimaan pajak BPHTB tertinggi pada Triwulan pertama dimana pencapaian realisasi dibandingkan target untuk triwulan pertama sebesar 153,38%. Tetapi untuk target dan realisasi BPHTB tidak dapat kita tentukan besarannya karena bila dilihat dari karakteristik pembayaran pajaknya tidaklah tetap dan bersifat insidentil dimana ketika terjadi transaksi jual beli rumah/tanah CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN BPHTB TAHUN 2014 BULAN

TARGET

REALISASI 67.434.760.066

CAPAIAN

Triwulan I

43.965.000.000

Triwulan II

142.886.250.000 161.820.559.220

113,25%

Triwulan III

263.790.000.000 263.460.840.516

99,88%

Triwulan IV

428.150.000.000 418.786.427.368

97,81%


153,38%

50

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Capaian Kinerja BPHTB 450.000.000.000

180,00%

400.000.000.000

160,00%

153,38%

350.000.000.000

140,00%

300.000.000.000

120,00%

113,25%

250.000.000.000

99,88%

97,81%

100,00%

200.000.000.000

80,00%

150.000.000.000

60,00%

100.000.000.000

40,00%

50.000.000.000

20,00%

0

0,00% Triwulan I

Triwulan II Target

Triwulan III

Realisasi

Triwulan IV

Capaian

PerbandinganRealisasi kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013 Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013 Indikator Kinerja

Sat uan

1 Jumlah Penerimaan Pajak Daerah 1.Pajak Hotel 2.Pajak Restoran 3.Pajak Hiburan 4.PPJ 5.Pajak Parkir 6.BPHTB 7.Pajak Reklame 8.PAT 9.P B B

2 (Rp)

Target 3

Perbandingan Antara Kinerja Tahun 2013 Tahun 2014 Realisasi % Target Realisasi 4 5 6 7

% 8

1.063.000.000.000,-

1.194.159.468.709,-

112,34

1.400.000.000.000

1.400.939.931.883

100,07

148.000.000.000,-

177.490.303.830,-

119,93

202.850.000.000

204.674.481.155

100,90

102.000.000.000,-

118.700.322.856,-

116,37

140.000.000.000

142.676.225.418

101,91

35.500.000.000,-

37.767.188.531,-

106,39

45.000.000.000

40.980.498.102

91,07

121.500.000.000,7.500.000.000,350.000.000.000,-

135.297.036.036,7.796.908.376,415.761.410.854,-

111,36 103,96 118,79

158.000.000.000 12.000.000.000 428.150.000.000

159.123.681.023 12.198.543.998 418.786.427.368

100,71 101,65 97,81

18.500.000.000,-

17.603.910.300,-

95,16

24.000.000.000

23.694.034.638

98,73

3.000.000.000,277.000.000.000,-

3.566.097.210,280.104.269.023,-

118,87 101,13

30.000.000.000 360.000.000.000

26.230.430.978 372.575.609.204

87,43 103,49


51

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Target-Realisasi Tahun 2013 & Tahun 2014

1.600.000.000.000

1.400.000.000.000 1.200.000.000.000 1.000.000.000.000 800.000.000.000 600.000.000.000

Realisasi

400.000.000.000 200.000.000.000

Target

0 2013

2014

Target

Realisasi

Dari data diatas dapat kami jelaskan bahwa terdapat kenaikan target sebesar Rp. 337.000.000.000,- atau 31,7 % dari target Tahun 2013 sebesarRp.1.063.000.000.000,-

menjadi

Rp.1.400.000.000.000,-

pada

Tahun 2014. Meskipun berat dalam pencapaian targetnya namun dari data potensi pajak daerah yang ada dan adanya peningkatan penerimaan yang dapat diperhitungkan secara time series per bulan sampai dengan per tri wulan di Tahun 2014 dari penerimaan objek pajak sehingga optimalisasi pajak daerah dapat tercapai. Secara keseluruhan target pajak terpenuhi pada 2013, namun ada beberapa mata pajak daerah yang tidak dapat terpenuhi targetnya dengan beberapa alasan yang mendasar dikarenakan adanya moratorium penambahan wajib pajak reklame yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame sehingga tidak tercapainya target.


52

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2014 dengan target jangka menengah (Tahun 2018) Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2018 NO 1

Indikator Kinerja 2 Jumlah Penerimaan Pajak Daerah: 1.Pajak Hotel 2.Pajak Restoran 3.Pajak Hiburan 4.PPJ

1

5.Pajak Parkir 6.BPHTB 7.Pajak Reklame 8.Pajak Air Tanah 9.P B B

Tahun 2014

Satuan 3 Rupiah (Rp)

Tahun 2018 (Akhir RPJMD) Target Realisasi 7 8

%

Target 4

Realisasi 5

6

1.400.000.000.000

1.400.939.931.884

100,07

202.850.000.000

204.674.481.155

140.000.000.000

142.676.225.418

45.000.000.000

40.980.498.102

158.000.000.000

159.123.681.023

12.000.000.000

12.198.543.998

428.150.000.000

418.786.427.368

24.000.000.000

23.694.034.638

30.000.000.000

26.230.430.978

360.000.000.000

372.575.609.204

100.90 101,91 91,07 100,71 101,65 97,81 98,73 87,43 103,49

% 9

2.426.158.437.500

1.400.939.931.884

57,74

381.000.000.000

204.674.481.155

53,72

261.000.000.000

142.676.225.418

54,67

87.000.000.000

40.980.498.102

275.658.437.500

159.123.681.023

57,72

22.500.000.000

12.198.543.998

54,22

670.000.000.000

418.786.427.368

62,51

42.000.000.000

23.694.034.638

56,41

45.000.000.000

26.230.430.978

58,29

642.000.000.000

372.575.609.204

47,10

58,03

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Pelayanan Pajak pada akhir tahun Renstra (Tahun 2018) menetapkan Target Pendapatan Pajak sebesar Rp. 2.426.158.437.500,-. Di Tahun 2014, capaian kinerja untuk sasaran pertama yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan tercapainya penerimaan pajak daerah sesuai dengan potensi apabila dibandingkan dengan Target Kinerja di akhir Tahun 2018 telah mencapai 57,74%. Apabila dilihat dari semua mata pajak hanya ada satu mata pajak yang capaiannya masih berada di bawah 50% yaitu Pajak Hiburan. Untuk mencapai

target kinerja Pendapatan Pajak di Tahun 2018

sebesar Rp. 2.426.158.437.500,- Dinas Pelayanan Pajak masih harus mengejar pendapatan pajak sebesarRp. 1.025.218.505.616,- atau sebesar 42,26% dari target tahun 2018. Tabel di bawah ini akan menggambarkan beban target yang harus diemban oleh tiap mata pajak untuk mencapai


53

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung target tahun 2018:

Perbandingan realisasi pendapatan Tahun 2014 dibandingkan dengan sisa target pendapatan Tahun 2018 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Pajak Hotel

Pajak Pajak Restoran Hiburan

PPJ

Pajak Parkir

BPHTB

Pajak Pajak Air Reklame Tanah

PBB

Sisa Target

46,42

45,44

53,18

42,28

45,98

37,49

43,71

42,15

41,97

Tahun 2014

53,58

54,56

46,82

57,72

54,02

62,51

56,29

57,85

58,03

Tahun 2014

Sisa Target

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Dapatlah kami jelaskan dari ke-9 (sembilan) target pajak daerah yang kami kelola, secara keseluruhan target penerimaan pajak daerah dapat tercapai dengan jumlah Rp. 1.400.939.931.883 atau 100,07 %, dengan komposisi dari 5 (lima) mata pajak daerah dapat terpenuhi targetnya dan ada 4 (empat) mata pajak yang tidak dapat tercapai target dengan penjelasan sebagai berikut : Ada beberapa Faktor penghambat/tidak tercapainya penerimaan pajak daerah yaitu : a.Pajak Hiburan, antara lain disebabkan oleh : 

Adanya Pembatasan Jam Operasional Tempat Hiburan



Adanya Beberapa Tempat Hiburan Yang Tutup


54

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 

Occupancy / Tingkat Kunjungan Menurun (DSR)

b.BPHTB, disebabkan oleh : Adanya kemungkinan penurunan minat investasi sektor properti; c. Pajak Air Tanah, disebabkan oleh : Adanya kenaikan harga dasar air tanah dari semula Rp.500,/m3 menjadi

Rp.

5.000,-/m3

sehingga

Wajib

Pajak

melakukan

penghematan dan menggunakan sumber air lain seperti PDAM d. Pajak Reklame, disebabkan oleh : Adanya

moratorium/penghentian

sementara

Perijinan

Reklame

sehingga menyebabkan volume Nota Pengantar Perhitungan Pajak menurun. Sedangkan beberapa faktor pendorong dalampencapaian realisasi target penerimaan pajak daerah yaitu: a. Adanya beberapa event nasional yang diselenggarakan di Kota Bandung; b. Dilaksanakannya penertiban dan penindakan terhadap wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak daerah; c. Kerja sama dengan BPN Kota Bandung dalam hal Validasi BPHTB; d. Dilakukannya Operasi Terpadu (OPSDU) PBB; e. Ekspose terhadap pemalsuan Surat Tanda Bukti Setoran BPHTB dan PBB; f.

Intensifnya penyuluhan pajak daerah;

g. Dilakukannya

pertemuan

disyanjak

dengan

asosiasi-asosiasi

masyarakat/usaha; (IPPAT, HIPHI, PHRI,dsb);


55


Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Ta bel 3.9 Perba ndi nga n Ca pa i a n Ki nerja denga n Penyera pa n Angga ra n Indi ka tor Ki nerja

Sa tu an

Ta rget

Juml a h Peneri ma a n Pa ja k Da era h

Rp

1.400.000.000.000

Ki nerja Rea l i s a s i

%

1.400.939.931.884 100,07%

Angga ra n

12.038.250.000

Angga ra n Penyera pa n

%

8.731.503.401 72,53%

Tahun 2014, utuk Mencapai Target Penerimaan Pajak Daerah, Dinas Pelayanan Pajak menyediakan 7 (tujuh) Program Kegiatan, yaitu: 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. 2. Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen. 3. Penyusunan data base pajak daerah. 4. Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi. 5. Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB. 6. Penyusunan evaluasi tahunan pendapatan. 7. Fasilitasi penyelesaian piutang pendaftaran. Seluruh program kegiatan tersebut memiliki anggaran sebesar Rp.12.038.250.000,- dan Dinas Pelayanan Pajak hanya menggunakan sebesar Rp. 8.731.503.401,- atau sekitar 72,53 % dari total anggaran. Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dengan anggaran yang hampir setengahnya Dinas Pelayanan Pajak telah berhasil merealisasikan target sasaran pertama ini sebesar 100,07%.


56


II. Sasaran 2: MENINGKATNYA KESADARAN MEMBAYAR PAJAK

DAN

KEPATUHAN

MASYARAKAT

Penjelasan Umum Untuk mewujudkan tercapainya target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.400.000.000.000,- maka diperlukan peran serta semua pihak, termasuk juga peran serta masyarakat, khususnya wajib pajak daerah. Peran serta Wajib Pajak ini sangat berpengaruh terhadap perolehan penerimaan pajak, terutama bila didukung oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan ini tidak hanya diukur dari membayar atau tidaknya Wajib Pajak tetapi juga tingkat ketepatan waktu, dalam hal ini dapat terlihat dari pembayaran pajak yang tidak melebihi waktu jatuh tempo. Cara Pengukuran Indikator: % WP yang membayar pajak

% WP yang membayar pajak tapat waktu

=

Jumlah WP yang membayar pajak

x

100%

x

100%

Total WP

=

Jumlah WP yang membayar pajak tapat waktu Total WP yang membayar pajak


57


Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Tabel 3.10 Capaian Sasaran 2 No.

I ndi ka tor Ki ne rja Uta ma

Sa tua n

Ta hun 2014 Ta rge t

Re a l i s a s i

%

1

Pros e nta s e Wa ji b Pa ja k ya ng ta a t me mba ya r Pa ja k Da e ra h

%

81.90

81.90

100.00%

2

Pros e nta s e Wa ji b Pa ja k ya ng me mba ya r Pa ja k Da e ra h s e ca ra te pa t wa ktu

%

80.90

80.90

100.00%

Ra ta -ra ta Ca pa i a n I KU

100.00%

Ki ne rja Ca pa i a n Sa s a ra n

Te rca pa i

Pada Tahun 2014, wajib pajak yang membayar pajak daerah sebesar 81,90 %, sedangkan untuk wajib pajak yang membayar secara tepat waktu sebesar 80,90%. Dinas Pelayanan Pajak berhasil merealisasikan target kepatuhan masyarakat ini sebesar 100%. Tingkat ketaatan pajak pada tabel diatas merupakan perhitungan dari 7 (tujuh) mata pajak, dimana BPHTB dan

Pajak

Penerangan

Jalan

Umum

(PPJ)

tidak

termasuk

dalam

perhitungan kepatuhan wajib pajak karena cara pembayaran BPHTB tidak ditentukan oleh tanggal jatuh tempo, seperti yang dapat kami gambarkan dalam diagram tingkat kepatuhan wajib pajak per mata pajaknya di bawah ini:


58

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung T I N G K AT K E PAT UHA N WA JI B PA JA K PE R MATA PA JA K

HOTEL

RESTORAN

HIBURAN

PARKIR

90,65

91,54

99,13 PAT

58,57

69,91

82,89

89,45

WP Bayar

63,13

83,97

76,63

92,48 76,37

87,40

77,50

WP Patuh (Tepat Waktu)

REKLAME

PBB

Perbandingan Kinerja Antara Tahun 2014 dengan Tahun 2013 Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013

No.

I ndi ka tor Ki ne rja Uta ma

Sa tua n

1

Pros e nta s e Wa ji b Pa ja k ya ng ta a t me mba ya r Pa ja k Da e ra h .

2

Pros e nta s e Wa ji b Pa ja k ya ng me mba ya r Pa ja k Da e ra h s e ca ra te pa t wa ktu .

Re a l i s a s i 2013

2014

%

%

72.95

81.90

8.95

%

66.87

80.90

14.03

Ketaatan Wajib pajak dalam membayar pajak pada Tahun 2013 hanya sebesar 72,95%, sedangkan untuk Tahun 2014 menjadi 81,90% atau mengalami

kenaikan

sebesar

8,95%.

Persentase

Wajib

Pajak

yang

membayar Pajak Daerah secara tepat waktu-pun mengalami kenaikan dari Tahun 2013 yang hanya sebesar 66,87% menjadi 80,90% atau mengalami kenaikan sebesar 14,03%. Berikut ini ditampilkan perbandingan ketaatan wajib pajak antara Tahun 2013 dengan 2014 per mata pajaknya.


59

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung PE RBA NDI NG A N K E TA ATA N WA JI B PA JA K TA HUN 2 0 1 3 - 2 0 1 4

58,57

REKLAME

PBB

31,17

58,11

67,94

69,91 71,71

89,71 90,65

82,89

91,54 97,71 99,13

WP Tepat Waktu 2014

59,7

63,13

76,63

76,37

78,78 83,97 61,85

55,22

60,71

74,41

77,5

81,84 87,40

WP Tepat Waktu 2013

89,88 89,45

WP Bayar 2014

92,48

WP Bayar 2013

HOTEL

RESTORAN

HIBURAN

PARKIR

PAT

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan target jangka menengah. Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2018

No.

1

2

Indikator Sasaran Prosentase Wajib Pajak yang taat membayar Pajak Daerah . Prosentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah secara tepat waktu .

Realisasi Satuan Tahun 2014

Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2018

Persentase Capaian Kinerja

%

81.90

86

95.23%

%

80.90

85

95.18%


60

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Indikator Kinerja

Satuan

Pros enta s e Wa ji b Pa ja k ya ng ta a t memba ya r Pa ja k Da era h .

Kinerja Target Realisasi

%

81.90

81.90

%

Anggaran Penyerapan

Anggaran

100%

1,508,400,000

Pros enta s e Wa ji b Pa ja k ya ng memba ya r Pa ja k Da era h s eca ra tepa t wa ktu .

%

80.90

80.90

%

768,243,580

50.93%

100%

Pada Tahun 2014 penyerapan anggaran untuk menunjang Sasaran Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak mencapai 50,93%. Tetapi dengan menggunakan anggaran yang hanya setengah dari pagu anggaran, Dinas Pelayanan Pajak dapat merealisasikan target kinerjanya sebesar 100%. Hal ini menggambarkan efektifitas dari kegiatan yang telah dilakukan. Program Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang sasaran ini diantaranya adalah: 1. Pengendalian Kualitatif dan Kuantitatif Pajak Terpadu 2. Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak. 3. Pengendalian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan. III. Sasaran 3: INSENTIF (PENGURANGAN) PAJAK BAGI WAJIB PAJAK KATEGORI TERTENTU

SESUAI

DENGAN

PERUNDANGAN

YANG

BERLAKU

SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN. Penjelasan Umum Untuk menjalankan amanah RPMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, dimana

terdapat

dalam

indikatornya

jumlah

kelompok

sasaran

sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak, maka dari itu Dinas


61

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pelayanan Pajak Kota Bandung mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor 1331 Tahun

2014 tentang

Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada pasal 27 Ayat 4 huruf a,b,dan c mengenai pemberian insentif pajak/pengurangan atau Pembebasan PBB. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Ta bel 3.14 Analisis Pencapaian Sasaran 3

No.

1

Indi ka tor Ki nerja Uta ma

Ta hun 2014

Sa tua n

Juml a h kel ompok s a s a ra n ya ng menda pa tka n i ns enti f pa ja k

Juml a h

Ta rget

Rea l i s a s i

%

12

12

100,00%

Ra ta -ra ta Ca pa i a n IKU

100,00%

Ki nerja Ca pa i a n Sa s a ra n

Ses ua i Ta rget

Jumlah

kelompok

sasaran

yang

mendapatkan

insentif

pajak

berdasarkan kepada Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor 1331 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada pasal 27 Ayat 4 huruf a,b,dan c mengenai pemberian insentif pajak/pengurangan atau Pembebasan PBB, ada 12 kelompok sasaran yang mendapat insentif pajak/pengurangan pajak seperti: 1) Objek

Pajak

yang

dimiliki,

dikuasai

dan/atau

pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Pensiunan PNS, TNI/Polri; 2) Objek

Pajak

yang

dimiliki,

dikuasai

dan/atau

pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Pensiunan BUMN; 3) Objek

Pajak

yang

dimiliki,

dikuasai

dan/atau

pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah;


62

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 4) Objek

Pajak

yang

dimiliki,

pemanfaatan/dimanfaatkan

oleh

dikuasai

Wajib

Pajak

dan/atau

orang

pribadi

veteran, pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, termasuk janda/dudanya; 5) Objek

Pajak

yang

dimiliki,

dikuasai

dan/atau

pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi tokoh pejuang social; 6) Objek Pajak yang mempunyai fungsi pelestarian lingkungan; 7) Objek Pajak yang mempunyai fungsi bangunan yang termasuk cagar budaya yang ditetapkan oleh Walikota, antara lain : a) bangunan cagar budaya kelas A diberikan pengurangan 35% dari besarnya pajak terutang; b) bangunan cagar budaya kelas B diberikan pengurangan 30% dari besarnya pajak terutang; c) bangunan cagar budaya kelas C diberikan pengurangan 25% dari besarnya pajak terutang 8) Objek Pajak yang terkena bencana alam; 9) Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya; 10)

Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan

oleh wajib pajak yang berbadan hukum yang mengupayakan kantor

plastik

atau

kantong

alternatif

lain

yang

ramah

lingkungan; 11)

Objek Pajak perguruan tinggi swasta;

12)

Objek Pajak Rumah Sakit Swasta;

Pada Tahun 2014, Dinas Pelayanan Pajak memberikan Insentif (Pengurangan)Pajak kepada 4493objek pajak PBB, yang terdiri dari: 1. Objek

Pajak

yang

pemanfaatan/dimanfaatkan

dimiliki, oleh

Wajib

dikuasai Pajak

dan/atau

Pensiunan

PNS,

TNI/Polri, sebanyak 3438.


63

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2. Objek

Pajak

yang

dimiliki,

dikuasai

dan/atau

pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah, sebanyak 471. 3. Objek

Pajak

yang

dimiliki,

dikuasai

dan/atau

pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi veteran, pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, termasuk janda/dudanya, sebanyak 575. 4. Objek Pajak perguruan tinggi swasta, sebanyak 6. 5. Objek Pajak Rumah Sakit Swasta, sebanyak 3.

Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Insentif Pajak 12,80% 0,20% Pensiunan

10,48%

Berpenghasilan Rendah

Veteran

76,52%

Lainnya

Pemberian insentif PBB ini didasarkan kepada syarat-syarat yang diberlakukan pada tiap kelompok sasaran tersebut. Adanya sosialisasi tentang Insentif Pajak pada operasi terpadu yang dilaksanakan oleh Bidang Pajak Penetapan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya

keringanan

jumlah

PBB

terutang

yang

dibebankan

kepada

kelompok masyarakat tertentu. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Pada Tahun 2013 tidak ada kebijakan pemberian insentif atau disinsentif pajak daerah yang diberikan kepada kelomok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif/pengurangan atau disinsentif pajak daerah, sehingga baik target maupun realisasinya nihil.


64

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Ta bel 3.15 Pencapaian Indikator Sasaran 3 Tahun 2014 dibandingkan Target Akhir Renstra Dinas Pelayanan Pajak

No.

Indi ka tor Sa s a ra n

Sa tua n

Rea l i s a s i Ta hun 2014

Renca na s es ua i denga n Rens tra Ta hun 2018

Pers enta s e Ca pa i a n Ki nerja

1

Juml a h kel ompok s a s a ra n ya ng menda pa tka n i ns enti f pa ja k

Juml a h Kel ompok Sa s a ra n

12

15

80.00%

Untuk akhir tahun Renstra (Tahun 2018), Dinas Pelayanan Pajak menargetkan akan memberikan Insentif pajak kepada 15 kelompok sasaran, terutama kepada Wajib Pajak PBB. Insentif pajak yang diberikan ini sebagai upaya Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam memenuhi aspek keadilan sebagai syarat yang diterapkan dalam Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah kelompok Jumlah sasaran yang kelompok mendapatkan sasaran insentif pajak

Kinerja Target Realisasi

12

12

%

100.00%

Anggaran

420,495,000

Anggaran Penyerapan

213,372,000

%

50.74%

Untuk melaksanakan sasaran ke-3 yaitu Insentif (pengurangan) pajak bagi wajib pajak kategori tertentu sesuai dengan perundangan yang berlaku sebagai bentuk penghargaan, Dinas Pelayanan Pajak telah menganggarkan


65

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Rp. 420.495.000,-. dan hanya diserap Rp. 213.372.000,- atau sebesar 50,74%. Dengan menggunakan sumber daya yang hanya setengahnya, Dinas Pelayanan Pajak dapat mencapai kinerja yang ditentukan sebesar 100%. IV. Sasaran 4: TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Penjelasan Umum. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masihbanyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayanai masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Tersedianya

data

IKM

kelemahan atau kekurangan

secara

periodik

ini,

dapat

mengetahui

serta kinerja penyelenggaraan pelayanan

sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat membuat kebijakan yang perlu diambil dan upaya meningkatkan kinerja pelayanan. Cara Pengukuran Indikator. Dalam penyusunan IKM, digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan

data

kepuasan

masyarakat

penerima

pelayanan.

Berdasarkan prinsip pelayanan yang digunakan oleh SMM ISO 9001: 2008 maka

dikembangkan

menjadi

21

unsur

dalam

pengukuran

indeks

kepuasan masyarakat. Unsur tersebut dibagi menjadi 4 bagian: A. Waktu dan Biaya Pelayanan: 1. Waktu tunggu dan pelayanan. 2. Informasi mengenai waktu pelayanan.


66

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 3. Tingkat kenyamanan ruang pelayanan. 4. Kesesuaian

jumlah

petugas

dibandingkan

dengan

beban

pekerjaan pelayanan yang harus dilayani. B. Mekanisme / Prosedur Pelayanan: 1. Kemudahan prosedur pelayanan. 2. Sosialisasi persyaratan tentang pelayanan kepada wajib pajak. 3. Prosedur pelaksanaan perbaikan bila terjadi ketidaksesuaian jasa pelayanan. C. Sarana dan Prasarana: 1. Peralatan dalam melakukan pelayanan. 2. Fasilitas toilet. 3. Fasilitas ruang tunggu. 4. Fasilitas area parkir. 5. Fasilitas tempat ibadah. 6. Keamanan dan kenyamanan tempat pelayanan. 7. Informasi pelayanan (brosur, papan informasi pelayanan) telah tersedia sesuai dengan kebutuhan. 8. Tata letak (layout) tempat pelayanan. D. Profesionalisme dan Kepribadian: 1. Petugas telah melakukan pekerjaannya dengan professional dan bertanggung jawab. 2. Responsifitas / daya tanggap dan perhatian (empati) petugas dalam menerim keluhan. 3. Kemampuan yang dimiliki petugas dalam melakukan pelayanan. 4. Pengetahuan petugas dalam menjawab pertanyaan berkaitan dengan pelayanan. 5. Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan. 6. Kesopanan dan keramahan petugas.


67

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Perhitungan Indeks Kepuasan. Salah satu arah Dinas Pelayanan Pajak dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang dihadapi dalam masa lima tahun mendatang adalah meningkatkan kepuasan wajib pajak, maka peningkatan mutu pelayanan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja Dinas Pelayanan Pajak. Untuk tahun 2014 ini atau bisa dikatakan awal tahun RPJMD 2013-2018, Disyanjak menetapkan target 516,14 untuk IKM bidang pelayanan pajak daerah, dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari hasil pengukuran IKM, diperolehlah skala nilai sebagai berikut: Skala Nilai

Kategori

150 – 270

Sangat Tidak Puas

271 – 390

Tidak Puas

391 – 510

Cukup Puas

511 – 600

Puas

601 – 750

Sangat Puas

Perbandingan antara Kinerja Nyata (Tahun 2014) dengan Kinerja yang direncanakan. Dari 150 responden yang disurvey dengan 21 kuesioner, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berhasil memperoleh nilai IKM 516,14yang berarti kategori “Puas” untuk kinerja unit pelayanan. Unsur pengukuran IKM yang mendapatkan nilai tertinggi adalah “Kemudahan Prosedur Pelayanan”. Hal ini dapat dilihat dari skor nilai per unsur yang mencapai 574. Keberhasilan ini ditunjang dari disusunnya Perwal Nomor 016 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dengan adanya SOP ini, masyarakat pada umumnya, dan wajib pajak pada khususnya merasakan kemudahan dalam menikmati pelayanan pajak daerah.


68

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Perbandingan antara Kinerja Nyata (Tahun 2014) dengan Kinerja Tahun 2013. Pengukuran IKM pada Tahun 2013 dilakukan oleh Disyanjak dan mendapatkan

hasil

IKM

sebesar

86,780

dengan

menggunakan

21

kuesioner. Unsur yang memiliki Nilai Rata-rata tertinggi adalah unsur “Petugas

telah

melakukan

bertanggungjawab”.

Hal

ini

pekerjaannya

dengan

menggambarkan

profesional

kualitas

Sumber

dan Daya

Manusia fungsi pelayanan telah sesuai harapan masyarakat. Tingginya pada unsur ini juga dapat diartikan bahwa SOP Pelayanan telah dipahami secara baik oleh petugas pelayanan. Sedangkan unsur yang memiliki Nilai Rata-rata terendah adalah “Fasilitas Toilet”. Untuk meningkatkan nilai unsur penilaian ini maka Dinas Pelayanan Pajak pada Tahun 2014 melakukan renovasi sarana toilet. Tetapi dikarenakan jumlah responden sangat kecil (67 responden) dan dianggap tidak bisa memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, maka perbandingan kinerja antara Tahun 2014 dengan tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2014, dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD. Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2018 No

Indikator Kinerja IKM

1

Satuan

bidang

pelayanan

Kategori

pajak daerah

Tahun 2014 Target

Realisasi

516,14

516,14

(ISO)

(ISO)

Tahun 2018

%

Target 87,5

100

(Kepmenpan No. 25)

Realisasi 516,14 (ISO)

Dalam mengukur IKM pada Tahun 2014, Dinas Pelayanan Pajak menggunakan menggunakan

pengukuran 21

kuesioner.

berdasarkan Tahun

2015

ISO

9001:2008

hingga


2018,

dengan tata

cara

69

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung penyusunan

IKM

menggunakan

dasar

hukum

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, dengan menggunakan 14 kuesioner. Perubahan metode pengukuran ini dikarenakan adanya kesepakatan dari tiap SKPD se-Kota Bandung untuk penentuan metode pengukuran IKM. Analisis

penyebab

keberhasilan

atau

peningkatan

kinerja

serta

alternatif solusi yang telah dilakukan. Keberhasilan Dinas Pelayanan Pajak mendapatkan nilai IKM sesuai dengan nilai yang ditargetkan didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kegiatan: 1. Adanya sistem on line

dengan pihak Bank yang

bekerjasama dalam

pemungutan pajak. 2. Pada Tahun 2014 Dinas Pelayanan Pajak meluncurkan 3 unit Bis Layanan Pajak

yang

berfungsi

untuk

memberikan

pelayanan

maksimal

dengan

caramendekatkan diri dengan lokasi wajib pajak berada. 3. Disusunnya Perwal No. 016 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 4. Adanya renovasi ruang pelayanan yang dilakukan pada akhir Tahun 2013, dan fasilitas ini bisa dirasakan manfaatnya pada Tahun 2014, sehingga memberikan kenyamanan pelayanan pada Dinas Pelayanan Pajak. 5. Adanya renovasi Toilet di Gedung Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, tentunya menambah poin untuk sarana dan prasarana Kantor Pelayanan Pajak.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Indikator Kinerja

Satuan

IKM Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Nilai

Target

516,14

Kinerja Realisasi

516,14

%

100%

Anggaran

25.636.755.000


Anggaran Penyerapan

%

21.124.235.609

82,40%

70

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Di dalam mewujudkan sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Dinas Pelayanan Pajak menyediakan 4 (empat) Program Kegiatan, yaitu: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengananggaran sebesar Rp. 13.849.156.300,2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 9.402.500.000,3. Program

peningkatan

disiplin

aparatur, dengan

anggaran

sebesar

Rp.

700.000.000,4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 1.685.098.700,-

Anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instasi pemerintah ini sebesar Rp. 21.124.235.609,- atau sekitar 82,40% dari total anggaran yang tersedia yaitu Rp. 25.636.755.000,-. Walaupun anggaran ini tidak terserap 100%, tetapi capaian kinerja yang dihasilkan bisa mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan sangatlah efektif dalam pencapaian sasaran. Sedangkan efisiensi anggaran yang dilakukan adalah sebesar 17,6%. V. Sasaran 5: MENINGKATNYA

KAPASITAS

DAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

INSTANSI PEMERINTAHAN (BIROKRASI) Penjelasan Umum Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assestment” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.


71

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperhatikan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan

atas

hasil

evaluasi

akuntabilitas

kinerja

tersebut.

Pemeringkatan ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJM Nasional / RPJM Daerah. Di dalam misi ke-2 RPJMD Kota Bandung yaitu “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani” dengan tujuan “Terlaksananya Reformasi Birokrasi”, memuat Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, dengan Target Kinerja: Nilai Evaluasi AKIP Kota CC. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai SKPD yang berada di dalam Pemerintahan Kota Bandung, tentunya memberikan peranan agar target kinerja tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu di Tahun 2014 ini Dinas Pelayanan Pajak menargetkan kategori CC untuk hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Cara Pengukuran Indikator Untuk melihat peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (birokrasi), Dinas Pelayanan Pajak menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: 1. Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti. 2. Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD oleh Kemenpan RB / Inspektorat. Berikut ini cara pengukuran dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut:

% temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

=

Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

X

100%

Total temuan BPK/Inspektorat


72

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Dalam penilaian AKIP SKPD, Inspektorat melakukan evaluasi atas AKIP pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan

Kinerja,

Pengukuran

Kinerja,

Pelaporan

Kinerja,

dan

Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Nilai hasil akhir dari

penjumlahan

menentukan

komponen-komponen

tingkat

akuntabilitas

akan

Dinas

dipergunakan

Pelayanan

Pajak

untuk

terhadap

kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut: No

Kategori

Nilai Angka

1

AA

>85-100

Memuaskan

2

A

>75-85

Sangat Baik

3

B

>65-75

Baik, perlu sedikit perbaikan

4

CC

>50-65

5

C

>30-50

6

D

Interprestasi

Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

0-30

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Tabel 3.19 Capaian Sasaran 5 No.


1

Pros enta s e temua n BPK / Ins pektora t ya ng di ti nda kl a njuti

2

Ni l a i ha s i l eva l ua s i AKIP SKPD ol eh Kemenpa n RB / Ins pektora t

Sa tua n

Ta hun 2014 Ta rget

Rea l i s a s i

%

%

80,00

100,00

125,00%

Ni l a i

63,89

63,89

100,00%

Ra ta -ra ta Ca pa i a n IKU

112,50%

Ki nerja Ca pa i a n Sa s a ra n

Mel ebi hi Ta rget


73

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pada

Tahun

2014,

berdasarkan

kegiatan

pengawasan

dan

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI maupun oleh Inspektorat terhadap

temuan

Tahun

2013,

Dinas

Pelayanan

Pajak

telah

menindaklanjuti seluruh temuan BPK / Inspektorat, sehingga capaian kinerjanya menjadi 125% dikarenakan penetapan target yang hanya sebesar 80%. Berikut ini hasil temuan BPK / Inspektorat yang telah ditindaklanjuti oleh Dinas Pelayanan Pajak: 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran dan Reklame pada Pemerintah Kota Bandung TA 2012 dan Semester I Tahun 2013, Nomor: 08/LHP/XVIII.BDG/01/2014 tanggal 21 Januari 2014. Terhadap LHP ini, Dinas Pelayanan Pajak telah melakukan Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK yang terlampir dalam Surat Nomor: 700/323-Disyanjak perihal Tindak Lanjut LHP BPK. 2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 dalam kaitannya dengan Sistem Pengendalian Intern Nomor : 44.B/LHP/XVIII. BDG/05/2014 tanggal 26 Mei 2014. Terhadap LHP ini, Dinas Pelayanan Pajak telah melakukan Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK yang terlampir dalam Surat Nomor: 700/322-Disyanjak perihal Tindak Lanjut LHP BPK. 3. Laporan Hasil Evaluasi Terbatas Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun Anggaran 2013, Nomor Hasil Evaluasi 710/379-Inspektorat Tanggal 30 Juni 2014. Terhadap hasil evaluasi ini telah dilakukan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Inspektorat, yang terlampir dalam Surat Nomor : 700/732-Disyanjak Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Lakip Disyanjak TA 2013. Di dalam meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, pada Tahun 2014 Dinas Pelayanan Pajak menargetkan nilai evaluasi AKIP untuk Tahun 2013 sebesar 63,89. Hal ini berhasil diraih oleh Dinas Pelayanan Pajak, terbukti dari hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung terhadap 5 dokumen, diantaranya adalah: LAKIP


74

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013, Renstra 2008-2013, RKT 2013, Penetapan Kinerja Tahun 2013, berhasil mendapatkan nilai 63,89 dengan kategori CC atau perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Nilai sebagaiman tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja, memperoleh nilai 20,56. b. Pengukuran Kinerja, memperoleh nilai 11,46. c. Pelaporan Kinerja, memperoleh nilai 12,63. d. Pencapaian Sasaran, memperoleh nilai 19,20. Perbandingan antara Kinerja Nyata (Tahun 2014)dengan Kinerja Tahun 2013. Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013 No.

1


Ni l a i ha s i l eva l ua s i AKIP ol eh Ins pektora t

Rea l i s a s i

Sa tua n

Ni l a i

2013

2014

Peni ngka ta n

53,41

63,89

10,48

Pada Tahun 2014, nilai hasil evaluasi terhadap AKIP Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 10,48 poin dari penilaian evaluasi AKIP Tahun 2012. Peningkatan yang cukup signifikan ini didapat dari rincian sebagai berikut: No.

Manajemen Kinerja

Tahun 2012

Tahun 2013

1

Perencanaan Kinerja

20,61

20,56

2

Pengukuran Kinerja

5,38

11,46

3

Pelaporan Kinerja

13,18

12,63

4

Pencapaian Sasaran

14,22

19,20


75

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 25 20 15 Tahun 2012

10

Tahun 2013

5 0 Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Pencapaian Sasaran

Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa unsur yang memberikan peningkatan nilai AKIP yang cukup besar adalah Pengukuran Kinerja dengan Pencapaian Sasaran yaitu sebesar 11,06. Sementara unsur Pelaporan Kinerja mengalami penurunan nilai sebesar 0,55 poin. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan target jangka menengah. Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2018 No.

1

2

Indi ka tor Sa s a ra n Pros enta s e temua n BPK / Ins pektora t ya ng di ti nda kl a njuti Ni l a i ha s i l eva l ua s i AKIP SKPD ol eh Kemenpa n RB / Ins pektora t

Sa tua n

Rea l i s a s i Ta hun 2014

Renca na s es ua i denga n Rens tra Ta hun 2018

Pers enta s e Ca pa i a n Ki nerja

%

100,00

90

111,11%

Ni l a i

63,89

76

84,07%

Sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung selalu berupaya menindaklanjuti temuan BPK maupun Inspektorat. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja pertama yaitu Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti, telah melampaui target kinerja tahun terakhir Renstra(Tahun 2018), yaitu mencapai 111,11%.


76

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Target penilaian evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pelayanan Pajak pada akhir tahun RPJMD atau Tahun 2018 adalah dengan nilai 76. Untuk memperoleh nilai tersebut, Dinas Pelayanan Pajak membutuhkan 12,11 poin lagi atau rata-rata kenaikan nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja sekitar 3,03 poin per tahunnya.

Hal ini

dapat dicapai apabila Dinas berhasil menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Dinas sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Dinas yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Adanya kenaikan nilai atas Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diperoleh dari komponen Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Sasaran. Telah dilakukannya banyak perbaikan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2013, terutama pada komponen Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja secara formal yang tidak dipenuhi pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013, IKU telah dapat diukur secara objektif, IKU telah menggambarkan hasil, IKU telah cukup untuk mengukur kinerja dan telah diukur realisasinya. Komponen kedua yang mempengaruhi kenaikan nilai evaluasi atas Laporan

Akuntabilitas

mendapatkan

nilai

Kinerja

19,20,

yang

adalah

Pencapaian

merupakan

penilaian

Sasaran kinerja

yang yang

dilaporkan(output/outcome) atas target dapat dicapai, capaian kinerja lebih baik dari bahan sebelumnya dan informasi mengenai kinerja cukup diandalkan.


77

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Faktor-faktor Pendukung Pencapaian Sasaran. 

Didukung oleh 2 Program Kegiatan, yaitu: -

Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD.

-

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.



Anggaran sebesar Rp. 430.000.000,-



Adanya pendampingan dari Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (Bag. ORPAD) kepada SKPD yang berada di Kota Bandung untuk teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Faktor-faktor Penghambat Sasaran. 

Belum adanya kemandirian dari unit kerja (bidang / bagian) untuk mengukur kinerjanya secara akuntabel.



Untuk beberapa sasaran, tidak adanya kode rekening program kegiatan yang dapat menunjang sasaran tersebut.

Solusi / Rekomendasi / Tindak lanjut untuk Pencapaian Sasaran. 

Sosialisasi terhadap perjanjian kinerja serta rencana kerja dinas.



Review terhadap SKP kabid dan kasi secara periodic.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Indikator Kinerja Satuan Pros enta s e temua n BPK / Ins pektora t ya ng di ti nda kl a njuti Ni l a i ha s i l eva l ua s i AKIP SKPD ol eh Kemenpa n RB / Ins pektora t

%

Target

Kinerja Realisasi

%

80,00

100,00

125%

Anggaran

430.000.000 Ni l a i

63,89

Capaian Kinerja Sasaran 5

63,89

Anggaran Penyerapan

373.867.800

%

86,95%

100%

112,50%


78

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Di dalam mewujudkan sasaran peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (birokrasi), Dinas Pelayanan Pajak menyediakan 2 (dua) Program Kegiatan, yaitu: 1. Program perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 230.000.000,2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-

Anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitan dan akuntabilitas kinerja instasi pemerintah ini sebesar Rp. 373.867.800,- atau sekitar 86,95% dari total anggaran yang tersedia yaitu Rp. 430.000.000,-. Walaupun anggaran ini tidak terserap 100%, tetapi capaian kinerja yang dihasilkan bisa mencapai 112,50%. Hal ini menandakan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan sangatlah efektif dalam pencapaian sasaran. Sedangkan efisiensi anggaran yang dilakukan dapat dilihat dari jumlah penyerapan anggaran yang berada di bawah 100%.

3.5. Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pelayanan PajakKotaBandung dianggarkan melalui

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(APBD)

KotaBandungDPA Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.40.033.900.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 31.211.222.390,-atau dengan serapan dana APBD mencapai 77,96%, dengan demikian dapat dikatakan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 8.822.677.610,-. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra


79

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Ta bel 3.23 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 No

Misi

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

%

1

Menja di ka n Pa ja k Da era h s eba ga i penopa ng pemba nguna n.

13.967.145.000

9.713.118.981

69,54%

2

Meni ngka tka n kua l i ta s pel a ya na n Pa ja k Da era h.

26.066.755.000

21.498.103.409

82,47%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pada tahun 2014. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.24

Efetifitas AnggaranTerhadap Capaian Misi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 Kategori

Jumlah Indikator

Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan

3

1

Melebihi Target

4

100,00%

2

Tercapai

0

0,00%

3

Tidak Tercapai Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah

0

0,00%

1

Melebihi Target

1

100,00%

2

Tercapai

0

0,00%

3

Tidak Tercapai

0

0,00%

No. A.

B.

Persentase

Anggaran Realisasi

%

Rp. 9.713.118.981,-,-

65,54

Rp. 21.498.103.409,-

82,47

1


80


Tabel 3.25 Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2014-2018

No.

1

2

Misi

Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan

Pagu Indikatif Renstra (Rp)

Rp. 216.534.229.565,-

Realisasi anggaran tahun ke-1

Rp.31.211.222.390,-

Jumlah

% (dari Pagu Indikatif)

Rp. 31.211.222.390,-

14,41%

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan kurang efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

3.6. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Pelayanan PajakKota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut:


81

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung NO

NAMA KEJUARAAN/ KEGIATAN

TINGKATKEJUARAAN/ KEGIATAN

1.

JUARA KE I SEPAK BOLA LIGA NGABUBURIT

KEJUARAN SEPAK BOLA LIGA NGABUBURIT PROV.JAWA BARRAT

2.

JUARA KE II POR PEMKOT BANDUNG

PEKAN OLAH RAGA PEMERINTAH KOTA BANDUNG (POR PEMKOT)

3.

JUARA KE I OLAH RAGA FUTSAL


4.

JUARA KE II OLAH RAGA CATUR


5.

JUARA KE I SENAM BEREGU PUTRI


6.

JUARA KE II BILLIARD


7.

JUARA KE I BULU TANGKIS


8.

JUARA KE I GERAK JALAN BEREGU PUTRA


9.

JUARA KE II GERAK JALAN BEREGU PUTRI


10.

JUARA KE I SINGLE TENIS LAPANGAN


11.

JUARA KE III DOUBLE TENIS LAPANGAN


12.

JUARA KE II PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT/ WEB LAPOR/ MEDIA SOSIAL

PEMERINTAH KOTA BANDUNG / PELAYANAN PENGADUAN PEMKOT BANDUNG

13.

JUARA KE III KENDARAAN HIAS DALAM RANGKA HARI JADI KOTA BANDUNG (HJKB)

PANITIA HJKB PEMERINTAH KOTA BANDUNG


KET

82

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun

kinerja

sasaran,

juga

dilaporkan

analisis

kinerja

yang

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam

tahun

2014

Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

menetapkan sebanyak 5(lima) sasaran dengan 7(tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai

100,07% atau

interpretasi melebihi target. 

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% atau interprestasi tercapai.









Sasaran 5

terdiri dari 2 indikator dengan nilai 112,5% atau

interprestasi melebihi target.


83

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (lima) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai 112,50% yang termasuk dalam Interpretasi Melebihi Target. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.40.033.900.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.31.211.222.390,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 77,96%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

kondisi

anggaran adalah Silpa Rp. 8.822.677.610,00 Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung kepada pihakpihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung. Bandung,

2015

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG,

Drs. PRIANA WIRASAPUTRA, M.M. Pembina Utama Muda NIP.19600308 198503 1 007


84



85

Bidang Pajak Penetapan PAT

REKLAME

WP BAYAR

BULAN TAAT

%

KURANG TAAT

%

JUMLAH BAYAR

%

JUMLAH WP

PBB

WP BAYAR TAAT

%

KURANG TAAT

JUMLAH BAYAR

%

%

JUMLAH WP

JAN

198

91,67

18

8,33

216

54,27

398

131

99,24

1

0,76

132

84,08%

157

FEB

65

79,27

17

20,73

82

42,05

195

709

99,44

4

0,56

713

93,45%

763

MAR

73

83,91

14

16,09

87

57,24

152

680

98,55

10

1,45

690

99,71%

692

APR

451

80,11

112

19,89

563

55,80

1009

519 100,00

0

0,00

519

99,81%

520

MEI

108

83,08

22

16,92

130

64,04

203

433

98,41

7

1,59

440

89,25%

493

JUN

605

83,45

120

16,55

725

73,08

992

622

99,36

4

0,64

626

82,59%

758

JUL

399

85,62

67

14,38

466

79,79

584

612

99,67

2

0,33

614

82,42%

745

AGU

421

84,71

76

15,29

497

82,01

606

489

99,59

2

0,41

491

84,66%

580

SEP

397

83,58

78

16,42

475

78,51

605

588

99,16

5

0,84

593

98,02%

605

OKT

394

82,25

85

17,75

479

78,14

613

727

98,78

9

1,22

736

90,75%

811

NOV

415

82,34

89

17,66

504

84,00

600

521

99,43

3

0,57

524

96,86%

541

DES

816

74,66

277

25,34

1093

89,96

1215

463

97,89

10

2,11

473

96,93%

488

RATARATA

362

82,89

81

17,11

443

69,91

598 541

99,13

5

0,87

546

91,54%

596

-2-

WP BAYAR TAAT

279.698

%

90,65

KURANG TAAT

28.853

%

9,35

JUMLAH BAYAR

308.551

%

58,57

JUMLAH WP

526.791

Lampiran I REKAP PERSENTASE KETAATAN WAJIB PAJAK DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2014 HOTEL

% WP TAAT

77,50%

% WP BAYAR

RESTORAN

% WP TAAT

87,40% 76,37%

% WP BAYAR

92,48%

HIBURAN

% WP TAAT

% WP BAYAR

PARKIR

% WP TAAT

76,63% 83,97% 63,13%

% WP BAYAR

89,36%

PAT

% WP TAAT

% WP BAYAR

82,89% 69,91%

REKLAME

% WP TAAT

% WP BAYAR

PBB

% WP TAAT

% WP BAYAR

RATA-RATA

% WP TAAT

99,13% 91,54% 90,65% 58,57% 80,90%

% WP BAYAR

81,89%

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Recommend Documents