KATA PENGANTAR. Bandung, Desember 2014 KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

serta

memperhatikan Sistematika Penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrenbang. Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Renja SKPD dengan mengacu kepada Renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 ini disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pelayanan Pajak guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung. Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, mudah-mudahan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2015 pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Kami berharap penyusunan Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Amiin.

Bandung,

Desember 2014

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

Drs. PRIANA WIRASAPUTRA, M.M Pembina Utama Muda NIP. 19600308 198503 1 007

Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

iii

Daftar Gambar

iv

Bab I

Pendahuluan

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Tugas Pokok

5

1.3

Landasan Hukum

7

1.4

Maksud dan Tujuan

11

1.5

Sistematika Penulisan

11

Bab II

Evaluasi Kinerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

16

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

21

2.3

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak

23

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

27

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

37

Bab III 3.1

Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2015

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2015

42

a.

Tujuan Renja Dinas Pelayanan Pajak

42

b.

Sasaran Dinas Pelayanan Pajak

43

3.2

Target Pajak Daerah Tahun 2015

45

3.3

Program dan Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2015

46

Bab IV

Penutup

53


ii

DAFTAR TABEL

Tabel

Judul Tabel

Halaman

1.1

Agenda Kerja Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak

2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2014

19

2.2

Capaian Indikator Kinerja Utama DInas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

23

2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015

37

3.1

Proyeksi Target Pendapatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015

46

3.2

Rencana Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015

48

4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016

54

2.3

4

27


iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Judul Gambar Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

Halaman 4


iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Dalam

rangka

pencapaian

target

kinerja

yang

telah

ditetapkan dan terangkum dalam visi misi sebuah organisasi maka diperlukan sebuah perencanaan yang matang dimana perencanaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi dengan tentunya tidak pula meninggalkan peranan

proses

pelaksanaan

dari

perencanaan

yang

telah

ditetapkan sebelumnya, yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian hasil dan dampak manfaatnya tidak hanya bagi organisasi tersebut tetapi juga lingkungan di sekitarnya yang diselaraskan dengan perencanaan strategis selama lima tahun kedepan. Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok khusus yaitu sebagai pengelola pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera atau Kota Bandung Juara. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, menghasilkn dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan

dokumen

rencana

tahunan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah atau Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan

program

pembangunan

tahunan

pemerintahan daerah dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut :


1

1. Renja

Disyanjak

merupakan

dokumen

yang

secara

substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana

Strategis

(Renstra)

yang ditetapkan dalam

Instansi

sesuai

arahan

operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2. Renja merupakan acuan Dinas untuk memasukan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015; 3. Renja

Dinas Pelayanan Pajak merupakan salah

instrumen

satu

untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan

Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan

sebagai

wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun Kedua dalam pencapaian tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

dalam

Perencanaan Strategis (Renstra). Berlandaskan undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Disyanjak sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Penyusunan Renja Disyanjak pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya ke dalam program dan kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Kualitas Renja Dinas sangat


2

ditentukan oleh kemampuan Pimpinan pada Disyanjak dalam menyusun,

mengorganisasikan,

mengimplementasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas. Dinas Pelayanan Pajak dalam membuat Renja berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan,

tata

cara

penyusunan,

pengendalian,

dan

evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Proses penyusunan Renja Dinas terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, renja

Dinas

tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Pelayanan

Pajak.

Tahapan

persiapan

meliputi

pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Dinas, orientasi mengenai RKPD dan Renja Dinas, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Dinas merupakan

tahapan

awal

yang

harus

dilakukan

sebelum

disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Disyanjak mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Disyanjak dapat

dikerjakan

secara

simultan/paralel

dengan

penyusunan

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Disyanjak saat ini, evaluasi pelaksanaan Renja disyanjak tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dinas Pelayanan Pajak (disyanjak). Tahap

penetapan

rancangan

akhir

Rencana

Kerja

Disyanjak

dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Pelayanan Pajak menetapkan Renja Disyanjak untuk menjadi pedoman di lingkungan Disyanjak dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Disyanjak pada tahun anggaran berkenaan. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.


3

Gambar. 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Rancangan Awal RKPD

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

Surat Edaran KDH

(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

PENETAPAN RENJA SKPD PENYUSUNAN RKPD

Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rancangan Renja SKPD

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD

Penelaahan Rancangan Awal RKPD

Pengolahan data dan informasi

Analisis Gambaran pelayanan SKPD

penentuan isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Rancangan Renja SKPD · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

Perumusan Tujuan dan sasaran

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

Penelaahan usulan kegiatan masyarakat

Penyempurnaan Rancangan Renja

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD

Musrenbang kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Desa

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota

Perumusan kegiatan prioritas

Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan KUA dan PPAS

Tidak sesuai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD

sesuai

Verifikasi Rancangan Renja SKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Renja-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda

Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Penetapan RenjSKPD oleh Kepala SKPD

Renja SKPD

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

Untuk membuat dokumen Renja Dinas Pelayanan Pajak ini diperlukan waktu penyelesaian yang disesuaikan dengan tahapantahapan mulai dari musrenbang, penyusunan RKPD Dinas sampai dengan tersusunnya dokumen Renja, sedangkan agenda kerja penyusunan rencana kerja Dinas Pelayanan Pajak seperti pada tabel 1.2. dibawah ini : TABEL 1.1. Agenda Kerja Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Bulan

NO

Kegiatan

Mei

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Agust

Sept

Okt

Nov

Des

1 2 341 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1.

HASIL MUSRENBANG KOTA SEBAGAI BAHAN RKPD

2.

PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA HASIL RKPD

3.

PENGUMPULAN DATA DILANJUTKAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA


4

Bulan

NO

Mei

Kegiatan

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Agust

Sept

Okt

Nov

Des

1 2 341 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4.

PENYAMPAIAN RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS

5.

VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENETAPANNYA

Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada dinas yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota

Bandung

Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan

Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka berubah pula nomenklatur dari Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak. Mengenai landasan hukum uraian tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pengganti Peraturan Walikota nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Sedangkan Tugas Pokok Dinas Pelayanan

Pajak

adalah

melaksanakan

sebagian

urusan

pemerintahan dibidang pajak daerah. 1.2.TUGAS POKOK Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;


5

Tugas Pokok Disyanjak adalah : Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pajak Daerah. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan Pajak; b. pelaksanaan

tugas

teknis

pelayanan

pajak

yang

meliputi:

perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah; c. pelaksanaan teknis administratif Dinas;dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Mengacu pada Peraturan Daerah dan peraturan walikota tersebut, susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menjadi : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Program dan Anggaran. c. Bidang Perencanaan, membawahkan: 1. Seksi Perencanaan Pajak Daerah; 2. Seksi Data dan Potensi Pajak;dan 3. Seksi Analisa dan Pelaporan; d. Bidang Pajak Pendaftaran, membawahkan: 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan;dan 3. Seksi Penyelesaian Piutang.


6

e. Bidang Pajak Penetapan, membawahkan: 1. Seksi Penilaian dan Pengaduan; 2. Seksi Penetapan dan Pembukuan;dan 3. Seksi Penagihan. f. Bidang Pengendalian, membawahkan: 1. Seksi Penyuluhan; 2. Seksi Pengawasan; dan 3. Seksi Penindakan. g. UPT

(Unit

Pelaksana

Teknis)

Pemungutan

menjadi

Unit

Pelayanan Pajak. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPP ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 288 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung). Unit Pelayanan Pajak,terdiri atas: 1. UPP Bandung Barat; 2. UPP Bandung Utara; 3. UPP Bandung Tengah; 4. UPP Bandung Selatan; dan 5. UPP Bandung Timur h. Kelompok Jabatan Fungsional 1.3.

Landasan Hukum Yang menjadi prinsip perencanaan pembangunan daerah yang

tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 salah-satunya adalah adanya satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan renja SKPD kabupaten/kota harus berlandaskan hukum atau aturan yang telah diterbitkan

pemerintah

pusat

dan

pemerintah

provinsi

terkait

perencanaan pembangunan.


7

Dengan demikian dalam proses penyusunan Renja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mengacu dan berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut : 1)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

2)

Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3)

Undang-undang Perencanaan Republik

Nomor

25

Pembangunan

Indonesia

Tahun

Tahun

2004

Nasional 2004

tentang

(Lembaran

Nomor

104,

Sistem Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7)

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 8)

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan


8

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 14) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala

Bappenas

dan

Menteri

Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014; 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);


9

16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E); 17) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08); 18) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Pembangunan

Daerah

serta

Musyawarah

sebagaimana

telah

Perencanaan

diubah

dengan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05); 19) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08); 20) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Serta

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 21) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18,). 22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 23) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor


10

13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. 24) Peraturan Walikota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pengganti Peraturan Walikota nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung; 1.4.

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan dokumen rencana kerja Dinas

Pelayanan Pajak adalah: 1)

Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan

UU

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis dalam lima tahun (renstra) dan rencana kerja setiap satu tahun sekali (renja). 2)

Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Bandung

1.5.

Sistematika Penulisan BAB I: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas,

proses

penyusunan

Renja

Dinas,

keterkaitan antara Renja Dinas dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RKA dan DPA Dinas.


11

1.2. Tugas Pokok Menjelaskan Tugas Pokok Dinas berdasarkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota. 1.3. Landasan Hukum Memuat

penjelasan

tentang

undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan ketentuan

peraturan

lainnya

daerah, dan

yang

mengatur

tentang SOTK, kewenangan Dinas, serta pedoman yang

dijadikan

acuan

dalam

penyusunan

perencanaan dan penganggaran Dinas. 1.4. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas. 1.5. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas, serta susunan garis besar isi BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu; Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada RKA dan DPA Dinas tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Renja

Dinas

sudah

disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas tahun-tahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disyanjak Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas berdasarkan indikator kinerja yang sudah


12

ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007.

Jenis

indikator

yang

dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing

Dinas,

serta

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak; Sub bab ini berisi uraian mengenai: 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan

tugas

pokok

dan

fungsi Dinas Pelayanan Pajak; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah,

terhadap

capaian

program

nasional/global; 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

catatan

ditindaklanjuti

yang dalam

strategis

untuk

perumusan

program

prioritas tahun rencana. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut


13

3. Penjelasan tersebut

temuan-temuan dan

catatan

setelah

penting

perbedaan

dengan

rancangan

misalnya:

terdapat

rumusan

proses terhadap

awal

RKPD,

program

dan

kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. BAB III :

TUJUAN,SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pelayanan Pajak. Dengan sasaran Dinas Pelayanan Pajak adalah : 1. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 2. Tersedianya

sumber

daya

aparatur

yang

kompeten dan jujur; 3. Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

untuk

melunasi kewajiban membayar pajak; 4. Meningkatkan kualitas pendaftaran, pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan Pajak Daerah; 5. Tercapainya

target

peningkatan

pendapatan

daerah dari sektor Pajak Daerah. 3.2 Target Pajak Daerah 2015 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2015 Berisikan penjelasan mengenai:


14

a. Faktor-faktor

yang

menjadi

bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. b. Uraian

garis

besar

mengenai

rekapitulasi

program dan kegiatan, yang meliputi: · Jumlah program dan jumlah kegiatan. · Besaran anggaran yang dibutuhkan. BAB IV : PENUTUP Besaran anggaran yang dibutuhkan berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja yang ingin dicapai dari rencana kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.Adanya Perubahan Regulasi Pajak Daerah; 2.Optimalisasi Unit Pelayanan Pajak (UPP); 3.Penyempurnaan Sistem Informasi (On Line Pajak); 4.Intensifikasi

pemeriksaan,

pengawasan

dan

penindakan; 5.Penyempurnaan data base wajib pajak 6.Perubahan SOTK Dinas; 7.Peningkatan Kapasitas SDM; 8.Peningkatan sarana dan prasarana;


15

BAB II EVALUASI KINERJA DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2014

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 Setelah diberlakukannya perubahan nomenklatur dinas yang

berlandaskan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor

13

Tahun

2007

tentang

Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah pula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung disingkat DISYANJAK dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : UPP Bandung Tengah, UPP Bandung Utara, UPP Bandung Barat, UPP Bandung Timur, UPP Bandung Selatan. Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai pengganti Peraturan Walikota Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Berdasarkan peraturan walikota tersebut, susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak

Kota

Bandung

berkedudukan

sebagai

unsur

pelaksana

Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok Dinas Pelayanan Pajak adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pajak daerah. Pada Tahun 2014 ini selaras dengan perubahan nomenklatur dinas dan uraian tugas pokok dan fungsi yang dituangkan di dalam Renstra Dinas Pelayanan Pajak 2014-2018 maka Dinas Pelayanan


16

Pajak mewujudkan Visi nya yaitu : “Profesional dan Prima Dalam Pengelolaan Pajak Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera”, sebagai dasar arah kebijakan dalam menjalankan program kegiatan pada tahun tahun selanjutnya yang diawali pada tahun 2014 sebagai tahun pertama dari bagian Renstra 2014-2018. Program Dinas Pelayanan Pajak meliputi 7 (tujuh) program bertambah satu dari tahun 2013, yaitu menjadi : (1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

(2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

(3)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

(4)

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

(5)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

(6)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(7)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pada tahun 2013 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah

melaksanakan 6 (enam) program dan bertambah 1 (satu) program yaitu program Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2014 dengan nama kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD, penambahan dimaksud untuk merencanakan dan membuat dokumen perencanaan dinas untuk lima tahun dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan satu tahun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, sebagai dokumen penyusunan untuk merencanakan yang tercantum dalam penetapan kinerja utama selama satu tahun kedepan. Pada tahun 2014 terjadi efisiensi di semua program dan kegiatan

pada

Dinas

Pelayanan

Pajak,

disebabkan

adanya

rasionaliasi dan asistensi secara terukur dan terarah dengan dilakukannya perbaikan serta penyempurnaan secara teknis dan


17

administrasi

yang

disesuaikan

dengan

rencana

pelaksanaan

kegiatan, seperti pergeseran program kegiatan, sehingga dapat terserap dan dilaksanakan pada program yang baru, alasan lain terjadinya efisiensi yaitu diberlakukannya Peraturan Walikota nomor 534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pengganti Peraturan Walikota nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Dengan menjalankan asistensi dan rasionalisasi melalui penyusunan rencana anggaran kas yang terperinci tersebut maka program dan kegiatan tidak mengalami hambatan sehingga bisa dijalankan/dilaksanakan penjadwalan pelaksanaan terhadap masingmasing kegiatan, adapun program kegiatan di tahun 2014 tersebut akan dianalisis sebagai berikut :


18

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2014 Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung NO

1.

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

REALISASI (RP)

PERSEN TASE

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

13.967.145.000

4,397,959,770

69,54 %

213.372.000

50,75 %

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

420.495.000

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

PERMASALAHAN /KETERANGAN

SKPD/UNIT KERJA

URUSA N

Dinas Pelayanan Pajak

Naskah kajian akademis dan Raperwal tentang tata cara pemungutan pajak daerah, naskah kajian akademis dan raperwal tentang tupoksi dan uraian tugas untuk disyanjak naskah kajian akademis dan raperwal tentang tupoksi dan uraian tugas UPP disyanjak

Tersedianya landasan hukum mengenai tatacara pemungutan pajak daerah, tersedianya landasan hukum mengenai tupoksi dan urtug Disyanjak, tersedianya landasan hukum mengenai tupoksi dan urtug UPP

Background paper dan rencana kepwal tentang NJOP sebagai dasar pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2015, kajian matting Pajak Daerah

Tersedianya landasan hukum mengenai njop sebagai dasar pengenaan pbb untuk kota Bandung tahun 2015, tersusunnya kajian mapping pajak daerah


Wajib

2.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

2.530.400.000

1.990.602.551

78,66 %

Terlaksananya kajian tentang metodologi penetapan target pajak dan data potensi pajak

Tersedianya kajian tentang metodologi penetapan target pajak dan data potensi pajak


Wajib

3.

Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

3.605.000.000

2.254.740.600

62,54 %

Tersedianya sistem informasi (modul) penerimaan daerah dan jaringan yang terkoneksi antara Disyanjak dengan Wajib Pajak

Tersedianya sistem informasi (modul) penerimaan daerah yang terintegrasi


Wajib

Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 19

NO

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

REALISASI (RP)

PERSEN TASE

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

PERMASALAHAN/ KETERANGAN

SKPD/UNIT KERJA

URUSAN

4.

Penyusunan Data Base Pajak Daerah

2.550.000.000

2.310.816.500

90,62 %

Tersusunnya basis potensi pajak bumi bangunan

data dan

Tersedianya bahan kebijakan penetapan target pajak daerah


Wajib

5.

Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi

944.350.000

728.971.750

77,20 %

Tersedianya aplikasi pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, dan pajak air tanah

Terlaksananya aplikasi pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan pajak air tanah


Wajib

6.

Pengendalian kualitatif dan kuantitatif pajak terpadu

231.400.000

222.947.200

96,35 %

Terlaksananya pembinaan yang optimal terhadap petugas pajak dalam pengelolaan pajak daerah

Meningkatnya kinerja petugas pajak


Wajib

7.

Pengendalian partisipasi aktif wajib pajak

1.175.000.000

447.632.980

38,09 %

Terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan – ketentuan pajak daerah kepada wajib pajak

Meningkatnya pastisipasi wajib pajak daerah untuk membayar pajak


Wajib

8.

Pengendalian program kerja pemeriksa tahunan

102.000.000

97.663.400

95,75 %

Tersedianya sistem informasi tunggakan pajak daerah yang terintegrasi

Terkendalinya pengawasan terhadap wajib pajak daerah


Wajib

9.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan

948.500.000

799.008.000

84,24 %

Tersedianya intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, pajak reklame dan pajak air tanah

Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, pajak reklame dan pajak air tanah


Wajib

10.

Penyusunan Evaluasi Tahunan Pendapatan

90.000.000

59.370.000

65,96 %

Tersusunnya dokumentasi realisasi pendapatan sector pajak

Terevaluasinya pendapatan asli daerah sektor pajak


Wajib

11.

Fasilitasi penyelesaian piutang pendaftaran

1.370.000.000

587.994.000

42,92 %

Terkendalinya piutang pajak daerah

Berkurangnya tunggakan piutang pajak



Wajib

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Setelah adanya perubahan nomenklatur pada Dinas

yang

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah pula

nomenklatur

Dinas

Pendapatan

Daerah

menjadi

Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung disingkat DISYANJAK dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : UPP Bandung Tengah, UPP Bandung Utara, UPP Bandung Barat, UPP Bandung Timur, UPP Bandung Selatan. Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, berdasarkan peraturan walikota tersebut, susunan

organisasi

Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok Dinas Pelayanan

Pajak

adalah

melaksanakan

sebagian

urusan

pemerintahan di bidang pajak daerah. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dalam

bidang

pendapatan, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan UndangUndang dan Perda termaksud, jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung meliputi:


21

1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Reklame 4. Pajak Hiburan 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dalam menjalankan tugas pokok, Dinas Pendapatan Kota Bandung mempunyai fungsi, sebagai berikut: (1) Merumuskan kebijakan teknis pendapatan; (2) Melaksanakan tugas teknis operasional pendapatan yang meliputi perencanaan, pajak daerah, pajak bukan pajak daerah dan pengendalian; (3) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan; (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keberhasilan

kinerja

Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung dapat dilihat dari tercapainya Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014-2018 yaitu Tercapainya Target Pajak Daerah. Untuk tahun 2014, seperti yang tercantum dalam tabel Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014 di bawah ini.


22

Tabel 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG TAHUN 2014 2013

Indikator Kinerja Utama

Target

2014 Realisasi

Target

Realisasi

Rata-rata peningkatan pajak daerah 1

Pajak Hotel

148.000.000.000

177.490.303.830

202.850.000.000

204.674.481.155

2

Pajak Restoran

102.000.000.000

118.700.322.856

140.000.000.000

142.676.225.418

3

Pajak Hiburan

35.500.000.000

37.767.188.531

45.000.000.000

40.980.498.102

4

Pajak Reklame

18.500.000.000

17.603.910.300

24.000.000.000

23.694.034.638

5

PPJU

121.500.000.000

135.297.036.036

158.000.000.000

159.123.681.023

6

Pajak Parkir

7.500.000.000

7.796.908.376

12.000.000.000

12.198.543.998

7

PBB

277.000.000.000

280.104.269.023

360.000.000.000

372.575.609.204

8

BPHTB

350.000.000.000

415.761.410.854

428.150.000.000

418.786.427.368

9

Pajak Air Tanah

3.000.000.000

3.566.097.210

30.000.000.000

26.230.430.978

Jumlah

2.3.

1.063.000.000.000

1.194.087.447.016

1.400.000.000.000

1.400.939.931.884

Peningkatan Pajak Daerah dari Tahun Sebelumnya

31,70 %

17,32 %

Target Kenaikan Pendapatan Pajak 13 %

15,00%

15,00%

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan

lebih

mampu

menggali

sumber-sumber

penerimaan

Daerah

khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-


23

undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang diimplementasikan melalui Visi dan Misi Dinas, dengan dilandasai oleh isu penting penyeleggaraan tugas dalam sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak, hal tersebut merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu : 1.

Belum

sempurnanya

regulasi

(Peraturan

Perundang-

undangan) terkait dengan Perpajakan, khususnya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah). 2.

Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak.

3.

Kurangnya kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna layanan, dalam hal ini khususnya fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan perpajakan.

4.

Belum adanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi

pajak,

dalam

hal

manajemen

sistem

informasi

ini

dikaitkan

pelayanan

dengan

perpajakan.

Khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT). 5.

Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Pelayanan Pajak (Aparatur) dalam pelayanan perpajakan.


24

6.

Belum adanya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan

identifikasi

permasalahan

pelayanan

yang

dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong atas pelayanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak Faktor Penghambat: 1. Kualitas dan penempatan SDM · Belum tersedia SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi; · Belum adanya KPI ("Key Performance Indicators") untuk Analisis Beban Kerja (ABK) masing-masing personal; 2. Sarana dan prasarana · Kapasitas dan lay out gedung kantor Dinas Pelayanan Pajak belum memadai untuk dapat memberikan pelayanan yang optimum dan terpusat, dengan terpisahnya lokasi Kantor Sekretariat dengan Kantor Pelayanan PBB; · Gedung UPP masih pinjam tempat atau menyewa, sehingga belum berfungsi secara optimal; 3. Belum

adanya

regulasi

yang

sesuai

dengan

peraturan,

perundang-undangan dan Perwal yang disesuaikan kondisi yang ada/terkini; 4. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak daerah masih kurang; 5. Pengelolaan piutang belum optimal; 6. Lemahnya koordinasi unit kerja terkait;


25

7. Kurangnya pemahaman Pendapatan Asli Daerah dari wajib pajak atau masyarakat sehingga belum akuratnya data potensi pajak daerah untuk menentukan target penerimaan PAD dari sektor pajak daerah; Sedangkan faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran sehingga dapat teratasi sehingga dapat

diselesaikannya

permasalahan-permasalahan

yang

ada,

yaitu: Faktor Pendorong 1. Adanya Political Will dari Kepala Daerah; 2. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha wisata yang tinggi; 3. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan jumlah petugas pajak yang memadai; 4. Adanya potensi pajak masih besar; 5. Disusunnya regulasi peraturan pajak; 6. Pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari Pusat dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;


26

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD TABEL 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Rancangan Awal RKPD

NO

I

1

2

3

Program dan Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Hasil Analisis Kebutuhan

Target Capaian

Pagu Indikatif

12.580.618.772

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Disyanjak Kota Bandung

Penerimaan Pajak Daerah dan IKM Bidang Pelayanan Pajak Daerah

100% dan 1 Tahun

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi


Jumlah kajian dan rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah

10 DOKUMEN

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah


Terlaksananya kajian tentang metedologi penetapan target Pajak dan data potensi pajak

2 DOKUMEN

Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen


Sistem on line pajak dan modul penerimaan pajak daerah

Sistem Informasi perpajakan online

750.000.000

2.500.000.000

2.180.618.772


Lokasi


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi


Penerimaan Pajak Daerah dan IKM Bidang Pelayanan Pajak Darah


Jumlah kajian dan rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah


Terlaksananya kajian tentang metedologi penetapan target Pajak dan data potensi pajak

Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen


Sistem on line pajak dan modul penerimaan pajak daerah

Target Capaian

100% dan 1 Tahun

Pagu Indikatif

14.704.258.426

Catatan Penting

Program/kegi atan masih perlu untuk dilaksanakan

384.300.000 2 DOKUMEN

1.515.000.000 2 DOKUMEN

2.167.234.366 9 DOKUMEN


Kegiatan pendataan digabungkan kedalam kegiatan penyusunan data base Penguatan jaringan Ilmu Teknologi MPD

Rancangan Awal RKPD

NO

4

5

6

7


Penyusunan data base pajak daerah

Lokasi



Target Capaian


Tersusunnya Data potensi PBB

Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi


Tersediannya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB

1 TAHUN

Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak


Jumlah Aturan mengenai Partisipasi aktif wajib pajak

1 TAHUN

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan


Terlaksanannya kegiatan Operasi Terpadu PBB

1 TAHUN

Pagu Indikatif

1 DOKUMEN 3.650.000.000

1.400.000.000

-

950.000.000

Program dan Kegiatan Penyusunan data base pajak daerah

Lokasi



Tersusunnya Data potensi PBB

Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak


Tersediannya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB


Jumlah Aturan mengenai Partisipasi aktif wajib pajak

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan



Target Capaian

Pagu Indikatif

6.075.600.000 5 DOKUMEN

8 DOKUMEN

1.728.850.000

Penyusunan evaluasi tahunan pendapatan


Tersusunnya Laporan realisasi pendapatan sektor pajak.

1 TAHUN 200.000.000



649.212.360

1.612.575.000


63.500.000

1 DOKUMEN

9




1 TAHUN, 25 % 950.000.000




Percepatan Kegiatan Pendataan Data Base Wajib Pajak PBB Penambahan cetakan yang dialihkan

1 TAHUN

6 DOKUMEN

8

Catatan Penting

1 DOKUMEN


507.986.700

Kebutuhan pemutakhiran basis data PBB berdasarkan Analysis Sales Ratio (ASR). Arah kebijakan pemerintah pusat pada kegiatankegiatan di hotel dan perjalanan dinas.

Rancangan Awal RKPD

NO

II

10

11


Lokasi

Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah


Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan perubahannnya


Penetapan NJOP klasifikasi Bumi dan Bangunan setiap kelurahan


Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak dan kebijakan pajak daerah serta pengawasan pajak daerah Tersusunnya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya Penetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan


Target Capaian

1 sasaran dan 1 Tahun

Dokumen, 100%

1 Dokumen, 1 Tahun

Pagu Indikatif

4.400.000.000

500.000.000

350.000.000


Lokasi







Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak dan kebijakan pajak daerah serta pengawasan pajak daerah Tersusunnya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya Penetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan

Target Capaian

Pagu Indikatif

2.915.625.000 100%

188.450.000 2 DOKUMEN

434.425.000

1 DOKUMEN

12

Survei/Pendataan Potensi Penerimaan Pajak Daerah


Terpenuhinya Data Potensi Pajak Daerah

Jumlah Dokumen

550.000.000



Catatan Penting


735.750.000 1 DOKUMEN


Adanya penambahan kajian ASR NJOP, penentuan besarnya NJOP berjalan dan penetuan nilai DBKB serta penentuan NJOP objek pajak khusus. Adanya penambahan data potensi 6 mata pajak lainnya

Rancangan Awal RKPD

NO

13

14

15

16

17


Lokasi



Target Capaian

Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah


Terlaksananya penyampaian/sosialis asi peraturan pajak daerah

1 tahun, 100%

Fasilitasi, assistensi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pajak daerah


1 tahun, 100%

Analisa dan evaluasi pemungutan pajak daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak


Tersediannya kegiatan asistensi dan koordinasi penyelenggaraan pajak daerah Tersediannya data dan dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak

Pengawasan Pemeriksaan berbasis IT


Tersediannya dan terlaksananya sistem pemeriksaaan terhadap wajib pajak

1 tahun, 100%


Terlaksananya penindakan terhadap wajib pajak daerah

1 tahun, 100%

Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pajak

Pagu Indikatif

1.250.000.000

500.000.000

1 tahun, 100% 250.000.000

750.000.000

250.000.000


Lokasi



Disyanja k Kota Bandung

Terlaksananya penyampaian/sosialisa si peraturan pajak daerah

Fasilitasi, assistensi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pajak daerah Analisa dan evaluasi pemungutan pajak daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak Pengawasan Pemeriksaan berbasis IT


Tersediannya kegiatan asistensi dan koordinasi penyelenggaraan pajak daerah Tersediannya data dan dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak


Tersediannya dan terlaksananya sistem pemeriksaaan terhadap wajib pajak





Target Capaian

Catatan Penting

Pagu Indikatif

896.000.000 1 TAHUN

Rencana sosialisasi di media cetak dan elektronik

1 TAHUN

121.000.000 1 DOKUMEN

-

-

540.000.000 1 TAHUN


Terjadinya duplikasi anggaran dengan Tim IT yang sudah direncanakan Akan dilakukannya intensifikasi kegiatan pemeriksaan dan penindakan pada WP

Rancangan Awal RKPD

NO

III

18

IV

19

20


Lokasi


Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan rencana strategis dan rencana kegiatan


1 DOKUMEN, 1 Tahun

Program Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan


Tersusunnya Dokumen Renja tahun 2016, dan Pelaporan Program Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Presentase dokumen pajak daerah yang dapat diarsipkan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip


12 bulan, 100%

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah


Terpeliharannya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak Terpeliharannya dokumen /arsip pada dinas pelayanan pajak


Target Capaian

Pagu Indikatif

250.000.000

100 % dan 1 tahun

250.000.000

500.000.000

200.000.000

12 bulan, 100% 300.000.000

Lokasi







Program Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip


Tersusunnya Dokumen Renja tahun 2016, dan Pelaporan Program Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Presentase dokumen pajak daerah yang dapat diarsipkan





Terpeliharannya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak Terpeliharannya dokumen /arsip pada dinas pelayanan pajak

Target Capaian

100 %

Pagu Indikatif

Catatan Penting

150.000.000

156.985.000,23 3 DOKUMEN

401.975.000 100 %

235.500.000 1 TAHUN

1 DOKUMEN


166.475.000

Penguatan sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip

Rancangan Awal RKPD

NO

V

21

22

23

24

25


Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian

Pagu Indikatif


Lokasi

Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran

100% dan 1 Tahun

10.900.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran


Tersampaikannya surat menyurat kepada Wajib Pajak

12 bulan, 100%

Penyediaan jasa surat menyurat



Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik

12 bulan, 100%




Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan, 100%



Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Terpenuhinya jasa service, pelumas, suku cadang, BBM dan jasa STNK

12 bulan, 100%

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



Penyediaaan jasa kebersihan kantor


Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak

12 bulan, 100%

Penyediaaan jasa kebersihan kantor


Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak


Lokasi




300.000.000

400.000.000

150.000.000

2.000.000.000

300.000.000

Target Capaian

100%

Pagu Indikatif

8.070.142.000

217.425.000 1 DOKUMEN

12 BULAN

2 DOKUMEN

10 DOKUMEN


Efektifitas pendistribusi an surat teguran via pos

200.000.000

254.000.000

Sewa garasi kendaraan Bis Pelayanan

1.738.515.000

Penambahan untuk 3 Buah Bis Pelayanan

755.700.000

8 DOKUMEN

Catatan Penting

1. Menyesuaika N dengan UMR terbaru. 2. Penambahan cleaning service di tiap UPP.

Rancangan Awal RKPD

NO

26

27

28

29

30

31


Lokasi



Target Capaian

Pagu Indikatif

Penyediaan alat tulis kantor


Tersedianya alat tulis kantor

12 bulan, 100%

1.000.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran Disyanjak

12 bulan, 100%

1.250.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Tersedianya komponen, instalasi listrik dan Peralatan Listrik Disyanjak

12 bulan, 100%

300.000.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak

12 bulan, 100%

3.705.000.000

Penyediaan peralatan rumah tangga


Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan kantor Disyanjak

12 bulan, 100%

300.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


Tersedianya bahan bacaan pada Disyanjak ( majalah dan surat kabar serta buku)

12 bulan, 100%

200.000.000


Lokasi




Tersedianya alat tulis kantor



Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran Disyanjak

Target Capaian

1 DOKUMEN

Pagu Indikatif

755.700.000

704.950.000 3 DOKUMEN



Tersedianya komponen, instalasi listrik dan Peralatan Listrik Disyanjak



Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak

18 DOKUMEN



Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan kantor Disyanjak

6 DOKUMEN




3 DOKUMEN


Didistribusika n ke dalam kegiatan yang membutuhka n cetakan khusus.

323.800.000

2.032.200.000

Penyempurna an jaringan IT MPD

350.000.000

222.000.000 60 Surat Kabar

Catatan Penting

Penambahan sosialisasi di media cetak.

Rancangan Awal RKPD

NO


32

Penyediaan makanan dan minuman

33

34

VI

35

36

Lokasi


Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Pagu Indikatif


Tersedianya makanan dan minuman gedung/tempat/ruang pertemuan untuk kegiatan rapat

12 bulan, 100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


12 bulan, 100%

500.000.000

Belanja jasa pengamanan kantor


Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instalasi lain Tersedianya jasa pengamanan kantor Disyanjak

12 bulan, 100%

195.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Cakupan sarana dan Prasarana Aparatur

100% dan 1 Tahun

8.000.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Tersedianya kendaraan operasional sehingga lancarnya kegiatan operasional Disyanjak Tersedianya meubelair sebagai penunjang pelayanan operasional Kantor Disyanjak

1 Tahun, 100%

5.610.400.000

Pengadaan mebeulair


12 BULAN, 100%

300.000.000

400.000.000


Lokasi


Target Capaian

4 DOKUMEN




Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja jasa pengamanan kantor


Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instalasi lain Tersedianya jasa pengamanan kantor Disyanjak






Pengadaan mebeulair


Tersedianya kendaraan operasional sehingga lancarnya kegiatan operasional Disyanjak Tersedianya meubelair sebagai penunjang pelayanan operasional Kantor Disyanjak


Pagu Indikatif

Catatan Penting

200.000.000

5 DOKUMEN

1 DOKUMEN

100%

175.000.000

184.552.000

1.689.250.000

200.000.000 1 DOKUMEN

225.000.000 5 DOKUMEN


Kendaraan operasional roda 2 di tiap UPP.

Rancangan Awal RKPD

NO

37

38

39

40

VII

41


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Lokasi




Target Capaian

Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak

1 Tahun, 100%

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada sistem komputer

12 BULAN, 100%

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair


Terpeliharanya mebeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP

1 Tahun, 100%

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


Tersedianya Ruangan Kantor Disyanjak yang memadai

1 KANTOR DISYANJAK, 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Tingkat Disiplin PNS

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pagu Indikatif

899.600.000

Program dan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Lokasi


Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak

Catatan Penting

Pagu Indikatif

1.071.850.000 17 DOKUMEN



190.000.000




1 DOKUMEN

500.000.000



Tersedianya Ruangan Kantor Disyanjak yang memadai

1 TAHUN

100% dan 1 Tahun



Tingkat Disiplin PNS

600.000.000

PNS Disyanjak

600.000.000




400.000.000


Target Capaian

101.200.000 1 DOKUMEN

100%

91.200.000

-

388.600.000

388.600.000 3 DOKUMEN


Pemeliharaan toilet/WC, tempat parkir Bis Pelayanan dan penataan ruang customer service.

Rancangan Awal RKPD

NO

VIII

42

43

IX

44


Lokasi



Target Capaian

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Prosentase Pegawai yang memiliki kopentensi sesuai bidangnya

100% dan 1 Tahun

Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Sosialisasi dan pemahaman Peraturan Pajak Daerah bagi PNS Disyanjak Terselenggarakannya Bimtek dan Pengembangan Karakter PNS untuk Peningkatan Kemampuan PNS Disyanjak Nilai kewajaran Lapkeu SKPD dan Nilai Lakip

1 Tahun, 100%

Dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan Keuangan SKPD Disyanjak

2 DOKUMEN

Bimbingan teknis implementaasi peraturan perundang-undangan


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


PNS Disyanjak

100% dan 1 Tahun

Pagu Indikatif

1.600.000.000

300.000.000

1.300.000.000

250.000.000

250.000.000


Lokasi




Prosentase Pegawai yang memiliki kopentensi sesuai bidangnya

Sosialisasi peraturan perundangundangan


Bimbingan teknis implementaasi peraturan perundangundangan


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Sosialisasi dan pemahaman Peraturan Pajak Daerah bagi PNS Disyanjak Terselenggarakannya Bimtek dan Pengembangan Karakter PNS untuk Peningkatan Kemampuan PNS Disyanjak Nilai kewajaran Lapkeu SKPD dan Nilai Lakip


Dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan Keuangan SKPD Disyanjak

Target Capaian

100%

Pagu Indikatif

505.500.000

200.000.000 4 DOKUMEN

305.500.000 5 DOKUMEN

157.025.000 100%

157.025.000 1 DOKUMEN


Catatan Penting

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015

Nama SKPD : Dinas Pelayanan Pajak

NO.

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA

CATATAN PENTING

1

2

3

4

5

6

NON URUSAN Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran

I


DISYANJAK KOTA BANDUNG

1




1 Dokumen 100%

2



12 bulan, 100%

3



2 Dokumen, 100%

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaaan jasa kebersihan kantor

DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG


10 Dokumen 100%

DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG

Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak Tersedianya alat tulis kantor

8 Dokumen, 100%

3 Dokumen, 100%

18 Dokumen, 100% 6 Dokumen, 100 %

5

6


7


8



Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran Disyanjak Tersedianya komponen, instalasi listrik dan Peralatan Listrik Disyanjak

9


10


DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan kantor

100% dan 1 Tahun

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran pada Disyanjak

1 Dokumen, 100%

3 Dokumen, 100%


NO. 1

PROGRAM / KEGIATAN 2

LOKASI



CATATAN PENTING 6

3

4

5

11




60 Surat Kabar, 100%

12




4 Dokumen, 100%

13



Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instalasi lain

5 Dokumen, 100%

14

Belanja jasa pengamanan kantor


Tersedianya jasa pengamanan kantor Disyanjak

1 Dokumen, 100%

II




100% dan 1 Tahun

15



Tersedianya kendaraan operasional sehingga lancarnya kegiatan operasional Disyanjak

1 Dokumen, 100%

16

Pengadaan mebeulair


Tersedianya meubelair sebagai penunjang pelayanan operasional Kantor Disyanjak

5 Dokumen, 100%

17




17 Dokumen, 100%

18




12 BULAN, 100%

19




1 Dokumen, 100%

III



Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

100% dan 1 Tahun

20




3 Dokumen 100%

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kedisiplinan dan kepatuhan PNS di lingkungan Disyanjak


NO.

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI


TARGET CAPAIAN KINERJA 5 100% dan 1 Tahun

1 IV

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3 DISYANJAK KOTA BANDUNG

4 Prosentase Pegawai yang memiliki kopentensi sesuai bidangnya

21



Sosialisasi dan pemahaman Peraturan Pajak Daerah bagi PNS Disyanjak

4 Dokumen, 100%

22

Bimbingan teknis implementaasi peraturan perundang-undangan


5 Dokumen, 100%

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Terselenggarakannya Bimtek dan Pengembangan Karakter PNS untuk Peningkatan Kemampuan PNS Disyanjak Nilai kewajaran Lapkeu SKPD dan Nilai Lakip

23



1 Dokumen, 100%

VI

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan Keuangan SKPD Disyanjak URUSAN WAJIB DISYANJAK Penerimaan Pajak Daerah KOTA dan IKM Bidang Pelayanan BANDUNG Pajak Darah

24

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi


2 Dokumen 100%

25



26

Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen Penyusunan data base pajak daerah


Jumlah kajian dan rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah Terlaksananya kajian tentang metedologi penetapan target Pajak dan data potensi pajak Sistem on line pajak dan modul penerimaan pajak daerah Tersusunnya Data potensi PBB

5 Dokumen

Tersediannya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB Jumlah pastisipasi aktif wajib pajak

8 Dokumen, 100%


6 Dokumen, 100%

27

28

29

30

Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan

DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG

100% dan 1 Tahun

100% dan 1 Tahun

CATATAN PENTING 6 Meningkatnya kompetensi PNS di lingkungan Disyanjak

Tersedianya Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan SKPD

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah untuk meningkatkan PAD

2 Dokumen 100%

9 Dokumen, 100%

Sistem Informasi perpajakan online Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

1 Tahun, 100%


NO. 1

PROGRAM / KEGIATAN


CATATAN PENTING 6

4

5




1 Dokumen, 100%

32




1 Dokumen, 100%

VII



Jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak dan kebijakan pajak daerah serta pengawasan pajak daerah

1 sasaran dan 1 Tahun

33



Tersusunnya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya

2 Dokumen, 100%

34



Penetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan

1 Dokumen, 100%

35




1 Dokumen, 100%

36



Terlaksananya penyampaian/sosialisasi peraturan pajak daerah

1 tahun, 100%

37

Analisa dan evaluasi pemungutan pajak daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak


Tersediannya data dan dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak

1 Dokumen, 100%

38

Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pajak Program Perencanaan Pembangunan Daerah



1 tahun, 100%





Tersusunnya Dokumen Renja tahun 2016, dan Pelaporan Program Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak

39

3


31

VIII

2

LOKASI

Tersusunnya kajian dan perumusan kebijakan pajak daerah serta pengawasan pajak daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Disyanjak 3 Dokumen, 100 %


NO.

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

LOKASI 3



4

5

IX



Presentase dokumen pajak daerah yang dapat diarsipkan

100 % dan 1 tahun

40



Terpeliharannya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak

12 bulan, 100%

41



Terpeliharannya dokumen /arsip pada dinas pelayanan pajak

1 Dokumen, 100%

CATATAN PENTING 6 tersusunnya kegiatan pengarsipan pajak daerah

Khusus untuk Dinas Pelayanan Pajak, tidak ada usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD,

LSM,

asosiasi-asosiasi,

maupun

berdasarkan

hasil

pengumpulan informasi Dinas Pelayanan Pajak dari penelitian lapangan dan pengamatan, serta dari pelaksanaan Musrenbang tahun ini.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

3.1.

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2015

a. Tujuan Renja Dinas Pelayanan Pajak Dalam

pencapaian

tujuan

merupakan

implementasi

atau

penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak disusun dengan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju kota BANDUNG JUARA, Sesuai dengan Visi Kota Bandung Tahun 2014 2018 “Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” atau mewujudkan

yang diartikan sebagai kota yang

mempunyai jati diri, harga diri, dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaransasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, ataupun kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang. Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan rencana kerja antara lain: 1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi SKPD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;


2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan 3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami Berdasarkan penjelasan Visi dan Misi sebelumnya, maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan misi dan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung ke dalam misi untuk tujuan sebagai berikut : 1. Misi Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan dengan tujuan : a) optimalisasi penerimaan pajak daerah; b) Melaksanakan kebijakan Insentif dan disinsentif; 2. Misi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan tujuan : Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah; 3. Menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak dengan tujuan Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak; 4. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal dengan tujuan Terwujudnya Laporan keuangan SKPD dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang wajar dan akuntabel; b. Sasaran Dinas Pelayanan Pajak Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.


Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan sasaran organisasi dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut : 1. Sasaran atas Misi Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan dengan tujuan : a) optimalisasi penerimaan pajak daerah sasarannya adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Tercapainya Penerimaan pajak daerah sesuai potensi dengan Indikator Sasaran :  Penerimaan pajak daerah  Jumlah

realisasi

penerimaan

pajak

dibandingkan

dengan target tahun berjalan dari 9 Mata Pajak Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB b) melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif dengan sasarannya adalah mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik dengan Indikator Sasaran jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak; 2. Sasaran atas Misi Mewujudkan Pelayanan Pajak Daerah yang berkualitas dengan tujuan : Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah dengan sasarannya terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik


denga Indikator Sasarannya Indikator bidang pembayaran pajak daerah; 3. Sasaran atas Misi Menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak dengan tujuan Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak adalah : a) Meningkatnya

kesadaran

dan

kepatuhan

masyarakat

membayar pajak dengan sasaran Prosentase Wajib Pajak yang taat membayar Pajak Daerah; b) Meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan perpajakan daerah dengan Indikator Sasarannya :  Persentase jumlah Wajib Pajak (WP) yang ditindaklanjuti terhadap nota pengantar yang harus ditindaklanjuti;  Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti

dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk; 4. Sasaran atas Misi Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal dengan tujuan

Terwujudnya Laporan keuangan SKPD

dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang wajar dan akuntabel adalah

Meningkatnya

kapasitas

dan

akuntabilitas

kinerja

instansi pemerintah (birokrasi) dengan Indikator Sasarannya  Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti;  Penilaian

AKIP/Lakip

SKPD

oleh

Kementerian

PAN

/inspektorat;  Prosentase tertib Administrasi Barang/Aset Daerah.

3.2 Target Pajak Daerah Tahun 2015 Adapun target pendapatan pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak

Kota

Bnadung

pada

tahun

2015

adalah

sebesar

Rp. 1.613.000.000.000,- yang terbagi kedalam 9 jenis mata pajak seperti terlihat dalam tabel 3.1 dibawah ini;


Tabel 3.1 Proyeksi Target Pendapatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015

Jenis Pajak

Target (Rp)

1

Pajak Hotel

260.000.000.001

2

Pajak Restoran

169.999.999.999

3

Pajak Hiburan

60.000.000.000

4

Pajak Parkir

30.000.000.000

5

PPJU

180.000.000.000

6

BPHTB

428.150.000.000

7

Pajak Air Tanah

32.850.000.000

8

Pajak Reklame

30.000.000.000

9

PBB

422.000.000.000

Jumlah

1.613.000.000.000

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2015 Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program tertentu

selalu

berkaitan

sebagaimana

dengan

ditetapkan

pelaksanaan

dalam

kebijakan

strategi.

Dalam

menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian proram adalah salah satu Cara untuk

Mencapai Tujuan dan Sasaran

Merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi:


· Penetapan kebijakan · Program operasional · Kegiatan/aktivitas Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut: · Spesifik · Terukur · Agresif · Berorientasi kepada hasil · Memiliki jangka waktu tertentu Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam RPJMD 20132018 yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka programprogram yang akan dilaksanakan meliputi : Sebagai Program Urusan Wajib (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah; (3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; (4) Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan. Sedangkan Program Non Urusan (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;


(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Adapun untuk merealisasikan program – program tersebut di atas, maka rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 Hasil Analisis Kebutuhan No. (1) I

Program / Kegiatan (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

(3)

(4)

(5)

Pagu Indikatif (Rp.) (6) 8.070.142.000

Tersampaikannya surat menyurat kepada wajib pajak PBB, Wajib Pajak Reklame dan Wajib Pajak Air Tanah Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Ruangan Kantor Dinas Pelayanan Pajak

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


2



3



4



Terpenuhinya Jasa Service Suku Cadang, BBM, pelumas dan Jasa STNK

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pelayanan Pajak

6



Tersedianya Alat Tulis Kantor Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

7



Tersedianya Cetakan sebagai sarana administrasi Perkantoran

Catatan Penting (7) Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan

Terkendalinya Target Pajak Daerah

217.425.000

Program/kegiatan Baru yang menunjang Pelayanan Administrasi Wajib Pajak

Lancarnya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk di Disyanjak

200.000.000

Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan

Lancarnya PAD Kota Bandung

254.000.000


1.738.515.000


Kendaraan yang layak jalan setelah service, suku cadang, BBM, Pelumas dan Jasa STNK Terjaganya kebersihan linkungan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Lancarnya Pelayananan kegiatan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Lancarnya Pelayanan Kantor Disyanjak


712.000.000

Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan

755.700.000


704.950.000


Catatan Penting


No.

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

8



Tersedianya Instalasi Listrik dan Peralatan listrik di Disyanjak

Lancarnya Pelayanan Kantor Disyanjak

9



Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak

Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Disyanjak

10



Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

11



12

Penyediaan Makanan dan Minuman

13

(7)

323.800.000


2.032.200.000


Terpeliharanya kebersihan Kantor di Disyanjak

350.000.000


Tersedianya Bahan Bacaan Disyanjak (Surat Kabar dan Koran)

Meningkatnya Wawasan pengetahuan aparat Disyanjak Kota Bandung

222.000.000



Tersedianya Makanan dan Minuman gedung/tempat/ruang pertemuan untuk kegiatan rapat

Tersedianya makanan minuman untuk kegiatan rapatrapat dinas

200.000.000


Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instansi lain

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instansi lain

175.000.000


14

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor


Tersedianya jasa pengamanan Kantor

Terjaganya keamanan Kantor Disyanjak

184.552.000


II


15

Pengadaan kendaraan dinas/operasional


Lancarnya operasional Dinas Pelayanan Pajak

Lancarnya kinerja aparat Dinas Pelayanan Pajak dalam meningkatkan PAD

200.000.000


16

Pengadaan Mebeulair


Tersedianya Meubeulair Penunjang Pelayanan operasional kantor

Tertatanya ruang kantor Disyanjak

225.000.000


17




Terlaksananya pemeliharaan gedung Disyanjak Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak

1.071.850.000


18



Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada Sistem Komputer

Tersedianya penunjang kelancaran Pelayanan Kantor

101.200.000


19



Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP

Lancarnya kegiatan Kantor Disyanjak dan Kantor UPP

91.200.000


III

Program peningkatan disiplin aparatur

388.600.000


20


388.600.000


1.689.250.000


Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya disiplin aparat Dinas Pelayanan Pajak


Hasil Analisis Kebutuhan No.

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Catatan Penting (7)


IV


21



Tersosialisasikannya peraturan perundangan Pajak daerah kepada wajib Pajak dan masyarakat

22

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


Tersedianya Kegiatan Bimtek dan Pengembangan Karakter Disyanjak

V

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

23

Pnyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

VI

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


Dokumen LAKIP dan dokumen laporan keuangan SKPD


Meningkatnya target Pajak daerah

200.000.000


Peningkatan wawasan dan kinerja aparatur untuk menunjang kenaikan PAD

305.500.000


157.025.000


Tersedianya dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan keuangan SKPD

157.025.000

14.704.258.426

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi


Naskah Kajian Akademis dan Raperwal tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Tupoksi dan Uraian Tugas Tupoksi dan Urtug UPP, Background paper dan Rancangan Kepwal tentang NJOP Kajian Mapping Pajak Daerah

25



Terlaksananya Kajian tentang metodologi penetapan target dan data potensi pajak

26

Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen


27


28

Peningkatan Penerimaan PBB melalui Informasi Teknologi

24

505.500.000

Tersedianya Landasan Hukum mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Tupoksi dan Uraian Tugas Disyanjak, Tupoksi dan Uraian Tugas UPP Disyanjak NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2015, tersusunnya Kajian Mapping Pajak Daerah


384.300.000


Tersedianya Kajian tentang metodologi penetapan target pajak dan data potensi pajak

1.515.000.000


Sistem Informasi Modul Penerimaan Pajak Daerah yang terintegrasi

Meningkatnya pelayanan terhadap wajib Pajak dengan Sistem Informasi berbasis Web Service

2.167.234.366



Tersusunnya Basis data potensi pajak bumi dan bangunan, tersusunnya kajian Penyesuaian NJOP PBB Tahun 2015

Tersedianya Bahan Kebijakan penetapan targte pajak daerah

6.075.600.000



Tersediannya aplikasi pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan PAT

Terlaksananya aplikasi Pengelolaan Pemungutan PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

1.728.850.000



Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Catatan Penting (7)


29.

Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak


Terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan-ketentuan pajak daerah kepada Wajib Pajak

Meningkatnya partisipasi aktif wajib pajak daerah untuk membayar pajak

649.212.360


30

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan


Tersedianya Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

1.612.575.000


31

Penyusunan Evaluasi Tahun Pendapatan


Tersusunnya Dokumen Realisasi Pendapatan Sektor Pajak

Terevaluasinya Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak

63.500.000


32

Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran



Berkurangnya tunggakan piutang pajak

507.986.700


VII

Program Pemeliharaan rutin/berkala saran dan prasarana kearsipan


401.975.000


33



Terpeliharannya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak

Tersedianya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak

235.500.000


34



Terpeliharannya dokumen /arsip pada dinas pelayanan pajak

Tersedianya dokumen /arsip pada dinas pelayanan pajak

166.475.000


VIII



35

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD


IX



36

Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan Perubahannya



Tersedianya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya

188.450.000


37

Penerapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan setiap Kelurahan


Penetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan

TerlaksananyaPenetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan

434.425.000


38

Survei/Pendapatan Potensi Penerimaan Pajak



Tersedianya Data Potensi Pajak Daerah

735.750.000


Terkendalinya Dokumen Renja dan Renstra Dinas Pelayanan Pajak

Tersusunnya Renja Tahun 2015, Tersusunnya Renstra 2014-2018

4.400.000.000,-


250,000,000.00


2.915.625.000



Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Catatan Penting (7)


39



Terlaksananya penyampaian/sosialisasi peraturan pajak daerah

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak

896.000.000


40

Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak


Tersediannya data dan dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak

Terlaksannya survey kepuasan terhadap Wajib Pajak

121.000.000


41

Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak



Terselesaikannya Temuan Hasil Pemeriksaaan Pajak

540.000.000


BAB IV


PENUTUP Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015

merupakan

rencana

kegiatan-kegiatan

dalam

rangka

pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2015. Sasaran

yang

ingin

dicapai

dari

rencana

kerja

Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten dan jujur; 2. Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

untuk

melunasi

kewajiban membayar pajak; 3. Meningkatkan kualitas pendaftaran, pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan Pajak Daerah; 4. Tercapainya target peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 sebanyak 9 (sembilan) program, 41 (empat puluh satu) kegiatan sebagaimana terlampir pada tabel 3.2 dengan perencanaan target pendapatan sebesar Rp. 1.613.000.000.000,- sebagaimana terlampir pada tabel 3.1. Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT meridhoinya sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan. Amin


Tabel 4.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PADA RKPD PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA BANDUNG SKPD

KODE

1

: DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN 2


3

LOKASI


KEBUTUHAN DANA/PAGU ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

4

5

6

7

Belanja Non Urusan 5.2.01

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

RENCANA TAHUN 2015 CATATAN PENTING

8


KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)

9

10

10.810.517.000


18.010.000.000

8.070.142.000

11.645.000.000

5.2.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya sarana jasa surat menyurat sebagai pendukung pelayanan adminstrasi perkantoran

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Lancarnya jasa surat menyurat

217.425.000

APBD Kota Bandung

Lancarnya jasa surat menyurat

330.000.000

5.2.01.02


Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran


Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk di Disyanjak

200.000.000

APBD Kota Bandung

Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk di Disyanjak

440.000.000

5.2.01.03


Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor


Lancarnya pelayananpublik dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah

254.000.000

APBD Kota Bandung

Lancarnya pelayananpublik dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah

165.000.000


KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI



SUMBER DANA

4

5

6

7

1

2

3

5.2.01.06


Tersedianya Jasa Service, Pelumas dan Suku Cadang sebagai Pendukung Operasional Pelayanan kepada WP


Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional di Disyanjak

5.2.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor


Terpeliharanya kebersihan kantor

5.2.01.10


Tersedianya Alat Tulis Kantor Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran


Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Disyanjak

5.2.01.11


Tersedianya Cetakan dan Penggandaan Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran


5.2.01.12


Tersedianya Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran


Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak sebagai sarana Pelayanan Kepada Wajib Pajak

5.2.01.13



8



9

10

APBD Kota Bandung

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional di Disyanjak

712.000.000

APBD Kota BDG

Terpeliharanya kebersihan kantor

330.000.000

755.700.000

APBD Kota Bandung

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Disyanjak

1.050.000.000

Terpenuhinya Cetakan dan Penggandaan Disyanjak

704.950.000

APBD Kota Bandung

Terpenuhinya Cetakan dan Penggandaan Disyanjak

1.375.000.000


Terpenuhinya Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Disyanjak

323.800.000

APBD Kota Bandung

Terpenuhinya Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Disyanjak

330.000.000


Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak

2.032.200.000

APBD Kota Bandung

Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak

3.800.000.000

1.738.515.000


2.100.000.000

KODE

1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN 2

5.2.01.14


5.2.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.2.01.17


5.2.01.18


5.2.01.20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

5.2.02



RENCANA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

3 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Disyanjak sebagai Pendukung dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Tersedianya jasa pengamanan kantor

LOKASI



SUMBER DANA

4

5

6

7

CATATAN PENTING

8



9

10


Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Disyanjak

350,000,000

APBD Kota Bandung

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Disyanjak

325.000.000


Tersedianya Koran dan Bahan Bacaan di Disyanjak

222,000,000

APBD Kota Bandung

Tersedianya Koran dan Bahan Bacaan di Disyanjak

225.000.000


Tersedianya Makanan dan Minuman di Disyanjak

2000,000,000

APBD Kota Bandung

Tersedianya Makanan dan Minuman di Disyanjak

350.000.000


Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Disyanjak

175,000,000

APBD Kota Bandung

Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Disyanjak

600.000.000


Terciptanya keamanan lingkungan kantor

184.552.000

APBD Kota Bandung

Terciptanya keamanan lingkungan kantor

225.000.000

1.689.250.000

3.540.000.000


KODE

1



RENCANA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI 3 Tersedianya kendaraan operasional sehingga lancarnya kegiatan operasional Disyanjak

4 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung



SUMBER DANA

5

6

7

5.2.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terciptanya kelancaran kegiatan operasional Dinas

5.2.02.10

Pengadaan Mebeulair

Tersedianya Meubeulair Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran


5.2.02.22


Terpeliharanya Bangunan / Kantor Disyanjak sebagai Pelayanan Kenyamanan Kepada Wajib Pajak


5.2.02.26


Terpeliharanya Perlengkapan Kantor Disyanjak sebagai sarana Pelayanan Kepada Wajib Pajak


Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Disyanjak

5.2.02.29


Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak sebagai sarana Pelayanan Kepada Wajib Pajak


5.2.02.42


Tersedianya ruangan kantor yang memadai


5.2.03

Program peningkatan disiplin aparatur

CATATAN PENTING

8



9

10

Terciptanya kelancaran kegiatan operasional Dinas

200.000.000

APBD Kota Bandung

225,000,000

APBD Kota Bandung

1.071.850.000

APBD Kota Bandung

101.200.000

APBD Kota Bandung

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Disyanjak

440.000.000

Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak

91.200.000

APBD Kota Bandung

Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak

210.000.000

Meningkatnya aparatur dinas pelayanan pajak

-

APBD Kota Bandung

Meningkatnya aparatur dinas pelayanan pajak

Terpenuhinya Kebutuhan Meubeulair di Disyanjak Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Disyanjak, gedung validasi, BPHTB, gedung kantor PBB, gedung UPP dan gudang

388.600.000

Terpenuhinya Kebutuhan Meubeulair di Disyanjak Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Disyanjak, gedung validasi, BPHTB, gedung kantor PBB, gedung UPP dan gudang

APBD Kota Bandung


1.000.000.000

440.000.000

900.000.000

550,000,000.00

650.000.000

KODE

1



RENCANA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI 3 Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dalam meningkatkan Disiplin Aparatur Disyanjak


TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya di Disyanjak

5.2.03.02


5.2.05


5.2.05.02


Tersedianya Kegiatan Sosialisasi dalam Meningkatkan Wawasan SDM Aparatur


Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundangan di Disyanjak

5.2.05.03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Tersedianya Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundangan sebagai sarana dalam Meningkatkan Wawasan SDM Aparatur Disyanjak


Tersedianya SDM yang Kompeten di Disyanjak

5.2.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


SUMBER DANA

6

7

388.600.000

APBD Kota Bandung

CATATAN PENTING

8

TARGET CAPAIAN KINERJA 9 Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya di Disyanjak

505.500.000

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.) 10

650,000,000

1,900,000,000

200.000.000

APBD Kota Bandung

Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundangan di Disyanjak

305.500.000

APBD Kota Bandung

Tersedianya SDM yang Kompeten di Disyanjak

157.025.000

400,000,000

1.500,000,000

275.000.000


KODE



RENCANA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

1

2

3

5.2.06.01


Tersusunnya Dokumen Lakip, Renja dan Rancangan Renstra Sebagai Bahan Laporan Kepada Walikota




SUMBER DANA

5

6

7

Tersedianya Dokumen Lakip 2013, Renja 2014 dan Rancangan Renstra Disyanjak

Urusan Wajib 5.2.21


5.2.21.16

Penyusunan Renstra dan Renja

5.2.17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

5.2.17.05

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi

Tersedianya Perda Kota Bandung Sebagai Bahan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah


Tersedianya Perwal Tupoksi Disyanjak, Penyusunan SOP dan Revisi Perwal Pemungutan Pajak Daerah

5.2.17.19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi


Terlaksananya WP Gathering pada 600 WP

Tersusunnya dokumen renstra, renja dan RKA


Tersedianya dokumen renstra, renja dan RKA

157.025.000

APBD Kota Bandung

CATATAN PENTING

8



9

10

Tersedianya Dokumen Lakip 2012 dan Renja 2014

275.000.000

18.178.843.426,23

19.487.500.000

156.985.000,23

250.000.000

156.985.000,23

APBD Kota Bandung

Tersedianya dokumen renstra, renja dan RKA

14.704.258.426

250,000,000

13.812.500.000

384.300.000

APBD Kota Bandung

Tersedianya Perwal tentang Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL)

1.515.000.000

APBD Kota Bandung

Terlaksananya WP Gathering pada 600 WP


825,000,000

2.625.000.000

KODE

1

5.2.17.23

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN 2 Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen



3 Sistem online pajak dan modul penerimaan daerah

LOKASI



SUMBER DANA

4

5

6

7


Tercapainya pengawasan transaksi pajak daerah

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

5.2.17.28


Tersusunnya data potensi PBB

5.2.17.43

Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknlogi

Tersedianya informasi teknologi penerimaan PBB

5.2.17.45

Pengendalian pastisipasi aktif wajib pajak

Terlaksananya pengaturan terhadap partisipasi aktif wajib pajak


5.2.17.46

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan

Terlaksananya operasi sisir PBB


5.2.17.50


Tersusunnya laporan evaluasi tahunan dinas pelayanan pajak


5.2.17.51


Terlaksananya penyelesaian piutang pajak


CATATAN PENTING

8



9

10

2.167.234.366

APBD Kota Bandung

Tercapainya pengawasan transaksi pajak daerah

2,100.000.000

Tersedianya bahan kebijakan dalam penetapan target penerimaan PBB

6.075.600.000

APBD Kota Bandung

Tersedianya bahan kebijakan dalam penetapan target penerimaan PBB

3.832.500.000

Tersediaya aplikasi pengelolaan PBB

1.728.850.000

APBD Kota Bandung

Tersediaya aplikasi pengelolaan PBB

1.470.000.000

Meningkatnya kesadaran WP terhadap pembayaran pajak sesuai ketentuan Meningkatnya penerimaan pendapatan dari sektor PBB Terlaksananya laporan evaluasi tahunan dinas pelayanan pajak sebagai dasar penyusunan target pendapatan Meningkatnaya pendapatan dinas pelayanan pajak melalui penyelesaian piutang pajak

649.212.360

1.612.575.000

63.500.000

507.986.700

Meningkatnya kesadaran WP terhadap pembayaran pajak sesuai ketentuan Meningkatnya penerimaan pendapatan dari sektor PBB Terlaksananya laporan evaluasi tahunan dinas pelayanan pajak sebagai dasar penyusunan target pendapatan Meningkatnaya pendapatan dinas pelayanan pajak melalui penyelesaian piutang pajak


650.000.000

1.045.000.000

220,000,000.00

1.045.000.000

KODE

1 5.2.40

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN 2 Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah



3

LOKASI



SUMBER DANA

4

5

6

7

CATATAN PENTING

8



9

10

2.915.625.000

5.2.40.01

Perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya


5.2.40.02

Penerapan NJOP klasifikasi Bumi dan Bangunan setiap kelurahan


4.725.000.000

Tersedianya bahan perencanaan penerimaan pajak daerah

188.450.000

Tersedianya bahan perencanaan penerimaan pajak daerah

Penetapan NJOP klasifikasi Bumi dan Bangunan

Tersedianya klasifikasi Bumi dan Bangunan tiap Kelurahan

434.425.000

350.000.000

5.2.40.03

SURVEI/Pendataan potensi penerimaan pajak daerah

Terpenuhinya data potensi Pajak daerah

Tersedianya data potensi pajak daerah untuk penetapan target pajak

735.750.000

600.000.000

5.2.40.04

Penyuluhan tertib administrasi pajak daerah

Terlaksananya penyampaian/ sosialisasi peraturan pajak daerah

Tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah

896.000.000

1.300.000.000

5.2.40.xx

Fasilitasi, asistensi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pajak daerah

Tersedianya kegiatan asistensi dan koordinasi penyelenggaraan pajak daerah

Terlaksananya kegiatan asistensi dan koordinasi penyelenggaraan pajak daerah

5.2.40.06

Analisa dan evaluasi pemungutan pajak daerah/survey kepuasan WP atas pelayanan pajak

Tersedianya data dan dokumen survey kepuasan WP atas pelayanan pajak

Terlaksananya survey kepuasan masyarakat/WP atas pelayanan pajak daerah

-

550.000.000

550.000.000

121.000.000

275.000.000


KODE


1

2


3

LOKASI



SUMBER DANA

4

5

6

7

5.2.40.xx

Pengawasan pemeriksaaan berbasis IT

Terlaksananya sistem pemeriksaan terhadap wajib pajak

Tersedianya sistem pemeriksaaan terhadap WP

5.2.40.08



Peningkatan ketaan wajib pajak dalam membayar pajak daerah

5.2.17


5.2.17.01


Terpeliharanya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak

5.2.17.02


Terpeliharanya dokumen/arsip pada dinas pelayanan pajak

JUMLAH



8



9

10

-

800.000.000

540.000.000

300.000.000

401.975.000

700.000.000

Tersedianya arsip pajak daerah

235.500.000

300.000.000

Tersedianya arsip pajak daerah

166.475.000

400.000.000

28.989.360.426,23

37.497.500.000


KATA PENGANTAR. Bandung, Desember 2014 KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

Recommend Documents