KATA PENGANTAR. Bandung, 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan 0Pencatatan Sipil Kota Bandung,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tersusun. Dengan telah berakhirnya tahun 2014, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga telah menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menunjukkan hasil yang positif, karena sasaran capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai. Kewajiban membuat laporan kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memberi gambaran tentang kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada akhir tahun 2014 telah merangkum kinerja yang telah terlaksana selama tahun 2014 sebagai perwujudan tanggung jawab birokrat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Demikian laporan ini kami susun dan kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran maupun kritik demi perbaikan dalam pembuatan laporan di kemudian hari. Bandung,

2015

Kepala Dinas Kependudukan dan 0Pencatatan Sipil Kota Bandung,

Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19601025 198603 2 003 LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Sesuai dengan Peratur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

Nomor

53/2014

Tentang

Petunjuk

Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa nomenklatur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan subtansi yang sama. Pelaporan kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan ditetapkan.

dalam

pencapaian

Pelaksanaan

sasaran

Sistem

dan

tujuan

Akuntabilitas

yang

Kinerja

telah

Instansi

Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014 berupa perencanaan kinerja dan pengukurannya memuat sasaran program dan kegiatan sesuai Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014, juga mengungkap keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...............................................................................

ii

Ringkasan Eksekutif .......................................................................

iii

Daftar Isi .........................................................................................

iv

BAB I

PENDAHULUAN ..................................................................

1

1.1.. Gambaran Umum SKPD ...............................................

1

1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD ....

2

1.3.. Isu Strategis Yang Dihadapi SKPD ................................

3

1.4 Sistematika ...................................................................

4

BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................

6

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Dan Sesudah Reviu .....

6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................. 12 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ......................... 12 3.2 Pengukuran Kinerja ...................................................... 15 3.3 Evaluasi dan Analisis .................................................... 17 3.4 Capaian Kinerja ............................................................ 36 3.5 Akuntabilitas Keuangan ................................................ 37 BAB IV PENUTUP ........................................................................... 40


iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Penyelenggaraan

administrasi

kependudukan

di

Kota

Bandung merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung . Hal ini sesuai dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi

Kependudukan

Kota

Bandung

menindaklanjuti dengan di terbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08

Tahun

2012

tentang

Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dibuat secara berkesinambungan

setiap

tahun,

yang

dimaksudkan

untuk

mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun anggaran tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sekurang-kurangnya menyajikan tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta pembandingan capaian indikator kinerja.


1

Sebagai

laporan

yang

disusun

secara

proporsional,

terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi pada tahun anggaran tersebut, diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya. 1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi STRUKTUR ORGANISASI BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN Umum Dan Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG MOBILITAS PENDUDUK

BIDANG PENCATATAN SIPIL

BIDANG DATA DAN EVALUASI

SUB. BAGIAN Keuangan Dan Program

BIDANG PENGENDALIAN

SEKSI Mutasi Penduduk

SEKSI Pencatatan Kelahiran Dan Kematian

SEKSI Evaluasi, Pelaporan Dan Penyimpanan Data

SEKSI Pengawasan Dan Yustisi

SEKSI Pendaftaran Penduduk Dan Penanganan Urbanisasi

SEKSI Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Dan Pengesahan Anak

SEKSI Pengelola Dan Statistik

SEKSI Penyuluhan Tertib Administrasi Kependudukan

UPTD

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1338 Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. 2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.


2

3. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Kepala

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. perumusan

kebijakan

teknis

lingkup

kesekretariatan,

mobilitas penduduk, catatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kesekretariatan, mobilitas penduduk, catatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian; c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan lingkup kesekretariatan, mobilitas penduduk, catatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian; dan d. penyelenggaraan pengawasan

dan

pengkoordinasian,

monitoring,

pengendalian, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan kegiatan Dinas. 1.3 Isu Strategis Yang Dihadapi Didasarkan kepada perkembangan Kota Bandung yang sangat pesat dari waktu ke waktu, dari aspek geografis, pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi, serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung, di selaraskan dengan perkembangan kependudukan, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung antara lain : a. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil; b. Aparatur pemerintah yang menduduki posisi pada birokrasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum seluruhnya mampu memberikan pelayanan

yang

prima

seperti

yang

dikehendaki


oleh 3

masyarakat; c. Profesionalitas, kualitas dan kapasitas Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkup Dnas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil belum sebanding dengan tuntutan masyarakat dan beban tugasnya; d. Belum optimalnya informasi data kependudukan sebagai titik sentral

kegiatan

pembangunan

bagi

semua

organisasi

perangkat daerah yang membutuhkan; e. Belum optimalnya pengintegrasian kebijakan kependudukan kedalam

pembangunan

sosial

budaya,

ekonomi

dan

Kependudukan

dan

lingkungsan hidup. 1.4 Sistematika Sistematika

penyusunan

LKIP

Dinas

Pencatatan Sipil Kota BandungTahun 2013-2018, sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum SKPD Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. 1.4 Sistimatika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra

SKPD,

serta

susunan

garis

besar

isi

dokumen.


4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Dan Ssudah Reviu Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebelum dan sesudah Reviu. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian IKU 3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.3. Akuntabilitas Keuangan 3.4. Prestasi atau Penghargaan BAB IV PENUTUP


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Dan sesudah Dan Reviu Secara

normatif

Renstra

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil Tahun 2013-2018 berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/629 Disdukcapil. 2.1.1 Visi Dan Misi a. Visi Visi

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya

pelayanan

prima

melalui

penyelenggaraan

administrasi

kependudukan

menuju

yang

nyaman

Bandung

unggul,

dan

sejahtera”. Misi,

Tujuan,

Sasaran

Strategis

dan

Indikator

Kinerja Sasaran Strategis b. Misi Dalam

rangka

mewujudkan

visi

tersebut,

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menetapkan Misi yaitu ”Mewujudkan pengelolaan administrasi yang akurat, tertib dan aman”. c. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.


6

d. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian sasaran sangat bergantung pada proses implementasi kegiatan/program. Adapun uraian Misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai berikut : Tabel 2.1 VISI dan Misi VISI MISI SEBELUM REVIU SETELAH REVIU SEBELUM REVIU SETELAH REVIU Terwujudnya Pelayanan Terwujudnya Pelayanan 1. Mewujudkan pengelolaan Mewujudkan Pengelolaan Prima Melalui Prima Melalui administrasi Administrasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan kependudukan yang Kependudukan Yang Administrasi Administrasi akurat, tertib dan aman Akurat, Tertib dan Aman Kependudukan Menuju Kependudukan Menuju 2. Meningkatkan Kualitas Bandung Yang Unggul, Bandung Yang Unggul, Pelayanan Adminstrasi Nyaman Dan Sejahtera Nyaman Dan Sejahtera Kependudukan 3. Mewujudkan aparatur yang bersih dan profesional

Tabel 2.2 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Misi

Tujuan

Indikator Tujuan

sasaran

Mewujudkan pengelolaan administrasi yang akurat, tertib dan aman

Tertib Administrasi Kependudukan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan 2. Meningkatnya kualitas Database Kependudukan Kota Bandung

Meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Indikator sasaran 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Rata-rata waktu pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian 3. Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian 1. Cakupan Penerbitan KK 2. Cakupan Penerbitan KTP Elektronik 3. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 1. Validitas database kependudukan 1. Nilai hasil evaluasi AKIP 2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti


7

e. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

Pemerintah

Kota

Bandung

adalah

dengan

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar

pengukuran

keberhasilan

pencapaian

suatu

tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mendapatkan pendampingan kelompok pertama perbaikan penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja

oleh

Kementrian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Salah satu evaluasinya adalah penetapan target kinerja yang ada selama ini baru menggambarkan target kerja, belum menggambarkan kinerja, sehingga target kinerja yang ditetapkan sekedar kegiatan saja belum mengarah pada kinerja yang akan dicapai. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan keputusan dimaksud sebagai berikut: Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) NO 1

2

3

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan


Meningkatnya akurasi database Kependudukan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

ALASAN

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) b. Rata-rata waktu pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian

Meningkatkan kualitas pelayanan Meningkatkan kualitas pelayanan

c. Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian a. Cakupan Penerbitan KK

Meningkatkan kualitas pelayanan

b. Cakupan Penerbitan KTP

SPM

c. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

SPM

a. Validitas database kependudukan

Meningkatkan Validitas Data

SPM

KETERANGAN Hasil Survei Jumlah waktu (hari) penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian pada tahun X dibagi jumlah KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian yang di terbitkan pada tahun X Jumlah KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian yang diterbitkan tepat waktu pada tahun X dibagi KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian yang didaftarkan pada tahun X dikalikan 100 persen Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah kepala keluarga dikalikan 100 persen Jumlah KTP yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100 persen Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun X dibagi jumlah kelahiran yang terjadi pada tahun X dikalikan 100 persen Data kependudukan di kewilayahan dibagi data kependudukan Disdukcapil dikalikan 100 persen


8

Tabel 2.4 SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA,TARGET KINERJA, REALISASI TAHUN SEBELUMNYA SEBELUM REVIU

SETELAH REVIU TARGET KINERJA PADA TAHUN

SATUAN

KONDISI AWAL RENSTRA

2014

2015

2016

2017

2018

KONDISI AKHIR RENSTRA

Meningkatkan Meningkatnya Pelayanan Tingkat Tertib Administrasi Pelayanan Publik Publik Bidang Kependudukan Bidang Kependudukan Cakupan Penerbitan kartu Kependudukan Keluarga

Persen (%)

65%

70%

78%

80%

83%

85%

85%

Persen (%)

75%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Persen (%)

75%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Persen (%)

58%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Persen (%)

30%

40%

45%

50%

55%

60%

60%

Huruf

C

B

B

B

A

A

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

KONDISI AWAL RENSTRA

2014

2015

2016

2017

2018

KONDISI AKHIR RENSTRA

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai

60

63

72

75

80

85

85

Rata-rata w aktu pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian

Hari Kerja

8

8

8

7

6

5

5

Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian yang dapat diselesaikan tepat w aktu

Persen (%)

79%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Persen (%)

75%

90%

96,99% 97,99% 98,99% 100%

100%

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Persen (%)

75%

80%

83,32% 85,62% 87,92%

90%

90%

A

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Persen (%)

58%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Persen (%)

30%

35%

45%

50%

55%

60%

60%

Persen (%)

75%

N/A

90%

90%

Tertib Administrasi Kependudukan

SASARAN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan


Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Kependudukan

Terw ujudnya Indek Kepuasan Masyarakat Peningkatan Kualitas (IKM) Pelayanan Publik bidang kependudukan

Meningkatkan Kualitas Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Nilai AKIP dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Persen (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terw ujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Persen (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan

Validitas Database Kependudukan

Prosentase Tertib Administrasi Persen (%) Barang/Asset Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Nilai Hasil Evaluasi AKIP

Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

TARGET KINERJA PADA TAHUN

SATUAN

TUJUAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Persentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti

78,75% 82,50% 86,25%

Nilai

65,55

66

67,22

67,72

68,22

68,72

68,72

Persen (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


9

f.

Perjanjian Kinerja Penetapan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja pada penetapan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dililhat pada matrik sebagai berikut: Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja

SKPD TAHUN ANGGARAN NO 1 1

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan

2


3


4

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL : 2014 INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET

3 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4 Nilai

2. Rata-rata waktu pengurusan KTP, Kartu Hari Kerja Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian 3. Persentase penyelesaian penerbitan KTP, % Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian yang dapat diselesaikan tepat waktu 4. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga % 5. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk % 6. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran % 7. Cakupan Penerbitan Akta Kematian % 8. Validitas Datab % ase Kependudukan 9. Nilai Hasil Evaluasi AKIP 10. Persentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti


Nilai %

5 63 8

80

90 80 60 35 NA

66 100

10

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2014 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependuduk an Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Program Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan TOTAL

Anggaran (Rp) Pagu Awal Pagu perubahan 650.000.000 587.699.970 3.150.000.000 800.000.000

3.991.618.000 1.031.000.000

100.000.000 185.000.00

150.000.000 485.000.000

1.500.000.000 200.000.000

1.473.600.000 200.000.000

65.000.000 4.150.000.000

108.000.000 2.726.800.030

200.000.000

246.282.000

11.000.000.000

11.000.000.000


11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah di tetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil

Nomor

:

470/258.1-disdukcapil

tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas,

Dinas

Kependudukan

Dan

Pencatatan Sipil Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator

Kinerja

memperhatikan

Utama,

capaian

dalam

kinerja,

melakukan

reviu

dengan

dan

isu-isu

permasalahan


12

strategis

yang

sangat

mempengaruhi

keberhasilan

suatu

organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014 No 1

2

3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kualitas Pelayanan Rata-rata waktu pengurusan KTP, Kartu Kependudukan Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian Miningkatnya Tertib Cakupan penerbitan Kartu Keluarga Administrasi Kepemndudukan Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Cakupan penerbitan Akta Kematian Meningkatnya Validitas DaTABASE Kepndudukan akurasi database Kepndudukan

2018 2014 Target Realisasi Capaian Target Capaian

Nilai Hari Kerja %

63 8

70,69 7.79

112.21 102,70

85 5

83.16% 64.18%

80

82,25

102.81

100%

82.25%

%

90

95,99

% % % %

80 60 35 N/A

81,02 60,94 37,10 -

106,65

100%

101.50 101,57 106.00 -

90% 80% 60% 90 %

95.99% 90.02% 76.18% 61,83% -

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

pada

Misi

Mewujudkan

pengelolaan administrasi yang akurat, tertib dan aman, dapat dilihat dari ke empat sasaran sebagai berikut : Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan a. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi Tahun 2014 mencapai angka 70, 69 dari target 63 dengan capaian kinerja 112,21 % apabila

dibandingkan

dengan

target

akhir

renstra tahun 2018 sebesar 83,16 % . b. Indikator

Rata-rata

pengurusan

KTP,

Kartu

Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian, realisasi tahun 2014 mencapai angka 7,79 hari dari target 8 hari dengan capaian kinerja 102.70 % dan apabila dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai angka 64.18 % LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014

13

c. Indikator Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian realisasi tahun 2014 mencapai angka 82,25 % dari target 80 % dengan capaian kinerja 102.81 %, dan apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebesar 82,25 % Sasaran 2 : Miningkatnya Tertib Administrasi Kepemndudukan a. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga realisasi Tahun 2014 mencapai angka 70, 69 dari target 63 dengan capaian kinerja 106,65% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebesar 95,99 % . b. Cakupan penerbitan KTP realisasi Tahun 2014 mencapai angka 95,99% dari target 90 dengan capaian kinerja 106,65% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebesar 95.99%. c. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran realisasi Tahun 2014 mencapai angka 70, 69 dari target 63 dengan capaian kinerja 112 % apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebesar 83,16% . d. Cakupan penerbitan Akta Kematian realisasi Tahun 2014 mencapai angka 70, 69 dari target 63 dengan capaian kinerja 112 % apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebesar 83,16% . Sasaran 3 : Meningkatnya akurasi database Kependudukan Untuk tahun 2014 tidak ada target untuk sasaran meningkatnya akurasi

database

kependudukan

sehingga

tidak


dilakukan

14

pengukuran terhadap sasaran tersebut, sedangkan alasan belum dilakukan pengukuran yaitu : 1. Masih banyaknya data ganda dan data sampah, sehingga dari sisi jumlah penduduk sulit dilakukan pengukuran 2. Masih banyaknya anomali data dan elemen data yang kosong tidak diisi oleh penduduk sehingga dari sisi validitas data yang di perlukan belum bisa dilakukan pengukuran 3. Belum semua kecamatan memberikan laporan kependudukan setiap bulan dan belum akuratnya laporan Lahir, Mati, Pindah, Datang (LAMPID) dari kewilayahan sehingga belum bisa di gunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Database

kependudukan

Kependudukan

Dan

merupakan

Pencatatan

Sipil,

output dinilai

Dinas

memegang

peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Validitas

database

kependudukan

menjadi

faktor

kunci

keberhasilan pelaksanaan program kependudukan. Untuk itu mulai tahun 2015 sasaran meningkatnya akurasi database

kependudukan

harus

memiliki

target

serta

dilakukan pengukuran. 3.2 Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014

15

indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah,

sebagai

berikut: Tabel 3.2 KATEGORI CAPAIAN KINERJA No

Katagori

Nilai Angka

1.

Melampaui Target

>100

2.

Sesuai Target

100

3.

Belum Mencapai Target

<100

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013–018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil periode 2013–2018 berdasarkan Keputusan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor :


16

470/285-disdukcapil, telah ditetapkan

4 sasaran dengan

10

indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :  Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan terdiri dari 3 indikator  Sasaran 2 Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan terdiri dari 4 indikator  Sasaran 3 Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan terdiri dari 1 indikator 3.3 Evaluasi dan Analisis Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara: - kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. - kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. - kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. - kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014

17

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2014 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3(tiga) sasaran dan 9(sembilan) indikator kinerja dari 1(satu) Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2009-2014, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas pelayanan Kependudukan Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan kependudukan Tahun 2013 No 1 2 3

Indikator Kinerja

Satuan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % Rata-rata waktu pengurusan KTP, Kartu % Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian Persentase penyelesaian penerbitan KTP, % Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian yang dapat diselesaikan tepat waktu Rata-rata Capaian Kinerja sasaran strategis

Target Realisasi

Tahun 2014 %

-

N/a N/a

-

-

N/a

-

-

-

Tahun 2018 %

Targ Target Realisasi et 63 70,69 112,21 85 8 7.79 102.70 5

83.16 64.18

100

82,25

80

82,25

-

-

102.81

%

104,67

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi

tentang

tingkat

kepuasaan

masyarakat

yang

diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Data indeks kepuasan pelanggan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan

untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanannya.

Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014

18

pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan

dalam

rangka

peningkatan

kualitas

publik

selanjutnya. Pada tahun 2014 berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pelanggan yang telah dilakukan di Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil diperoleh hasil nilai rata-rata 70,69 dari target sebesar 63. Atau capaian kinerja sebesar 112,21 % Namun

tidak

bisa

dibandingkan

dengan

capain

tahun

sebelumnya, karena pada tahun 2013 tidak dilakukan pengukuaran

Indeks

kepuasan

masyarakat,

bila

dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian tahun 20145 mencapai 83,16 %. Walaupun capaian meleihi target bukan berarti pelayanan public sudah baik, akan tetapi masih banyak perbaikanperbaikan yang harus dilakukan seiring dengan tuntutan perubahan terutama dalam hal penggunaan system yang berbasi Teknologi Informasi. Tabel 3.4 Rekapitulasi Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2014 NILAI UNSUR No. UNSUR PELAYANAN PELAYANAN (NRR) 1 Prosedur pelayanan (U1) 2.65 2 Persyaratan pelayanan (U2) 2.88 3 Kejelasan petugas pelayanan (U3) 2.93 4 Kedisiplinan petugas pelayanan (U4) 2.91 5 Tanggung jawab petugas pelayanan (U5) 2.95 6 Kemampuan petugas pelayanan (U6) 2.96 7 Kecepatan pelayanan (U7) 2.67 8 Keadilan mendapatkan pelayanan (U8) 2.91 9 Kesopanan dan keramahan petugas (U9) 2.91 10 Kewajaran biaya pelayanan (U10) 2.85 11 Kepastian biaya pelayanan (U11) 2.87 12 Kepastian jadwal pelayanan (U12) 2.78 13 Kenyamanan lingkungan (U13) 2.70 14 Keamanan pelayanan (U14) 2.85 Keterangan : Jumlah Responden sebanyak 148 orang LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014

19

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut : (2.65 x 0,071) + (2.88 x 0,071) + (2.93 x 0,071) + (2.91 x 0,071) + (2.95 x 0,071) + (2.96 x 0,071) + (2.67 x 0,071) + (2.91 x 0,071) + (2.91 x 0,071) + (2.85 x 0,071) + (2.87 x 0,071) + (2.78 x 0,071) + (2.70 x 0,071) + (2.85 x 0,071) = 2.83 Dengan

demikian

nilai

indeks

unit

pelayanan

hasilnya

dapat

disimpulkan sebagai berikut : a. Nilai IKM setelah dikonversi

= 70.69

b. Mutu Pelayanan

= B *)

c. Kinerja unit pelayanan adalah

= Baik **)

*) Sesuaikan dengan nilai Interval Konversi IKM **) Sesuaikan dengan Mutu Pelayanan 1. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsure yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsure yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. 1. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsure pelayanan sebagai berikut : Prosedure Pelayanan dan Kecepatan Pelayanan. Prosedur Pelayanan dan Kecepatan pelayanan Prosedur pelayanan dan Kecepatan pelayanan mempunyai nilai paling rendah, disebabkan belum tertibnya sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas kependudukan, sehingga proses pelayanan

penerbitan

akta

di Dinas Kependudukan

Dan

Pencatatan Sipil menjadi lama melebihi SOP yang telah ditatapkan dan memunculkan banyak keluhan. Paktor Penghambat : a. Prosedur pelayanan (SOP) yang terlalu panjang


20

b. Tingkat kepatuhan petugas terhadap aturan yang ada (SOP) sangat

rendah,

SOP

yang

telah

ditetapkan

tidak

di

laksanakan, sehingga pelayan tidak tertib c. Belum adanya petugas khusus yang menangani informasi pelayanan Rekomendasi a. Harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh b. Harus dilakukan reviu tentang SOP pelayanan Dokumen kependudukan c. Reposisis petugas pelayanan dikumen kependudukan d. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan e. Dibuat counter informasi secara khusus. 2. Nilai

dalam

kelompok

paling

tinggi

yang

harus

tetap

dipertahankan yaitu pada unsure pelayanan sebagai berikut : Kejelasan Petugas Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Tanggungjawab

Petugas

Pelayanan,

Kemampuan

Petugas

Pelayanan, Keadilan Mendapat Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas. 2. Rata-rata

waktu

pengurusan

KTP,

Kartu

Keluarga,

Akta

Kelahiran dan Akta Kematian 1) Rata-rata waktu pengurusan Kartu Keluarga tidak dilakukan pengukuran, disebabkan belum tersedia data, karena sampai saat

ini

penandatanangan

Kartu

Keluarga

belum

terdokumentasikan. 2) Rata-rata waktu pengurusan KTP, tidak dilakukan pengukuran karena, pelayanan KTP dilakukan di Kecamatan dan menjadi SOP Kecamatan, serta Rata-rata pengurusan KTP dilakukan pengukurannya oleh setiap Kecamatan


21

3) Rata-rata waktu pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian adalah penyelesaian akta pengurusan yang diperjanjikan kepada masyarakat pada saat pelayanan terjadi, yang didasarkan kepada SOP yang sudah ditetapkan. Rata-rata

waktu

pengurusan

KTP,

Kartu

Keluarga,

Akta

Kelahiran dan Akta Kematian pada tahun 2014 rata–rata 7,71 hari denfan capaian kinerja 103, 76% sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Namun

walaupun

sudah

sesuai

dengan

SOP

yang

telah

ditetapkan pada tahun 2014 yaitu selama 8 hari, seyogyanya harus

terus

dilakukan

perbaikan

dengan

meningkatkan

kapasitas sumber dayaManusia dan menerapkan teknologi Informasi,

sehingga

rata-rata

waktu

penyelesaian

lebih

cepat,bahkan menuju kepelayanan oneday sevice. Untuk tahun 2013 rata-rata waktu pengurusan belum dilakukan pengukuran dikarenakan belum ada data yang dapat digunakan sebagai bahan pengukuran REKAPITULASI RATA-RATA WAKTU PENYELESAIAN AKTA KELAHIRAN TAHUN 2014 BULAN

AKTA KELAHIRAN

WAKTU PENYELESAIAN AKTA KELAHIRAN (HARI)

2670 1575 1988 1713 2054 2344 1228 2264 2783 2706 2333 2822 26480

78 32 50 38 52 65 23 61 82 80 66 82 709

87 47 69 55 72 91 33 92 112 119 89 104 974

13 119 58 81 66 84 101 27 96 117 107 102 123 1077

JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN AKTA KELAHIRAN (HARI KERJA)

217250

10635

13636

14001

RATA-RATA WAKTU PENYELESAIAN AKTA KELAHIRAN (HARI KERJA)

8.20

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH

15

14

12 160 88 115 97 109 138 66 113 172 162 140 162 1516

11 172 82 125 107 130 140 73 144 131 174 151 174 1651

10 201 118 150 118 144 176 90 162 218 203 177 214 1955

18192

18161

19550

9

8

7

6

5

4

260 161 199 174 204 231 114 218 276 263 232 271 2616

460 307 377 325 411 448 253 426 521 491 404 536 4959

366 247 289 265 299 330 185 330 389 378 342 389 3809

242 150 188 166 192 216 124 209 274 245 218 253 2477

196 121 150 131 154 174 97 168 203 198 175 205 1972

140 67 89 74 92 106 53 102 128 125 108 129 1213

85 39 57 45 59 71 31 67 89 86 73 89 791

60 28 23 20 24 34 39 46 47 45 35 48 449

44 30 26 32 28 23 20 30 24 30 21 43 351

23544

39672

26663

14862

9860

4852

2373

898

351


3

2

1

22

Berdasarkan Tabel di atas, rekapitulasi rata-rata wakltu penyelesaian akta kelahiran tahun 2014, Jumlah akta yang di terbitkan mencapai 26.480 akta. Kemudian Jumlah akta yang di terbitkan di bagi jumlah waktu penyelesain Akte kelahiran selama Tahun 2014 selama 217.250 hari kerja. Menghasilkan angka 8,20 hari, dengan perhitungan sebagai berikut :

Angka tersebut adalah Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan Akta Kelahiran REKAPITULASI RATA-RATA WAKLTU PENYELESAIAN AKTA KEMATIAN TAHUN 2014 BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN AKTA KEMATIAN (HARI KERJA) RATA-RATA WAKTU PENYELESAIAN AKTA KEMATIAN (HARI KERJA)

AKTA KEMATIAN 60 39 31 61 44 45 30 56 55 63 42 29 555 3,955

8

7 45 26 22 48 31 31 20 40 41 52 30 19 405

3,240

WAKTU PENYELESAIAN AKTA KEMATIAN (HARI) 6 5 4 3 4 4 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 4 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 4 4 2 4 5 3 1 3 3 4 1 1 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 39 30 18 23 12 273

180

90

92

36

2

1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

32

12

7.13

Berdasarkan Tabel di atas, rekapitulasi rata-rata wakltu penyelesaian akta kematian tahun 2014, Jumlah akta yang di terbitkan mencapai 555 akta. Kemudian Jumlah akta yang di terbitkan di bagi jumlah waktu penyelesain Akte kelahiran selama Tahun 2014 selama 3.955


23

hari kerja. Menghasilkan angka 8.44 hari, dengan perhitungansebagai berikut :

Angka tersebut adalah Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan Akta Kematian. Selanjutnya angka rata-rata penyelesaian penerbitan akta Kelahiran dan Akta Kematian di jumlahkan dan dibagi dua dengan perhitungan sebagai berikut :

Angka tersebut diatas adalah angka rata-rata waktu pengurusan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian adlah 7.67 hari. 3. Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian yang dapat diselesaikan tepat waktu Penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian di Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2014 rata-rata 80,25 persen dari target 80 % dari jumlah seluruh pedaftar. Hal ini walaupun melebihi target yang telah direncanakan, seharusnya capaian penyelasai akte 100 persen dari seluruh pendaftar, hal ini terjadi ketika persyaratan diterima masih ada persyaratan yang kurang dan atau diragukan keabsahannya, sehingga tidak bisa di selesaikan tepat waktu karena harus dilakukan konfirmasi terhadap pendaftar. Seharusnya berkas/dokumen yang diterima yaitu dokumen yang seudah lengkap dan tidak diragukan keabsahannya pada saat verifikasi

dilakukan

oleh

petugas

pelayanan,

sehingga

dokumen/berkas yang diterima semuanya dapat di selasaikan tepat waktu, tanpa harus dilakukan konfirmasi lagi kepada pemohon. LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014

24

Tabel 3.6 REKAPITULASI WAKTU PENYELESAIAN AKTA KELAHIRAN TEPAT WAKTU TAHUN 2014 BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH

AKTA KELAHIRAN 2670 1575 1988 1713 2054 2344 1228 2264 2783 2706 2333 2822 26480

WAKTU PENYELESAIAN AKTA KELAHIRAN (HARI) 15 78 32 50 38 52 65 23 61 82 80 66 82 709

14

13 119 58 81 66 84 101 27 96 117 107 102 123 1077

87 47 69 55 72 91 33 92 112 119 89 104 974

12 160 88 115 97 109 138 66 113 172 162 140 162 1516

11 172 82 125 107 130 140 73 144 131 174 151 174 1651

10 201 118 150 118 144 176 90 162 218 203 177 214 1955

9

8

7

6

5

4

260 161 199 174 204 231 114 218 276 263 232 271 2616

460 307 377 325 411 448 253 426 521 491 404 536 4959

366 247 289 265 299 330 185 330 389 378 342 389 3809

242 150 188 166 192 216 124 209 274 245 218 253 2477

196 121 150 131 154 174 97 168 203 198 175 205 1972

140 67 89 74 92 106 53 102 128 125 108 129 1213

3

2 85 39 57 45 59 71 31 67 89 86 73 89 791

1 60 28 23 20 24 34 39 46 47 45 35 48 449

44 30 26 32 28 23 20 30 24 30 21 43 351

Berdasarkan Tabel di atas, rekapitulasi rata-rata wakltu penyelesaian akta kelahiran tahun 2014, Jumlah akta yang di terbitkan tepat waktu sebanyak 16.021 akta. Kemudian Jumlah akta yang di terbitkan tepat waktu di bagi jumlah Akte kelahiran yang di terbitkan selama Tahun 2014 sebanyak 26.480 Akta. Menghasilkan angka 60,50%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Angka tersebut adalah persentase penerbitan akta Kelahiran tepat waktu. REKAPITULASI WALTU PENYELESAIAN AKTA KEMATIAN TEPAT WAKTU TAHUN 2014 BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH

AKTA KEMATIAN 60 39 31 61 44 45 30 56 55 63 42 29 555

8

7 45 26 22 48 31 31 20 40 41 52 30 19 405

WAKTU PENYELESAIAN AKTA KEMATIAN (HARI) 6 5 4 3 4 4 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 4 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 4 4 2 4 5 3 1 3 3 4 1 1 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 39 30 18 23 12


2

1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

25

Berdasarkan Tabel di atas, rekapitulasi rata-rata wakltu penyelesaian akta kematian tahun 2014, Jumlah akta kematian yang di terbitkan tepat waktu mencapai 555 akta. Kemudian Jumlah akta kematian yang di terbitkan tepat waktu pada tahun 2014 di bagi jumlah Akte kematian yang di terbitkan selama Tahun 2014 sebanyak 555 Akta. Menghasilkan angka 100%, dengan perhitungansebagai berikut :

Angka tersebut adalah persentase waktu penyelesaian penerbitan Akta Kematian tepat waktu Selanjutnya angka persentase waktu penyelesaian penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian tepat waktu di jumlahkan, kemudian dibagi dua dengan perhitungan sebagai berikut :

Angka tersebut adalah persentase waktu penyelesaian penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian tepat waktu Sasaran 2 : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan No 1 2 3 4

Indikator Kinerja

Satuan

Cakupan Penerbitan Kartu % Keluarga (KK) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda % Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Akta % Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta % Kematian Rata-rata Capaian Sasaran Strategis

Tahun 2013 Target Realisasi

2018

Tahun 2014 %

Target Realisasi

%

Target

%

75

80

106,67

90

95,99

106,65

100

95.99

75

81

108

80

81,02

101.50

90

90,02

58

58

100

60

60,94

101.57

80

76,18

30

30

35

37,10

106.00

60

61,83

100 103,67

103,66


84,79

26

1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2014 mencapai 95,99% dari target 90%, hal ini bukan berarti penerbitan Kartu Keluarga melampauitarget, walaupun masih ada 4,01% penduduk yang belum mengganti Kartu Keluarganya dari Kartu Keluarga yang lama menjadi Kartu Keluarga yang menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), hal ini harus terus ditingkatkan melalui sosialisasi dan koordinasi dengan aparat kewilayahan, agar penduduk yang Kartu Keluarganya masih versi lama secepatnya di update menjadi Kartu Keluarga versi SIAK. Tabel 3.8 REKAPITULASI PENERBITAN KATU KELURGA TAHUN 2014 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NAMA KECAMATAN

SUKASARI COBLONG BABAKAN CIPARAY BOJONGLOA KALER ANDIR CICENDO SUKAJADI CIDADAP BANDUNG WETAN ASTANA ANYAR REGOL BATUNUNGGAL LENGKONG CIBEUNYING KIDUL BANDUNG KULON KIARACONDONG BOJONGLOA KIDUL CIBEUNYING KALER SUMUR BANDUNG ANTAPANI BANDUNG KIDUL BUAH BATU RANCASARI ARCAMANIK CIBIRU UJUNGBERUNG GEDEBAGE PANYILEUKAN CINAMBO MANDALAJATI JUMLAH

PENDUDUK

KARTU KELUARGA JML.KEP.KEL

PENERBITAN

%

84,159 141,502 144,806 134,288 120,979 116,317 117,002 59,953 42,001 89,109 111,439 130,049 93,576 129,740 152,938 139,995 95,994 79,888 44,663 74,453 68,985 125,183 96,026 88,222 98,790 98,821 45,986 41,978 29,572 79,376

23,634 47,925 37,737 35,712 38,377 35,692 31,069 16,819 12,920 24,095 35,577 38,377 28,682 37,707 39,945 40,351 26,391 22,868 12,886 20,584 18,199 34,061 28,248 22,983 31,094 28,591 12,004 10,490 7,960 22,167

24,112 44,163 35,144 33,949 37,863 33,946 29,865 17,348 13,597 23,710 33,353 37,373 27,395 35,245 37,130 37,988 25,071 22,651 13,824 22,188 17,544 31,368 26,628 21,143 27,545 26,296 12,309 11,467 8,783 21,115

102.02% 92.15% 93.13% 95.06% 98.66% 95.11% 96.12% 103.15% 105.24% 98.40% 93.75% 97.38% 95.51% 93.47% 92.95% 94.14% 95.00% 99.05% 107.28% 107.79% 96.40% 92.09% 94.27% 91.99% 88.59% 91.97% 102.54% 109.31% 110.34% 95.25% #DIV/0!

2,875,790

823,145

790,113

95.99%

KETERANGAN

Berdasarkan Tabel diatas tergambar bahwa penerbitan Kartu Keluarga mencapai 790.113 Kartu Keluarga dengan capaian kinerja 95,99% LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014

27

2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2014 mencapai 81,02% dari target 80%, KTP dimaksud adalah KTP elektronik, hal ini menggambarkan sebesar 18,98 % penduduk Kota Bandung belum mempunyai KTP elektronik tetapi masih KTP lama versi SIAK. Hal ini hampir seluruh Kabupaten Kota di Indonesia mengalami kendala yang sama, yaitu tidak konsistennya pemerintah pusat dalam melaksanakan program KTP elektronik ini, karena peralatan, bahan, pencatatan serta keping KTP elektronik ini kewenangannya masih dipegang oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah kesulitan dan sangat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, banyak sekali salah cetak yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat Tabel 3.9REKAPITULASI CAKUPAN PENERBITAN KTP TAHUN 2014 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NAMA KECAMATAN

SUKASARI COBLONG BABAKAN CIPARAY BOJONGLOA KALER ANDIR CICENDO SUKAJADI CIDADAP BANDUNG WETAN ASTANA ANYAR REGOL BATUNUNGGAL LENGKONG CIBEUNYING KIDUL BANDUNG KULON KIARACONDONG BOJONGLOA KIDUL CIBEUNYING KALER SUMUR BANDUNG ANTAPANI BANDUNG KIDUL BUAH BATU RANCASARI ARCAMANIK CIBIRU UJUNGBERUNG GEDEBAGE PANYILEUKAN CINAMBO MANDALAJATI JUMLAH

PENDUDUK

KARTU TANDA PENDUDUK WAJIB KTP

PENERBITAN

%

84,159 141,502 144,806 134,288 120,979 116,317 117,002 59,953 42,001 89,109 111,439 130,049 93,576 129,740 152,938 139,995 95,994 79,888 44,663 74,453 68,985 125,183 96,026 88,222 98,790 98,821 45,986 41,978 29,572 79,376

63,205 102,734 97,772 92,754 92,369 83,419 83,230 42,497 32,088 63,354 80,481 97,251 67,750 90,901 101,081 98,740 64,101 57,447 33,422 60,592 44,457 85,319 65,253 55,942 61,631 63,481 34,616 29,615 18,967 52,607

51,935 66,473 82,614 82,224 69,307 64,635 70,277 38,528 22,652 53,558 55,544 80,027 55,602 73,737 81,527 69,469 55,348 47,432 37,289 51,632 38,600 61,465 57,157 48,417 44,561 51,030 31,164 27,426 18,408 46,147

82.17% 64.70% 84.50% 88.65% 75.03% 77.48% 84.44% 90.66% 70.59% 84.54% 69.02% 82.29% 82.07% 81.12% 80.66% 70.36% 86.34% 82.57% 111.57% 85.21% 86.83% 72.04% 87.59% 86.55% 72.30% 80.39% 90.03% 92.61% 97.05% 87.72% #DIV/0!

2,875,790

2,017,076

1,634,185

81.02%


KETERANGAN

28

Berdasarkan Tabel diatas tergambar bahwa penerbitan Kartu Keluarga mencapai 1.634.185 KTP dengan capaian kinerja 81.02% 3. Cakupan Penerbitan Akta Kalahiran Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran padaTahun 2014 mencapai 60,94% dari Target 60 %, DENGAN CAPAIAN KINERJA 101,57%, hal ini walaupun melebihi target, bukan berarti seluruh penduduk Kota Bandung sudah mempunyai akta kelahiran, tapi 39,06 % penduduk Kota Bandung belum mempunyai akta kelahiran, kendala yang dihadapi yaitu masih rendahnya kesadaran penduduk akan artui penting serta manfaat akte kelahiran, jadi masih harus ditingkatkan sosialisasi sehingga setiap anak yang baru lahir harus secepatnya di daftarkan akte kelahirannya. Tabel 3.10 REKAPITULASI JUMLAH PENCATATAN AKTA KELAHIRAN BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2014 NO

BULAN

JUMLAH PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

JUMLAH KELAHIRAN

%

1

JANUARI

2670

4104

65.06%

2

FEBRUARI

1575

3009

52.34%

3

MARET

1988

3422

58.09%

4

APRIL

1713

3147

54.43%

5

MEI

2054

3488

58.89%

6

JUNI

2344

3778

62.04%

7

JULI

1228

2424

50.66%

8

AGUSTUS

2264

3698

61.22%

9

SEPTEMBER

2783

4217

65.99%

10

OKTOBER

2706

4140

65.36%

11

NOVEMBER

2333

3767

61.93%

12

DESEMBER

2822

4256

66.31%

26480

43450

60.94%

TOTAL

Berdasarkan Tabel diatas tergambar bahwa penerbitan Akta Kelahiran pada tahun 2014

mencapai 26.480 Akta

dengan capaian kinerja

60.94%


29

4. Cakupan Penerbitan Akta Kamatian Cakupan Penerbitan Akta Kematian pada Tahun 2014 mencapai 37,10% dati target 35 %, hal ini bukan berarti seluruh penduduk Kota Bandung yang meninggal serta merta di catatkan dan di laporkan oleh penduduk, masih 62,90 % penduduk Kota Bandung yang

meninggal

tidak

melaporkan/mencatakan

ke

Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Kendala

yang

dihadapi,

penduduk

hanya

melaporkan

dan

mencatatakan kematiannya keluarganya ketika ada kepeluan yang berhubungan dengan waris, assurasi, dan Perbankan saja. Artinya kedepan sosialisasi harus ditingkatkan agar penduduk mencatakan dan melaporkan ketika anggota keluarganya ada yang meninggal. Tabel 3.11 REKAPITULASI JUMLAH PERMOHONAN PENCATATAN AKTA KEMATIAN BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2014 NO

BULAN

JUMLAH PENERBITAN AKTA KEMATIAN

JUMLAH KEMATIAN

%

1

JANUARI

60

138

43.48%

2

FEBRUARI

39

117

33.33%

3

MARET

31

109

28.44%

4

APRIL

61

141

43.26%

5

MEI

44

122

36.07%

6

JUNI

45

123

36.59%

7

JULI

30

108

27.78%

8

AGUSTUS

56

135

41.48%

9

SEPTEMBER

55

133

41.35%

10

OKTOBER

63

142

44.37%

11

NOVEMBER

42

120

35.00%

12

DESEMBER

29

108

26.85%

555

1496

37.10%

TOTAL

Berdasarkan Tabel diatas tergambar bahwa penerbitan Akta Kematian pada tahun 2014 mencapai 555 Akta dengan capaian kinerja 37.10%


30

Tabel 3.12 CAPAIAN KINERJA CAKUPAN PENERBITAN KK, KTP, AKTA KELAHIRAN AKTA KEMATIAN, TAHUN 2013 DAN TAHUN 2014 Pelayanan Dokumen Kependudukan

2013

2014

a

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

75%

95,99 %

b

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk

75%

81,02 %

c

Cakupan penerbitan Kutipan Akta kelahiran

58%

100,94 %

d

Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian

30%

37,1 %

Tabel 3.13 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KINERJA CAKUPAN PENERBITAN KK, KTP, AKTA KELAHIRAN AKTA KEMATIAN, DENGAN TARGET NASIONAL TAHUN 2013

120% 100% 80%

Kota Bandung

60%

Nasional 40% 20% 0%

Kartu Keluarga

KTP

Akta Kelahiran Akta Kematian

+ LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014

31

Tabel 3.14 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KINERJA CAKUPAN PENERBITAN KK, KTP, AKTA KELAHIRAN AKTA KEMATIAN, DENGAN TARGET NASIONAL TAHUN 2014

120,00%

100,00% 80,00% 60,00%

Target Kota

Target Nasio

40,00% 20,00% 0,00% Kartu KTP Akta Akta Keluarga Kelahiran Kematian Sasaran 3 : Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.15 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan No 1

Indikator Kinerja

Satuan

Validitas database % kependudukan Rata-rata Capaian IKU

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2018

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

N/A

N/A

-

N/A

N/A

N/A

-

-

-

-

-

Target

%

90 %

-

-

-

1. Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan Untuk tahun 2014 tidak ada target untuk sasaran meningkatnya akurasi

database

kependudukan

sehingga

tidak

dilakukan

pengukuran terhadap sasaran tersebut, sedangkan alasan belum dilakukan pengukuran yaitu : 1. Masih banyaknya data ganda dan data sampah, sehingga dari sisi jumlah penduduk sulit dilakukan pengukuran


32

2. Masih banyaknya anomali data dan elemen data yang kosong tidak diisi oleh penduduk sehingga dari sisi validitas data yang di perlukan belum bisa dilakukan pengukuran 3. Belum semua kecamatan memberikan laporan kependudukan setiap

bulan

kewilayahan

dan

belum

sehingga

akuratnya

belum

laporan

bisa

di

lampid

gunakan

dari

sebagai

pembanding dalamn pengukuran. Database kependudukan dinilai memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Validitas database kependudukan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program kependudukan. Untuk itu mulai tahun 2015

sasaran meningkatnya akurasi

database kependudukan harus memiliki target serta dilakukan pengukuran. Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja No 1. 2.

Indikator Kinerja Nilai Hasil Evaluasi AKIP Persentase Temuan BPK/ nspektorat Yang Ditindaklanjuti

Satuan Nilai %

Tahun 2013

Tahun 2014

Target n/a n/a

Realisasi 76.08 100

66 100

66,72 100

-

-

-

-

Rata-rata Capaian IKU

%

Target Realisasi

2018 % 101,09 100 100,54

Target 68.72 100

% 97.09 100 98.55

1. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 103.51% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 58.22 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai Akip Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil di dapat dari Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung. Tabel 3.16 HASIL EVALUASI AKIP DINAS KEPEPNDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2014 NO III

URAIAN HASIL EVALUASI AKIP

NILAI 66,72

HURUF MUTU B


KETERANGAN BAIK

33

Tabel 3.17 HASIL EVALUASI AKIP DINAS KEPEPNDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2013 NO III

URAIAN HASIL EVALUASI AKIP

NILAI

HURUF MUTU

KETERANGAN

76,08

A

SANGAT BAIK

Tabel 3.18 DATA NILAI AKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2014 NO 1

2

KOMPONEN PENGUKURAN AKIP

BOBOT

Perencanaan Kinerja Tahunan Pemenuhan Perencanaaan Kinerja Tahunan Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan PENGUKURAN KINERJA Pemenuhan Pengukuran Kinerja Kualitas Pengukuran Kinerja

4.5 11.25 4.5 12.88 2.5 7.38

PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Strategis Pemenuhan RENSTRA Kualitas RENSTRA Implementasi RENSTRA

35

25

4

PELAPORAN KINERJA

2014 % 62.03

51,52

3.00

Implementasi Pengukuran Kinerja 3

2013 Nilai 21.71 11.46 1.46 6.25 3.75 20.26

20

11.49

Nilai 21.26 6.54 1.25 3.65 1.64 14.72 3.75 7.03 3.94 18.22 4.38 10.85

57,45

3,33

Penyampaian Informsi Pelaporan Kinerja Pemanfaatan Informasi Pelaporan Kinerja

6.07 2.50

3.21 1,25

TOTAL Sumber Inspektorat Kota Bandung

20 76.08

72,88

7.80

2.92

20

NAIK

TURUN √

√

3.00

Pemenuhan Pelaporan Kinerja

PENCAPAIAN SASARAN DAN KINERJA ORGANISASI

% 60,74

100

19

39

√

95

√

66.72

Berdasarkan tabel diatas, tahun 2014 Nilai AKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil komponen Pengukuran Kinerja mengalami kenaikan menjadi 72,88 % dari 51,52 pada tahun 2013, sedangkan untuk tiga komponen yaitu

Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Sasaran dan Kinerja Organisasi mengalami penurunan. Persentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti adalah 100% bila dibandingkan dengan capaian tahnun 2013 sebesar 100%


34

Data

penunjang

capaian

kinerja

indikator

Nilai

Akip

Dinas

kependudukan Dan Pencatatan Sipil di dapat dari Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung. Tabel 3.20 HASIL KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG DALAM KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN ANGGARAN 2014 NO

I II

URAIAN Tinadk Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI : 1. TA 2001-2013 2. Tahun 2014 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota BANDUNG Tahun 2014

Rekomendasi Yang Belum Di Tundaklanjuti Jml

Nilai

-

-

STATUS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT Belum Sesuai Dan Belum Dalam Proses Ditindaklanjuti Keterangan Tindak Lanjut Jml Nilai Jml Nilai -

-

-

-

-

-

Sumber : Inspektorat Kota bandung

Tabel 3.21 Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2014 dibandingkan Target Akhir Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014 No

Indikator Sasaran

Satuan

1 1 2

2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rata-rata Waktu Pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian yang dapat diselesaikan tepat waktu Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Kematian Validitas Database Kependudukan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Persentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti

3 Nilai Hari Kerja %

3

4 5 6 7 8 9 10

TAHUN 2014 TAHUN 2018 Realisasi Target Tahun Capaian Target Capaian 2014 2014 Kinerja (%) Tahun 2018 Kinerja (%) 4 5 6 7 8 70,69 63 112% 85 83.16% 8 8 100% 5 160% 82,25

80

102%

100%

82.25%

% %

95,99% 81,02%

90% 80%

106,65% 101%

100% 90%

95.99% 90.02%

% % % Nilai %

60,94% 37,10% N/A 66,72 100%

60% 35% N/A 66 100%

101% 106% 101,09% 100%

80% 60% 90 % 68,72 100%

76.18% 61,83% 97,09 100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja 98,98% yang berarti capaian sesuai target akhir Renstra.


35

3.4 Capaian Kinerja Secara umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 sebanyak 1(satu) sasaran. Pada tahun 2014 ditetapkan 3(satu) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2014. Dari 4 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 9 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014 NO. SASARAN STRATEGIS CAPAIAN Melampaui Target 1 7 Sesuai Target 2 2 Belum mencapai target 3 0 Jumlah 9 Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran terdapat pada Tabel 3.23 Tabel 3.23 Capaian Kinerja sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014 No.

Sasaran

1

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan Meningkatnya tertib administrasi kependudukan Meningkatnya Akurasi Database kependudukan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

2 3 4

Jumlah Indikator

Rata-rata capaian

Melampaui Target

Sesuai Tidak Mencapai Target target

3

104,66

2

1

-

4

102,25

4

-

-

1

N/a

-

-

-

2

100,545%

1

1

-


36

Dari 10 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.24 Pencapaian Target Misi Jumlah Indikator Sasaran

No

Misi

1

Mewujudkan pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, tertib dan aman

10

Jumlah

10

Melampaui target (>100%) Jumlah % 7 70

7

70

Tingkat Pencapaian Sesuai Target Belum Mencapai (100%) Target (<100%) Jumlah % Jumlah % 2 20 -

2

20

-

-

Dari 4 sasaran dengan 9 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

No 1 2 3

Tabel 3.25 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Jumlah Presentase Kategori Indikator Melampaui Target 7 70 % Sesuai Target 2 20% Belum Mencapai target -

Sedangkan 1 indikator yaitu sasaran 3 indikator validitas databese kependudukan, pada tahun 2014 belum dilakukan pengukuran, dan akan dilakukan pengukuran pada tahun 2015 seperti yang telah di ungkapkan pada Bab II. 3.5 Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 11.000.000.000.00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.034.008.505,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014

37

82.13%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.965.991.495.00 Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Tabel; 3.26 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI Realisasi Uraian Pagu Anggaran Anggaran

No 1 2 3

Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang Dan Jasa Jumlah

1.499.160.000.00 7.194.340.000.00 2.306.500.000.00 11.000.000.000

1.381.485.000.00 5.937.421.702.00 1.715.101.803.00 9.034.008.505,00

% 92.15 82,53 74.36 82,13 %

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.27 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependuduk an


PROGRAM Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan TOTAL

Pagu Awal 650.000.000

ANGGARAN (RP) Perubahan Relisasi 587.699.970 349.943.580

% 59.54

3.150.000.000

3.991.618.000

86.92

800.000.000

1.031.000.000

3.469.614.10 3 682.371.720

100.000.000 185.000.00

150.000.000 485.000.000

96.498.000 370.284.280

64.33 76.35

1.500.000.000

1.473.600.000

95.02

200.000.000

200.000.000

1.400.244.85 0 189.934.650

65.000.000

108.000.000

86.836.686

80.40

4.150.000.000

2.726.800.030

2.251.901.48 6

82.58

200.000.000

246.282.000

136.379.150

55.37

11.000.000.000

11.000.000.000

66.18

47.48

9.034.008.505 82,13

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014

38

Kota Bandung pada tahun 2014. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.28 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan



PROGRAM Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penataan Administrasi Kependudukan

ANGGARAN (RP) Pagu Awal Perubahan

EFEKTIFITAS

%

650.000.000

587.699.970

349.943.580

237.756.390

40,46%

3.150.000.000

3.991.618.000

3.469.614.103

522.003.897

13,08%

800.000.000

1.031.000.000

682.371.720

348.628.280

33,81%

100.000.000 185.000.00

150.000.000 485.000.000

96.498.000 370.284.280

53.502.000 114.715.720

35,67% 23,65%

1.500.000.000

1.473.600.000

1.400.244.850

73.355.150

4,98%

200.000.000

200.000.000

189.934.650

10.065.350

5,03%

65.000.000

108.000.000

86.836.686

21.163.314

19,60%

4.150.000.000

2.726.800.030

2.251.901.486

474.898.544

17,42%

200.000.000

246.282.000

136.379.150

109.902.850

44,62%

11.000.000.000

11.000.000.000

9.034.008.505

1.965.991.495

17,87%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan TOTAL

REALISASI

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif/kurang efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.


39

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. LKIP ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam Tahun 2014 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa

pencapaian

kinerja

sasaran

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014 rata-rata adalah sebesar 104%, seluruh pencapaian kinerja dengan kategori melampaui target secara keseluruhan outcome kinerja kegiatan rata-rata mencapai angka dengan kategori melampaui target. Semoga LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas

kinerja

bagi

pihak

yang

membutuhkan,

sebagai

penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Bandung, 2015 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19601025 198603 2 003 LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014

40

KATA PENGANTAR. Bandung, 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan 0Pencatatan Sipil Kota Bandung,

Recommend Documents