KATA PENGANTAR. Batulicin, 10 Februari 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmad dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah BumbuTahun Anggaran 2016. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam Negeri, Program/Kegiatan SKPD Propinsi Kalimatan Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah BumbuTahun 2006 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020 serta Rencana Strategis SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah BumbuTahun 2016-2020. Kami menyadari atas keterbatasan dan kealpaaan kami, sehingga dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 masih banyak terdapat kekurangan, maka kami dengan kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil satu tahun kedepan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program .pembangunan yang telah ditetapkan Batulicin, 10 Februari 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

H.M. HANAFIAH,S.Pd,MM Pembina Utama Muda NIP. 19590801 198103 1 028

RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU 2012

i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ……………….……………………………………………

i

Daftar Isi ……………………………………………………………………

ii

Daftar Tabel ……………………….……………………………………….

iiii

BAB I

PENDAHULUAN ……………..…………………………………

1

1.1 Latar Belakang …………….……………………………..

1

1.2 Landasan Hukum ………….………………….………….

2

1.3 Maksud dan Tujuan ……………….……………………..

5

1.4 Sistimatika Penulisan …………………………………….

6

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 …

11

BAB II

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 dan ………………………..……..

11

2.2 analisis kinerja pelayanan SKPD; …………………….

14

capaian renstra SKPD;

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……………………………………………………..

16

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD …………....

18

2.5 Penelaahan

Usulan

Program

dan

Kegiatan

Masyarakat. …………………………………………..…

20

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

22

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………...……

22

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja …………………….….……

23

BAB IV PENUTUP ………………………………................................

31

BAB III

RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU i 2012

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

1.1

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam angka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan .kegiatan pembangunan yang telahditetapkan Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 terutama berpedoman Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang dimasyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan SKPD Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 -2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 ini selaras dengan 3 (tiga) Program Strategis Nasional tertib database, tertib Nomor Induk Kependudukan dan Tertib Dokumen Kependudukan dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 yang ke Enam“ Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih ”. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran tahun 2016 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2016 dan sebagai RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014

1

pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi .Pemerintah (LAKIP) 1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hokum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini mengacu pada : 1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265); 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285); 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5) Undang-Undang Nomor Keuangan

antara

33 Tahun 2004 tentang

Pemerintah

Pusat

dan

Perimbangan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2006Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 126, TambahanLembaran Negara Nomor 4578); 8) PeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014

2

9) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor

82,

tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 ); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Dalam Pembangunan Daerah; 13) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional; 15) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik; 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2004 TentangTanda Nomor Perumahan dan Bangunan; 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil.


3

21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor.40 Tahun 2007); 22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil. 23) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 12 Tahun 2009 tentang

Perubahan

Kedua

Peraturan

Daerah

Kab.

Tanah

BumbuNomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. 24) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025; 25) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015; Maksud dan Tujuan

1.3 Maksud

1.3.1

Penyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan tahun 2016 sesuai dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam Negeri, Program dan Kegiatan SKPD Propinsi Kalimatan Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanah BumbuTahun 2006 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020 serta Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2020.


4

Tujuan

1.3.2

Penyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Kabupaten

Tanah

BumbuTahun 2016 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

di

bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil I (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasarandan program pembangunan .yang telah ditetapkan Sistimatika Penulisan

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud danTujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari


5

penyusunan Renja SKPD 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan 2.1 Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan berdasarkan

dengan

pencapaian

realisasi

target

Renstra

dan

kegiatan

program

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 4. Faktor-faktor terpenuhinya

penyebab atau

tidak

melebihi

tercapainya, terget

kinerja

program/kegiatan 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD 6. Kebijakan/tindakan pengganggaran

yang

perencanaan perlu

diambil

dan untuk


6

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap

capaian

kinerja

pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008, dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

2.3

kinerja pelayanan. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai : 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah,

terhadap

capaian

program

nasional/internasioanal, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals) 4. Tantangan

dan

peluang

dalam

meningkatkan

pelayanan SKPD 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yg

strategis

prioritas

tahun

yang

direncanakan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan

awal

RKPD

dengan

hal

analisis

kebutuhan 2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014

7

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang

diusulkan

para

pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengam pelayanan provinsi, LSM, asosiasiasosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi skpd provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (kalau dilaksanakan). BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana

dimaksud,

yaitu

penelaahan

dan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

3.2

fungsi SKPD. Tujuan dan Sasaran

Renja

Berisikan

penjelasan

mengenai : 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan 3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV

PENUTUP 1. Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya

maupun

seandainya


8

ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan 3. Rencana tindak lanjut


9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2015

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

1..2

SKPD Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu ke 4 Tahun 2016 – 2020, untuk Tahun Anggaran 2014 (tahun n-2) dan 2015 (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai bperikut : 1. Penerbitan dan pendistribusian NIK yang seharusnya selesai akhir September 2011 pelaksanaanya mundur hingga Desember 2011 dikarenakan menunggu pengesahan perubahan anggaran tahun 2011; 2. Pemutakhiran data kependudukan dalam rangka database kependudukan dari target 91.000 KK, terealisasi 86.000 KK atau 95% 3. Pelaksanaan perekaman e-KTP massal dari target 174.824 Orang pada 31 Desember 2012 terealisasi 170.836 Orang atau 97.72% 4. Kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dengan indikator

semua

masyarakat

memilki

dokumen

kependudukan

perencanaanya dalam Renstra 2011-2015 sejumlah 481.675 lembar, sampai dengan tahun 2012, telah terealisasi 339.518 lembar atau 70 %. 5. Kegiatan peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil mulai dari tingkat RT, Desa, Kecamatan dan Kabupaten guna mendukung pelayanan yang prima dari target tahun 2015 750 Orang sampai dengan tahun 2013 telah terealisasi 450 orang atau persentase realisasi sebesar 60%. 6. Volume kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan telah terealisasi 450 orang dari target 2015 sebesar 750 atau persentase realisasi sebesar 60 %


11

7. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan

dilaksanakan per

semester. Adapun kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksaan program : dan kegiatan tahun anggaran 2013, antara lain Sarana prasarana kerja yang kurang memadai, gedung kantor yang

.1

masih menjadi satu dengan SKPD lain, sehingga pelayanan Kepada masyarakat tidak optimal dan pengelolaan arsip tidak sebagaimana .seharusnya Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat

.2

.tentang pentingnya administrasi kependudukan : Kurangnya profesionalitas aparatur , khususnya dalam hal

.3

.Kompentensi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil Kurangnya peran Pemerintah Propinsi dalam program penataan

.4

.administrasi kependudukan Kurangnya kesempatan koordinasi dan konsultasi dengan kementrian Belum

sempurnanya

kependudukan,

yang

program merupakan

system produk

informasi

administrasi

reformasi

administrasi

.5 .6

kependudukan dan pencatatan sipil yang secara terus menerus masih .dilakukan perbaikan dan penyempurnaan Belum terlaksananya jaringan SIAK on line antara kecamatan dengan

.7

kabupaten, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum dapat .akurat Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian rencana strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2015, kami sajikan dalam tabel berikut :


12

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2..2


13

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 38 : tahun 2009, sebagai berikut Ratio keluarga ber Kartu Keluarga per satuan kepala keluarga (versi

.1

tanpa NIK), diproyeksikan tahun 2011 mencapai 49 % dan tahun 2012 mencapai 70 %, dan karena seiring dengan penggantian KTP elektonik, maka penerbitan KK tanpa NIK dihentikan dan diganti dengan KK yang .menggunakan NIK Ratio keluarga ber Kartu Keluarga per satuan kepala keluarga (versi

.2

menggunakan NIK dengan tanda tangan dan stempel basah) target pada tahun 2013 sebesar 105.000 sampai akhir tahun 2013 realisasi dari kegiatan penertiban sebesar 104.825 yaitu mencapai 99,8 %. Akan tetapi data ini masih bisa berubah kalau data agregat yang valid dari .Dirjend Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2013 sudah terbit Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk (Versi KTP Nasional)

.3

pada awal renstra mencapai 47 %, diproyeksikan tahun 2011 mencapai 62 % dan tahun 2012 mencapai 77 %. Seiring dengan program penerapan KTP elektronik, maka penerbitan KTP Nasioanal dihentikan .dan diganti dengan KTP elektronik Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk (Versi KTP elektronik)

.4

dari target 174.824 pada 31 Desember 2012 terealisasi 170.836 atau 97.72%. Pada tahun 2013 target perekaman e-KTP sebesar 174.824 .% dan realisasinya sebesar 173.229 atau 99,09 Rasio bayi ber Akta kelahiran kami proyeksikan tahun 2012 sebesar

.5

100% dan perhitungan rasio penduduk ber akta kelahiran dengan capaian awal renstra mencapai 27 % dan diproyeksikan tahun 2012 mencapai 59 %. Tahun 2013 target sebesar 6.091 dan realisasinya sebesar 15.869 atau 260,5 %. Realisasi sangat jauh melampaui target yang ditetapkan ini karena adanya kebijakan dari pemerintah yang meng-gratis-kan biaya dan penghapusan syarat Ketetapan Pengadilan


14

untuk penerbitan Akta Kelahiran Istimewa ( anak yang berumur diatas .satu tahun) Ratio pasangan ber Akta nikah sesuai pelayanan yang kami laksanakan

.6

dan data yang tersedia, hanya kami perhitungkan untuk pasangan non muslim, pada awal renstra mencapai 35 % dan diproyeksikan tahun 2012 mencapai 53 %. Tahun 2013 target sebesar 150 pasang dan .% realisasi sebesar 217 pasang atau 144 Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014 dan proyeksi tahun : 2016 kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut


15

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

3..2

tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait

2.3.1

dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi

indikator kinerja pelayanan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012 cukup baik, capaian per 31 Desember 2012 rata-rata diatas 72 % bahkan 2 jenis pelayanan telah melampaui target, namun masih ada satu jenis pelayanan yang baru mencapai 34 %, .yaitu pelayanan penerbitan akta kelahiran Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

2.3.2

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKP

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksaan tugas dan

fungsi

SKPD,

profesionalitas

adalah

aparat

kurangnya

pelaksana

sarana

prasarana,

masih

rendahnya

dan

pemahaman masyrarakat tentang peraturan perundang-undangan .dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap

capaian

2.3.3

program

nasional/internasioanal, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Tanah Bumbu akan sangat memberikan kontribusi positip terhadap pencapaian visi nasional yaiu “ Tertib Administrasi “ Kependudukan dan pencatatan Sipil Tahun 2015 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

2.3.4

SKPD

: Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain Masih rendahnya kesaradaran masyarakat terhadap prosedur

(1

dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan .pencatatn sipil Belum

tersedianya

khususnya

untuk

gedung

kantor

pengelolaan

yang

kearsipan

representative,

(2

administrasi


16

kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang .masa : peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain Komitmen Kepala Daerah yang dikuat yang dituangkan dalam

(1

surat pernyataan kesanggupan melaksakan dan bertanggung jawab suksess progam KTP Elektronik yang ditanda tangani .Bupati dan Ketua DPRD Adanya dukungan perangkat keras dan lunak dari Pemerintah Pusat

untuk

program

Sisitem

Informasi

(2

Administrasi

Kependudukan (SIAK) online Formulasi

isu-isu

penting

berupa

rekomendasi

dan

2.3.5

catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan : dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut Penerapan Sistim Informasi Adimintrasi Kependudukan (SIAK) online

merupakan

repormasi

mendasar

(1

pengelolaan

administrasi kependudukan dan pecatatan secara modern sesuai dengan standart internasional yang telah disepakati Persatuan

Bangsa

Bangsa

(PBB),

harus

disukseskan

.pelaksanaanya Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan

(2

yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, agar diupayakan

segera

dibangun

gedung

kantor

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang representative Dalam

rangka

meringankan

beban

waktu

dan

biaya

(3

pengurusan akta pencatatn sipil yang seringkali diperlukan landasan hukum berupa putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, maka perlu didorong agar keduan lembaga .tersebut dapat segera dibentuk di Kabupaten Tanah Bumbu Dalam rangka mensukseskan program KTP Elektronik di

(4

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014, diperlukan dukungan dan


17

kerjasama semua pihak, khususnya aparat tingkat Kecamatan .dan Aparat Desa/Kelurahan .Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

4..2

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) baru, yang pembentukan awalnya pada tahun 2003 sebagai Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan sipil, kemudian pada tahun 2005 ditingkatkan statusnya menjadi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya pada tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Dinas Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan dan Dinas Kabupaten Tanah Bumbu, dan pada bulan pebruari 2008 baru dimulai opersioanal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .Kabupaten Tanah Bumbu Atas dasar kondisi tersebut diatas dan adanya reformasi system administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional, maka rancangan awal program dan kegiatan belum sempurna dan belum mampu mengakomodasi dinamika yang berkembang, sehingga diperlukan perbaikanperbaikan dan

penambahan. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan, maka

ada beberapa kegiatan yang kami hapus dan kami fokuskan pada kegiatan sesuai keperluan dan penambahan satu kegiatan, yaitu kegiatan pengolahan data dan penyusunan laporan informasi kependudukan. Untuk lebih jelas, selanjutnya kami sajikan review rancangan awal :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam table berikut


18


19

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015, disamping berpedoman pada Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khusunya dari masyarakat, yaitu guna meringankan beban masyarakat agar dibentuk UPTD yang dapat memberkan pelayanan langsung aministrasi .kependudukan di ibukota kecamatan


20

5..2


21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

.3.1

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dinia dengan besaran

penduduk

setelah

China,

India

dan

USA,

sehingga

penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan moderen menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaanya tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga telah ditetapkan Visi Nasional dibidang kependudukan adalah “ Tertib administrasi kependudukan dengan “ pelayanan prima menuju penduduk berkualitas tahun 2015 Pemerintah dengan dukungan DPR telah memprogramkan 3 (tiga) : program strategis nasional, yaitu Pemutakhiran data kependudukan

.1

Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

.2

Penerapan KTP elektronik

.3

Tujuan utama program strategis Nasinal

tersebut diatas adalah

: mereformasi administrasi kependudukan, yang meliputi Tertib database kependudukan yang valid, akuntabel sehingga dapat

.1

..dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat Tertib NIK, bahwa setiap penduduk wajib mempunyai satu NIK, yang

.2

merupakan nomor identitas diri penduduk bersifat unik dan tunggal, berlaku seumur hidup serta sangat diperlukan untuk instrument .multifungsi dalam pelayanan publik Tertib dokumen kependudukan, diarahkan bahwa proses penerbitan

.3

dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku .sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk

RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 22

Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang implementasinya harus disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah . Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

.3.2

Tujuan dan saran pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang selaras dengan Program Strategis Nasional, program SKPD Propinsi Kalimantan Selatan, RPJP Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2006-2025, RPJM Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2020 dan Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten : Tanah Bumbu 2016-2020, sebagai berikut : Tujuan .Meningkatkan tertib administrasi kependudukan

(1

Meningkatkan sistem dan jaringan informasi kependudukan

(2

3.2.1

.yang terintegrasi : Sasaran 1)

Meningkatnya

kepemilikan

identitas

dan

2)

kependudukan. Meningkatnya database kependudukan yang valid.

3.2.2

legalitas

3.2.3 Program : 1)

Program pelayanan administrasi perkantoran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sebagai instansi pelayanan masyarakat. maka dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yang dapat dijadikan icon pelayanan Pemerintah Daerah.

2)

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, kondisi geografis daerah dan sikap kritis pelayanan,

maka

masyarakat dalam mendapatkan

diperlukan

sarana

prasarana

yang

representative agar bisa memberikan pelayanan yang cepat dan akurat. 3)

Program peningkatan disiplin aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang belum lama dibentuk dengan personil beragam latar belakang yang kurang memiliki kapasitas dibidang administrasi kependudukan, maka diperlukan personil yang berdisiplin tinggi dan profesional sehingga mampu memberikan pelayanan dengan tertib dan benar.

4)

Program penataan administrasi kependudukan Pengelolaan administrasi kependudukan saat ini masih jauh dari standar nasional dan internasional, demikian juga halnya dengan data base kependudukan belum akurat, yang dapat berakibat negatif diberbagai bidang, maka diharapkan semua tertib

administrasi

kependudukan,

memilki

dokumen

kependudukan dan tersedia data base kependudukan yang akuntabel. 3.2.4 Kegiatan : 1)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ; Dengan penerapan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) on line, cara kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, sangat mengandalkan jaringan komunikasi, maka ketersediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik sangat menentukan.

2)

Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional ; Penduduk yang dilayani Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tersebar diseluruh wilayah tanah


bumbu

yang

cukup

luas,

maka

kondisi

kendaraan

dinas/operasional harus selalu baik dan siap pakai. 3)

Penyediaan jasa administrasi keuangan ; Sebagai instansi pemerintah dituntut

melaksanakan

pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, maka diperlukan pengelola

yang

profesioanal

agar

dapat

melaksanakan

pengelolaan dengan baik dan benar serta menyajikan laporan keuangan yang akuntabel. 4)

Penyediaan jasa kebersihan kantor ; Guna menciptakan suasana kerja dan pelayanan masyarakat yang baik, maka diperlukan ruangan kerja yang bersih dan nyaman.

5)

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ; Peralatan kerja sebagai sarana utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya computer dan perlengkapanya,

maka diperlukan kondisi yang selalu siap

pakai. 6)

Penyediaan alat tulis kantor ; Alat tulis kantor adalah sarana yang sangat diperlukan untuk kelancaran pelayanan

7)

kepada masyarakat dan kegiatan

administrasi perkantoran. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan ; Sesuai dengan jenis pelayanan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang menerbitkan beragam jenis dokumen kependudukan dan catatan sipil, maka ketersediaan barang cetakan sangat menentukan, khususnya yang harus banyak persediaan antara lain : blanko Kartu Keluarga, blanko Kartu Tanda Penduduk dan blanko Akta Kelahiran.

8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ; Instalasi

listrik

adalah

menghidupkan/menjalankan

sarana alat-alat

yang

fital

elektronik

untuk dan


penerangan

dalam

ruangan

untuk

kelancaran

kegiatan

pelayanan dan kegiatan administrasi perkantoran. 9)

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ; Sesuai dengan perkembangan pelayanan kepada masyarakat yang terus meningkat dan habisnya masa ekonomis peralatan yang

ada,

maka

diperlukan

tambahan

peralatan

dan

perlengkapan kantor yang memadai. 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ; Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan administrasi kependudukan, maka diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. 11) Penyediaan jasa non PNS ; Dengan terbatasnya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 20 Orang, maka diperlukan tambahan tenaga non PNS untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan. 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah ; Dalam rangka konsolidasi pelaksanaan program dan kegiatan agar terlaksana dengan baik, maka diperlukan rapat=rapat koordinasi

dan

konsultasi

dengan

pihak

pemerintahan

kecamatan dan desa/kelurahan. 13) Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu ; Untuk peningkatan disiplin aparatur dan keteraturan dalam berbusana kerja, ditentukan hari-hari tertentu jenis busana. 14) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor ; Demi kenyamanan dan keamanan dalam

pelayanan

administrasi kependudukan, ruangan gedung yang bersih, rapi dan indah sangat mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. 15) Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 26

Ketersediaan

data

base

kependudukan

yang

dapat

memberikan informasi statistic kependudukan yang valid sangat diperlukan untuk bahan perencanaan diberbagai bidang, maka

diperlukan

pengolahan

dan

penyusunan

laporan

informasi kependudukan akurat dan terkini. 16) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat masih rendah, dan adanya perubahan bentuk dan system dokumen kependudukan, maka diperlukan pelayanan public yang maksimal agar semua penduduk memilki dokumen kependudukan. 17) Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Untuk mendudung penataan administrasi kependudukan diperlukan ketrampilan aparat kependudukan, maka diperlukan peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil mulai dari tingkat RT. Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. 18) Sosialisasi kebijakan kependudukan Tingkat pemahaman masyarakat

tentang

administrasi

kependudukan masih rendah, maka secara terus menerus diperlukan sosialisasi kebijakan kependudukan, baik dalam bentuk tatap muka maupun menggunakan cara/media lainya, agar masyarakat paham dan sadar akan pentingnya dokumen kependudukan. 19) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dalam setiap rangkain kegiatan diperlukan penyesuaianpenyesuaian yang dianggap perlu, maka diperlukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang tertib dan akurat agar dapat melakukan perbaikan-perbaikan dengan tepat. Untuk lebih jelas selanjutnya kami sajikan rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017 pada tabel berikut ; RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 27


BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksananaan kegiatan pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil bagi para aparatur pelaksana. Mengingat

strategisnya

peran

administrasi

kependudukan

dan

pencatatan sipil dalam berbangsa dan bernegara, baik dari aspek kepastian status hukum warganya, aspak perencanaan pembangunan yang dapat memproduksi data-data statistic sebagai bahan perencanaan, aspek keamanan Negara dalam hal pencegahan perdagangan manusia dan terorisme, maka program strategis nasional yang diantaranya sukses KTP elektronik

(e-KTP)

tahun 2014 dalam jangka pendek diharapkan dapat mendukung sukses Pemilu 2019 dan Pemilukada, harus terlaksana. Untuk itu maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi dinamika yang terjadi, yang baru dapat kami prediksi sehingga belum masuk dalam program dan kegiatan tahun ini, antara lain : 1. Biaya operasional jasa telekomunikasi guna mendukung System Informasi Kepependudukan (SIAK) online. 2. Sarana prasarana pendukung kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, baik dalam bentuk dokumen material maupun digital. 3. Dinamika tuntutan masyarakat dan keinginan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan prima, dengan penempatan petugas regristasi admintrasi kependudukan dan catatan sipil di setiap desa/kelurahan dan pembentukan UPTD disetiap kecamatan . RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014

29

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasasa-masa yang akan dating. Semoga Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berbasis SIAK Online Tahun 2016.

Batulicin, 10 Pebruari 2015 Kepala Dinas

H.M. Hanafiah,S.Pd,MM Pembina Utama Muda NIP.19590801 198103 1 028


30

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

1

2

3

Program penataan administrasi kependudukan

Persentasi penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

06

Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan

Jumlah SIMDES yang diserahkan ke desa

15

07

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan

10

15

10

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Jumlah peserta pelatihan petugas registrasi adm.kependudukan desa

1.10

10

15

11

Sosialisasi kebijakan kependudukan

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan

1.10

10

15

14

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen evaluasi dan rencana kerja yang dibuat

1.10

10

15

1.10

10

15

1.10

10

1.10

Target Kinerja Realisasi Target Target Kinerja Perkiraan Realisasi Capaian Target Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Hasil Capaian Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Tahun Lalu (n-2) Program Program dan Program (Renstra SKPD) Keluaran Kegiatan (Renstra SKPD) Target Renja Realisasi Renja Ringkasan Realisasi Program Tahun 2015 s.d tahun (n-3) Tahun 2015 SKPD tahun (n- SKPD tahun (nRealisasi dan Kegiatan s.d 2013 2) 2014 2) 2014 tahun n-1 2015

4

5

54 SMDES

4

145,035 lbr

68.454

750 org

25

3,320

3

7

8

###

100%

34,431

450

8300 org 5 dok

6

40,844

9

54

150

100%

1660

1660

100%

1

1

100%

54

145,035

118.63

150

10

158,824

750

750

8,300 5

8,300 5

kiraan Realisasi Capaian Target nstra SKPD s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Target Renstra

11

100%

109.51 100.00 100.00 100.00

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

No

Indikator

SPM /Standar Nasional

IKK

3

4

Tahun

Target Renstra SKPD Tahun Tahun

Tahun

Realisasi Capaian Tahun Tahun

(Thn n-2) 2012

(Thn n-1) 2013

(Thn n) 2014

(Thn n+1) 2015

(Thn n-2) 2012

(Thn n-1) 2013

5

6

7

8

9

10

0,84

0,89

0,95

1.00

0,84

0,89

1

2

1

rasio penduduk berKTP persatuan penduduk

2

rasio bayi berakta kelahiran

1

1

1

1

1

1

3

rasio pasangan berakte nikah *)

1

1

1

1

1

1

4

kepemilikan ktp

84%

89%

95%

100%

84%

89%

1

1

1

1

1

1

ada

ada

ada

ada

ada

ada

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

5 6

7

kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk ketersediaan database kependudukan skala kabupaten penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

No

Indikator

SPM/ Standar Nasional

IKK

Tahun

Target Renstra SKPD Tahun Tahun

Tahun

Realisasi Capaian Tahun Tahun

(Thn n-2) 2014

(Thn n-1) 2015

(Thn n) 2016

(Thn n+1) 2017

(Thn n-2) 2014

(Thn n-1) 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Rasio keluarga ber Kartu Keluarga per Satuan Kepala Keluarga

√

_

19.48%

25.19%

28.45%

32.41%

106.12

100.00

2

Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Jumlah Wajib KTP

√

_

5.52

6.12

7.09

8.52

153.30

101.77

3

Rasio Bayi ber Akta Kelahiran per Keseluruhan Bayi Lahir

√

_

86.18

65.55

76.92

66.26

77.50

71.55

4

Rasio Akta Kematian per Jumlah Keseluruhan orang Meninggal

√

_

11.90

14.34

15.65

18.37

13.79

18.27

5

Rasio Akta Perkawinan per Jumlah Keseluruhan Pasangan Kawin

_

_

2.28

2.42

2.01

2.05

237.73

76.36

NO

2011

2012

2013

2014

2015

0.61

0.84

0.89

0.95

1

2 rasio bayi berakta kelahiran

1

1

1

1

1

3 rasio pasangan berakte nikah *)

1

1

1

1

1

61%

84%

89%

95%

100%

348

360

459

552

650

ada

ada

ada

ada

ada

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

INDIKATOR

1

rasio penduduk berKTP persatuan penduduk

4 kepemilikan ktp kepemilikan akta kelahiran per 1000 5 penduduk 6

ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

7 penerapan KTP Nasional berbasis NIK *) data perkawinan non muslim TAHUN

2011

2012

2013

2014

2015

jumlah penduduk

298,179

305,825

313,471

321,307

329,340

wajib ktp

196,142

203,665

208,553

213,558

218,683

wajib akta kelahiran

124,600

130,153

161,940

184,042

214,078

penduduk yang memiliki akta kelahiran

103,625

110,097

143,738

177,379

214,078

telah menikah*)

162

109

176

telah memiliki akta nikah *) non muslim

162

109

176

ber kk jumlah ktp yang diterbitkan

jumlah bayi lahir per tahun

60,000

70,000

86,000

88,000

91,000

120,096

170,224

185,737

201,876

218,683

1,953

4,321

* untuk tahun 2013 per 30 Juni

t Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 S/D 2015

No

Kondisi Kinerja Awal Jenis Pelayanan Tanget Pelayanan Tahun 2011-2015 (Lembar) RPJM (Awal Tahun 2011)

(3)

Kondisi Kinerja Akhir RPJM (Akhir Tahun 2015)

2011

2012

2013

2014

2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 Jumlah Penerbitan Dokumen

Penerbitan KK ta

27,357

15,000

15,000

-

Penerbitan KTP N

64,293

-

(9) ###

57,357

30,000

30,000

30,000

-

###

154,293

Penerbitan KK de

-

-

50,000

20,000

11,000

10,000

91,000

Penerbitan KTP El

-

-

90,000

50,000

40,000

30,000

210,000

68,807

15,000

15,000

20,000

20,000

###

158,807

588

150

150

150

150

###

1,338

188,272

60,075

200,150

90,150

71,150

60,150

481,675

Penerbitan Akta K Penerbitan Akta

Keterangan :

Proyeksi Tahun Tahun (Thn n) 2014

(Thn n+1) 2015

11

12

0,95

1.00

1

1

1

1

95%

100%

1

1

ada

ada

sudah

sudah

Catatan Analisis 13

Proyeksi Tahun Tahun (Thn n) 2016

(Thn n+1) 2017

11

12

100%

100%

100%

100%

50%

90%

80%

100%

80%

95%

Catatan Analisis 13

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rancangan Awal RKPD NO

(1)

Hasil Analisis kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. )

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


1) Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan

Tanah Bumbu


2) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Tanah Bumbu


Tanah Bumbu


4) Sosialisasi kebijakan kependudukan

Tanah Bumbu


5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tanah Bumbu


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. )

(2)

(8)

(9)

(10)

(11)


-

25 Desa

45,108

3) Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Lokasi



1

Program/Kegiatan

Lbr.

235.128.000

1) Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan

Tanah Bumbu


2) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Tanah Bumbu


694.370.000

45,108

3) Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 150 org

1,660

org

1 dok

Tanah Bumbu

414.117.300

27.887.500

Desa

Lbr.


119.657.500

4) Sosialisasi kebijakan kependudukan

Tanah Bumbu


5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tanah Bumbu


(12)/(6)-(11)

-

25

Catatan Penting

-

Guna optimalisasi pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudu kan secara valid dan terkini perlu didukung 694.370.000 Sistem Informasi Desa (SIMDES) secara bertahap, sesuai dengan kesiapan sistem online.

235.128.000

150 org

119.657.500

1,660 org

414.117.300

1 dok

27.887.500

Catatan Penting

(12)/(6)-(11)

-

Guna optimalisasi pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudu kan secara valid dan terkini perlu didukung Sistem Informasi Desa (SIMDES) secara bertahap, sesuai dengan kesiapan sistem online.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Volume



1


Tanah Bumbu


2

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Tanah Bumbu


45,108 lbr

3

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Tanah Bumbu


150 orang

4


Tanah Bumbu


1,660 org

5


Tanah Bumbu


25 desa

1 dok

Catatan

Prioritas

Prioritas Prioritas Prioritas Lanjutan

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(1)

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(2)

(3)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Catatan Penting

Prakiraan Maju R Target Capaian Kinerja

(8)

(9)

BELANJA

100%

7,003,140,279

100%

BTL

100%

2,482,790,379

100%

BELANJA LANGSUNG

100%

4,520,349,900

100%

100%

3,104,373,000

APBD Tanbu

Lanjutan

Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

Tanbu

Terbayarnya rekening kantor

Tanbu

12

Bulan

60,789,000

APBD Tanbu

Tanbu

12

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

Tanbu

22

unit

198,490,000

APBD Tanbu

Tanbu

22

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

tersedianya jasa administrasi keuangan

Tanbu

12

Bln

180,048,000

APBD Tanbu

Tanbu

12

10

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor

Tanbu

16

item

11,454,000

APBD Tanbu

Tanbu

16

1.10

10

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja

Tanbu

31

kali/Unit

12,120,000

APBD Tanbu

Tanbu

31

1.10

10

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Tanbu

12

Bulan

73,840,000

APBD Tanbu

Tanbu

12

1.10

10

01

11

Penyediaan barang cetakan dan pengandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Tanbu

12

bln

18,000,000

APBD Tanbu

Tanbu

12

1.10

10

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat listrik kantor

Tanbu

12

Bln

9,702,000

APBD Tanbu

Tanbu

12

1.10

10

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor kantor

Tanbu

153

Buah/u nit

489,970,000

APBD Tanbu

Tanbu

153

1.10

10

01

1.10

10

01

02

1.10

10

01

1.10

10

1.10

100

1.10

10

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Jumlah rapat-rapat dan konsultasi luar daerah

Tanbu

75

Kali

1,320,000,000

APBD Tanbu

Tanbu

75

1.10

10

01

19

Penyediaan jasa non PNS

Tersedianya jasa tenaga non-pns

Tanbu

364

o/b

611,880,000

APBD Tanbu

Tanbu

364

1.10

10

01

22

Jumalah rapat -rapat koordinasi dalam daerah

Tanbu

180

Kali

118,080,000

APBD Tanbu

Tanbu

180

1.10

10

02

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Tanbu

24,000,000

APBD Tanbu

Lanjutan

100

1.10

10

02

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

Tanbu

24,000,000

APBD Tanbu

Lanjutan

100

1.10

10

03

18,000,000

APBD Tanbu

Prioritas

100

1.10

10

03

18,000,000

APBD Tanbu

Prioritas

100

1.10

10

15

1,373,976,900

APBD Tanbu

Prioritas

100

1.10

10

15

06

SIMDES

235,128,000

APBD Tanbu

Prioritas

1.10

10

15

07

1.10

10

15

10

1.10

10

15

11


1.10

10

15

13


22

05

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Khusus dan HariHari Tertentu Program penataan administrasi kependudukan

Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan


Jumlah simdes yang diserahkan ke desa

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan Jumlah peserta pelatihan petugas regisrasi adm. Kependudukan desa Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan Jumlah dokumen evaluasi dan rencana kerja yang dibuat

100% 1

Tanbu Tanbu Tanbu

Tanbu

kali 100%

50

Stel

98.34%

25

25

Tanbu

45,108

Lbr

694,370,000

APBD Tanbu

Prioritas

Tanbu

150

org

119,657,500

APBD Tanbu

Prioritas

150

Tanbu

1660

org

296,933,900

APBD Tanbu

Prioritas

1660

Tanbu

1

Dok

27,887,500

APBD Tanbu

lanjutan

1

53,279

Lembar 1 dari 2 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif (9)

(10)

100%

7,600,717,600

100%

3,479,990,500

100%

4,120,727,100

100

3,071,477,600 Bulan

164,160,000

unit

167,400,000

Bln

183,348,000

item

11,454,000

kali/Uni t

23,620,000

Bulan

165,079,300

bln

18,000,000

Bln

9,702,000

Buah/u nit

833,785,300

Kali

429,079,000

o/b

947,600,000

Kali

118,250,000

100

100,000,000

100

100,000,000

100

27,200,000

100

27,200,000

100

922,049,500

SIMDES

307,140,000

Lbr

206,560,000

org

85,500,000

org

312,562,000

Dok

10,287,500

KATA PENGANTAR. Batulicin, 10 Februari 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

Recommend Documents