PROFILE DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

PROFILE DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Seiring dengan ditetapkannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pajak daerahnya masing – masing sebagai salah satu komponen yang berkontribusi terhadap PAD yang berfungsi untuk membiayai rumah tangga daerah yang bersangkutan. Setiap daerah memiliki potensi pajaknya masingmasing, begitupun dengan Kota bandung. Adapun potensi pajak daerah yang dimiliki Kota Bandung berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga diberi kewenangan pada Tahun 2009 mengelola 6 (enam) mata pajak yaitu : 1.Pajak Hotel, 2.Pajak Restoan, 3.Pajak Hiburan, 4.Pajak Parkir, 5. Pajak Reklame 6.Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pada tahun 2011 bertambah lagi 2 (dua) mata pajak menjadi 8 (delapan) mata pajak : 7.Pajak Air Tanah, 8.BPHTB dan pada tahun 2013 bertambah 1 (satu) mata pajak lagi menjadi 9 (sembilan) mata pajak yaitu : 9.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam

pengelolaan

dan

penerimaan

pajak

daerah

tersebut

dilandasi

berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,

Dengan adanya perubahan nomenklatur dinas dari Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, yang semula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang disingkat DISYANJAK dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : Bandung Tengah, Bandung Utara, Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Selatan, Dinas Pelayanan Pajak berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pajak daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

Tugas Pokok Dinas Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pajak Daerah yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung;

Fungsi Dinas 1. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayan pajak; 2. Pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi : perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah; 3. Pelaksanaan teknis administratif Dinas; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan dan Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 terdiri dari :

2

a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan dan 3. Sub Bagian Program dan Anggaran c. Bidang Perencanaan, membawahi : 1. Seksi Data dan Potensi Pajak 2. Seksi Perencanaan Pajak Daerah 3. Seksi Analisa dan Pelaporan d. Bidang Pajak dan Pendaftaran, membawahi : 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan 3. Seksi Piutang e. Bidang Pengendalian, membawahi : 1. Seksi Penindakan 2. Seksi Pengawasan 3. Seksi Penyuluhan f. Bidang Pajak Penetapan, membawahi : 1. Seksi Penilaian dan Pengaduan 2. Seksi Penetapan dan Pembukuan 3. Seksi Penagihan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemungutan menjadi Unit Pelayanan Pajak. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (Sotk) Upp Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 609 Tahun 2014 Tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pemungutan Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Sedangkan pada Dinas Pelayanan Pajak terdapat Unit Pelayanan Pajak (UPP) Pemungutan Pajak yang meliputi 5 (lima) wilayah, yaitu : 1. UPP Wilayah Bandung Utara 2. UPP Wilayah Bandung Barat 3. UPP Wilayah Bandung Tengah 4. UPP Wilayah Bandung Timur 5. UPP Wilayah Bandung Selatan

3

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai pengganti Peraturan Walikota Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Berdasarkan peraturan walikota tersebut, susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok Dinas Pelayanan Pajak adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pajak daerah.

4

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan hal-hal tersebut, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah menetapkan Visinya yaitu: “Professional dan Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera”  Maksud dari Visi Dalam pernyataan visi tersebut terdapat dua unsur sebagai berikut : 1. Profesionalisme; 2. Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah; Penjelasan atas unsur-unsur dalam penetapan Visi adalah sebagai berikut: 1. Profesionalisme Profesionalisme artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi meliputi kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap. 2. Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Pelayanan yang terbaik artinya pelayanan yang diberikan dalam bidang administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi umum kepada Wajib Pajak secara akomodatif, efektif dan efisien. Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Dinas Pelayanan Pajak telah memiliki konsep mobile online service berupa bus yang akan aktif bergerak ke seluruh wilayah Kota Bandung sehingga memudahkan pelayanan bagi masyarakat selaku wajib pajak.

5

Pengelolaan Pajak Daerah yang dimaksud adalah sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Menurut Undang-undang dan Perda tersebut serta berdasarkan potensi yang ada, jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Bumi dan Bangunan

b. Misi Dalam rangka mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi.Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upayaupaya apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

6

Mengacu kepada uraian tersebut di atas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi Dinas Pelayanan Pajak yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan dalam rangka mencapai visi tersebut, yaitu : 1. Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan; 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah; 3. Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak; 4. Mewujudkan

pertanggungjawaban

keuangan

yang

wajar,

akurat,

akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal.

Penjelasan Misi Misi 1 : Menjadikan Pajak Daerah Sebagai Penopang Pembangunan Pada misi kesatu untuk menjadikan pajak daerah sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah ditujukan pada optimalisasi penerimaan pajak daerah dan melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif. Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Pada misi kedua untuk menigkatkan kualitas pelayanan pajak daerah ditujukan dengan adanya peningkatan kepuasan atas pelayanan pajak dan pendekatan pelayanan pajak kepada masyarakat serta meningkatkan Kompetensi dan integritas pegawai Dinas Pelayanan Pajak Misi 3 : Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pada misi ketiga untuk Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ditujukan dengan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak baik secara self assisment maupun office assisment. Misi 4 : Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal. Pada misi empat berusaha mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal yang tercermin dengan adanya laporan keuangan Dinas Pelayanan Pajak yang wajar dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel.

7

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pelayanan Pajak

a. Tujuan Dinas Pelayanan Pajak Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dan memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan antara lain: 1.

Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi SKPD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;

2.

Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan

3.

Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami Berdasarkan penjelasan Visi dan Misi sebelumnya, maka Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan misi dan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung kedalam misi untuk tujuan sebagai berikut : 1. Misi Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan dengan tujuan : a) optimalisasi penerimaan pajak daerah; b) Melaksanakan kebijakan Insentif dan disinsentif; 2. Misi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan tujuan : Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah; 3. Menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak dengan tujuan Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak;

8

4. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal dengan tujuan Terwujudnya Laporan keuangan SKPD dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang wajar dan akuntabel; b.Sasaran Dinas Pelayanan Pajak Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/ pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan sasaran organisasi dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut : 1. Sasaran

atas

Misi

Menjadikan

Pajak

Daerah

sebagai

penopang

pembangunan dengan tujuan : a) optimalisasi penerimaan pajak daerah sasarannya adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah agar Tercapainya Penerimaan pajak daerah sesuai potensi dengan Indikator Sasaran :  Penerimaan pajak daerah  Jumlah realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan dari 9 Mata Pajak Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB b) melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif dengan sasarannya adalah

mengembangkan

insentif

fiskal

untuk

menarik

sektor

swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik dengan

Indikator

Sasaran

jumlah

kelompok

sasaran/jenis

yang

mendapatkan insentif pajak;

9

2. Sasaran atas Misi Mewujudkan Pelayanan Pajak Daerah yang berkualitas dengan tujuan : Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah dengan sasarannya terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik denga Indikator Sasarannya IKM bidang pembayaran pajak daerah; 3. Sasaran atas Misi Menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak dengan tujuan Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak adalah : a) Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak dengan Indikator sasaran Prosentase Wajib Pajak yang taat membayar Pajak Daerah; b) Meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan perpajakan daerah dengan Indikator Sasarannya :  Prosentase jumlah Wajib Pajak (WP) yang ditindaklanjuti terhadap nota pengantar yang harus ditindaklanjuti;  Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk;

4. Sasaran atas Misi Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal dengan tujuan Terwujudnya Laporan keuangan SKPD dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang wajar dan akuntabel adalah Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (birokrasi) dengan Indikator Sasarannya  Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti;  Penilaian AKIP/Lakip SKPD oleh Kementerian PAN /inspektorat;  Prosentase tertib Administrasi Barang/Aset Daerah.

Untuk menjalankan visi dan misi dinas tersebut diperlukan tujuan, sasaran dan indikator sasaran guna terencananya program dinas pelayanan pajak yang di implementasikan dalam target kinerja sasaran selama 5 (lima) tahun yang dilaksanakan kedalam program kegiatan sebagai upaya pencapaian target kinerja dinas. Adapun hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja sasaran selama lima dari tahun 2014 s.d. 2018, seperti dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : 10

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

NO

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

5

Triliun Rp

1,400

1,613

1,850

2,118

2,426

Jumlah realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan dari 9 Mata Pajak Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB

%

10 0

100

100

100

100

Jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak

Jumlah Kelompok sasaran

12

1

1

1

1

Penerimaan pajak daerah

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah 1

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Menjadikan pajak daerah sebagai penopang pembangunan

Melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif

Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik

SATUAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

NO

2

3

MISI

Meningkatkan kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Menumbuhkembang kan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak

TUJUAN

Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah

Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1

2

3

4

5

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

IKM bidang pembayaran pajak daerah

Kategori

B

B

B

A

A

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak

Prosentase Wajib Pajak yang taat membayar Pajak Daerah

%

75

77

80

82

85

Prosentase jumlah WP yang ditindaklanjuti terhadap nota pengantar yang harus ditindaklanjuti

%

50

60

70

80

90

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk

%

90

95

100

100

100

Meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan perpajakan daerah

12

NO

4

MISI

Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat,akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal

TUJUAN

Terwujudnya Laporan keuangan SKPD dan Akuntabilitas kinerja yang akuntabel

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

5

%

80

80

85

90

90

Penilaian AKIP SKPD oleh Kementerian PAN /inspektorat

Kategori

CC

CC

B

B

A

Prosentase tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

%

80

80

85

90

90

Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

SATUAN


13

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pelayanan Pajak

Untuk menjalankan visi dan misi tersebut sesuai tupoksi Dinas Pelayanan Pajak yang berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018, sebagai arah kebijakan pelaksanaan tugas Walikota Bandung, untuk dilaksanakan dalam rencana startegis (Renstra) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pelayanan Pajak yang sesuai dengan RPJMD 2013-2018 sebagai landasan dasar capaian kinerja dari tahun 2013-2018 pada disyanjak : Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan RPJMD 2013-2018 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

NO

INDIKATOR

SATUAN

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD


KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

TAHUN 0

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

1.063

1.400

1.613

1.850

2.118

2.426

2.426

Triliun

Triliun

Triliun

Triliun

Triliun

Triliun

Triliun

1


Triliun Rp

2



0

12

1

1

1

1

16

3


Kategori

B

B

B

B

A

A

A

4

Penilaian AKIP SKPD oleh Kementerian PAN / inspektorat

Kategori

C

CC

CC

B

B

A

A

Strategi dan Kebijakan Dinas Pelayanan Pajak

Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan

mengontrol

penggunaan

dana

yang

bersumber

dari

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.Untuk mengatasi segala permasalahan tersebut, maka dilakukan identifikasi nilai-nilai, lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Hal itu sangat menentukan keberhasilan lembaga Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Strategi

merupakan

pernyataan-pernyataan

yang

menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan adalah: 1.

Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;

2.

Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;

3.

Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;

4.

Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan

5.

Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik

16

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan dapat: 1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional. 2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; 3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan 4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan melanggar kepentingan umum Berikut arah kebijakan dan Strategi yang dicanangkan untuk setiap Sasaran yang ingin dicapai dan Tahun Pelaksanaannya: TABEL 4.3

Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Pelayanan Pajak Tahun Pelaksanaan No.

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1

2

3

4

1


2014

2015

2016

2017

2018

5

Penyempurnaan regulasi pajak daerah

Merumuskan dan Menyempurnakan Regulasi Pemungutan Pajak











Optimalisasi Pajak daerah dan peningkatan jumlah WP daerah

Meningkatkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak











Rencana target penerimaan Pajak Daerah

Disusunnya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah











17

Tahun Pelaksanaan No.

2

Sasaran

Strategi

Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyara kat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik

Menyusun kebijakan insentif / disinsentif pajak kepada kelompok sasaran/jenis

Membangun Sistem Pelayanan Publik Dalam Manajemen Pajak Daerah Yang Transparan, Partisipatif Dan Akuntabel

3 Membangun Kemudahan Layanan Sarana Dan Prasarana Sebagai Partisipasi Layanan Publik


Arah Kebijakan

2014

2015

2016

2017

2018












Tersedianya Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pelayanan Perpajakan yang Terintegrasi dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (MPD) Online











Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (MPD) Online











Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (MPD) Online











Mengintegrasikan lokal kantor Dinas Pelayanan Pajak dan Menyediakan Gedung UPP yang Memadai dan Representatif





















Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak berbasis IT

18


4

Sasaran


Strategi

Peningkatan kesadaran masyarakat dan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah

Arah Kebijakan

2014

2015

2016

2017

2018

Mengadakan Sosialisasi peraturan-peraturan dan perundangan perpajakan











Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah











Mengadakan Pelatihan dan Bimbingan teknis untuk Pengembangan Etika dan Kepribadian











Penyediaan Bahan Bacaan dan bahan peraturan perundangan











Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dengan mengadakan WP Gathering











Mengadakan penyluhan atau sosialisasi peraturan daerah mengenai pajak daerah











Melakukan Penegakan Hukum dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak











19


5

6

Sasaran

Meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan perpajakan daerah

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Strategi

Arah Kebijakan

Membangun Sistem Pengawasan Pajak Sebagai Sistem Pengendalian Internal Yang Handal

2014

2015

2016

2017

2018

Meningkatkan Kompetensi dan Integritas Petugas Pelayanan Pajak dengan meningkatkan ketrampilan dan Pengetahuan Petugas Pajak yang Ramah, Bersih dan Berwibawa











Peningkatan intensitas Pemeriksaan pajak daerah dari hasil nota pengantar











Meningkatkan integritas petugas pemeriksa pajak yang Ramah, Bersih dan Berwibawa

Mengadakan Pelatihan dan Bimbingan teknis untuk Pengembangan Etika dan Kepribadian











Menindaklanjuti Temuan BPK atau Inspektorat dengan kinerja birokrasi optimal untuk dapat menyelesaikan temuan tersebut secara akuntabel

Membuat laporan hasil pemeriksaan secara terukur, akurat dan akuntabel sesuai format yang diinginkan











Pelaporan Akuntabilitas kinerja dan keuangan yang matang, terukur dan akuntabel

Menyusun Sistem Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang Akuntabel dan Transparan











Meningkatkan pengawasan wajib pajak yang belum membayar pajak sebelum ditetapkan sebagai wajib pajak yang memiliki piutang

20


Sasaran

Strategi

Tertibnya pengelolaan barang/Aset Daerah secara tertib dengan laporan barang daerah

Arah Kebijakan

Dibuatkannya laporan barang aset daerah sesuai dengan format yang telah ditentukan agar tertib administrasi barang/Aset Daerah

2014

2015

2016

2017

2018











21

INDIKATOR KINERJA DINAS PELAYANAN PAJAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 disusun dengan salah satu tujuannya adalah sebagai pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun Rencana Strategis periode 2013-2018. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan, terkait pada Misi ke empat yaitu “MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH, MAJU, DAN BERKEADILAN”. Sesuai dengan misi tersebut, indikator kinerja Dinas Pelayanan Pajak yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Bandung dengan Indikator Kinerja Utama yang berdasarkan kepada : Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pelayanan Pajak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

1

2

INDIKATOR

SATUAN


Triliun Rp


Jumlah Kelompo k sasaran



KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIOD E RPJMD

TAHUN 0

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

1.063

1.400

1.613

1.850

2.118

2.426

2.426.

Triliun

Triliun

Triliun

Triliun

Triliun

Triliun

Triliun

0

12

1

1

1

1

16

22

NO

INDIKATOR

SATUAN



TAHUN 0

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

3


Kategori

B

B

B

B

A

A

A

4

Penilaian AKIP SKPD oleh Kementerian PAN / inspektorat

Kategori

C

CC

CC

B

B

A

A

Sedangkan untuk menjalankan visi dan misi dinas tersebut diperlukan tujuan, sasaran dan indikator sasaran guna terencananya program dinas pelayanan pajak yang di implementasikan dalam target kinerja sasaran selama 5 (lima) tahun yang dilaksanakan kedalam program kegiatan sebagai upaya pencapaian target kinerja dinas. Sebagai arah kebijakan untuk menghubungkan antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja sasaran selama lima dari tahun 2014 s.d. 2018, yang mengacu pada Indikator Kinerja Dinas Pelayanan Pajak seperti dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

23

Indikator Kinerja Dinas Pelayanan Pajak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas

NO

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

5

Triliun Rp

1,400

1,612

1,850

2,118

2,426

Jumlah realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan dari 9 Mata Pajak Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB

%

100

100

100

100

100



12

1

1

1

1


Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah 1


Menjadikan pajak daerah sebagai penopang pembangunan

Melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif

Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik

SATUAN


NO

2

3

MISI

Meningkatkan kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Menumbuhkembang kan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak

TUJUAN

Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah

Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1

2

3

4

5

Kategori

B

B

B

A

A




Prosentase Wajib Pajak yang taat membayar Pajak Daerah

%

75

77

80

82

85

Prosentase jumlah WP yang ditindaklanjuti terhadap nota pengantar yang harus ditindaklanjuti

%

50

60

70

80

90

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk

%

90

95

100

100

100

Meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan perpajakan daerah

25

NO

4

MISI

Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat,akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal

TUJUAN

Terwujudnya Laporan keuangan SKPD dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang akuntabel

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

5

%

80

80

85

90

90

Penilaian AKIP SKPD oleh Kementerian PAN /inspektorat

Kategori

CC

CC

B

B

A

Prosentase tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

%

80

80

85

90

90

Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

SATUAN


26

Atau bila berdasarkan perhitungan Target Penerimaan Pajak Daerah sebagai berikut

27

PENUTUP

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu

yang

panjang.

Dukungan

teknologi

informasi

secara

terpadu

guna

mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah , antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 1. Memperluas basis penerimaan : Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan dengan analisa atau data potensi pajak.

28

2. Memperkuat proses pemungutan : Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan regulasi pajak daerah berupa Perda/perwal, mengubah tarif, khususnya tarif pajak daerah dan peningkatan SDM. 3. Meningkatkan pengawasan : Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. 4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak

melalui

penyederhanaan

admnistrasi

pajak,

meningkatkan

efisiensi

pemungutan dari setiap jenis pemungutan. 5. Meningkatkan kapasitas penerimaan pajak daerah melalui perencanaan yang lebih baik.Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui arah kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah. Maka dari itu untuk menjalankan pelaksanaan program kegiatan dinas pada tahun 2013-2018 yang sesuai dengan Visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung : “Professional dan Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera”

Dengan Misi nya : 1. Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan Penopang berarti Pajak Daerah tidak dianggap sebagai satu-satunya sumber (pilar) PAD, namun sebagai kapital (pondasi) yang mendorong pertumbuhan Pembangunan;

29

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Kualitas Pelayanan berarti seluruh aspek yang terkait dengan pelayanan perpajakan, termasuk standar pelayanan, manajemen mutu, SDM dan sistem informasi; 3. Menumbuhkankembangkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak. Adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dapat berimplikasi terhadap perubahan perilaku masyarakat yang menganggap pentingnya membayar pajak, meningkatkan jumlah pendaftaran wajib pajak baru, meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajak sesuai waktu yang telah ditetapkan, serta meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baik dengan asas self asisment maupun office asisment. 4.Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal. Pada misi empat berusaha mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal yang tercermin dengan adanya laporan keuangan Dinas Pelayanan Pajak yang wajar dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel.

Berdasarkan Visi dan Misi DInas yang akan dihadapi untuk dijalankan dalam masa lima tahun mendatang, dalam upaya pengembangan pelayanan pajak dan meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah dengan langkah yang harus dijalankan dan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: 1.

Peningkatan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak;

2.

Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung pelaksanaan tugas;

3.

Perlunya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

4.

Menumbuhkankembangan

Kesadaran dan Kepatuhan

Masyarakat dalam

membayar Pajak; 5.

Peningkatan mutu administrasi perpajakan dengan di dukung teknologi berbasis IT;

30

6.

Peningkatan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel guna memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya

7.

Peningkatan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan;

8.

Peningkatan upaya penjaringan Wajib Pajak guna optimalisasi atas potensi yang ada;

9.

Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak;

10. Peningkatan upaya penagihan guna memperkecil tunggakan; 11. Peningkatan upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan Daerah 12. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah; 13. Peningkatan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang dimiliki daerah baik secara intenal maupun ekstenal; 14. Peningkatan kesiapan daerah guna menerapkan PBB sebagai pajak daerah; 15. Pemberian Insentif dan disinsentif pajak yang diberikan kepada kelompok sasaran tertentu; 16. Pengelolaan kearsipan penerimaan pajak daerah; 17. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal;

31

PROFILE DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

Recommend Documents