PENGARUH HASIL PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG (Studi pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung) Vidya Paramita 0109U375 ABSTRAKSI Penelitian ini berjudul Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung secara parsial dan simultan. Sampel diambil dengan menggunakan purposive sample yaitu hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tahun 2006 hingga 2012. Penelitian ini menggunakan realisasi pajak hotel dan pajak restoran pada data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2006 hingga 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung, hal ini berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pajak hotel dengan pendapatan asli daerah yaitu 0,969, dan Pajak hotel berpengaruh sebesar 93,9% terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji hipotesis nilai thitung 8,750 lebih besar dari ttabel 2,051 serta nilai Sig 0,00 < 0,005, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara pemungutan Pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pajak restoran memiliki hubungan sangat kuat yaitu 0,916, dan pajak restoran berpengaruh sebesar 83,8% terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji hipotesis thitung 5,091 > ttabel 2,051, maka Ha diterima, serta nilai Sig 0,004 < 0,05 artinya terdapat pengaruh signifikan antara pemungutan pajak restoran (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Y). Besarnya pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung selama periode 2006-2012 secara simultan sebesar 96,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji hipotesis secara simultan diperoleh F hitung 50,050 ≥ Ftabel 5,1433 dan F sig 0,01 < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
1
Pendahuluan Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Salah satu sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri untuk digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Kota Bandung yang memiliki wisata belanja, kuliner, dan lokasi-lokasi hiburan sebagai andalan sektor pariwisata ini mampu menarik minat wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara datang ke Bandung sehingga tingkat kunjungan wisatawan mengalami peningkatan. Peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke Bandung dapat menunjang pemasukan hotel, penginapan, restoran, dan rumah makan sehingga meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), selain itu banyak pengusaha yang membangun sarana hotel dan restoran sehingga jumlahnya juga meningkat. Pajak hotel dan pajak restoran ini merupakan pendapatan pajak daerah bagi kota Bandung dan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang masih di bawah potensi sebenarnya ini dapat dikarenakan masih adanya pajak hotel dan restoran yang belum tertagih atau wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak. Pajak hotel dan pajak restoran yang belum tertagih atau tertunggak karena kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak. Menurut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat, Agustina Priyanti yang membenarkan ketidaktaatan sejumlah hotel dan restoran dalam membayar pajak. Menurut dia, sejak 2009, pihaknya sudah beberapa kali melayangkan surat teguran tetapi cenderung diabaikan oleh sejumlah pemilik hotel (www.bandung.bpk.go.id). Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 1. Apakah hasil pemungutan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung secara parsial? 2. Apakah hasil pemungutan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung secara parsial? 3. Apakah hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung secara simultan? TINJAUAN PUSTAKA Definisi Pajak Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
2
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Fungsi Pajak Berdasarkan pada ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat secara umum. Terdapat dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2009: 3) adalah sebagai berikut: 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keungan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. 2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Definisi Pajak Daerah Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Republik indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Jenis-jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: 1) Pajak Kendaraan bermotor; 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 4) Pajak Air Permukaan; dan 5) Pajak Rokok. 2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Hiburan;
3
4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pajak Hotel Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 21 adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Obyek dan Bukan Obyek Pajak Hotel Obyek pajak hotel termasuk pelayanan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 2 ayat (1) sebagaimana di bawah ini: 1) Gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk apartemen yang menyatu dengan hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, faksmile, teleteks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, taksi, dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola oleh hotel. 3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Pada pajak hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk obyek pajak menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 2 ayat (2), yaitu: Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel; Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren; Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran; Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel; dan Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.
4
Subyek Pajak dan Wajib Pajak Hotel Pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 3, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Subyek pajak, di mana konsumen yang menkmati pelayanan hotel dan membayar (menanggung) pajak. Wajib Pajak dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 4 adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subyek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel Dasar pengenaan pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 5 adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota masing-masing karena dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Di Kota Bandung, menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 6, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pada tahun 2011, pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di mana pada pasal 6 ditetapkan tarif pajak hotel sebagai berikut: 1) Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 2) Rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 3) Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen). Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Menurut Siahaan (2010: 305), rumus perhitungan pajak hotel secara umum sebagai berikut: Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif x Jumlah Pembayaran atau Yang Seharusnya Dibayar Kepada Hotel Pajak Restoran
Pajak restoran menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 22 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 23 adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
5
Obyek Pajak dan Bukan Obyek Pajak Restoran Obyek pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 37 ayat (1) adalah pelayanan disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran yang dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran dalam ayat 1 tersebut adalah: 1. Restoran, rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. 2. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makan/minuman yang diantar/dibawa pulang. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran Pasal 2 ayat (2), yang bukan menjadi obyek pajak restoran, yaitu: 1) Pelayanan usaha jasa boga atau catering; 2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran/rumah makan yang peredaran usahanya tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Pada tahun 2011, pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 8 ayat (4), di mana yang bukan termasuk obyek pajak restoran adalah restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Restoran Subyek pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran pasal 3 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya. Wajib Pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran pasal 4 adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya. Dengan demikian, pada pajak restoran, subyek dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subyek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subyek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran Dasar pengenaan pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran pasal 5 adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman.
6
Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota masing-masing karena dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Di Kota Bandung, menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran pasal 6, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Menurut Siahaan (2010: 305), rumus perhitungan pajak restoran secara umum sebagai berikut: Pajak Terutang = Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak Pajak Terutang = Tarif Pajak × Jumlah Pembayaran yang Diterima atau yang Sebenarnya Diterima Restoran Sumber Pendapatan Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 5, pendapatan daerah bersumber dari: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah. 2. Dana Perimbangan Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1: “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10, dana perimbangan teridiri atas: (1) Dana Bagi Hasil; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus 3. Lain-lain Pendapatan Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 43, lain-lain pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan hibah; dan (3) Pendapatan dana darurat. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksplanasi (explanatory research). Metode penelitian eksplanasi menurut Sugiyono (2011: 10), yaitu: “Penelitian eksplanasi adalah suatu metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan kausal antara variabel satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis.” Dalam penelitian ini, metode penelitian eksplanasi tersebut digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung dari tahun 2006 hingga 2012.
7
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran Kota Bandung selama tahun 2006 hingga 2012. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan nonprobability sampling yaitu purposive sampling. Purposive sampling menurut Sugiyono (2012: 122) merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sesuai dengan obyek penelitiannya, penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2006 hingga 2012. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 1. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi. Teknik ini digunakan dengan cara mengumpulkan seluruh data sekunder dalam penelitian. Data yang dimaksud, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung yang diperoleh dari Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber seperti literatur-literatur, catatan-catatan ilmiah dan internet research yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta untuk mendapatkan dasar teoritis dan bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang diteliti. Analisis Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji korelasi, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Untuk mengetahui pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung penulis akan melakukan pengujian sebagai berikut: Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Secara Parsial Hasil Uji korelasi atau hubungan antara Pajak hotel dengan pendapatan asli daerah pada Tabel 4.7 di halaman berikutnya.
8
Uji Korelasi Parsial Pajak Hotel b
Model Summary Model R 1
R Square
.969
a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.939
.926
.06263
dimension0
a. Predictors: (Constant), Pajak_Hotel b. Dependent Variable: PAD
Hasil Uji korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pajak hotel dengan pendapatan asli daerah, yaitu 0,969 dan Pajak hotel berpengaruh sebesar 93,9% terhadap pendapatan asli daerah. Pemungutan pajak hotel diduga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, karena itu penulis menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian satu pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut: Ho1. β1 ≤ 0: Hasil pemungutan pajak hotel tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung Ha1. β2 > 0: Hasil pemungutan pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung Hasil analisis pengaruh pemungutan Pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan SPSS ada pada Tabel 4.8 berikut ini: Uji-t Pajak Hotel Coefficients
Model
Standardized Unstandardized Coefficients B
1
a
(Constant) Pajak_Hotel
Std. Error -2.535
1.620
1.301
.149
Coefficients Beta
t
.969
Sig.
-1.565
.178
8.750
.000
a. Dependent Variable: PAD
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 18 diperoleh nilai thitung variabel pajak hotel sebesar 8,750. Karena thitung 8,750 lebih besar dari ttabel 2,051 serta nilai Sig 0,00 < 0,005, maka Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang siginfikan antara pemungutan Pajak hotel (X1) terhadap pendapatan asli daerah (Y).
9
Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Secara Parsial Hasil Uji korelasi atau hubungan antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah Tabel 4.9 sebagai berikut: Uji Korelasi Parsial Pajak Restoran b
Model Summary
Model
R 0
1
R Square
.916
a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.838
.806
.10172
a. Predictors: (Constant), Pajak_Restoran b. Dependent Variable: PAD
Hasil Uji korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah, yaitu 0,916 dan pajak restoran berpengaruh sebesar 83,8% terhadap pendapatan asli daerah. Uji hipotesis menujukkan bahwa pemungutan pajak restoran diduga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, karena itu penulis menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian satu pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut: Ho2. β1 ≤ 0: Hasil pemungutan pajak restoran tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung Ha2. β2 > 0: Hasil pemungutan pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung Hasil analisis pengaruh pemungutan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan SPSS 18 ada pada Tabel 4.10 sebagai berikut: Uji-t Pajak Restoran Coefficients
a
Model
Standardized Unstandardized Coefficients B
1
(Constant) Pajak restoran
Std. Error -3.676
3.008
1.418
.278
a. Dependent Variable: PAD
10
Coefficients Beta
t
.916
Sig.
-1.222
.276
5.091
.004
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 18 diperoleh nilai thitung variabel pemungutan pajak restoran sebesar 5.091. Karena thitung 5,091 > ttabel 2,051, maka Ha diterima, serta nilai Sig 0,004 < 0,05 artinya terdapat pengaruh signifikan antara pemungutan pajak restoran (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Y). Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Secara Simultan 1. Analisis Regresi Linier Berganda Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, sehingga dari hubungan yang diperoleh kita dapat menaksir suatu variabel, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediksor dimanipulasi (dinaikkan atau diturunkan nilainya). Jadi, analisis regresi linier berganda dapat dilakukan apabila jumlah variabel independennya lebih dari satu. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 18 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Tabel 4.11 Koefisien Regresi Berganda Coefficients Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B 1
Std. Error
(Constant)
-.788
1.827
Pajak_Hotel
2.249
.628
-1.117
.724
Pajak_Restoran
a
Beta
t
Sig.
-.431
.688
1.674
3.582
.023
-.721
-1.543
.198
a. Dependent Variable: PAD
Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh persamaan regresi linier berganda antara variabel independen dan variabel dependen, sebagai berikut: Y = -0,788 + 2,249 X1 – 1,117 X2 Dari hasil persamaan tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara hasil pemungutan Pajak hotel bernilai positif dan hasil pemungutan pajak restoran bernilai negatif. Artinya, setiap peningkatan hasil pemungutan Pajak hotel akan meingkatkan pendapatan asli daerah sebesar 2,249% sedangkan
11
apabila hasil pemungutan pajak restoran mengalami penurunan, maka akan menyebabkan pendapatan asli daerah menurun sebesar 1,117%. Konstanta intercept dari Tabel 4.11 bernilai negatif yakni 0,788. Hal ini berarti pendapatan asli daerah sebesar 0,788% apabila tidak ada perubahan pada pemungutan pajak hotel dan pemungutan pajak restoran. 2. Analisis Korelasi Berganda Korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara seluruh variabel independen dengan variabel dependen. Hasil pengujiannya yaitu ada pada Tabel 4.12 sebagai berikut: Koefisien Korelasi Berganda b
Model Summary Model
R 1
R Square .981
a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.962
.942
.05544
a. Predictors: (Constant), Pajak_Restoran, Pajak_Hotel b. Dependent Variable: PAD
Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat diketahui nilai korelasi secara simultan antara hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang memiliki hubungan sangat kuat dengan pendapatan asli daerah sebesar 0,981. 3. Analisis Koefisien Determinasi Berganda Pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pemungutan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah diperoleh koefisien determinasi sebagai berikut: Koefisien Determinasi Berganda Model Summaryb Model R 1
Adjusted R Square
R Square .981
a
.962
Std. Error of the Estimate .942
a. Predictors: (Constant), Pajak_Restoran, Pajak_Hotel b. Dependent Variable: PAD
12
.05544
Dari hasil diatas diketahui nilai r2 sebesar 0,981, maka nilai koefisien determinasi secara simultan pemungutan pajak hotel, pemungutan pajak restoran dan pendapatan asli daerah adalah sebesar 96,2%. Artinya bahwa pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 96,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 4. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F) Pengujian secara simultan digunakan untuk megetahui nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama. Adapun hasil pengujian secara simultan/uji statistik F dapat dilihat pada Tabel 4.14 sebagai berikut: Uji Hipotesis Simultan b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
.308
2
.154
Residual
.012
4
.003
Total
.320
6
F 50.050
Sig. .001
a
a. Predictors: (Constant), Pajak_Restoran, Pajak_Hotel b. Dependent Variable: PAD
1. Menentukan hipotesis statistik : artinya tidak terdapat pengaruh yang positif antara hasil Ho pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah secara simultan Ha : : artinya terdapat pengaruh yang positif antara hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah secara simultan 2. Mencari nilai Fhitung yang didapat hasilnya dari tabel output ANOVA di atas, yaitu 50,050. 3. Menentukan penerimaan dan penolakan dugaan atas hipotesis yang diajukan, dengan kriteria pengujian: a. Ho ditolak jika Fhitung > Ftabel b. Ho diterima jika Fhitung < Ftabel Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan Fhitung dengan Ftabel adalah Ho ditolak karena Fhitung 50,050 ≥ Ftabel 5,1433. Dapat disimpulkan hipotesis alternatif dapat diterima. Kesimpulannya terdapat pengaruh yang positif antara hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.
13
Kesimpulan 1. Hasil pemungutan pajak hotel berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. Hal ini berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pajak hotel dengan pendapatan asli daerah yaitu 0,969, dan pajak hotel berpengaruh sebesar 93,9% terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji hipotesis nilai thitung 8,750 lebih besar dari ttabel 2,051 serta nilai Sig 0,00 < 0,005, maka terdapat pengaruh yang positif antara pemungutan pajak hotel (X1) terhadap pendapatan asli daerah (Y). Kesimpulannya, apabila hasil pemungutan pajak hotel bertambah, maka pendapatan asli daerah meningkat. 2. Hasil pemungutan pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. Hal ini berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pajak restoran memiliki hubungan sangat kuat yaitu 0,916, dan pajak restoran berpengaruh sebesar 83,8% terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji hipotesis thitung 5,091 > ttabel 2,051, maka Ha diterima, serta nilai Sig 0,004 < 0,05 artinya terdapat pengaruh positif antara pemungutan pajak restoran (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Y). Kesimpulannya, apabila hasil pemungutan pajak restoran bertambah, maka pendapatan asli daerah meningkat. 3. Besarnya pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung selama periode 2006-2012 secara simultan sebesar 96,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji hipotesis secara simultan diperoleh Fhitung 50,050 ≥ Ftabel 5,1433 dan F sig 0,01 < 0,05 maka terdapat pengaruh yang positif antara pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi. Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama. Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Suandy, Erly. 2005. Hukum Pajak Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta. Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi. Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat. Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan Edisi 3 Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
14
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. www.bisnis-jabar.com www.disparbud.jabarprov.go.id
15
