JURUSITA PENGGANTI

LANGKAH STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN AGAMA SE KALIMANTAN BARAT

1

Oleh : Naffi, S.Ag., M.H (Wakil Panitera PA. Pontianak ) A. PENDAHULUAN Jurusita adalah merupakan bagian dari pelaksana tugas Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan pejabat lain di Pengadilan, karena keberadaannya diperlukan sejak belum dimulainya persidangan hingga pelaksanaan putusan Pengadilan, dalam melaksanakan tugas selaku pejabat fungsional umum Pengadilan, tentu saja tidak sedikit tantangan ditemukan dilapangan, banyak yang tidak tahan menghadapi godaan dilapangan, tantangan bangaimana usaha seorang jurusita menemukan alamat pihak secara maksimal, dua tiga bahkan sampai empat kali upaya menemukan alamat, apabila ditemukan alamat dan yang bersangkutan sedang tidak berada di

1

Makalah ini adalah merupakan catatan dari Kegitatan Pembinaan kejurusitaan Pengadilan Agama se- Kalimantan Barat Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, pada tanggal 15 Desember 2014 di PTA. Pontianak, Peserta adalah Ketua, Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dengan Pemateri adalah : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (Drs. H. Bahrussam Yunus, SH.MH) dengan materi Permasalahan Pemanggilan 2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, SH. M. Hum) dengan materi tatacara Pemanggilan

Pembinaan Jurusita Hal. 1 dari 16

alamat tersebut Jurusita/Jurusita Pengganti harus rela kembali untuk bertemu secara langsung, tidak serta merta apabila tidak bertemu langsung disampaikaan melalui lurah/desa, itu terlalu sederhana, terlalu mudah, sekalipun ini dibenar, namun ini sangat tergantung kepada jiwa dan semangaat seorang Jurusita/Jurusita Pengganti yang ditangannya juga terletak nilai-nilai keadilan ditentukan.

Berbagai hal tentang upaya pemanggilan ini yang belakangan ini sering menjadi masalah yang berulang-ulang, hampir sebagian besar relass panggilan disampaikan melalui lurah/desa dan selanjutnya panggilan tersebut untuk disampaikan kepada Tatacara

pihak berperkara yang mewilayahi alamat pihak tersebut.

pemanggilan

sudah

dibenarkan,

pertanyaannya

menyampaikan kepada pihak? “sekarang bagaimana jika

“Apakah

lurah

lurah/desa tidak

menyampaikan kepada pihak, ini lah yang kemudian oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (Drs. H. Bahrussam Yunus, SH.MH) diambil beberapa terobosan cerdas yang selama ini tidak pernah terpikirkan, langkah-langkah sebagai terobosan hukum ini dalam upaya memberikan pelayan prima membangun Pemerintahan yang baik (Good Gavermance).

B. PERMASALAHAN

Bagaimana penyelesaian masalah dalam pemanggilan pihak berperkara, agar pihak mendapatkan perlakuan sama di depan hukum ?

C. PEMBAHASAN

Sebagai pejabat peradilan, keberadaannya diatur di dalam undang-undang (Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN) sedangkan bekerjanya


diatur dalam hukum acara (RBg). Tidak mudah menemukan Literatur, khususnya yang membahas tentang kejurusitaan, tidak banyak mendapat perhatian dari para sarjana hukum kita dibandingkan dengan bidang tugas hukum lainnya di Pengadilan, disamping itu bidang kejurusitaan ini kurang diajarkan secara mendalam dalam pendidikan ilmu hukum. Padahal, bidang tugas kejurusitaan merupakan hal yang sangat penting dan sangat menentukan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Suatu perkara tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik dan benar menurut hukum, tanpa peran dan bantuan tugas di bidang kejurusitaan. Hakim tidak mungkin dapat menyelesaikan perkara tanpa dukungan jurusita/jurusita pengganti, sebaliknya jurusita/jurusita pengganti juga tidak mungkin bertugas tanpa perintah Hakim. Keduanya dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa berdiri sendiri, keduanya saling memerlukan satu sama lain.

Pembangunan hukum tidak hanya lahir dari pembentukan suatu undangUndang, namum praktik peradilan tidak kecil peranannya untuk pembangunan hukum. Bahkan, pembaharuan hukum kebanyakan lahir dan diciptakan oleh praktik peradilan. Oleh karena itulah pemahaman dan penguasaan bidang teknis peradilan sangatlah penting dikuasai oleh para pejabat peradilan, termasuk jurusita/jurusita pengganti. Bagi para pejabat peradilan, penguasaan hukum acara dan bidang teknis peradilan merupakan pkebutuhan primer, pejabat pengadilan yang tidak menguasai teknis peradilan tampak

gamang dalam menghadapi masalah,

sehari-harinya kadang suka marah-marah. Hukum acara dan teknis peradilan tidak hanya penting didalam praktik peradilan saja, tetapi mempunyai pengaruh yang besar dalam praktik diluar pengadilan.


Menyadari bahwa ilmu hukum memerlukan teori dan praktik untuk disistimatisir dan dikaji, sehingga memungkinkan lahirnya teori-teori baru. Sebaliknya praktik peradilan juga memerlukan dukungan ilmiah yang obyektif. Oleh karena itulah berbekal pengalaman praktik kejurusitaan di lapangan oleh para peserta yang sangat variatif, yang pasti ada yang unik dan menarik, maka tulisan ini diharapkan dapat memicu lahirnya pemikiran teoritis yang lahir dari pengalaman praktis para peserta pembinaan Jurusita/Jurusita Pengganti, sehingga nantinya melalui tulisan ini menjadi panduan kecil kejurusitaan pada Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Jurusita siap dengan berbagai strategi dalam melaksanakan pemanggilan dan memuat berita acara dalam relaas.

Kemudian, agar

materi yang disampaikan

terdokumentasikan dengan baik, setidaknya

oleh nara sumber

ini

menjadi bahan bacaan bersama

sekaligus menjadi pedoman dalam tugas Jurusita/Jurusita Pengganti, maka dilakukan pencatatan yang dituangkan dalam

bentuk artikel,

catatan

materi yang di

sampaikan narasumber adalah sebagai berikut : 1. Tata Cara Pemanggilan 2

a. Seharusnya Pemanggilan dilaksanakan secara Resmi : Sasaran atau obyek Pemanggilan harus tepat b. Panggilan dilaksanakan secara Patut, yaitu tenggang waktu antara Pemanggilan pihak dengan hari sidang minimal 3 ( tiga) hari kerja (lihat Buku II Hal. 27, Pasal 146 RBg, Pasal 26 PP NO. 9 tahun 1975

2

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, SH. M. Hum)


c. Pemanggilan Pihak Meteril/ pribadi dipanggil di tempat kediamannya (baca Pasal 718 (1) RBg.), sedangkan Kuasa Hukum dipanggil di Kantor sesuai alamat gugatan dan surat kuasa (Penerapan Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama, Karangan

DR.H.A,Manan,SH.,SIP.M.Hum. Hal. 136)

d. Untuk Kuasa Insidentil, pemanggilan dilakukan di tempat kediamannya

Bagaimana jika yang dipanggil tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka :

1.

Surat Panggilan/relaas disampaikan via lurah/desa

2.

Lurah/Desa berkewajiban memberitahu adanya surat panggilan/relaas kepada yang di panggil (Pasal 718 ayat (1) RBg.)

Teknis pemanggilan di luar yurisdiksi, dapat dilaksanakan dengan teknis surat permohonan bantuan pemanggilan dibuat dan di tandatangani Panitera yang isinya mohon kepada Pengadilan Agama yang mewilayani

alamat

tempat tinggal pihak berdasarkan perintah ketua Majelis dengan Instrumen Perintah memanggil (Rv. PASAL 5) dengan mencantumkan pelaksanaan sidang, yaitu :

- Hari, tanggal, waktu dan tempat sidang - Memerintahkan yang dipanggil untuk menghadap Pengadilan yang mengirim permohonan bantuan pemanggilan Teknis

pelaksanaan pemanggilan atas permohonan

bantuan dari

Pengadilan Agama lain, dengan teknis sebagai berikut :

1. Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melalui Panitera untuk melaksanakan panggilan tersebut. Pembinaan Jurusita Hal. 5 dari 16

2. Mengirim relaas panggilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita

Pengganti

Pengadilan

Agama

tersebut

kepada

Pengadilan Agama yang mengirim surat permohonan pemanggilan

Teknis pelaksanaan pemanggilan ke Luar Negeri :

1. Melalui kementerian luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler 2. Tembusan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang bersangkutan 3. Surat permohonan pemanggilan tidak dilampiri surat panggilan/relaas 4. Surat permohonan pemanggilan sekaligus berfungsi sebagai relaas 5. Relaas tersebut dianggap sah, resmi dan patut, walaupun permohonan yang dikirim tidak dikembalikan oleh dirjen protokol dan konsuler (surat ketua mari kepada ketua pa batam no.055/75/91/1/umtu/pdt/1991 tgl. 11 5-1991) 6. Tenggang waktu antara pemanggilan dan persidangan sekurangkurangnya 6 bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirim ( buku II hal. 28 )

Teknis pelaksanaan pemanggilan Tergugat Ghaib :

1. Perkara yang berhubungan dengan permohonan berpedoman pada pasal 27 pp no.9 th,1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam 2. Menempelkan gugatan pada pengumunan 3. Mengumumkannya melalui satu/beberapa surat kabar/media yang ditetapkan pengadilan


4. Pengumuman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua 5. Tenggang waktu antara pengumuman kedua (panggilan terakhir) dengan persidangan sekurang-kurangnya 3 ( tiga) bulan

Sedangkan teknis pemanggilan perkara ghaib

yang berhubungan

dengan kebendaan maka Pemanggilannya dilakukan melalui bupati/wali kota setempat, dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama ( Pasal 718 ayat (3) rbg.)

Dalam hal

yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan

disampaikan kepada Ahli warisnya,, jika ahli warisnya tidak diketahui alamatnya, panggilan dilaksanakan via kades/ lurah (pasal 718 ayat (2) rbg)

Teknis Pemberitahuan isi putusan : 1. Panitera Pengganti melalui Jurusita/Jurusita Pengganti memberitahukan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan 2. Jika Tergugat tidak diketahui alamatnya, pemberitahuan dilakukan via Pemerintah Kota /Pemerintah Kabupaten Untuk diumumkan pada papan pengumuman pa dalam waktu 14 hari, baik perkara perkawinan /lainnya (buku II hal. 33 )

Bagaimana jika terjadi kelalaian dalam pembuatan relaas ?


1. Jurusita/Jurusita Pengganti bisa dituntut membayar ganti rugi yang diderita oleh pihak yang berperkara 2. Jurusita/Jurusita Pengganti dapat diberikan hukuman administrasi oleh atasannya tentang layak dan tidaknya untuk melaksanakan tugas kejurusitaan. 3. Jika pemanggilan dilakukan dengan tidak benar oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang ditunjuk, dia harus memikul/menaggung biaya panggilan yang telah dikeluarkan oleh pa dan memanggil lagi para pihak (Buku Penerapan Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama, Karangan DR.H.A,Manan,SH.,SIP.M.Hum. Hal. 138 dan hal. 139) 2. Permasalahan dalam pemanggilan 3

a. Memanggil dahulu baru kemudian mengambil uang panggilan pada kasir, berarti tidak ada traksaksi keuangan pada jurnal manual dan Siadpa KIPA pada saat pelaksanaan pemanggilan. b. Beberapa hari setelah mengambil uang panggilan, baru melaksanakan panggilan, tidak langsung melaksanakan tugas, hal ini bisa mengakibatkan kelalaian. c. Mengumpulkan beberapa panggilan, baru melaksanakan panggilan, sehingga berakibat

ada panggilan yang sudah tidak patut,

demikian ini pernah

dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti. d. Melaksanakan panggilan dengan membawa beberapa belangko panggilan

3

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (Drs. H. Bahrussam Yunus, SH.MH)


e. Melaksanakan panggilan tanpa sepengetahuan Panitera/Sekretaris atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. f. Setelah melaksanakan panggilan tidak segera melaporkan kepada Majelis yang memerintahkan melaksanakan panggilan, akibatnya majelis tidak mempunyai banyak kesempatan melakukan penilaian terhadap relaas. g. Panggilan yang tidak bertemu dengan pihak berperkara langsung. h. Terlambat dalam melaksanakan permintaan bantuan panggilan i. Permasalahan biaya panggilan, diperlukan kehati-hatian dalam menentukan biaya

Seharusnya Jurusita/Jurusita Pengganti mengambil uang pada kasir menjelang keberangkatan melaksanakan panggilan, dengan mekanisme sebagai berikut : • Menerima perintah dari Ketua Majelis/KPA dengan instrumen melalui Panitera Pengganti • Mempersiapkan

kelengkapan

pelaksanaan

panggilan,

ini

menghindari

ketidaksiapan tugas. • Mengambil uang pada kasir dengan menyerahkan instrumen panggilan • Melaporkan kepada Pansek/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan panggilan • Melaksanakan panggilan (paling lambat sehari setelah menerima uang panggilan) • Melaporkan hasil panggilan kepada Ketua Majelis dan Panitera/Sekretaris.


• Mengulangi pelaksanaan panggilan jika terjadi kesalahan panggilan (panggilan tidak sah dan patut) tanpa biaya lagi, karena biaya ditanggung oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang bersangkutan

Apa yang dilakukan Jurusita/ Jurusita Pengganti pada saat melaksanakan panggilan?

1. Apabila bertemu yang bersangkutan, berbicara dan menyampaikan maksud kedatangan dan menuangkan kondisi yang terjadi dalam relass panggilan, Seperti: “...saya bertemu dan berbicara dengan penggugat/tergugat...” 2. Apakah memberitahukan kepada yang bersangkutan supaya membawa buktibukti?........... dilihat perkaranya kalau perkara gaib dan semacamnya, termasuk perkara volunter, diberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa dirinya dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya, sedangkan kalau perkara selain tersebut di atas, maka ditambah

kalimat yang waktunya akan

diberitahukan kemudian. 3. Bagaimana kalau yang bersangkutan tidak bersedia bertandatangan?

a. Tidak bersedia karena keberatan, maka redaksi dalam relass panggilan ditulis, seperti: “...saya bertemu dan berbicara dengan penggugat/tergugat, namun yang bersangkutan keberatan untuk bertandatangan.” Kemudian kalimat terakhir yang berbunyi “Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta .....” kalimat “serta” tidak perlu


b.

Tidak bersedia karena butu huruf, maka redaksi dalam relass panggilan ditulis, seperti: “...saya bertemu dan berbicara dengan penggugat/tergugat, namun yang bersangkutan tidak bertandatangan, karena buta huruf”

4.

Bagaimana kalau tidak bertemu yang bersangkutan?

a.

Berupaya bertemu siapa yang berada dalam rumah tersenut atau tetangga untuk menggali informasi tentang yang bersangkutan. b. Kalau informasi yang didapat bahwa yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi di rumah tersebut karena sudah pindah, maka jurusita harus bertanya pindah kemana dan alamat lengkapnya, sehingga berita acara relaas ditulis “ Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu dengan tergugat, menurut keluarga yang ada dalam rumah tersebut/ tetangganya bernama .... sudah sejak....../ dua tahun yang lalu yang bersangkutan .sudah pindah ke ...... ..... di jalan....nomor........ tulis alamat lengkapnya. Jika ditemukan demikian maka Jurusita/Jurusita Pengganti tidak perlu menyampaikan panggilan melalui lurah/desa lagi

5.

Kalau informasi yang didapat pindah tetapi tidak tahu pindahnya kemana?

Apabila keterangan yang didapat bahwa yang bersangkutan pindah, namun tidak diketahui alamat/ tempat tinggalnya, maka berita acara relaas ditulis “ Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu dengan tergugat, menurut orang yang ada dalam rumah tersebut/tetangganya bernama .... .....sudah sejak dua tahun yang lalu yang


bersangkutan sudah pindah tapi tidak diketahui pindahnya ke mana, panggilan disampaikan kelurah/desa untuk memperkuat benar yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dirumah tersebut.

6.

Bagaimana kalau informasi yang didapat bahwa yang bersangkutan tidak ada dirumah karena dia bekerja, nanti pulang pada malam hari?

Terhadap hal ini Jurusita harus kembali memanggil pada malam hari dengan meminta izin dari Ketua Pengadilan Agama, terhadap hal ini perlu dibuat surat tugas khusus.

7. Bagaimana kalau informasi yang didapat bahwa yang bersangkutan keluar rumah tidak tahu pergi dan kapan pulangnya?

Kasus ini Panggilan diteruskan kelurah/desa Sebelum kelurah/desa diperkenankan bersangkutan

menyimpan dengan

satu

catatan

relass redaksi

panggilan dalam

dirumah

relass

yang

panggilan

menyesuaikan seperti : Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu dengan tergugat, menurut keluarga yang ada dalam rumah tersebut/ tetangganya bernama .... tidak diketahui kapan pergi dan pulangnya, maka relaas ini saya sampaikan melalui lurah/desa untuk diteruskan kepada yang bersakutan”

8. Bagaimana kalau lurah tidak mau menerimanya? Maka tugas jurusita selesai, dengan catatan kondisi tersebut dicatat dalam relas panggilan. 9. Jika pihak yang dipanggil buta huruf apakah disuruh cap jempol? Relas panggilan tidak dicap jempol karena relas panggilan adalah akta otentik.


Jurusita hanya menerangkan dalam relas, bahwa “ panggilan ini saya sampaikan di tempat yang dipanggil dan disana saya bertemu dan berbicara dengan yang bersangkutan, akan tetapi ybs tidak dapat menandatangani relas panggilan ini karena tidak pandai menulis” 10. Bagaimana kalau yang dipanggil ternyata gila? atau orang dibawah kuratele, maka yang dipanggil adalah orang bertanggung jawab secara nyata terhadap kehidupan sehari-hari orang gila/orang dibawah kuratele yang dipanggil. 11. Terhadap pihak yang telah memberi kuasa, maka yang dipanggil kepada kuasa, kecuali menurut majelis ada maksud tertentu tertentu memanggil pemberi kuasa.

D. PENUTUP

Demikian

tulisan ini diselesaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan

memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan pemanggilan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti, khususnya bagi Jurusita/Jurusita Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Betapa seorang Jurusita/Jurusita Pengganti adalah orang-orang yang hebat, namun demikian tetap saja pengayaan pengetahuan menjadi suatu yang amat penting, semakin hari perkembangan issu semakin beragam. Kondisi masyarakat sangat bervariatif, karena itu dibutuhkan kesabaran dan strategi tersendiri dalam tugas ini.


Tentu di akhir catatan ini, terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggai Agama Pontianak dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang tak kenal lelah dan bersemangat melakukan pembinaan dan bimbingan, dengan harapan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan lahir dan bathin. Dan apabila dalam penulisan ini terdapat kekeliruan mohon kiranya menjadi koreksi

Kemudian, disengaja dalam tulisan ini juga dilampirkan beberapa dokumen kegiatan seperti tergambar dibawah ini.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (Drs. H. Bahrussam Yunus, SH.MH) sedang pengarahan dalam acara pembukaan

memberikan pembinaan

Jurusita/ Jurusita Pengganti

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, SH. M. Hum) sedang menyampaikan materi tatacara Pemanggilan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (Drs. H. Bahrussam Yunus, SH.MH) sedang memberikan materi Permasalahan Pemanggilan, tampak sedang berdialog akrab dengan peserta




JURUSITA PENGGANTI

Recommend Documents