BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Pengeluaran rutin pemerintah dibiayai oleh sumber utama penerimaan pemerintah yaitu pajak. Proses pengenaan dan pemungutan pajak ini memerlukan adanya administrasi perpajakan, untuk administrasi pajak pusat, diemban oleh instansi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Pajak merupakan fenomena yang akan terus berkembang di masyarakat seiring dengan
perkembangan
perekonomian
di
Indonesia.
Karena
perkembangan
perekonomian tersebut akan diikuti pula oleh kebijakan-kebijakan di bidang pajak yang pelaksanaannya harus mengikuti sistem pemungutan pajak dan sistem administrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja di bidang perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan “Tax Reform”, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang selaras dengan dinamika perekonomian dan dunia usaha agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi perpajakan yang tersedia dapat dilaksanakan secara optimal dengan
1
2
menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Misi yang dilakukan adalah misi fiskal, yaitu untuk mengumpulkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang dapat menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Reformasi Perpajakan yang dilakukan mencakup dua bidang, yaitu reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang administrasi perpajakan. Reformasi di bidang kebijakan adalah penyempurnaan kebijakan perpajakan untuk menciptakan suatu sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif dalam mendorong kegiatan investasi di Indonesia, menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan aparat pajak, memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, serta memberikan keadilan dan kepastian hukum. Reformasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui amandemen Undang-Undang Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), serta menyempurnakan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan, pemerintah memberikan fasilitas di bidang perpajakan di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapatkan prioritas tinggi dalam skala nasional.
3
Reformasi di bidang administrasi dilaksanakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan. Adapun konsep program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jendral Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat. Penerapan modernisasi administrasi perpajakan ini akan membawa konsekuensi terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut struktur organisasi maupun paradigma pelayanan kepada Wajib Pajak. Selain itu, modernisasi administrasi perpajakan juga dilakukan guna meningkatkan kemampuan Direktorat Jendral Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan prinsip-prinsip Good Governance. Dengan diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip Good Corporate Governance yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Hal ini pada gilirannya akan mendukung Visi Direktorat Jendral Pajak yaitu Menjadi Model Pelayanan Masyarakat yang
Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen
Perpajakan Kelas Dunia yang Dipercaya dan Dibanggakan oleh Masyarakat. Secara garis besar, modernisasi administrasi perpajakan bertujuan untuk (1) mengoptimalisasi penerimaan yang berkeadilan; (2) meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan prima dan penegakan hukum secara konsisten; (3) efisiensi administrasi berupa penerapan sistem dan administrasi andal dan
4
pemanfaatan teknologi tepat guna; (4) terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, serta pelaksanaan Good Governaance (Abimanyu, 2009). Administrasi perpajakan memiliki peranan yang krusial dalam menentukan seberapa efektif sistem perpajakan suatu negara. Namun dalam pelaksanaannya, administrasi perpajakan di banyak negara, khususnya Indonesia tidak berfungsi optimal dan menyimpang dari tujuannya yang ada pada Undang-Undang Perpajakan. Banyak hal yang menjadi menjadi permasalahan di dalam administrasi perpajakan. Dan seringkali, masalah yang sebenarnya ada di dalam administrasi perpajakan terdapat
pada
fiskus
atau
pegawai
pajak
itu
sendiri,
salah
satunya
ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas yang diembannya (korupsi). Banyak sekali dari mereka yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan hanya untuk kepentingan pribadi. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2009 yaitu kasus Gayus Tambunan, seorang Pegawai Negeri Sipil golongan III A yang menjabat bagian Penelaah Keberatan Dirjen Pajak, dan mempunyai gaji berkisar kurang dari dua juta rupiah tetapi memiliki uang miliaran rupiah di dalam rekeningnya. Pemerintah dinilai terlalu menyederhanakan kasus yang melibatkan Gayus Tambunan. Akibatnya, pengungkapan kasusnya tidak tuntas dan penegakan
5
hukumnya juga tidak maksimal. Oleh sebab itu, tidak heran jika disaat kasus Gayus masih ditangani, pada tahun 2012, muncul lagi kasus Dhana Widyatmika. Dhana Widyatmika adalah Pegawai Negeri Sipil golongan III C dan menjabat sebagai Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam. Dhana ditemukan juga memiliki rekening di beberapa bank yang jumlahnya miliaran. Berbagai kasus yang menyeret aparatur pajak dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan keraguan
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Dimana hal tersebut dapat dilihat sebagai risiko yang dapat menghambat tujuan objektif perusahaan. Hal tersebut berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena merugikan negara dan menjadi penghambat terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Disinilah peranan manajemen risiko diperlukan dan dianggap penting dalam meminimalisir beberapa contoh kasus diatas dan untuk mengungkap indikasi ada tidaknya tindak pidana yang terjadi apabila aparatur pajak tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Sebab penyalahgunaan pajak merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Dengan terkuaknya kasus-kasus tersebut semakin menyadarkan kita bahwa pajak memiliki dampak yang sangat serius jika risiko perpajakan tidak dikelola dengan baik. Operasionalisasi manajemen risiko perpajakan dapat membebaskan korporat
6
dari lilitan urusan pajak, karena semua risiko perpajakan akan diantisipasi dan dapat dideteksi secara dini. Kalaupun terjadi risiko akan dapat dilakukan mitigasi untuk menghindari atau mengurangi dampak yang lebih serius dari risiko yang ditimbulkan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengelolaan terhadap risiko penyalahgunaan pajak oleh pemerintah pajak sendiri dengan tujuan untuk mengurangi dampak dari tujuan terjadinya risiko tersebut. Pada hakekatnya, risiko adalah kejadian yang memiliki dampak negatif terhadap tujuan dan strategi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak perlu memastikan bahwa setiap risiko yang dihadapi telah dikelola dengan baik sehingga setiap aktivitas yang dilakukan tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga harus menjaga kesinambungan operasional dan reputasi positif terhadap wajib pajak. (www.pajak.go.id) Dengan pengelolaan risiko perpajakan korporat yang optimal, diharapkan (1) Upsize Risk atau risiko tidak tercapainya benefit atau manfaat keuntungan dari aspek perpajakan bagi korporat dapat dikelola sehingga manfaat pajak yang diharapkan untuk meningkatkan nilai korporat dan tercapai; (2) Downsize Risk atau risiko buruk dari perpajakan yang merugikan korporat, dapat dihindari/dikurangi seminimal mungkin dan jika terjadi risiko tersebut dapat dilakukan mitigasi, sehingga sisa risiko (residual risk) yang timbul tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan perpajakan korporat.
7
Manajemen risiko sendiri mempunyai tujuan tunggal yaitu menekan risiko yang meliputi aneka manfaat, yakni (1) mampu memberikan informasi dan perspektif kepada manajemen tentang semua profil risiko, perubahan mendasar mengenai produk dan pasar, serta lingkungan bisnis dan perubahan yang diperlukan dalam proses manajemen risiko; (2) mampu menyampaikan isu sentral tentang formulasi kebijakan manajemen risiko dan review-nya; (3) mampu menghitung dan mengukur besarnya risk exposure; (4) mampu menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko dengan lebih tepat; (5) mampu membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang sudah diukur dan dihitung; dan (6) mampu menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar. Peranan manajemen risiko dalam pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern sebenarnya adalah proses yang berkelanjutan yang menuntut kehati-hatian dan tindakan proaktif. Dan pada dasarnya hal itu adalah suatu konsekuensi untuk mengurangi dampak yang merugikan dan perlu dilakukan perbaikan melalui inovasi peraturan administrasi. Dengan kata lain, kasus berbasis risiko dalam pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern harus dapat dikenali sedini mungkin. (www.pajak.go.id) Pengelolaan risiko dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak risiko dan mengungkapkan risiko secara transparan. Salah satu cara untuk mengelola risiko adalah dengan membuat manajemen risiko. Saat ini, manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik atau Good
8
Corporate Governance (GCG). Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko merupakan hal yang berasal dari komitmen manajemen puncak untuk mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Manajemen risiko mutlak menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mulai dari proses perencanaan, pelaporan, serta penilaian kontrol atas seluruh aktivitas administrasi perpajakan. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang timbul, mengukur dan mengatasi risiko pada level tertentu atau meminimalisir risiko tersebut sehingga tidak mengganggu proses pencapaian tujuan perpajakan. (www.pajak.go.id) Untuk semua alasan diatas, maka otoritas pajak memerlukan wewenang dan struktur sistematis dalam proses untuk menentukan apa yang penting dalam konteks taat pajak dan seberapa besar manajemen risiko yang akan dan harus dibenahi. Sehingga dengan menerapkan hal tersebut diharapkan kondisi sistem administrasi perpajakan semakin membaik. Pada akhirnya, manajemen risiko dapat menjadi pedoman bagi aparatur pajak dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan manajemen risiko merupakan tanggung jawab dari manajemen dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan pelaksanaannya berlangsung secara berkesinambungan (on going). Perumusan manajemen risiko dilakukan oleh manajemen puncak dan diaplikasikan ke
9
setiap unit kerja seluruhnya berdasarkan penentuan risiko yang dihadapi oleh masingmasing unit dalam organisasi. Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Peranan Fungsi Manajemen
Risiko
dalam
Menunjang
Efektivitas
Pelaksanaan
Sistem
Administrasi Perpajakan Modern”.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam? 2. Bagaimana penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam? 3. Bagaimana peranan fungsi manajemen risiko dalam menunjang efektivitas pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam?
10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1
Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian
ini dilaksanakan dengan tujuan: 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. 2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. 3. Untuk mengetahui bagaimana peranan fungsi manajemen risiko dalam menunjang efektivitas pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.
1.3.2
Manfaat Penelitian
A. Kegunaan Akademis Kegunaan akademis ini mencakup kegunaan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan kegunaan bagi peneliti yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1.
Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan tentang Perpajakan, terutama mengenai peranan fungsi manajemen risiko dalam menunjang efektivitas pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern.
11
2.
Bagi Peneliti Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan tentang peranan fungsi manajemen risiko dalam menunjang efektivitas pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern.
B. Kegunaan Praktis Kegunaan praktis adalah kegunaan yang ditujukan kepada instansi tempat dilakukannya penelitian, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam secara keseluruhan dan bagi petugas pada bagian pajak, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam dalam menerapkan manajemen risiko dalam menunjang efektivitas pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern. 2) Bagi Petugas pada Bagian Pajak Penelitian ini dapat memberikan masukan dan perbaikan kepada para petugas bagian pajak, sehingga bagian pajak dapat mengoptimalkan kinerja terutama dalam menerapkan manajemen risiko, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern.
12
1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian Adapun penelitian dan pengumplan data dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Dimana waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai dari bulan November sampai dengan selesai.
