BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) merupakan salah satu syarat untuk
memenuhi kelulusan atau menyelesaikan studi pada program studi Diploma III Administrasi Perpajakan dan mata kuliah yang harus dicapai oleh setiap mahasiswa
khususnya mahasiswa program studi Diploma III Administrasi
Perpajakan FISIP USU. Maka dari itu mahasiswa diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri dimaksudkan untuk dapat mengetahui atau memahami tatacara kerja di Kantor Pelayanan Pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan yang dipergunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan, sehingga Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi Negara serta masyarakatnya. Tuntutan terhadap meningkatnya penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan merupakan alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari tahun ketahun, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan
Universitas Sumatera Utara
menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Sebagai tindak lanjut guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Perpajakan di Indonesia, dari menggunakan sistem pemungutan pajak official assessment hingga kini menggunakan sistem pemungutan pajak self assessment yang mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang (Fidel, 2008:6), sehingga dapat dikatakan Wajib Pajak memiliki peranan besar dalam menentukan keberhasilan sistem perpajakan tersebut. Pada kenyataannya masih banyak terdapat Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Akibat dari tindakan Wajib Pajak ini maka dilakukanlah tindakan penagihan pajak Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa. Yang berfungsi sebagai sarana pencairan tunggakan pajak. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh fiskus adalah bagaimana penagihan pajak terhadap Wajib Pajak dapat berjalan lancar.
Universitas Sumatera Utara
Karena lancar tidaknya suatu penagihan akan mempengaruhi pendapatan dari sektor pajak tersebut. Dalam hal penagihan pajak Aparatur Pajak Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai sarana pelunasan pajak terhutang. Namun kenyataannya dilapangan masih banyak Wajib Pajak yang tidak menghiraukan atas diterbitkannya Surat Tagihan Pajak atau Surat Teguran atau surat lainnya. Begitu juga Surat Teguran bukan merupakan saran yang dapat menjamin pendapatan Negara berupa pajak dapat diterima / diperoleh dengan cepat. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak menjawab atas diterbitkannya Surat Teguran tersebut dan harus dilakukan Penagihan Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. Oleh karena itu, Surat Paksa merupakan salah satu sarana pengadministrasian yang penting dalam melaksanakan Penagihan guna mencapai penerimaan Negara dari sektor Pajak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dalam melaksanakan Praktik Kerja lapangan Mandiri (PKLM) yang merupakan salah satu tindak lanjut dari Laporan Tugas Akhir yang merupakan syarat kelulusan dalam Program Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan judul “Pelaksanaan Penagihan Aktif dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”.
Universitas Sumatera Utara
B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Praktik Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya. Adapun tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah : 1.1 Untuk dapat mengetahui Tatacara Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. 1.2 Untuk mengetahui kontribusi pelaksaaan penagihan aktif terhadap penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota 1.3 Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. 1.4 Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 2.1 Manfaat bagi mahasiswa yaitu : a. Menerapkan teori yang di dapat selama dibangku kuliah ke dalam dunia kerja. b. Hasil praktik dapat dijadikan sebagai sumber pengembangan ilmu khususnya di bidang Penagihan Pajak. c. Menempah mahasiswa menjadi tenaga kerja yang terampil dalam menghadapi dunia kerja. d. Meningkatkan
kemampuan,
memperluas,
memantapkan
keterampilan mahasiswa dalam menjalin hubungan yang baik.
Universitas Sumatera Utara
2.2 Bagi Program Studi Diploma III FISIP USU yaitu : a. Membuat dan mengaplikasikan kurikulum yang nyata. b. Membuka interaksi antara dosen, Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, dan mahasiswa dengan instansi dalam hal ini Kantor Pajak Pratama Medan Kota. c. Mempromosikan kegunaan dan kualitas sumber daya mahasiswa. d. Memperbaiki pandangan masyarakat atas kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan khususnya Universitas Sumatera Utara. e. Memberi bukti yang nyata atas disiplin ilmu yang telah diterapkan selama dibangku kuliah. 2.3 Bagi Kantor Pajak Pratama Medan Kota a. Menjalin hubungan baik dengan Universitas Sumatera Utara, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. b. Meningkatkan dan mendorong pemunculan pemikiran-pemikiran baru untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. c. Mempromosikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota kepada Universitas Sumatera Utara khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Universitas Sumatera Utara
C. Uraian Teoritis
Gambaran penagihan aktif pajak meliputi : 1. Pengertian penagihan pajak. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penangung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. (Mardiasmo, 2008:46)
2. Dasar-dasar Hukum Penagihan Pajak Dasar hukum pelaksanaan pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa. 3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Jurusita Tugas Jurusita Pajak : a.
Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
b.
Memberitahukan Surat Paksa.
c.
Melaksanakan penyitaan barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat
Universitas Sumatera Utara
Perintah Melaksanakan Penyitaan. d.
Melaksanakan
penyanderaan
berdasarkan
Surat
Perintah
Penyanderaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita harus dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Jurusita pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. Jurusita Pajak juga dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pertahanan
Nasional,
Pemerintahan Direktorat
Daerah Jenderal
setempat,
Badan
Perhubungan
Laut,
Pengadilan Negeri, Bank, atau pihak lain. Wewenang Jurusita Pajak antara lain : a. Memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. b. Meminta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertahanan Nasional, Bea cukai, dan Lembaga lainnya. c. Menjelaskan tugasnya serta memberitahu maksud dan tujuan penyitaan.
Universitas Sumatera Utara
Sedangkan Kewajiban Jurusita Pajak adalah : a.
Memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita pajak.
b.
Memperlihatkan
Surat
Perintah
Penagihan
Seketika
dan
sekaligus/Surat Paksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan (gizjeling). c.
Memberitahukan maksud dan tujuan menyampaikan Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus/Surat Paksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan (gizjeling).
d.
Memberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa.
e.
Membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
f.
Menempelkan Surat Paksa (salinan) pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumuman melalui media massa, atau cara lain dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui
tempat
tinggalnya,
tempat
usaha,
atau
tempat
kedudukannya. g.
Meninggalkan Surat Paksa (salinan) dan mencatatnya dalam Berita Acara apabila Wajib Pajak menolak menerima salinan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut dianggap telah diberitahukan.
h.
Memperlihatkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
Universitas Sumatera Utara
i.
Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BPAS), dan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, saksi-saksi, dan Penanggung Pajak.
j.
Menempelkan segel sita pada barang-barang yang disita.
4. Proses Penagihan Pajak a. Surat Teguran b. Surat Paksa c. Penyitaan d. Lelang. D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri
Adapun yang menjadi ruang lingkup dari PKLM ini yang paling mendasar antara lain : 1. Tatacara pelaksanaan Penagihan Aktif
kepada Wajib Pajak yang
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, pada seksi Penagihan. 2. Kontribusi pelaksaaan penagihan aktif terhadap penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. 3. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. 4. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
Universitas Sumatera Utara
E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri, penulis melakukan metodemetode yang akan digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Adapun metode yang digunakan penulis adalah :
1. Tahap Persiapan Tahap persiapan, kegiatan yang harus dilakukanoleh mahasiswa sebelum melaksanakan PKLM pada objek PKLM yang meliputi kegiatan seperti pemilihan objek PKLM, lokasi PKLM, pengajuan proposal PKLM dan menerima surat pengantar dari Fakultas. 2. Studi Literatur Studi literatur, kegiatan studi mencari data dan informasi dengan membaca landasan teoriseperti Undang-Undang, buku, maupun literatur lain yang berhubungan dengan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3. Observasi Lapangan Observasi lapangan, kegiatan penulis dalam melakukan observasi lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana dalam observasi
ini
penulis
mengharapkan
bantuan
dalam
setiap
permasalahan yang dihadapi, dan nantinya akan dijadikan bukti dalam daftar dokumentasi penulis.
Universitas Sumatera Utara
4. Pengumpulan Data Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan apa yang dikerjakan pada Praktik Kerja Lapangan Mandiri antara lain : 4.1 Data primer (bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota) 4.2 Data sekunder (bersumber dari buku-buku ilmiah, undang-undang yang berhubungan dengan Penagihan Pajak). 5. Analisis dan Evaluasi Penulis melakukan analisa dan evaluasi data mengenai proses Penagihan Pajak pada Kantor Pajak Prtama Medan Kota. F. Metode Pengumpulan Data
1. Wawancara Yaitu dengan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis kepada pegawai yang terkait dengan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk membantu proses penyusunan laporan.
Universitas Sumatera Utara
2. Observasi Yaitu studi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung atas kegiatan Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. 3. Dokumentasi Yaitu dapat berupa struktur organisasiKantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, dan dokumentasi yang lain sebagai pelengkap dari laporan PKLM. G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri
(PKLM). Dalam hal penulisan Laporan ini sistematika penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan Mandiri dibuat dalam 5 (lima) bab dan dilengkapi dengan sub bab dan diberi penjelasan secara terperinci sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisikan latar belakang, tujuan dan manfaat, uraian teoritis, ruang lingkup, metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
Universitas Sumatera Utara
BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK DAN LOKASI PKLM Dalam bab ini akan di jelaskan gambaran umum objek/lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri, sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, danbidang-bidang kerja
Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Medan Kota. BAB III : GAMBARAN DATA PENAGIHAN PAJAK Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian penagihan pajak, dasar hukum penagihan pajak, tugas, wewenang, kewajiban jurusita pajak, dan gambaran proses Penagihan aktif atau hal-hal lain yang berhubungan. BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI Dalam bab ini penulis menganalisa data yang telah diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dan menyederhanakan data yang banyak dalam bentuk yang lebih sederhana seperti Pelaksanaan Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, Kontribusi Pelaksanaan Penagihan Aktif Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, Masalah-masalah yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, dan Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
Universitas Sumatera Utara
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini penulis akan mengemukakan rangkuman tentang hal-hal yang dibahas dan juga mengemukakan saran berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
‘
Universitas Sumatera Utara
